Xcloud.id

partai: PBB

  • Prabowo-Trump Akan Bertemu di Sela-Sela Sidang PBB? Ini Jawaban Menlu – Page 3

    Prabowo-Trump Akan Bertemu di Sela-Sela Sidang PBB? Ini Jawaban Menlu – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan sudah ada komunikasi terkait kemungkinan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump di sela-sela kunjungan Presiden Prabowo ke New York, Amerika Serikat.

    Namun pihaknya belum mendapatkan jadwal terkait dengan pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Trump tersebut, kata Menlu Sugiono.

    “Kami belum mendapatkan jadwal,” kata Menlu Sugiono kepada pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/9) malam, sebelum menyertai misi lawatan Presiden Prabowo Subianto

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo bertolak dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/9) malam, menuju Osaka, Jepang, dilanjutkan dengan lawatan ke AS untuk menghadiri Sidang Umum PBB di New York.

    Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato pada urutan ketiga dalam sesi Debat Umum PBB pada 23 September 2025, setelah Presiden Brasil dan Presiden AS.

    Artinya, Presiden Prabowo akan berada di lokasi yang sama dengan Presiden Trump saat Sidang Majelis Umum PBB di Markas PBB, New York itu digelar.

    Saat ditanya lebih lanjut soal kemungkinan pertemuan Prabowo dan Trump itu, Menlu Sugiono mengakui bahwa pihaknya belum mendapatkan jadwal kendati sudah menjalin komunikasi agar pertemuan tersebut dapat terlaksana.

    “Sudah (komunikasi),” katanya seperti dilansir Antara.

     

  • 9 Visa Delegasi Palestina ke PBB Ditolak, Menlu Sugiono: Itu Domain Amerika Nasional

    9 Visa Delegasi Palestina ke PBB Ditolak, Menlu Sugiono: Itu Domain Amerika Nasional

    Visa Delegasi Palestina ke PBB Ditolak, Menlu Sugiono: Itu Domain Amerika
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyebutkan, pemberian visa terhadap delegasi yang hadir dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan domain Amerika Serikat (AS).
    Hal ini dikatakannya menyusul adanya penolakan AS terhadap visa delegasi Palestina, termasuk Presiden Palestina Mahmoud Abbas, untuk menghadiri Sidang Umum PBB.
    “Saya kira itu, satu, merupakan domainnya Amerika,” kata Sugiono di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/9/2025) malam.
    Ia menyebutkan, masalah ini juga sempat dibahas saat pertemuan darurat negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
    Negara anggota OKI mendorong dan berusaha agar visa dapat diberikan.
    “Kemarin juga pada saat di Doha ada beberapa suara untuk berusaha agar visa itu bisa diberikan untuk beberapa delegasi yang kemarin katanya tidak diberikan,” tutur Sugiono.
    Sebelumnya diberitakan, Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk menolak pemberian visa kepada Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, untuk menghadiri Sidang Umum PBB pada bulan depan.
    Keputusan ini dianggap langkah besar dan kontroversial, terutama karena banyak negara diperkirakan akan mengakui negara Palestina pada pertemuan dunia itu.
    Departemen Luar Negeri AS pada Jumat (29/8/2025) menyatakan akan menolak dan mencabut visa bagi para anggota Otoritas Palestina (PA) dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
    Salah seorang pejabat di Departemen Luar Negeri AS mengonfirmasi hal tersebut, dan mengatakan bahwa Abbas termasuk yang terkena kebijakan itu, bersama dengan sekitar 80 pejabat PA lainnya.
    Namun, misi Palestina di PBB disebut tetap akan mendapat izin khusus sesuai dengan Perjanjian Markas Besar PBB.
    Meski begitu, penolakan visa untuk Abbas dianggap bertentangan dengan perjanjian tersebut karena PBB mengakui Palestina sebagai negara pengamat (
    non-member observer state
    ).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Kunjungi AS hingga Belanda: Hadiri Sidang Umum PBB dan Bilateral

    Prabowo Kunjungi AS hingga Belanda: Hadiri Sidang Umum PBB dan Bilateral

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memulai perjalanan kunjungan ke luar negeri, Jumat (19/9/2025). Kunjungan dinas luar negeri Prabowo kali ini utamanya untuk menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ke-80 di Amerika Serikat (AS). 

    Sebelum sampai di AS, Prabowo disebut akan singgah di Osaka, Jepang untuk mengunjungi Pavilion Indonesia di Osaka Expo. Kemudian, dia akan melanjutkan penerbangan ke New York, AS.

    Menteri Luar Negeri Sugiono, yang ikut mendampingi perjalanan Presiden, menyebut tema Sidang Umum PBB tahun ini adalah untuk memperbarui kembali semangat multilateralisme di tengah situasi dan kondisi global dewasa ini.

    Prabowo direncanakan berada di New York, AS sampai dengan 23 September 2025 dan menghadiri beberapa agenda. Salah satunya yakni agenda pertemuan tentang solusi dua negara atau Two State Solution pada 22 September.

    “Kemudian akan dilanjutkan dengan acara pembukaan dan debat pada sidang umum tanggal 23 September, beliau mendapatkan urutan berbicara yang ke-3 setelah Brasil dan Amerika Serikat,” jelasnya di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

    Sugiono menyebut Prabowo juga memiliki beberapa agenda pertemuan di New York. Namun, dia tidak memerinci lebih lanjut agenda Kepala Negara di kota tersibuk di dunia itu. 

    Menlu yang juga Sekjen Partai Gerindra itu mengakui sudah berkomunikasi dengan pihak pemerintah AS untuk peluang pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump, yang nantinya akan ikut menghadiri Sidang Umum PBB. Akan tetapi, terangnya, pemerintah RI belum mendapatkan kepastian. 

    “Kami belum mendapatkan jadwal. Sudah [berkomunikasi] mengenai hal tersebut,” jelasnya.

    Setelah menuntaskan agenda di AS, Prabowo dijadwalkan untuk singgah di Ottawa, Kanada untuk melaksanakan kunjungan resmi dan menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada pada 24 September 2025.

    Tidak hanya itu, Prabowo turut dijadwalkan melanjutkan perjalanannya ke Belanda untuk bertemu dengan Raja dan Perdana Menteri. Kemudian, dia akan pulang ke Tanah Air. 

    “Mungkin [pulang ke Indonesia] 26-27 September,” ungkap Sugiono.

    Adapun menteri yang rencananya menemani kunjungan Prabowo adalah Menko Pangan, Menteri Perdagangan, Menteri HAM, Menteri Investasi dan Hilirisasi serta Menteri Luar Negeri.

  • Presiden Prabowo Lawatan ke Jepang, AS, Kanada, dan Belanda – Page 3

    Presiden Prabowo Lawatan ke Jepang, AS, Kanada, dan Belanda – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto bertolak dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat malam, menuju Osaka, Jepang, untuk mengunjungi Osaka Expo, sebelum melanjutkan penerbangan ke Amerika Serikat untuk menghadiri Sidang Umum PBB.

    Pesawat Kepresidenan yang mengangkut Presiden Prabowo beserta rombongan lepas landas sekitar pukul 23.37 WIB, Jumat (19/9) malam.

    Menteri Luar Negeri Sugiono yang turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan tersebut mengatakan bahwa Kepala Negara akan memulai rangkaian kunjungannya ke AS untuk menghadiri Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa di Markas PBB, New York.

    “Sebelum ke New York, beliau akan singgah dulu di Osaka untuk mengunjungi Paviliun Indonesia di Osaka Expo, dan kemudian melanjutkan perjalanannya ke New York,” katanya seperti dilansir Antara.

    Dalam keterangannya kepada media di Lanud Halim Perdanakusuma sebelum mendampingi Presiden dalam lawatan kenegaraan tersebut, Menlu Sugiono merinci tema Sidang Majelis Umum ke-80 itu.

    Dia mengatakan PBB mengangkat tema “Better Together, Eighty Years and More for Peace, Development and Human Rights” yang mengajak dunia untuk memperbarui kembali semangat mulitilateralisme di tengah situasi dan kondisi global dewasa ini.

    Presiden dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda di New York, yakni agenda sidang “Two States Solution” pada 22 September 2025.

    Kemudian, Presiden Prabowo akan berbicara di urutan ketiga, setelah Brazil dan Amerika Serikat, dalam sesi Perdebatan Umum (General Debate) SMU PBB pada 23 September 2025.

     

  • Anggota DK PBB Sepakat Gencatan Senjata Gaza tapi Lagi-lagi Diveto AS

    Anggota DK PBB Sepakat Gencatan Senjata Gaza tapi Lagi-lagi Diveto AS

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) lagi-lagi memakai hak veto untuk menolak resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina. AS sudah memakai hak veto terkait Perang Gaza sebanyak 16 kali.

    Sebagaimana diketahui, AS sudah memakai hak veto berkali-kali untuk menolak gencatan senjata di Gaza. Pada bulan Juni lalu, AS pernah memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen antara Israel dan militan Hamas di Gaza.

    AS sekaligus menolak resolusi DK PBB yang juga menuntut dibukanya akses bantuan tanpa hambatan di seluruh wilayah kantong yang dilanda perang itu.

    “Amerika Serikat telah menegaskan ‘Kami tidak akan mendukung tindakan apa pun yang gagal mengutuk Hamas dan tidak menyerukan Hamas untuk melucuti senjata dan meninggalkan Gaza’,” kata Penjabat Duta Besar AS untuk PBB Dorothy Shea kepada dewan sebelum pemungutan suara, dilansir Reuters, Kamis (5/6/2025).

    AS beralasan bahwa resolusi tersebut juga akan merusak upaya yang dipimpin AS untuk menjadi perantara gencatan senjata. Diketahui AS adalah sekutu dan pemasok senjata terbesar Israel.

    14 Negara Dukung Gencatan Senjata

    Ke-14 negara lain di DK PBB memberikan suara mendukung rancangan resolusi gencatan senjata tersebut karena krisis kemanusiaan mencengkeram wilayah kantong yang dihuni lebih dari 2 juta orang itu. Diketahui Gaza dilanda kelaparan dan bantuan hanya mengalir masuk sejak Israel mencabut blokade.

    Pemungutan suara Dewan Keamanan PBB dilakukan saat Israel terus melancarkan serangan di Gaza setelah mengakhiri gencatan senjata selama dua bulan pada bulan Maret. Pihak otoritas kesehatan Gaza mengatakan serangan Israel menewaskan 45 orang pada hari Rabu, sementara Israel mengatakan seorang tentara tewas dalam pertempuran.

    Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward mengkritik keputusan pemerintah Israel untuk memperluas operasi militernya di Gaza dan sangat membatasi bantuan kemanusiaan sebagai “tidak dapat dibenarkan, tidak proporsional, dan kontraproduktif.”

    Israel telah menolak seruan untuk gencatan senjata tanpa syarat atau permanen, dengan mengatakan Hamas tidak dapat tinggal di Gaza. Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan kepada anggota dewan yang memberikan suara mendukung rancangan tersebut, “Anda memilih peredaan dan penyerahan. Anda memilih jalan yang tidak mengarah pada perdamaian. Hanya menuju lebih banyak teror.”

    Merespons sikap AS tersebut, Hamas lalu mengutuk veto AS. Hamas menggambarkannya sebagai menunjukkan “bias buta pemerintah AS” terhadap Israel. Rancangan resolusi Dewan Keamanan juga menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera yang ditahan oleh Hamas dan pihak lain.

    AS Pakai Hak Veto Lagi

    Terbaru, AS kembali menggunakan hak veto terhadap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Jalur Gaza, serta agar Israel mencabut semua pembatasan pengiriman bantuan ke daerah kantong Palestina tersebut.

    Draft resolusi terbaru yang disusun oleh 10 anggota terpilih dari total 15 negara anggota DK PBB itu, seperti dilansir Reuters, Jumat (19/9/2025), juga menuntut pembebasan segera, secara bermartabat, dan tanpa syarat semua sandera yang masih ditahan oleh Hamas dan militan lainnya di Jalur Gaza.

    Resolusi yang divoting oleh DK PBB pada Kamis (18/9) waktu setempat itu mendapatkan dukungan 14 negara anggota, kecuali AS.

    16 Kali Pakai Hak Veto Terkait Perang Gaza

    Ini berarti sudah keenam kalinya AS menggunakan hak veto dalam voting resolusi DK PBB menyangkut perang Gaza yang berkecamuk selama hampir dua tahun terakhir antara Israel dan Hamas.

    “Kelaparan telah dipastikan terjadi di Gaza — tidak diproyeksikan, tidak dideklarasikan, tetapi terkonfirmasi,” kata Duta Besar Denmark untuk PBB, Christina Markus Lassen, di hadapan para anggota DK PBB sebelum voting digelar.

    “Sementara itu, Israel telah memperluas operasi militernya di Kota Gaza, yang semakin memperparah penderitaan warga sipil. Akibatnya, terjadinya situasi bencana ini, kegagalan kemanusiaan, yang memaksa kita untuk bertindak hari ini,” tegasnya.

    AS selalu melindungi Israel, sekutu dekatnya, dalam forum PBB. Meskipun pekan lalu, Washington mendukung pernyataan bersama DK PBB yang mengecam serangan Tel Aviv terhadap Qatar, meskipun pernyataan itu tidak menyebut langsung Israel yang bertanggung jawab.

    Langkah itu mencerminkan ketidakpuasan Presiden Donald Trump dengan serangan yang diperintahkan oleh Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.

    Namun, veto yang diberikan AS dalam voting pada Kamis (18/9) menunjukkan bahwa sepekan kemudian, Washington kembali dengan teguh memberikan perlindungan diplomatik kepada Israel.

    Konselor Misi AS untuk PBB, Morgan Ortagus, yang juga Wakil Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, dalam pernyataannya di forum DK PBB mengatakan bahwa resolusi terbaru ini gagal mengecam Hamas atau mengakui hak Israel untuk melindungi diri.

    “Sikap AS menentang resolusi ini bukanlah hal yang mengejutkan. Resolusi ini gagal mengutuk Hamas atau mengakui hak Israel untuk membela diri, dan secara keliru melegitimasi narasi palsu yang menguntungkan Hamas, yang sayangnya telah beredar luas di Dewan ini,” sebutnya.

    “Hamas bertanggung jawab atas dimulainya dan berlanjutnya perang ini. Israel telah menerima usulan persyaratan yang akan mengakhiri perang, tetapi Hamas terus menolaknya. Perang ini dapat berakhir hari ini jika Hamas membebaskan para sandera dan meletakkan senjatanya,” kata Ortagus.

    Palestina Sesalkan Keputusan AS

    Otoritas Palestina menyesalkan dan mengecam veto yang digunakan AS. Palestina menyebut veto AS hanya akan semakin mendorong Israel untuk melanjutkan kejahatan di wilayahnya.

    “Kami menyampaikan penyesalan dan keheranan kami bahwa pemerintah AS sekali lagi memblokir resolusi gencatan senjata, meskipun semua anggota Dewan Keamanan telah menyetujui rancangan tersebut,” kata juru bicara kantor kepresidenan Otoritas Palestina, Nabil Abu Rudeineh, seperti dilansir Anadolu Agency, Jumat (19/9/2025).

    Abu Rudeineh dalam pernyataannya menyebut resolusi terbaru Dewan Keamanan PBB itu telah “secara eksplisit menyerukan gencatan senjata dan diakhirinya genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina”.

    Dia mengatakan bahwa veto AS hanya akan “mendorong pendudukan Israel untuk melanjutkan kejahatannya terhadap rakyat Palestina dan melawan semua legitimasi dan hukum internasional”.

    Lebih lanjut, Abu Rudeineh menyerukan Washington untuk “meninjau kembali keputusannya demi menegakkan hukum internasional”.

    Halaman 2 dari 5

    (rdp/rdp)

  • Wamenlu Sebut Prabowo Akan Umumkan Bantuan Lagi untuk Palestina di PBB

    Wamenlu Sebut Prabowo Akan Umumkan Bantuan Lagi untuk Palestina di PBB

    Jakarta –

    Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan bantuan lagi ke Palestina. Pengumuman itu, katanya, akan diungkap pada Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    “Saya kira salah satunya, Presiden akan menyampaikan bantuan lagi dari Indonesia untuk Palestina yang dideklarasikan nanti, insyaallah, dalam pidato Presiden (di PBB),” kata Anis Matta di Jakarta, dilansir Antara, Jumat (20/9/2025) malam.

    Anis belum merinci lebih lanjut soal bentuk bantuan yang akan diumumkan nanti. Dia juga mengamini bahwa Prabowo akan menjadikan kemerdekaan Palestina sebagai salah satu isu utama dari apa yang akandisampaikan padaSidang Majelis Umum PBB pekan depan.

    “Tetapi saya kira Presiden tentu akan menyampaikan isu-isu lain yang jauh lebih luas,” katanya.

    Prabowo diketahui akan menyampaikan pernyataannya di hadapan Debat Umum (General Debate) PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat, pada 23 September 2025.

    Di samping isu Palestina, dinamika global yang terjadi saat ini juga akan menjadi topik bahasan Prabowo dalam pidatonya tersebut. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu RI Tri Tharyat pada Kamis (11/9).

    “Kita tunggu pada saat peluncuran. Tapi yang sangat menonjol dan akan kita angkat antara lain dinamika global saat ini, termasuk barusan saja ada serangan di salah satu negara berdaulat Qatar, pasti juga isu Palestina,” ujar Tri.

    Terkait bantuan untuk Palestina, pemerintah Indonesia melalui Satgas Merah Putih telah melakukan penerjunan (airdrop) bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza pada periode 17-28 Agustus 2025 lalu.

    Saat menyambut kedatangan Satgas di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta pada Sabtu (13/9), Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono mengungkapkan bahwa jumlah bantuan yang telah diterjunkan ke Gaza sudah melampaui 90 ton.

    “Total yang sudah didrop seberat 91,4 ton dengan jumlah buckle itu ada 520 buckle yang diterjunkan di Gaza,” ucap Tonny.

    (azh/azh)

  • Internet dan Jaringan Telepon di Gaza Kembali Normal Usai Terputus Operasi Darat Israel

    Internet dan Jaringan Telepon di Gaza Kembali Normal Usai Terputus Operasi Darat Israel

    JAKARTA – Internet dan jaringan telepon di Gaza telah diperbaiki setelah mengalami gangguan selama dua hari akibat serangan Israel yang menyasar infrastruktur Kota Gaza.

    Kantor berita resmi Palestina WAFA menyiarkan pernyataan dari Perusahaan Telekomunikasi Palestina (Paltel) mengenai masalah tersebut.

    Dilansir ANTARA dari Anadolu, Jumat, 19 September, pernyataan itu menekankan meski situasi di lapangan membahayakan, tim yang bertugas berhasil memperbaiki layanan di Gaza dan kegubernuran Gaza Utara.

    Pada Rabu, Otoritas Regulasi Telekomunikasi Palestina mengumumkan kerusakan yang terjadi di banyak jalan utama akibat serangan Israel yang terus berlanjut membuat layanan internet dan komunikasi darat terganggu di Gaza utara dan Kota Gaza.

    Pemadaman ini, yang biasanya berlangsung selama beberapa jam atau hari, mengisolasi Jalur Gaza sepenuhnya dari dunia luar dan berdampak langsung pada sektor-sektor vital yang fungsinya terbatas.

    Di antara yang terdampak adalah pertahanan sipil, layanan ambulans, dan rumah sakit.

    Selain itu, gangguan itu menghambat pendistribusian bantuan kemanusiaan dan melumpuhkan banyak aspek dalam kehidupan sehari-hari.

    Israel telah berulangkali dengan sengaja memutus jaringan komunikasi dan internet untuk waktu yang lama selama melakukan serangan di Jalur Gaza, yang telah berlangsung selama hampir dua tahun.

    Meski mendapat kecaman dari PBB dan organisasi hak manusia, yang menyebut tindakan tersebut berbahaya dan tidak bermoral, Israel tetap melakukan hal tersebut yang melanggar hukum internasional.

    Menurut Pemantau Hak Asasi Manusia Euro-Mediterania, tercatat lebih dari 12 kali komunikasi dan internet terputus total di Gaza sejak dimulainya serangan Israel pada Oktober 2023.

    Organisasi tersebut menyatakan kebijakan tersebut “sistematis, bertujuan untuk mengisolasi Gaza dari dunia luar dan menutupi kejahatan yang dilakukan oleh Israel.”

     

  • PBB Beri Sanksi ke Iran Terkait Program Nuklir yang Aktif Kembali

    PBB Beri Sanksi ke Iran Terkait Program Nuklir yang Aktif Kembali

    Jakarta –

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi memberikan sanksi ekonomi yang berat terhadap Iran atas program nuklirnya yang kembali aktif, yang memicu reaksi keras dari Teheran. Hal itu setelah mendapat tekanan dari Eropa

    Dilansir AFP, Sabtu (20/9/2025), Inggris, Prancis, dan Jerman diketahui telah menandatangani kesepakatan tahun 2015 yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) yang bertujuan untuk menghentikan Teheran memperoleh senjata nuklir.

    Ketiga negara tersebut menuduh Iran telah mengingkari janjinya dalam perjanjian tersebut.

    “Kami mendesak (Iran) untuk bertindak sekarang,” kata Duta Besar Inggris Barbara Woodward, yang memberikan suara menentang resolusi yang akan memungkinkan perpanjangan penangguhan sanksi.

    Ia membuka pintu bagi diplomasi di Majelis Umum PBB minggu depan, ketika para kepala negara dan pemerintahan akan berkumpul di New York.

    Namun, Amir Saeid Iravani selaku utusan Iran untuk PBB, mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa pemungutan suara tersebut merupakan “politik pemaksaan.”

    “Tindakan hari ini tergesa-gesa, tidak perlu, dan melanggar hukum. Iran tidak mengakui kewajiban untuk melaksanakannya,” ujarnya.

    Kemudian, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan pada hari Jumat sebelumnya bahwa ia telah mengajukan proposal yang “adil dan berimbang” kepada negara-negara Eropa untuk mencegah penerapan kembali sanksi.

    Menjelang pemungutan suara, Presiden Prancis Emmanuel Macron sempat mengatakan dalam sebuah wawancara televisi Israel bahwa ia memperkirakan sanksi internasional akan diberlakukan kembali pada akhir bulan ini. Namun, duta besar Prancis untuk PBB mengatakan pada hari Jumat bahwa opsi penyelesaian melalui negosiasi masih tersedia.

    Dalam sebuah surat kepada PBB pada pertengahan Agustus, “Tiga Negara Eropa” mengecam Iran karena telah melanggar beberapa komitmen di bawah JCPOA, termasuk meningkatkan stok uranium hingga lebih dari 40 kali lipat dari tingkat yang diizinkan dalam kesepakatan tersebut.

    Meskipun terdapat serangkaian pembicaraan diplomatik antara negara-negara Eropa dan Teheran, trio negara Barat tersebut bersikeras bahwa tidak ada kemajuan.

    “Dewan masih punya waktu untuk menyetujui resolusi lebih lanjut yang memperpanjang penangguhan sanksi ika Iran dan Eropa mencapai kesepakatan di menit-menit terakhir,” kata Gowan.

    Israel, musuh bebuyutan Iran, menyambut baik langkah Dewan Keamanan, yang ditentang oleh Aljazair, Tiongkok, Pakistan, dan Rusia.

    “Tujuan komunitas internasional harus tetap sama: mencegah Iran memperoleh kemampuan nuklir,” tulis Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar di X.

    (azh/azh)

  • Respons Menlu soal Visa Presiden Palestina Dicabut AS Jelang Sidang PBB

    Respons Menlu soal Visa Presiden Palestina Dicabut AS Jelang Sidang PBB

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono merespons pencabutan visa Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan para delegasi oleh pemerintahan Amerika Serikat (AS) menjelang perhelatan Sidang Umum PBB di New York. Sugiono mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan ranah pemerintahan AS.

    “Saya kira itu, satu, merupakan domainnya Amerika dalam rangka pemberian visa,” kata Sugiono di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/9/2025) malam.

    Sugiono membeberkan masalah tersebut pun sempat dibahas dalam pertemuan darurat negara-negara Organisasi Kerja sama Islam (OKI) di Doha, Qatar, yang diikuti Sugiono. Menurutnya, negara anggota OKI mendorong dan berusaha agar visa dapat diberikan.

    “Kemarin juga pada saat di Doha ada beberapa suara untuk berusaha agar visa itu bisa diberikan untuk beberapa delegasi yang kemarin katanya tidak diberikan,” ujar Sugiono.

    Sebagaimana diketahui, AS mengatakan bahwa mereka tidak akan mengizinkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk melakukan perjalanan ke New York, untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB, di mana beberapa negara sekutu AS akan mengakui negara Palestina.

    Pemerintahan Presiden Donald Trump, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (30/8), telah menolak dan mencabut visa untuk para pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, menjelang Sidang Umum PBB karena telah “merusak prospek perdamaian”.

    Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS, yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa Abbas dan sekitar 80 warga Palestina lainnya terdampak oleh keputusan yang diumumkan pada Jumat (29/8) waktu setempat.

    Meski begitu, Majelis Umum PBB memutuskan untuk mengizinkan Mahmud Abbas berpidato melalui sambungan video.

    “Negara Palestina dapat mengirimkan pernyataan Presidennya yang telah direkam sebelumnya, yang akan diputar di Ruang Sidang Umum,” kata keterangan PBB dilansir kantor berita AFP, Jumat (19/9).

    (fca/azh)

  • Presiden Prabowo Hadiri Sidang Majelis Umum PBB di Amerika Serikat

    Presiden Prabowo Hadiri Sidang Majelis Umum PBB di Amerika Serikat

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berangkat ke New York, Amerika Serikat, malam ini, untuk menghadiri Sidang Majelis Umum ke-80 Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Adapun sidang Majelis Umum tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia, tidak hanya untuk kembali tampil di level tertinggi pada forum PBB, tetapi juga untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia agar lebih adil dan inklusif.

    “Sesuai jadwal yang diterima, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato pada urutan ketiga pada sesi Debat Umum PBB pada 23 September 2025, setelah Presiden Brasil & Presiden Amerika Serikat,” dikutip dari Instagram Sekretariat Kabinet, Sabtu (20/9/2025).

    Di dalam forum internasional ini, setiap kepala negara ataupun pimpinan dunia akan mengungkapkan pandangan dan prioritas masing-masing dalam menghadapi tantangan global saat ini. Sidang majelis umum ini juga menjadi momentum untuk merefleksikan Gerakan 80 tahun berdirinya PBB.

    Sebelumnya, Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi lebih memilih untuk tidak hadir dalam sidang PBB. Selama 10 tahun menjabat, Jokowi memilih tidak hadir langsung di Sidang Majelis Umum PBB dan mendelegasikan Menteri Luar Negeri kala itu, Retno L. P. Marsudi, untuk mewakili Indonesia.

    Sebagai informasi, Presiden Sidang Majelis Umum ke-80, Annalena Baerbock, bakal acara sidang dengan pidato bertema “Better Together”. Pidato tersebut akan menekankan pentingnya persatuan, solidaritas, dan aksi kolektif.

    Setelah dari New York, Presiden Prabowo akan melanjutkan kunjungan resmi ke Ottawa, Kanada, pada 24 September 2025, untuk melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Kanada. Kemudian, pada 26 September 2025, Presiden akan melanjutkan lawatannya ke Den Haag, Belanda, untuk melaksanakan pertemuan dengan Raja & Caretaker Perdana Menteri Belanda.

    Sebelum menuju New York, Presiden Prabowo akan refuel bahan bakar pesawat beberapa jam di Osaka, Jepang sekaligus untuk mengunjungi Paviliun Indonesia pada Osaka Expo 2025.