Xcloud.id

partai: PBB

  • Pentingnya Menghormati Kedaulatan Negara dalam Mewujudkan Perdamaian Dunia

    Pentingnya Menghormati Kedaulatan Negara dalam Mewujudkan Perdamaian Dunia

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat berujar bahwa saling menghormati kedaulatan setiap negara dan menjunjung tinggi hukum internasional harus dikedepankan dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia. 

    “Upaya menciptakan perdamaian harus bertolak dari kesepahaman bahwa damai berarti komitmen pada kemanusiaan untuk mengakhiri semua bentuk permusuhan,” kata Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema Peran Indonesia dalam Perdamaian Timur Tengah Pasca Serangan Israel ke Qatar yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (24/9). 

    Diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukanie, Ph.D (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Dian Wirengjurit (Duta Besar RI untuk Iran periode 2012-2016), Prof. Dr. Siti Mutiah Setiawati (Guru Besar Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada), dan Broto Wardoyo, S.Sos., M.A., Ph.D. (Dosen Hubungan Internasional, Universitas Indonesia) sebagai narasumber. 

    Selain itu, hadir pula Dr. Shafiah F. Muhibat (Wakil Direktur Eksekutif Bidang Studi Centre for Strategic and International Studies/CSIS) sebagai penanggap.

    Menurut Lestari, perdamaian juga memungkinkan kebebasan bernegara serta prasyarat bagi penghormatan pada martabat manusia.

    Rerie, sapaan akrab Lestari, mengungkapkan, terkait serangan Israel ke Doha, Qatar pada 9 September 2025, sikap pemerintah RI yang mendukung kedaulatan Qatar merupakan langkah yang tepat. 

    Rerie berpendapat, kehadiran Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Darurat negara-negara Arab dan Islam pada Senin (15/9) lalu, harus diletakkan dalam koridor merealisasikan amanat Konstitusi UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu menilai, solidaritas Indonesia pada negara lain mesti diperkuat melalui legitimasi diplomatik. 

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar Indonesia dapat menjadi negara yang mampu berdialog dengan berbagai pihak yang berkonflik agar tercipta harmoni dalam keberagaman, sebagaimana Indonesia yang damai dengan realitas multi-diversity. 
     

    Duta Besar RI untuk Iran periode 2012-2016, Dian Wirengjurit mengungkapkan, Qatar dinilai sejumlah pihak sebagai negara yang bersikap ambigu. 

    Dalam setiap terjadi perselisihan di kawasan, ujar Dian, Qatar selalu mengajukan diri sebagai penengah, sebagai realisasi kebijakan negara Qatar yang selalu ingin berperan sebagai penyeimbang. 

    Menurut Dian, bila ingin berperan dalam penyelesaian konflik antarnegara di Timur Tengah, Indonesia tidak memiliki leverage. 

    Selain itu, tambah dia, Qatar merupakan salah satu negara Timur Tengah yang mempersilakan Hamas membuka kantor perwakilan. 

    Bahkan Israel, jelas Dian, punya kantor perwakilan dagang di Doha, Qatar, meski kedua negara tidak punya hubungan diplomatik. 

    Kondisi itulah, menurut Dian, yang membuat Qatar dipermudahkan untuk berperan menjadi penengah dalam konflik antara Hamas dan Israel. 

    Sebaliknya, tambah dia, dengan kondisi tersebut upaya Indonesia cukup sulit untuk bisa berperan sebagai penengah dalam konflik Palestina-Israel. 

    “Indonesia hanya bisa berperan dalam konteks bantuan kemanusiaan dalam konflik Palestina-Israel,” kata Dian. 

    Sebaliknya, Guru Besar Hubungan Internasional, UGM, Siti Mutiah Setiawati berpendapat, sekecil apa pun Indonesia dapat berperan dalam mewujudkan perdamaian pada konflik Palestina-Israel. 

    Salah satu bentuk sumbangsih Indonesia dalam konflik itu, jelas Siti, adalah dukungan penuh upaya mewujudkan Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 

    Terpenting, jelas Siti, sekecil apa pun bentuk dukungan Indonesia dapat dilihat oleh dunia. 

    Menurut Siti, sejumlah langkah diplomasi Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina di berbagai kesempatan merupakan sumbangan yang penting dalam proses  menyelesaikan konflik Palestina-Israel. 

    Pascaserangan Israel ke Qatar, ujar Siti, Presiden Prabowo pun langsung bertemu dengan Emir Qatar, untuk menyampaikan simpati. 

    Pada saat yang bersamaan, Menteri Luar Negeri RI menghadiri KTT Darurat OKI di Doha, Qatar. 

    Selain itu, tambah Siti, sejumlah pernyataan Presiden Prabowo terkait usul two state solution dan pengakuan Palestina sebagai negara merdeka, juga merupakan langkah yang penting. 

    Dosen Hubungan Internasional UI, Broto Wardoyo berpendapat, cukup sulit bagi Indonesia dapat berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. 

    Tetapi, tegas Broto, kondisi itu bukan berarti tidak bisa direalisasikan.

    Peta politik Timur Tengah pasca-Israel menyerang Qatar, menurut Broto, tidak banyak berubah karena ketergantungan negara-negara di Timur Tengah terhadap Amerika masih tetap besar. 

    Menurut Broto, semua negara Arab yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, pada titik tertentu pasti memiliki ketergantungan terhadap Amerika Serikat. 

    “Dengan kondisi tersebut, mungkinkah negara-negara di Timur Tengah dapat satu suara dalam menyikapi konflik-konflik yang terjadi? Kondisinya memang cukup kompleks,” ujar Broto. 

    Wakil Direktur Eksekutif Bidang Studi CSIS, Shafiah F. Muhibat mengungkapkan, beragamnya pendapat yang berkembang terkait penyelesaian konflik  di Timur Tengah saat ini menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh untuk bisa berperan aktif dalam ikut mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. 

    Menurut Shafiah, negara-negara Arab tersandera dengan kepentingan masing-masing dalam upaya mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. 

    Sehingga, Shafiah menilai, ide Indonesia berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian pada konflik di Timur Tengah, tidak realistis. 

    Wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat, ada dua fenomena yang makin menguat terkait konflik Israel-Palestina belakangan ini. 

    Di satu pihak, ujar Saur, solidaritas kemanusiaan semakin meluas, terbukti dengan ludesnya tiket pada acara amal bagi warga Gaza, Palestina, di Stadion Wembley, London, Inggris. 

    Selain itu, tambah dia, pada Forum KTT di PBB terkait Palestina semakin banyak negara menyatakan dukungan kemerdekaan bagi Palestina. 

    Namun, Saur berpendapat, dua fenomena di atas belum dapat menyelesaikan konflik Israel-Palestina dalam waktu dekat. 

    Karena, tegas Saur, persoalan yang dihadapi terlalu besar dan kemampuan kita terbatas. Sehingga, tambah dia, diperlukan upaya dan waktu yang cukup panjang untuk kita terlibat aktif dalam ikut mengatasi setiap tantangan dalam upaya mengatasi konflik Israel-Palestina. 

    “Apakah mungkin kita membuka kedutaan di Palestina. Apakah mungkin untuk menerapkan politik bebas dalam menyikapi konflik Israel-Palestina, kita membangun perwakilan dagang seperti di Taiwan,” ujarnya. 

    Menurut Saur, sejumlah opsi tersebut tampak seperti hal yang mudah, tetapi sulit untuk direalisasikan.

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat berujar bahwa saling menghormati kedaulatan setiap negara dan menjunjung tinggi hukum internasional harus dikedepankan dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia. 
     
    “Upaya menciptakan perdamaian harus bertolak dari kesepahaman bahwa damai berarti komitmen pada kemanusiaan untuk mengakhiri semua bentuk permusuhan,” kata Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema Peran Indonesia dalam Perdamaian Timur Tengah Pasca Serangan Israel ke Qatar yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (24/9). 
     
    Diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukanie, Ph.D (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Dian Wirengjurit (Duta Besar RI untuk Iran periode 2012-2016), Prof. Dr. Siti Mutiah Setiawati (Guru Besar Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada), dan Broto Wardoyo, S.Sos., M.A., Ph.D. (Dosen Hubungan Internasional, Universitas Indonesia) sebagai narasumber. 

    Selain itu, hadir pula Dr. Shafiah F. Muhibat (Wakil Direktur Eksekutif Bidang Studi Centre for Strategic and International Studies/CSIS) sebagai penanggap.
     
    Menurut Lestari, perdamaian juga memungkinkan kebebasan bernegara serta prasyarat bagi penghormatan pada martabat manusia.
     
    Rerie, sapaan akrab Lestari, mengungkapkan, terkait serangan Israel ke Doha, Qatar pada 9 September 2025, sikap pemerintah RI yang mendukung kedaulatan Qatar merupakan langkah yang tepat. 
     
    Rerie berpendapat, kehadiran Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Darurat negara-negara Arab dan Islam pada Senin (15/9) lalu, harus diletakkan dalam koridor merealisasikan amanat Konstitusi UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
     
    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu menilai, solidaritas Indonesia pada negara lain mesti diperkuat melalui legitimasi diplomatik. 
     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar Indonesia dapat menjadi negara yang mampu berdialog dengan berbagai pihak yang berkonflik agar tercipta harmoni dalam keberagaman, sebagaimana Indonesia yang damai dengan realitas multi-diversity. 
     

     
    Duta Besar RI untuk Iran periode 2012-2016, Dian Wirengjurit mengungkapkan, Qatar dinilai sejumlah pihak sebagai negara yang bersikap ambigu. 
     
    Dalam setiap terjadi perselisihan di kawasan, ujar Dian, Qatar selalu mengajukan diri sebagai penengah, sebagai realisasi kebijakan negara Qatar yang selalu ingin berperan sebagai penyeimbang. 
     
    Menurut Dian, bila ingin berperan dalam penyelesaian konflik antarnegara di Timur Tengah, Indonesia tidak memiliki leverage. 
     
    Selain itu, tambah dia, Qatar merupakan salah satu negara Timur Tengah yang mempersilakan Hamas membuka kantor perwakilan. 
     
    Bahkan Israel, jelas Dian, punya kantor perwakilan dagang di Doha, Qatar, meski kedua negara tidak punya hubungan diplomatik. 
     
    Kondisi itulah, menurut Dian, yang membuat Qatar dipermudahkan untuk berperan menjadi penengah dalam konflik antara Hamas dan Israel. 
     
    Sebaliknya, tambah dia, dengan kondisi tersebut upaya Indonesia cukup sulit untuk bisa berperan sebagai penengah dalam konflik Palestina-Israel. 
     
    “Indonesia hanya bisa berperan dalam konteks bantuan kemanusiaan dalam konflik Palestina-Israel,” kata Dian. 
     
    Sebaliknya, Guru Besar Hubungan Internasional, UGM, Siti Mutiah Setiawati berpendapat, sekecil apa pun Indonesia dapat berperan dalam mewujudkan perdamaian pada konflik Palestina-Israel. 
     
    Salah satu bentuk sumbangsih Indonesia dalam konflik itu, jelas Siti, adalah dukungan penuh upaya mewujudkan Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 
     
    Terpenting, jelas Siti, sekecil apa pun bentuk dukungan Indonesia dapat dilihat oleh dunia. 
     
    Menurut Siti, sejumlah langkah diplomasi Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina di berbagai kesempatan merupakan sumbangan yang penting dalam proses  menyelesaikan konflik Palestina-Israel. 
     
    Pascaserangan Israel ke Qatar, ujar Siti, Presiden Prabowo pun langsung bertemu dengan Emir Qatar, untuk menyampaikan simpati. 
     
    Pada saat yang bersamaan, Menteri Luar Negeri RI menghadiri KTT Darurat OKI di Doha, Qatar. 
     
    Selain itu, tambah Siti, sejumlah pernyataan Presiden Prabowo terkait usul two state solution dan pengakuan Palestina sebagai negara merdeka, juga merupakan langkah yang penting. 
     
    Dosen Hubungan Internasional UI, Broto Wardoyo berpendapat, cukup sulit bagi Indonesia dapat berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. 
     
    Tetapi, tegas Broto, kondisi itu bukan berarti tidak bisa direalisasikan.
     
    Peta politik Timur Tengah pasca-Israel menyerang Qatar, menurut Broto, tidak banyak berubah karena ketergantungan negara-negara di Timur Tengah terhadap Amerika masih tetap besar. 
     
    Menurut Broto, semua negara Arab yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, pada titik tertentu pasti memiliki ketergantungan terhadap Amerika Serikat. 
     
    “Dengan kondisi tersebut, mungkinkah negara-negara di Timur Tengah dapat satu suara dalam menyikapi konflik-konflik yang terjadi? Kondisinya memang cukup kompleks,” ujar Broto. 
     
    Wakil Direktur Eksekutif Bidang Studi CSIS, Shafiah F. Muhibat mengungkapkan, beragamnya pendapat yang berkembang terkait penyelesaian konflik  di Timur Tengah saat ini menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh untuk bisa berperan aktif dalam ikut mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. 
     
    Menurut Shafiah, negara-negara Arab tersandera dengan kepentingan masing-masing dalam upaya mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. 
     
    Sehingga, Shafiah menilai, ide Indonesia berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian pada konflik di Timur Tengah, tidak realistis. 
     
    Wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat, ada dua fenomena yang makin menguat terkait konflik Israel-Palestina belakangan ini. 
     
    Di satu pihak, ujar Saur, solidaritas kemanusiaan semakin meluas, terbukti dengan ludesnya tiket pada acara amal bagi warga Gaza, Palestina, di Stadion Wembley, London, Inggris. 
     
    Selain itu, tambah dia, pada Forum KTT di PBB terkait Palestina semakin banyak negara menyatakan dukungan kemerdekaan bagi Palestina. 
     
    Namun, Saur berpendapat, dua fenomena di atas belum dapat menyelesaikan konflik Israel-Palestina dalam waktu dekat. 
     
    Karena, tegas Saur, persoalan yang dihadapi terlalu besar dan kemampuan kita terbatas. Sehingga, tambah dia, diperlukan upaya dan waktu yang cukup panjang untuk kita terlibat aktif dalam ikut mengatasi setiap tantangan dalam upaya mengatasi konflik Israel-Palestina. 
     
    “Apakah mungkin kita membuka kedutaan di Palestina. Apakah mungkin untuk menerapkan politik bebas dalam menyikapi konflik Israel-Palestina, kita membangun perwakilan dagang seperti di Taiwan,” ujarnya. 
     
    Menurut Saur, sejumlah opsi tersebut tampak seperti hal yang mudah, tetapi sulit untuk direalisasikan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Prabowo Pidato di Sidang PBB, Dino Pati Djalal: Indonesia is Back! Nasional 24 September 2025

    Prabowo Pidato di Sidang PBB, Dino Pati Djalal: Indonesia is Back! Nasional 24 September 2025

    Prabowo Pidato di Sidang PBB, Dino Pati Djalal: Indonesia is Back!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, mengatakan, kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) membuat Indonesia kembali hadir di forum diplomasi multilateral.
    Dia mengatakan, langkah ini adalah sebuah kebanggaan setelah kurang lebih selama 10 tahun pemimpin tertinggi Indonesia absen dalam forum Sidang Majelis Umum PBB.
    “Pesan penting yang dikirim dari pidato presiden tersebut kepada dunia adalah
    Indonesia is back in multilateralism diplomacy
    ,” kata Dino dalam video yang dia unggah di akun Instagramnya @dinopattidjalal, Rabu (24/9/2025).
    Dino mengatakan, selama rezim Presiden Joko Widodo 10 tahun terakhir, Indonesia selalu absen secara fisik di Majelis Sidang Umum PBB.
    Hal ini menimbulkan kesan Indonesia ogah menggunakan panggung internasional untuk mengubah geopolitik dunia.
    “Dan ini penting karena ada persepsi dunia bahwa dalam 11 tahun terakhir ini, karena Presiden Jokowi Dodo tidak pernah sekalipun menghadiri secara fisik sidang majelis umum di PBB, maka ada kesan bahwa Indonesia memunggungi diplomasi multilateral. Walaupun tentu kenyataannya tidak demikian, tapi persepsi itu ada,” ucap Dino.
    Dia juga turut memberikan pujian kepada Prabowo yang mengirimkan pesan tegas terkait dengan penguatan PBB dalam Sidang Majelis Umum.
    Hal ini membuat Dino, sebagai mantan penulis pidato Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, bangga atas penyampaian Prabowo.
    “Sebagai
    speech writer
    dari mantan presiden SBY, saya merasa bangga dan terharu melihat pidato presiden Prabowo Subianto dalam sidang majelis umum PBB hari ini, 23 September 2025,” ucapnya.
    Sebagai informasi, Prabowo mendapat urutan ke-3 berpidato dalam Sidang Majelis Umum ke-80 PBB di Markas PBB, New York, Amerika Serikat (AS), kemarin.
    Sejumlah isu diangkat Kepala Negara, utamanya soal perdamaian dunia hingga dukungan kemerdekaan Palestina.
    Dalam forum tersebut, Prabowo tampak berapi-api dan penuh semangat saat menyampaikan pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB.
    Terdapat delapan momen Prabowo terpantau sampai menghentakkan tangannya ke meja mimbar yang ada di Markas PBB.
    Ada juga delapan kali tepuk tangan dari para petinggi dan delegasi negara lain yang terdengar saat Prabowo berpidato dalam forum tersebut, termasuk standing ovation di akhir pidato Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terungkap Penyebab Eskalator Mati Saat Trump Tiba di PBB

    Terungkap Penyebab Eskalator Mati Saat Trump Tiba di PBB

    New York –

    Eskalator di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mati mendadak sesaat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menaikinya. PBB pun mengungkap penyebab peristiwa yang dikeluhkan Trump itu.

    Dilansir CNN dan Reuters, Rabu (24/9/2025), Gedung Putih menyerukan penyelidikan segera terkait peristiwa eskalator berhenti mendadak itu. Eskalator itu berhenti ketika Trump dan istrinya, Melania, tiba untuk menghadiri Sidang Umum PBB.

    Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyuarakan mempertanyakan apakah insiden tersebut disengaja atau tidak. Dia meminta peristiwa itu diselidiki.

    “Jika seseorang di PBB dengan sengaja menghentikan eskalator saat Presiden dan Ibu Negara melangkah, mereka harus dipecat dan segera diselidiki,” kata Leavitt di X.

    Leavitt turut membagikan tangkapan layar dari sebuah artikel dari surat kabar Inggris, The Times, yang diterbitkan dua hari sebelumnya. Hal itu menyatakan ‘Untuk menandai kedatangan Trump, para anggota staf PBB bercanda bahwa mereka mungkin akan mematikan eskalator dan lift dan mengatakan kepadanya bahwa mereka kehabisan uang, jadi dia harus berjalan menaiki tangga’.

    Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB, Trump juga mengomentari peristiwa yang dialaminya. Trump menyebut penyambutan terhadap dirinya di PBB buruk.

    “Inilah dua hal yang saya dapatkan dari PBB: eskalator yang buruk dan telepromter yang buruk,” kata Trump.

    Hasil Penyelidikan PBB

    Lalu, siapa yang mematikan eskalator itu ketika Trump baru menaikinya? PBB pun mengungkap hasil penyelidikan mereka.

    Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, mengatakan pihaknya telah mengecek apa yang menyebabkan eskalator itu mati mendadak sesaat setelah Trump dan Melania menaiki eskalator. Sistem pusat eskalator disebut menunjukkan eskalator ‘berhenti setelah mekanisme pengaman bawaan pada anak tangga sisir di puncak eskalator terpicu’.

    Dujarric mengatakan juru kamera Trump saat itu menaiki eskalator dengan cara berjalan mundur sambil merekam kedatangan Trump bersama Melania. Dia menyebut situasi itu diduga membuat sistem pengamanan otomatis tak sengaja aktif.

    “Juru kamera mungkin secara tidak sengaja mengaktifkan fungsi pengaman. Mekanisme pengaman ini dirancang untuk mencegah orang atau benda secara tidak sengaja tersangkut dan tersangkut atau tertarik ke roda gigi,” kata Dujarric dalam sebuah pernyataan.

    Lihat juga Video Mau Nyeberang Tapi Dilarang, Macron Langsung Telepon Trump

    Halaman 2 dari 2

    (haf/haf)

  • Prabowo Kritik Keras PBB: Jangan Diam Hadapi Krisis Kemanusiaan

    Prabowo Kritik Keras PBB: Jangan Diam Hadapi Krisis Kemanusiaan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB ke-80, Selasa (23/9/2025).

    Menurutnya, PBB tidak boleh tinggal diam menghadapi berbagai krisis kemanusiaan yang terus terjadi di dunia.

    “Setiap hari kita menyaksikan penderitaan: perang, genosida, penyakit, hingga kelaparan. Pertanyaannya, apakah PBB hanya akan diam? Apakah kita hanya akan menjadi saksi?” ujar Prabowo dengan nada tegas.

    Dia menyoroti khususnya tragedi kemanusiaan di Gaza Palestina, Ukraina, Sudan, dan Libya yang hingga kini belum menemukan jalan keluar.

    “Jutaan orang yang tak bersalah menjerit meminta tolong. Mereka bertanya: siapa yang akan menyelamatkan mereka?” katanya.

    Prabowo mengingatkan bahwa mandat utama PBB adalah menjaga perdamaian dan keadilan dunia. Karena itu, lembaga ini harus menunjukkan keberanian dalam bertindak.

    “Tanpa PBB yang kuat, tidak ada negara yang benar-benar aman. Kita semua butuh PBB yang tegas, adil, dan efektif,” tegasnya.

    Presiden Ke-8 RI itu juga memperingatkan agar PBB tidak tunduk pada kepentingan negara-negara besar semata.

    “Jangan sampai organisasi ini kehilangan kredibilitasnya hanya karena keberpihakan. Yang kuat tidak selalu benar, dan yang lemah tidak boleh selamanya menderita,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo menawarkan solusi konkret: Indonesia siap mengirim hingga 20.000 pasukan penjaga perdamaian ke wilayah konflik di bawah mandat PBB, termasuk Gaza, Ukraina, Sudan, dan Libya.

    “Komitmen kami bukan sekadar kata-kata, tapi aksi nyata,” tandas Prabowo.

  • Afrika Perjuangkan Kursi Tetap Dewan Keamanan di Sidang Umum PBB

    Afrika Perjuangkan Kursi Tetap Dewan Keamanan di Sidang Umum PBB

    Jakarta –

    Para pemimpin Afrika yang menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) di New York tahun ini datang dengan agenda jelas: memperjuangkan keterwakilan yang lebih besar di organisasi dunia, mendorong perdamaian dan keamanan, serta menggalang sumber daya untuk pembangunan berkelanjutan.

    Tahun ini, UNGA mendapat moto, “Lebih Baik Bersama: 80 Tahun dan Lebih untuk Perdamaian, Pembangunan, dan Hak Asasi Manusia”. Pemimpin Afrika diperkirakan akan menuntut keterwakilan yang mencerminkan meningkatnya relevansi geopolitik Benua Hitam dan mengoreksi marjinalisasi historis yang telah lama terjadi.

    Namun, aspirasi tersebut dibayangi tantangan mendesak dan tuntutan reformasi yang belum terwujud.

    Sidang berlangsung di tengah krisis global dari Gaza hingga Ukraina, dan diwarnai pertanyaan besar soal apakah Amerika Serikat, dengan kebijakan luar negeri Donald Trump, masih siap memegang peran kepemimpinan di dunia.

    Namun konflik di wilayah Sahel dan bagian timur Republik Demokratik Kongo (DRC), misalnya, di mana pemberontak M23 yang didukung Rwanda menguasai wilayah timur, termasuk kota Goma dan Bukavu, kemungkinan tidak akan mendapat perhatian besar di Sidang Umum PBB.

    Tuntutan reformasi menguat

    Tuntutan reformasi terhadap PBB bukan hal baru. Namun tahun ini, pemimpin Afrika kembali menuntut kursi permanen di Dewan Keamanan PBB. Mereka menyebut struktur yang ada saat ini sudah usang dan tidak adil.

    Meski negara Afrika menyumbang besar dalam misi perdamaian PBB dan pembangunan global, representasi di pengambilan keputusan penting tetap minim.

    “Kelima anggota tetap ini pada dasarnya membuat keputusan atas nama lebih dari 85% populasi dunia yang tinggal di negara-negara Selatan Global,” ujar Ramaphosa.

    “Mereka terus menggunakan hak veto untuk melumpuhkan aksi kolektif dan menghalangi respons tepat waktu terhadap krisis, bahkan ketika pelanggaran hukum internasional terjadi secara terang-terangan,” tambahnya.

    Ketimpangan ini, kata Ramaphosa, merusak netralitas dan kredibilitas PBB.

    Jalan terjal kursi tetap

    Namun jalan Afrika menuju kursi tetap di Dewan Keamanan PBB masih panjang dan rumit.

    “Kita tahu bahwa untuk menambah kursi permanen di Dewan Keamanan, perlu ada amandemen Piagam PBB, yang merupakan dokumen dasar pendirian lembaga ini,” kata analis hubungan internasional Michael Kwadwo Nketiah kepada DW. “Amandemen itu memerlukan dukungan dua pertiga dari negara anggota.”

    “Afrika harus bisa meyakinkan semua anggota lain agar menerima ide bahwa Afrika layak mendapatkan kursi tetap di Dewan Keamanan,” ujar Nketiah. “Itu saja sudah menjadi tantangan besar.”

    Bahkan jika Uni Afrika berhasil mendapatkan dukungan dua pertiga dari 193 negara anggota PBB, resolusi tersebut tetap harus diratifikasi oleh lima anggota tetap: Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Cina dan Rusia.

    “Kelima negara ini belum pernah, dan tampaknya tidak akan, bersedia berbagi kekuasaan dengan anggota lain,” tambah Nketiah.

    Desakan pengakuan negara Palestina

    Cyril Ramaphosa menjadi suara paling vokal dari Afrika dalam mengecam kekerasan yang terus berlangsung di Gaza. Dia berulang kali menegaskan bahwa Afrika Selatan tidak akan tinggal diam terhadap perang tersebut.

    Dalam unggahan di platform X pada Senin (22/9), Ramaphosa menulis bahwa Afrika Selatan berkomitmen pada “pembentukan Negara Palestina yang berdampingan secara damai dengan Negara Israel, berdasarkan perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.”

    Pemimpin Afrika lain juga menyampaikan solidaritas terhadap Palestina, dengan membandingkan perjuangan Palestina dan sejarah kolonialisme serta penindasan yang pernah dialami Afrika.

    “Banyak negara Afrika sejak lama sudah mengakui Palestina,” kata Fidel Amakye Owusu, analis keamanan yang fokus pada urusan Afrika dan geopolitik, kepada DW.

    “Apa yang dianggap baru oleh Barat dalam pengakuan Palestina ini, bagi Afrika adalah hal lama,” ujar Owusu. “Kami selalu mengakui Palestina, dan solusi dua negara sudah lama menjadi agenda.”

    Pekan ini, sejumlah negara seperti Prancis, Inggris, Kanada, Portugal, dan Australia menyatakan pengakuan terhadap Negara Palestina.

    Menurut Owusu, Ramaphosa kini mendorong agar Palestina dinaikkan statusnya dari pengamat menjadi anggota penuh PBB – yang menjamin hak suara dan, bila waktunya tiba, membuka jalan untuk duduk di Dewan Keamanan.

    “Tapi itu akan sangat sulit, karena artinya kelima anggota tetap Dewan Keamanan harus menyetujui,” ujarnya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    Lihat juga Video: Panasnya Pertemuan Trump-Ramaphosa Seusai Singgung Genosida di Afrika

    (ita/ita)

  • Terkait relaksasi pajak, Pramono pastikan kondisi perpajakan aman

    Terkait relaksasi pajak, Pramono pastikan kondisi perpajakan aman

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan kondisi perpajakan hingga September 2025 dalam keadaan aman sehingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan relaksasi pajak daerah untuk meringankan beban warga.

    “Tentunya kami sudah berhitung sampai dengan bulan September, perpajakan kita, Alhamdulillah, aman. Sehingga dengan demikian karena aman, saya mendapatkan masukan dari Bu Lusi (Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta) untuk kita berani memberikan insentif yang lebih supaya gairah pasarnya akan lebih dari itu,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

    Selain relaksasi pajak, beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI, termasuk Jakarta International Investment, Trade, Tourism, and Small and Medium Enterprise Expo (JITEX) 2025 dan Jakarta Running Festival juga diyakini mampu menggerakkan roda perekonomian di Jakarta.

    Dengan demikian, Pramono pun berharap roda ekonomi di Jakarta dapat terus berputar, bahkan tumbuh di atas rata-rata nasional.

    Seperti diketahui, Pramono menandatangani kebijakan relaksasi pajak daerah mulai dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, hingga Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Rabu.

    Menurut dia, kebijakan itu merupakan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam mendukung pemungutan pajak yang adil sekaligus melihat perkembangan dunia usaha yang saat ini dinilainya memang memerlukan insentif.

    Kebijakan itu pun diharapkan dapat mendorong gairah pasar, meringankan beban masyarakat, serta membantu dunia usaha tetap berkembang di tengah kondisi ekonomi saat ini.

    “Karena bagaimanapun dalam kondisi ekonomi yang seperti ini, pasar kita berikan insentif atau stimulan supaya mereka lebih bergairah. Dan juga secara khusus terlihat bahwa pemerintah Jakarta memang ingin membuka ruang, terutama bagi anak-anak muda yang ingin memiliki rumah dan sebagainya,“ ungkap Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cak Imin: Prabowo berhasil pidato dengan baik setelah Bung Karno

    Cak Imin: Prabowo berhasil pidato dengan baik setelah Bung Karno

    Belum ada presiden sehebat Bung Karno dan Prabowo di forum PBB yang tertinggi. Isinya clear atau jelas, pesannya sangat efektif, bisa dilaksanakan, dan komitmennya tinggi, bahkan salah satu poinnya, saya baru dengar bahwa beliau ternyata selalu terin

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menilai Presiden Prabowo Subianto telah berhasil berpidato dengan baik dalam Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hal itu merupakan keberhasilan setelah pidato di forum yang sama oleh Presiden Soekarno (Bung Karno).

    “Saya kira presiden yang berhasil pidato dengan baik setelah Bung Karno, hanya Prabowo,” ujar Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu.

    Ia menjelaskan keberhasilan Presiden Prabowo tersebut tampak dari pemilihan kata yang dipakai hingga komitmen kepedulian terhadap sejumlah isu.

    “Belum ada presiden sehebat Bung Karno dan Prabowo di forum PBB yang tertinggi. Isinya clear atau jelas, pesannya sangat efektif, bisa dilaksanakan, dan komitmennya tinggi, bahkan salah satu poinnya, saya baru dengar bahwa beliau ternyata selalu terinspirasi oleh Nelson Mandela (mantan Presiden Afrika Selatan, red.),” katanya.

    Selain itu, dia mengatakan Presiden Prabowo memberi contoh pentingnya negosiasi maupun rekonsiliasi untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina.

    “Sebuah solusi yang sangat luar biasa. Kalau mau Israel diakui Indonesia, akui dulu Palestina,” ujarnya.

    Diketahui, dalam sesi debat Sidang Majelis Umum ke-80 PBB pada 23 September 2025, Presiden Prabowo menyerukan Palestina harus merdeka, dan mengusulkan solusi dua negara.

    “Kita harus memiliki Palestina yang merdeka, tetapi kita juga harus, kita juga harus mengakui, kita juga harus menghormati, dan kita juga harus menjamin keselamatan dan keamanan Israel. Hanya dengan begitu kita bisa memiliki perdamaian sejati, perdamaian yang nyata, tanpa kebencian dan tanpa kecurigaan. Satu-satunya solusi adalah solusi dua negara,” kata Presiden.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cak Imin nilai pidato Prabowo di sidang PBB terbaik setelah Bung Karno

    Cak Imin nilai pidato Prabowo di sidang PBB terbaik setelah Bung Karno

    ANTARA – Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar, memuji pidato Presiden Prabowo Subianto saat sidang ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat. Gus imin Pada Rabu (24/9) menilai, pidato Presiden Prabowo terbaik setelah Presiden Soekarno. (Ryan Rahman/Soni Namura/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 3 Penulis Pidato SBY Terharu dan Bangga Atas Pidato Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB Nasional

    3 Penulis Pidato SBY Terharu dan Bangga Atas Pidato Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB Nasional

    Penulis Pidato SBY Terharu dan Bangga Atas Pidato Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penulis pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dino Patti Djalal, mengaku terharu dan bangga atas pidato yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
    “Saya Dino Patti Djalal di New York City. Sebagai
    speech writer
    dari mantan Presiden SBY, saya merasa bangga dan terharu melihat pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Majelis Umum PBB hari ini 23 September 2025,” kata Dino dalam video yang dia unggah di akun Instagram-nya, @dinopattidjalal, Rabu (24/9/2025).
    Menurut Dino, Prabowo lewat pidatonya telah memberikan pesan penting kepada dunia bahwa Indonesia telah kembali ke ruang politik internasional.
    “Pesan penting yang dikirim dari pidato Presiden tersebut kepada dunia adalah Indonesia
    is back in multilateralism diplomacy
    , Indonesia
    is back in multilateral diplomacy
    ,” tuturnya.
    Menurut eks Wakil Menteri Luar Negeri RI ini, pesan yang diberikan Prabowo sangat penting karena lebih dari 10 tahun Presiden RI tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Majelis Umum PBB.
    Kehadiran Prabowo memberikan pesan bahwa Indonesia telah kembali dalam panggung global untuk memberikan kontribusi nyata.
    “Dan ini penting karena ada persepsi dunia bahwa dalam 11 tahun terakhir ini karena Presiden Joko Widodo tidak pernah sekalipun menghadiri secara fisik Sidang Majelis Umum di PBB maka ada kesan bahwa Indonesia memunggungi diplomasi multilateral. Walaupun tentu kenyataannya tidak demikian, tapi persepsi itu ada,” ucapnya.
    Sebagai informasi, Prabowo mendapat urutan ke-3 berpidato dalam Sidang Majelis Umum ke-80 PBB di Markas PBB, New York, Amerika Serikat (AS), kemarin.
    Sejumlah isu diangkat oleh Kepala Negara, utamanya soal perdamaian dunia hingga dukungan kemerdekaan Palestina.
    Dalam forum tersebut, Prabowo tampak berapi-api dan penuh semangat saat menyampaikan pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB.
    Terdapat delapan momen Prabowo terpantau sampai mengentakkan tangannya ke meja mimbar yang ada di Markas PBB.
    Ada juga delapan kali tepuk tangan dari para petinggi dan delegasi negara lain yang terdengar saat Prabowo berpidato dalam forum tersebut, termasuk
    standing ovation
    di akhir pidato Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pimpinan MPR puji pidato Prabowo respons Trump untuk perdamaian dunia

    Pimpinan MPR puji pidato Prabowo respons Trump untuk perdamaian dunia

    Kita harus bertindak sekarang. Kita harus memperjuangkan tatanan multilateral dimana perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan bukan hak istimewa segelintir, melainkan hak semua

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyampaikan pujian dan apresiasi terhadap pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum Majelis PBB Ke-80 yang merespons langsung poin-poin pidato Presiden Trump, yang dianggap tidak sejalan dengan upaya mewujudkan perdamaian dunia.

    “Ketika Presiden Trump bilang mendahulukan Amerika, maka Presiden Prabowo justru menegaskan bahwa antara bangsa-bangsa dunia harus mendekat, bukan menjauh, bahkan Presiden Prabowo berkomitmen untuk terus menyediakan pasukan perdamaian di berbagai negara konflik, temasuk di Gaza,” kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Eddy menilai strategi diplomasi Presiden Prabowo membuat posisi Indonesia semakin relevan untuk memimpin perdamaian dunia.

    Dalam pidato tersebut Presiden menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan PBB dan menekankan pentingnya membangun dunia yang memosisikan semua pihak bisa mendapatkan keadilan tanpa ada dominasi dari pihak manapun.

    “Dalam posisi ini, Indonesia menempatkan diri sebagai pemimpin dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia,” lanjutnya.

    Menurut Eddy, pidato Presiden Prabowo sejalan dengan amanat konstitusi untuk berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia.

    “Apa yang disampaikan Presiden Prabowo menegaskan amanat konstitusi bahwa Indonesia harus mengambil peran aktif dalam perdamaian dunia. Prabowo juga meneruskan pesan yang secara konsisten disampaikan Bung Karno dalam Konferensi Asia Afrika,” tutur Eddy.

    Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti beberapa hal penting, diantaranya keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan swasembada beras, sekaligus menyampaikan harapan agar dunia bersatu dalam perdamaian.

    “Kita harus bertindak sekarang. Kita harus memperjuangkan tatanan multilateral dimana perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan bukan hak istimewa segelintir, melainkan hak semua,” kata Prabowo.

    “Dengan PBB yang kuat, kita bisa membangun dunia dimana yang lemah tidak menderita karena kelemahannya, tetapi hidup dengan keadilan yang layak mereka terima,” imbuhnya.

    Selain itu, Presiden juga menegaskan kembali posisi Indonesia terhadap solusi dua negara untuk konflik Palestina.

    “Kita harus memiliki Palestina yang merdeka, tetapi kita juga harus mengakui dan menjamin keselamatan serta keamanan Israel. Hanya dengan itu kita bisa mendapatkan perdamaian sejati, perdamaian tanpa kebencian, perdamaian tanpa kecurigaan. Satu-satunya solusi adalah solusi dua negara,” tegas Kepala Negara.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.