Xcloud.id

partai: PBB

  • Resmi! Inggris-Australia-Kanada Akui Kedaulatan Negara Palestina

    Resmi! Inggris-Australia-Kanada Akui Kedaulatan Negara Palestina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Gelombang perubahan besar dalam politik luar negeri Barat terjadi pada Minggu (21/9/2025) ketika Inggris, Australia, dan Kanada secara serentak mengakui kedaulatan negara Palestina.

    Langkah bersejarah itu menandai pergeseran dramatis dari posisi lama negara-negara Barat, memicu kemarahan keras dari Israel, sekaligus memberi tekanan baru pada Amerika Serikat (AS) yang tetap menolak pengakuan tersebut.

    Adapun ketiga negara itu menjadi anggota pertama dari kelompok ekonomi maju G7 yang mengambil langkah ini, dengan Prancis disebut akan segera mengambil langkah serupa.

    Portugal juga dipastikan mengikuti jejak tersebut dan akan secara resmi mengumumkan pengakuan negara Palestina di New York, bertepatan dengan pembukaan Sidang Majelis Umum PBB.

    Langkah pengakuan ini muncul di tengah agresi besar-besaran Israel di Jalur Gaza, yang menurut data Kementerian Kesehatan Gaza telah menewaskan sedikitnya 65.208 orang, sebagian besar warga sipil. Serangan itu merupakan balasan atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.219 orang di Israel.

    “Untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian bagi rakyat Palestina dan Israel, serta solusi dua negara, Inggris secara resmi mengakui Negara Palestina,” ujar Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dalam pernyataannya di X.

    Kanada melalui Perdana Menterinya, Mark Carney, menyampaikan pengakuannya atas negara Palestina seraya menawarkan kerja sama.

    “Kanada mengakui Negara Palestina dan menawarkan kemitraan kami untuk membangun janji masa depan yang damai,” kata Carney.

    Sementara itu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menegaskan keputusan negaranya “mengakui aspirasi sah dan lama rakyat Palestina untuk memiliki negara sendiri.”

    Pengakuan itu disambut hangat oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang menyebutnya sebagai “langkah penting dan perlu menuju tercapainya perdamaian yang adil dan abadi sesuai legitimasi internasional.”

    Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu langsung mengecam keras langkah tersebut. Ia menyebut pengakuan negara Palestina itu “absurd” dan memperingatkan bahwa hal itu akan “membahayakan keberadaan Israel.”

    Momen Penting Perjuangan

    Pengakuan negara Palestina oleh tiga kekuatan Barat ini dinilai sebagai momen penting bagi perjuangan Palestina. Meski bersifat simbolis, langkah itu tetap menjadi tamparan diplomatik bagi Israel dan menempatkan Inggris, Australia, dan Kanada dalam posisi berseberangan dengan sekutu utama mereka, Amerika Serikat.

    Presiden AS Donald Trump, usai bertemu Starmer dalam kunjungan kenegaraan pekan lalu, menyebut bahwa “salah satu dari sedikit perbedaan kami” dengan Inggris adalah soal status kenegaraan Palestina.

    Hingga kini, lebih dari 140 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui kenegaraan Palestina. Dengan masuknya tiga negara besar Barat, peluang bertambahnya dukungan dari negara-negara lain makin terbuka, terutama menjelang Sidang Majelis Umum PBB yang akan dimulai Senin (22/9/2025) waktu setempat di New York.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Portugal Susul Inggris, Australia dan Kanada Umumkan Akui Negara Palestina

    Portugal Susul Inggris, Australia dan Kanada Umumkan Akui Negara Palestina

    Jakarta –

    Portugal mengumumkan secara resmi mengakui negara Palestina. Sikap Portugal itu menambah deretan negara yang kini mengakui Palestina sebagai bangsa merdeka.

    “Oleh karena itu, mengakui negara Palestina merupakan pemenuhan kebijakan yang fundamental, konsisten, dan disepakati secara luas,” kata Menteri Luar Negeri Portugal Paulo Rangel kepada para wartawan di New York menjelang Sidang Umum PBB tahunan, dilansir AFP, Senin (22/9/2025).

    Paulo juga mengatakan negaranya mendorong solusi dua negara dalam menyelesaikan konflik Israel dan Palestina. Portugal mendesak ketegangan kedua negara tersebut segera diakhiri.

    “Portugal menganjurkan solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan abadi, yang mendorong koeksistensi dan hubungan damai antara Israel dan Palestina,” tambahnya.

    Sebelumnya, tiga negara telah mengumumkan mengakui negara Palestina. Salah satunya ialah Inggris lewat pengumuman yang disampaikan oleh Perdana Menteri Kei Starmer pada Minggu (21/9).

    “Hari ini, untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian bagi Palestina dan Israel, serta solusi dua negara, Inggris secara resmi mengakui negara Palestina,” kata Starmer dalam sebuah unggahan di X, dilansir AFP, Minggu (21/9).

    Keputusan serupa juga disampaikan oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong. Keduanya mengumumkan secara resmi Australia mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

    “Dengan demikian, Australia mengakui aspirasi sah dan lama rakyat Palestina untuk memiliki negara sendiri,” ujar Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Menteri Luar Negeri Penny Wong dalam sebuah pernyataan bersama dilansir CNN.

    “Pengakuan Australia atas Palestina merupakan bagian dari “upaya internasional terkoordinasi untuk membangun momentum baru bagi solusi dua negara, dimulai dengan gencatan senjata di Gaza dan pembebasan para sandera yang disandera dalam kekejaman 7 Oktober 2023,” tambah pernyataan tersebut.

    Selain Inggris dan Australia, Perdana Menteri Kanada Mark Carney juga mengumumkan secara resmi Kanada telah mengakui negara Palestina. Kanada mendorong penyelesaian damai terhadap konflik Israel dan Palestina.

    “Kanada mengakui Negara Palestina dan menawarkan kemitraan kami dalam membangun janji masa depan yang damai bagi Negara Palestina dan Negara Israel,” ujar Perdana Menteri Kanada Mark Carney dalam sebuah unggahan di X, dilansir CNN.

    (ygs/ygs)

  • Prabowo Pidato di PBB, Mengakhiri Tren Ketidakhadiran Era Jokowi

    Prabowo Pidato di PBB, Mengakhiri Tren Ketidakhadiran Era Jokowi

    JAKARTA – Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali digelar di New York, Amerika Serikat, pada September ini.

    Dengan mengusung tema “Better together: 80 years and more for peace, development and human rights”, sesi pembukaan sudah dimulai sejak 9 September di Markas Besar PBB, Manhattan.

    Indonesia akan hadir dengan Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala delegasi—menandai kembalinya kepala negara Indonesia di forum PBB setelah absen 10 tahun.

    Kehadiran ini menjadi sorotan, sebab dalam 16 tahun terakhir, hanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang relatif konsisten hadir dan berpidato di Sidang Majelis Umum PBB.

    Sementara itu, Presiden Joko Widodo lebih memilih mengirim wakil, baik Menteri Luar Negeri maupun Wakil Presiden, sehingga Indonesia jarang tampil lewat pidato langsung kepala negara.

    Prabowo dijadwalkan berbicara pada sesi Debat Umum Tingkat Tinggi tanggal 23 September, dengan nomor urut ketiga setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Posisi strategis ini menempatkan Indonesia di barisan awal pemimpin dunia yang menentukan arah pembahasan global.

    Sidang tahun ini juga menjadi momen krusial terkait isu Palestina. Sejumlah negara seperti Prancis, Kanada, Australia, hingga Portugal telah menyatakan niat mengakui kedaulatan Palestina di forum ini. Indonesia, yang konsisten vokal memperjuangkan Palestina, diperkirakan menjadikan isu tersebut sebagai prioritas utama dalam pidato Prabowo.

    Bagi Indonesia, kehadiran langsung presiden di forum PBB tidak hanya menyangkut simbol diplomasi, melainkan juga menyuarakan posisi bangsa di tengah krisis global—mulai dari perang, perubahan iklim, hingga perjuangan kemerdekaan Palestina.

    Dengan tampilnya Prabowo di podium PBB setelah satu dekade vakum, publik menantikan apakah Indonesia akan kembali memainkan peran diplomasi aktif di level tertinggi, seperti era SBY, sekaligus menandai perbedaan gaya kepemimpinan luar negeri dibandingkan Jokowi yang lebih menekankan diplomasi bilateral dan kerja sama ekonomi regional.

    Pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Majelis Umum

    Sesi ke-80 pertemuan tingkat tinggi Sidang Majelis Umum PBB akan dimulai pada 20-26 September. Tema Better together: 80 years and more for peace, development and human rights, bertujuan untuk memperbaharui komitmen global terhadap multilateralisme, solidaritas, dan aksi bersama untuk masyarakat dan juga planet.

    Kementerian Luar Negeri, per 11 September, mencatat 145 dari total 193 negara anggota telah mengonfirmasi kehadiran pada Sidang Majelis Umum PBB. Secara rinci, 137 negara diwakili oleh kepala negara pemerintahan, 5 wakil presiden dan 3 wakil perdana menteri.

    Presiden Prabowo akan berbicara pada sesi Debat Umum Tingkat Tinggi pada 23 September dengan nomor urut ketiga setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

    Sidang Majelis Umum PBB biasanya menghasilkan resolusi yang bukan bersifat mengikat secara hukum tetapi memiliki pengaruh moral yang kuat. Resolusi bersifat hukum jika berkaitan dengan hal-hal tertentu seperti pengakuan negara.

  • Inggris, Kanada dan Australia Resmi Akui Negara Palestina

    Inggris, Kanada dan Australia Resmi Akui Negara Palestina

    Jakarta –

    Inggris secara resmi mengakui eksistensi negara Palestina. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, hari ini.

    “Hari ini, untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian bagi Palestina dan Israel, serta solusi dua negara, Inggris secara resmi mengakui negara Palestina,” kata Starmer dalam sebuah unggahan di X, dilansir AFP, Minggu (21/9/2025).

    Keputusan serupa juga disampaikan oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong. Keduanya mengumumkan secara resmi Australia mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

    “Dengan demikian, Australia mengakui aspirasi sah dan lama rakyat Palestina untuk memiliki negara sendiri,” ujar Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Menteri Luar Negeri Penny Wong dalam sebuah pernyataan bersama dilansir CNN.

    “Pengakuan Australia atas Palestina merupakan bagian dari upaya internasional terkoordinasi untuk membangun momentum baru bagi solusi dua negara, dimulai dengan gencatan senjata di Gaza dan pembebasan para sandera yang disandera dalam kekejaman 7 Oktober 2023,” tambah pernyataan tersebut.

    Selain Inggris dan Australia, hari ini Perdana Menteri Kanada Mark Carney juga mengumumkan secara resmi Kanada telah mengakui negara Palestina. Kanada mendorong penyelesaian damai terhadap konflik Israel dan Palestina.

    “Kanada mengakui Negara Palestina dan menawarkan kemitraan kami dalam membangun janji masa depan yang damai bagi Negara Palestina dan Negara Israel,” ujar Perdana Menteri Kanada Mark Carney dalam sebuah unggahan di X, dilansir CNN.

    Carney telah mengatakan pada bulan Juli bahwa negaranya bermaksud untuk mengakui Negara Palestina di Majelis Umum PBB. Saat itu, rencana tersebut menuai kecaman dari para pejabat Israel, yang menggambarkan keputusan tersebut sebagai “hadiah untuk Hamas.”

    “Otoritas Palestina telah meninggalkan kekerasan, telah mengakui Israel, dan berkomitmen pada solusi dua negara,” ujar seorang pejabat senior pemerintah Kanada kepada CNN sesaat sebelum pengumuman pada hari ini. “Kami mengakui Negara Palestina untuk memberdayakan mereka yang menginginkan koeksistensi damai dan meminggirkan Hamas.”

    Menjelang pernyataan Carney, para pejabat senior Kanada menepis reaksi negatif Israel terhadap keputusan tersebut, dengan mengatakan kepada bahwa pengakuan Palestina “tidak dilakukan untuk mengkonfrontasi atau menghukum Israel.”

    “Upaya komunikasi tulus kami adalah untuk menjelaskan hal ini dan melakukan segala daya upaya kami untuk mencegah suara-suara yang mencoba menjadikan ini gestur konfrontatif untuk menang,” kata seorang pejabat senior Kanada.

    Para pejabat Kanada menambahkan bahwa mereka yakin pengakuan tersebut tetap mempertahankan solusi dua negara meskipun Israel secara terbuka menentang prospek negara Palestina.

    (ygs/lir)

  • Pramono Anung Bakal Evaluasi TransJakarta Pasca Serangkaian Kecelakaan Sebulan Terakhir – Page 3

    Pramono Anung Bakal Evaluasi TransJakarta Pasca Serangkaian Kecelakaan Sebulan Terakhir – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jakarta Pramono Anung bersuara soal maraknya kecelakaan bus TransJakarta. Tercatat, ada tiga kali peristiwa dalam sebulan terakhir. Menurut dia, hal itu tidak bisa dibiarkan dan harus dievaluasi.

    “Kami mengevaluasi terhadap TransJakarta,” ujar Pramono kepada awak media saat ditemui dalam acara ASN RUN di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta Pusat, Minggu (21/9/2025).

    Gubernur Jakarta Pramono Anung menilai, insiden tidak bisa sepenuhnya menyalahkan juru kemudi TransJakarta. Sebab terkadang, kata dia, ada saja kendaraan yang masuk dan memotong jalur bus TransJakarta sehingga insiden tidak nahas terjadi.

    “Sehingga dengan demikian, tentunya akan kami perbaiki. Gak boleh terjadi lagi,” terang Pramono Anung.

    Dia berjanji, TransJakarta akan berbenah dan akan memberi aman kepada para pelanggannya.

    “Sekarang ini betul-betul Transjakarta, kenaikan orang menggunakan Transjakarta sudah naik secara signifikan. Karena memang saya mendorong untuk penggunaan transportasi publik itu meningkat,” Pramono menandasi.

    Sebagai informasi, berikut catatan peristiwa kecelakaan bus TransJakarta dalam sebulan terakhir:

    1. Kecelakaan di di Setiabudi, Menteng Atas, Jakarta Selatan pada 6 September 2025.

    Pada peristiwa tersebut, bus TransJakarta menabrak bangunan toko di Jalan Raya Minangkabau, Setiabudi, Menteng. Seorang penjaga toko menjadi korban luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Pihak

    TransJakarta memastikan bakal menanggung seluruh biaya perawatan korban.

     

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuat kebijakan baru per tanggal 25 Maret 2025 dengan membebaskan pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi masyarakat yang memiliki rumah dibawah nilai jual objek pajak Rp2 Miliar.

  • Negara Ini Gelar Referendum Setelah 4 Tahun Dikuasai Junta Militer

    Negara Ini Gelar Referendum Setelah 4 Tahun Dikuasai Junta Militer

    Jakarta, CNBC Indonesia – Empat tahun setelah militer merebut kekuasaan, rakyat Guinea akhirnya memberikan suara dalam referendum konstitusi baru pada Minggu (21/9/2025).

    Referendum ini berpotensi membuka jalan bagi pemilu, namun juga memungkinkan pemimpin junta Jenderal Mamady Doumbouya maju sebagai calon presiden.

    Referendum tersebut dipastikan akan diboikot oleh pihak oposisi. Oposisi menyebut langkah tersebut hanya “kedok” junta untuk mempertahankan kekuasaan.

    Sekitar 6,7 juta warga dari total populasi 14,5 juta memiliki hak suara dalam pemungutan yang dibuka sejak pukul 08.00 waktu setempat. Komisi pemilu memperkirakan hasil resmi baru akan diumumkan pada Selasa malam.

    Pemerintah menurunkan lebih dari 45.000 aparat pertahanan dan keamanan untuk mengamankan jalannya referendum. Selain itu, dikerahkan 1.000 kendaraan lapis baja dan helikopter tempur, menurut keterangan Gendarmerie Nasional, dikutip dari AFP.

    Guinea masih berada di bawah kekuasaan Doumbouya sejak menggulingkan presiden terpilih Alpha Conde pada 2021.

    Awalnya, junta berjanji akan mengembalikan pemerintahan sipil sebelum akhir 2024. Namun hingga kini, meski menjanjikan pemilu presiden dan legislatif tahun ini, belum ada jadwal resmi yang diumumkan.

    Kampanye referendum didominasi kubu pendukung “ya”, ditandai dengan berbagai aksi massa dan poster bergambar Doumbouya yang berusia 40 tahun. Sebaliknya, kampanye “tidak” hampir tak terdengar, lebih banyak berlangsung di media sosial dan dipimpin oleh pengkritik junta di luar negeri.

    Sejak 2022, junta melarang demonstrasi dan menindak keras oposisi, termasuk dengan penangkapan, pengasingan paksa, hingga penghilangan sejumlah tokoh. Pada Agustus lalu, dua partai oposisi utama ditangguhkan selama tiga bulan. Beberapa media juga dibekukan, sementara jurnalis ditangkap, memicu iklim ketakutan di kalangan pers.

    Jika disahkan, konstitusi baru akan menggantikan piagam transisi yang sebelumnya melarang pemimpin junta maupun pejabat negara maju dalam pemilu. Aturan itu kini dihapus, membuka jalan bagi Doumbouya mencalonkan diri sebagai presiden.

    Meski mengandung pasal progresif, seperti pembentukan Mahkamah Agung, pembentukan Senat, serta kuota minimal 30% perempuan dalam jabatan politik, draf konstitusi juga menuai kritik keras.

    Syarat calon presiden yang harus berusia 40 hingga 80 tahun dan berdomisili utama di Guinea otomatis menyingkirkan dua tokoh oposisi besar, yakni mantan presiden Conde (87) yang berada di Istanbul serta mantan PM Cellou Dalein Diallo (73) yang tinggal di Dakar dan Abidjan.

    Sejak kudeta 2021, Guinea masih diskors dari Uni Afrika (AU). Sementara itu, ECOWAS juga tidak mengundang negara tersebut dalam pertemuan kepala negara.

    Kantor HAM PBB dalam pernyataannya mendesak junta Guinea memastikan referendum berlangsung damai dan transparan. Namun lembaga itu juga menyoroti larangan partai politik serta media yang menimbulkan keraguan terhadap inklusivitas dan kebebasan partisipasi.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tiba di New York, Prabowo dijadwalkan berpidato dalam Sidang Umum PBB

    Tiba di New York, Prabowo dijadwalkan berpidato dalam Sidang Umum PBB

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional John F. Kennedy, New York, Amerika Serikat, Sabtu (20/9), pukul 16.50 waktu setempat. Kehadiran Prabowo di New York dijadwalkan untuk menyampaikan pidato dalam sesi Debat Umum ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (23/9). (Cahya Sari/Anggah/Rayyan/Nabila Anisya Charisty)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 6 Bakal Pidato di Sidang PBB Seperti Soekarno, Prabowo Berpotensi Jadi "Memory of the World" Nasional

    6 Bakal Pidato di Sidang PBB Seperti Soekarno, Prabowo Berpotensi Jadi "Memory of the World" Nasional

    Bakal Pidato di Sidang PBB Seperti Soekarno, Prabowo Berpotensi Jadi “Memory of the World”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat hubungan internasional Teuku Rezasyah berpandangan, pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS) berpotensi menjadi ‘Memory of the World’.
    Reza meyakini, pidato Prabowo juga akan dikenang seperti itu, layaknya pidato Presiden Soekarno di masa lampau.
    “Pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Umum PBB tahun 2025 ini berpotensi menjadi kenangan dunia, atau ‘Memory of the World’, sebagaimana halnya pidato Presiden Soekarno tanggal 30 September 1960 silam, yang dikenal sebagai ‘Memory of the World’,” ujar Reza kepada
    Kompas.com
    , Minggu (21/9/2025).
    Reza menjelaskan, pidato Prabowo ini akan memuat filosofi, konstitusi, tradisi diplomatik, dan tantangan yang sedang dihadapi.
    Selain itu, kata dia, juga mengenai optimisme dengan perkembangan terkini di dunia yang menyimpan banyak harapan mulia, di tengah banyaknya krisis yang tidak terselesaikan.
    Maka dari itu, Reza menyampaikan sejumlah saripati yang dapat Presiden Prabowo sampaikan dalam Sidang Umum PBB.
    Pertama, perlunya kerja sama berkelanjutan antar peradaban secara lintas generasi, terlepas dari perbedaan peradaban itu sendiri.
    Sebab, dunia sedang menghadapi tantangan yang sama, seperti kesenjangan dalam pertumbuhan ekonomi, meluasnya kerusakan di muka bumi, krisis keamanan yang tidak kunjung terselesaikan, terus bertambahnya jumlah penduduk bumi tanpa mengedepankan perbaikan kualitas hidup, serta adanya potensi kepunahan umat manusia karena penggunaan nuklir secara tidak semestinya.
    “Kedua, PBB yang telah berusia 80 tahun ini hendaknya terus diperkuat, dengan mengambil hikmah dari kenyataan dalam hubungan antar bangsa, yang sangat berbeda dengan saat PBB itu berdiri. Dalam hal ini, PBB diharapkan mampu dengan cepat menjawab tantangan global yang mendesak, pada tingkatan geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi,” paparnya.
    “Untuk itu, perlu dilakukan reformasi PBB, dengan memperkuat kedudukan Sekretaris Jenderal PBB, sehingga mampu memberdayakan Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB, tanpa perlu tersandera oleh negara besar tertentu,” sambung Reza.
    Yang ketiga, masih dalam konteks reformasi PBB, Reza menyampaikan, perlu dilakukan pengubahan dalam komposisi anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB, dengan mengambil hikmah dari peran serta para anggota tidak tetap DK PBB selama ini, yang lazim dikenal sebagai Elected 10, yang bertugas masing-masing hanya 2 tahun.
    Menurutnya, dalam kenyataannya, idealisme 10 negara tersebut selalu kandas dalam Resolusi DK PBB, akibat Hak Veto yang digunakan secara serampangan.
    Dia berharap, ke depannya, DK PBB perlu diperkuat dengan penambahan 10 anggota baru.
    Kriterianya seperti perwakilan Peradaban Hindu dan Islam. Mengingat, China sudah mewakili peradaban Mandarin.
    Lalu, Rusia, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis juga memiliki peradaban Greco-Judeo-Roman.
    Perwakilan selanjutnya adalah Benua Asia dan Afrika, yang merupakan bekas negara terjajah yang sekarang mulai mampu berkinerja secara modern.
    Kemudian, kata Reza, perwakilan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, perwakilan negara pendukung perdamaian dunia lewat misi perdamaian PBB, hingga perwakilan negara yang mampu membangun secara berkelanjutan dan menjadi penyumbang bagi pertumbuhan dan perdamaian dunia.
    Sementara itu, terkait absennya Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Umum PBB selama ini, Reza meyakini pasti ada penyebabnya.
    “Perihal absennya Presiden Joko Widodo, saya pikir disebabkan oleh beratnya masalah di dalam negeri, sehingga menuntut keberadaan beliau untuk secara langsung mengendalikan berbagai penyelesaian atas permasalahan tersebut,” kata Reza.
    “Karakter Presiden Prabowo adalah intermestik. Baginya, penyelesaian masalah di dalam negeri adalah mendesak dan harus selalu diprioritaskan. Namun, hendaknya diselesaikan berbarengan dengan penyelesaian atas masalah-masalah mendasar di luar negeri, sepanjang keduanya saling mempengaruhi, dan Indonesia mampu menanganinya sekaligus,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tiba di New York, Prabowo Bakal Pidato di Sidang Majelis Umum PBB

    Tiba di New York, Prabowo Bakal Pidato di Sidang Majelis Umum PBB

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah tiba di New York, Amerika Serikat melalui Bandar Udara John F. Kennedy, Sabtu (20/9/2025) petang waktu setempat atau Minggu (21/9/2025) pagi waktu Indonesia.

    Lawatan Prabowo ke negeri Paman Sam itu untuk menghadiri Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Setibanya di New York, Prabowo langsung menuju hotel tempatnya bermalam.

    Tak sendiri, dia ditemani Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dilansir laman presiden.go.id, pada Jumat (19/9/2025) Teddy mengatakan Prabowo berada diurutan ketiga untuk berpidato di sidang tersebut.

    “Sesuai jadwal yang diterima, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato pada urutan ketiga pada sesi Debat Umum PBB pada 23 September 2025, setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat,” ungkap Teddy, dikutip Minggu (21/9/2025).

    Teddy juga mengatakan bahwa Sidang Majelis Umum tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia. Sebab Indonesia akan menegaskan perannya sebagai pemimpin Global South yang gencar menyuarakan mengenai reformasi tata kelola dunia.

    Prabowo direncanakan berada di New York, AS sampai dengan 23 September 2025 dan menghadiri beberapa agenda, salah satunya yakni  pertemuan tentang solusi dua negara atau two state solution untuk Palestina-Israel pada 22 September 2025.

    Terkait apa isi pidato yang disampaikan  Prabowo, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu Tri Tharyat menuturkan, pihaknya belum dapat memperinci seluruh poin-poin yang akan dibicarakan Prabowo dalam pidatonya. 

    Namun, salah satu poin yang akan dibahas adalah dinamika global termasuk isu-isu Timur Tengah seperti serangan Israel terhadap Qatar dan juga agresi yang dilakukan terhadap Palestina.

    “Pasti, isu Palestina juga akan dibawa,” kata Tri dalam media briefing di Kantor Kemenlu, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Selain itu, dia mengatakan, Prabowo juga akan membahas terkait realisasi berbagai program kerjanya serta visi Asta Cita. Adapun topik lain yang kemungkinan akan dibahas adalah perlunya reformasi sistem bilateral di tengah ketidakpastian global.

  • Sidang Umum PBB Disebut Bakal Galang Pengakuan Dunia ke Palestina

    Sidang Umum PBB Disebut Bakal Galang Pengakuan Dunia ke Palestina

    Jakarta –

    Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia di New York, Hari Prabowo, menyampaikan bahwa sesi mengenai Palestina pada rangkaian Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) bertujuan untuk menggalang lebih banyak negara yang memberi pengakuan terhadap Negara Palestina. Indonesia direncanakan akan terlibat dalam proses sidang umum PBB di New York tersebut.

    PBB akan menyelenggarakan sesi khusus mengenai Palestina pada 22 September. Bertajuk ‘Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara’, konferensi akan berlangsung selama tiga jam yang dimulai pada pukul 15.00-18.00 waktu setempat.

    “High Level Conference Two State Solution ini tujuannya adalah untuk menggalang sebanyak mungkin negara yang memberikan pengakuan terhadap state of Palestine. Sehingga akan meningkatkan leverage Palestina dalam proses negosiasi damai,” kata Deputi Bowo dalam pengarahan media di PTRI New York, Amerika Serikat, dilansir ANTARA, Minggu (21/9/2025).

    Bowo menuturkan bahwa konferensi yang diketuai bersama oleh Prancis dan Arab Saudi berupaya untuk membuat posisi Palestina, di mata dunia, setara dengan Israel, sehingga tercipta kedamaian di kawasan dan keadilan bagi bangsa Indonesia.

    Keterlibatan Indonesia dalam mewujudkan solusi dua negara bagi Palestina, lanjutnya, ditunjukkan melalui partisipasi Indonesia sebagai core group atau kelompok inti untuk menggalang pengakuan negara Palestina.

    “Main inisiatornya itu adalah Prancis sama Saudi, tapi ada core group. Nah Indonesia salah satu dari core group-nya, ini total ada 19. Nah 19 ini, terus terang saja, di luar layar juga melakukan berbagai upaya untuk menggalang sebanyak mungkin negara-negara yang memberikan pengakuan pada state of Palestine,” ucap Bowo.

    Dirinya pun menyampaikan optimisme bahwa jelang hari pelaksanaan konferensi mengenai masalah Palestina, akan ada lagi beberapa negara yang secara resmi mengakui Palestina sebagai sebuah negara.

    Sejumlah negara, baru-baru ini, menyampaikan bahwa mereka akan secara resmi mengakui Palestina jelang sidang PBB. Sejumlah negara-negara itu adalah Inggris, Prancis, Portugal, hingga Malta.

    Sejumlah negara, sebelumnya, juga telah menyampaikan bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk segara mengakui Palestina, diantaranya adalah Kanada, Australia, dan Belgia.

    Adapun Sidang Majelis Umum PBB pada Jumat (12/9) telah mengadopsi sebuah draf resolusi yang mengesahkan Deklarasi New York (New York Declaration) tentang Penyelesaian Damai Isu Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara.

    Resolusi tersebut lolos dengan perolehan suara 142 setuju, 10 tidak setuju, dan 12 abstain.

    Deklarasi New York, yang diedarkan dalam konferensi internasional tingkat tinggi yang diadakan di PBB pada akhir Juli, menetapkan sebuah jalur yang berorientasi pada tindakan menuju penyelesaian damai konflik Israel-Palestina dan perwujudan solusi dua negara.

    (dwr/gbr)