partai: PBB

Jakarta –

Hampir tak ada yang bisa diperbuat Qatar ketika Doha dihantam rudal Israel dua pekan silam.

Pada hari itu, 10 jet tempur Israel terbang dari arah Laut Merah, meniti langit tanpa melintasi wilayah udara negara lain. Mereka lalu melepas tembakan yang dalam istilah militer disebut over the horizon atau tembakan di luar cakrawala, alias tak terlihat.

Dalam serangan semacam ini, rudal balistik meluncur hingga ke atmosfer atas Bumi, sebelum menghujam target dengan kecepatan tinggi. Targetnya adalah pertemuan sekelompok petinggi Hamas di pengasingan. Di kota dengan hotel berbintang, gedung kaca, dan diplomasi tinggi. Enam orang tewas. Menurut kabar, bukan orang-orang yang dibidik Israel.

Qatar, negeri kecil berpengaruh besar, mendadak seakan tak punya pelindung dari serangan Israel. Padahal di sana lah berdiri pangkalan militer terbesar Amerika di Timur Tengah. Padahal, Qatar juga diberi gelar sekutu utama non-NATO, setelah membantu evakuasi serdadu AS dari Afganistan 2022 silam.

Namun, status “sekutu” tak cukup kuat mencegah Israel melancarkan serangan pertama terhadap negara Teluk. Pakar mempertanyakan, apakah AS mengetahui serangan ini? Jika ya, mengapa membiarkannya?

Amerika tak lagi bisa diandalkan

“Serangan Israel mengguncang keyakinan negara-negara Teluk terhadap Amerika Serikat dan akan mendorong mereka semakin mendekat satu sama lain,” tulis Kristin Diwan, peneliti senior di Arab Gulf States Institute, Washington.

“Raja-raja minyak ini terlalu mirip satu sama lain… serangan langsung terhadap kedaulatan dan rasa aman mereka adalah sesuatu yang tak bisa ditoleransi,” imbuhnya.

Dalam konteks ini, wacana pembentukan pakta pertahanan bergaya NATO kembali menguat dalam sepekan terakhir.

Pada pertemuan darurat yang digelar Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pekan lalu, para pejabat Mesir mengusulkan pembentukan pasukan tugas bersama ala NATO untuk negara-negara Arab. Dalam pidatonya di forum tersebut, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani juga menyerukan pendekatan kolektif untuk keamanan Timur Tengah.

Enam anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC)—Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab—sepakat mengaktifkan ketentuan dalam perjanjian pertahanan bersama yang diteken tahun 2000, yang menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua, serupa pasal 5 perjanjian NATO.

Setelah KTT darurat itu, para menteri pertahanan Teluk menggelar pertemuan lanjutan di Doha dan sepakat berbagi informasi intelijen, laporan situasi udara, serta mempercepat sistem peringatan dini rudal balistik di kawasan. Latihan militer bersama juga diumumkan.

Pada minggu yang sama, Arab Saudi menandatangani “perjanjian pertahanan timbal balik strategis” dengan adidaya nuklir Pakistan. Kedua negara menyatakan bahwa “setiap agresi terhadap salah satu pihak akan dianggap sebagai agresi terhadap keduanya.”

Menuju “NATO Islam”?

Apakah ini cikal bakal dari terbentuknya “NATO Islam”? Kenyataannya tidak sesederhana itu, kata sejumlah pengamat kepada DW.

“Aliansi ala NATO tak realistis karena akan memaksa negara-negara Teluk terikat dalam konflik yang tak mereka anggap vital. Tak ada pemimpin Teluk yang ingin terseret konflik dengan Israel demi Mesir, misalnya,” ujar Andreas Krieg, dosen senior di School of Security Studies, King’s College London.

Meski begitu, serangan ke Doha telah mengubah kalkulasi keamanan kawasan.

“Keamanan Teluk selama ini berdasar pada logika upeti: membayar pihak lain untuk menjamin perlindungan. Tapi mentalitas ini mulai bergeser setelah serangan ke Doha,” lanjut Krieg. “Meski perubahan itu masih berjalan lambat.”

Alih-alih “NATO Islam”, dunia kemungkinan akan melihat format “6+2”, jelas Cinzia Bianco, pakar Teluk dari European Council on Foreign Relations (ECFR). Format “6+2” mengacu pada enam negara GCC ditambah Turki dan Mesir.

Menurut Bianco, format ini kemungkinan tengah dibahas di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB pekan ini.

“Namun ini bukan tentang pasal semacam Article 5 dalam NATO,” katanya kepada DW. “Komitmen pertahanan antarnegara Teluk tak sekuat antaranggota NATO. Ini lebih ke arah kolektivisasi posisi pertahanan dan keamanan, dan yang paling penting: pesan pencegahan terhadap Israel.”

Dukungan militer dari luar

Format “6+2” dinilai lebih masuk akal ketimbang “NATO Islam”, lanjut Krieg. Turki, menurutnya, adalah “mitra non-Barat paling kredibel bagi negara-negara Teluk, dengan pasukan yang telah ditempatkan di Qatar sejak 2017 dan kapabilitas nyata untuk bertindak cepat saat krisis.”

Mesir, lanjut Krieg, lebih rumit. Negara itu memang punya kekuatan militer besar, tetapi keandalannya masih dipertanyakan oleh sejumlah negara Teluk.

Namun jika format “6+2” benar-benar akan diwujudkan, prosesnya akan berlangsung perlahan dan tertutup, tegas Krieg dan Bianco.

“Perubahan besar akan terjadi di balik layar,” kata Krieg. “Publik mungkin akan melihat komunike, KTT, dan latihan militer gabungan. Tapi kerja penting seperti berbagi data radar, integrasi sistem peringatan dini, atau pemberian hak pangkalan militer akan tetap berlangsung diam-diam.”

Negara-negara Teluk, yang selama ini bergantung pada AS, juga mulai membuka opsi memperluas hubungan pertahanan dengan negara lain.

“Pasti ada aktor lain seperti Rusia dan Cina yang siap menggantikan AS,” ujar Sinem Cengiz, peneliti di Pusat Studi Teluk Universitas Qatar. “Namun kecil kemungkinan ada pihak yang bisa menggantikan AS dalam waktu singkat.”

Negara-negara Teluk memang tak ingin menggantikan AS sepenuhnya, tambah Bianco. Mereka masih sangat bergantung pada teknologi militer AS.

“Setelah serangan ke Doha, Qatar langsung meminta jaminan dari AS bahwa mereka masih menjadi mitra,” ungkapnya.

“Catatan pentingnya, AS sebenarnya tak pernah menentang regionalisasi pertahanan seperti ini,” ujar Bianco. “Washington justru mendukung adanya arsitektur pertahanan rudal balistik tunggal untuk negara-negara Teluk.”

Faktanya, semakin dalam integrasi militer di kawasan, peran AS justru semakin penting, karena sistem pertahanan regional masih bertumpu pada teknologi militer Amerika.

“Tapi makna politiknya telah berubah,” pungkas Krieg. “Washington tak lagi dilihat sebagai penjamin utama keamanan, melainkan mitra yang dukungannya bersifat kondisional dan transaksional. Para pemimpin Teluk kini mulai menyesuaikan diri dengan kenyataan bahwa AS punya kepentingan, bukan sekutu, dan tengah membangun poros keamanan yang dipimpin Teluk sendiri—posisi tengah antara Iran dan Israel.”

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

Editor: Yuniman Farid

(ita/ita)