Xcloud.id

partai: PBB

  • Calonkan Diri Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia Usung Kepemimpinan Imparsial, Objektif dan Transparan

    Calonkan Diri Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia Usung Kepemimpinan Imparsial, Objektif dan Transparan

    JAKARTA – Indonesia mengusung prioritas kepemimpinan yang imparsial, objektif dan transparan dalam pencalonan Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk periode tahun 2026, kata diplomat Kementerian Luar Negeri RI, terkait pencalonan Indonesia di badan tertinggi PBB mengenai hak asasi manusia tersebut.

    Indonesia yang menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk masa bakti 2024-2026, berencana maju sebagai Presiden Dewan HAM yang pemilihannya akan digelar bulan depan, dengan presiden terpilih akan efektif bertugas mulai 1 Januari 2026.

    “Indonesia mengusung tema “A Presidency for All”, dengan prioritas: kepemimpinan yang imparsial, objektif, transparan, memperkuat dialog dan konsensus, efisiensi dan rasionalisasi kerja Dewan HAM, penguatan kerja sama teknis, serta membawa perspektif negara berkembang dan Asia Pasifik,” jelas Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang kepada VOI.id, Kamis (27/11).

    Lebih jauh Yvonne menjelaskan, “Presiden Dewan HAM tahun 2026 akan berasal dari negara kawasan Asia Pasifik. Dengan demikian, pemilihan akan dilakukan di dalam internal Asia Pacific Group (APG) dan hasilnya diajukan di Organizational Session Dewan HAM pada 8 Desember 2025.”

    Guna mendukung pencalonan ini, Indonesia melakukan pendekatan ke negara Asia Pasifik yang tergabung dalam APG di Jenewa.

    Jubir I Kemlu RI Yvonne Mewengkang. (Abi/Infomed/Kemlu RI)

    Selain itu, Indonesia juga melakukan pendekatan ke negara-negara Anggota Dewan HAM. Terdapat 47 negara anggota Dewan HAM dari berbagai kawasan.

    “Indonesia juga menggalang dukungan dari negara anggota OKI,” ungkap Yvonne.

    Diplomat yang pernah berdinas di Perutusan Tetap RI untuk PBB di New York ini mengatakan, “Presiden Dewan HAM PBB selalu dijabat oleh Wakil Tetap negara yang mencalonkan diri sebagai Presiden di Jenewa.”

    Saat ini, Wakil Tetap RI/Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh untuk Perutusan Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa dijabat oleh Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro.

    “Jika APG gagal menyepakati satu calon tunggal, pemilihan Presiden akan dilakukan melalui pemungutan suara pada awal Januari 2026 oleh 47 anggota Dewan HAM 2026, secara closed ballot. Penentuan Presiden ditentukan dengan simple majority (meraih) 24 suara,” pungkas Jubir I Kemlu RI.

    Diketahui, Indonesia kembali terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya dalam pemilihan yang digelar pada 10 Oktober 2023 lalu.

    Istimewanya, dalam pemilihan tersebut Indonesia memiliki raihan suara tertinggi, di mana Indonesia mengantongi 186 suara dari jumlah total 192 suara, sekaligus menjadi raihan suara tertinggi sepanjang sejarah pencalonan Indonesia di Dewan Ham PBB.

    Sebelumnya, Indonesia tercatat menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2006-2007, 2007-2010, 2011-2014, 2015-2017 serta 2020-2022.

  • Momen Prabowo Beri Batik dan Ratu Maxima Hadiahi Boneka untuk Bobby Kertanegara

    Momen Prabowo Beri Batik dan Ratu Maxima Hadiahi Boneka untuk Bobby Kertanegara

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto dan Ratu Belanda, Maxima saling bertukar cendera mata. Prabowo memberikan batik hingga miniatur rumah adat, sementara Ratu Maxima memberikan buku hinggga boneka untuk Bobby Kertanegara, kucung kesayangan Prabowo.

    Dikutip Tim Media Presiden, Kamis (27/11/2025), keduanya saling bertukar cenderamata di sela pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Prabowo memberikan tiga cenderamata kepada Ratu Maxima yakni vas bunga dari Pesisir Utara Jawa, Batik ‘Boketan’ khas Pekalongan, Jawa Tengah, bernuansa ungu dengan motif bunga, dan miniatur rumah adat tradisional.

    “Souvenir… Ini vas. Ini dari pesisir utara Jawa,” kata Prabowo sambil memperlihatkan hadiah tersebut.

    Ratu Maxima tampak antusias ketika melihat kain sutra bermotif bernuansa ungu yang menurutnya sangat cantik.

    “Kain sutra, itu indah sekali. Banyak cenderamata,” ujar Ratu Maxima.

    “Tidak setiap hari Anda datang,” kelakar Prabowo.

    Selain itu, Prabowo juga memberikan miniatur rumah adat Tongkonan dari Sulawesi, yang merepresentasikan kekayaan budaya dan tradisi masyarakat Toraja, Sulawesi Selatan.

    “Ini dari Sulawesi,” jelas Prabowo sambil memperlihatkan miniatur tersebut.

    Ratu Maxima juga memberikan hadiah khusus untuk kucing peliharaan Prabowo, Bobby Kertanegara. Hadiah itu merupakan boneka dengan ber-jersey oranye warna kebanggaan Belanda yang berasal dari nama keluarga kerajaan, Wangsa Oranje-Nassau.

    “Ini untuk Bobby, yang oranye itu, benar, jersey,” kata Ratu Maxima.

    “Dia yang paling setia. Terima kasih,” ucap Prabowo.

    Diketahui Ratu Maxima berkunjung ke Indonesia dalam kapasitasnya sebagai Advokat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Keuangan (UNSGSA). Selama di Indonesia, dia akan berdiskusi dengan berbagai pihak, mulai pengguna jasa keuangan, perwakilan pemerintah, lembaga keuangan, hingga pelaku usaha di sektor fintech dan lainnya.

    (fca/eva)

  • Penunggak Pajak Besar Ditindak Satgas PKH, Purbaya Terima Tambahan Rp2,2 Triliun

    Penunggak Pajak Besar Ditindak Satgas PKH, Purbaya Terima Tambahan Rp2,2 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) meraup tambahan penerimaan pajak sekitar Rp2,2 triliun dari wajib pajak (WP) korporasi berbagai provinsi. Mereka termasuk dari 201 penunggak pajak besar dengan tunggakan triliunan rupiah. 

    Untuk diketahui, satgas bentukan Presiden Prabowo Subianto itu bertugas untuk menertibkan kawasan hutan termasuk di sektor pertambangan dan melakukan penguasaan kembali kawasan dimaksud ke pangkuan negara. Para korporasi yang ditindak itu diduga melanggar aturan di kawasan hutan maupun terlibat dalam pertambangan ilegal.

    Berdasarkan penyerahan hasil penguasaan kembali kawasan hutan kepada negara pada tahap I-IV, terdapat 1,53 juta hektare lahan yang diserahkan ke BUMN Agrinas. 

    Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto memaparkan dari 1,53 hektare yang sudah diserahkan ke Agrinas, otoritas fiskal turut menindak sebanyak 352 WP yang selama ini tidak patuh menunaikan kewajiban pajaknya.

    Pada media gathering yang digelar di Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Bali, Selasa (25/11/2025), Bimo menyebut pihaknya menerima pembayaran pajak meliputi PPh, PPN, PBB dan pajak lainnya hingga Rp2,2 triliun. 

    “Ada 352 wajib pajak yang kami tindaklanjuti dari sisi PPh-nya, PPN, serta PBB, itu ada kenaikan sekitar Rp2,2 triliun dari posisi di tanggal yang sama tahun lalu,” jelasnya kepada wartawan, dikutip Kamis (27/11/2025). 

    Dia memerincikan bahwa penerimaan pajak Rp2,2 triliun tersebut berasal dari 352 WP korporasi yang ditindak oleh Satgas PKH. Terdapat peningkatan penerimaan pajak dari ratusan WP tersebut sebesar 14,79% YoY berdasarkan realisasi dari 9 Oktober 2024 ke 9 Oktober 2025. 

    Secara terperinci, PPh, PPN, dan PBB yang mereka bayarkan apabila dibandingkan sampai dengan 9 Oktober 2024, atau sebelum adanya Satgas PKH, hanya sebesar Rp15,02 triliun. 

    Setelah serangkaian penindakan yang dilakukan para WP itu telah membayarkan Rp2,2 triliun kekurangan pajak yang seharusnya mereka setorkan ke negara. 

    Bimo mengungkap bahwa setoran pajak triliunan rupiah dari penindakan Satgas PKH itu juga termasuk dari 201 penunggak pajak besar yang ditindak Kemenkeu. Sampai dengan 24 November 2025, otoritas pajak telah mencairkan Rp11,99 triliun dari penunggak pajak besar itu. 

    “Jadi, sebagian dari sini yang menyumbang ke Rp11 triliun yang kami kumpulkan dari 201 wajib pajak,” lanjut Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu. 

    Berdasarkan keterangan sebelumnya dari Satgas PKH September 2025 lalu, saat itu realisasi penguasaan kembali lahan kawasan hutan oleh negara mencapai 3,32 juta hektare atau 300% dari target awal 1 juta hektare. Seluas 1,5 juta hektare diserahkan ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), dan 81.793 hektare ke Kementerian Lingkungan Hidup sebagai bagian dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. 

    Atas penguasaan kembali lahan tahap sebelumnya, Kemenkeu disebut menaksir nilai indikasi aset mencapai Rp150 triliun. Selain itu, kontribusi terhadap penerimaan negara telah tercatat melalui 

    – Setoran escrow account: Rp325 miliar;

    – Penyetoran pajak hingga 31 Agustus 2025: Rp184,82 miliar;

    – Nilai kontrak: Rp2,34 triliun dengan laba bersih Rp1,32 triliun;

    – Tambahan penerimaan negara berupa pajak PBB dan Non-PPP sebesar Rp1,21 triliun per 8 September 2025.

    Ketua Pelaksana Satgas PKH yakni Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah menyampaikan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari kerja sama lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait.

    Dia juga menegaskan bahwa Presiden telah menandatangani perubahan PP No.24/2021, yang membuka jalan bagi perhitungan dan penagihan denda administratif kepada subjek hukum terkait penguasaan kembali kawasan hutan.

  • Bupati Sidoarjo H Subandi Apresiasi Wajib Pajak Panutan

    Bupati Sidoarjo H Subandi Apresiasi Wajib Pajak Panutan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo H. Subandi mengapresiasi Wajib Pajak Panutan dalam acara Bulan Panutan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025, dengan diikuti oleh 250 peserta dari berbagai sektor.

    Termasuk wajib pajak badan dan perorangan, instansi pemerintah, BUMD, serta pemenang lomba karya Tiktok dan Instagram Reels “Taxcited Sidoarjo 2025”, yang digelar di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (27/11/2025).

    Bupati Sidoarjo menyampaikan bahwa penghargaan ini ditujukan kepada wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya secara baik dan tepat waktu. Dikatakannya, pajak daerah menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam membiayai pembangunan.

    “Pajak adalah kontribusi kita bersama untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, pendidikan hingga pemberdayaan masyarakat. Kepatuhan wajib pajak sangat menentukan keberlanjutan pembangunan Sidoarjo,” ujarnya.

    H. Subandi berharap penghargaan ini dapat memotivasi seluruh pelaku usaha, wajib pajak badan maupun perorangan untuk semakin patuh dan berkontribusi dalam membangun Sidoarjo yang lebih maju.

    “Semoga semangat para wajib pajak teladan ini menjadi inspirasi bagi yang lain untuk ikut serta membangun daerah melalui kepatuhan pembayaran pajak,” terangnya.

    Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Noer Rochmawati dalam laporannya menyampaikan realisasi penerimaan pajak daerah hingga 26 November 2025 mencapai Rp 1,581 Triliun atau 93,21 persen dari target Rp 1,696 Triliun. Angka ini naik dibandingkan realisasi tahun 2024 yang tercatat Rp 1,407 Triliun.

    Ia mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah, wajib pajak, dan mitra pemungut pajak yang selama ini turut membantu optimalisasi penerimaan daerah.

    “Peningkatan realisasi pajak tidak terlepas dari kepatuhan wajib pajak yang terus membaik dan dukungan berbagai pihak. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas layanan pajak melalui inovasi digital, kemudahan akses layanan, serta peningkatan kualitas SDM agar masyarakat semakin mudah dalam melaksanakan kewajiban pajaknya,” ujarnya.

    Dalam acara tersebut, penghargaan diberikan kepada sejumlah kategori, di antaranya:

    826 Wajib Pajak Restoran
    128 Wajib Pajak Hotel
    773 Wajib Pajak Parkir
    100 Wajib Pajak Hiburan
    385 Wajib Pajak Non-PLN
    2.413 Wajib Pajak Air Tanah
    8.929 Wajib Pajak Reklame
    836.066 objek Wajib Pajak PBB-P2
    19.220 Wajib Pajak BPHTB
    2.820 Wajib Pajak Instansi Pemerintah/BUMD
    7 Mitra Kerja Pemungut Pajak

    BPPD juga melaporkan keberhasilan kegiatan penyuluhan pajak melalui program “Taxcited Sidoarjo 2025” yang diikuti lebih dari 110 peserta dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. (isa/ted)

  • Prabowo akan bentuk dewan nasional menangani kesejahteraan keuangan

    Prabowo akan bentuk dewan nasional menangani kesejahteraan keuangan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Presiden Prabowo Subianto akan membentuk dewan nasional yang menangani kesejahteraan keuangan untuk melengkapi dan menyempurnakan peran Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang sudah ada.

    Hal tersebut dikatakan Prabowo dalam pertemuan dengan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis siang. Ratu Maxima berkunjung sebagai Advokat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA).

    “Dalam pertemuan bilateral dan tête-à-tête,antara lain Bapak Presiden meminta agar dibentuk dewan nasional terkait kesejahteraan keuangan ataupun Financial Health ini, dan ini adalah untuk melengkapi atau menyempurnakan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI),” kata Airlangga dalam pernyataan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Airlangga menyebut pembentukan dewan baru tersebut akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Keberadaan dewan tersebut, kata dia, adalah mempersiapkan data keuangan terbuka atau open data keuangan.

    Airlangga menyatakan edukasi mengenai literasi keuangan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan, serta perlu didorong penyediaan data yang terbuka, tidak hanya bagi pihak perbankan, tetapi juga bagi konsumen perbankan.

    “Termasuk di dalamnya untuk mempersiapkan data keuangan yang bisa terbuka atau open data keuangan. Dan juga didorong agar edukasi mengenai literasi keuangan dilaksanakan terus-menerus, dan juga didorong untuk adanya data yang secara terbuka, tidak hanya untuk perbankan tetapi untuk para consumer perbankan juga,” ucap Airlangga.

    “Jadi terkait dengan knowledge, termasuk juga terkait dengan adanya digital ID, knowledge sharing, juga terkait dengan pendalaman di sektor asuransi,” imbuhnya.

    Dalam pertemuan tersebut, Airlangga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo juga mengapresiasi kepemimpinan Ratu Maxima yang gigih dan teguh dalam advokasi inklusi keuangan dan kesehatan keuangan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

    Prabowo juga menerima pemaparan mengenai perkembangan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia, termasuk dorongan agar 88,7 juta rumah tangga memiliki rekening untuk mendukung efektivitas penyaluran bantuan serta memperluas akses layanan keuangan.

    Airlangga menyebut tingkat inklusi keuangan nasional tercatat telah mencapai 92,7 persen, sementara literasi keuangan berada pada posisi 66,64 persen.

    “Namun angka 66,64 persen literasi ini sudah lebih tinggi daripada rata-rata negara OECD (Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi) terkait literasi keuangannya, dan Indonesia juga menyampaikan ada simpanan pelajar yang sudah mempunyai rekening sebesar Rp58 juta,” ucap Airlangga.

    Diketahui, Presiden Prabowo menerima kunjungan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis siang.

    Ratu Maxima tiba di Jakarta, Senin (24/11) malam dalam rangka kunjungan kerja yang berlangsung 24-27 November 2025.

    Sebelumnya, Ratu Maxima telah mengunjungi salah satu pabrik garmen di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Kampung Batik Laweyan, Solo, Jawa Tengah, Selasa (25/11), membahas soal kesehatan finansial.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ratu Belanda Soroti Isi Kantong Warga RI: 82% Rawan Terlilit Utang!

    Ratu Belanda Soroti Isi Kantong Warga RI: 82% Rawan Terlilit Utang!

    Jakarta –

    Ratu Belanda Maxima melangsungkan kunjungan ke Indonesia selaku Advokat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Keuangan (UNSGSA). Dalam kunjungan ini dirinya bicara mengenai pentingnya kesehatan finansial (financial health) bagi masyarakat dunia.

    Ia menjelaskan terdapat sejumlah indikator penting dalam melihat apakah seseorang berhasil masuk dalam kategori sehat secara finansial atau belum. Sebut saja ketersediaan akses terhadap lembaga keuangan (inklusivitas), kemampuan dalam mengelola pemasukan dan pengeluaran, memiliki rencana keuangan jangka panjang.

    Lebih dari itu, indikator lain apakah seseorang sudah sehat secara finansial jika sudah memiliki daya tahan yang cukup saat menghadapi tantangan keuangan. Sebut saja jika sewaktu-waktu, tanpa terduga, yang bersangkutan terkena PHK atau keadaan darurat lain yang membutuhkan banyak biaya, ia dapat bertahan dari kondisi tersebut.

    Secara khusus terkait indikator ketahanan ini, Maxima mengatakan saat ini mayoritas penduduk Indonesia belum percaya diri dapat bertahan jika menghadapi kondisi-kondisi tak tertunda tadi tanpa harus berutang dengan orang lain. Menunjukkan kerentanan ekonomi yang perlu jadi perhatian.

    “Di Indonesia, kita tahu bahwa 82% orang mengatakan jika mereka mengalami guncangan, mereka merasa tidak mampu mengatasinya sendiri. Mereka perlu meminjam dari keluarga, teman, atau mungkin pemberi pinjaman uang,” kata Maxima dalam konferensi pers di Rumah Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2025).

    Menurutnya hanya 12% warga Indonesia yang memiliki cukup dana atau tabungan untuk menghadapi guncangan tak terduga. Namun masalah kesehatan finansial ini turut dirasakan warga negara Belanda dan banyak negara lain di dunia.

    “Kesehatan finansial merupakan isu di Indonesia, di Belanda juga. 22% penduduk Belanda tidak sehat secara finansial, dan 25% di antaranya rentan secara finansial. Artinya mereka hanya satu langkah untuk mengalami masalah. Di Amerika, hanya 41% penduduknya yang dianggap sehat secara finansial. Jadi, ini merupakan isu yang terus berkembang di banyak tempat,” terangnya.

    Menurut Maxima, untuk mengatasi masalah ini pendekatan personal untuk masing-masing individu menjadi sangat penting, bagaimana meningkatkan kemampuan setiap orang untuk bisa mengelola dengan baik pemasukan dan pengeluarannya masing-masing.

    Sebab masalah kesehatan finansial akan sangat bergantung pada kondisi masing-masing individu. Bukan terkait besaran biaya hidup atau upah minimal di suatu wilayah, tapi lebih kepada bagaimana mereka dapat hidup nyaman dengan memanfaatkan segala yang mereka punya.

    “Masalahnya adalah bagaimana membantu orang untuk membuat anggaran yang lebih baik dan membangunnya ke dalam sistem Anda pribadi, untuk bisa mengawasi semua yang Anda miliki,” jelasnya.

    “Bisa melihat batas kredit yang baik, berapa banyak kredit (cicilan) yang bisa ditangani, dan bagaimana cara Anda tahu bahwa Anda memiliki begitu banyak utang, sehingga itu sebenarnya akan mengambil begitu banyak gaji Anda untuk benar-benar membayarnya kembali,” pungkas Maxima.

    Tonton juga video “Momen Prabowo Sambut Ratu Maxima di Istana Merdeka”

    (igo/fdl)

  • Ratu Belanda Apresiasi Inovasi BTN Bayar Cicilan KPR Pakai Sampah

    Ratu Belanda Apresiasi Inovasi BTN Bayar Cicilan KPR Pakai Sampah

    Jakarta –

    Advokat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesehatan Keuangan (UNSGSA), Máxima, memberikan apresiasi atas inovasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). Inovasi yang dimaksud adalah mengurangi cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan menukarkan sampah rumah tangga.

    Program bertajuk ‘Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu’ ini dinilai sebagai terobosan inklusi keuangan hijau yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi keluarga berpenghasilan rendah (MBR), sekaligus mengurangi beban sampah nasional di tingkat unit masyarakat terkecil.

    Apresiasi tersebut disampaikan Ratu Belanda ini saat meninjau langsung kawasan hunian BTN di Perumahan Grand Harmoni. Maxima menyampaikan program ‘Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu’ merupakan contoh nyata bagaimana inovasi sederhana dapat memberi dampak besar bagi kehidupan masyarakat

    Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan program tersebut menjadi salah satu poin yang dilihat oleh Máxima dalam kunjungannya ke Indonesia sebagai wujud peran aktif BTN di bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik (environment, social, and governance/ESG). Selain upaya BTN memberikan akses pembiayaan untuk kepemilikan rumah dan literasi keuangan kepada masyarakat.

    “Dari sisi ESG, ini tahun kedua kita sangat aktif mendorong project ESG di mana sampah rumah tangga dikumpulkan dan dikonversi menjadi rupiah, kemudian masuk ke tabungan untuk mengurangi angsuran yang bisa mencapai 10-15% per bulan. Jadi, kalau angsurannya sekitar Rp1,1-1,2 juta per bulan, nasabah bisa menabung dari sampah rumah tangga sekitar Rp100-200 ribu per bulan. Ini sekaligus membantu negara, bumi, dan lingkungan agar lebih bersih dan green,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Kamis (27/11/2025).

    Hal itu disampaikan Nixon usai kunjungan Máxima di Cibitung, Bekasi, Rabu (26/11). Nixon melanjutkan keluarga Indonesia rata-rata mampu menghasilkan hingga empat kilogram sampah per hari.

    “Sampah yang selama ini dianggap beban ternyata punya nilai ekonomi. Melalui program ini, sampah dipilah, ditimbang, dan dikonversi menjadi tabungan untuk mengurangi cicilan rumah. Semakin rajin memilah, semakin ringan cicilan mereka,” ujar Nixon.

    Sementara itu, program ‘Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu’ telah diterapkan di beberapa lokasi. Hingga akhir 2026, BTN membidik akan melaksanakan program tersebut di 100 titik di Pulau Jawa. Program ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam pengembangan ekonomi hijau dan akselerasi penanganan sampah nasional.

    Foto: Dok. Bank BTN

    Selain terkait inovasi tersebut, Máxima juga mengunjungi rumah rendah emisi yang dibiayai dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi. Máxima juga melakukan dialog dengan para debitur KPR Subsidi BTN, yakni Mursidi yang bekerja sebagai tukang bubur, Aisyah yang berkarier sebagai tenaga kesehatan, dan Fahrudin, pekerja di bengkel.

    Máxima juga meninjau langsung akad massal KPR Subsidi bagi berbagai golongan pekerja, termasuk pekerja informal seperti sopir taksi dan pengusaha barang bekas.

    Nixon menyampaikan pengembangan pembiayaan rumah rendah emisi BTN memiliki roadmap jangka panjang. BTN menargetkan pembangunan 150.000 unit rumah rendah emisi pada tahun 2029. Untuk tahap awal, BTN menjalankan proyek percontohan yang melibatkan delapan pengembang dengan total 1.317 unit rumah yang telah dibangun dan dipasarkan.

    “Secara bertahap, akan ada 150.000 rumah dengan 30 persen porsi penggunaan material eco-friendly yang dibiayai BTN hingga 2029,” terang Nixon.

    Dalam kesempatan tersebut, Máxima juga melihat langsung interaksi antara BTN, developer, dan konsumen hingga proses akad pembelian rumah. Ia mengamati akses ke pembiayaan rumah yang terjangkau akan meningkatkan kesehatan keuangan nasabah karena memungkinkan mereka untuk menabung dan mengelola keuangan mereka dengan lebih baik.

    Direktur Risk Management BTN, Setiyo Wibowo, menegaskan pentingnya kesehatan keuangan bagi para debitur. Menurut dia, kemampuan mengelola keuangan akan sangat menentukan keberlangsungan hidup nasabah setelah memiliki kredit pemilikan rumah (KPR).

    “BTN mendorong para debitur untuk menjaga kemampuan menabung. Mereka harus memiliki dana darurat untuk menghadapi kebutuhan tak terduga,” ujar Setiyo.

    Foto: Dok. Bank BTN

    Dia mencontohkan tiga nasabah yang ditemui bersama Máxima di Perumahan Grand Harmoni Cibitung, Bekasi, yakni, penjual bubur, perawat, dan karyawan pabrik. Dari interaksi tersebut, Máxima mengamati pentingnya kesehatan keuangan bagi nasabah karena membantu mereka untuk menabung dan mengelola keuangan dengan lebih baik.

    Setiyo menjelaskan, BTN memiliki program edukasi menabung dengan produk tabungan bulanan dengan sistem autodebet untuk memudahkan nasabah menyisihkan dana darurat secara konsisten. Termasuk, inisiatif yang saat ini digalakkan adalah menabung dengan memanfaatkan sampah rumah tangga melalui program ‘Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu’.

    Sampah yang dikumpulkan dan dipilah, terutama jenis yang memiliki nilai ekonomi, dapat ditukarkan melalui Rekosistem menjadi saldo tabungan di BTN. Program ini tidak hanya mendorong kebiasaan menabung, tetapi juga membantu meringankan cicilan KPR.

    “Dari sampah bisa menjadi tabungan. Nilai sampah yang disetorkan ibu rumah tangga dapat masuk ke tabungan dan membantu mengurangi cicilan sekitar 10-15 persen,” jelas Setiyo.

    Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, mengatakan kunjungan Máxima memberikan perhatian besar dunia terhadap keberlanjutan pembiayaan perumahan di Indonesia. Dia menilai, literasi keuangan menjadi tantangan yang harus terus dijawab BTN dengan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat.

    Hirwandi memandang edukasi tidak hanya berhenti pada cara memiliki rumah. Tapi juga pada kemampuan masyarakat untuk mengelola keuangan setelahnya, terutama menjaga kebiasaan menabung.

    “Menabung untuk pembiayaan angsuran rumah, pendidikan anak, maupun emergency funding atau dana darurat,” jelas Hirwandi.

    (akn/ega)

  • Belajar dari Ratu Maxima, Bos OJK Ingin Terapkan Konsep Kesehatan Keuangan di Indonesia

    Belajar dari Ratu Maxima, Bos OJK Ingin Terapkan Konsep Kesehatan Keuangan di Indonesia

    Liputan6.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Ratu Maxima dari Belanda mendorong adopsi konsep baru dalam pembangunan ekonomi masyarakat, yakni financial health atau kesehatan keuangan.  Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menjelaskan istilah ini relatif baru bagi Indonesia, tetapi memiliki makna yang jauh lebih luas dibanding sekadar inklusi dan literasi keuangan yang selama ini menjadi fokus pemerintah.

    “Yang biasa kenal selama ini adalah inklusi keuangan dan literasi keuangan. Tetapi pendalaman berdasarkan pengalaman yang begitu banyak dilakukan oleh ibu Ratu, terlihat bahwa esensi yang lebih penting lagi adalah kesehatan keuangan atau kesejahteraan keuangan,” kata Mahendra dalam National Financial Health Event, di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Menurut Mahendra, pengalaman global Ratu Maxima yang merupakan penasihat khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Inklusi Keuangan menunjukkan kesehatan keuangan rumah tangga berperan langsung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan negara.

    “Ini adalah hal yang baik untuk kita pelajari dan kita bertumbuh terus, ini yang kita butuhkan. Kita belajar dari yang terbaik secara internasional, Queen Maxima ini utusan dan penasehat khusus dari Sekjen PBB yang ditugaskan untuk ini,” ujarnya.

    Konsep ini mencakup tidak hanya akses ke layanan keuangan, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk mengelola risiko, mempersiapkan masa depan, dan terlindungi dari kegiatan keuangan ilegal. 

    OJK melihat gagasan financial health sebagai kerangka besar yang dapat memperkuat daya tahan ekonomi nasional melalui pendekatan yang lebih menyeluruh.

    4 Pilar Utama

    Mahendra menegaskan, empat pilar utama menjadi dasar dari financial health yakni inklusi keuangan, ketahanan terhadap financial shock, kesiapan pensiun, dan perlindungan dari keuangan ilegal. 

    Pilar-pilar ini sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang P2SK, namun belum disatukan dalam satu kerangka terpadu seperti yang kini sedang dipersiapkan.

    “Dalam perkembangannya ada tiga pilar lain yang juga sebenarnya dalam Undang-undang P2SK ada tetapi tidak diintegrasikan secara terpadu seperti ini menjadi satu rumah menuju financial health,” ujarnya.

     

  • Bos OJK Beberkan Empat Pilar Kesehatan Keuangan

    Bos OJK Beberkan Empat Pilar Kesehatan Keuangan

    Liputan6.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pentingnya pembangunan financial health atau kesehatan keuangan sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

    Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyebut konsep ini menjadi perhatian utama dalam kunjungan Ratu Maxima dari Belanda, selaku penasihat khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Inklusi Keuangan. Menurut dia, kesehatan keuangan jauh lebih luas dibanding inklusi dan literasi yang selama ini menjadi indikator umum.

    “Ini yang menjadi tujuan dari kedatangan Ratu Maxima dari Belanda mengenai bagaimana kita membangun financial health atau kesehatan keuangan atau kesejahteraan keuangan. Memang untuk Indonesia ini relatif masih baru istilahnya kesejahteraan keuangan atau kesehatan keuangan,” kata Mahendra dalam National Financial Health Event, di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Mahendra menjelaskan, gagasan tersebut menekankan bagaimana kondisi keuangan rumah tangga berperan langsung dalam meningkatkan kesejahteraan nasional. Konsep ini juga dinilai relevan untuk menjawab tantangan ekonomi yang semakin dinamis.

    “Berdasarkan pengalaman yang begitu banyak dilakukan oleh ibu Ratu, terlihat bahwa esensi yang lebih penting lagi adalah kesehatan keuangan atau kesejahteraan keuangan seseorang, terutama rumah tangga terhadap kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan bangsa dan negara,” ujarnya.

    OJK melihat, Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh, bukan hanya memberikan akses ke layanan keuangan. Dengan empat pilar utama, financial health disusun sebagai kerangka besar untuk memastikan masyarakat bukan hanya mampu mengakses layanan keuangan, tetapi juga tangguh menghadapi risiko dan memiliki rencana jangka panjang.

  • TNI AU Siapkan 3.650 Prajurit untuk Pasukan Perdamaian Gaza Nasional 27 November 2025

    TNI AU Siapkan 3.650 Prajurit untuk Pasukan Perdamaian Gaza Nasional 27 November 2025

    TNI AU Siapkan 3.650 Prajurit untuk Pasukan Perdamaian Gaza
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – TNI Angkatan Udara menyiapkan 3.650 prajurit untuk bergabung dalam brigade komposit pasukan perdamaian Gaza.
    TNI Angkatan Udara
    mendapatkan porsi paling sedikit dibandingkan dengan dua matra TNI lainnya, yakni Angkatan Darat dan Angkatan Laut.
    “Semua yang dibutuhkan di sana (
    Gaza
    ), kita sudah siapkan sekitar 3.650 orang, nanti kita akan bergabung dengan pasukan Angkatan Darat dan Angkatan Laut,” kata Asisten Teritorial (Aster) Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU)
    Marsekal Muda Palito Sitorus
    , di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (27/11/2025).
    Prajurit TNI Angkatan Udara yang akan diberangkatkan berasal dari berbagai satuan, seperti penerbang, Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat), satuan kesehatan, Pusat Geospasial (Pusgeos), dan lainnya.
    Bukan hanya prajurit, TNI Angkatan Udara juga menyimpan pesawat Hercules C-130 sesuai arahan Panglima TNI
    Jenderal Agus Subiyanto
    .
    “Hercules, jadi kita akan menyesuaikan. Kesiapan pesawat kita sudah ada. Jadi, ini nanti tergantung dari permintaan pasukannya, berapa yang akan kita kirimkan ke sana,” tegas dia.
    Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan dan Markas Besar (Mabes) TNI mulai membuka rencana pengiriman 20.000 prajurit sebagai
    pasukan perdamaian
    ke Gaza, Palestina.
    Sebab, Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui rancangan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenai mekanisme keamanan dan pemerintahan di Gaza dengan pengerahan pasukan internasional, meski pengirimannya hanya menunggu titah dari Presiden Prabowo Subianto.
    Saat ini, proses seleksi prajurit dari tiga matra TNI, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, masih terus berjalan, termasuk penentuan calon pemimpin misi kemanusiaan tersebut.
    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengumumkan bahwa
    pasukan perdamaian Gaza
    bakal dipimpin oleh perwira tinggi (pati) TNI berpangkat bintang tiga.
    “Kemudian rencana nanti dipimpin oleh jenderal bintang tiga,” ujar Agus, usai menghadiri rapat secara tertutup bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Komisi II DPR RI, Selasa (24/11/2025).
    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan, ada beberapa nama jenderal bintang tiga yang disiapkan untuk memimpin pasukan perdamaian.
    Meski begitu, ia tidak mengungkap siapa sosok jenderal bintang tiga yang ditunjuk untuk mengomandoi pasukan perdamaian.
    Ia hanya mengatakan bahwa sosok yang dipilih memiliki pengalaman memadai dalam operasi multilateralisme dan operasi gabungan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.