Xcloud.id

partai: PBB

  • Presiden Lebanon Tegaskan Tak Ingin Perang dengan Israel

    Presiden Lebanon Tegaskan Tak Ingin Perang dengan Israel

    Jakarta –

    Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan kepada delegasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa negaranya tidak menginginkan perang dengan Israel. Hal ini ia katakan beberapa hari setelah perwakilan sipil dari kedua belah pihak mengadakan perundingan pertama mereka dalam beberapa dekade.

    Dilansir AFP, Sabtu (6/12/2025), pimpinan Hizbullah Naim Qassem, yang kelompok militannya menolak untuk melucuti senjata, mendukung upaya diplomasi Lebanon. Tetapi ia menyebut keterlibatan perwakilan sipil dalam perundingan dengan Israel sebagai “kesalahan langkah”.

    Dalam pertemuan Aoun dengan para duta besar Dewan Keamanan PBB, ia mengatakan bahwa Lebanon “tidak menginginkan perang lagi, rakyat Lebanon telah cukup menderita dan tidak akan ada jalan kembali”, menurut pernyataan kepresidenan.

    Aoun meminta para utusan untuk mendukung upaya tentara Lebanon untuk melucuti senjata kelompok-kelompok non-negara. Tentara berharap dapat menyelesaikan tahap pertama dari rencana yang disetujui pemerintah pada akhir tahun.

    “Tentara Lebanon akan memainkan perannya sepenuhnya… Komunitas internasional harus mendukung dan membantunya,” kata Aoun.

    Meskipun gencatan senjata pada November 2024 seharusnya mengakhiri lebih dari setahun permusuhan antara Israel dan Hizbullah yang didukung Iran, Israel terus melancarkan serangan terhadap Lebanon dan juga mempertahankan pasukan di lima wilayah Lebanon selatan yang dianggap strategis.

    (azh/azh)

  • Ups, Irak Keliru Masukkan Hizbullah-Houthi ke Daftar Pembekuan Aset

    Ups, Irak Keliru Masukkan Hizbullah-Houthi ke Daftar Pembekuan Aset

    Baghdad –

    Pemerintah Irak akan menghapus nama kelompok Hizbullah dan Houthi dari daftar pembekuan aset teroris yang dirilisnya. Otoritas Irak menyebut kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Iran itu, telah secara keliru dimasukkan ke dalam daftar yang dipublikasikan sebelumnya, yang memicu kebingungan dan kritikan.

    Buletin resmi Kementerian Kehakiman Irak, bulan lalu, mempublikasikan daftar kelompok dan entitas yang dananya akan diblokir, dengan mencantumkan nama Hizbullah yang bermarkas di Lebanon dan Houthi yang bermarkas di Yaman.

    Langkah itu sebenarnya akan disambut baik oleh Amerika Serikat (AS), dan di sisi lain, akan meningkatkan tekanan terhadap Iran.

    Namun, sebuah surat dari pelaksana tugas (Plt) Wakil Gubernur Bank Sentral Irak, seperti dilansir Reuters, Jumat (5/12/2025), meminta Komite Pembekuan Dana Teroris untuk menghapus klausul yang memuat nama kedua kelompok tersebut.

    Perintah penghapusan itu diungkapkan oleh dua sumber Bank Sentral yang dikutip Reuters dalam laporannya.

    Perdana Menteri (PM) Irak Mohammed Shia al-Sudani mengatakan bahwa pemerintahannya telah menyetujui pembekuan hanya aset-aset entitas dan individu yang terkait kelompok radikal Islamic State (ISIS) dan Al-Qaeda, sebagai tanggapan atas permintaan dari Malaysia.

    Dia juga mengumumkan bahwa dirinya telah memerintahkan penyelidikan segera atas kesalahan tersebut “untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab”.

    Al-Sudani menambahkan bahwa posisi politik dan kemanusiaan Irak terkait “agresi terhadap rakyat kami di Lebanon atau di Palestina” bersifat “prinsip dan tidak boleh dilebih-lebihkan”.

    Kritikan atas kekeliruan itu datang dari seorang anggota parlemen Irak yang mewakili blok yang berafiliasi dengan Kataeb Hizbullah, Hussain Mouanes, yang menyebutnya sebagai tindakan “tidak bertanggung jawab”.

    Dia menuduh pemerintah sebagai “otoritas bawahan yang tidak memiliki martabat untuk mewakili rakyatnya atau membela kedaulatan Irak”.

    Komite Irak, dalam penjelasannya. menyebut daftar yang dipublikasikan tanggal 17 November itu dimaksudkan hanya untuk mencakup individu dan entitas yang terkait dengan ISIS dan Al-Qaeda, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 1373.

    Beberapa kelompok yang tidak terkait ikut dimasukkan, menurut Komite Irak, karena daftar itu dirilis sebelum revisi akhir selesai dilakukan. Komite Irak mengatakan bahwa versi yang telah diperbaiki akan muncul dalam buletin resmi negara.

    Belum ada tanggapan dari Hizbullah maupun Houthi terhadap kekeliruan tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Pemimpin Kelompok Anti-Hamas Tewas dalam Bentrokan di Gaza

    Pemimpin Kelompok Anti-Hamas Tewas dalam Bentrokan di Gaza

    Gaza City –

    Pemimpin milisi bersenjata Palestina, Yasser Abu Shabab, yang dikenal menentang kelompok Hamas, dilaporkan tewas di Jalur Gaza pada Kamis (4/12) waktu setempat. Semasa hidup, sosok Abu Shabab disebut-sebut bekerja sama dengan militer Israel dalam melawan Hamas.

    Kematiannya dinilai menjadi pukulan telak bagi upaya Israel untuk mendukung klan-klan Gaza dalam melawan kelompok Hamas.

    Kelompok Pasukan Populer Gaza, yang dipimpin Abu Shabab, seperti dilansir Reuters dan kantor berita Anadolu Agency, Jumat (5/12/2025), menyebut pemimpin mereka tewas saat memediasi perselisihan keluarga yang diwarnai bentrokan berdarah.

    Abu Shabab yang merupakan pemimpin suku Bedouin yang berbasis di Rafah, yang kini dikuasai Israel, selama ini memimpin kelompok anti-Hamas paling terkemuka dari beberapa kelompok kecil yang muncul di Jalur Gaza selama perang berkecamuk lebih dari dua tahun terakhir.

    Kematiannya dinilai akan menjadi dorongan bagi Hamas, yang telah melabelinya sebagai kolaborator Israel dan memerintahkan para petempurnya untuk membunuh atau menangkapnya.

    Dalam pernyataannya, kelompok Pasukan Populer Gaza menyebut Abu Shabab meninggal dunia akibat luka tembak ketika menengahi pertengkaran keluarga di Gaza. Mereka menepis laporan yang menyebut Hamas berada di balik pembunuhannya, sebagai laporan “menyesatkan”.

    Laporan kematian Abu Shabab sebenarnya pertama kali dilaporkan oleh media-media lokal Israel, termasuk televisi KAN, yang mengutip sejumlah sumber keamanan setempat. Menurut laporan KAN, Abu Shabab tewas dalam bentrokan antarsuku di Jalur Gaza.

    Televisi lokal Israel lainnya, i24, melaporkan bahwa Abu Shabab meninggal dunia akibat luka-luka yang dideritanya saat menjalani perawatan medis di Pusat Medis Soroka, Israel bagian selatan.

    Amit Segal, seorang analis politik Israel untuk Channel 12, menyebut kematian Abu Shabab sebagai “perkembangan buruk bagi Israel” karena “Hamas memandangnya sebagai ancaman strategis terhadap kekuasaannya”.

    Pemerintah Israel sejauh ini menolak untuk berkomentar. Hamas juga belum memberikan tanggapannya.

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, pada Juni lalu, mengakui bahwa Israel telah mempersenjatai klan anti-Hamas, meskipun Israel hanya mengumumkan sedikit rincian lainnya mengenai kebijakan tersebut sejak saat itu.

    Namun kelompok Abu Shabab menyangkal adanya dukungan dari Israel.

    Hamas sebelumnya menuduh kelompok Abu Shabab telah menjarah truk bantuan PBB selama perang Gaza berkecamuk. Tuduhan itu telah dibantah Abu Shabab yang mengklaim kelompoknya justru melindungi dan mengawal truk bantuan kemanusiaan.

    Kelompok Pasukan Populer Gaza, dalam pernyataannya, bersumpah akan melanjutkan jejak Abu Shabab dan “memerangi terorisme” di Gaza.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Kunci Mencapai Target Produksi Migas Nasional di Lapangan Mature

    Kunci Mencapai Target Produksi Migas Nasional di Lapangan Mature

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menetapkan target lifting minyak sebesar 610.000 barel per hari (bph) pada 2026 dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Angka tersebut meningkat dari target lifting minyak pada APBN 2025 yang sebesar 605.000 bph.

    Peningkatan target itu juga didasari optimisme pemerintah, di mana realisasi lifting minyak pada November 2025 diklaim telah mencapai level 610.000 bph.

    Kendati demikian, target peningkatan produksi migas yang telah ditetapkan pemerintah pada dasarnya tidak mudah untuk dicapai, mengingat sebagian besar lapangan existing yang menjadi andalan sudah dalam kondisi mature.

    Di sisi lain, ketergantungan terhadap lapangan mature menjadi salah satu penyebab menurunnya produksi migas nasional selama periode 2014–2024. Secara rata-rata, produksi minyak selama periode tersebut turun sebesar 3,42% per tahun, sementara produksi gas turun sekitar 1,72% per tahun.

    Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute mengatakan, penyempurnaan kebijakan fiskal hulu migas menjadi kunci utama untuk dapat mencapai target produksi migas nasional yang sebagian besar telah berada pada kondisi mature.

    Perbaikan kebijakan fiskal menjadi faktor penentu utama untuk meningkatkan investasi hulu migas nasional. Laporan IHS Markit (S&P Global) pada Juni 2025 mencatat bahwa overall attractiveness iklim investasi hulu migas Indonesia menempati peringkat ke-9 dari 14 negara di Asia Pasifik.

    Dari empat indikator penilaian, yaitu legal and contractual, fiscal systems, oil and gas risk, serta activity and success, Indonesia tercatat memperoleh rating rendah pada aspek fiscal systems (5,11), dan legal and contractual (5,34).

    Sementara itu, dua indikator lainnya yaitu oil and gas risk dan activity and success mendapatkan rating masing-masing sebesar 5,53 dan 6,03.

    Menurut Komaidi, munculnya permasalahan pada aspek fiskal di sektor hulu migas nasional akibat hilangnya elemen fundamental dari regulatory framework pada sektor hulu migas yaitu penerapan prinsip assume and discharge. 

    Sebagai landasan hukum utama dalam kegiatan hulu migas, imbuhnya, Undang-Undang Migas No. 22/2001 tidak lagi menerapkan asas lex specialis (assume and discharge).

    “Melalui Pasal 31, UU Migas No.22/2001 menyebutkan bahwa perlakuan perpajakan di sektor hulu migas disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku,” kata Komaidi dalam sebuah diskusi, Kamis (4/12/2025).

    Dengan kondisi saat ini, ReforMiner menilai perlu adanya penyempurnaan regulasi, khususnya pada aspek fiskal, agar kembali selaras dengan konsep kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC) dan dilakukan secara menyeluruh, baik pada level praktis maupun pada aspek-aspek fundamental.

    Pada tataran praktikal, perbaikan dapat dilakukan melalui penyempurnaan kebijakan fiskal pada skema PSC Cost Recovery, yang mencakup pengembalian prinsip assume and discharge untuk menjamin kepastian atas pajak tidak langsung; revisi PP 79/2010 jo. PP 27/2017 dengan menyederhanakan proses pengajuan insentif perpajakan tanpa persyaratan keekonomian yang berlapis; serta penegasan ketentuan fiskal terkait PBB, PPN, dan PPNBM melalui regulasi yang lebih konsisten dan otomatis. Penyusunan pedoman insentif berbasis parameter objektif (marginal field, frontier, mature field) juga diperlukan.

    Sejalan dengan itu, penyempurnaan kebijakan fiskal pada skema PSC Gross Split juga diperlukan di antaranya melalui revisi PP 53/2017 dengan memperluas pembebasan pajak tidak langsung hingga tahap eksploitasi; pemberlakuan mekanisme pembebasan otomatis, khususnya untuk PPN/PPNBM; penyediaan fasilitas perpajakan tanpa persyaratan surat keterangan fasilitas perpajakan (SKFP); serta pengurangan PBB 100% untuk seluruh tahapan operasi secara otomatis.

    Komaidi menegaskan, perlu dilakukan penyempurnaan mekanisme transisi fiskal terkait dengan perubahan skema kontrak dan pengelolaan Tax Loss Carry Forward (TLCF), dengan memastikan kompensasi kerugian tetap berlaku dalam skema baru; pemberlakuan surut; penyediaan formula transisi untuk mencegah lonjakan beban pajak dan menghindari peningkatan Direct Tax Loss (DTL); serta penegasan bahwa biaya komitmen pasti (K3P) dapat diakui kembali sebagai biaya operasi dalam skema Cost Recovery.

    “Dalam tataran fundamental, penyelesaian segera atas proses revisi undang-undang migas yang ada menjadi kebutuhan mendesak. Dua prinsip utama yaitu assume and discharge dan lex specialis, perlu ditegaskan kembali sebagai landasan fiskal dalam pengusahaan PSC,” tuturnya.

    Prinsip assume and discharge (A/D) menetapkan bahwa kontraktor hanya menanggung pajak langsung, sementara pajak tidak langsung dibebaskan dan ditanggung oleh pemerintah.

    Dengan demikian, porsi bagi hasil antara negara dan kontraktor merupakan penerimaan bersih karena seluruh komponen pajak telah diperhitungkan melalui mekanisme ini.

    Reformasi migas untuk menjaga stabilitas..

  • 200 Selebritas Dunia Serukan Bebaskan Marwan Barghouti yang Terancam Tewas Dipenjara Israel

    200 Selebritas Dunia Serukan Bebaskan Marwan Barghouti yang Terancam Tewas Dipenjara Israel

    JAKARTA – Gelombang seruan untuk membebaskan pemimpin Palestina, Marwan Barghouti, yang dipenjara di Israel sejak 2002, semakin gencar.

    Seruan tersebut merupakan bagaian dari kampanye internasional yang diikuti lebih dari 200 selebritas dunia. Mulai dari aktor Hollywood, Javier Bardem, hingga novelis Kanada, Margaret Atwood, memberikan dukungan tersebut.

    Mereka yang mendukung seruan ini menerbitkan surat terbuka pada Rabu waktu setempat yang mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pemerintah sejumlah negara untuk mengambil tindakan atas upaya Israel menahan lebih dari 23 tahun Barghouti.

    “Kami menyampaikan keprihatinan mendalam kami atas pemenjaraan Marwan Barghouti yang terus berlanjut, perlakuan buruk yang kejam, dan penolakan hak-hak hukumnya selama di penjara,” demikian bunyi surat terbuka tersebut, Kamis 4 Desember, dikutip dari Al Jazeera.

    Barghouti, seorang pemimpin senior kelompok Fatah yang dianggap banyak orang sebagai Nelson Mandela-nya Palestina, menjalani lima hukuman seumur hidup di penjara-penjara Israel atas tuduhan terkait serangan-serangan selama Intifada kedua, yang berlangsung dari tahun 2000 hingga 2005.

    Awal tahun ini, pria berusia 66 tahun tersebut, dihujat langsung di dalam selnya di Penjara Ganot, Israel, oleh Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir.

    Barghouti juga telah berulang kali menjadi sasaran serangan brutal selama di penjara, sehingga mengalami luka fisik.

    Dalam rekaman video yang disiarkan stasiun TV Israel, Channel 12 pada Agustus 2025, terlihat Ben-Gvir mengintimidasi langsung Barghouti.

    “Kau tidak akan menang,” kata Ben-Gvir di dalam sel Barghouti.

    Rekaman itu memperlihatkan penampakan pertama Barghouti setelah bertahun-tahun ditahan. Kerabatnya terkejut dengan penampilan Barghouti, yang diduga kuat akibat “kelelahan dan kelaparan”.

    Pada Oktober 2025, putra Barghouti mengatakan bahwa ayahnya telah dipukuli habis-habisan oleh petugas Israel saat pemindahan penjara pada September 2025. Barghouti disebutkan patah pada empat tulang rusuk dan cedera kepala.

    Karena khawatir Barghouti akan meninggal dalam tahanan, keluarganya meluncurkan kampanye “Bebaskan Marwan”, dengan berbagai acara yang diselenggarakan di berbagai negara, termasuk Inggris dan Prancis.

    Kampanye internasional itu kemudian disambut oleh lebih dari 200 selebritas dunia yang menganggap hak asasi manusia harus ditegakkan.

    Barghouti dianggap sebagai tokoh kunci potensial dalam pembentukan negara Palestina karena kemampuannya menyatukan berbagai faksi politik. Ia dipandang oleh banyak orang sebagai harapan terakhir bagi Palestina yang merdeka.

  • Puan Tegaskan Komitmen RI Perkuat Kerja Sama Strategis dengan China Nasional 4 Desember 2025

    Puan Tegaskan Komitmen RI Perkuat Kerja Sama Strategis dengan China Nasional 4 Desember 2025

    Puan Tegaskan Komitmen RI Perkuat Kerja Sama Strategis dengan China
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerja sama strategis dengan China.
    “Kunjungan Yang Mulia adalah cermin komitmen China untuk terus mengembangkan
    kerja sama strategis
    dengan Indonesia. Yakinlah bahwa kami di
    DPR RI
    juga memiliki komitmen yang sama,” ujarnya dilansir dari laman
    dpr.go.id
    , Rabu (3/12/2025).
    Pernyataan tersebut disampaikan Puan dalam pertemuan bilateral bersama Ketua Komite Nasional Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok (CPPCC)
    Wang Huning
    di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
    Dalam pertemuan itu, Puan menyatakan kesiapan Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dengan China, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam upaya perdamaian internasional dan memelihara stabilitas keamanan global.
    Pasalnya, sejumlah
    isu global
    menuntut kerja sama lebih erat antara kedua negara, mulai dari krisis iklim yang saat ini melanda Indonesia dan kawasan Asia hingga berbagai konflik geopolitik di Timur Tengah.
    Memasuki usia 75 tahun hubungan diplomatik RI–China, Puan menekankan bahwa momentum ini menjadi landasan penting untuk memperdalam kerja sama di berbagai sektor strategis.
    Ia menyoroti rangkaian pertemuan tingkat tinggi, termasuk kunjungan Presiden Prabowo ke Beijing serta sejumlah perjanjian yang telah disepakati saat Perdana Menteri Li Qiang berkunjung ke Jakarta pada Mei 2025.
    Untuk mendukung peningkatan kerja sama kedua negara, DPR RI baru saja membentuk kembali Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia–China periode 2024–2029.
    GKSB tersebut akan menjadi wadah dialog lintas sektor untuk mendukung konsistensi kebijakan dan memastikan implementasi kerja sama kedua negara berjalan efektif.
    Menurut Puan, hubungan erat
    RI-China
    juga tercermin dalam keterlibatan aktif di berbagai forum multilateral, seperti ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) serta Brazil, Russia, India, China, and South Africa (BRICS).
    Indonesia-China disebut memiliki visi yang sama terkait penguatan multilateralisme yang efektif, untuk mengatasi berbagai masalah global, seperti krisis iklim dan ketimpangan ekonomi.
    “Dalam dunia yang semakin terpolarisasi, forum-forum internasional seperti ASEAN dan BRICS memiliki peran penting memperkuat sistem internasional yang berbasis pada keadilan serta kesetaraan,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
    Pada sektor ekonomi, Puan mengapresiasi konsistensi China sebagai salah satu mitra dagang terbesar bagi Indonesia. Hal itu tercermin dari nilai perdagangan Indonesia-China pada 2024 yang mencapai 147,8 miliar dollar Amerika Serikat (AS). 
    Selain itu, realisasi investasi China di Indonesia pada 2024 juga berhasil menembus 8,2 miliar dollar AS. Capaian ini menjadikan China sebagai investor asing terbesar ketiga bagi Indonesia.
    Puan menilai, sejumlah kerja sama RI-China yang telah disepakati, seperti penggunaan mata uang lokal dalam transaksi serta pengembangan ekonomi dan industri, akan semakin memperkuat ketahanan dan daya saing ekonomi kedua negara.
    “Saya berharap Indonesia dan China dapat terus membangun dan mengembangkan kerja sama yang konstruktif untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan kedua negara, sekaligus turut berkontribusi untuk kemajuan ekonomi negara-negara berkembang,” ucapnya.
    Lebih lanjut, Puan menyebutkan bahwa peluang kerja sama RI-China juga terbuka lebar pada sektor infrastruktur, transisi energi, manufaktur, dan digitalisasi. 
    “Kami percaya, dengan kolaborasi dan alih teknologi, kita dapat menciptakan nilai tambah tinggi di sektor-sektor strategis tersebut,” katanya.
    Tak hanya itu, Puan juga menyoroti pentingnya memperkuat hubungan antarmasyarakat melalui beasiswa, pertukaran pelajar, serta pengembangan pusat studi budaya.
    “Yang Mulia, saya memandang bahwa kerja sama antarmasyarakat adalah fondasi dari suksesnya kemitraan Indonesia dan China. Saya ingin lebih banyak lagi beasiswa, pertukaran pelajar, mahasiswa, dan peneliti antara kedua negara,” ujarnya.
    Pada sektor pariwisata, Puan menilai potensi kedua negara sangat besar dan saling melengkapi. Melalui peningkatan arus wisatawan Indonesia-China, ia percaya hal ini akan memperkuat persahabatan kedua negara
    Di akhir pertemuan, Puan menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wang Huning dan berharap hubungan kedua negara akan terus tumbuh semakin kuat.
    “Yang Mulia, saya sangat berterima kasih atas diskusi yang produktif ini. Saya harap persahabatan Indonesia dan China akan selalu terjaga dan semakin erat di masa depan,” tutup Puan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bapenda Blitar Hapus Denda Pajak 31 Tahun Terakhir, Cuma Sampai 30 Desember 2025

    Bapenda Blitar Hapus Denda Pajak 31 Tahun Terakhir, Cuma Sampai 30 Desember 2025

    Blitar (beritajatim.com) – Kabar gembira bagi wajib pajak di Kabupaten Blitar. Menjelang tutup tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) meluncurkan kebijakan strategis berupa penghapusan sanksi administratif untuk tunggakan pajak daerah.

    Kebijakan ini tidak tanggung-tanggung, menyasar piutang pajak yang tertunggak selama tiga dekade terakhir, yakni mulai tahun 1994 hingga 2025. Wajib pajak di Kabupaten Blitar pun kini tidak perlu bingung untuk membayar denda pajak tertunggak.

    Kepala Bapenda Kabupaten Blitar, Asmaningayu Dewi Lintangsari, menegaskan kebijakan ini tertuang resmi dalam Surat Keputusan Kepala Bapenda Nomor B/180.06/151/409.5.2/KPTS/2025 tertanggal 3 Desember 2025. Langkah ini diambil sebagai upaya percepatan target penerimaan pajak sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat.

    Poin paling krusial dari kebijakan ini adalah durasinya yang sangat singkat. Pemutihan denda ini hanya berlaku mulai 4 Desember 2025 hingga 30 Desember 2025.

    “Kami mengharapkan wajib pajak Kabupaten Blitar benar-benar memanfaatkan momentum emas ini. Jangan sampai terlewat, karena jika dibayarkan setelah tanggal 30 Desember, denda akan berlaku kembali normal,” tegas Asmaningayu, Rabu (3/12/2025).

    Ia mengingatkan, denda keterlambatan yang berlaku normal cukup memberatkan, yakni sebesar 1 persen per bulan. Oleh karena itu, periode pembebasan ini adalah waktu yang tepat untuk melunasi kewajiban tanpa beban tambahan.

    Bapenda merinci sejumlah sektor pajak daerah yang masuk dalam program pembebasan sanksi administratif ini, meliputi:

    Pajak Properti dan Tanah:
    Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
    Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
    Pajak Usaha & Lingkungan:
    Pajak Reklame
    Pajak Air Tanah
    Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
    Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT):
    Makanan dan Minuman (Restoran)
    Jasa Perhotelan
    Jasa Parkir
    Jasa Kesenian dan Hiburan

    Asmaningayu menambahkan, selain mengejar target pendapatan daerah, kebijakan ini dirancang sebagai bentuk empati pemerintah terhadap pemulihan ekonomi masyarakat.

    “Penghapusan denda ini secara tidak langsung meringankan beban ekonomi warga. Kami ingin membangun kesadaran bahwa menjadi wajib pajak yang tertib adalah kontribusi nyata untuk Kabupaten Blitar yang lebih berdaya dan berjaya,” pungkasnya.

    Bagi warga Kabupaten Blitar yang masih memiliki tunggakan pajak lawas, hitung mundur telah dimulai. Segera lunasi sebelum pergantian tahun atau denda akan kembali mencekik. [owi/beq]

  • Israel Segera Izinkan Warga Gaza Pergi ke Mesir

    Israel Segera Izinkan Warga Gaza Pergi ke Mesir

    Gaza City –

    Pemerintah Israel mengumumkan akan membuka perlintasan perbatasan Rafah, yang menghubungkan wilayah Jalur Gaza dengan Mesir. Pembukaan perlintasan perbatasan ini memungkinkan penduduk Gaza untuk keluar dari daerah kantong Palestina tersebut ke Mesir “dalam beberapa hari mendatang”.

    Pengumuman itu, seperti dilansir AFP, Rabu (3/12/2025), disampaikan oleh COGAT, yang merupakan badan Kementerian Pertahanan Israel yang mengawasi urusan sipil di wilayah Palestina.

    “Sesuai dengan kesepakatan gencatan senjata… Perlintasan perbatasan Rafah akan dibuka dalam beberapa hari mendatang secara eksklusif untuk keluarnya penduduk dari Jalur Gaza ke Mesir,” kata COGAT dalam pernyataannya pada Rabu (3/12) waktu setempat.

    COGAT menambahkan bahwa perlintasan perbatasan Rafah akan beroperasi di bawah pengawasan Misi Bantuan Perbatasan Uni Eropa, yang “mirip dengan mekanisme yang beroperasi pada Januari 2025”, ketika perbatasan dibuka singkat selama gencatan senjata enam minggu.

    Dua sumber diplomatik Eropa mengatakan kepada AFP bahwa mereka pada awalnya telah mempersiapkan pembukaan perlintasan perbatasan untuk pejalan kaki pada 14 Oktober setelah pengumuman serupa, namun mengalami penundaan.

    Pembukaan kembali perlintasan perbatasan Rafah merupakan bagian dari rencana perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk Jalur Gaza. Hal ini juga sejak lama diserukan oleh badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok kemanusiaan lainnya.

    Militer Israel mengambil alih kendali sisi Palestina di perlintasan perbatasan Rafah pada Mei 2024, dengan klaim bahwa perlintasan itu “digunakan untuk tujuan teroris”, dengan kecurigaan perdagangan senjata.

    Perlintasan perbatasan itu sempat dibuka kembali selama gencatan senjata pada 19 Januari lalu, yang awalnya mengizinkan orang-orang untuk meninggalkan Jalur Gaza, sebelum akhirnya mengizinkan truk untuk keluar.

    Perlintasan perbatasan Rafah merupakan titik masuk krusial bagi para pekerja kemanusiaan dan truk-truk pengangkut bantuan, makanan, dan bahan bakar, yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari di wilayah yang kekurangan listrik.

    Untuk waktu yang lama, perlintasan perbatasan itu menjadi titik keluar utama bagi warga Palestina dari Jalur Gaza yang diizinkan meninggalkan wilayah tersebut, yang telah diblokade Israel sejak tahun 2007.

    Tonton juga video “Israel Lancarkan Serangan Udara ke Gaza, 10 Orang Tewas”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • PBB proyeksi pertumbuhan global melambat hingga 2,6 persen pada 2025

    PBB proyeksi pertumbuhan global melambat hingga 2,6 persen pada 2025

    Jenewa (ANTARA) – Pertumbuhan global diperkirakan akan melambat menjadi 2,6 persen pada 2025, turun dari 2,9 persen pada 2024, akibat tekanan yang semakin besar dari volatilitas keuangan serta ketidakpastian geopolitik yang dihadapi oleh perdagangan dan investasi global, demikian disampaikan oleh Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) dalam laporan yang dirilis pada Selasa (2/12).

    Laporan Perdagangan dan Pembangunan UNCTAD 2025 menunjukkan bahwa pergeseran di pasar keuangan mempengaruhi perdagangan global hampir sama kuatnya dengan aktivitas ekonomi riil, yang mempengaruhi prospek pembangunan di seluruh dunia, ungkap badan perdagangan PBB tersebut.

    Laporan itu menyebutkan bahwa meskipun ada potensi keuntungan dari teknologi baru seperti kecerdasan buatan, pertumbuhan global diperkirakan tetap moderat pada 2026, sebesar 2,6 persen.

    UNCTAD menyatakan bahwa proyeksinya didasarkan pada agregat pertumbuhan global menggunakan bobot kurs pasar (market exchange rate/MER) daripada bobot paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) yang digunakan oleh OECD, dengan yang terakhir menghasilkan perkiraan pertumbuhan global yang lebih tinggi. Pada hari yang sama, OECD memprediksi bahwa pertumbuhan PDB global akan melambat dari 3,2 persen pada 2025 menjadi 2,9 persen pada 2026.

    Sekretaris Jenderal UNCTAD Rebeca Grynspan mengatakan bahwa temuan tersebut menunjukkan bagaimana kondisi keuangan semakin menentukan arah perdagangan global.

    “Perdagangan bukan hanya rantai pasokan. Ini juga merupakan rantai kredit, sistem pembayaran, pasar mata uang, dan aliran modal,” katanya.

    Laporan itu juga menyebutkan bahwa perekonomian berkembang diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,3 persen, jauh lebih cepat dibandingkan dengan perekonomian maju.

    Namun, faktor-faktor seperti biaya pendanaan yang lebih tinggi, paparan yang lebih besar terhadap pergeseran mendadak dalam aliran modal, dan risiko keuangan terkait iklim yang meningkat, kian membatasi ruang fiskal dan investasi yang dibutuhkan oleh perekonomian berkembang untuk mempertahankan pertumbuhan.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Majelis Umum PBB Serukan Akhiri Pendudukan Palestina!

    Majelis Umum PBB Serukan Akhiri Pendudukan Palestina!

    New York –

    Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi resolusi yang membahas soal “penyelesaian damai masalah Palestina” pada Selasa (3/12) waktu setempat. Mayoritas negara anggota PBB menyetujui resolusi yang menyerukan diakhirinya pendudukan Israel atas Palestina.

    Draf resolusi itu, seperti dilansir Anadolu Agency, Rabu (3/12/2025), disusun oleh Djibouti, Yordania, Mauritania, Qatar, Senegal, dan Palestina.

    Resolusi itu disetujui setelah mendapatkan 151 suara dukungan, dengan hanya 11 suara menentang dan 11 suara lainnya memilih abstain.

    Resolusi ini menegaskan kembali tanggung jawab PBB atas masalah Palestina, juga menyerukan diakhirinya pendudukan sejak tahun 1967 silam, dan menegakkan solusi dua negara.

    Isi resolusi ini juga menuntut Israel untuk menghentikan aktivitas pembangunan permukiman di Tepi Barat dan mematuhi hukum internasional.

    Mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Jerman, Annalena Baerbock, yang menjabat sebagai Presiden Majelis Umum PBB saat ini, menyerukan tindakan yang lebih besar untuk menegakkan hak-hak rakyat Palestina dan solusi dua negara dengan Israel.

    “Selama 78 tahun, rakyat Palestina telah kehilangan hak-hak asasi mereka yang tak terelakkan — khususnya, hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Sekarang, sudah saatnya kita mengambil tindakan tegas untuk mengakhiri kebuntuan yang telah berlangsung puluhan tahun ini,” ucapnya saat berbicara dalam rapat pleno Majelis Umum PBB pada Selasa (2/12), ketika negara-negara anggota PBB membahas resolusi tersebut.

    Resolusi yang diadopsi Majelis Umum PBB ini juga mendesak dimulainya kembali negosiasi dan menyerukan negara-negara untuk tidak mengakui perubahan perbatasan, sembari meningkatkan bantuan kepada Palestina di tengah krisis kemanusiaan yang parah.

    “Semua yang telah terjadi dalam dua tahun terakhir telah menggarisbawahi apa yang telah kita ketahui selama beberapa dekade. Konflik Israel-Palestina tidak dapat diselesaikan melalui pendudukan ilegal, aneksasi de-jure atau de-facto, pemindahan paksa, teror berulang, atau perang permanen,” kata Baerbock.

    “Rakyat Israel dan Palestina hanya akan hidup dalam perdamaian, keamanan, dan martabat yang langgeng ketika mereka hidup berdampingan di dua negara berdaulat dan merdeka, dengan perbatasan yang diakui bersama dan integrasi regional yang utuh,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)