partai: PBB

Mensesneg: Prabowo Dijadwalkan Terbang ke AS Jika Seluruh Kabinet Terisi

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk bertolak ke Amerika Serikat (AS) untuk menghadiri Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Keberangkatan Kepala Negara dijadwalkan setelah posisi seluruh pimpinan kementerian/lembaga terisi, meski belum definitif.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya agenda tersebut namun tidak mengonfirmasi detail di mana dan kapan keberangkatan Presiden. Namun, biasanya Presiden akan bertolak dari Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta,

“Beliau sedang mempertimbangkan untuk akan hadir karena berdasarkan informasi juga Pak Presiden diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato. Kami kira ini juga sebuah penghormatan kepada bangsa Indonesia kalau Bapak Presiden kemudian memutuskan berkenan untuk hadir,” terangnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Prasetyo masih enggan memerinci lebih lanjut agenda Presiden nantinya apabila jadi melakukan lawatan ke luar negeri. Dia masih menunggu keputusan Presiden.

Adapun hari ini juga sempat beredar kabar rencana pelantikan sejumlah pejabat negara. Utamanya untuk mengisi posisi pimpinan di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Kendati demikian, Prasetyo mengatakan belum ada agenda pelantikan pejabat negara yang terjadwal hingga sore hari ini.

“Belum ada hari ini rencana pergantian atau pelantikan. Baik menteri, wakil menteri, maupun kepala badan,” paparnya.

Namun demikian, Presiden Prabowo disebut sudah sejak dua hari lalu menunjuk pejabat pelaksana tugas (Plt.) untuk mengisi sementara posisi Menteri BUMN. Kepala Negara telah menunjuk Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai Plt. Menteri BUMN.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Erick Thohir digeser dari posisi Menteri BUMN ke Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Rabu (17/9/2025).

“Atas petunjuk dari Bapak Presiden dan kemudian juga sudah kami sampaikan kepada pihak terkait dalam hal ini Kementerian BUMN, untuk Plt. Menteri BUMN ditunjuk Wakil Menteri BUMN atas nama Bapak Dony Oskaria untuk menjalankan tugas pelaksana tugas di kementerian BUMN,” jelas Prasetyo.

19/09/2025 17:25
Dilarang Taliban Sekolah, Perempuan Afghanistan Tak Berhenti Belajar

Jakarta –

Badan PBB untuk kesetaraan gender, “UN Women”, akhir Agustus lalu merilis hasil survei yang mereka lakukan di Afganistan. Staf organisasi untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang didirikan pada tahun 2010 itu, mewawancarai lebih dari 2.000 orang dari rumah ke rumah dengan pertanyaan: “Apa pendapat Anda terkait pendidikan sekolah untuk anak perempuan?”

Hasilnya, 92 persen responden mengatakan, pendidikan sekolah bagi anak perempuan penting. 87 persen pria dan 95 persen perempuan di daerah pedesaan mendukung pendidikan sekolah anak perempuan. Di kawasan perkotaan, baik pria maupun perempuan mendukung hingga 95 persen.

“Hampir selalu hal pertama yang diceritakan anak-anak perempuan kepada kami adalah, bahwa mereka sangat ingin belajar dan ingin punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan,” kata Susan Ferguson, utusan khusus UN Women di Afganistan.

Makin banyak anak perempuan yang tak bisa bersekolah

Afganistan menjadi satu-satunya negara di dunia yang melarang anak perempuan bersekolah setelah kelas enam sekolah dasar. Empat tahun terakhir, Taliban melarang anak-anak perempuan melanjutkan sekolah dan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Di hari pertama sekolah setelah Taliban berkuasa pada 17 September 2021, anak-anak perempuan berdiri di depan pintu sekolah yang tertutup rapat bagi mereka. Banyak diantaranya yang terkejut dan menangis.

Menurut UNESCO, sejak saat itu, setidaknya 1,4 juta perempuan baik anak-anak dan dewasa kehilangan akses ke sekolah menengah dan universitas.

Kemungkinan angka ini akan terus bertambah, mengingat separuh populasi di negara tersebut berusia rata-rata sekitar 17 tahun.

Taliban terus menyatakan bahwa pendidikan bagi perempuan tidak sesuai dengan Islam, dan bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan masyarakat Afganistan. Meski mendapat banyak kecaman keras dari dunia internasional, Taliban tidak mengubah sikapnya.

Taliban memberlakukan serangkaian larangan yang membatasi hak-hak perempuan dan anak perempuan – menjauhkan mereka dari ruang publik, melarang mereka mengenyam pendidikan lanjut dan bekerja serta membatasi kebebasan bergerak mereka secara ekstrem.

Taliban Menyangkal Realitas

“Mayoritas rakyat Afganistan mendukung pendidikan bagi putri mereka, ini bukan hal baru,” kata Sardar Mohammad Rahimi, mantan Wakil Menteri Pendidikan Afganistan, dalam wawancara dengan DW.

“Semua survei yang dilakukan sebelum Taliban berkuasa menunjukkan, perempuan dan anak perempuan di seluruh Afganistan, sangat tertarik pada pendidikan, dan keluarga mereka menuntut didirikannya pusat-pusat pendidikan di wilayah mereka,” lanjut Rahimi, yang kini tinggal di Prancis dan mengajar di Institut Nasional Bahasa dan Budaya Timur (INALCO).

“Taliban terus mencoba memaksakan tafsir mereka sendiri atas hukum syariah kepada rakyat Afganistan dan komunitas internasional, seraya mengklaim bahwa itu adalah bagian dari budaya Afganistan. Padahal, tugas pemerintah seharusnya adalah mendorong masyarakatnya untuk belajar,” tegas Rahimi.

Menurutnya, Taliban tidak mau mengakui bahwa masyarakatnya ingin menjalani gaya hidup yang berbeda.

“Para penguasa memaksakan proyek politik dan program agama yang ketat atas nama syariah kepada rakyat Afganistan, padahal itu sama sekali tidak sesuai dengan realitas masyarakat di sana.”

Dukungan pendidikan dari Malala

Meski dilarang bersekolah, banyak keluarga tetap mendukung anak perempuan mereka untuk belajar di sekolah-sekolah rahasia, atau dengan metode alternatif belajar rumahan secara online atau lewat radio. Para aktivis sipil di dalam dan luar negeri, serta LSM seperti Malala Fund, mendukung upaya ini.

Malala Fund adalah LSM internasional yang didirikan oleh Malala Yousafzai, peraih Nobel Perdamaian. Perempuan asal Pakistan ini ditembak oleh Taliban pada tahun 2012 saat berusia 15 tahun karena vokal memperjuangkan hak atas pendidikan bagi anak perempuan.

Malala selamat dari percobaan pembunuhan tersebut. Kini, ia secara rutin berbicara di PBB dan forum internasional mengenai anak-anak perempuan Afganistan, serta menuntut tekanan politik terus diberikan kepada Taliban.

Malala Fund ingin memberikan pendidikan gratis, aman, dan berkualitas selama 12 tahun kepada anak perempuan melalui berbagai jalur alternatif. Hingga saat ini, ratusan ribu anak perempuan di Afganistan telah mendapat manfaat dari program-program tersebut.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

Diadaptasi oleh Sorta Caroline

Editor: Agus Setiawan

(ita/ita)

19/09/2025 14:48
Bupati Bondowoso Tegaskan Optimalisasi PAD Lewat Digitalisasi PBB dan Efisiensi Belanja

Bondowoso (beritajatim.com) – Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan pemerintah daerah terus melakukan langkah terukur untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memastikan efisiensi belanja tidak mengorbankan kepentingan masyarakat. Hal ini disampaikannya saat menanggapi pandangan umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (18/9/2025).

Menurut Abdul Hamid, proyeksi PAD pada Rancangan Perubahan APBD 2025 disusun secara realistis dengan tetap membuka ruang inovasi. Salah satu terobosan yang tengah dilakukan adalah inisiasi kerja sama dengan Universitas Jember (UNEJ) untuk penyediaan aplikasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara digital.

“Dengan aplikasi ini, capaian PBB bisa dipantau real-time per desa. Bahkan warga Bondowoso yang berada di luar daerah bisa langsung melihat tagihannya dan membayar secara online,” jelas Abdul Hamid.

Selain itu, aset daerah yang tidak terpakai tengah diinventarisasi untuk segera ditaksir dan dimanfaatkan sesuai ketentuan. Langkah ini, kata Bupati, menjadi bagian dari strategi optimalisasi PAD tanpa membebani masyarakat.

Menanggapi soal efisiensi belanja, Abdul Hamid menegaskan penyesuaian anggaran tetap diarahkan pada target pembangunan daerah dan sejalan dengan kebijakan nasional yang fokus pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Terkait sorotan Fraksi PPP mengenai kenaikan Belanja Tidak Terduga (BTT), ia menjelaskan hal itu juga mengakomodasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dari sumber dana earmark yang secara regulasi belum bisa dimanfaatkan di pos lain. Adapun pengurangan alokasi belanja bantuan sosial (bansos) sebesar Rp548 juta disebut Abdul Hamid sebagai bentuk penyesuaian rekening belanja.

“Penyesuaian itu sudah diakomodasi dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran APBD Nomor 21 Tahun 2024,” terangnya.

Soal lemahnya pengawasan Dana Desa (DD) yang disoroti Fraksi PPP, Pemkab Bondowoso disebut terus memperkuat peran pembinaan dan pengawasan. Upaya yang ditempuh meliputi peningkatan fungsi Inspektorat lewat audit reguler maupun khusus, penguatan peran camat dalam monitoring dan evaluasi sesuai Permendagri No. 73 Tahun 2020, serta kerja sama dengan Kejaksaan Negeri melalui aplikasi Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) untuk mencegah fraud.

“Langkah-langkah ini kami lakukan agar pengelolaan Dana Desa lebih transparan, akuntabel, sekaligus tepat sasaran,” tegas Abdul Hamid.

Sebelumnya, Fraksi PPP melalui juru bicara Ahmadi menyoroti penurunan pendapatan daerah, pemangkasan belanja infrastruktur, hingga tingginya porsi belanja pegawai yang mencapai 42,5 persen. Fraksi PPP meminta agar efisiensi anggaran diarahkan untuk kepentingan rakyat, memperkuat layanan publik, serta mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. [awi/beq]

19/09/2025 14:30
Pertama Kali, Senator AS Sebut Israel Lakukan Genosida di Gaza

Washington DC –

Senator Amerika Serikat (AS), Bernie Sanders, menyebut Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza. Sanders yang seorang penganut Yahudi ini, menjadi Senator pertama AS yang menyampaikan pernyataan semacam itu kepada publik.

Pernyataan itu, seperti dilansir Anadolu Agency dan Al Jazeera, Jumat (19/9/2025), disampaikan Sanders dalam tulisan opini yang dipublikasikan pada situs resminya pada Rabu (17/9). Dia memberi judul “Ini Genosida” untuk tulisannya tersebut.

Sanders mengutip semakin banyaknya bukti dari para pakar hukum internasional, organisasi hak asasi manusia, dan penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam tulisannya.

Dia menuduh pemerintah Israel yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu telah melancarkan “perang habis-habisan terhadap seluruh rakyat Palestina” alih-alih hanya membela diri dari kelompok Hamas.

Meskipun dia mengakui hak Israel untuk membela diri dalam merespons serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, Sanders juga berpendapat bahwa cakupan, skala, dan durasi operasi militer Israel di Gaza telah sejak lama melampaui batas pembelaan diri. Dia menyebut operasi militer Israel itu sebagai “kebijakan pembunuhan massal, kelaparan, dan penghancuran”.

“Niatnya sudah jelas. Kesimpulannya tidak terelakkan: Israel sedang melakukan genosida di Gaza,” tegas Sanders, seorang Senator Vermont, dalam tulisannya.

“Saya menyadari bahwa banyak orang mungkin tidak setuju dengan kesimpulan ini. Sebenarnya, entah Anda menyebutnya genosida, pembersihan etnis, kekejaman massal, atau kejahatan perang, jalan ke depan sudah jelas,” imbuhnya.

Sanders menjadi Senator pertama di AS yang menyebut perang Israel di Gaza sebagai genosida.

Sanders Kritik AS Memungkinkan Perang Israel di Gaza

Sanders mengkritik negaranya sendiri telah memungkinkan perang melalui penjualan senjata dan dukungan diplomatik yang berkelanjutan. Dia menuntut penghentian segera semua penjualan senjata ofensif ke Israel, dan mendesak pemerintahan Presiden Donald Trump serta Kongres AS “mengakhiri keterlibatan kita dalam pembantaian rakyat Palestina”.

Dia juga menyebut pemerintahan Netanyahu sebagai “pemerintahan genosida”.

“Setelah menyebutnya genosida, kita harus menggunakan seluruh kekuatan kita untuk menuntut gencatan senjata segera, lonjakan bantuan kemanusiaan besar-besaran yang difasilitasi oleh PBB, dan langkah-langkah awal untuk memberikan Palestina negara mereka sendiri,” tegas Sanders.

Sanders menempatkan krisis ini dalam konteks global lebih luas. Dia memperingatkan bahwa pengikisan norma internasional, khususnya larangan genosida, mengancam nilai demokrasi di seluruh dunia.

“Jangan lakukan kesalahan. Jika tidak ada akuntabilitas untuk Netanyahu dan rekan-rekan penjahat perangnya, para demagog lain yang akan melakukan hal yang sama,” sebutnya.

“Sejarah menuntut dunia untuk bertindak dengan satu suara dan mengatakan: Sudah cukup. Tidak ada lagi genosida,” tegas Sanders.

Lihat Video ‘Nasib Rumah Sakit yang Tersisa di Gaza Kini di Ujung Tanduk’:

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

19/09/2025 13:31
Lagi-lagi, AS Veto Resolusi DK PBB Tuntut Gencatan Senjata Gaza

New York –

Amerika Serikat (AS) kembali menggunakan hak veto terhadap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Jalur Gaza, serta agar Israel mencabut semua pembatasan pengiriman bantuan ke daerah kantong Palestina tersebut.

Draft resolusi terbaru yang disusun oleh 10 anggota terpilih dari total 15 negara anggota DK PBB itu, seperti dilansir Reuters, Jumat (19/9/2025), juga menuntut pembebasan segera, secara bermartabat, dan tanpa syarat semua sandera yang masih ditahan oleh Hamas dan militan lainnya di Jalur Gaza.

Resolusi yang divoting oleh DK PBB pada Kamis (18/9) waktu setempat itu mendapatkan dukungan 14 negara anggota, kecuali AS.

Ini berarti sudah keenam kalinya AS menggunakan hak veto dalam voting resolusi DK PBB menyangkut perang Gaza yang berkecamuk selama hampir dua tahun terakhir antara Israel dan Hamas.

“Kelaparan telah dipastikan terjadi di Gaza — tidak diproyeksikan, tidak dideklarasikan, tetapi terkonfirmasi,” kata Duta Besar Denmark untuk PBB, Christina Markus Lassen, di hadapan para anggota DK PBB sebelum voting digelar.

“Sementara itu, Israel telah memperluas operasi militernya di Kota Gaza, yang semakin memperparah penderitaan warga sipil. Akibatnya, terjadinya situasi bencana ini, kegagalan kemanusiaan, yang memaksa kita untuk bertindak hari ini,” tegasnya.

AS selalu melindungi Israel, sekutu dekatnya, dalam forum PBB. Meskipun pekan lalu, Washington mendukung pernyataan bersama DK PBB yang mengecam serangan Tel Aviv terhadap Qatar, meskipun pernyataan itu tidak menyebut langsung Israel yang bertanggung jawab.

Langkah itu mencerminkan ketidakpuasan Presiden Donald Trump dengan serangan yang diperintahkan oleh Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.

Namun, veto yang diberikan AS dalam voting pada Kamis (18/9) menunjukkan bahwa sepekan kemudian, Washington kembali dengan teguh memberikan perlindungan diplomatik kepada Israel.

Konselor Misi AS untuk PBB, Morgan Ortagus, yang juga Wakil Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, dalam pernyataannya di forum DK PBB mengatakan bahwa resolusi terbaru ini gagal mengecam Hamas atau mengakui hak Israel untuk melindungi diri.

“Sikap AS menentang resolusi ini bukanlah hal yang mengejutkan. Resolusi ini gagal mengutuk Hamas atau mengakui hak Israel untuk membela diri, dan secara keliru melegitimasi narasi palsu yang menguntungkan Hamas, yang sayangnya telah beredar luas di Dewan ini,” sebutnya.

“Hamas bertanggung jawab atas dimulainya dan berlanjutnya perang ini. Israel telah menerima usulan persyaratan yang akan mengakhiri perang, tetapi Hamas terus menolaknya. Perang ini dapat berakhir hari ini jika Hamas membebaskan para sandera dan meletakkan senjatanya,” kata Ortagus.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

19/09/2025 11:51
Pasukan Israel Masuki Kota Gaza, PBB: Jalur Kehidupan Hampir Runtuh

GELORA.CO – – Situasi kemanusiaan di Kota Gaza semakin memburuk akibat operasi serangan darat besar-besaran pasukan Israel pada Kamis (18/9/2025) malam. Kantor Kemanusiaan PBB (OCHA) memperingatkan, jalur terakhir kehidupan bagi ratusan ribu warga yang masih bertahan di kota itu sedang runtuh.

Menurut OCHA, Israel secara sistematis menghalangi upaya penyaluran bantuan dengan menutup penyeberangan Zikim di wilayah utara Gaza. Padahal, penduduk di kawasan tersebut dilanda kelaparan parah akibat pengepungan dan serangan udara tanpa henti.

“Jalur terakhir kehidupan di Kota Gaza kini hampir sepenuhnya terputus. Tanpa akses bantuan, warga yang masih bertahan di sana menghadapi risiko kelaparan massal,” bunyi pernyataan OCHA, dikutip Jumat (19/9/2025).

Sementara itu, pasukan Israel terus melancarkan operasi militer di pusat Kota Gaza. Tentara infanteri, tank, dan artileri bergerak dari dua arah, didukung pengeboman udara yang memaksa ribuan warga sipil melarikan diri menuju pesisir.

Serangan ke Kota Gaza tersebut, menurut Kementerian Kesehatan Palestina, menewaskan sedikitnya 40 orang dalam satu hari.

Al Jazeera melaporkan, warga panik dan berbondong-bondong meninggalkan rumah setelah kawasan permukiman dibombardir dengan jet tempur, drone, hingga robot penghancur yang dikendalikan dari jarak jauh.

Data Biro Pusat Statistik Palestina mencatat, sekitar 740.000 penduduk masih berada di Kota Gaza awal pekan ini. Namun jumlah itu terus menurun karena eksodus paksa akibat gempuran Israel.

PBB menegaskan bahwa krisis ini bukan hanya soal serangan militer, melainkan juga upaya terstruktur memutus jalur kemanusiaan.

“Tanpa langkah segera untuk membuka akses bantuan, konsekuensinya bisa menjadi bencana kemanusiaan yang lebih besar,” demikian pernyataan OCHA

19/09/2025 11:45
Macron: Mengakui Negara Palestina Cara Terbaik Isolasi Hamas

Paris –

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa pengakuan untuk negara Palestina akan menjadi cara terbaik untuk mengisolasi kelompok Hamas. Dia juga menegaskan kembali kecamannya terhadap serangan Israel yang menghancurkan di Jalur Gaza.

Penegasan tersebut, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Jumat (19/9/2025), disampaikan oleh Macron dalam wawancara terbaru dalam bahasa Inggris dengan televisi Israel, Channel 12.

“Mengakui negara Palestina sama saja dengan memutuskan untuk mengatakan: ‘Perspektif sah rakyat Palestina dan penderitaan mereka saat ini tidak ada hubungannya dengan Hamas’,” kata Macron dalam wawancara pada Kamis (18/9).

“Pengakuan negara Palestina merupakan cara terbaik untuk mengisolasi Hamas,” tegasnya.

Prancis menjadi salah satu negara Eropa yang berjanji untuk secara resmi mengakui negara Palestina dalam forum Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menggelar sidang bulan ini.

Rencana pengakuan itu bertujuan untuk menyingkirkan Hamas dan memungkinkan solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung puluhan tahun — proposal yang ditolak oleh Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.

Dengan para pemukim Israel yang mendesak pendudukan wilayah Palestina di Tepi Barat, Macron mengatakan bahwa sekaranglah “menit terakhir sebelum mengusulkan dua negara akan menjadi sama sekali mustahil”.

Tank-tank dan jet tempur Israel menggempur Kota Gaza, kota terbesar di Jalur Gaza, pada Kamis (18/9) dalam serangan darat besar-besaran yang diklaim bertujuan menghancurkan militan-militan Hamas yang ada di area tersebut.

Ini menjadi fase terbaru dari rentetan serangan yang dilancarkan Tel Aviv terhadap daerah kantong Palestina tersebut selama hampir dua tahun terakhir.

Menurut data terbaru Kementerian Kesehatan Gaza, yang dianggap kredibel oleh PBB, sedikitnya 65.141 orang, yang sebagian besar warga sipil, tewas akibat serangan-serangan Israel.

“Operasi semacam ini di Gaza benar-benar kontraproduktif dan gagal,” sebut Macron dalam pernyataannya.

“Anda benar-benar menghancurkan citra dan kredibilitas Israel, tidak hanya di kawasan ini, tetapi juga dalam opini publik di mana pun,” ujarnya.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

19/09/2025 10:28
Setelah PBB Bilang Israel Genosida di Gaza, Lantas Apa?

Jakarta –

Komisi Penyelidik PBB telah menyatakan Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. PBB menilai Israel telah memenuhi empat dari lima kriteria tindakan yang dikatergorikan hukum internasional sebagai genosida.

Seperti dikutip BBC, Rabu (17/9), keempat kriteria tersebut mencakup membunuh sejumlah anggota sebuah kelompok, menyebabkan penderitaan fisik serta mental secara serius, sengaja menciptakan kondisi yang bisa menghancurkan kelompok tersebut, dan mencegah kelahiran. Komisi Penyelidik PBB juga mengutip pernyataan sejumlah pemimpin Israel dan menjabarkan pola militer yang mereka lakukan di Gaza untuk membuktikan genosida di Gaza.

Kementerian Luar Negeri Israel tak terima dan menyangkal laporan tersebut dengan menyebutnya ‘menyimpang dan palsu’. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel juga menuding tiga pakar dalam komisi itu sebagai ‘proksi Hamas’ dan hanya mengandalkan ‘kebohongan Hamas yang telah berulang kali dipatahkan’.

“Berbanding terbalik dengan kebohongan dalam laporan itu, Hamas lah yang justru mencoba melakukan genosida di Israel membunuh 1.200 orang, memerkosa perempuan, membakar keluarga hidup-hidup, dan secara terbuka menyatakan tujuannya membunuh setiap orang Yahudi,” lanjut Kementerian Luar Negeri Israel.

Militer Israel melancarkan serangan ke Gaza sejak 7 Oktober 2023 yang diklaim sebagai respons atas serangan Hamas ke Israel Selatan. Ribuan orang tewas dan ratusan orang disandera.

Menurut Kementerian Kesehatan Hamas, serangan Israel membuat mayoritas penduduk Gaza mengungsi, lebih dari 90% rumah rusak atau hancur dan sistem kebersihan, kesehatan, dan air kolaps.

Komisi Penyelidik Internasional Independen (COI) untuk Wilayah Palestina dibentuk Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada 2021 untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional dan HAM. Komisi ini dipimpin Navi Pillay, mantan Ketua HAM PBB asal Afrika Selatan yang juga sempat memimpin pengadilan internasional soal genosida di Rwanda.

Komisi kemudian menganalisis pernyataan para pemimpin Israel. Komisi mendapati bahwa para pemimpin Israel seperti Presiden Isaac Herzog, PM Benjamin Netanyahu, dan mantan Menhan Yoav Gallant telah “menghasut terjadinya genosida”.

Dalam kesimpulannya, komisi itu juga menyebut “niat genosida adalah satu-satunya kesimpulan yang masuk akal” dari pola dan tindakan otoritas serta militer Israel di Gaza.

“Sejak 7 Oktober 2023, Perdana Menteri [Benjamin] Netanyahu berjanji bakal melakukan ‘balas dendam besar’ ke ‘semua tempat di mana Hamas bersembunyi, kota terkutuk itu, akan kami jadikan puing’,” kata Pillay ke BBC.

“Frasa ‘kota terkutuk’ dalam pernyataan yang sama juga menyiratkan bahwa seluruh Gaza dianggap [Netanyahu] bersalah dan dijadikan target balas dendam. Ia juga menyebut warga Palestina harus ‘segera pergi karena kami akan beroperasi dengan keras di mana-mana’.”

Pillay menambahkan, “Perlu dua tahun buat kami [Komisi Penyelidik] mengumpulkan semua bukti dan memastikan faktanya Dan Konvensi Genosida baru bisa dipakai kalau tindakan-tindakan itu memang dilakukan dengan niat tersebut.”

Ia menyebut, tindakan para pemimpin politik dan militer Israel dapat “dihubungkan langsung ke negara Israel”,

Dengan demikian, terang Komisi Penyelidik PBB, Israel “bertanggung jawab atas kegagalan mencegah genosida, melakukan genosida, dan gagal menghukum pelakunya.”

Selain itu, Komisi juga memperingatkan negara lain untuk ‘mencegah dan menghukum kejahatan genosida’ dengan segala cara yang ada. Kalau tidak, terang Komisi, negara-negara itu bisa dianggap ikut terlibat.

“Kami belum sejauh itu untuk menyebut pihak mana yang ikut bersekongkol atau terlibat genosida. Namun, itu bagian dari kerja kami yang masih berjalan. Nanti akan sampai ke sana,” kata Pillay.

Tudingan genosida terhadap Israel seperti disampaikan Komisi Penyelidik PBB bukan yang pertama. Sebelumnya, sejumlah organisasi HAM internasional, pakar independen PBB, serta akademisi juga menuding Israel telah melakukan genosida di Gaza.

Harap Pimpinan Israel Segera Diadili

Pillay mengatakan dirinya melihat kesamaan apa yang terjadi di Gaza dengan pembantaian yang terjadi di Rwanda. Pillay mengharapkan para pemimpin Israel akan diadili dan dijebloskan ke penjara.

Pillay pernah memimpin pengadilan internasional untuk genosida Rwanda tahun 1994 silam dan juga menjabat sebagai kepala hak asasi manusia PBB. Dalam wawancara dengan AFP, Pillay mengakui keadilan merupakan “proses yang lambat”. Namun dia mengutip pernyataan mendiang ikon anti-apartheid Afrika Selatan, Nelson Mandela, yang mengatakan bahwa “selalu terasa mustahil sampai hal itu terjadi”.

“Saya menganggap bukannya tidak mungkin akan ada penangkapan dan pengadilan (di masa mendatang),” katanya.

Namun bagi Pillay, kesamaan apa yang terjadi di Jalur Gaza dengan Rwanda — tempat sekitar 800.000 orang, sebagian besar etnis Tutsi dan Hutu, dibantai — sudah jelas. Sebagai ketua Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda, Pillay mengatakan dirinya menyaksikan rekaman warga sipil dibunuh dan disiksa yang membekas “seumur hidup” baginya.

Dikatakan oleh Pillay bahwa “saya melihat kemiripan” dengan apa yang terjadi di Jalur Gaza dan Rwanda. Dia juga menyebut soal “metode yang sama”.

“Semua bukti (menunjukkan) bahwa Palestina sebagai kelompok yang menjadi sasaran (di Jalur Gaza),” sebutnya.

Dalam kedua kasus itu, menurut Pillay, populasi yang menjadi target telah mengalami “dehumanisasi” atau dihilangkan harkat kemanusiaannya, yang menandakan bahwa “tidak apa-apa untuk membunuh mereka”.

Akan Susun Daftar Tersangka untuk Pelanggaran di Gaza

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah merilis surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant atas dugaan kejahatan perang. Pillay mengakui mengamankan akuntabilitas tidak akan mudah, dan menekankan bahwa ICC “tidak memiliki sheriff atau kepolisian sendiri untuk melakukan penangkapan”

Namun dia juga menekankan bahwa tuntutan rakyat dapat membawa perubahan mendadak, seperti yang terjadi di negara asalnya, Afrika Selatan. “Saya tidak pernah menyangka apartheid akan berakhir semasa hidup saya,” ucapnya.

Pillay menambahkan bahwa ke depannya, COI akan menyusun daftar tersangka pelaku pelanggaran-pelanggaran di Jalur Gaza, dan juga menyelidiki dugaan “keterlibatan” negara-negara pendukung Israel.

Namun pekerjaan itu sementara akan diserahkan kepada penggantinya, karena Pillay yang berusia 83 tahun ini akan meninggalkan COI pada November, dengan alasan usia dan masalah kesehatannya.

Israel, seperti pernyataan yang sudah-sudah menyebut kasus itu “sama sekali tidak berdasar” dan dibangun di atas “klaim palsu dan bias”.

Mereka pun berkeras bahwa operasi militer yang dilakukan hanya ditujukan untuk melumpuhkan Hamas bukan warga Gaza. Mereka juga mengklaim para tentara telah mengikuti hukum internasional dan berusaha meminimalisasi jatuhnya korban sipil.

Halaman 2 dari 3

(idn/rfs)

19/09/2025 07:00
Purbaya Tambah Transfer ke Daerah Jadi Rp 623 T Tahun Depan

Jakarta –

Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sepakat tambah anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Anggaran ditambah dari sebelumnya Rp 650 triliun menjadi Rp 693 triliun.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tentang Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja-Panja dan Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU APBN TA 2026.

“Naik 43 triliun. Tentu kenaikan Rp 43 triliun ini sesuai dengan permintaan dari komisi-komisi dan berbagai pemberitaan yang demikian dahsyatnya urusan TKD,” ucap Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam rapat tersebut, Kamis (18/9/2025).

Dengan adanya tambahan belanja TKD dan belanja pemerintah pusat, defisit APBN 2026 dirancang sebesar Rp 689 triliun atau 2,68% terhadap produk domestik bruto (PDB). Jumlah itu melebar dari rancangan sebelumnya Rp 638,8 triliun atau 2,48% PDB.

“Kenaikannya (untuk) belanja terhadap K/L-K/L yang untuk memenuhi, pertama tentu TKD tadi Rp 43 triliun. Sisanya belanja pusat khususnya pendidikan dan beberapa K/L serta di cadang,” ujar Said.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjanjikan kenaikan anggaran TKD 2026. Keputusan ini diambil setelah ramai beberapa pemerintah daerah (pemda) menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga ratusan persen.

“Kemarin daerah-daerah ribut karena anggarannya terlalu terpotong banyak sehingga mereka menaikkan PBB jadi nggak kira-kira. Kita menjaga hal itu, nanti saya dengan Pak Misbakhun (Ketua Komisi XI), mungkin akan memberi pelonggaran sedikit kepada transfer ke daerah,” kata Purbaya dalam acara GREAT Lecture Transformasi Ekonomi Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9).

“Tujuannya supaya tadi, perasaan di daerah bisa dikendalikan sehingga keadaan tenang dan kita bisa membangun ekonominya dengan tenang,” sambungnya.

Postur RAPBN 2026 Terbaru

Postur RAPBN 2026 direvisi. Perubahan terjadi mulai dari sisi besaran belanja negara hingga defisit anggaran.

Said mengatakan belanja negara 2026 diputuskan naik dari sebelumnya Rp 3.786,5 triliun, menjadi Rp 3.842,7 triliun. Artinya ada kenaikan Rp 56,2 triliun.

“Belanja negara yang awalnya Rp 3.786,49 triliun, dengan adanya surat dari pemerintah, belanja negara naik menjadi Rp 3,842,72 triliun. Ada kenaikan Rp 56,23 triliun,” kata Said.

Selain karena tambahan TKD, kenaikan belanja negara dikarenakan belanja pemerintah pusat dirancang naik dari Rp 3.136,5 triliun menjadi Rp 3.149,7 triliun. Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja K/L yang mencapai Rp 1.510,5 triliun (naik dari sebelumnya Rp 1.498,3 triliun), serta belanja non K/L Rp 1.639,2 triliun (naik dari sebelumnya Rp 1.638,2 triliun).

Tonton juga video “Purbaya soal Rp 200 T Buat Bank: Mereka Orang Pintar, Selama Ini Malas” di sini:

(kil/kil)

19/09/2025 07:00
Pengakuan Inggris Atas Negara Palestina Usai Trump Akhiri Kunjungan

Jakarta –

Inggris akan mengakui Palestina sebagai sebuah negara pekan ini. Pengakuan akan disampaikan Inggris usai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyelesaikan kunjungan dari negara itu.

Dilansir Reuters dan The Times of Israel, Kamis (18/9), rencana pengakuan Inggris atas negara Palestina itu diungkapkan oleh surat kabar Inggris The Times dalam laporan terbarunya, tanpa mengutip sumber apa pun, pada Rabu (17/9) waktu setempat.

Disebutkan oleh The Times dalam laporannya bahwa Perdana Menteri (PM) Keir Starmer berencana untuk mengakui negara Palestina bahkan sebelum beberapa negara Barat, termasuk Prancis, melakukannya dalam pertemuan puncak Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, AS, pekan depan.

The Times melaporkan pemerintah Inggris akan menyampaikan pengumuman setelah Trump menyelesaikan kunjungan kenegaraannya pada Kamis (18/9) waktu setempat.

Menurut The Times, Starmer berada di bawah tekanan besar dari kalangan internal Partai Buruh, yang dipimpinnya, untuk mengambil langkah tersebut, tetapi akan menundanya hingga Trump meninggalkan Inggris agar isu tersebut tidak mendominasi konferensi pers bersama yang direncanakan pada Kamis (18/9).

Kementerian Luar Negeri Inggris belum memberikan tanggapan langsung terhadap laporan The Times tersebut.

Pada Juli lalu, Starmer melontarkan peringatan bahwa Inggris akan mengambil tindakan tersebut kecuali Israel mengambil langkah-langkah untuk meringankan penderitaan di Jalur Gaza dan mencapai gencatan senjata untuk perang yang berkecamuk selama hampir dua tahun terakhir dengan kelompok Hamas.

Tel Aviv sebelumnya mengecam rencana pengakuan untuk negara Palestina oleh negara-negara Barat itu akan menguntungkan Hamas.

Trump, pada Juli lalu, mengatakan dirinya tidak keberatan jika Inggris mengambil langkah tersebut. Namun sejak saat itu, AS telah menegaskan sikapnya menentang langkah semacam itu oleh sekutu-sekutunya di Eropa.

Selain Inggris dan Prancis, ada Kanada, Australia, dan Belgia yang juga telah mengumumkan rencana pengakuan resmi untuk negara Palestina.

Starmer sebelumnya mengatakan Inggris akan mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB pekan depan, kecuali Israel mengambil langkah-langkah substantif untuk meredakan situasi di Jalur Gaza.

Inggris telah sejak lama mendukung kebijakan “solusi dua negara” untuk mengakhiri konflik antara Israel dan Palestina, dengan sebelumnya mengatakan bahwa hal tersebut hanya dapat terjadi ketika waktunya tepat.

“Saya selalu mengatakan kami akan mengakui negara Palestina sebagai kontribusi bagi proses perdamaian yang tepat, di saat solusi dua negara memberikan dampak maksimal. Dengan solusi tersebut kini terancam, inilah saatnya bertindak,” kata Starmer sebelumnya.

Kunjungan Trump ke Inggris

Trump berkunjung ke Inggris Selasa (16/09) malam atas undangan Raja Charles III dan Perdana Menteri Keir Starmer. Pemerintah di London menyebut kunjungan ini menunjukkan bahwa “hubungan Inggris-Amerika Serikat adalah yang terkuat di dunia, dan dibangun di atas sejarah selama 250 tahun.”

Selama kunjungan berlangsung, kedua kepala negara dijadwalkan mengumumkan berbagai kesepakatan di bidang energi dan teknologi, termasuk perjanjian kerja sama untuk memperkuat energi nuklir.

Puncak seremoni dilangsungkan pada Rabu (17/09), ketika Trump dan Ibu Negara Melania disambut dengan kemegahan kerajaan di Istana Windsor, diarak dalam prosesi kereta kuda bersama Raja Charles, Ratu Camilla, Pangeran William, dan Putri Catherine, yang dilengkapi jamuan kenegaraan, atraksi udara militer, dan tembakan meriam kehormatan.

Pada Kamis (18/9), Starmer dijadwalkan menjamu Trump di Istana Chequers di pedesaan di luar kota London. Mereka akan membahas tarif impor baja Inggris ke AS yang masih tinggi di angka 25%.

Trump menyebut kunjungan kenegaraan keduanya yang belum pernah terjadi sebelumnya ke Inggris sebagai kehormatan tertinggi dalam hidupnya. Hal itu diungkap Trump saat berpidato di sebuah jamuan makan mewah yang diselenggarakan oleh Raja Charles III.

“Salah satu kehormatan tertinggi dalam hidup saya,” kata Trump dilansir AFP, Kamis (18/9).

“Ini benar-benar salah satu kehormatan tertinggi dalam hidup saya,” lanjutnya.

Halaman 2 dari 2

(lir/rfs)

19/09/2025 06:01

partai: PBB

Postur RAPBN 2026 Terbaru

Kunjungan Trump ke Inggris