Xcloud.id

partai: PBB

  • HNW: Hari Solidaritas Internasional momen solidaritas untuk Palestina

    HNW: Hari Solidaritas Internasional momen solidaritas untuk Palestina

    Peringatan dan seruan yang disampaikan oleh Sekjen PBB seharusnya bukan hanya slogan atau peringatan seremonial belaka, mestinya menjadi aksi yang lebih konkret lagi dari PBB

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid (HNW) berharap Hari Solidaritas Internasional tidak hanya sekadar seremonial belaka, namun melahirkan aksi yang lebih konkret dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mewujudkan solidaritas global membela rakyat Palestina untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Palestina.

    “Hari Solidaritas Internasional bersama Rakyat Palestina (29/11) sangat penting tidak hanya untuk terus diperingati tapi untuk aksi-aksi yang lebih nyata, karena sejak PBB menjadikan tanggal 29 November sebagai Hari Solidaritas Internasional terhadap bangsa Palestina, nasib mereka tidak semakin baik, bahkan cita-cita menghadirkan negara Palestina merdeka dengan pola two state solution pun semakin jauh dari harapan, terbukti dengan terus berlanjutnya kejahatan genosida oleh Israel terhadap bangsa Palestina yang terus berlanjut di jalur Gaza bahkan kejahatan terhadap warga Palestina di Tepi Barat maupun di Masjid al-Aqsha di Jerusalem,” kata HNW dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    HNW mengapresiasi keputusan PBB menjadikan dan memperingati tanggal 29 November sebagai Hari Solidaritas Internasional dan menyampaikan adanya peringatan Hari Solidaritas Internasional bersama bangsa Palestina yang kembali disampaikan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres ini memang harus terus digaungkan, untuk mengingatkan semua pihak bahwa rakyat Palestina seperti bangsa-bangsa yang lain memiliki hak atas martabat, keadilan dan penentuan nasib sendiri.

    Namun, sebagaimana disampaikan Sekjen PBB, terutama selama 2 tahun terakhir, hak-hak ini telah dilanggar oleh Israel dengan mengabaikan semua hukum internasional. Peringatan itu juga penting untuk menyerukan agar segera dihormatinya hak-hak bangsa Palestina dengan diakhirinya pendudukan ilegal di wilayah Palestina.

    “Peringatan dan seruan yang disampaikan oleh Sekjen PBB seharusnya bukan hanya slogan atau peringatan seremonial belaka, mestinya menjadi aksi yang lebih konkret lagi dari PBB,” ujarnya.

    HNW menegaskan bahwa kejahatan Israel terhadap Bangsa Palestina tidak berhenti, meski kesepakatan gencatan senjata telah ditandatangani oleh berbagai pihak.

    Bahkan, kejahatan tersebut semakin parah dan semakin banyak korban rakyat sipil Palestina. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Palestina, setidaknya sudah lebih 280 warga sipil Palestina yang dibunuh, dan setidaknya 67 dari jumlah tersebut anak-anak, pasca gencatan senjata yang disepakati pada 10 Oktober 2025.

    “PBB seharusnya tidak hanya memperingati hari solidaritas bersama bangsa Palestina, tetapi juga melaksanakan semua resolusi yang sudah dibuatnya dan juga keputusan Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional yang sudah diambil, untuk menghadirkan perdamaian dan menghentikan kejahatan kemanusiaan terhadap bangsa Palestina, serta mewujudkan solusi dua negara,” ujarnya.

    Bahkan, kata HNW, Hari Solidaritas Internasional ini juga perlu diperingati dan diingatkan bahwa ada ribuan warga dan anak-anak Palestina yang ditahan oleh Israel secara semena-mena, dan tidak beralasan secara hukum.

    “Ini seharusnya yang jadi pekerjaan rumah PBB sebagai bukti konkret solidaritas terhadap bangsa Palestina, mengeluarkan solidaritas yang sudah dilakukan oleh masyarakat global, agar ada kejujuran solidaritas dari negara-negara anggota PBB terhadap bangsa Palestina betul-betul diwujudkan agar masalah Palestina bisa diselesaikan dengan baik, sehingga rakyat Palestina dapat dipenuhi HAM-nya dan dapat menentukan nasib sendiri, guna membentuk negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jadi Andalan Pendapatan Jakarta, Ini Perbedaan Pajak dan Retribusi yang Wajib Diketahui

    Jadi Andalan Pendapatan Jakarta, Ini Perbedaan Pajak dan Retribusi yang Wajib Diketahui

    Liputan6.com, Jakarta Kemajuan pembangunan dan kualitas pelayanan publik di Ibu Kota Jakarta tidak bisa dilepaskan dari kontribusi warga melalui pajak dan retribusi daerah. Kedua sumber pendapatan ini menjadi fondasi bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan kota yang lebih baik dan nyaman.

    Kendati sama-sama berupa pungutan, pajak dan retribusi memiliki perbedaan yang jelas, terutama dalam tujuan pengenaan dan manfaat yang dapat langsung dirasakan masyarakat.

    Pajak Daerah: Kontribusi untuk Kepentingan Umum

    Pajak daerah merupakan kontribusi wajib dari orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung. Dana yang diperoleh digunakan untuk membiayai berbagai keperluan publik, seperti pembangunan infrastruktur, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Beberapa jenis pajak daerah yang berlaku di Jakarta antara lain:

    Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
    Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
    Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
    Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

    Pelaksanaan pajak daerah di Jakarta berlandaskan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

    Retribusi Daerah: Imbalan atas Layanan Publik

    Berbeda dari pajak, retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah sebagai imbalan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan kepada masyarakat. Artinya, warga yang membayar retribusi akan memperoleh manfaat langsung dari layanan tersebut.

    Contoh retribusi daerah di Jakarta meliputi:

    Retribusi terminal
    Retribusi pelayanan pasar
    Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
    Retribusi pelayanan kesehatan di fasilitas milik pemerintah daerah

    Retribusi juga diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024, yang merinci jenis, tarif, dan tata cara pemungutannya agar pelaksanaannya transparan dan akuntabel.

  • Ruang Naikkan Tarif Pajak Nihil, Purbaya Andalkan ‘Otot’ Pengawasan dan Penindakan

    Ruang Naikkan Tarif Pajak Nihil, Purbaya Andalkan ‘Otot’ Pengawasan dan Penindakan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengandalkan peningkatan kepatuhan wajib pajak (WP) hingga penegakan hukum dalam mengejar target penerimaan Rp2.357,7 triliun pada 2026. Hal ini menjadi opsi yang diambil di tengah terbatasnya ruang untuk menetapkan pajak baru maupun menaikkan tarif. 

    Arahan untuk tidak memungut pajak baru sejalan dengan keinginan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Apalagi, dia kerap menyampaikan bahwa perekonomian 2025 setidaknya sampai dengan September ‘sengaja atau tidak sengaja diperlambat’. 

    Konsekuensinya, otoritas fiskal kini fokus untuk mendorong geliat pertumbuhan ekonomi masyarakat sebelum bisa menetapkan pajak baru atau meningkatkan tarif. 

    Direktur Eksekutif MUC Tax Research Consulting Wahyu Nuryanto menilai keputusan Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk tidak menaikkan tarif merupakan hal yang tepat. Menurutnya, kenaikan tarif bisa menimbulkan dampak lanjutan yang mungkin sulit untuk dikendalikan. 

    Dalam catatan Bisnis, belakangan ini publik menolak keras rencana penaikan tarif pajak. Misalnya, penaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% akhir 2024 lalu, serta penaikan pajak bumi bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) oleh Bupati Pati. 

    “Jadi, yang paling ideal adalah dengan memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” terang Wahyu kepada Bisnis, Jumat (28/11/2025). 

    Wahyu menyebut peningkatan kepatuhan bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, penegakan hukum (enforcement) kepada WP yang tidak patuh atau lalai menjalankan kewajiban pajaknya. Penegakan hukum diharapkan bisa menekan ketidakpatuhan. 

    Kedua, pendekatan cooperative compliance, yaitu kepatuhan berbasis kerja sama dan saling percaya (trust) antara WP dan otoritas pajak. Pelaksanaan pendekatan ini, terang Wahyu, bisa melalui adanya Tax Control Framework (TCF). 

    Dia menjelaskan bahwa TCF adalah sebuah sistem pengendalian intern khusus untuk memastikan kepatuhan pajak. TCF diterapkan oleh WP berdasarkan persetujuan dengan otoritas pajak.  

    Menurutnya, Ditjen Pajak sedang menyusun peraturan terkait dengan cooperative compliance yang akan diterapkan utamanya untuk Wajib pajak besar dan juga wajib pajak yang sukarela untuk menerapkan. 

    “Dengan adanya trust antara wajib pajak dan otoritas pajak, maka kepatuhan akan meningkat dan harapannya penerimaan pajak juga meningkat,” ujarnya.

    Di sisi lain, lanjut Wahyu, Ditjen Pajak dinilai bisa melanjutkan perbaikan sistem administrasi perpajakan, Coretax, agar tidak ada masalah lagi. 

    Dirjen Pajak Bimo Wijayanto serta jajarannya juga dinilai bisa memperluas basis pajak dengan memaksimalkan potensi dari sektor-sektor yang selama ini masih belum optimal.

    “Misalnya digital economy, termasuk mengimplementasikan pemungutan PPh pelaku e-commerce,” pungkasnya.

  • 42 Juta Itu Bukan Penduduk Resmi

    42 Juta Itu Bukan Penduduk Resmi

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menanggapi informasi soal laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyebut Jakarta sebagai kota terpadat di dunia dengan populasi hampir 42 juta jiwa pada 2025.

    Menurut Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi dan Media, Chico Hakim, angka tersebut tidak menggambarkan jumlah penduduk ber-KTP Jakarta, melainkan hasil pengukuran aktivitas orang di kawasan Jakarta termasuk di wilayah penyangga.

    “Jumlahnya mencapai 42 juta jiwa yang dihitung berdasarkan aktivitas harian, bukan penduduk resmi,” kata Chico dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (29/11/2025).

    Chico menjelaskan, metode ini mengukur Jakarta sebagai kota fungsional (functional urban area), sehingga populasinya meliputi masyarakat yang tinggal di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, hingga Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi yang setiap hari bekerja, bersekolah, berbisnis, atau mengakses layanan publik di Jakarta.

    “Tingginya mobilitas jutaan orang dari wilayah penyangga itu membuat Jakarta terlihat jauh lebih padat dibandingkan angka penduduk resminya,” ucap dia.

    Chico menyebut, data global tersebut menggambarkan kondisi de facto, yaitu siapa saja yang berada atau beraktivitas di Jakarta pada hari tertentu, sehingga menghasilkan estimasi 42 juta jiwa sebagai kawasan megapolitan.

    “Namun, jika menggunakan definisi berbasis negara (country-specific) seperti pada revisi WUP 2018, jumlah penduduk Jakarta hanya diproyeksikan 12 juta pada 2025 dan berada di peringkat ke-30 kota terpadat dunia,” terang dia.

     

    Kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu malam. Api dengan cepat membesar dan melumat belasan rumah warga serta bagian belakang sejumlah ruko yang berdiri berdekatan.

  • 29 November 2025 Memperingati Hari Apa Saja? Simak Daftarnya!

    29 November 2025 Memperingati Hari Apa Saja? Simak Daftarnya!

    Jakarta –

    Tanggal 29 November 2025 diperingati dengan sejumlah momentum penting di berbagai negara dan komunitas. Beberapa di antaranya memiliki nilai historis dan budaya yang cukup kuat. Lantas, ada peringatan apa saja?

    Berikut daftar hari penting nasional dan internasional yang jatuh pada 29 November 2025, lengkap dengan penjelasannya berdasarkan informasi yang dihimpun dari catatan redaksi detikcom, laman National Today dan Days of The Year.

    Hari Raya Kuningan jatuh sepuluh hari setelah Hari Raya Galungan. Pada tahun ini, Hari Suci Kuningan kembali diperingati oleh umat Hindu, khususnya di Bali, pada tanggal 29 November 2025. Ini juga menandai penutup rangkaitan Galungan dan Kuningan tahun ini.

    Peringatan ini juga dimaknai sebagai waktunya memohon keselamatan serta kesejahteraan bagi keluarga. Meski perayaannya bersifat religius, Hari Raya Kuningan ikut memberikan warna budaya karena turut dirayakan di berbagai daerah dengan tradisi yang khas.

    Umat Hindu (Foto: ANTARA FOTO/FIKRI YUSUF)

    Hari Ulang Tahun ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (HUT ke-54 KORPRI) diperingati pada tanggal 29 November 2025. Momentum ini menjadi penghormatan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjalankan fungsi pelayanan publik.

    Tanggal 29 November diperingati sebagai Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina (International Day of Solidarity with the Palestinian People). Momentum ini ditetapkan Majelis Umum PBB sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penyelesaian konflik dan pemenuhan hak-hak rakyat Palestina.

    Pada peringatannya, berbagai negara menggelar diskusi, kampanye edukatif, serta kegiatan diplomatik untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai situasi Palestina. PBB juga sering merilis pernyataan resmi mengenai perkembangan isu kemanusiaan dan politik yang berkaitan dengan wilayah tersebut pada tanggal ini.

    Bendera Palestina (Foto: REUTERS/Esa Alexander)

    Dalam sosialisasinya, berbagai organisasi lingkungan biasanya mengadakan kampanye konservasi, edukasi publik, hingga upaya restorasi habitat. Jaguar merupakan salah satu spesies kunci dalam ekosistem Amerika Selatan dan Tengah, sehingga pelestariannya dianggap penting untuk menjaga keseimbangan alam.

    Jaguar (Foto: BBC Magazine)

    Tanggal 29 November diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Albania atau Hari Pembebasan Albania (Albanian Liberation Day). Momen ini menandai berakhirnya pendudukan asing pada era Perang Dunia II dan menjadi simbol penting dalam sejarah nasional Albania.

    Perayaan biasanya ditandai upacara kenegaraan, penghormatan kepada para pahlawan, serta kegiatan budaya yang menonjolkan identitas bangsa. Momentum ini juga menjadi pengingat perjalanan panjang Albania dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatannya.

    (wia/imk)

  • Pemkab Bojonegoro Bidik Kenaikan Pajak untuk Kerek Pendapatan Asli Daerah

    Pemkab Bojonegoro Bidik Kenaikan Pajak untuk Kerek Pendapatan Asli Daerah

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Penurunan signifikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 memaksa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro berupaya keras menjaga stabilitas fiskal daerah.

    Pemkab Bojonegoro kini mengambil langkah strategis dengan berupaya mengerek Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak tertentu dan optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro, Edi Susanto, menegaskan bahwa upaya peningkatan PAD ini tidak dilakukan dengan menaikkan pajak secara membabi buta. Pihaknya membidik sektor spesifik, yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Minyak dan Gas (Migas), bukan pajak yang membebani masyarakat umum.

    Mantan Sekretaris DPRD Bojonegoro itu menjelaskan bahwa saat ini Pemkab tengah berkoordinasi intensif dengan pemerintah pusat untuk mengajukan kenaikan PBB Migas. Langkah ini dinilai paling rasional untuk menambal celah pendapatan tanpa mengganggu ekonomi warga.

    “Pajak yang dimaksud adalah pajak tertentu dan tidak secara keseluruhan. Kami sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menaikkan PBB Migas. Sedangkan untuk PBB P2 bagi masyarakat, tidak ada kenaikan,” tegas Edi Susanto, Jumat (28/11/2025).

    Pernyataan ini sekaligus menepis kekhawatiran bahwa upaya mendongkrak PAD akan berimbas pada kenaikan pajak properti atau tanah milik warga sipil di Bojonegoro.

    Selain membidik sektor pajak migas, “amunisi” lain yang disiapkan Pemkab Bojonegoro adalah menggenjot kinerja BUMD. Edi menyebut, pembenahan manajemen menjadi prioritas utama.

    Belakangan, Pemkab telah melakukan pengisian sejumlah jabatan strategis di BUMD yang selama ini kosong. Langkah ini diharapkan mampu mengakselerasi program kerja perusahaan pelat merah tersebut agar lebih produktif menyumbang dividen bagi daerah.

    “Dengan pengisian jabatan itu, diharapkan bisa mengoptimalkan program yang bisa menyumbang PAD secara signifikan,” tambahnya.

    Langkah agresif Pemkab dalam mencari sumber pendapatan baru ini bukan tanpa alasan. Dalam Rapat Paripurna DPRD Bojonegoro yang digelar Rabu (26/11/2025) malam, APBD 2026 disepakati dan ditetapkan sebesar Rp6,5 triliun, dengan proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp1,9 triliun.

    Angka ini dipengaruhi oleh penurunan drastis transfer ke daerah (TKD) terutama dalam komponen Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Pemkab Bojonegoro pada tahun 2025 mendapat Rp2,92 triliun. Sedangkan DBH Migas tahun 2026 hanya sebenarnya Rp1,24 triliun. [lus/suf]

  • Pasukan Israel Serbu Desa Suriah, 10 Orang Tewas

    Pasukan Israel Serbu Desa Suriah, 10 Orang Tewas

    Damaskus –

    Pasukan Israel menyerbu sebuah desa di wilayah Suriah bagian selatan, dalam operasi yang diklaim bertujuan menangkap anggota kelompok militan Jamaah Islamiyah asal Lebanon. Sedikitnya 10 orang tewas akibat penyerbuan pasukan Israel tersebut.

    Militer Israel melaporkan enam tentaranya mengalami luka-luka dalam operasi di area tersebut.

    Televisi pemerintah Suriah, seperti dilansir AFP, Jumat (28/11/2025), melaporkan korban tewas dalam serangan militer Israel terhadap desa bernama Beit Jin itu mencakup wanita dan anak-anak.

    “Jumlah korban tewas akibat agresi Israel… telah bertambah menjadi 10 orang, termasuk sejumlah wanita dan anak-anak, sedangkan yang lainnya masih terjebak di bawah reruntuhan,” demikian dilaporkan televisi pemerintah Suriah.

    Disebutkan juga bahwa puluhan keluarga telah meninggalkan desa Beit Jin untuk mencari tempat aman di area-area sekitarnya.

    Militer Israel, dalam pernyataannya, menyebut operasi semalam di Suriah bertujuan untuk menangkap sejumlah tersangka dari kelompok Jamaah Islamiyah.

    “Para tersangka beroperasi di area Beit Jin di selatan Suriah dan melancarkan serangan-serangan teror terhadap warga-warga sipil Israel,” demikian pernyataan militer Israel.

    Militer Israel mengatakan bahwa setidaknya enam tentaranya terluka dalam operasi tersebut, dengan tiga tentara di antaranya mengalami luka parah.

    Dalam pernyataan terpisah, seorang pejabat lokal Abdul Rahman Al-Hamrawi mengatakan kepada AFP bahwa Israel menyerbu desa di barat daya Damaskus, yang terletak di kaki Gunung Hermon, hingga memicu bentrokan.

    “Tentara pendudukan Israel menyerbu Beit Jin untuk menangkap tiga pemuda dari desa tersebut, yang memicu bentrokan dengan penduduk yang mencoba melawan penyerbuan Israel,” sebutnya.

    “Setelah bentrokan tersebut, pasukan pendudukan Israel menembaki area tersebut dengan artileri dan drone,” ujar Al-Hamrawi.

    Setelah lengsernya rezim Bashar al-Assad di Suriah pada Desember 2024, dan kedatangan pemimpin Islamis baru di Damaskus, Israel melancarkan ratusan serangan di wilayah Suriah.

    Tel Aviv dengan cepat mengirimkan pasukan ke zona penyangga yang menjadi area patroli Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang memisahkan pasukan Israel dan Suriah di Dataran Tinggi Golan sejak tahun 1974 silam.

    Tonton juga video “Bentrok! Tentara Israel Adu Jotos-Lempar Kursi di Pangkalan Militer”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Organisasi Nirlaba Ungkap Tingginya Biaya Pengumpulan Sampah Plastik, Bisa Hambat Ekonomi

    Organisasi Nirlaba Ungkap Tingginya Biaya Pengumpulan Sampah Plastik, Bisa Hambat Ekonomi

    Liputan6.com, Jakarta – Upaya global dan nasional untuk menanggulangi krisis polusi plastik kini menghadapi tembok tebal berupa tantangan finansial yang jarang dibahas secara terbuka 

    Dibalik kampanye daur ulang yang gencar, terdapat kenyataan pahit bahwa memungut sampah plastik dari lingkungan memerlukan biaya operasional yang jauh lebih tinggi dibandingkan nilai jual material itu sendiri.

    Hal ini diungkapkan oleh berbagai organisasi nirlaba yang bergerak di garis depan pembersihan lingkungan, menyoroti bahwa tanpa intervensi inovasi yang inovatif, bisnis daur ulang plastik sulit untuk bertahan secara mandiri melawan murahnya harga plastik baru (virgin plastic).

    Co-founder dan CEO Seven Clean Seas, Tom Peacock Nazil secara gamblang menyoroti ketimpangan ekonomi ini dalam sebuah diskusi di Jakarta. 

    “Biaya pengumpulan sampah plastik dari lingkungan seringkali melebihi nilai jual kembali material tersebut,” ujar Tom, melansir dari Antara, Jumat (28/11/2025).

    Sebuah fakta yang membuat investor enggan menanam modal di sektor pengelolaan limbah.

    Kondisi ini menciptakan kegagalan pasar (pasar gagal), di mana, sampah plastik yang tercecer di alam seperti di sungai dan pantai pesisir dibiarkan begitu saja karena memungutnya dianggap tidak menguntungkan secara bisnis.

    Padahal, plastik-plastik inilah yang paling berpotensi merusak ekosistem laut dan mencemari rantai makanan manusia.

    Masalah ini semakin sulit bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Logistik pengangkutan sampah dari pulau-pulau terpencil ke pusat daur ulang di Jawa memakan biaya transportasi yang sangat besar. 

    Akibatnya, banyak inisiatif bank sampah atau pengepul kecil gulung tikar karena margin keuntungan yang terlalu tipis, atau bahkan merugi.

    Organisasi tidak mendesak adanya mekanisme pembiayaan baru yang tidak hanya bergantung pada penjualan plastik daur ulang, melainkan adanya subsidi silang atau insentif dari produsen produsen kemasan. 

    Tanpa solusi finansial ini, target pemerintah untuk mengurangi sampah laut hingga 70 persen pada tahun 2025 akan sulit tercapai hanya dengan mengandalkan kerja sukarela atau bisnis konvensional semata.

    Sampah plastik menyumbang 10 hingga 12 persen dari seluruh limbah padat di Kenya, menurut Program Lingkungan PBB. Sebuah perusahaan teknologi Kenya mendaur ulang limbah plastik itu untuk mencetak model 3-dimensi yang membantu pendidikan mahasiswa ars…

  • Pertamina Berkomitmen Kembangkan Bahan Bakar Nabati untuk Ketahanan Energi

    Pertamina Berkomitmen Kembangkan Bahan Bakar Nabati untuk Ketahanan Energi

    Liputan6.com, Jakarta PT Pertamina (Persero) kembali menegaskan komitmen dalam transisi menuju energi bersih melalui pengembangan bahan bakar nabati, untuk mewujudkan ketahanan energi dan memperkokoh pertumbuhan ekonomi nasional.

    Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero) Agung Wicaksono pada diskusi bertajuk “Navigating Growth in a Sustainable World After COP30” dalam gelaran “Sustainability Summit”, Rabu (26/11/2025). 

    Hadir dalam acara tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan sejumlah tokoh lainnya.

    Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menegaskan perlunya perubahan pendekatan dalam mengelola krisis iklim global. COP30, lanjutnya, membidik sejumlah fokus utama bagi negara-negara di dunia untuk mempercepat komitmen kontribusi (nationally determined contribution/NDC) serta rencana adaptasi (national adaption plan/NAP) nasional untuk mengatasi perubahan iklim.

    “Yang kita hadapi bukan sekadar perdebatan negara maju dan negara berkembang, tetapi bencana iklim global. Karena itu, negosiasi harus bergerak menjadi implementasi. Indonesia mengambil peluang sebesar-besarnya untuk memastikan aksi nyata terjadi di dalam negeri,” ujarnya.

    Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero) Agung Wicaksono menegaskan bahwa agenda global untuk energi bersih sejalan dengan komitmen Pertamina,  khususnya mewujudkan ketahanan energi nasional. 

    Pertamina menjadi salah satu delegasi yang turut serta dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB COP30 di Belem, Brasil pada 10-21 November lalu.

    “Sekembalinya dari COP30-Brasil, ada sebuah oleh-oleh, sebuah pesan bahwa Indonesia sebagai negara bisa tetap mencapai ketahanan energi, bisa tetap kokoh secara ekonomi, dengan mengembangkan bahan bakar yang berbasis non fosil, nabati.,” ujar Agung.

    Partisipasi Pertamina di COP30 adalah bukti bahwa aksi untuk mengatasi perubahan iklim tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi memerlukan keterlibatan aktif pelaku usaha.

    “Jadi ini pelajaran berharga bagi kita, bagi Pertamina, datang ke Brasil, datang ke COP, kita berkontribusi terhadap pengurangan emisi, agenda pemerintah Indonesia, serta termasuk transaksi karbon kredit,” ungkap Agung.

    Pertamina, lanjut Agung, adalah perusahaan energi Indonesia dengan produksi migas 1,04 juta barrel minyak ekuivalen per hari (boepd). Dia mengakui, energi fosil masih sangat menentukan ekonomi Indonesia. Namun demikian, Perseroan telah memulai langkah transformasi untuk melakukan perubahan dari energi fosil menuju energi non-fosil yang lebih ramah lingkungan.

    Langkah-langkah nyata terebut sejalan dengan strategi pertumbuhan ganda yang diterapkan Pertamina dengan memperkuat bisnis eksisting dan pengembangan bisnis hijau.  Salah satu langkah pengembangan bisnis hijau yakni pengembangan bahan bakar berbasis nabati. Perseroan telah menghadirkan Pertamax Green 95 yang kini menggunakan 5% etanol dan telah tersedia di 163 SPBU. “Ini baru permulaan, dan akan kami perluas,” ujar Agung.

    Selain itu, Pertamina berhasil mengembangkan bahan bakar yang ramah lingkungan untuk pesawat (Sustainable Aviation Fuel/SAF) berbasis use cooking oil (UCO) alias minyak jelantah. 

    Agung juga menegaskan bahwa seluruh agenda energi bersih ini merupakan bagian dari transformasi Pertamina. Menurut dia, strategi ini dapat mempercepat penguatan ekosistem energi rendah karbon dan memperkuat posisi Indonesia menuju ekonomi hijau.

    “Pertamina saat ini sedang berbenah. Banyak tuntutan masyarakat yang terus kami jawab. Di bawah kepemimpinan Pak Simon Aloysius Mantiri, kami mengambil langkah transformasi demi keberlanjutan bisnis Pertamina, karena Pertamina harus menjadi the indispensable company bagi Indonesia,” ujarnya.

  • Ratu Maxima Pelototi Marak Scam di RI, 70% Warga Hadapi Ancaman Setiap Hari

    Ratu Maxima Pelototi Marak Scam di RI, 70% Warga Hadapi Ancaman Setiap Hari

    Bisnis.com, JAKARTA  — Langkah kolaboratif dan penguatan infrastruktur digital perlu dilakukan Indonesia untuk menekan lonjakan penipuan digital (scam) dan kejahatan siber yang makin agresif.

    Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA), Ratu Máxima mengungkapkan, tujuh dari sepuluh masyarakat Indonesia menghadapi upaya penipuan digital setiap pekan. 

    Sementara itu, satu dari empat orang sudah mengalami kerugian finansial akibat aksi tersebut.

    Dia menekankan pentingnya percepatan identitas digital (digital ID) dan sistem pertukaran data untuk memperkuat keamanan transaksi antarnegara maupun kawasan. 

    “Aspek tersebut dinilai menjadi fondasi kunci untuk memblokir pola penipuan yang terus berevolusi,” katanya dalam konferensi pers UNSGSA dengan OJK di Jakarta pada Kamis (27/11/2025).

    Selain itu, dia juga menilai edukasi publik harus dilakukan setiap hari, termasuk penyampaian informasi mengenai modus penipuan terbaru. 

    Menurutnya, kampanye yang muncul tepat saat seseorang akan melakukan pembayaran telah terbukti efektif di beberapa wilayah

    Dia mencontohkan adanya sistem peringatan otomatis mengenai skema penipuan yang sedang marak pada sejumlah negara.

    “Modus penipuan berubah setiap hari. Sistem peringatan di titik transaksi telah bekerja baik di banyak negara,” ujarnya.

    Dia menambahkan, kejahatan siber ataupun scam bukanlah fenomena lokal, melainkan persoalan global yang juga dialami banyak negara, khususnya di kawasan Asia Tenggara. 

    Dia pun mengapresiasi langkah proaktif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah membentuk pusat penanganan penipuan digital. 

    Ratu Maxima menyebut, ke depannya pihaknya akan terus berkomunikasi dan meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait di Indonesia, termasuk OJK, untuk mengatasi masalah penipuan digital

    Ratu Maxima menambahkan, berbagai taktik atau strategi yang sukses secara internasional akan dirangkum dan dibawa untuk mendukung upaya Indonesia menghadapi eskalasi kejahatan digital.

    “Ini adalah masalah universal. Karena itu, kami akan membawa isu ini dalam perspektif global—bagaimana negara-negara bisa saling membantu. Saya tidak mengklaim mengetahui semuanya karena bidang ini terus berkembang. Tapi negara yang telah berhasil akan menjadi sumber pembelajaran dan itu akan kami bawa ke Indonesia,” tuturnya.

    Sebelumnya, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang diinisiasi oleh OJK mengungkapkan aksi penipuan di sektor keuangan kian marak hingga menimbulkan kerugian bagi korban senilai Rp7,8 triliun dalam setahun terakhir. 

    Secara terperinci, IASC telah menerima sebanyak 343.402 laporan terkait dugaan penipuan selama setahun belakangan, sejak mulai beroperasi pada 22 November 2024 hingga 11 November 2025. Dari total 563.558 rekening yang dilaporkan, sebanyak 106.222 rekening telah diblokir.  

    “Adapun total kerugian dana yang dilaporkan oleh korban penipuan sebesar Rp7,8 triliun, dengan dana yang telah berhasil diblokir sebesar Rp386,5 miliar,” tulis keterangan resmi tersebut.