Xcloud.id

partai: PBB

  • Hapus Denda Pajak 30 Tahun, Ini Pertimbangan Pemkab Blitar

    Hapus Denda Pajak 30 Tahun, Ini Pertimbangan Pemkab Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Blitar meluncurkan kebijakan istimewa dan mendesak di penghujung tahun yakni pembebasan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) hingga rentang waktu 30 tahun. Langkah drastis ini diambil untuk memangkas sisa piutang dan mendongkrak realisasi PBB agar mencapai target sempurna 100 persen sebelum batas waktu penutupan anggaran.

    Hingga tanggal 8 Desember 2025, realisasi penerimaan PBB Kabupaten Blitar telah menyentuh angka impresif 97,58 persen. Dari target PBB P2 yang sebesar Rp.46,31 miliar, Bapenda Blitar kini telah mengantongi Rp45,19 miliar.

    Kepala Bapenda Kabupaten Blitar, Asmaning Ayu, mengakui bahwa meski capaian sudah tinggi, sisa waktu harus dimanfaatkan maksimal untuk mencapai target penuh.

    “Realisasi PBB sebenarnya sudah lumayan bagus, per 8 Desember sudah di angka 97,58 persen. Namun belum 100 persen. Kami manfaatkan waktu tersisa ini dengan meniadakan denda administratif untuk menarik masyarakat segera bayar PBB,” tegas Asmaning Ayu, Senin (8/12/2025).

    Kebijakan pembebasan denda administratif PBB hingga 30 tahun ini adalah kabar baik bagi masyarakat yang masih menunggak kewajiban pajak, baik dari PBB tahun berjalan maupun piutang tahun-tahun sebelumnya. Proses penghapusan denda ini telah diresmikan melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) setelah melalui kajian dan berdasarkan Peraturan Bupati yang memberikan kewenangan penuh kepada Kepala Bapenda.

    Tujuan utama dari kebijakan ini adalah optimalisasi pendapatan daerah dan memastikan target PBB tahun ini tercapai 100%, yang secara langsung akan mempengaruhi peningkatan target PBB untuk tahun depan.

    “Saya berharap masyarakat betul-betul memanfaatkan momen ini, karena pemberian pembebasan denda ini tidak setiap saat bisa terbit. Ini melalui kajian dan sesuai kewenangan yang diberikan Bupati,” ungkap Ayu, mewanti-wanti.

    Pertimbangan penerbitan kebijakan pembebasan denda ini bertepatan dengan momentum akhir tahun dan semakin intensifnya upaya penagihan. Bapenda saat ini sedang gencar menagih piutang PBB dengan menggandeng Kejaksaan, yang progresnya dinilai sangat positif.

    Kebijakan penghapusan denda ini ditujukan untuk masyarakat yang pajaknya sudah jatuh tempo. “Silakan masyarakat yang masih memiliki tunggakan memanfaatkan pembebasan denda ini. Kebijakan seperti ini tidak serta-merta akan diberikan setiap tahun,” pungkas Ayu, menekankan bahwa kesempatan ini adalah pengecualian, bukan aturan rutin.

    Masyarakat wajib pajak diimbau segera memanfaatkan kesempatan langka ini untuk melunasi kewajiban sebelum kebijakan berakhir, sekaligus mendukung tercapainya target 100% PBB Kabupaten Blitar. (owi/but)

  • 100 Siswa Dibebaskan dari Penyanderaan di Nigeria

    100 Siswa Dibebaskan dari Penyanderaan di Nigeria

    Jakarta –

    Sebanyak 100 orang siswa yang dibebaskan merupakan bagian dari 315 murid dan staf yang disandera kelompok bersenjata di Sekolah St. Mary, Negara Bagian Niger, Nigeria tengah, sejak 21 November lalu.

    Asosiasi Kristen Nigeria (Christian Association of Nigeria/CAN) sebelumnya menyebutkan, sekitar 50 siswa berhasil melarikan diri beberapa jam setelah insiden penculikan. Namun, hingga kini nasib 165 murid dan staf sekolah lainnya yang diduga masih ditahan belum diketahui secara pasti.

    Sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dikutip kantor berita AFP menyatakan, 100 siswa yang dibebaskan telah tiba di Abuja, ibu kota Nigeria. Selanjutnya, mereka akan diserahkan kepada pejabat setempat di Negara Bagian Niger pada Senin (8/12).

    Juru bicara Presiden Nigeria, Sunday Dare, mengonfirmasi kepada AFP bahwa para siswa tersebut telah dipulangkan. Media lokal, termasuk stasiun televisi Channels Television, juga melaporkan pembebasan tersebut.

    Pemerintah rahasiakan pelaku penculikan

    Namun, belum jelas apakah pembebasan itu merupakan hasil operasi militer atau melalui proses negosiasi. Pihak berwenang juga belum mengungkap kelompok yang bertanggung jawab atas penculikan tersebut. Pemerintah Negara Bagian Niger dan CAN menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi terkait pembebasan itu, sementara pemerintah pusat Nigeria juga belum memberikan pernyataan resmi.

    Gelombang penculikan kembali menyoroti persoalan keamanan di Nigeria. Selama bertahun-tahun, negeri di barat Afrika itu menghadapi pemberontakan kelompok Islamis di wilayah timur laut, sementara kelompok bersenjata yang kerap disebut “bandit” melakukan penculikan dan penjarahan di wilayah barat laut. Nigeria juga masih dibayangi trauma penculikan hampir 300 siswi oleh kelompok Boko Haram pada 2014, dengan sebagian korban hingga kini belum ditemukan.

    Peningkatan kasus penculikan sejak beberapa pekan terakhir kembali menegaskan rapuhnya situasi keamanan di negara Afrika Barat tersebut. Bahkan, pekan lalu Menteri Pertahanan Nigeria, Mohammed Badaru Abubakar, mengundurkan diri di tengah upaya pemerintah merespons krisis yang berulang.

    Krisis keamanan bukan ‘konflik agama’

    Rangkaian penculikan tersebut beriringan dengan meningkatnya tekanan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Nigeria terkait dugaan pembunuhan massal terhadap umat Kristen. Trump menyebut tengah terjadi “genosida” terhadap umat Kristen di Nigeria dan mengancam akan mengambil tindakan militer jika pemerintah Nigeria tidak segera mengatasi situasi tersebut.

    Pemerintah Nigeria menolak tudingan tersebut dan menegaskan bahwa konflik keamanan di negaranya tidak didorong oleh perang agama, melainkan persoalan kriminalitas dan pemberontakan bersenjata.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam Bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Rizki Nugraha

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Reputasi Gemilang, MPP Kota Kediri Raih Peringkat 1 Se-Jawa dengan Rating Google 4,9

    Reputasi Gemilang, MPP Kota Kediri Raih Peringkat 1 Se-Jawa dengan Rating Google 4,9

    Kediri (beritajatim.com) – Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Kediri mengukuhkan reputasinya sebagai yang terbaik di Jawa dengan mencatatkan rating superior 4,9 dari 396 ulasan di Google Review. Pencapaian istimewa ini menempatkan MPP Kota Kediri di peringkat pertama, melampaui daerah besar lain seperti Kota Surabaya dan Kabupaten Kediri yang menempati posisi berikutnya, sekaligus membuktikan bahwa kualitas pelayanan mengalahkan kuantitas fasilitas.

    Penilaian publik yang sangat tinggi ini menegaskan persepsi positif masyarakat terhadap layanan yang cepat, mudah, dan terintegrasi. Reputasi tersebut kian menonjol karena MPP Kota Surabaya, meskipun memiliki jangkauan dan jumlah layanan yang lebih banyak, justru berada di bawah MPP Kota Kediri. Hal ini menunjukkan bahwa fokus pada pengalaman pengguna (UX) menjadi kekuatan utama.

    Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Hery Purnomo, saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi MPP, Senin (8/12), menyampaikan bahwa reputasi cemerlang ini harus dijadikan modal utama. Ia juga menekankan bahwa capaian tersebut harus menjadi motivasi kuat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.

    “MPP hadir dengan tujuan besar: menghadirkan pelayanan cepat, mudah, nyaman, dan aman. Reputasi baik yang kita peroleh adalah cermin kerja keras, tetapi juga pengingat bahwa masih ada banyak hal yang perlu kita benahi,” ujarnya.

    Dalam kegiatan yang terselenggara di ruang Joyoboyo Balaikota Kediri ini, Hery mengungkap bahwa di balik reputasi tinggi tersebut, MPP Kota Kediri masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Masalah tersebut mencakup kedisiplinan sebagian petugas yang belum konsisten, keterbatasan ruang pelayanan, sarana pendukung yang masih perlu ditingkatkan, hingga komitmen Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) yang belum merata.

    Tantangan utama yang mendesak adalah jumlah UPP yang masih minimal. “Jumlah Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) di Kota Kediri baru mencapai 13 (jumlah yang terendah di Jawa) sementara beberapa daerah sudah memiliki lebih dari 25 UPP,” tegas Hery.

    “Perlu kita tingkatkan agar dalam waktu dekat jumlah UPP dapat bertambah menjadi minimal 25,” lanjutnya. Sejumlah instansi besar seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPOM, BNN, dan KPP Pratama disebut siap bergabung memperkuat layanan.

    Sementara itu, hasil evaluasi KemenPAN-RB tahun 2024 yang menunjukkan skor 76,33 menjadi pengingat bahwa proses peningkatan tidak boleh berhenti. Hery menilai perlunya pembenahan komprehensif yang meliputi kompetensi pegawai, digitalisasi layanan, penguatan pengelolaan keuangan, serta penyempurnaan proses internal.

    Dengan total 16.070 pengguna MPP sepanjang Januari – November 2025, evaluasi terhadap pengalaman pengguna menjadi semakin penting. Layanan yang modern dan efisien sangat menarik bagi Gen Z dan milenial.

    “Meskipun mayoritas ulasan sangat positif, tetap ada beberapa penilaian rendah yang harus kita cari akar masalahnya,” tegas Hery.

    Di sisi lain, Kepala DPMPTSP sekaligus Koordinator Penyelenggaraan MPP Kota Kediri, Edi Darmasto, memaparkan bahwa reputasi tinggi tersebut tidak terlepas dari kemudahan layanan yang terintegrasi di satu lokasi.

    Berlokasi di lantai 2 Doho Plaza, MPP Kota Kediri saat ini menyediakan 96 layanan dari 12 instansi. Layanan tersebut sangat beragam, mulai dari administrasi kependudukan, perizinan, imigrasi, kepolisian, pertanahan, hingga layanan pengadilan dan kejaksaan. Bank Jatim melengkapi layanan melalui fasilitas pembayaran PBB, PDAM, PLN, Telkom, BPJS, pajak restoran, hingga transaksi perbankan.

    “Dari 16.070 pengunjung yang tercatat sepanjang 2025, layanan Dispendukcapil menjadi yang paling banyak diakses dengan 7.376 pengguna, diikuti DPMPTSP sebanyak 3.994 pengguna. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dengan 99,68% responden memberikan bintang lima juga selaras dengan rating Google Review yang sangat tinggi,” terang Edy.

    Edi menegaskan bahwa reputasi baik tersebut akan dijaga dengan langkah-langkah peningkatan berkelanjutan. Di antaranya penguatan SDM, monitoring dan evaluasi berkala, penataan ulang ruang layanan, perbaikan alur pelayanan, serta percepatan digitalisasi layanan termasuk survei online.
    Dengan reputasi yang kini melampaui kota-kota besar lain, MPP Kota Kediri membuktikan bahwa pelayanan publik tidak selalu bergantung pada besarnya fasilitas, melainkan komitmen untuk memberikan layanan terbaik.

    “Ke depan, DPMPTSP menargetkan MPP sebagai ikon pelayanan publik yang semakin modern, mudah diakses, dan dapat dipercaya seluruh warga,” tutup Edy. [nm]

  • Kunjungan Kanselir Jerman ke Israel Disorot di Tengah Kritik Soal Gaza

    Kunjungan Kanselir Jerman ke Israel Disorot di Tengah Kritik Soal Gaza

    Jakarta –

    Tujuh bulan menjabat sebagai kanselir, Friedrich Merz melakukan kunjungan resmi pertamanya ke Israel. Perjalanan yang berlangsung kurang dari 24 jam itu menuai sorotan tajam, terutama di Jerman, karena dinilai berpotensi mengirimkan sinyal yang keliru di tengah konflik yang terus berlangsung di Gaza dan meningkatnya kekerasan di Tepi Barat.

    Di mata publik Israel, Merz masih relatif tidak dikenal, kata sejarawan Moshe Zimmermann kepada DW.

    “Kalau Anda melakukan survei dan bertanya, siapa Kanselir Jerman saat ini, mungkin tidak lebih dari 10% orang Israel yang tahu namanya Friedrich Merz,” ujar Zimmermann. “Bagi banyak orang, Angela Merkel masih dianggap sebagai kanselir dan ia sangat populer di sini.”

    Belakangan, semakin banyak suara kritis dari Jerman terkait operasi militer Israel di Gaza, sesuatu yang dianggap cukup tidak biasa oleh banyak warga Israel.

    Perbedaan pandangan soal isu Palestina

    Semua perhatian tertuju pada pernyataan bersama dan konferensi pers antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Friedrich Merz untuk melihat apakah hubungan kedua negara terdampak oleh situasi terkini. Meski mengakui adanya perbedaan pandangan dalam beberapa isu, keduanya menegaskan kembali kuatnya hubungan bilateral.

    “Kunjungan ini menegaskan kuatnya hubungan bilateral. Komitmen Jerman terhadap Israel dan komitmen Israel terhadap Jerman terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir,” ujar Jeremy Issacharoff, mantan duta besar Israel untuk Jerman periode 2017-2022.

    “Konferensi pers itu menunjukkan hubungan kedua negara tetap solid, meski ada perbedaan terutama soal bagaimana melangkah ke depan terkait isu Palestina,” tambah Issacharoff.

    Dalam pertemuan dengan Presiden Israel Isaac Herzog malam sebelumnya, Merz mengakui bahwa waktu kunjungannya “tidak ideal”. Proses gencatan senjata di Gaza belum memasuki fase kedua, serangan udara harian masih menimbulkan korban di wilayah yang hancur, dan Israel masih menunggu pemulangan jenazah sandera terakhir dari Gaza.

    Sementara itu, di Tepi Barat yang diduduki Israel, lonjakan serangan kekerasan oleh pemukim terhadap warga Palestina serta kebijakan aneksasi Israel memicu keprihatinan negara-negara Eropa.

    “Ini kunjungan yang bersifat simbolis, tapi juga penting,” kata Shimon Stein, mantan duta besar Israel untuk Jerman periode 2001-2007.

    “Merz sejak awal menunjukkan solidaritas dan persahabatan dengan Israel. Namun, kunjungan ini terjadi di tengah banyak konflik terbuka, baik di dalam negeri maupun di kawasan.” tambah Shimon.

    Perbedaan soal solusi dua negara

    Seperti banyak pemimpin Barat lainnya, Kanselir Jerman kembali menegaskan dukungan pada solusi dua negara, meski kondisi saat ini membuat terwujudnya negara Palestina terasa semakin jauh.

    “Keyakinan kami adalah bahwa pendirian negara Palestina di samping Israel menawarkan prospek terbaik untuk masa depan,” ujar Merz, seraya menambahkan bahwa solusi dua negara hanya dapat lahir di akhir proses perundingan, bukan di awal, dan menegaskan kembali penolakan Jerman untuk mengakui negara Palestina saat ini.

    Zimmermann menilai tidak banyak hal baru dari pendekatan kanselir tersebut. “Kanselir tentu menyebut bahwa Jerman menolak pengambilalihan wilayah Tepi Barat, tapi itu hal yang memang sudah seharusnya diucapkan. Tak ada penjelasan tentang apa yang benar-benar terjadi di sana hari ini,” kata Zimmermann kepada DW.

    “Sebagai kanselir Jerman, ia mengonfirmasi kebijakan lama, yaitu tidak mengakui negara Palestina, berbeda dengan beberapa negara Eropa.”

    Kanselir Jerman tidak mengunjungi Tepi Barat untuk bertemu pemimpin Palestina atau perwakilan masyarakat sipil. Kantornya hanya menyebut adanya panggilan telepon dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas sebelum perjalanan regional ini.

    Perdana Menteri Netanyahu segera menepis gagasan negara Palestina. Pemerintahan sayap kanannya berkali-kali menolak kemungkinan negara Palestina yang merdeka dan lebih memilih mendorong perdamaian regional yang lebih luas.

    “Kami percaya ada jalan untuk memajukan perdamaian lebih luas dengan negara-negara Arab dan perdamaian yang dapat dijalankan dengan tetangga Palestina kami,” kata Netanyahu. “Namun, kami tidak akan menciptakan sebuah negara yang berpotensi mengancam keberadaan kami tepat di depan pintu kami.” ucapnya tegas

    Embargo bantuan senjata dianggap keputusan situasional

    Persoalan lain yang menjadi sumber ketegangan tampaknya telah mereda. Meskipun Merz mengakui bahwa tindakan militer Israel di Gaza telah menempatkan Jerman dalam “dilema” dan mendesak Israel untuk menghormati hukum internasional, ia menekankan bahwa keputusan untuk menangguhkan pengiriman senjata hanya dilakukan sekali.

    Jerman menangguhkan sejumlah pengiriman senjata ke Israel pada Agustus lalu karena meningkatnya kekhawatiran atas korban sipil di Gaza. Penangguhan itu dicabut pada November setelah tercapai kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

    Kerja sama pertahanan tetap menjadi pilar penting dalam hubungan Jerman dan Israel, meskipun perang di Gaza telah memicu kritik keras. Komite PBB bahkan menyebut perang tersebut sebagai genosida, tuduhan yang ditolak oleh Israel.

    Netanyahu menekankan bahwa 80 tahun setelah Holokaus, Israel justru menjadi pihak yang menjaga keamanan Jerman dan Eropa, dengan merujuk pada akuisisi sistem pertahanan Arrow Defense 3 oleh Berlin sebagai buktinya.

    Pengaruh Jerman yang terbatas

    Perdana Menteri Israel juga menegaskan bahwa perkembangan politik terkait Gaza akan dibahas di Washington akhir bulan ini, saat ia dijadwalkan mengunjungi Gedung Putih. Banyak pengamat sepakat bahwa peran politik Jerman di kawasan saat ini sangat terbatas. Baik Jerman maupun Uni Eropa tidak berada di posisi penentu kebijakan, kata Shimon Stein. Keputusan utama ada di Washington.

    “Dengan Trump mendorong rencananya sendiri, Israel setelah serangan 7 Oktober menjadi sangat bergantung pada Amerika,” ujar Stein. “Begitu bergantungnya sehingga saya tidak melihat Netanyahu punya banyak ruang untuk bertindak secara mandiri,” tambahnya. “Sebagai orang Israel, ini cukup mengkhawatirkan.”

    Moshe Zimmermann sependapat dengan pandangan tersebut. “Jerman tidak bisa memulai apa pun di sini, kecuali mungkin memberikan dukungan finansial untuk Palestina,” katanya. “Artinya ketika berbicara soal siapa yang akan membiayai rencana Trump, salah satunya ya Jerman.”

    Zimmermann menambahkan, “Kanselir ini belum dikenal luas oleh publik Israel maupun warga Israel di luar negeri, dan itu tidak mengherankan.”

    Menurutnya, perhatian warga Israel tertuju pada apa yang terjadi di Amerika. “Seperti yang dikatakan Netanyahu, ini cara kami menyampaikan bahwa kalian di Eropa tidak terlalu berpengaruh.”

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu

    Editor: Melisa Ester Lolindu dan Hani Anggraini

    (ita/ita)

  • Hamas Akan Serahkan Senjata Jika Pendudukan Israel Diakhiri

    Hamas Akan Serahkan Senjata Jika Pendudukan Israel Diakhiri

    Gaza City –

    Kelompok Hamas mengatakan bahwa para petempurnya siap untuk menyerahkan persenjataannya di Jalur Gaza kepada otoritas baru Palestina yang akan memerintah wilayah itu setelah perang berakhir. Namun, dengan syarat pendudukan Israel diakhiri.

    “Senjata kami terkait dengan keberadaan pendudukan dan agresi,” kata kepala negosiator Hamas, Khalil al-Hayya, yang kini juga menjabat sebagai pemimpin Hamas di Jalur Gaza, dalam pernyataannya seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (8/12/2025).

    “Jika pendudukan berakhir, persenjataan ini akan berada di bawah otoritas negara,” tegas Al-Hayya, merujuk pada negara Palestina yang berdaulat dan merdeka.

    Dalam pernyataannya, Al-Hayya mengisyaratkan penolakan terhadap pengerahan pasukan internasional di Jalur Gaza yang salah satu misinya adalah melucuti senjata Hamas. Dia menyinggung soal pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ditugaskan mengawasi penerapan gencatan senjata Gaza.

    “Kami menerima pengerahan pasukan PBB sebagai pasukan pemisah, yang bertugas memantau perbatasan dan memastikan kepatuhan terhadap gencatan senjata di Gaza,” tambah Al-Hayya.

    Pernyataan Al-Hayya ini disampaikan setelah pada Jumat (5/12) lalu, seorang pejabat senior Hamas, yang enggan disebutkan namanya, mengatakan kepada Al Arabiya bahwa Hamas tidak ingin melanjutkan pemerintahan di Jalur Gaza.

    Pejabat senior Hamas itu juga mengatakan bahwa Hamas telah menyetujui pembentukan komite teknokratis untuk mengelola daerah kantong Palestina tersebut pada tahap selanjutnya dalam gencatan senjata.

    Mengenai pasukan internasional yang akan dikerahkan ke Jalur Gaza, pejabat senior Hamas itu mengatakan bahwa pengerahan pasukan internasional akan dibatasi secara ketat untuk memantau gencatan senjata, alih-alih mengelola Jalur Gaza atau mengambil bagian dalam pemerintahan internal.

    Peran pasukan internasional, menurut pejabat senior Hamas itu, adalah untuk memisahkan pihak-pihak yang bertikai dan mencegah bentrokan baru. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Al-Hayya dalam pernyataan terpisah pada Sabtu (6/12).

    Dia menambahkan bahwa negara-negara mediator mendukung pemberian peran pemantauan kepada pasukan internasional mana pun yang nantinya dikerahkan sebagai bagian dari pengaturan gencatan senjata Gaza.

    Kesepakatan gencatan senjata, yang didasarkan pada rencana perdamaian usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, mulai berlaku sejak 10 Oktober lalu. Gencatan senjata ini menghentikan perang selama dua tahun di Jalur Gaza, meskipun kedua pihak saling menuduh adanya pelanggaran.

    Beberapa hari setelah gencatan senjata berlaku, tepatnya pada 12 Oktober lalu, Hamas juga menyatakan bahwa pihaknya tidak akan berpartisipasi dalam pemerintahan di Jalur Gaza pascaperang.

    Hamas, menurut sumber Hamas yang dikutip AFP pada saat itu, mengatakan akan melepaskan kendali atas Jalur Gaza, namun tetap menjadi “bagian fundamental” dari struktur Palestina.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Bahaya Korupsi Makin Nyata! Ini Alasan Hakordia Diperingati

    Bahaya Korupsi Makin Nyata! Ini Alasan Hakordia Diperingati

    Jakarta, Beritasatu.com – Setiap 9 Desember, dunia memperingati Hari Antikorupsi Sedunia atau Hakordia, sebuah agenda internasional yang menegaskan komitmen global dalam memerangi korupsi.

    Peringatan ini tidak sekadar menjadi acara seremonial tahunan, tetapi menjadi pengingat korupsi merupakan musuh bersama yang harus diberantas melalui kerja kolektif.

    Tujuan utama penetapan Hakordia adalah meningkatkan kesadaran publik mengenai bahaya korupsi serta menegaskan kembali peran penting United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) sebagai dasar hukum internasional dalam upaya pencegahannya.

    Melalui momentum ini, masyarakat dunia diajak untuk berpartisipasi aktif membangun lingkungan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

    Penetapan 9 Desember sebagai Hakordia berakar pada pengesahan Konvensi UNCAC oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2003.

    Konvensi ini merupakan perjanjian internasional pertama yang mengikat secara hukum dan memberikan standar komprehensif untuk memerangi korupsi.

    Oleh karena itu, Hakordia menjadi momen penting untuk mempromosikan penandatanganan, ratifikasi, serta implementasi langkah-langkah antikorupsi yang diamanatkan.

    Di Indonesia, peringatan Hakordia 2025 semakin relevan sebagai pengingat komitmen terhadap integritas, akuntabilitas, dan transparansi harus terus diperkuat oleh pemerintah, lembaga negara, hingga masyarakat umum.

    Bahaya Korupsi Menjadi Ancaman Serius bagi Pembangunan dan Kesejahteraan

    Urgensi peringatan Hakordia 2025 dapat dilihat dari dampak buruk korupsi yang begitu luas. Korupsi bukan hanya menggerogoti keuangan negara, tetapi juga mengancam pembangunan berkelanjutan, merusak demokrasi, serta melemahkan supremasi hukum. Efek domino korupsi dapat dirasakan di berbagai sektor kehidupan.

    Dalam sektor ekonomi, korupsi memicu ketidakpastian pasar, menurunkan daya tarik investasi, serta memperlambat pertumbuhan.

    Dana publik yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperbaiki layanan kesehatan justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

    Akibatnya, masyarakat, khususnya kelompok rentan kehilangan hak atas pelayanan publik yang layak. Korupsi juga menciptakan ketidakadilan sosial.

    Praktik-praktik yang tidak dihukum atau dibiarkan berlarut-larut menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

    Ketika kepercayaan publik melemah, legitimasi pemerintah pun ikut terancam. Oleh karena itu, Hakordia menjadi panggilan bersama agar dampak sistemik korupsi ini disadari dan dilawan secara kolektif.

    Peran Kesadaran Publik dan Partisipasi Aktif dalam Hakordia 2025

    Makna besar Hakordia 2025 tidak hanya terletak pada komitmen lembaga negara, tetapi juga pada partisipasi masyarakat. Pemberantasan korupsi tidak mungkin berhasil jika hanya dilakukan oleh lembaga penegak hukum seperti KPK atau Kejaksaan Agung (Kejagung). Korupsi sering berakar pada budaya dan sistem sosial, sehingga perubahan harus dimulai dari diri individu.

    Hakordia hadir sebagai pengingat setiap warga memiliki peran penting dalam menolak dan melaporkan korupsi. Peningkatan kesadaran masyarakat mendorong individu memahami korupsi bukanlah suatu keniscayaan, melainkan kejahatan yang bisa dicegah melalui integritas, etika, dan keberanian.

    Peringatan ini juga menjadi wadah untuk menyebarkan informasi mengenai modus-modus korupsi terbaru serta mempelajari mekanisme pelaporan yang aman.

    Partisipasi publik dalam mengawasi penggunaan anggaran, melaporkan indikasi penyelewengan, serta menuntut akuntabilitas pejabat publik merupakan elemen kunci dalam memutus rantai korupsi.

    Program edukasi dan kampanye integritas yang digencarkan saat Hakordia pun ditujukan untuk membentuk generasi muda yang berkarakter bersih dan berintegritas.

    Hakordia 2025 sebagai Momentum Evaluasi Implementasi UNCAC

    Bagi negara-negara yang telah meratifikasi UNCAC, termasuk Indonesia, Hakordia berfungsi sebagai sarana evaluasi tahunan mengenai sejauh mana implementasi prinsip-prinsip antikorupsi telah dilakukan.

    Konvensi ini mencakup lima pilar penting, yakni pencegahan, kriminalisasi dan penegakan hukum, kerja sama internasional, pemulihan aset, dan bantuan teknis.

    Melalui pelaksanaan Hakordia 2025, instansi pemerintah, lembaga publik, hingga organisasi nonpemerintah didorong untuk menilai apakah kebijakan internal mereka sudah sesuai dengan standar global tersebut.

    Langkah-langkah seperti memperkuat pengendalian internal, meningkatkan transparansi perizinan, menyederhanakan birokrasi, serta memperbaiki tata kelola merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi yang sangat efektif.

    Hakordia menjadi sarana penting untuk memastikan komitmen antikorupsi tidak berhenti sebagai slogan, tetapi diwujudkan dalam kebijakan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.

    Dengan begitu, Hakordia 2025 dapat menjadi momentum yang memperkuat integritas bangsa dan mempercepat terwujudnya pemerintahan yang bersih.

  • Bahaya Korupsi Makin Nyata! Ini Alasan Hakordia Diperingati

    Bahaya Korupsi Makin Nyata! Ini Alasan Hakordia Diperingati

    Jakarta, Beritasatu.com – Setiap 9 Desember, dunia memperingati Hari Antikorupsi Sedunia atau Hakordia, sebuah agenda internasional yang menegaskan komitmen global dalam memerangi korupsi.

    Peringatan ini tidak sekadar menjadi acara seremonial tahunan, tetapi menjadi pengingat korupsi merupakan musuh bersama yang harus diberantas melalui kerja kolektif.

    Tujuan utama penetapan Hakordia adalah meningkatkan kesadaran publik mengenai bahaya korupsi serta menegaskan kembali peran penting United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) sebagai dasar hukum internasional dalam upaya pencegahannya.

    Melalui momentum ini, masyarakat dunia diajak untuk berpartisipasi aktif membangun lingkungan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

    Penetapan 9 Desember sebagai Hakordia berakar pada pengesahan Konvensi UNCAC oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2003.

    Konvensi ini merupakan perjanjian internasional pertama yang mengikat secara hukum dan memberikan standar komprehensif untuk memerangi korupsi.

    Oleh karena itu, Hakordia menjadi momen penting untuk mempromosikan penandatanganan, ratifikasi, serta implementasi langkah-langkah antikorupsi yang diamanatkan.

    Di Indonesia, peringatan Hakordia 2025 semakin relevan sebagai pengingat komitmen terhadap integritas, akuntabilitas, dan transparansi harus terus diperkuat oleh pemerintah, lembaga negara, hingga masyarakat umum.

    Bahaya Korupsi Menjadi Ancaman Serius bagi Pembangunan dan Kesejahteraan

    Urgensi peringatan Hakordia 2025 dapat dilihat dari dampak buruk korupsi yang begitu luas. Korupsi bukan hanya menggerogoti keuangan negara, tetapi juga mengancam pembangunan berkelanjutan, merusak demokrasi, serta melemahkan supremasi hukum. Efek domino korupsi dapat dirasakan di berbagai sektor kehidupan.

    Dalam sektor ekonomi, korupsi memicu ketidakpastian pasar, menurunkan daya tarik investasi, serta memperlambat pertumbuhan.

    Dana publik yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperbaiki layanan kesehatan justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

    Akibatnya, masyarakat, khususnya kelompok rentan kehilangan hak atas pelayanan publik yang layak. Korupsi juga menciptakan ketidakadilan sosial.

    Praktik-praktik yang tidak dihukum atau dibiarkan berlarut-larut menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

    Ketika kepercayaan publik melemah, legitimasi pemerintah pun ikut terancam. Oleh karena itu, Hakordia menjadi panggilan bersama agar dampak sistemik korupsi ini disadari dan dilawan secara kolektif.

    Peran Kesadaran Publik dan Partisipasi Aktif dalam Hakordia 2025

    Makna besar Hakordia 2025 tidak hanya terletak pada komitmen lembaga negara, tetapi juga pada partisipasi masyarakat. Pemberantasan korupsi tidak mungkin berhasil jika hanya dilakukan oleh lembaga penegak hukum seperti KPK atau Kejaksaan Agung (Kejagung). Korupsi sering berakar pada budaya dan sistem sosial, sehingga perubahan harus dimulai dari diri individu.

    Hakordia hadir sebagai pengingat setiap warga memiliki peran penting dalam menolak dan melaporkan korupsi. Peningkatan kesadaran masyarakat mendorong individu memahami korupsi bukanlah suatu keniscayaan, melainkan kejahatan yang bisa dicegah melalui integritas, etika, dan keberanian.

    Peringatan ini juga menjadi wadah untuk menyebarkan informasi mengenai modus-modus korupsi terbaru serta mempelajari mekanisme pelaporan yang aman.

    Partisipasi publik dalam mengawasi penggunaan anggaran, melaporkan indikasi penyelewengan, serta menuntut akuntabilitas pejabat publik merupakan elemen kunci dalam memutus rantai korupsi.

    Program edukasi dan kampanye integritas yang digencarkan saat Hakordia pun ditujukan untuk membentuk generasi muda yang berkarakter bersih dan berintegritas.

    Hakordia 2025 sebagai Momentum Evaluasi Implementasi UNCAC

    Bagi negara-negara yang telah meratifikasi UNCAC, termasuk Indonesia, Hakordia berfungsi sebagai sarana evaluasi tahunan mengenai sejauh mana implementasi prinsip-prinsip antikorupsi telah dilakukan.

    Konvensi ini mencakup lima pilar penting, yakni pencegahan, kriminalisasi dan penegakan hukum, kerja sama internasional, pemulihan aset, dan bantuan teknis.

    Melalui pelaksanaan Hakordia 2025, instansi pemerintah, lembaga publik, hingga organisasi nonpemerintah didorong untuk menilai apakah kebijakan internal mereka sudah sesuai dengan standar global tersebut.

    Langkah-langkah seperti memperkuat pengendalian internal, meningkatkan transparansi perizinan, menyederhanakan birokrasi, serta memperbaiki tata kelola merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi yang sangat efektif.

    Hakordia menjadi sarana penting untuk memastikan komitmen antikorupsi tidak berhenti sebagai slogan, tetapi diwujudkan dalam kebijakan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.

    Dengan begitu, Hakordia 2025 dapat menjadi momentum yang memperkuat integritas bangsa dan mempercepat terwujudnya pemerintahan yang bersih.

  • Kepala Negara Tiongkok dan Amerika Serikat Mencapai Konsensus Penting Terkait Isu Taiwan

    Kepala Negara Tiongkok dan Amerika Serikat Mencapai Konsensus Penting Terkait Isu Taiwan

    Pada 24 November, Presiden Tiongkok Xi Jinping melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dengan menegaskan kembali konsensus yang telah dicapai dalam pertemuan di Busan dan meninjau kondisi terkini hubungan Tiongkok–Amerika Serikat, kedua belah pihak bertukar pandangan mengenai isu Taiwan. Presiden Xi menegaskan bahwa kembalinya Taiwan ke dalam pangkuan Tiongkok merupakan bagian dari tatanan internasional pascaperang. Presiden Trump menyatakan bahwa Tiongkok memainkan peran penting dalam proses kemenangan Perang Dunia II, dan bahwa pihak Amerika memahami arti strategis isu Taiwan bagi Tiongkok. Saat ini, tatanan pascaperang menghadapi tantangan dari sejumlah negara, dan perdamaian kawasan dihadapkan pada faktor-faktor ketidakstabilan baru. Percakapan telepon kali ini menunjukkan bahwa, di bawah kepemimpinan kedua kepala negara, komunikasi dan konsensus Tiongkok dan Amerika Serikat mengenai isu-isu prinsipil memiliki makna penting.

    Belakangan ini, pemerintahan yang dipimpin Sanae Takaichi di Jepang telah mengambil serangkaian langkah terkait isu Taiwan. Pihak Tokyo berupaya menggunakan isu-isu yang berkaitan dengan Taiwan untuk menekan Tiongkok, serta mendorong opini internasional agar melepaskan persoalan Taiwan dari kerangka tatanan internasional pascaperang dan mengkategorikannya semata-mata sebagai isu keamanan kawasan. Di balik langkah ini terdapat tujuan yang lebih mendasar, yakni memanfaatkan isu Taiwan untuk menembus berbagai pembatasan struktural yang dimiliki Jepang sebagai “negara kalah perang” di bidang kebijakan militer dan keamanan, sekaligus menciptakan kondisi bagi amandemen Konstitusi Damai. Pernyataan-pernyataan Sanae Takaichi tidak hanya menyentuh kepentingan inti Tiongkok, tetapi juga mempengaruhi landasan tatanan internasional yang terbentuk pasca-Perang Dunia II, sehingga menambah ketidakpastian bagi stabilitas regional.

    Kembalinya Taiwan kepada Tiongkok merupakan salah satu hasil penting kemenangan Perang Dunia II sekaligus bagian tak terpisahkan dari tatanan internasional pascaperang. Deklarasi Kairo secara tegas menetapkan bahwa Jepang harus mengembalikan wilayah-wilayah Tiongkok yang direbutnya, termasuk Taiwan dan Kepulauan Penghu. Pada tahun 1945, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Inggris mengeluarkan Deklarasi Potsdam yang kemudian diikuti oleh Uni Soviet, yang sekali lagi menegaskan bahwa “ketentuan-ketentuan Deklarasi Kairo harus dilaksanakan”. Pada bulan September di tahun yang sama, Jepang menandatangani Instrumen Penyerahan Jepang dan berkomitmen untuk melaksanakan secara setia seluruh ketentuan yang tercantum dalam Deklarasi Potsdam. Langkah-langkah Sanae Takaichi terkait isu Taiwan bertentangan dengan tatanan internasional pascaperang yang didasarkan pada Deklarasi Kairo dan Deklarasi Potsdam, serta tidak sejalan dengan prinsip Satu Tiongkok yang secara luas diakui komunitas internasional. Apabila Jepang dibiarkan merusak kerangka yang ada pada titik kunci tatanan pascaperang, yakni isu Taiwan, hal ini pada praktiknya berarti mengabaikan pengorbanan yang telah dilakukan negara-negara sekutu anti-fasis, termasuk Tiongkok dan Amerika Serikat, dalam Perang Dunia II—sesuatu yang tidak dapat diterima oleh berbagai pihak di komunitas internasional yang menjunjung tinggi perdamaian.

    Perlu dicermati bahwa sebagian kekuatan politik di Jepang tengah mendorong suatu narasi baru. Mereka berupaya menafsirkan kembali sejarah dengan menjadikan “sistem San Francisco” sebagai dasar, serta atas nama “keamanan kawasan” berusaha melemahkan prinsip Satu Tiongkok. Langkah tersebut bukan saja menafikan fakta sejarah dan bertentangan dengan hukum internasional, tetapi juga menggoyahkan fondasi institusional dari situasi damai yang telah terpelihara selama 80 tahun pascaperang. Jika Jepang terus bertahan pada paham revisionisme sejarah dan mendorong kebijakan ekspansi militer serta persiapan perang, negara itu berisiko kembali menjadi faktor yang mengganggu stabilitas kawasan Asia-Pasifik. Sebagian kalangan di Jepang beranggapan bahwa dengan mendapatkan dukungan Amerika Serikat, mereka dapat bertindak sesuka hati dalam isu-isu yang menyangkut Tiongkok dan bahwa upaya “menggunakan Taiwan untuk menahan Tiongkok” akan memperoleh pengakuan penuh dari Washington. Penilaian seperti ini jelas tidak sejalan dengan realitas. Tindakan kalangan kanan Jepang tersebut bukan hanya bertentangan dengan tekad rakyat Tiongkok untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayahnya, tetapi juga melawan tatanan pascaperang yang dibangun dan dipelihara bersama oleh negara-negara pemenang Perang Dunia II, termasuk Amerika Serikat.

    Dalam konteks ini, efek stabilisasi yang dihasilkan oleh percakapan antara pemimpin Tiongkok dan Amerika Serikat menjadi semakin menonjol. Saat ini, konstelasi global tengah mengalami perubahan mendalam. Upaya menjaga dan memperkuat hasil kemenangan Perang Dunia II serta tatanan internasional yang berpusat pada Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki arti strategis dan praktis yang sangat penting. Tatanan tersebut telah membentuk kerangka dasar bagi perdamaian global pascaperang dan menyediakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kemakmuran negara-negara di dunia, termasuk Tiongkok dan Amerika Serikat. Di bawah tatanan ini, komunitas internasional mampu bekerja sama menghadapi berbagai tantangan global dan mencapai kemajuan di berbagai bidang. Karena itu, seluruh anggota komunitas internasional yang memikul tanggung jawab, khususnya negara-negara besar, seharusnya bersama-sama berkomitmen memelihara tatanan pascaperang ini dan tetap waspada terhadap setiap upaya yang mencoba menafikan sejarah atau mengubah pengaturan pascaperang.

    Tahun 2025 menandai 80 tahun kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok terhadap Agresi Jepang sekaligus kemenangan Perang Dunia melawan Fasisme, dan pada saat yang sama merupakan peringatan 80 tahun pemulihan Taiwan. Pada titik sejarah ini, berbagai langkah Jepang terkait isu Taiwan mendapat sorotan luas dari komunitas internasional dan menjadi peringatan dini bagi semua pihak. Perdamaian di kawasan Asia-Pasifik tidak diraih dengan mudah; tidak ada satu pun negara yang seharusnya mengorbankan stabilitas kawasan demi kepentingan politiknya sendiri. Komunitas internasional perlu memperkuat kerja sama, secara konsisten mematuhi tujuan dan prinsip Piagam PBB, serta dengan tegas menentang setiap pernyataan dan tindakan yang merusak tatanan internasional pascaperang.

    Jepang perlu memahami dengan jelas bahwa upaya menantang tatanan internasional pascaperang tidak akan menghasilkan tujuan yang diharapkan, dan keterlibatan yang tidak tepat dalam isu Taiwan juga tidak akan membawa apa yang disebut sebagai “terobosan strategis”. Komunitas internasional mendesak Jepang untuk menghadapi dan secara mendalam merefleksikan kembali sejarah agresinya, serta dengan sikap bertanggung jawab dan tindakan nyata membangun kembali kepercayaan negara-negara tetangga di Asia dan komunitas internasional, sekaligus sepenuhnya meninggalkan setiap niat yang bertentangan dengan arus utama sejarah.

  • Pimpinan MPR dukung pernyataan bersama tolak pengusiran warga Gaza

    Pimpinan MPR dukung pernyataan bersama tolak pengusiran warga Gaza

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid mendukung pernyataan bersama yang secara tegas menolak adanya penggusuran atau pengusiran rakyat Jalur Gaza, Palestina ke luar negeri dengan cara apapun serta dalam bentuk apapun oleh Israel.

    Pernyataan bersama tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono bersama tujuh menteri luar negeri negara Arab-Islam yang terdiri dari Mesir, Yordania, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Turki, dan Pakistan.

    “Delapan Negara ini melalui menteri luar negerinya, termasuk Indonesia, melakukan langkah yang baik, menolak pengusiran warga Gaza/Palestina dengan cara apapun, tapi agar efektif, negara2 tersebut perlu secara serius mengawal agar benar-benar tidak terjadi pengusiran Rakyat Palestina, termasuk dari Jalur Gaza dengan cara apa pun, seperti yang sudah dilakukan Israel dengan membuka pintu Rafah maupun menerbangkan warga keluar dari Gaza/Palestina ke Afrika Selatan tanpa dokumen apa pun,” kata HWN dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Hal tersebut disampaikan setelah Israel memutuskan pembukaan perbatasan Rafah untuk warga Gaza, tapi hanya dibuka untuk keluar dari Gaza dan tidak untuk masuk kembalinya warga Gaza. Itu sama saja pengusiran terselubung. Apalagi dengan terbongkarnya manuver pihak Israel yang terbangkan ratusan warga Gaza/Palestina secara ilegal ke Afrika Selatan.

    Langkah tersebut dicurigai sebagai cara licik dari Israel untuk mengusir warga Palestina dan mengosongkan Jalur Gaza dari penduduk aslinya, yakni bangsa Palestina, agar sepenuhnya mudah dikuasai untuk kepentingan pembentukan negara Israel Raya.

    HNW, sapaan akrabnya, mengatakan perlunya delapan negara tersebut bisa bahu membahu untuk memastikan bahwa pelaksanaan perjanjian perdamaian di Palestina tidak malah merugikan nasib dan perjuangan bangsa dan rakyat Palestina, dan makin menjauhkan mereka dari cita-cita/perjuangan berdirinya negara Palestina merdeka yang sekarang ini sudah diakui oleh lebih dari 156 negara Anggota PBB.

    Apalagi, Israel terus saja melanggar kesepakatan damai termasuk melakukan penyerangan militer dan pengusiran terhadap rakyat Gaza/Palestina dari tanah airnya.

    “Pengusiran rakyat Gaza/Palestina dengan alasan apa pun, sehingga kemudian mereka tidak bisa kembali ke negaranya, merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat karena itu juga bentuk lain dari praktik genosida yang sangat jahat,” ujarnya.

    Lebih lanjut, HNW mengingatkan perlunya lobi dan komunikasi yang lebih intensif dengan Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu negara yang mengajukan proposal perdamaian, bahwa dibukanya perbatasan Rafah ke Mesir memang merupakan suatu langkah yang sangat perlu dilakukan tapi agar bantuan kemanusiaan dan proses rekonstruksi Jalur Gaza bisa segera dilakukan.

    “Itu yang menjadi tujuan utama dibukanya perbatasan Rafah. Bukan justru untuk mengusir warga Gaza keluar dari wilayahnya agar kemudian wilayah tersebut dikuasai oleh Israel,” tuturnya.

    HNW menegaskan bahwa delapan negara ini mempunyai posisi tawar yang tinggi dalam mengimbangi proses pelaksanaan perjanjian perdamaian di Jalur Gaza. Pasalnya, tanpa keterlibatan delapan negara ini, sangat mustahil perjanjian perdamaian yang diusulkan oleh Amerika Serikat bisa berjalan dengan baik.

    Perdamaian di Jalur Gaza, kata NHW, bukan hanya karena peran dari Amerika Serikat, tetapi juga ada peran penting dari delapan negara tersebut. Dan itu pun diakui oleh Presiden AS Donald Trump.

    Sehingga, delapan negara ini juga perlu memastikan bahwa perjanjian perdamaian tidak bergeser ke arah yang salah dengan pengusiran warga Palestina dan terus membiarkan Israel melakukan pelanggaran terhadap proposal perdamaian, karena jelas akan menjadi kontraproduktif dari upaya mewujudkan perdamaian dan keadilan dengan terlaksananya prinsip two state solution yang juga menjadi salah satu Resolusi PBB.

    “Oleh karena itu, Saya mendukung sikap Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono untuk terus bekerja sama maksimal, bahu membahu dengan Menlu dari negara-negara sahabat tersebut, untuk memastikan hal kontraproduktif yang melanggengkan pelanggaran perdamaian, menjauhkan Palestina menjadi negara merdeka, seperti manuver-manuver pengusiran yang dilakukan Israel, tidak terus terjadi, dan bisa dihentikan, agar segera terbayar lunas-lah hutang Indonesia terhadap Palestina berupa hadirnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” ujarnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati Ipuk Raih Penghargaan Nasional: Banyuwangi Diakui sebagai Inspirasi Pariwisata Indonesia

    Bupati Ipuk Raih Penghargaan Nasional: Banyuwangi Diakui sebagai Inspirasi Pariwisata Indonesia

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kementerian Pariwisata memberikan penghargaan Most Inspiring Tourism Leader (MITL) kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Most Inspiring Tourism Leader diberikan kepada kepala daerah yang mampu menggerakkan pariwisata di wilayahnya dan berkontribusi dalam memajukan pariwisata Indonesia.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menerima langsung penghargaan dari Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

    Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Wonderful Indonesia Award 2025, di Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang berlangsung di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Jumat (5/12/25). Penghargaan ini hanya diberikan pada tiga kepala daerah di Indonesia, mewakili kategori provinsi, kota, dan kabupaten.

    Menpar mengatakan, penghargaan diberikan karena kontribusi nyata dalam pengembangan destinasi, peningkatan pelayanan, serta penguatan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan.

    Bupati Ipuk menjadi salah satu pemimpin daerah yang dinilai pemerintah sebagai sosok penting dalam pengembangan pariwisata Nusantara. Berbagai terobosan Ipuk selama memimpin Banyuwangi berperan besar untuk kemajuan pariwisata daerah, yang juga berdampak pada pariwisata Indonesia.

    Menurut Menpar, ini tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga instrumen perubahan yang memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan arah pembangunan pariwisata nasional tetap berada di jalur yang benar.

    “Wonderful Indonesia Awards adalah cermin perjalanan bersama. Kita ingin memastikan pariwisata Indonesia tumbuh dengan arah yang tepat, kuat, dan berkelanjutan,” ujar Menteri Widiyanti.

    Ipuk berterima kasih atas penghargaan ini. Menurutnya Banyuwangi tidak hanya membangun pariwisata, tetapi menumbuhkan ketahanan masyarakat melalui inovasi, kolaborasi, dan keberanian mengambil keputusan.

    “Kami telah menegaskan visi pariwisata Banyuwangi dalam lima tahun menjadi pariwisata unggul, berdaya saing, dan memberi manfaat besar bagi masyarakat. Apa pun program daerah yang kami lakukan, ujungnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan, termasuk dari sektor pariwisata juga,” kata Ipuk.

    “Kami terus berbenah, terus menjaga Banyuwangi tetap menarik untuk terus dikunjungi. Tidak hanya destinasi yang terus kita garap, tapi atraksi wisata juga kami desain agar menarik wisatawan. Dengan demikian wisatawan terus datang ke Banyuwangi,” tambah Ipuk.

    Ipuk juga terus mendorong desa wisata yang saat ini telah ada 99 desa. Bahkan, baru saja Desa Adat Osing Kemiren ditetapkan menjadi bagian Jaringan Desa Wisata Terbaik Dunia, The Best Tourism Villages Upgrade Programme 2025, oleh United Nations Tourism (UN Tourism) – Badan Pariwisata PBB.

    Selain itu, Ipuk juga terus berinovasi di sektor wisata, salah satunya Ijen Golden Route.

    Hasilnya, kunjungan wisatawan ke Banyuwangi terus meningkat. Pada 2024 total kunjungan wisatawan ke Banyuwangi sebanyak 3.405.145 orang, di mana ada kenaikan sebanyak 7 persen dari tahun 2023.

    Dari jumlah itu, wisatawan domestik yang datang ke Banyuwangi sebanyak 3.282.241 orang. Sementara jumlah wisatawan mancanegara tercatat 122.904 orang.

    “Seiring peningkatan wisatawan, juga terjadi peningkatan ekonomi Banyuwangi, antara lain pendapatan per kapita dari Rp 58,08 juta pada 2023 menjadi Rp 62,09 juta pada 2024. PDRB meningkat dari Rp 101,29 triliun pada 2023 menjadi Rp 108,92 triliun di 2024,” pungkas Ipuk. [kun]