Xcloud.id

partai: PBB

  • Trump Tak Setuju dengan PM Inggris soal Akui Negara Palestina

    Trump Tak Setuju dengan PM Inggris soal Akui Negara Palestina

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Keir Starmer di London. Trump mengatakan dirinya tidak setuju dengan Starmer mengenai pengakuan negara Palestina.

    “Saya memiliki perbedaan pendapat dengan perdana menteri mengenai hal itu–salah satu dari sedikit perbedaan pendapat kami,” kata Trump dalam konferensi pers bersama Starmer seperti dilansir AFP, Kamis (18/9/2025).

    Sebagai informasi, Starmer telah mengumumkan Inggris akan mengambil langkah-langkah untuk mengakui negara Palestina di Majelis Umum PBB. Inggris pun memberi dukungan terhadap resolusi PBB yang mendukung solusi dua negara untuk mengakhiri perang di Gaza.

    Amerika Serikat menolak gagasan negara-negara untuk mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Trump dan Starmer juga membahas situasi yang memburuk di Gaza, Palestina, selama pertemuan mereka. Menurut Starmer, mereka sepakat tentang ‘perlunya perdamaian’.

    “Saya ingin ini berakhir. Saya ingin para sandera dibebaskan,” kata Trump yang menyebut perang itu ‘kompleks’ tetapi menghindari menjawab langsung berbagai pertanyaan tentang apakah dia akan mendesak sekutunya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, untuk mengakhiri pemboman di Gaza.

    Starmer menyebut situasi di Gaza tidak dapat ditoleransi dan menekankan perlunya pengiriman bantuan ke Gaza secepatnya. Dia menambahkan mengakui negara Palestina akan menjadi bagian dari ‘rencana perdamaian’ yang lebih besar, termasuk memastikan Hamas tidak berperan dalam pemerintahan tanpa memberikan detail tambahan tentang kapan pengakuan resmi akan datang.

    Media Inggris melaporkan Starmer dapat menyelesaikan rencana untuk mengakui negara Palestina paling cepat akhir pekan ini, menjelang Sidang Umum PBB. Dari 251 orang yang disandera oleh militan Palestina pada Oktober 2023, 47 orang masih berada di Gaza, termasuk 25 orang yang menurut militer Israel telah tewas.

    Serangan Hamas juga mengakibatkan kematian 1.219 orang. Sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan angka resmi AFP.

    Serangan balasan Israel telah menewaskan setidaknya 65.141 orang warga Palestina di Gaza. Sebagian besar korban merupakan warga sipil. Serangan Israel juga melukai ratusan ribu orang dan menyebabkan jutaan warga Gaza kelaparan.

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/haf)

  • Purbaya Kerek Anggaran TKD Demi Jaga Stabilitas Politik Daerah

    Purbaya Kerek Anggaran TKD Demi Jaga Stabilitas Politik Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui pemerintah memutuskan untuk menaikkan transfer ke daerah (TKD) demi menekan gejolak di berbagai wilayah yang sempat terjadi belakangan.

    Dalam rapat antara Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan pemerintah pada Kamis (18/9/2025), disepakati kenaikan TKD dari Rp649,995 triliun menjadi Rp692,995 triliun atau naik Rp43 triliun.

    “Untuk kita sih, itu [kenaikan TKD] penting karena untuk dalam jangka pendek untuk menjaga stabilitas sosial dan politik daerah,” ujar Purbaya usai rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    Meski naik, alokasi anggaran TKD pada tahun depan itu tetap lebih rendah dibandingkan dengan tahun ini senilai Rp919,9 triliun.

    Purbaya tidak menampik masih besarnya penurunan TKD tersebut. Hanya saja, dia menjelaskan bahwa total dana program-program di daerahnya dari belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.300 triliun dalam RAPBN 2026.

    “Jadi manfaat ke daerahnya enggak akan berkurang, artinya dominasi pergerakan ekonomi daerah. Jadi manfaat APBN ke daerah nggak berkurang. Apalagi nanti saya akan paksa dan monitor belanja daerah, jangan sampai terlambat seperti sebelum-sebelumnya,” jelasnya.

    Adapun, Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengaku bahwa kenaikan anggaran TKD dari kesepakatan awal itu karena usulan-usulan yang diterima para legislator hingga banyak gejolak di berbagai daerah karena sejumlah pemerintah daerah menaikkan pajak daerah.

    “Transfer ke daerah yang awalnya Rp649,995 triliun menjadi Rp692,995 triliun atau naik Rp43 triliun. Tentu kenaikan Rp43 triliun ini sesuai dengan permintaan dari komisi-komisi dan berbagai pemberitaan yang demikian dahsyatnya. Usulan TKD dari Rp650 triliun, direspon oleh pemerintah naik menjadi Rp693 triliun,” ujar Said dalam rapat.

    Sebelumnya, memang sempat terjadi sejumlah gejolak di daerah karena adanya kenaikan pajak daerah. Misalnya kebijakan Bupati Pati Sudewo yang menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250%.

    Akibatnya, terjadi demo besar-besaran hingga menuntut Sudewo mundur. Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menilai gejolak itu tak lepas dari imbas efisiensi transfer ke daerah (TKD) yang dilakukan pemerintah pusat.

    “Ketika APBN dilakukan efisiensi dan recofusing untuk program-program strategis pemerintah maka daerah gelagapan, karena itu beberapa kepala daerah berinisiatif meningkatkan pajak-pajak daerah untuk kemudian meningkatkan pendapatan asli daerahnya,” ujar Rifqi kepada wartawan, Kamis (14/8/2025).

  • Tank-Jet Tempur Israel Bombardir Kota Gaza, Warga Ramai-ramai Ngungsi

    Tank-Jet Tempur Israel Bombardir Kota Gaza, Warga Ramai-ramai Ngungsi

    Gaza City –

    Tank-tank dan jet tempur Israel menggempur Kota Gaza, kota terbesar di Jalur Gaza, pada Kamis (18/9) waktu setempat, saat militer Tel Aviv semakin mengintensifkan serangan terhadap militan Hamas yang diyakini bersembunyi di pusat kota tersebut.

    Seorang pejabat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seperti dilansir AFP, Kamis (18/9/2025), mengecam serangan Israel, yang disebut telah memicu “gelombang baru pengungsian” di daerah kantong Palestina tersebut.

    Para wartawan AFP dan saksi mata di lokasi menyaksikan arus warga Gaza yang terus-menerus bergerak ke arah selatan dengan berjalan kaki, naik kendaraan, dan menaiki gerobak keledai. Tampak barang-barang ditumpuk tinggi di atas transportasi yang mereka gunakan.

    “Ada tembakan artileri, serangan udara, tembakan quadcopter, dan serangan drone. Pengeboman tidak pernah berhenti,” tutur Aya Ahmed (32) yang berlindung bersama 13 kerabatnya di Kota Gaza.

    “Dunia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka (Israel) ingin kami mengungsi ke selatan — tetapi di mana kami akan tinggal? Tidak ada tenda, tidak ada transportasi, tidak ada uang,” katanya.

    Sejumlah warga Palestina menurutkan bahwa biaya perjalanan ke wilayah selatan Jalur Gaza melonjak drastis, dalam beberapa kasus mencapai lebih dari US$ 1.000 (sekitar Rp 16,5 juta).

    Israel mengumumkan pada Selasa (16/9) bahwa pasukannya melancarkan serangan darat ke Kota Gaza, untuk menghancurkan Hamas. Kemudian pada Rabu (17/9), militer Tel Aviv mengumumkan pembukaan “rute transportasi sementara melalui Jalan Salah al-Din” bagi warga yang meninggalkan Kota Gaza.

    Juru bicara militer Israel, Kolonel Avichay Adraee, menyebut koridor itu hanya akan dibuka selama 48 jam.

    Serangan terus-menerus ke Jalur Gaza, terutama Kota Gaza, telah memicu kemarahan di kalangan internasional.

    “Serangan militer dan perintah evakuasi di Gaza bagian utara memicu gelombang pengungsian baru, memaksa keluarga-keluarga yang trauma mengungsi ke wilayah yang semakin menyempit dan tidak layak huni,” ujar Direktur Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam kritikannya.

    “Rumah sakit, yang sudah kewalahan, berada di ambang kehancuran karena meningkatnya kekerasan yang menghalangi akses dan mencegah WHO mengirimkan pasokan penyelamat nyawa,” sebutnya.

    Beberapa rumah sakit di Gaza melaporkan ada tiga anak di antara 12 korban tewas dalam serangan Israel di Kota Gaza semalam. Sementara badan pertahanan sipil Gaza melaporkan serangan Israel telah menewaskan sedikitnya 64 orang sepanjang Rabu (17/9), termasuk 41 orang di Kota Gaza.

    Militer Israel juga mengatakan pasukannya terus menargetkan “infrastruktur teror Hamas” dan juga beroperasi di wilayah selatan di Rafah dan Khan Younis.

    Lihat juga Video: Korban Tewas di Gaza Tembus 65.000 Orang

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan formasi baru Kabinet Merah Putih usai reshuffle jilid III, Rabu (17/9/2025).

    Usai terjadinya perombakan dalam kabinet pemerintahan Prabowo, terjadi perumbahan komposisi kekuatan politik di dalamnya. Saat ini, komposisi partai politik dikuasai oleh kader Gerindra dan banyak menggeser sejumlah sosok yang terafiliasi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid III yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menghadirkan wajah-wajah baru, tetapi juga menandai berakhirnya dominasi sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai orang dekat Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Dari Sri Mulyani hingga Erick Thohir, kursi mereka kini bergeser atau bahkan hilang sama sekali dari jajaran kabinet.

    Sri Mulyani Indrawati, yang selama hampir dua dekade menjadi ikon teknokrat keuangan, resmi digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. 

    Budi Arie Setiadi, loyalis Jokowi di Kementerian Kominfo, digeser seiring pemecahan kementerian tersebut menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital yang kini dipimpin politisi Golkar, Meutya Viada Hafid. Budi Arie pun diberhentikan dengan hormat oleh Prabowo saat reshuffle dan digantikan Ferry Julianto sebagai Menteri Koperasi.

    Nasib serupa dialami Erick Thohir. Dari jabatan strategis Menteri BUMN, dia kini memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lebih mencolok lagi, kursi Menteri BUMN dibiarkan kosong, hanya diisi wakil menteri, dan memunculkan spekulasi kemungkinan peleburan BUMN ke lembaga baru seperti BPI Danantara.

    Lalu, Immanuel Ebenezer (Noel) yang merupakan kepala dari Jokowi Mania (Joman) yang turut diganti oleh Afriansyah Noor usai Noel terjerat kasus korupsi baru-baru ini.

    Komposisi terbaru memperlihatkan semakin kuatnya dominasi Gerindra, dengan 13 posisi menteri dan pejabat setara menteri berhasil dikuasai partai banteng kepala burung itu.

    Sementara itu, partai-partai mitra koalisi seperti Golkar (11), PAN (7), Demokrat (6), PKB (3), PSI (3), Gelora (2), PBB (2), PRIMA (1), serta puluhan pejabat nonpartai (56) turut mengisi struktur pemerintahan.

    Gerindra menempatkan tokoh kunci di beberapa kementerian strategis. Antara lain Prasetyo Hadi sebagai Mensesneg, Sugiono sebagai Menlu, Fadli Zon di Kementerian Kebudayaan, serta Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi.

    Selain itu, figur populer seperti Dahnil Anzar Simanjuntak (Wamen Haji & Umrah), Thomas AM Djiwandono (Wamenkeu), dan Ahmad Riza Patria (Wamendes) ikut memperkuat posisi Gerindra di lingkaran inti pemerintahan.

    Golkar tampil sebagai kekuatan kedua terbesar dengan 11 kursi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi motor penting di sektor ekonomi.

    Nama Meutya Hafid di Kementerian Komunikasi dan Digital serta Maman Abdurahman di Kementerian UMKM menandai kader muda Golkar yang ikut mendapat peran.

    Demokrat mendapat 6 pos, salah satunya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dipercaya memegang jabatan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Sementara PAN dengan 7 kursi menempatkan tokoh-tokoh kunci seperti Zulkifli Hasan (Menko Pangan) dan Yandri Susanto (Menteri Desa). PKB hanya kebagian 3 pos, dipimpin langsung Ketua Umum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menjabat Menko Pemberdayaan Masyarakat.

    Adapun PSI dengan 3 kursi berhasil menempatkan Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan) dan Giring Ganesha (Wamen Kebudayaan) dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

    Menariknya, kelompok nonpartai tetap mendominasi secara jumlah dengan 56 kursi, posisi tersebut diisi kalangan profesional dan birokrat dan sejumlah tokok yang terafiliasi dengan partai politik. Sejumlah nama populer dari era Jokowi seperti Tito Karnavian (Mendagri), Erick Thohir (Menpora), dan Budi Gunadi Sadikin (Menkes) masih dipertahankan.

    Namun, beberapa figur nonpartai yang dianggap dekat dengan Jokowi mulai tersisih, memperlihatkan arah konsolidasi kekuasaan kini lebih condong pada partai-partai inti koalisi.

    Berikut Formasi Kabinet Usai Reshuffle Jilid III pada Rabu (17/9/2025):

    Gerindra (Total ada 13)

    1. Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi

    2. Menteri Luar Negeri: Sugiono

    3. Wakil Menteri Agama: R. Muhammad Syafi’i

    4. Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas

    5. Wakil Menteri Keuangan: Thomas AM Djiwandono

    6. Menteri Kebudayaan: Fadli Zon

    7. Wakil Menteri Desa: Ahmad Riza Patria

    8. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Angga Raka Prabowo

    9. Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono

    10. Menteri Koperasi: Ferry Joko Yuliantono

    11. Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf

    12. Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak

    13. Rohmat Marzuki Wakil Menteri Kehutanan

     

    Golkar (Total ada 11)

    1. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus

    2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

    3. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtaruddin

    4. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Christina Aryani

    5. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

    6. Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro Esti Widya Putri

    7. Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia

    8. Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Viada Hafid

    9. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Nusron Wahid

    10. Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Wihaji

    11. Menteri UMKM: Maman Abdurahman

     

    Demokrat (Total ada 6)

    1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono

    2. Menteri Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo

    3. Menteri Transmigrasi: M. Iftitah Sulaiman

    4. Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi

    5. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ossy Darmawan

    6. Menteri Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya

     

    PAN (Total ada 7)

    1. Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkfli Hasan

    2. Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto

    3. Menteri Perdagangan: Budi Santoso

    4. Menteri Desa: Yandri Susanto

    5. Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi

    6. Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono

    7. Menteri Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq

     

    PKB (Total ada 3)

    1. Menteri koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar

    2. Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Riza

    3. Wakil Menteri Koperasi Faridah Farichah

     

    PBB (Total ada 2)

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
    Afriansyah Noor Wakil Menteri Ketenagakerjaan

     

    PSI (Total ada 3)

    1. Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha

    2. Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni

    3. Wakil Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Isyana Bagoes Oka

     

    Gelora ( Total ada 2)

    1. Wakil Menteri Luar Negeri: Muhammad Anis Matta

    2. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman: Fahri Hamzah

     

    PRIMA (Total ada 1)

    1. Wakil Menteri Sosial: Agus Jabo Priyono

    Nonnparpol: (Total ada 56)

    1. Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago

    2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan

    2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno

    3. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Bambang Eko Suharyanto

    4. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Juri Ardiantoro

    5. Menteri Dalam Negeri: Muhammad Tito Karnavian

    6. Wakil Menteri Dalam Negeri: Ribka Haluk

    7. Wakil Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Christiawan Nasir

    8. Wakil Menteri Luar Negeri: Arif Havas

    9. Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin

    10. Wakil Menteri Pertahanan: Doni Hermawan

    11. Menteri Agama: Nasaruddin Umar

    12. Wakil Menteri Hukum: Edward Omar Sharif Hiariej

    13. Menteri HAM: Natalius Pigai

    14. Wakil Menteri HAM: Mugiyanto

    15. Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Agus Andrianto

    16. Wakil Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Silmy Karim

    17. Menteri Keuangan: Purbaya Yudi Sadewa

    18. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara

    19. Wakil Menteri Keuangan: Anggito Abimanyu

    20. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti

    21. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Fajar Riza Ul Haq

    22. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Atip Latipulhayat

    23. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Brian Yuliarto

    24. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Fauzan

    25. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Stella Christie

    26. Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadiki

    27. Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono Harbuwono

    28. Menteri Sosial: Saifullah Yusuf

    29. Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli

    30. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Dzulfikar Ahmad Tawala

    31. Wakil Menteri ESDM: Yuliot

    32. Wakil Menteri PU: Diana Kusumastut

    33. Menteri Perumahan & Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait

    34. Wakil Menteri Perhubungan: Suntana

    35. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Nezar Patria

    36. Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman

    37. Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar

    38. Wakil Menteri Kelautan & Perikanan: Didit Herdiawan

    39. Menteri PPN: Rachmat Pambudy

    40. Wakil Menteri PPN: Febrian Alphyanto Ruddyard

    41. MenPANRB: Rini Widyantini

    42. Wakil Menteri PANRB: Purwadi Ariant

    43. Menteri Pemuda dan Olahraga : Erick Thohir

    44. Wakil Menteri BUMN: Kartiko Wirjoatmodjo

    45. Wakil Menteri BUMN: Aminuddin Ma’ruf

    46. Wakil Menteri BUMN: Dony Oskaria

    47. Wakil Menteri Lingkungan Hidup: Diaz Faisal Malik Hendropiyono

    48. Menteri Investasi & Hilirisasi: Rosan Perkasa Roeslani

    49. Wakil Menteri Investasi & Hilirisasi: Todotua Pasaribu

    50. Wakil Menteri UMKM: Helvi Yuni

    51. Menteri Pariwisata: Widianti Putri

    52. Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Enik Ernawati

    53. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif: Irene Umar

    54. Menteri PPPA: Arifatul Choiri Fauzi

    55. Wakil Menteri PPPA: Veronica Tan

    56. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat

     

  • Arah komunikasi Prabowo dalam narasi global

    Arah komunikasi Prabowo dalam narasi global

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto akan naik podium dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 pada 23 September di Markas Besar PBB, New York.

    Prabowo tampil sebagai pembicara ketiga, setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Penempatan urutan ketiga ini di luar tradisi PBB.

    Ini bukan sekadar urutan agenda tetapi dapat dipandang secara eksistensial, bahwa Indonesia sebagai negara non-blok, yang lahir dari semangat Konferensi Asia-Afrika 1955, ditempatkan di posisi yang jarang diberikan untuk aktor di luar hegemoni Barat-Latin Amerika.

    Secara filosofis, posisi ini mengingatkan kita pada dialektika Hegel: bahwa tesis Barat yang diwakili Amerika, antitesis Global South diwakili Brazil, dan sintesis potensial dari Indonesia menggambarkan betapa diperhitungkannya posisi Indonesia di percaturan internasional.

    Nampaknya dunia sedang mencari jalan baru untuk menyelesaikan ketegangan antara Barat dan BRICS, Amerika dan Tiongkok, serta melemahnya multilateralisme global.

    Karena itu Presiden Prabowo diharapkan mampu membangun narasi sebagai jembatan bagi para pihak, bukan sekadar gema retorik di tengah erosi multilateralisme.

    Suara Jakarta di New York

    Secara historis, pidato Prabowo menandai kembalinya presiden Indonesia ke podium Majelis Umum setelah absen satu dekade. Presiden Joko Widodo, selama dua periode, memilih mendelegasikan tugas ini kepada Menteri Luar Negeri, sebagai sebuah pilihan pragmatis. Prabowo menjadi presiden keempat RI yang berpidato langsung di sidang ini, setelah pendahulunya presiden Soekarno, Suharto, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Tradisi PBB menempatkan Brasil dan AS di urutan pertama, sementara slot ketiga sering menjadi arena uji bagi aktor menengah yang berpotensi memediasi. Posisi ketiga lebih dilihat sebagai bobot diplomatik strategis dan simbol kehormatan. Peluang ini sekaligus merupakan pernyataan implisit bagi Indonesia untuk mengisi kekosongan narasi global.

    Tesis ini menguji kredibilitas Prabowo dalam membangun narasi politik internasional: apakah ia bisa mengubah persepsi soal urutan berbicara menjadi amplifier bagi suara Jakarta di New York.

    Komunikasi multilateralisme

    Di tengah ketegangan Barat-BRICS, rivalitas AS-Tiongkok, dan pelemahan fondasi multilateralisme serta perang Rusia – Ukraina, pidato Presiden Prabowo tak hanya harus didengar, tapi juga diukur; apakah posisi Indonesia, yang dianggap unik, mampu menjadi jembatan ketegangan akibat benturan aliansi ekonomi, dan keberpihakan pada entitas global secara netral, seperti soal Palestina.

    Ini sangat tergantung dari pilihan materi atau narasi yang akan digaungkan Prabowo di arena sidang tersebut.

    Secara filosofis, Presiden Prabowo tetap dapat menggemakan gagasan tentang “perdamaian abadi” melalui federasi republik: multilateralisme, bukan utopia dalam konstruksi rasional yang rapuh.

    Prabowo juga harus mampu mendinginkan eskalasi BRICS dan Amerika, Trump dan Tiongkok, bukan sekadar mengutuk perang misalnya, tetapi mengusulkan kerangka pragmatis. Fokus pada isu Palestina, Qatar, dan stabilitas global lain, sebuah portofolio mencerminkan peran netral Indonesia sebagai aktor global.

    Narasi Internasional Prabowo harus tetap dalam dimensi komunikasi bergestur Indonesia, mencerminkan semangat ideologis Indonesia, seperti yang pernah dilakukan presiden Soekarno ketika itu. Setiap narasi yang disodorkan harus mencerminkan gagasan identitas sebagai bangsa merdeka dan berdaulat baik secara: politik, ekonomi dan sosial dalam konstelasi global yang aktif, jauh dari jebakan polarisasi.

    Kiprah Indonesia

    Menurut Analisis Center for Strategic and International Studies (CSIS), enam bulan pertama kepemimpinan Prabowo ditandai “diplomatic charm offensive” di mana Indonesia berupaya memperbesar pengaruhnya secara global, fokus pada multi-alignment dan kebijakan “good neighbor” yang bisa jadi jembatan Barat dan Global South, tanpa mengabaikan orientasi regional dan domestik. Sebagai pemimpin informal ASEAN Prabowo harus menempatkan Indonesia sebagai mediator dalam konflik kawasan seperti Laut China Selatan.

    Arah kebijakan luar negeri seperti itulah yang ditunggu dunia internasional di tengah ambisi besar, menciptakan perdamaian dunia. Dorongan Indonesia terhadap posisi ASEAN menuju peran global harus disisipkan sebagai upaya menciptakan kedaulatan, modernisasi pertahanan, dan keseimbangan ekonomi.

    Karena itu keputusan bergabung dengan BRICS harus memberi benefit pada kawasan ASEAN, meskipun beresiko menimbulkan ketegangan baru dengan AS.

    Narasi Prabowo harus “big deal,” sehingga bisa lebih memorable daripada pidato Soekarno jika substansinya kuat.

    Maka Presiden Prabowo seharusnya mengangkat isu-isu strategis yang mencerminkan posisi netral Indonesia dan kontribusinya bagi multilateralisme.

    Pertama, isu Palestina harus menjadi prioritas utama, dengan dorongan kuat untuk pengakuan negara Palestina dan solusi dua negara, sebagaimana ditegaskan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Termasuk kecaman serangan Israel baru-baru ini guna mendukung stabilitas Timur Tengah.

    Kedua, perubahan iklim dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), di mana Indonesia bisa mensponsori isu lingkungan global, termasuk transisi energi dan konservasi hutan hujan.

    Ketiga, hak asasi manusia sebagai bagian dari ujian politik, dengan merespons kritik internasional atas rekam jejak domestiknya.

    Keempat, eskalasi geopolitik seperti rivalitas AS-Tiongkok dan perang Rusia-Ukraina, di mana Indonesia dapat mengusulkan kerangka “constructive pragmatism” sebagai model perdamaian, termasuk mediasi di konflik regional. Kelima, penguatan multilateralisme melalui BRICS dan ASEAN, dengan pengenalan konsep “Asta Cita” (delapan cita-cita) ke dunia untuk menekankan peran Indonesia sebagai jembatan. Isu-isu ini tidak hanya akan memperkuat “soft power” Indonesia, sekaligus memperkokoh posisinya sebagai pemimpin tangguh dari Asean.

    *) Dr. Eko Wahyuanto, dosen Sekolah Tinggi Multimedia ST-MMTC Komdigi Yogyakarta

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya Tepati Janji! Transfer ke Daerah 2026 Ditambah Jadi Rp 693 T

    Purbaya Tepati Janji! Transfer ke Daerah 2026 Ditambah Jadi Rp 693 T

    Jakarta –

    Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati penambahan anggaran untuk transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Anggaran ditambah dari sebelumnya Rp 650 triliun menjadi Rp 693 triliun.

    Hal itu terungkap dalam rapat kerja antara Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tentang Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja-Panja dan Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU APBN TA 2026.

    “Naik 43 triliun. Tentu kenaikan Rp 43 triliun ini sesuai dengan permintaan dari komisi-komisi dan berbagai pemberitaan yang demikian dahsyatnya urusan TKD,” ucap Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam rapat tersebut, Kamis (18/9/2025).

    Dengan adanya tambahan belanja TKD dan belanja pemerintah pusat, defisit APBN 2026 dirancang sebesar Rp 689 triliun atau 2,68% terhadap produk domestik bruto (PDB). Jumlah itu melebar dari rancangan sebelumnya Rp 638,8 triliun atau 2,48% PDB.

    “Kenaikannya (untuk) belanja terhadap K/L-K/L yang untuk memenuhi, pertama tentu TKD tadi Rp 43 triliun. Sisanya belanja pusat khususnya pendidikan dan beberapa K/L serta di cadang,” ujar Said.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjanjikan kenaikan anggaran TKD 2026. Keputusan ini diambil setelah ramai beberapa pemerintah daerah (pemda) menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga ratusan persen.

    “Kemarin daerah-daerah ribut karena anggarannya terlalu terpotong banyak sehingga mereka menaikkan PBB jadi nggak kira-kira. Kita menjaga hal itu, nanti saya dengan Pak Misbakhun (Ketua Komisi XI), mungkin akan memberi pelonggaran sedikit kepada transfer ke daerah,” kata Purbaya dalam acara GREAT Lecture Transformasi Ekonomi Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9).

    “Tujuannya supaya tadi, perasaan di daerah bisa dikendalikan sehingga keadaan tenang dan kita bisa membangun ekonominya dengan tenang,” sambungnya.

    Tonton juga video “Purbaya soal Rp 200 T Buat Bank: Mereka Orang Pintar, Selama Ini Malas” di sini:

    (kil/kil)

  • Krisis Gaza Makin Parah, Uni Eropa Siapkan Sanksi Baru untuk Israel

    Krisis Gaza Makin Parah, Uni Eropa Siapkan Sanksi Baru untuk Israel

    Brussels –

    Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (UE) Kaja Kallas mengajukan proposal untuk membatasi perdagangan dengan Israel, serta memberlakukan pembatasan terhadap para menteri Israel dari sayap kanan, seperti Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir hingga Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.

    “Saya jelaskan, tujuannya bukan untuk menghukum Israel. Tujuannya untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza,” kata Kaja Kallas. “Perang perlu diakhiri. Penderitaan harus dihentikan dan semua sandera harus dibebaskan.”

    Hanya saja dari 27 negara anggota blok tersebut, masih belum dapat dipastikan akan ada suara mayoritas yang mendukung usulan Kaja Kallas. UE sendiri telah dikritik karena gagal menekan Israel untuk mengakhiri perang.

    Sebelumnya, juru bicara pemerintah Jerman mengatakan bahwa Berlin sudah mengetahui dukungan itu, hanya saja “belum menentukan keputusan akhir” terkait langkah-langkah yang diusulkan.

    Kemudian, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga sempat mengumumkan bahwa UE akan menghentikan bantuan dana kepada Israel. Serta, pihak eksekutif organisasi itu sedang mempertimbangkan langkah-langkah lebih lanjut.

    Pada Selasa (16/09), Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Gideon Saar mengatakan bahwa penangguhan manfaat perdagangan tertentu yang diberlakukan UE “tidak proporsional” dan “tidak pernah terjadi sebelumnya.”

    Di tengah diskusi soal hal tersebut, Israel terus mengirim pasukannya semakin jauh ke Kota Gaza.

    Militer Israel makin bergerak ke dalam Kota Gaza

    Militer Israel mengatakan bahwa unit angkatan udara dan artileri telah menyerang Gaza lebih dari 150 kali, di saat pasukan darat bersiap untuk bergerak masuk.

    Pada Rabu (17/09), pasukan dan tank Israel bergerak lebih dalam ke Kota Gaza. Sejauh ini, Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas melaporkan bahwa jumlah kematian warga Palestina lebih dari 65.000 jiwa.

    Serangan-serangan tersebut telah memutus layanan telepon dan internet, yang mengakibatkan warga Palestina kesulitan untuk memanggil ambulans selama serangan militer terbaru tersebut.

    Belakangan, Israel membuka wilayah lain di selatan Kota Gaza selama dua hari sejak Rabu (17/09) agar penduduk dapat mengungsi.

    UNICEF: Pengungsi Gaza mengalami trauma

    Ketika Israel melanjutkan aktivitasnya di Kota Gaza, diperkirakan sedikitnya 400.000 orang atau 40% dari penduduk Kota Gaza telah melarikan diri sejak pengumuman serangan militer Tel Aviv pada 10 Agustus 2025.

    Kantor media di Gaza mengatakan bahwa 190.000 orang telah menuju ke selatan dan 350.000 lainnya pindah ke area tengah dan barat kota. Sementara, Israel masih memperkirakan sekitar 100.000 warga sipil tetap berada di Gaza.

    Kepada DW, jubir UNICEF di Gaza Tess Ingram mengatakan bahwa warga Palestina mengaku takut tidak aman, entah ketika menetap di Gaza atau menyelamatkan diri.

    Zona kemanusiaan Al Mawasi, kata Tess Ingram, bukanlah tempat yang aman karena tidak ada layanan dan pasokan penting untuk bertahan hidup. Selain itu, dalam dua minggu terakhir, kawasan ini dilaporkan menerima serangan yang menewaskan delapan orang anak saat korban berupaya mengakses air minum.

    “Para keluarga kelelahan, mereka trauma. Ada anak-anak yang berjalan enam jam di atas puing-puing dan aspal yang hancur tanpa alas kaki dan kaki mereka berdarah. Mereka berjalan menuju ketidakpastian,” papar Ingram.

    Terlepas dari kehadiran UNICEF di Kota Gaza dan di selatan wilayah tersebut, tegas Ingram, bantuan kemanusiaan saat ini tidak memenuhi kebutuhan warga, “belum lagi jika ratusan ribu orang mendatangi area ini.”

    “Kami sangat membutuhkan, sekarang lebih dari sebelumnya, supaya semua penyeberangan ke Jalur Gaza dibuka, agar Jalur Gaza diberikan bantuan yang telah kami serukan selama berbulan-bulan,” desaknya.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Laporan PBB soal genosida Israel

    Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB mengatakan bahwa Israel telah melakukan genosida di Jalur Gaza sejak 2023.

    Penyidik mengatakan bahwa empat dari lima tindakan genosida yang tercantum dalam Konvensi Genosida PBB 1948 telah dilakukan di Gaza.

    Mereka menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Isaac Herzog dan Mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant sebagai terduga perencana genosida.

    Laporan tersebut sejalan dengan kesimpulan yang disampaikan oleh berbagai asosiasi terkemuka dunia para sarjana genosida, hingga sejumlah kelompok hak asasi internasional.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi dan Adelia Dinda Sani

    Editor: Tezar Aditya dan Hani Anggraini

    (nvc/nvc)

  • Menlu Palestina: Pengakuan Negara Palestina Jadi Pesan Jelas untuk Israel

    Menlu Palestina: Pengakuan Negara Palestina Jadi Pesan Jelas untuk Israel

    Ramallah –

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, menilai pengakuan yang akan diberikan negara-negara Barat terhadap negara Palestina, selama Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengirimkan pesan yang jelas kepada Israel tentang “ilusi” mereka untuk melanjutkan pendudukan.

    Pernyataan itu, seperti dilansir AFP, Kamis (18/9/2025), disampaikan Shahin dalam wawancara dengan kantor berita AFP pada Rabu (17/9) waktu setempat.

    “Pengakuan ini bukanlah simbolis. Ini merupakan sesuatu yang sangat penting karena mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada Israel tentang ilusi mereka untuk melanjutkan pendudukan mereka selamanya,” kata Shahin, merujuk pada pendudukan Israel atas Tepi Barat dan Jalur Gaza.

    “Ini mengirimkan pesan yang jelas kepada Palestina bahwa ‘kami mendukung hak Anda untuk menentukan nasib sendiri’. Dan ini memberdayakan dan memperkuat konsep dan solusi dua negara. Dan hal ini memberikan kami dorongan untuk masa depan, karena kami akan membangunnya,” ucapnya.

    Wawancara ini dilakukan menjelang langkah beberapa negara Barat, seperti Prancis, Inggris, Belgia, Kanada, dan Australia, untuk memberikan pengakuan resmi terhadap negara Palestina di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB yang digelar di New York, Amerika Serikat (AS), bulan ini.

    Pengakuan resmi akan disampaikan negara-negara tersebut dalam pertemuan puncak PBB yang diketuai oleh Arab Saudi dan Prancis yang dijadwalkan pada 22 September mendatang.

    Lebih lanjut, Shahin menyebut setiap pengakuan yang diberikan oleh negara lainnya adalah penting bagi Palestina. “Setiap negara yang mengakui akan memiliki komitmen berdasarkan pengakuan tersebut,” sebutnya.

    “Setiap pengakuan penting. Kita tidak dapat meniadakan fakta bahwa pengakuan membawa kita lebih dekat pada perwujudan negara yang sebenarnya, tetapi kita juga perlu mengupayakan gencatan senjata permanen dan mengupayakan aspek-aspek lainnya yang perlu dilakukan agar rakyat dapat melihat masa depan di Palestina,” jelas Shahin dalam pernyataannya.

    Shahin, yang mengaku “terkejut” oleh ketidakpedulian Uni Eropa atas perang yang berkecamuk hampir dua tahun di Gaza, mengatakan bahwa dorongan diplomatik terbaru ini menjadi pemenuhan yang telah lama ditunggu-tunggu dari janji yang dibuat oleh komunitas internasional kepada Palestina.

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bersikeras bahwa “tidak akan ada negara Palestina”. Bulan lalu, otoritas Tel Aviv menyetujui pembangunan permukiman besar di Tepi Barat, yang telah menuai kritikan komunitas internasional karena dinilai akan mengancam kelangsungan negara Palestina.

    “Dunia saat ini memahami dan melihat apa yang mampu dilakukan Israel sebagai negara (pendudukan), sebagai negara ekspansionis dan pelaku aneksasi, dan memahami apa yang dikatakan Israel karena mereka tidak ragu untuk mengatakannya,” ujar Shahin merespons penolakan Israel terhadap negara Palestina.

    “Tidak adanya pengakuan akan memperkuat para ekstremis di pihak mana pun karena ekstremis tidak ingin melihat dua negara,” ucapnya.

    “Israel tidak bisa terus bertindak sebagai negara yang berada di atas hukum, karena jika ingin Israel hidup di wilayah tersebut dengan damai dan aman, mereka harus bertindak sebagai negara yang normal,” cetus Shahin dalam pernyataannya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Penyelidik PBB Berharap Pemimpin Israel Diadili terkait Genosida di Gaza

    Penyelidik PBB Berharap Pemimpin Israel Diadili terkait Genosida di Gaza

    Jenewa –

    Seorang penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Navi Pillay, yang pekan ini menuduh Israel melakukan genosida di Jalur Gaza, mengatakan dirinya melihat kesamaan dengan pembantaian yang terjadi di Rwanda. Pillay mengharapkan para pemimpin Israel akan diadili dan dijebloskan ke penjara.

    Pillay, yang seorang mantan hakim Afrika Selatan ini, seperti dilansir AFP, Kamis (18/9/2025), pernah memimpin pengadilan internasional untuk genosida Rwanda tahun 1994 silam dan juga menjabat sebagai kepala hak asasi manusia PBB.

    Dalam wawancara dengan AFP, Pillay mengakui bahwa keadilan merupakan “proses yang lambat”. Namun dia mengutip pernyataan mendiang ikon anti-apartheid Afrika Selatan, Nelson Mandela, yang mengatakan bahwa “selalu terasa mustahil sampai hal itu terjadi”.

    “Saya menganggap bukannya tidak mungkin akan ada penangkapan dan pengadilan (di masa mendatang),” katanya.

    Komisi Penyelidikan Internasional Independen (COI) yang dipimpin Pillay, yang tidak mewakili PBB secara resmi, baru saja merilis laporan mengejutkan pada Selasa (16/9) yang menyimpulkan bahwa “genosida sedang terjadi di Gaza” — tuduhan yang dibantah keras oleh Israel.

    Para penyelidik COI juga menyimpulkan bahwa Presiden Israel Isaac Herzog, Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, dan mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Yoav Gallant telah “menghasut dilakukannya genosida”.

    Israel dengan tegas menolak temuan penyelidikan tersebut, dan mengecam laporan itu sebagai “distorsi dan keliru”.

    Namun bagi Pillay, kesamaan apa yang terjadi di Jalur Gaza dengan Rwanda — tempat sekitar 800.000 orang, sebagian besar etnis Tutsi dan Hutu, dibantai — sudah jelas. Sebagai ketua Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda, Pillay mengatakan dirinya menyaksikan rekaman warga sipil dibunuh dan disiksa yang membekas “seumur hidup” baginya.

    Pemimpin Komisi Penyelidikan Internasional Independen (COI), Navi Pillay, yang menuduh Israel melakukan genosida di Gaza Foto: AFP

    Dikatakan oleh Pillay bahwa “saya melihat kemiripan” dengan apa yang terjadi di Jalur Gaza dan Rwanda. Dia juga menyebut soal “metode yang sama”.

    “Semua bukti (menunjukkan) bahwa Palestina sebagai kelompok yang menjadi sasaran (di Jalur Gaza),” sebutnya.

    Para pemimpin Israel, kata Pillay, telah melontarkan pernyataan yang mengingatkan pada retorika jahat yang juga digunakan selama genosida Rwanda. Dia membandingkan komentar pemimpin Israel yang menyebut warga Palestina sebagai “binatang”, dengan komentar ketika Tutsi disebut “kecoak”.

    Dalam kedua kasus, menurut Pillay, populasi yang menjadi target telah mengalami “dehumanisasi” atau dihilangkan harkat kemanusiaannya, yang menandakan bahwa “tidak apa-apa untuk membunuh mereka”.

    Akan Susun Daftar Tersangka untuk Pelanggaran di Gaza

    Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah merilis surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant atas dugaan kejahatan perang. Pillay mengakui bahwa mengamankan akuntabilitas tidak akan mudah, dan menekankan bahwa ICC “tidak memiliki sheriff atau kepolisian sendiri untuk melakukan penangkapan”

    Namun dia juga menekankan bahwa tuntutan rakyat dapat membawa perubahan mendadak, seperti yang terjadi di negara asalnya, Afrika Selatan. “Saya tidak pernah menyangka apartheid akan berakhir semasa hidup saya,” ucapnya.

    Pillay menambahkan bahwa ke depannya, COI akan menyusun daftar tersangka pelaku pelanggaran-pelanggaran di Jalur Gaza, dan juga menyelidiki dugaan “keterlibatan” negara-negara pendukung Israel.

    Namun pekerjaan itu sementara akan diserahkan kepada penggantinya, karena Pillay yang berusia 83 tahun ini akan meninggalkan COI pada November, dengan alasan usia dan masalah kesehatannya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Bagaimana Australia dan Negara Lain Tanggapi Genosida yang Dilakukan Israel?

    Bagaimana Australia dan Negara Lain Tanggapi Genosida yang Dilakukan Israel?

    Di tengah kengerian yang muncul akibat perang di Gaza, temuan terbaru yang menyatakan Israel sudah melakukan genosida bisa dilihat sebagai laporan PBB yang lagi-lagi mengkategorikan penderitaan dengan bahasa yang tidak memihak.

    PBB sebelumnya merilis laporan terperinci tentang tentara Israel yang melakukan kekerasan seksual sistematis terhadap warga Palestina.

    Mereka menemukan Israel melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan menyerang fasilitas kesehatan dan perawatan warga Palestina yang ditahan.

    Sejumlah kelompok hak asasi manusia terkemuka dunia, pakar hukum, dan pakar genosida juga sudah menyatakan Israel melakukan genosida di Gaza.

    Namun, laporan yang diterbitkan PBB kemarin, yang menyatakan Israel telah menunjukkan “niat genosida”, merupakan kecaman PBB paling signifikan terhadap perang di Gaza.

    Lembaga Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, sebagai bagian dari Human Rights Council (HRC) secara khusus memeriksa apakah Israel melakukan genosida.

    Jawaban pastinya, “ya”, muncul setelah setiap kelompok hak asasi manusia besar dan banyak pakar genosida di dunia sudah menyatakan sebelumnya.

    Laporan tersebut menemukan niat melakukan genosida adalah satu-satunya kesimpulan masuk akal yang dapat ditarik dari pola perilaku Israel.

    Pada dasarnya laporan ini menyatakan penyangkalan Israel bertentangan dengan banyaknya bukti yang beredar.

    Yang menjadi penentu apakah laporan masuk dalam daftar penyelidikan lain yang mengejutkan namun terabaikan, adalah apakah temuan terbaru ini bisa mendorong pemerintah mana pun, termasuk Australia, untuk mengambil tindakan lebih lanjut.

    Laporan ini mendesak negara-negara untuk mengambil “segala cara yang mungkin untuk mencegah terjadinya genosida,” seperti menghentikan transfer apa pun ke Israel yang dapat digunakan dalam perang.

    Di Australia, hal itu bisa berarti komponen pesawat tempur F-35 yang diproduksinya, atau bahan baku apa pun yang dapat digunakan dalam produksi senjata.

    Laporan ini mendorong pemerintah untuk menyelidiki apakah ada warga negara mereka yang terlibat dalam temuan-temuan ini.

    Laporan tersebut juga mengatakan pemerintah-pemerintah di dunia harus memberlakukan sanksi terhadap negara Israel, bukan hanya individu.

    “Pemerintah Australia benar-benar perlu menjatuhkan sanksi berdasarkan Undang-Undang Sanksi bergaya Magnitsky untuk memastikan semua entitas Australia, perusahaan dan individu, tidak terlibat dengan cara apa pun dalam apa yang ditetapkan sebagai tindakan genosida,” ujar Melanie O’Brien, presiden Asosiasi Internasional Cendekiawan Genosida, kepada ABC.

    “Saya berharap ini akan menjadi dorongan lain bagi pemerintah untuk memperluas sanksi tersebut.”

    “Kita memiliki kapasitas, kita memiliki undang-undang yang memungkinkan untuk menjatuhkan sanksi secara luas berdasarkan pelanggaran hak asasi manusia, dan kami seharusnya menggunakannya.”

    Sebagaimana laporan lain dari komisi ini, Israel menyebut laporan itu “palsu” dan mengatakan laporan tersebut didasarkan pada bukti yang telah dibantah.

    ‘Tanggung jawab mencegah genosida’

    Sejauh ini, Australia menolak mengambil tindakan secara langsung terhadap pemerintah Israel, kemungkinan besar karena takut akan reaksi balik dari Amerika Serikat.

    Namun, tekanan internasional dari negara-negara lain perlahan meningkat.

    Pekan lalu, presiden Komisi Eropa, Ursula Von der Leyen, mengumumkan pemotongan dana untuk program-program Israel dan mengusulkan penangguhan perjanjian perdagangan bebas Uni Eropa-Israel.

    Spanyol dan Irlandia sudah mengambil tindakan langsung terhadap Israel. Bahkan Jerman, yang secara historis enggan mengkritik negara Yahudi tersebut, sudah menangguhkan beberapa ekspor senjata.

    Negara-negara yang mengaku mematuhi hukum internasional tidak dapat lagi mengklaim jika mereka tidak sadar dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka.

    “Negara-negara seharusnya menyadari risiko bahwa Israel melakukan genosida di Gaza beberapa bulan yang lalu,” ujar Janina Dill, salah satu direktur Oxford Institute for Ethics, Law, and Armed Conflict, yang juga seorang spesialis dalam persyaratan hukum untuk penggunaan kekuatan militer, kepada ABC.

    “Setiap negara yang menjadi anggota Konvensi Genosida memiliki kewajiban untuk mencegah genosida.”

    “Laporan ini mungkin menjadi titik data lebih lanjut yang mengurangi plausibilitas argumen bahwa negara mana pun belum menyadari risiko tersebut.”

    Komisi tersebut secara khusus mendesak Israel untuk menghentikan tindakannya dan mengizinkan badan-badan internasional beroperasi secara bebas di Gaza.

    Namun, kecil kemungkinan pemerintah Israel akan mengindahkan laporan ini.

    Israel sebelumnya sudah merendahkan dewan hak asasi manusia di PBB, dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebutnya sebagai “badan anti-semit, busuk, pendukung teroris, dan tidak relevan.”

    Israel menolak temuan ini dan membantah semua temuan genosida sebelumnya dari kelompok-kelompok hak asasi manusia.

    Masih harus dilihat apakah negara-negara lain, seperti Australia, akan bertindak.

    Diproduksi oleh Natasya Salim dari laporan dalam bahasa Inggris