Xcloud.id

partai: PBB

  • Menerka Dampak ke Israel Usai Banyak Delegasi WO Kala Netanyahu Pidato di PBB

    Menerka Dampak ke Israel Usai Banyak Delegasi WO Kala Netanyahu Pidato di PBB

    Jakarta –

    Delegasi berbagai negara ramai-ramai walk out (WO) atau keluar ruangan saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hendak berpidato di Sidang Umum PBB. Lantas apa sebetulnya dampak WO itu terhadap Israel?

    Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menyampaikan ada dampak yang dirasakan Israel dan Amerika Serikat (AS) dari gerakan WO tersebut. Menurutnya, langkah itu akan memberi tekanan moral.

    “Walk out ini tentunya merupakan tekanan moral, tidak hanya ke Israel, tapi juga AS bahwa dunia tidak bisa melihat dan mentolerir kekejaman Israel di Gaza,” kata Hikmahanto saat dihubungi, Sabtu (27/9/2025).

    Hikmahanto kemudian menjelaskan alasan WO itu bisa terjadi. Menurutnya, langkah WO merupakan bentuk sikap tidak setuju dunia atas apa yang terjadi di Gaza.

    “Ini menunjukkan sikap dunia yang tidak setuju dengan tindakan Israel melakukan serangan-serangan ke Gaza dengan alasan hak untuk membela diri karena serangan mendadak dari Hamas 7 Oktober 2023,” ucap Hikmahanto.

    Selain itu, ia menyebut langkah WO itu juga bentuk protes atas genosida yang dilakukan Israel. Hikmahanto menyebut Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan tindakan Israel sebagai human catastrophe.

    “Dunia melihat serangan Israel yang menelan puluhan ribu rakyat sipil sebagai kekejaman bahkan ada yang menyampaikan mengarah ke genosida atau ethnic cleansing dan Presiden Prabowo menyampaikan sebagai human catastrophe,” ujar dia.

    Atas alasan-alasan itu lah, kata dia, delegasi dari berbagai negara keluar dari ruangan ketika Netanyahu hendak berpidato. “Sehingga hanya AS dan beberapa gelintir yang hadir dan menerima penjelasan apa yang dilakukan Israel sebagai serangan untuk membela diri Israel dari serangan Hamas dan belum dibebaskannya sandera,” imbuhnya.

    Seperti diketahui, ada hal tak biasa saat Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu hadir di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Para delegasi ramai-ramai meninggalkan lokasi atau walk out bahkan sebelum Netanyahu menyampaikan pidato.

    Sidang Umum PBB ke-80 hari ke-4 berlangsung di Markas PBB, New York, Amerika Serikat (AS) dan disiarkan langsung di YouTube United Nations, pada Jumat (26/8). Pimpinan sidang mulanya mempersilakan Netanyahu naik ke atas podium.

    Begitu Netanyahu naik ke podium, delegasi dari berbagai negara ramai-ramai keluar ruangan. Terdengar juga teriakan, namun ada juga yang memberikan tepuk tangan.

    Halaman 2 dari 2

    (maa/idh)

  • CEPA Indonesia–Kanada Resmi Ditandatangani, Prabowo Sebut Langkah Strategis Perkuat Ekonomi

    CEPA Indonesia–Kanada Resmi Ditandatangani, Prabowo Sebut Langkah Strategis Perkuat Ekonomi

    JAKARTA – Tercapainya penandatanganan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dan Kanada dinilai Presiden RI Prabowo Subianto merupakan sebuah terobosan besar dalam hubungan ekonomi kedua negara.

    “Di Kanada kami juga dapat suatu terobosan, kita berhasil tanda-tangan CEPA ya Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi free trade antara Kanada dan Indonesia ini terobosan juga. Kita sudah dengan Eropa 10 tahun, dengan Kanada juga berapa tahun terobos,” kata Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, dilansir dari ANTARA, Sabtu, 27 September.

    Presiden menegaskan kesepakatan tersebut akan memperkuat kerja sama dagang, membuka akses pasar baru, dan menurunkan hambatan tarif bagi produk unggulan Indonesia. CEPA dengan Kanada melengkapi capaian serupa dengan Uni Eropa yang telah diperjuangkan sejak satu dekade lalu.

    Penandatanganan dan Pengumuman Bersama tentang Kesepakatan Substansial CEPA antara Indonesia dan Eropa dilaksanakan di Bali, Selasa (23/9) lalu antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa Maroš Šefčovič.

    Prabowo menilai rangkaian kunjungan ke PBB, Kanada, dan Belanda membawa hasil yang konkret baik di bidang diplomasi maupun kerja sama ekonomi.

    “Saya kira alhamdulillah kunjungan saya membawa manfaat,” ujarnya.

    Selain kerja sama ekonomi, Presiden juga menyebut kunjungannya ke Belanda menghasilkan komitmen pengembalian 30 ribu artefak bersejarah milik Indonesia serta kerja sama edukasi keuangan masyarakat oleh Ratu Máxima pada kunjungannya ke Jakarta mendatang.

    Diketahui, Presiden Prabowo tiba di tanah air usai merampungkan lawatan ke empat negara mitra strategis, yakni Jepang, Amerika Serikat, Kanada, dan Belanda.

    Tampak menyambut kedatangan Presiden di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, antara lain Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Kepala BIN Muhammad Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo.

  • Pilu 50 Warga Gaza Tewas Diserang Israel Kala Pidato Netanyahu Mengudara

    Pilu 50 Warga Gaza Tewas Diserang Israel Kala Pidato Netanyahu Mengudara

    Jakarta –

    Serangan militer Israel di Gaza, Palestina, tidak kunjung berhenti. Kala Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pidato di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), puluhan warga Gaza tewas akibat serangan Israel.

    Dirangkum detikcom, Minggu (28/9/2025), Badan pertahanan sipil Jalur Gaza melaporkan sedikitnya 50 orang tewas akibat serangan militer Israel di berbagai wilayah kantong Palestina tersebut sepanjang Jumat (26/9). Hari itu Benjamin Netanyahu berpidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Netanyahu, dalam pidatonya di New York, Amerika Serikat (AS), bertekad untuk “menyelesaikan pekerjaan” melawan kelompok Hamas.

    Militer Israel terus melancarkan serangan terhadap Hamas di Kota Gaza, kota terbesar di Jalur Gaza, di mana ratusan ribu orang terpaksa mengungsi dalam beberapa pekan terakhir.

    50 Orang Tewas di Gaza saat Netanyahu Pidato di PBB

    Badan pertahanan sipil Gaza, pasukan penyelamat yang beroperasi di bawah otoritas Hamas, seperti dilansir AFP, Sabtu (27/9), melaporkan sedikitnya 50 orang tewas di berbagai wilayah Jalur Gaza sejak Jumat (26/9) pagi.

    Sekitar 30 korban tewas di antaranya, menurut badan pertahanan sipil Gaza, tewas akibat serangan di area Kota Gaza.

    Militer Israel, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa Angkatan Udara mereka selama sehari terakhir telah “menyerang lebih dari 140 target di seluruh Jalur Gaza, termasuk para teroris, terowongan dan infrastruktur militer”.

    Rekaman video AFP dari kamp pengungsi Al-Shati di dekat Kota Gaza menunjukkan kerusakan parah pada bangunan-bangunan setempat usai serangan udara menghantam area tersebut.

    Pidato 40 Menit Netanyahu di PBB

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pidato hingga 40 menit di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Saat menutup pidatonya, Netanyahu menyinggung serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023.

    Sidang Umum PBB berlangsung di Markas PBB, New York, Amerika Serikat (AS) dan disiarkan di YouTube United Nations, Jumat (26/9). Netanyahu pidato hingga 40 menit 7 detik, melewati batas durasi yang ditentukan 15 menit.

    Pidato Netanyahu hingga 40 menit ini juga disorot oleh media internasional Aljazeera. Aljazera melaporkan bahwa Netanyahu mengakhiri pidatonya yang berdurasi sekitar 45 menit di PBB, disambut tepuk tangan meriah dan ejekan saat meninggalkan podium.

    Netanyahu sebelum menutup pidatonya menyatakan bahwa Israel ingin menjadi mercusuar kemajuan. Dia juga menyinggung serangan 7 Oktober 2023 lalu.

    “Pada 7 Oktober, musuh-musuh Israel mencoba memadamkan cahaya itu. Tekad dan kekuatan Israel bersinar lebih terang dari sebelumnya, dengan pertolongan Tuhan, kekuatan dan tekad itu akan membawa kita menuju kemenangan yang cepat, menuju masa depan yang gemilang, penuh kemakmuran dan perdamaian,” ujar Netanyahu seperti dilansir Aljazeera.

    Tolak Akui Palestina

    Dalam pidatonya ini, Netanyahu mengecam pengakuan negara Palestina. Dia mengatakan langkah itu akan memicu lebih banyak serangan.

    “Anda tidak melakukan sesuatu yang benar. Anda melakukan sesuatu yang salah, kesalahan yang sangat fatal,” kata Netanyahu.

    Dia menyebut pengakuan negara Palestina itu akan memicu serangan lebih lanjut terhadap orang Yahudi. Dia mengklaim bahwa status negara Palestina akan menguntungkan kelompok-kelompok seperti Hamas.

    Netanyahu juga membandingkan serangan 7 Oktober 2023 di Israel dengan 11 September 2001 di AS. Perbandingan ini menjadi pembicaraan yang sering digunakan oleh para pendukung perang Israel di Gaza yang berbasis di AS.

    “Memberi Palestina sebuah negara satu mil dari Yerusalem setelah 7 Oktober seperti memberi al-Qaeda sebuah negara satu mil dari Kota New York setelah 11 September,” kata Netanyahu.

    Anggota delegasi AS yang hadir, yang selama ini merupakan pembela setia Israel di organisasi internasional dan pendukung militer utama, terlihat bertepuk tangan.

    “Ini benar-benar gila. Ini gila, dan kami tidak akan melakukannya,” kata Netanyahu.

    Halaman 2 dari 3

    (ygs/ygs)

  • Pidato di PBB, Menlu Rusia Tolak Keras Rencana Israel Caplok Tepi Barat

    Pidato di PBB, Menlu Rusia Tolak Keras Rencana Israel Caplok Tepi Barat

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengkritik rentetan serangan Israel ke negara-negara di Timur Tengah (Timteng). Lavrov menyebut aksi Israel itu seperti ingin sengaja meledakkan wilayah Timteng.

    Hal itu disampaikan Lavrov saat berpidato di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, pada Sabtu (27/9). Dia menyebut serangan Israel ke negara-negara Timteng merupakan tindakan illegal.

    “Penggunaan kekuatan ilegal Israel terhadap Palestina dan tindakan agresif terhadap Iran, Qatar, Yaman, Lebanon, Suriah, dan Irak hari ini mengancam akan meledakkan seluruh Timur Tengah,” kata Lavrov dilansir AFP, Minggu (28/9/2025).

    Lavrov juga mengecam rencana Israel dalam mencaplok wilayah Tepi Barat di Palestina. Dia menyebut aksi itu merupakan upaya dalam mematikan negara Palestina yang merdeka.

    “Tidak ada pembenaran atas rencana aneksasi Tepi Barat. Kita pada dasarnya sedang menghadapi upaya semacam kudeta yang bertujuan mengubur keputusan PBB tentang pembentukan negara Palestina,” kata Lavrov.

    Prancis, Inggris, dan beberapa negara Barat lainnya mengakui negara Palestina selama sepekan terakhir. Mereka menyuarakan kekesalan terhadap perang Israel yang tak henti-hentinya di Gaza.

    Amerika Serikat, pendukung utama Israel, sangat menentang deklarasi kenegaraan tersebut, tetapi Presiden Donald Trump juga telah memberi tahu Netanyahu untuk tidak mencaplok Tepi Barat setelah mitra-mitra Arab AS menyuarakan kekhawatiran.

    Lavrov mencemooh pengakuan Barat atas negara Palestina. Dia menyindir pengakuan tersebut seharusnya telah dikeluarkan sejak lama

    “Dengan menunggu hingga Sidang Umum, mereka mungkin berharap “tidak akan ada apa pun dan tidak seorang pun yang tersisa untuk diakui” sementara Israel melanjutkan serangannya, kata Lavrov.

    Rusia telah mengakui negara Palestina sejak zaman Soviet meskipun Israel juga berusaha mempertahankan hubungan baik dengan Moskow karena pengaruh regionalnya dan komunitas Yahudi yang cukup besar di Rusia.

    Lavrov juga menuduh kekuatan Barat menyabotase diplomasi terhadap Iran melalui penerapan kembali sanksi PBB yang diperkirakan akan terjadi dalam beberapa jam.

    “Penolakan terhadap tawaran Rusia dan Tiongkok untuk memperpanjang batas waktu akhirnya mengungkap kebijakan Barat yang menyabotase upaya mencari solusi konstruktif di Dewan Keamanan PBB, serta keinginannya untuk mendapatkan konsesi sepihak dari Teheran melalui pemerasan dan tekanan,” kata Lavrov.

    (ygs/ygs)

  • Selain Beras, Jagung Jadi Pilar Ketahanan Pangan Indonesia

    Selain Beras, Jagung Jadi Pilar Ketahanan Pangan Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berharap agar produksi komoditas jagung Tanah Air mampu terus berkembang dan menjadi salah satu pilar menuju kedaulatan pangan.

    Hal itu diungkapkan Zulhas, panggilan akrab Zulkifli Hasan, ketika menghadiri Panen Raya Jagung Serentak Kuartal III di Desa Sabahlioh, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatra Selatan (Sumsel), Sabtu (27/9/2025).

    Pada acara tersebut, Zulhas bersama jajaran tokoh publik dan pemerintah daerah setempat berkesempatan melepas 5 truk berisi 10 ton jagung yang dikirim ke gudang Bulog untuk Cadangan Jagung Pemerintah (CJP).  

    “Ditegaskan Presiden Prabowo dalam Sidang Umum PBB, selain beras, jagung adalah kunci agar Indonesia jadi lumbung pangan dunia. Produksi jagung yang melimpah berarti petani sejahtera dan stok nasional aman,” kata Zulhas dalam keterangannya, Sabtu (27/9/2025).

    Oleh karena itu, Zulhas mengajak para pemangku kepentingan terkait produksi jagung, mulai dari petani, pemerintah, sampai seluruh industri pendukung sektor pertanian, untuk senantiasa gotong royong dalam mendukung target pemerintah menuju ketahanan pangan.

    “Kita jalan beriringan menuju kedaulatan pangan nasional. Apresiasi sigapnya Polri dalam mendukung ketahanan pangan Indonesia. Sekali lagi, terima kasih kepada Kapolri, Ibu Titiek Soeharto, dan semua pihak yang selalu hadir mendampingi petani,” tuturnya.

    Turut hadir beberapa tokoh, seperti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Gubernur Sumsel, Kapolda Sumsel dan Bupati OKU Timur beserta jajaran. 

    Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga menyalurkan 300 paket bakti sosial, 15 mesin pipil, meluncurkan 5 pengering jagung, serta memulai pembangunan 21 unit pengering baru.

  • Ketua MPR Sebut Prabowo Bawa Angin Segar bagi Dunia Timur Tengah – Page 3

    Ketua MPR Sebut Prabowo Bawa Angin Segar bagi Dunia Timur Tengah – Page 3

    Momen penting lainnya, lanjut Muzani, terlihat ketika Prabowo menyampaikan pidato dalam KTT Palestina yang digelar bersama Saudi Arabia dan Prancis, serta di Sidang Majelis Umum PBB.

    “Pidatonya dianggap membawa cara pandang baru, cara berpikir baru tentang tata dunia, tentang dialog agama dan dialog negara-negara timur dan barat,” kata dia.

    Bahkan, menurutnya, pidato tersebut mendapat sambutan positif dari Presiden Amerika Serikat hingga Perdana Menteri Israel, hal yang jarang sekali terjadi terhadap seorang kepala negara.

    “Kalau kami perhatikan, belum pernah ada respon yang begitu positif dari Amerika dan Israel tentang pidato satu kepala negara kecuali kepada Republik Indonesia,” jelas Muzani.

     

  • Negara Anggota BRICS Plus Kompak Dukung Palestina, Indonesia Ucapkan Terima Kasih Nasional 27 September 2025

    Negara Anggota BRICS Plus Kompak Dukung Palestina, Indonesia Ucapkan Terima Kasih Nasional 27 September 2025

    Negara Anggota BRICS Plus Kompak Dukung Palestina, Indonesia Ucapkan Terima Kasih
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menggelar pertemuan bilateral dengan negara-negara anggota BRICS Plus di Amerika Serikat, Jumat (27/9/2025).
    Dalam pertemuan tersebut, Sugiono menyampaikan ucapan terima kasih kepada para negara anggota BRICS Plus yang kompak mendukung kemerdekaan Palestina.
    “Tadi juga rapat mengadres situasi yang terjadi di Palestina, dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada dukungan negara-negara BRICS yang selalu konsisten dalam rangka membela dan mendukung perjuangan rakyat Palestina,” kata Sugiono dalam keterangan video, Sabtu (27/9/2025).
    Pertemuan tertutup itu juga membahas reformasi organisasi multilateral, termasuk memperkuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
    Menurut Sugiono, reformasi PBB diperlukan untuk menjawab tantangan global seperti perubahan iklim hingga perkembangan kecerdasan buatan (AI).
    “Artificial Intelligence itu juga belum tercakup di dalam UN Chapter dan juga ada beberapa keinginan dari beberapa negara untuk mengembangkan keanggotaan Dewan Keamanan, baik anggota permanen maupun anggota non-permanen,” katanya.
    Selain reformasi PBB, para anggota BRICS membahas Sustainable Development Goals (SDGs) yang belum terlaksana dengan sempurna.
    “Indonesia menyampaikan bahwa dari SDGs yang dilaksanakan hanya 15 persen targetnya yang saat ini on track, kemudian ada kesenjangan pembiayaan antar negara yang berkembang hingga mencapai 4 triliun USD,” ucap Sugiono.
    “Dan untuk itu diperlukan suatu komitmen politik dan mobilisasi sumber daya, di mana BRICS juga mempunyai kemampuan untuk itu,” tandasnya.
    Sebagai informasi, BRICS merupakan aliansi ekonomi yang diprakarsai lima negara, yakni Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.
    Indonesia baru bergabung pada 2024 dan menjadi anggota ke-11 dalam organisasi yang kini dinamakan BRICS Plus.
    Negara yang kini menjadi anggota BRICS adalah Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, Indonesia, dan Iran.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Harapan Prabowo: Ada Terobosan Khusus dalam Persoalan Palestina-Gaza

    Harapan Prabowo: Ada Terobosan Khusus dalam Persoalan Palestina-Gaza

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto percaya, pidatonya di Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York, Amerika Serikat (AS) mendapat sambutan positif dari para pemimpin negara lain, terutama tentang pentingnya gencatan senjata dan perdamaian di Gaza, Palestina.

    Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada 23 September 2025 lalu, Prabowo turut berkomitmen mengirim lebih dari 20.000 pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza. Tak terkecuali di tempat lain yang tengah berkonflik, mulai dari Ukraina, Sudan, hingga Libya.

    “Saya kira juga pesan-pesan yang saya sampaikan dalam sambutan saya di PBB juga diterima dengan positif oleh banyak pemimpin,” kata Prabowo saat tiba di Bandara Halim Perdanakusuma setelah lawatan ke luar negeri, Sabtu (27/9/2025).

    Khusus untuk di Gaza, ia berharap tercapai terobosan resolusi yang benar-benar bisa menghentikan pertumpahan darah di Tepi Barat, Palestina. Ia berharap dalam waktu dekat gencatan di Gaza bisa segera dilaksanakan dan penyelesaian konflik secara substantif dapat tercapai.

    “Saya penuh harapan, mungkin kali ini bisa tercapai terobosan khususnya di persoalan Palestina-Gaza mudah-mudahan akan terobosan dalam beberapa hari dan kita berdoa,” ungkap Prabowo.

    “Saya lihat ada itikad baik dari banyak pihak kita segera butuh gencatan senjata untuk rakyat Gaza dan penyelesaian yang substantif. Jadi saya kira Alhamdulillah perjalanan saya bermanfaat,” tegasnya.

    Seusai penyampaian pidato di Sidang Umum ke-80 PBB, media internasional memberikan sorotan utama kepada isi yang disampaikan Prabowo, salah satunya Channel News Asia atau CNA.

    Media yang berbasis di Singapura ini secara khusus mengangkat poin-poin penting dari pidato tersebut. CNA, yang juga mengutip AFP, menggarisbawahi posisi tegas Indonesia dalam konflik Israel-Palestina dan tawaran konkret yang diajukan di panggung dunia.

    Dalam laporannya, CNA menyoroti bagaimana Presiden Prabowo tidak hanya menyampaikan retorika, tetapi juga mengajukan sebuah komitmen militer yang signifikan. Media tersebut menekankan bahwa tawaran ini diajukan sebagai bagian dari upaya untuk menegakkan perjanjian damai di masa depan.

    Dilaporkan juga bagaimana Indonesia adalah kontributor signifikan bagi Pasukan Penjaga Perdamaian PBB. Hal ini, menurut laporan tersebut, menambah bobot dan keseriusan dari tawaran yang disampaikan Prabowo.

    Hingga saat ini, Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik formal. Meski begitu, media tersebut menyoroti dukungan penuh Prabowo untuk Solusi Dua Negara

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Microsoft Putus Akses Layanan Cloud Militer Israel, Ini Alasannya

    Microsoft Putus Akses Layanan Cloud Militer Israel, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat (AS), Microsoft, memutus akses layanan teknologi komputasi awan atau cloud Azure terhadap militer Israel.

    Keputusan itu diambil setelah Unit 8200 atau badan mata-mata elit militer, kedapatan melanggar ketentuan layanan perusahaan dengan menyimpan sejumlah besar data pengawasan masyarakat sipil Palestina di platform cloud Azure.

    Berdasarkan laporan The Guardian, Unit 8200 mengumpulkan jutaan panggilan telepon warga sipil Palestina yang dilakukan setiap hari di Gaza dan Tepi Barat, serta melakukan pengawasan ketat terhadap data yang dikumpulkan itu.

    Keputusan untuk menghentikan layanan terhadap Unit 8200 dalam menggunakan beberapa teknologi Microsoft merupakan hasil respons langsung perusahaan terhadap investigasi yang dipublikasikan oleh The Guardian bulan lalu.

    “Investigasi tersebut mengungkap bagaimana Azure digunakan untuk menyimpan dan memproses data komunikasi Palestina dalam program pengawasan massal,” dikutip dari laporan The Guardian, Sabtu (27/9/2025).

    Guardian mengungkapkan bagaimana Microsoft dan Unit 8200 sebetulnya telah bekerja sama dalam rencana untuk memindahkan sejumlah besar materi intelijen sensitif ke Azure.

    Proyek ini dimulai setelah pertemuan pada tahun 2021 antara kepala eksekutif Microsoft, Satya Nadella, dan komandan Unit 8200 saat itu, Yossi Sariel.

    Menanggapi investigasi tersebut, Microsoft memerintahkan penyelidikan eksternal yang mendesak untuk meninjau hubungannya dengan Unit 8200. Temuan awal tersebut kini telah mendorong perusahaan untuk membatalkan akses unit tersebut ke beberapa layanan penyimpanan cloud dan AI miliknya.

    Dilengkapi dengan kapasitas penyimpanan dan daya komputasi Azure yang hampir tak terbatas, Unit 8200 telah membangun sistem baru tanpa pandang bulu yang memungkinkan petugas intelijennya mengumpulkan, memutar ulang, dan menganalisis konten panggilan seluler seluruh populasi.

    Unit 8200 dilaporkan mampu mengumpulkan data satu juta panggilan per jam. Penyimpanan data panggilan yang disadap dalam jumlahnya mencapai 8.000 terabyte disimpan di pusat data Microsoft di Belanda.

    Beberapa hari setelah Guardian menerbitkan investigasi tersebut, Unit 8200 dilaporkan dengan cepat memindahkan data pengawasan tersebut ke luar kawasan Uni Eropa.

    Transfer data besar-besaran itu terjadi pada awal Agustus. Sumber intelijen mengatakan Unit 8200 berencana mentransfer data tersebut ke platform cloud Amazon Web Services. Baik Pasukan Pertahanan Israel (IDF) maupun Amazon tidak menanggapi permintaan komentar.

    Keputusan Microsoft untuk mengakhiri akses badan mata-mata tersebut ke teknologi utama dibuat di tengah tekanan dari karyawan dan investor terhadap kerja sama perusahaan dengan militer Israel dan peran teknologinya dalam serangan hampir dua tahun di Gaza.

    Komisi penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini menyimpulkan bahwa Israel telah melakukan genosida di Gaza, sebuah tuduhan yang dibantah oleh Israel tetapi didukung oleh banyak ahli hukum internasional.

    Investigasi gabungan The Guardian memicu protes di kantor pusat Microsoft di AS dan salah satu pusat datanya di Eropa, serta tuntutan oleh kelompok kampanye yang dipimpin pekerja bernama No Azure for Apartheid untuk mengakhiri semua hubungan dengan militer Israel.

    Pada hari Kamis lalu, wakil ketua dan presiden Microsoft, Brad Smith, memberi tahu staf tentang keputusan tersebut. Dalam surel yang dilihat oleh Guardian, ia mengatakan perusahaan telah “menghentikan dan menonaktifkan serangkaian layanan untuk sebuah unit di Kementerian Pertahanan Israel”, termasuk layanan penyimpanan cloud dan AI.

    Smith menulis: “Kami tidak menyediakan teknologi untuk memfasilitasi pengawasan massal terhadap warga sipil. Kami telah menerapkan prinsip ini di setiap negara di dunia, dan kami telah berulang kali menekankannya selama lebih dari dua dekade.”

    Keputusan ini mengakhiri secara tiba-tiba periode tiga tahun kerja badan mata-mata tersebut dengan Microsoft dalam mengoperasikan program pengawasannya menggunakan teknologi perusahaan teknologi raksasa asal AS itu.

    Menurut sebuah dokumen yang dilihat oleh Guardian, seorang eksekutif senior Microsoft mengatakan kepada Kementerian Pertahanan Israel akhir pekan lalu: “Meskipun peninjauan kami masih berlangsung, pada titik ini kami telah mengidentifikasi bukti yang mendukung unsur-unsur pelaporan Guardian.”

    Pihak eksekutif mengatakan kepada pejabat Israel bahwa Microsoft “tidak bergerak di bidang bisnis yang memfasilitasi pengawasan massal terhadap warga sipil” dan memberi tahu mereka bahwa mereka akan “menonaktifkan” akses ke layanan yang mendukung proyek pengawasan Unit 8200 dan menangguhkan penggunaan beberapa produk AI.

    Penghentian ini merupakan kasus pertama perusahaan teknologi AS menarik layanan yang diberikan kepada militer Israel sejak dimulainya perang di Gaza.

    Keputusan ini tidak memengaruhi hubungan komersial Microsoft yang lebih luas dengan IDF, yang merupakan klien lama dan akan tetap memiliki akses ke layanan lainnya. Penghentian ini sebatas menimbulkan pertanyaan di Israel tentang kebijakan penyimpanan data militer sensitif di cloud pihak ketiga yang di hosting di luar negeri.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Microsoft Putus Akses Layanan Cloud Militer Israel, Ini Alasannya

    Microsoft Putus Akses Layanan Cloud Militer Israel, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat (AS), Microsoft, memutus akses layanan teknologi komputasi awan atau cloud Azure terhadap militer Israel.

    Keputusan itu diambil setelah Unit 8200 atau badan mata-mata elit militer, kedapatan melanggar ketentuan layanan perusahaan dengan menyimpan sejumlah besar data pengawasan masyarakat sipil Palestina di platform cloud Azure.

    Berdasarkan laporan The Guardian, Unit 8200 mengumpulkan jutaan panggilan telepon warga sipil Palestina yang dilakukan setiap hari di Gaza dan Tepi Barat, serta melakukan pengawasan ketat terhadap data yang dikumpulkan itu.

    Keputusan untuk menghentikan layanan terhadap Unit 8200 dalam menggunakan beberapa teknologi Microsoft merupakan hasil respons langsung perusahaan terhadap investigasi yang dipublikasikan oleh The Guardian bulan lalu.

    “Investigasi tersebut mengungkap bagaimana Azure digunakan untuk menyimpan dan memproses data komunikasi Palestina dalam program pengawasan massal,” dikutip dari laporan The Guardian, Sabtu (27/9/2025).

    Guardian mengungkapkan bagaimana Microsoft dan Unit 8200 sebetulnya telah bekerja sama dalam rencana untuk memindahkan sejumlah besar materi intelijen sensitif ke Azure.

    Proyek ini dimulai setelah pertemuan pada tahun 2021 antara kepala eksekutif Microsoft, Satya Nadella, dan komandan Unit 8200 saat itu, Yossi Sariel.

    Menanggapi investigasi tersebut, Microsoft memerintahkan penyelidikan eksternal yang mendesak untuk meninjau hubungannya dengan Unit 8200. Temuan awal tersebut kini telah mendorong perusahaan untuk membatalkan akses unit tersebut ke beberapa layanan penyimpanan cloud dan AI miliknya.

    Dilengkapi dengan kapasitas penyimpanan dan daya komputasi Azure yang hampir tak terbatas, Unit 8200 telah membangun sistem baru tanpa pandang bulu yang memungkinkan petugas intelijennya mengumpulkan, memutar ulang, dan menganalisis konten panggilan seluler seluruh populasi.

    Unit 8200 dilaporkan mampu mengumpulkan data satu juta panggilan per jam. Penyimpanan data panggilan yang disadap dalam jumlahnya mencapai 8.000 terabyte disimpan di pusat data Microsoft di Belanda.

    Beberapa hari setelah Guardian menerbitkan investigasi tersebut, Unit 8200 dilaporkan dengan cepat memindahkan data pengawasan tersebut ke luar kawasan Uni Eropa.

    Transfer data besar-besaran itu terjadi pada awal Agustus. Sumber intelijen mengatakan Unit 8200 berencana mentransfer data tersebut ke platform cloud Amazon Web Services. Baik Pasukan Pertahanan Israel (IDF) maupun Amazon tidak menanggapi permintaan komentar.

    Keputusan Microsoft untuk mengakhiri akses badan mata-mata tersebut ke teknologi utama dibuat di tengah tekanan dari karyawan dan investor terhadap kerja sama perusahaan dengan militer Israel dan peran teknologinya dalam serangan hampir dua tahun di Gaza.

    Komisi penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini menyimpulkan bahwa Israel telah melakukan genosida di Gaza, sebuah tuduhan yang dibantah oleh Israel tetapi didukung oleh banyak ahli hukum internasional.

    Investigasi gabungan The Guardian memicu protes di kantor pusat Microsoft di AS dan salah satu pusat datanya di Eropa, serta tuntutan oleh kelompok kampanye yang dipimpin pekerja bernama No Azure for Apartheid untuk mengakhiri semua hubungan dengan militer Israel.

    Pada hari Kamis lalu, wakil ketua dan presiden Microsoft, Brad Smith, memberi tahu staf tentang keputusan tersebut. Dalam surel yang dilihat oleh Guardian, ia mengatakan perusahaan telah “menghentikan dan menonaktifkan serangkaian layanan untuk sebuah unit di Kementerian Pertahanan Israel”, termasuk layanan penyimpanan cloud dan AI.

    Smith menulis: “Kami tidak menyediakan teknologi untuk memfasilitasi pengawasan massal terhadap warga sipil. Kami telah menerapkan prinsip ini di setiap negara di dunia, dan kami telah berulang kali menekankannya selama lebih dari dua dekade.”

    Keputusan ini mengakhiri secara tiba-tiba periode tiga tahun kerja badan mata-mata tersebut dengan Microsoft dalam mengoperasikan program pengawasannya menggunakan teknologi perusahaan teknologi raksasa asal AS itu.

    Menurut sebuah dokumen yang dilihat oleh Guardian, seorang eksekutif senior Microsoft mengatakan kepada Kementerian Pertahanan Israel akhir pekan lalu: “Meskipun peninjauan kami masih berlangsung, pada titik ini kami telah mengidentifikasi bukti yang mendukung unsur-unsur pelaporan Guardian.”

    Pihak eksekutif mengatakan kepada pejabat Israel bahwa Microsoft “tidak bergerak di bidang bisnis yang memfasilitasi pengawasan massal terhadap warga sipil” dan memberi tahu mereka bahwa mereka akan “menonaktifkan” akses ke layanan yang mendukung proyek pengawasan Unit 8200 dan menangguhkan penggunaan beberapa produk AI.

    Penghentian ini merupakan kasus pertama perusahaan teknologi AS menarik layanan yang diberikan kepada militer Israel sejak dimulainya perang di Gaza.

    Keputusan ini tidak memengaruhi hubungan komersial Microsoft yang lebih luas dengan IDF, yang merupakan klien lama dan akan tetap memiliki akses ke layanan lainnya. Penghentian ini sebatas menimbulkan pertanyaan di Israel tentang kebijakan penyimpanan data militer sensitif di cloud pihak ketiga yang di hosting di luar negeri.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]