Xcloud.id

partai: PBB

  • Isi Pidato Presiden Prabowo di PBB Masih Dirahasiakan

    Isi Pidato Presiden Prabowo di PBB Masih Dirahasiakan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari enggan membocorkan isi pidato Presiden Prabowo Subianto yang akan disampaikan dalam Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, pada 23 September mendatang.

    Dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (22/9), Qodari menilai pidato Presiden justru akan kehilangan greget apabila diungkap lebih dulu.

    “Kalau kisi-kisi tinggal dilihat saja selama ini presiden, kalau isu-isu internasional itu poin, talking point-nya apa. Coba apa coba? Satu apa? Ha? Terus? Yaudah itu aja yang diliput. Jadi nggak seru kalau dibocorin dari sekarang,” ujarnya.

    Qodari menambahkan, publik dapat menebak arah pidato Presiden dari sikap-sikap yang selama ini kerap ditunjukkan dalam forum internasional, terutama terkait isu perdamaian dunia, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan global.

    Sebelumnya, Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato pada sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Markas Besar PBB, New York, pada Selasa (23/9/2025) pukul 09.00 waktu setempat atau pukul 20.00 WIB.

    Menurut keterangan tertulis Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Presiden Prabowo akan berbicara pada urutan ketiga setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kehadiran ini menandai salah satu agenda utama dalam rangkaian kunjungan kerja Presiden ke Amerika Serikat.

    “Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato pada sesi Debat Umum di Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, pada Selasa, 23 September 2025, pukul 09.00 waktu setempat atau pukul 20.00 WIB. Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato pada urutan ketiga, setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump,” jelas Teddy.

    Sidang Majelis Umum tahun ini dipandang sebagai momentum penting bagi Indonesia untuk kembali menegaskan peran aktifnya di forum multilateral tertinggi dunia.

    Teddy menegaskan bahwa Indonesia membawa misi besar dalam Sidang Majelis Umum PBB tahun ini, yakni menguatkan posisi sebagai pemimpin Global South yang konsisten mendorong agenda reformasi tata kelola dunia.

    “Sidang Majelis Umum tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia. Selain kembali tampil di level tertinggi forum PBB, Indonesia juga akan menegaskan perannya sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia agar lebih adil dan inklusif,” ungkap Teddy.

  • Deretan Presiden RI yang berpidato di sidang PBB

    Deretan Presiden RI yang berpidato di sidang PBB

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York, Selasa (23/9). Berikut deretan Presiden Indonesia yang pernah berpidato di sidang tahunan tersebut.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah melemah seiring eskalasi geopolitik di Eropa dan Timur Tengah

    Rupiah melemah seiring eskalasi geopolitik di Eropa dan Timur Tengah

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi mengatakan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi eskalasi geopolitik di Eropa dan Timur Tengah.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Senin sore melemah sebesar 10 poin atau 0,06 persen menjadi Rp16.611 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.601 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.607 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.578 per dolar AS.

    “Hari ini rupiah melemah di Rp16.611 yang mengakibatkan harga mata uang rupiah mengalami pelemahan, baik secara eksternal maupun internal semua mendukung. Secara eksternal sendiri, kita melihat bahwa geopolitik di Timur Tengah (dan) di Eropa terus menjadi-jadi, di mana Rusia terus melakukan penyerangan terhadap wilayah Ukraina secara sporadis,” katanya dikonfirmasi melalui rekaman suara di Jakarta, Senin.

    Sentimen negatif terhadap kurs rupiah juga berasal dari Timur Tengah, mengingat banyak negara yang sudah secara resmi mengakui negara Palestina, seperti Inggris, Australia, hingga Kanada.

    “Di Timur Tengah sekarang sudah memanas, apalagi memasuki sidang umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang dimana banyak negara yang akan melakukan, mengakui, Palestina sebagai negara,” kata Ibrahim.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy lewat unggahan akun X resminya pada Minggu (21/9), mengatakan bahwa terdapat lebih dari 1.500 serangan pesawat tanpa awak, 1.280 bom udara berpemandu, hingga 50 rudal dari berbagai tipe. Ribuan komponen asing ditemukan dari persenjataan tersebut, lebih dari 132.000 komponen, dari banyak negara antara lain Eropa, AS, China, Jepang dan puluhan negara lainnya.

    Menurut Zelenskyy, seluruh teknologi tersebut membantu Rusia menciptakan senjata dalam skala besar. Dirinya menganggap apabila Rusia tidak dihentikan, itu pasti akan menjadi ancaman bagi negara-negara Eropa dan kawasan Indo-Pasifik.

    Karena itu, dirinya mendorong pemberian paket sanksi ke-19 dari Uni Eropa terhadap Rusia dengan melakukan blokir seluruh rute pasokan persenjataan, hingga menekan berbagai negara dan perusahaan yang membantu mereka.

    Seperti dilaporkan Anadolu, pada hari ini para pemimpin dari berbagai dunia akan berkumpul di New York, AS, dalam Sidang Majelis Umum, yang akan berpartisipasi dalam konferensi internasional mengenai penyelesaian masalah Palestina. Sesi kali ini diperkirakan akan menyaksikan pengakuan Negara Palestina oleh Prancis, Belgia, Luksemburg, Malta, Portugal, Andorra, dan San Marino.

    Adapun rezim Zionis Israel menegaskan pesan bahwa mereka dapat membalas dengan pencaplokan untuk mencegah negara-negara tersebut mengakui Palestina. Untuk pemerintah AS, tak secara terbuka menentang rencana Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu untuk mencaplok Tepi Barat.

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan bahwa mereka telah “memperingatkan” Eropa dan negara-negara lain tentang langkah pengakuan apapun yang mungkin mereka ambil dengan mengatakan negara-negara itu bisa menghadapi respons keras dari otoritas Netanyahu.

    Pernyataan Rubio menunjukkan AS takkan mengambil tindakan langsung untuk mencegah potensi pencaplokan Tepi Barat oleh Israel. Menlu AS mengklaim bahwa pengakuan negara Palestina oleh negara-negara Eropa akan mempersulit tercapainya kesepakatan damai di Gaza.

    Pelemahan nilai tukar rupiah, menurut Ibrahim, berasal pula dari ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve (The Fed) sebesar 25 basis points (bps) sebesar 80 persen di bulan Oktober 2025.

    “Para ekonom mengatakan bahwa kemungkinan besar (suku bunga) itu akan diturunkan. Kashkari (Pejabat The Fed Neel Kaskhari) pun juga mengatakan bahwa ini saat yang tepat untuk menurunkan suku bunga yang kita tahu sebelumnya (Kashkari) begitu kuat untuk mempertahankan suku bunga,” ujar dia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dunia Hari Ini: Australia Resmi Akui Palestina sebagai Negara Berdaulat

    Dunia Hari Ini: Australia Resmi Akui Palestina sebagai Negara Berdaulat

    Kami sudah merangkum berita-berita utama yang terjadi dalam beberapa 24 jam terakhir.

    Dunia Hari Ini, edisi edisi Senin, 22 September 2025 kami hadirkan dari perkembangan konflik di Palestina.

    Australia mengakui negara Palestina

    Australia resmi mengakui Palestina sebagai negara berdaulat dan kini bergabung dengan lebih dari 150 negara yang sudah melakukannya.

    Keinginan Australia untuk mengakui Palestina sudah diumumkan bulan Agustus, tetapi baru direalisasikan dalam pernyataan bersama Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Menteri Luar Negeri Penny Wong, Minggu kemarin.

    Kanada dan Inggris juga sudah membuat pengumuman resmi yang mengakui negara Palestina, sementara tujuh negara Barat lainnya memberi sinyal mereka akan melakukan hal yang sama.

    “Inilah cara dunia mengatakan siklus kekerasan harus dihentikan,” kata PM Albanese di New York, yang akan memimpin delegasi Australia pada sidang ke-80 Majelis Umum PBB.

    “Sekaranglah waktunya. Kita tidak bisa hanya menyaksikan apa yang terjadi di sana dan tidak mengatakan apa-apa.”

    Unjuk rasa di Filipina berujung ricuh

    Ribuan warga Filipina berunjuk rasa untuk melampiaskan kemarahan mereka atas skandal terkait proyek pengendalian banjir palsu, yang diyakini sudah merugikan pembayar pajak miliaran dolar.

    Protes kemarin awalnya berlangsung damai, tetapi berujung ricuh ketika polisi mengerahkan meriam air ke arah pengunjuk rasa yang kebanyakan masih berusia muda hingga menimbulkan bentrokan.

    Polisi menangkap 72 orang, termasuk 20 anak di bawah umur. Sementara, setidaknya 39 petugas terluka dan sebuah trailer yang digunakan sebagai barikade dibakar.

    Mayor Hazel Asilo mengatakan tidak jelas apakah mereka yang ditangkap adalah “pengunjuk rasa atau hanya orang-orang yang membuat onar.”

    Hukuman tambahan ‘whistleblower’ China

    Seorang warga China, yang dipenjara empat tahun setelah mendokumentasikan fase awal wabah COVID-19 dari episentrum pandemi, dijatuhi hukuman tambahan empat tahun penjara.

    Zhang Zhan, 42 tahun, dijatuhi hukuman atas tuduhan “memicu pertengkaran dan memprovokasi masalah” di China.

    Sebelumnya tuduhan yang sama menyebabkan ia dipenjara pada Desember 2020 setelah mengunggah laporan langsung dari Wuhan tentang penyebaran awal virus corona.

    Kantor berita Reuters tidak dapat memastikan apakah ‘citizen journalist’ tersebut memiliki perwakilan hukum.

    “Ia seharusnya dirayakan secara global sebagai ‘pahlawan informasi’, bukan terjebak dalam kondisi penjara yang brutal,” kata manajer advokasi RSF Asia-Pasifik Aleksandra Bielakowska.

    Dakwaan tertuduh penembak bintang TikTok

    Seorang pria, yang dituduh menembak mati bintang TikTok berusia 17 tahun di Pakistan, sudah didakwa secara resmi.

    Juni lalu, pembunuhan Sana Yousaf menuai kecaman secara nasional dan memicu kembali perdebatan tentang keamanan di kalangan perempuan.

    Terdakwa yang berusia 22 tahun, Umar Hayat, mengaku tidak bersalah di pengadilan distrik Islamabad Sabtu lalu.

    “Semua tuduhan yang ditujukan kepada saya tidak berdasar dan salah,” ujar terdakwa di hadapan Hakim Muhammad Afzal Majoka.

    Polisi menggambarkan aksi itu sebagai “pembunuhan yang mengerikan dan berdarah dingin” dan menuduh Umar membunuh Sana yang berulang kali menolak lamarannya.

  • Presiden Prabowo Bakal Pidato Langsung di Forum PBB, Jokowi Belum Pernah

    Presiden Prabowo Bakal Pidato Langsung di Forum PBB, Jokowi Belum Pernah

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto bakal menyampaikan pidato dalam Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya menyampaikan Prabowo bakal menyampaikan pidato pada urutan ketiga dalam sesi Debat Umum PBB, Selasa (23/9/2025).

    “Sesuai jadwal yang diterima, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato pada urutan ketiga pada sesi Debat Umum PBB pada 23 September 2025, setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (22/9/2025).

    Teddy menambahkan pada forum PBB ini akan menjadi panggung bagi Indonesia untuk menyuarakan kepentingan negara berkembang dan memperkuat posisi diplomasi Indonesia secara global.

    “Untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia agar lebih adil dan inklusif,” pungkasnya.

    Selain itu, pidato Presiden Prabowo ini menandai kembalinya orang nomor satu di Indonesia ke forum internasional tersebut sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Sejatinya, Presiden RI sebelumnya memang getol menyampaikan pidato pada forum tersebut, misalnya dari mulai Soekarno, Soeharto, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono.

    Namun, dalam catatan Bisnis, Jokowi selalu absen menghadiri forum tersebut dan selalu mengutus perwakilan seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla maupun Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi.

    Adapun, absennya Jokowi itu bukan berarti dia tidak pernah melakukan pidato pada forum PBB tersebut. Pasalnya, Jokowi sempat berpidato pada sidang umum 2020 dan 2021. Namun, pidato itu dilakukan Jokowi melalui online atau virtual karena dunia sedang dilanda pandemi Covid-19.

  • Komisi I DPR Minta Presiden dorong PBB ambil langkah hentikan Israel

    Komisi I DPR Minta Presiden dorong PBB ambil langkah hentikan Israel

    Negara-negara Arab harus sadar Palestina adalah benteng mereka. Jika Palestina ditaklukkan, target selanjutnya adalah negara-negara Arab karena Zionis berambisi mendirikan Israel Raya

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta meminta Presiden Prabowo Subianto mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil langkah konkret dan tegas menghentikan agresi Israel di Gaza saat berpidato dalam Sidang Majelis Umum PBB (23/9).

    “Dukungan terhadap Palestina terus menguat setelah Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal resmi mendukung kemerdekaan Palestina. Jangan sampai dukungan ini berhenti di forum diplomasi, tapi harus berimplikasi nyata di lapangan,” kata Sukamta saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Ia menegaskan PBB harus bergerak lebih cepat, taktis, dan strategis. Meski lembaga internasional itu sudah menetapkan Israel melakukan genosida dan menyebabkan kelaparan di Gaza, ia menilai keputusan tersebut tidak cukup kuat menekan Israel yang masih melanjutkan operasi militer.

    Dukungan internasional bagi Palestina kini mencapai 147 negara, namun ia mengingatkan dukungan besar itu akan sia-sia bila tidak diikuti langkah nyata untuk menghentikan kejahatan perang Israel.

    Selain menyoroti sikap dunia internasional, Sukamta juga meminta negara-negara Arab mengambil langkah lebih konkret. Ia menilai Palestina adalah benteng pertama dunia Arab, sehingga jika Palestina jatuh maka negara-negara sekitarnya akan menjadi target berikutnya.

    “Negara-negara Arab harus sadar Palestina adalah benteng mereka. Jika Palestina ditaklukkan, target selanjutnya adalah negara-negara Arab karena Zionis berambisi mendirikan Israel Raya,” ujarnya.

    Ia menyarankan negara-negara Arab mempertimbangkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel, bahkan bila perlu membentuk pakta pertahanan bersama sebagaimana pernah diwacanakan Arab Saudi, Iran, dan Pakistan. Menurutnya, isolasi politik dan tekanan ekonomi dapat membuat Israel semakin terkucil di dunia internasional.

    Sukamta menegaskan kejahatan Israel di Gaza telah melampaui batas dan memerlukan langkah luar biasa untuk menghentikannya. “Kejahatan Israel sudah extraordinary, maka untuk menghentikannya juga diperlukan langkah extraordinary pula. Jangan sampai dunia terus kalah langkah,” tegas Sukamta.

    Sejak 20 Agustus 2025, Israel melancarkan operasi militer di Gaza dengan mengerahkan 60 ribu tentara cadangan dan robot peledak. Operasi tersebut telah menimbulkan ribuan korban jiwa di pihak Palestina serta memperparah kondisi kemanusiaan di wilayah itu.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 3 Prabowo Pidato di Sidang PBB Besok, Puan: Yang Ditunggu Setelah 10 Tahun… Nasional

    3 Prabowo Pidato di Sidang PBB Besok, Puan: Yang Ditunggu Setelah 10 Tahun… Nasional

    Prabowo Pidato di Sidang PBB Besok, Puan: Yang Ditunggu Setelah 10 Tahun…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, kehadiran dan pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah momen yang ditunggu-tunggu selama satu dekade terakhir.
    Sebab, selama 10 tahun terakhir, tepatnya pada masa pemerintahan Joko Widodo, kepala negara Indonesia kerap absen dalam sidang tersebut.
    “Ini merupakan pidato Presiden Republik Indonesia yang ditunggu-tunggu setelah hampir 10 tahun tidak ada Presiden Indonesia yang hadir di sidang PBB,” ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (22/9/2025).
    “Tentu saja kami mengharapkan pidato Presiden Prabowo nantinya akan bisa membawa suasana segar yang membanggakan bagi seluruh rakyat Indonesia,” sambungnya.
    Puan meyakini bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai hal untuk disampaikan Prabowo di forum internasional tersebut.
    Salah satu topik yang mungkin disampaikan oleh Prabowo dalam sidang umum PBB adalah terkait dorongan terhadap kemerdekaan Palestina.
    “Tentu saja akan banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Mungkin salah satunya yaitu terkait dengan isu Palestina, saya juga belum tahu apa yang akan beliau sampaikan,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara (Jubir) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Vahd Nabyl Achmad Mulachela memastikan Presiden RI Prabowo Subianto akan berpidato di hadapan Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS), pada Selasa (23/9/2025) besok.
    Nabyl pun membeberkan kisi-kisi dari isi pidato yang akan dibawakan Presiden Prabowo.
    “Betul, Bapak Presiden direncanakan menyampaikan pidato di hadapan Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 23 September,” kata Nabyl kepada Kompas.com, Minggu (21/9/2025) malam.
    Nabyl menyampaikan, rencananya, Prabowo akan menyoroti perihal urgensi semangat inklusivitas.
    Selain itu, kata dia, Kepala Negara akan turut menyoroti optimisme kerja sama multilateral.
    “Rencananya, pidato Bapak Presiden akan menyoroti urgensi semangat inklusivitas, optimisme, solidaritas, dan kerja sama multilateral dalam menghadapi tantangan global masa kini,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Beda dengan Inggris Cs, Jerman Belum Akan Akui Negara Palestina

    Beda dengan Inggris Cs, Jerman Belum Akan Akui Negara Palestina

    Jakarta –

    Pemerintah Jerman menegaskan kembali posisinya bahwa mereka tidak akan mengakui negara Palestina sampai Israel dan Palestina merundingkan solusi dua negara.

    Komentar tersebut muncul menjelang sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana Prancis diperkirakan akan menjadi negara terbaru yang mengakui negara Palestina, setelah Australia, Inggris, Kanada, dan Portugal, yang melakukannya pada hari Minggu (21/9) kemarin.

    Dilansir kantor berita AFP, Senin (22/9/2025), pengakuan ini bertujuan untuk meningkatkan tekanan terhadap Israel atas kampanyenya di Gaza, yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan menghancurkan sebagian besar wilayah kantong tersebut.

    Pemerintah Israel mengatakan bahwa mengakui negara Palestina merupakan penghargaan bagi kelompok Hamas dan serangannya ke Israel pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Gaza.

    Saat bertolak menuju gedung PBB di New York, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan bahwa “solusi dua negara yang dinegosiasikan adalah jalan yang memungkinkan warga Israel dan Palestina hidup dalam damai, aman, dan bermartabat.”

    “Bagi Jerman, pengakuan negara Palestina lebih penting di akhir proses. Namun proses ini harus dimulai sekarang,” ujarnya.

    Mengingat tanggung jawab historisnya atas Holocaust, Jerman telah menjadikan dukungan bagi Negara Israel sebagai landasan kebijakan luar negerinya.

    Namun, pemerintah Jerman semakin kritis terhadap kampanye Israel di Gaza dan dampaknya terhadap warga sipil Palestina dalam beberapa bulan terakhir, seiring memburuknya situasi kemanusiaan. Terlebih PBB telah mendeklarasikan bencana kelaparan di beberapa wilayah pesisir tersebut.

    Lebih dari 140 pemimpin dunia akan hadir di New York minggu ini untuk menghadiri KTT tahunan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan didominasi oleh bahasan tentang masa depan Palestina.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Puan: Pidato Prabowo di PBB adalah momen yang ditunggu dalam 10 tahun

    Puan: Pidato Prabowo di PBB adalah momen yang ditunggu dalam 10 tahun

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB yang akan digelar di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9), bakal menjadi momen yang ditunggu-tunggu dalam 10 tahun terakhir.

    Sebab, kata dia, dalam 10 tahun lalu tidak ada Presiden Republik Indonesia yang hadir di Sidang Umum PBB. Dia pun menilai bahwa hal itu akan membanggakan bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Kami mengharapkan pidato Presiden Prabowo nantinya akan bisa membawa suasana segar yang membanggakan,” kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Menurut dia, bakal banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidato itu.

    Kemungkinan, kata dia, Prabowo pun akan berbicara soal isu kemanusiaan yang menimpa Palestina.

    “Mungkin salah satunya yaitu terkait dengan isu Palestina, saya juga belum tahu apa yang akan beliau sampaikan,” kata dia.

    Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato pada sesi Debat Umum di Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9) pukul 09.00 waktu setempat atau pukul 20.00 WIB.

    Demikian disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya saat dikonfirmasi ANTARA, Minggu (21/9) waktu setempat.

    Seskab Teddy mengatakan Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato pada urutan ketiga, setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dia menegaskan bahwa Sidang Majelis Umum tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Inggris Cs Akui Palestina, 2 Menteri Israel Desak Pencaplokan Tepi Barat

    Inggris Cs Akui Palestina, 2 Menteri Israel Desak Pencaplokan Tepi Barat

    Tel Aviv –

    Dua menteri kontroversial Israel mendesak aneksasi atau pencaplokan Tepi Barat setelah empat negara Barat, yang terdiri atas Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal, memberikan pengakuan resmi untuk negara Palestina.

    Pengakuan oleh keempat negara itu, seperti dilansir AFP, Senin (22/9/2025), diumumkan oleh para pemimpin dan pejabat tinggi masing-masing negara pada Minggu (21/9). Langkah itu didasari oleh rasa frustrasi atas perang Gaza dan dimaksudkan untuk mendorong solusi dua negara.

    Keputusan keempat negara itu, yang secara tradisional biasanya bersekutu dengan Israel, menyusul lebih dari 140 negara lainnya yang terlebih dahulu mendukung aspirasi Palestina untuk membentuk negara sendiri yang merdeka dari pendudukan Tel Aviv.

    “Pengakuan oleh Inggris, Kanada, dan Australia atas negara Palestina… membutuhkan tindakan balasan segera: penerapan kedaulatan yang cepat di Yudea dan Samaria, dan pembubaran sepenuhnya Otoritas Palestina,” cetus Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben Gvir, menggunakan nama sebutan Israel untuk Tepi Barat.

    “Saya bermaksud untuk mengajukan proposal penerapan kedaulatan pada rapat kabinet mendatang,” imbuh Ben Gvir yang dikenal kontroversial.

    Senada dengan Ben Gvir, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich juga mencetuskan aneksasi terhadap Tepi Barat. Sosok Smotrich sudah berulang kali menyerukan pencaplokan wilayah Palestina yang diduduki tersebut.

    “Masa-masa ketika Inggris dan negara-negara lainnya menentukan masa depan kita telah berakhir. Mandat telah berakhir, dan satu-satunya respons terhadap langkah anti-Israel adalah kedaulatan atas tanah air bersejarah orang-orang Yahudi di Yudea dan Samaria, dan menghapus secara permanen kebodohan negara Palestina dari agenda,” kata Smotrich dalam pernyataannya.

    “Bapak Perdana Menteri, waktunya sekarang dan ada di tangan Anda,” ujarnya, dalam pernyataan yang ditujukan untuk Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.

    Netanyahu menyebut pengakuan yang diberikan keempat negara itu sebagai “hadiah besar bagi terorisme”. Dia juga menegaskan bahwa “Negara Palestina tidak akan didirikan di sebelah barat Sungai Yordan”.

    Dalam pidato di hadapan kabinetnya, Netanyahu menegaskan Israel akan menentang langkah itu dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pekan depan.

    “Kita juga perlu berjuang, baik di PBB maupun di semua arena lainnya, melawan propaganda palsu yang ditujukan kepada kita dan melawan seruan untuk negara Palestina, yang akan membahayakan keberadaan kita dan menjadi imbalan yang absurd bagi teroris,” tegasnya.

    “Komunitas internasional akan mendengar dari kita tentang masalah ini dalam beberapa hari mendatang,” imbuh Netanyahu.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)