partai: PBB

  • Warga Brasil-Meksiko Aktivis Global Sumud Flotilla Pulang Usai Ditahan Israel

    Warga Brasil-Meksiko Aktivis Global Sumud Flotilla Pulang Usai Ditahan Israel

    Jakarta

    Brasil dan Meksiko mengumumkan bahwa warga negara mereka yang ditahan oleh Israel setelah menjadi bagian dari armada bantuan Gaza dalam perjalanan pulang. Sejumlah warga Brasil dan Meksiko tergabung dalam Global Sumud Flotilla.

    Dilansir AFP, Rabu (8/10/2025), 13 warga Brasil, termasuk anggota parlemen Luizianne Lins dari Partai Buruh yang berkuasa, “dibawa ke perbatasan dengan Yordania dan dibebaskan,” kata Kementerian Luar Negeri Brasilia dalam sebuah pernyataan.

    Kementerian Luar Negeri Meksiko, dalam pernyataan terpisah, mengatakan bahwa 6 warga Meksiko juga dibawa ke Yordania, di mana mereka disambut oleh duta besar Meksiko.

    “Mereka meninggalkan Israel dan mulai kembali ke Meksiko,” kata kementerian tersebut.

    Armada Global Sumud berlayar bulan lalu, mengangkut para politisi dan aktivis menuju Gaza, di mana PBB mengatakan blokade Israel yang semakin ketat dan serangan militer yang tak henti-hentinya menyebabkan kelaparan melanda. Israel mencegat sekitar 45 perahu kecil dan menahan lebih dari 470 orang pekan lalu.

    “Setelah enam hari dipenjara secara ilegal di Israel, 13 warga Brasil dari Sumud Global Flotilla akhirnya bebas,” tulis Lins di Instagram.

    Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menuduh Israel melanggar hukum internasional dengan mencegat armada tersebut di perairan internasional.

    Baik ia maupun mitranya dari Meksiko, Claudia Sheinbaum, telah menuntut pemulangan warga negara mereka dengan selamat.

    Seorang anggota dewan Italia, yang juga merupakan bagian dari armada tersebut, mengatakan setelah pembebasan pekan lalu bahwa para aktivis telah “diperlakukan seperti binatang” selama penahanan.

    Israel membantah tuduhan tersebut dan bersikeras bahwa hak-hak hukum para tahanan sepenuhnya dihormati.

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/rfs)

  • Serangan Bom Junta Myanmar Tewaskan 40 Orang Saat Festival Bulan Purnama

    Serangan Bom Junta Myanmar Tewaskan 40 Orang Saat Festival Bulan Purnama

    Jakarta

    Serangan junta militer Myanmar terhadap sebuah acara festival dan protes menewaskan 40 orang, termasuk anak-anak. Seorang peserta dan seorang anggota komite lokal mengungkapkan kekejian tersebut.

    Dilansir AFP, Rabu (8/10/2025), Myanmar telah dilanda perang saudara sejak militer merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2021, yang mendorong pemberontak pro-demokrasi untuk mengangkat senjata dan bersekutu dengan kelompok-kelompok etnis bersenjata melawan junta.

    Ratusan orang berkumpul di kota Chaung U, Myanmar tengah, untuk menghadiri festival bulan purnama Thadingyut pada Senin (6/10) malam, ketika militer menjatuhkan bom ke arah kerumunan, menurut seorang anggota komite yang menyelenggarakan acara tersebut.

    Wanita itu, yang meminta identitasnya dirahasiakan karena alasan keamanan, mengatakan orang-orang sedang berkumpul untuk festival dan demonstrasi anti-junta sekitar pukul 19.00 ketika bom tersebut menewaskan lebih dari 40 orang dan melukai sekitar 80 lainnya.

    “Komite memberi tahu orang-orang dan sepertiga dari kerumunan berhasil melarikan diri,” katanya kepada AFP. “Namun, tiba-tiba, sebuah paralayang bermotor terbang tepat di atas kerumunan dan menjatuhkan dua bom di tengah kerumunan”.

    “Anak-anak hancur berkeping-keping,” kata perempuan itu, yang tidak berada di lokasi kejadian tetapi menghadiri pemakaman pada Selasa (7/10).

    Ketika paralayang bermotor lain yang terbang di atas kepala meninggalkan area tersebut, ia mengatakan orang-orang bergegas membantu korban luka.

    “Sampai pagi ini, kami masih mengumpulkan potongan-potongan tubuh dari tanah–potongan daging, anggota badan, bagian-bagian tubuh yang hancur,” tambahnya.

    Seorang warga Chaung U yang menghadiri acara tersebut, mengonfirmasi perkiraan jumlah korban, mengatakan orang-orang mencoba berlari ketika mereka menyadari paralayang bermotor itu terbang di atas kepala.

    “Saat saya mengatakan kepada orang-orang ‘tolong jangan lari’, paralayang bermotor itu menjatuhkan dua bom,” katanya kepada AFP, yang berbicara tanpa menyebut nama.

    “Dua rekan saya tewas tepat di depan saya. Bahkan lebih banyak lagi yang tewas di depan saya.”

    Warga tersebut menghadiri pemakaman untuk sembilan teman yang tewas. Sebuah media lokal juga melaporkan 40 orang tewas dalam serangan itu.

    Seorang juru bicara junta militer tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar pada Selasa malam. Junta militer telah menggembar-gemborkan pemilu yang dimulai pada 28 Desember sebagai jalan menuju rekonsiliasi.

    Namun, seorang pakar PBB telah menepis pemungutan suara tersebut sebagai kecurangan untuk menyamarkan berlanjutnya kekuasaan militer, dan para pemberontak telah bersumpah untuk memblokirnya. Militer kini mengepung daerah kantong pemberontak, dengan tujuan memperluas kendali teritorial menjelang pemilu.

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/rfs)

  • 7 Fakta Dua Tahun Perang Gaza: Jumlah Korban-Kehancuran Massal

    7 Fakta Dua Tahun Perang Gaza: Jumlah Korban-Kehancuran Massal

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang Israel-Gaza telah berlangsung selama tepat 2 tahun lamanya. Hal ini awalnya dipicu serbuan milisi penguasa Gaza Palestina, Hamas, ke Israel yang akhirnya memicu balasan membabi buta dari Negeri Zionis.

    Hingga dua tahun berlangsung, masih belum ada tanda-tanda pasti terkait penghentian serangan. Israel masih terus menyerbu Gaza dengan tujuan untuk menghabisi Hamas.

    Meski begitu, dampak korban jiwa dan kerusakan akibat serangan ini sangatlah masif dan tersebar rata di sebagian besar wilayah Gaza. Berikut sejumlah fakta yang ada di balik peperangan ini dikutip Al Jazeera, Selasa (7/10/2025)

    1. Korban Jiwa dan Luka-Luka Akibat Serangan

    Lebih dari 67.000 warga Palestina telah terbunuh dalam 2 tahun terakhir, dengan ribuan lainnya diyakini masih terperangkap di bawah reruntuhan. Angka korban tewas ini sangat mengejutkan, setara dengan sekitar satu dari setiap 33 orang di Gaza, atau sekitar 3% dari populasi sebelum perang dimulai. Jumlah ini mencerminkan skala kehancuran manusia yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Dampak pada anak-anak sangat mengerikan. Setidaknya 20.000 anak-anak termasuk di antara korban tewas, yang berarti rata-rata satu anak terbunuh setiap jam selama 24 bulan terakhir. Angka resmi ini dihitung berdasarkan jenazah yang dibawa ke rumah sakit, dan diperkirakan jumlah sebenarnya jauh lebih tinggi karena tidak termasuk mereka yang tewas di bawah reruntuhan atau hilang.

    Selain korban tewas, lebih dari 169.000 warga Palestina terluka selama dua tahun konflik, yang berarti sekitar satu dari setiap 14 orang di Gaza mengalami cedera. Banyak dari luka-luka ini bersifat mengubah hidup, dengan dampaknya yang meluas jauh melampaui kematian.

    Luka fisik yang parah telah mengakibatkan krisis amputasi. UNICEF memperkirakan bahwa antara 3.000 hingga 4.000 anak di Gaza telah kehilangan satu atau lebih anggota badan.

    Adapun korban tewas dari sisi Israel pada serangan 7 Oktober 2023 mencapai sekitar 1.200 orang dengan 251 lainnya menjadi tawanan.

    2. Keruntuhan Fasilitas Kesehatan

    Sistem layanan kesehatan Gaza berada dalam kondisi runtuh total akibat serangan Israel yang terus menerus. Selama dua tahun, setidaknya 125 fasilitas kesehatan, termasuk 34 rumah sakit, telah rusak parah. Serangan ini membuat pasien kehilangan akses terhadap layanan medis esensial.

    Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sejak Oktober 2023, telah didokumentasikan lebih dari 790 serangan terhadap fasilitas kesehatan, termasuk pemboman udara terhadap rumah sakit, klinik, dan ambulans. Serangan-serangan ini juga telah menewaskan setidaknya 1.722 petugas kesehatan dan bantuan.

    Pola serangan meluas hingga penargetan dan penangkapan petugas kesehatan. Ratusan staf medis telah dikeluarkan secara paksa dari bangsal rumah sakit dan ditahan di penjara serta kamp militer Israel. Per 22 Juli, Pasukan Israel menahan 28 dokter terkemuka, termasuk 18 spesialis senior di bidang-bidang vital seperti bedah, anestesiologi, dan pediatri, yang semakin melumpuhkan sistem kesehatan Gaza yang sudah hancur.

    Tragisnya, dua dokter senior dilaporkan tewas karena penyiksaan dalam tahanan Israel, dengan jenazah mereka masih ditahan. Banyak dokter ditahan tanpa dakwaan selama lebih dari 400 hari, tiga di antaranya ditahan selama lebih dari 600 hari, yang merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap perlindungan khusus yang diberikan kepada personel medis di bawah hukum internasional.

    3. Krisis Kelaparan dan Malnutrisi yang Parah

    Israel dituduh sengaja mengatur kelaparan yang meluas di Gaza melalui pembatasan militer yang memblokir bantuan selama berbulan-bulan dan sistem distribusi makanan yang berbahaya. Kelaparan resmi telah dikonfirmasi di Kegubernuran Gaza pada 22 Agustus oleh sistem IPC (Integrated Food Security Phase Classification) PBB, menjadikannya kasus kelaparan pertama yang diakui secara resmi di Timur Tengah.

    Kelaparan diperkirakan akan meluas ke Deir el-Balah dan Khan Younis pada akhir September, dengan hampir sepertiga populasi (641.000 orang) diperkirakan menghadapi kondisi bencana (Fase 5 IPC). Situasi ini telah merenggut nyawa setidaknya 459 orang, termasuk 154 anak-anak, yang meninggal karena kelaparan.

    Selain itu, kekurangan gizi di kalangan anak-anak melonjak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pada bulan Juli saja, lebih dari 12.000 anak diidentifikasi menderita kekurangan gizi akut, enam kali lebih tinggi dibandingkan pada awal tahun.

    Hampir satu dari empat anak menderita kekurangan gizi akut yang parah. Selain itu, satu dari lima bayi lahir prematur atau di bawah berat badan normal, menunjukkan krisis kesehatan publik yang parah dan mengancam generasi masa depan Gaza.

    4. Penghancuran Infrastruktur dan Krisis Perumahan

    Tingkat kehancuran di seluruh Gaza hampir total. Menurut OCHA, per Agustus, 92% dari semua bangunan perumahan dan 88% dari semua fasilitas komersial telah rusak atau hancur. Analisis satelit oleh UNOSAT juga menemukan bahwa hampir 78% dari semua struktur di daerah kantong tersebut telah hancur.

    Seluruh lingkungan telah musnah, meninggalkan jutaan warga Palestina sebagai pengungsi dan tanpa tempat berlindung. Kerusakan fisik langsung yang disebabkan oleh pemboman Israel, termasuk rumah, sekolah, dan infrastruktur publik, diperkirakan oleh Bank Dunia mencapai US$ 55 miliar (Rp 911 triliun).

    Sementara itu, prospek pembangunan kembali sangat terhambat dan rumit. Dengan 62% penduduk yang kekurangan dokumen hukum untuk membuktikan kepemilikan properti, banyak keluarga menghadapi tantangan besar untuk mengklaim kembali rumah atau tanah mereka.

    Hal ini meningkatkan prospek pengungsian permanen bagi banyak keluarga. Skala kehancuran dan ketiadaan dokumen kepemilikan mengancam terjadinya krisis properti dan pemindahan paksa jangka panjang, bahkan jika rekonstruksi akhirnya dimulai.

    5. Krisis Air dan Sanitasi

    Sejak Oktober 2023, Israel secara sistematis menargetkan infrastruktur air Gaza yang sudah terganggu. Akibatnya, 89% dari jaringan air dan sanitasi di wilayah kantong tersebut telah rusak atau hancur, meninggalkan lebih dari 96 persen rumah tangga tanpa keamanan air.

    Sebagian besar sistem distribusi air hancur, dengan sumur-sumur terkontaminasi oleh limbah yang tidak diolah. Saat ini, hampir separuh populasi Gaza bertahan hidup dengan kurang dari 6 liter air per hari untuk minum dan memasak, jauh di bawah standar darurat 20 liter untuk “kelangsungan hidup jangka pendek”.

    6. Keruntuhan Sistem Pendidikan

    Sistem pendidikan Gaza telah runtuh sepenuhnya. Lebih dari 2.300 fasilitas pendidikan, termasuk 63 bangunan universitas, telah hancur. Sekolah-sekolah yang masih berdiri kini digunakan sebagai tempat penampungan bagi para pengungsi.

    92% dari semua sekolah memerlukan rekonstruksi total, dan setidaknya 780 anggota staf pendidikan telah terbunuh. Hampir 658.000 anak usia sekolah dan 87.000 mahasiswa universitas kehilangan akses untuk belajar, menghancurkan prospek pendidikan bagi seluruh generasi.

    7. Penahanan Massal

    Lebih dari 10.800 warga Palestina ditahan di penjara-penjara Israel dalam kondisi yang parah. Di antara para tahanan ini terdapat 450 anak-anak dan 87 wanita.
    Yang sangat mengkhawatirkan adalah lebih dari 3.629 tahanan ditahan tanpa dakwaan atau pengadilan. Penahanan massal ini, termasuk anak-anak, menimbulkan masalah serius terkait hak asasi manusia dan keadilan.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Urusi Kasus Yai Mim di Malang Jawa Timur, KDM Tuai Kritik Tajam: Apakah Dia Kurang Kerjaan atau Cari Perhatian?

    Urusi Kasus Yai Mim di Malang Jawa Timur, KDM Tuai Kritik Tajam: Apakah Dia Kurang Kerjaan atau Cari Perhatian?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau akrab dengan akronim KDM (Kang Dedi Mulyadi) kembali jadi sorotan dan mendapat kritikan tajam publik.

    Pasalnya, KDM pada Senin, 6 Oktober 2025, kemarin mengunjungi Yai Mim dan Sahara langsung di kediaman mereka di Malang, Jawa Timur. Dia datang hendak mendamaikan.

    Terkait hal tersebut, penulis kondang Indonesia, Tere Liye, menyampaikan kritik bernada satire terhadap politisi dari Partai Gerindra itu.

    “Sebagai penduduk Jawa Barat, saya bangga sekali dengan Gubernur satu ini,” tulis Tere Liye dikutip dari akun media sosialnya, Selasa (7/10/2025).

    Secara sarkas, alumni Fakutas Ekonomi UI itu mengulas soal Jawa Barat dengan kenyataan yang terbalik. “Semua masalah di Jawa Barat sudah beres tuntas, Jawa Barat telah menjadi provinsi maju, luar biasa sejahtera, PHK tidak ada, pekerjaan di mana-mana, udara segar nan indah, kualitas pendidikan top, bahkan loteng SMAN terbaik di Bandung jebol pun tidak ada. Sempurna,” sindir Tere Liye.

    Pria bernama asli Darwis ini pun menyebut Gubernur Jabar itu kini sibuk mengurusi urusan yang terjadi di Malang yang kebetulan viral.

    “Maka bisa dimaklumi dia tidak punya pekerjaan lagi di Jawa Barat. Dia sibuk mengurusi urusan di Malang sekalipun. Top banget. Banget,” sindirnya lagi.

    Tere Liye pun menyampaikan terkait konstelasi politik ke depan karena nama KDM kini ramai dielukan pendukungnya, terlebih gubernur Jabar itu memang dikenal publik karena doyan membuat konten di media sosial.

    “Yes! Segera pilpres, banyak yang tidak sabar buat nyoblos. Habis itu bisa jadi ketua PBB, dll dsbgnya,” sambung Tere Liye.

  • Dua Tahun Perang di Gaza, Banyak Warga Israel Ingin Perang Berakhir

    Dua Tahun Perang di Gaza, Banyak Warga Israel Ingin Perang Berakhir

    Setiap tahun, Yonatan Shamriz dan keluarganya berkumpul untuk merayakan ulang tahun putrinya, yang tahun ini menginjak empat tahun.

    Sebisa mungkin ia berusaha membuat hari ulang tahun putrinya, yang bernama Yali, terasa normal.

    Yali lahir pada 7 Oktober 2021. Dua tahun kemudian, komunitas tempat keluarga Shamriz tinggal, Kfar Aza, mendapat serangan dari kelompok Hamas.

    Enam puluh dua orang dari kawasan tersebut tewas pada hari itu.

    Saudara laki-laki Yonatan, Alon, termasuk di antara warga Israel yang disandera.

    Alon tak pernah kembali ke rumah, dan justru tewas tertembak oleh militer Israel (IDF) di Gaza pada Desember 2023 setelah berhasil melarikan diri dari penyanderaan Hamas.

    “Itu adalah momen terberat dalam hidup saya,” kata Yonatan kepada ABC.

    “Saudara saya melakukan segalanya. Mereka berhasil melarikan diri.

    “Sangat sulit mendengar kalau IDF keliru mengidentifikasinya sebagai teroris.”

    Dua tahun setelah peristiwa itu, kehidupan Yonatan masih belum tenang.

    “Saya masih menjadi pengungsi di negara sendiri, tidak punya rumah, tinggal di sebuah mobil trailer di pusat Israel,” ujarnya.

    “Saya tidak berada di zona nyaman. Saya tidak punya saudara laki-laki.”

    Meski dihantui trauma, Yonatan mencurahkan energinya untuk organisasi Kumu, yang mendukung keluarga-keluarga yang terdampak serangan dua tahun lalu.

    Organisasi ini menjadi tuan rumah satu-satunya acara peringatan resmi pada 7 Oktober di salah satu taman terbesar di Tel Aviv.

    “Kita bisa lihat keluarga yang berduka dan warga yang paling menderita, setiap orang punya cara yang berbeda dalam menghadapi apa yang hilang dari mereka,” katanya.

    “Sebagian tidak sanggup melakukan apa pun. Sebagian lain justru berusaha melakukan sesuatu dengan segala cara.”

    “Saya merasa harus melakukannya. Saya merasa jika hanya duduk diam dan santai, malah akan tenggelam ke dalam lubang.”

    Luka yang mendalam

    Seperti banyak warga Israel lainnya, Yonatan sadar kalau warga Israel sudah berubah dalam dua tahun sejak serangan Hamas.

    Setelah menyusup ke Israel, kelompok militan tersebut menewaskan sekitar 1.200 orang, yang sebagian besar warga sipil, serta menyandera 250 orang, hingga memicu perang di Gaza yang masih berlangsung hingga kini.

    Israel mengatakan tujuan serangan ke Gaza adalah untuk menghancurkan Hamas dan membebaskan para sandera.

    Namun, seiring waktu, cara Israel melakukannya semakin menuai kritik.

    Sejak Oktober 2023, lebih dari 67.000 warga Palestina tewas, menurut otoritas kesehatan di Gaza.

    Tindakan Israel juga dilabeli sebagai genosida oleh komisi penyelidikan independen dari PBB dan berbagai organisasi lainnya.

    Militer Israel atau IDF kini menguasai lebih dari 75 persen wilayah Gaza, dan lebih dari 2 juta penduduknya terpaksa meninggalkan rumah mereka.

    Meski tidak bisa dibandingkan, beban perang juga dirasakan Israel.

    Banyak warga Israel yang mendukung perang, tetapi tidak sedikit pula yang merasa ketakutan.

    Semakin banyak tentara cadangan Israel yang menolak untuk bertugas di Gaza.

    Dalam berbagai aksi unjuk rasa tahun ini, ribuan orang turun ke jalan di Yerusalem dan Tel Aviv untuk menyerukan diakhirinya perang di Gaza.

    Meski ada harapan untuk kesepakatan damai, Yonatan mengatakan babak sejarah ini meninggalkan luka yang dalam di Israel.

    “Saya pikir rakyat Israel berbeda dengan para pemimpinnya,” ujarnya.

    “Kebanyakan orang ingin ada komite nasional untuk menyelidiki apa yang terjadi pada 7 Oktober, kebanyakan orang ingin ada pemilu, kebanyakan orang ingin perang berakhir dan para sandera dipulangkan.”

    “Dan selama dua tahun, tak satu pun dari itu yang kami dapatkan.”

    Perubahan ke kanan

    Tomer Persico, peneliti dari Shalom Hartman Institute di Yerusalem, mengatakan lanskap politik dan sosial Israel berubah drastis selama perang berlangsung.

    Sebagai peneliti identitas Yahudi modern, Dr Persico mengatakan kepada ABC jika “cara termudah” menggambarkan perubahan ini adalah pergeseran signifikan ke arah kanan.

    “Kita sudah dua tahun berada dalam perang yang berawal dari trauma yang tak terbayangkan bagi orang Israel, dan juga bagi orang Yahudi,” ujarnya.

    “Ini membangkitkan ingatan, luka pasca-trauma yang kita semua bawa dari Holocaust, dari pogrom, karena inilah yang terjadi, kan? Seluruh komunitas dibantai.”

    “Ketika trauma ini menumpuk di atas semua ingatan itu, reaksinya bisa dipahami, akan menjadi penuh kekerasan, akan penuh dendam.”

    Komunitas Israel, kata Dr Persico, banyak yang kembali memeluk nilai-nilai agama Yahudi tradisional.

    “Kita melihat banyak orang, banyak kelompok, kembali ke tradisi dengan mengadopsi kebiasaan tradisional, beberapa bahkan menjadi Yahudi Ortodoks,” katanya.

    “Dan ini, mirip dengan yang terjadi setelah Perang Yom Kippur 1973, yang juga merupakan trauma besar.”

    ‘Menguasai’ Gaza jadi tujuan sebagian pemimpin

    Semua itu, kata Dr Persico, mempermudah para “fundamentalis” seperti menteri keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich dan menteri keamanan nasional Itamar Ben-Gvir, untuk memperluas pengaruh mereka di pemerintahan dan di kalangan masyarakat.

    Australia sudah menjatuhkan sanksi terhadap kedua politisi Israel tersebut karena “retorika ekstremis yang mendorong pemindahan paksa warga Palestina dan pembangunan permukiman Israel baru”.

    “Mereka punya visi untuk menduduki Jalur Gaza dan menempatkan orang Yahudi di sana, serta membersihkan Gaza dari warga Palestina secara etnis,” kata Dr Persico.

    “Itulah rencana mereka, itulah visi mereka. Mereka percaya Tuhan memerintahkan hal itu.”

    “Untuk visi itu, mereka rela memperpanjang perang, mengorbankan tentara, dan mengancam PM Netanyahu jika dia menyimpang sedikit saja dari rencana itu, mereka akan menggulingkan pemerintahannya.”

    Dr Persico menegaskan meski masyarakat bergeser ke kanan, bukan berarti mereka mendukung pemerintahan koalisi Netanyahu.

    “Paradoksnya, ada pergeseran ke kanan di kalangan rakyat, tetapi juga ada sikap antagonis terhadap pemerintahan yang paling sayap kanan yang pernah berkuasa di Israel,” katanya.

    “Ada banyak kritik di Israel tentang apa yang dilakukan Israel di Gaza saat ini, tentang kenyataan perdana menteri kami, [Benjamin] Netanyahu, dianggap … berusaha menghindari setiap peluang untuk mencapai kesepakatan dengan Hamas demi memulangkan para sandera dan mengakhiri perang ini.”

    “Jika pemilu diadakan hari ini, mereka tidak akan mampu mempertahankan kekuasaan di Israel.”

    Dr Persico percaya akan ada perubahan besar di masa depan, lebih dari sekadar pemilu.

    “Setelah perang ini berakhir, trauma akan sedikit mereda dan saya pikir akan ada masa pertanggungjawaban,” katanya.

    “Saya pikir masyarakat Israel akan melalui masa refleksi dan penyesalan atas apa yang kami izinkan atau apa yang terjadi di Gaza, apa yang dilakukan pemerintah di Gaza.

    “Dan saya pikir orang-orang akan merasa malu dengan apa yang terjadi dan saya pikir seseorang akan harus disalahkan, karena begitulah cara kerja manusia.”

    Aksi-aksi protes digelar setiap pekannya selama dua tahun, menuntut pemerintah menerima kesepakatan untuk mengakhiri perang.

    Meski fokus utama demonstrasi adalah nasib para sandera Israel yang ditahan di Gaza, dalam beberapa bulan terakhir semakin banyak orang yang menyuarakan keprihatinan terhadap situasi kemanusiaan di wilayah tersebut.

    Di antara kelompok itu ada yang benar-benar peduli pada penderitaan warga Palestina, dan ada pula yang khawatir dampaknya terhadap Israel dan reputasi negaranya di mata internasional.

    Kebanyakan warga Israel ingin perang berakhir

    Dua tahun perang di Gaza membuat masyarakat Israel lelah dan frustrasi.

    Survei yang dirilis Israel Democracy Institute pekan lalu, menunjukkan 66 persen warga Israel percaya sudah saatnya perang diakhiri.

    Selain itu, 64 persen responden mengatakan Netanyahu harus bertanggung jawab atas serangan mematikan tersebut dan mengundurkan diri.

    Pendapat publik terbelah tentang apakah situasi keamanan Israel kini lebih baik, namun sebagian besar mengakui posisi Israel di kancah internasional merosot tajam.

    Meskipun Amerika Serikat tetap menjadi pendukung utama Israel, pandangan komunitas Yahudi Amerika juga tampaknya sudah berubah.

    Enam puluh satu persen responden yang disurvei oleh surat kabar The Washington Post percaya Israel melakukan kejahatan perang terhadap warga Palestina di Gaza, dan 32 persen percaya Amerika Serikat terlalu mendukung tindakan Israel.

    Meski begitu, 76 persen responden mengatakan keberadaan Israel tetap penting bagi masa depan jangka panjang masyarakat Yahudi.

    Membandingkan sikap warga Israel tentang perang di Gaza dengan perang 12 hari melawan Iran terasa signifikan.

    Dalam perang bulan Juni lalu, ketika Israel melancarkan serangan terhadap target nuklir dan militer Iran dan menghadapi serangan balik ratusan rudal, banyak warga Israel yang saat itu mengatakan kepada ABC jika serangan tersebut dapat dibenarkan.

    Iran kerap digambarkan sebagai “ancaman eksistensial” bagi Israel yang perlu ditangani, sementara perang di Gaza dianggap sudah berlangsung terlalu lama.

    Konflik ini juga tampaknya memengaruhi migrasi dan pertumbuhan penduduk Israel.

    Data yang disampaikan ke parlemen Israel, Knesset, menunjukkan 82.700 warga Israel meninggalkan Israel pada 2024, atau meningkat 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Hampir separuh dari mereka yang pergi lahir di luar Israel dan pernah pindah ke Israel.

    Meski terjadi eksodus, secara keseluruhan jumlah penduduk Israel tetap meningkat pada 2023.

    ‘Orang-orang sudah lelah’

    Jalan-jalan di Yerusalem jauh lebih sepi dibandingkan sebelum 7 Oktober 2023. Turis masih datang ke Yerusalem, tapi jumlahnya tidak sebanyak sebelum perang.

    Saat turis asing, yang menjadi sumber pemasukan utama kota itu, menjauh, beberapa pemilik usaha menilai warga lokal juga kini jauh lebih tertutup dibandingkan sebelumnya.

    “Orang-orang sudah lelah. Orang-orang tidak lagi percaya situasinya akan menjadi lebih baik,” kata Meir Micha.

    Meir menjalankan restorannya di pusat distrik komersial Yerusalem selama lebih dari 50 tahun.

    “Saya melihat pelanggan. Mereka tidak lagi tersenyum seperti dulu, tidak lagi bicara soal pertandingan sepak bola, mereka datang hanya untuk makan,” ujar Meir.

    “Saat perang, semua orang pada akhirnya menginginkan perdamaian. Itu tergantung bagaimana kita menemukan perdamaian itu. Tidak ada yang mau berperang sepanjang hidupnya.”

    Eli Katz termasuk yang menikmati hummus yang disajikan di restoran milik Meir.

    “Perang hanya berjarak 50 mil dari kami, bom meledak dan gedung-gedung hancur, dan kemudian … saya duduk di restoran, di kafe, makan,” katanya.

    “Benar-benar membuat bingung, tetapi saya pikir saat ini kebanyakan orang hanya ingin perang segera berakhir.”

    Eli mengatakan tanggapan komunitas internasional terhadap perang di Gaza, serta tindakan Israel, memengaruhi suasana para warga.

    “Mengakui Palestina atau meninggalkan Netanyahu saat pidato di PBB, saya rasa justru membawa dampak sebaliknya, membuat semua orang semakin keras kepala,” ujarnya.

    “Pada akhirnya, alih-alih berkata kita punya teman dan bisa bekerja sama dan … kita bisa menghentikan perang karena orang-orang akan membantu kita, saya pikir perasaan warga secara umum adalah kami merasa sendirian, jadi kami tidak bisa mempercayai siapa pun, sehingga kami harus terus berperang.”

    Dari ‘bersatu’ menjadi ‘terpecah’

    Tak jauh dari sana, penata rambut Effi Hazuot menonton saluran TV sayap kanan Israel, Channel 14, di salonnya.

    Saluran nasionalis yang bahkan mengkritik beberapa jenderal IDF karena dianggap tidak cukup sayap kanan ini jarang menampilkan dampak kemanusiaan perang di Gaza.

    Ini adalah salah satu sumber berita paling banyak ditonton di Israel.

    “Di awal perang, publik Israel sangat bersatu,” kata Effi.

    “Tetapi saat perang terus berlanjut, bulan demi bulan, sekarang sudah dua tahun, ada perpecahan antara kubu kanan dan kiri.”

    “Dan sekarang warga berhaluan sayap kiri di Israel, menjadi sangat ekstrem. Mereka ingin perang ini segera diakhiri dengan cara apa pun. Mereka bahkan tidak peduli jika kita tidak memenangkan perang, dan itu sayangnya sangat menyedihkan.”

    Ia bersikeras perang harus terus dilanjutkan sampai Israel “menghancurkan Hamas”.

    “Orang-orang yang tinggal boleh dibiarkan, tidak masalah,” ujarnya.

    “Tetapi organisasi ini [Hamas], mereka adalah pembunuh.”

    Effi mengatakan kritik internasional terhadap Israel hanyalah manuver politik untuk mengalihkan perhatian dari masalah domestik di sejumlah negara, seperti imigrasi.

    Effi juga membantah peringatan dari kebanyakan organisasi kemanusiaan soal kelaparan di Gaza.

    “Dunia mengatakan orang-orang di Gaza kelaparan. Tidak ada yang kelaparan di sana,” katanya.

    “Saya punya teman, dia di Gaza. Dia seorang komandan [militer] dan saya menanyakannya soal itu.”

    “Dia bilang itu banyak kebohongan.”

    Pernyataan itu bertentangan dengan peringatan PBB dan berbagai lembaga lain mengenai krisis kelaparan yang parah di Gaza.

    ‘Perpecahan bangsa’

    Di pasar yang tak jauh dari sana, Miri Ben Amram membela IDF dan pemimpin negaranya.

    “Kami punya tentara terbaik di dunia, dan seorang perdana menteri, diplomat terbaik di dunia,” katanya.

    “Netanyahu nomor satu.”

    “Kami ingin damai, saya ingin damai, hanya damai.”

    Meski begitu, Miri yang kehilangan putranya yang bertugas bersama militer Israel beberapa tahun lalu, mengakui perang telah memecah belah negara.

    “Ada perpecahan bangsa … kami ingin bersatu tetapi mustahil,” katanya.

    “Partai-partai politik, politik, telah menghancurkan segalanya, dan dunia tidak memandang kami dengan baik.”

    “Tapi lihat apa yang mereka lakukan kepada kami [pada 7 Oktober]. Itu pembantaian. Itu holocaust kedua. Ini tidak mudah.”

    “[Dunia] menekankan jika kami melakukan genosida, dan itu tidak benar. Mereka yang membunuh kami. Mereka meneror kami.”

    Pandangan itu dipegang banyak warga Israel yang merasa dunia telah berpaling dari penderitaan mereka setelah dua tahun perang.

    Namun, meraih kembali dukungan internasional adalah hal yang, menurut orang-orang seperti Yonatan Shamriz, sulit dicapai.

    “Dengan kepemimpinan saat ini, saya pikir itu mustahil,” katanya.

    “Saya pikir satu-satunya orang yang benar-benar melakukan advokasi di media internasional adalah warga sipil seperti saya.”

    “Kebanyakan negara yang dulu menjadi sekutu Israel kini mengakui negara Palestina, sehingga mereka bisa membantai kami dan mereka mendapatkan hadiah berupa negara Palestina.”

    “Sangat, sangat membuat frustrasi bahwa kepemimpinan Israel tidak mendengarkan rakyat Israel dan tidak melakukan apa pun untuk memperjuangkan kepentingan Israel di dunia.”

  • Lagi-lagi, Houthi Tahan 9 Staf PBB di Yaman

    Lagi-lagi, Houthi Tahan 9 Staf PBB di Yaman

    Jakarta

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengecam keras penahanan sewenang-wenang sembilan staf PBB di Yaman oleh kelompok pemberontak Houthi, beserta penyitaan aset dan fasilitas di wilayah-wilayah yang dikuasai Houthi.

    “Baru-baru ini, otoritas de facto Houthi menahan sembilan lagi personel PBB, sehingga jumlah total staf PBB yang ditahan secara sewenang-wenang menjadi 53 orang sejak 2021,” kata juru bicara Guterres, Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Selasa (7/10/2025).

    “Tindakan-tindakan ini menghambat kemampuan PBB untuk beroperasi di Yaman dan memberikan bantuan penting,” imbuh Dujarric dalam pernyataan tersebut.

    Bulan lalu, PBB merelokasi koordinator kemanusiaan utamanya dari ibu kota Yaman, Sanaa yang dikuasai Houthi, ke kota Aden yang dikuasai pemerintah.

    Pemerintah Yaman yang diakui secara internasional mendirikan kantor pusatnya di kota Aden di Yaman selatan setelah kelompok Houthi mengusir mereka dari Sanaa pada tahun 2014.

    Langkah ini diambil setelah PBB pada bulan Agustus lalu menyatakan bahwa pemberontak Houthi yang didukung Iran, telah menangkap setidaknya 11 pegawainya sebagai bagian dari gelombang penahanan setelah serangan Israel menewaskan perdana menteri Houthi.

    (ita/ita)

  • Selamat dari Ledakan Pager, Pria di Lebanon Tewas Digempur Israel

    Selamat dari Ledakan Pager, Pria di Lebanon Tewas Digempur Israel

    Beirut

    Serangan udara Israel yang menghantam wilayah Lebanon pada Senin (6/10) waktu setempat, menewaskan sedikitnya dua orang. Salah satu korban tewas merupakan seorang pria yang selamat tapi kehilangan penglihatannya, akibat ledakan pager Israel yang menargetkan Hizbullah tahun lalu.

    Militer Israel mengatakan serangan terbarunya di Lebanon itu menargetkan seorang anggota Hizbullah.

    Israel terus melancarkan serangan-serangan terhadap Lebanon, yang biasanya diklaim menargetkan Hizbullah, meskipun gencatan senjata masih berlaku sejak November tahun lalu. Tel Aviv juga masih menempatkan pasukan militernya di sebanyak lima area di wilayah Lebanon bagian selatan yang dianggap strategis.

    Dalam pernyataan terbaru, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Selasa (7/10/2025), militer Israel mengatakan telah menewaskan Hassan Atwi, yang mereka gambarkan sebagai “seorang teroris kunci dalam unit pertahanan udara Hizbullah di wilayah Nabatiyeh”, pada Senin (6/10).

    Istri Atwi, Zainab Raslan, yang mengemudikan kendaraan yang ditumpangi suaminya, menurut laporan media pemerintah Lebanon, National News Agency (NNA), juga tewas dalam serangan Israel tersebut.

    Militer Israel, dalam pernyataannya, menuduh Atwi telah “memimpin upaya pembentukan kembali dan mempersenjatai kembali” unit tersebut, dan “menjalin kontak dengan dan membeli peralatan dari para pemimpin unit tersebut di Iran”.

    Laporan NNA menyebut Atwi mengalami luka-luka dan kehilangan penglihatannya ketika Israel meledakkan ratusan pager dan walkie-talkie yang digunakan oleh para anggota Hizbullah di berbagai wilayah Lebanon tahun lalu.

    Kementerian Kesehatan Lebanon juga melaporkan serangan Israel pada Senin (6/10). Disebutkan bahwa sedikitnya dua orang tewas dan satu orang mengalami luka-luka ketika “serangan drone Israel menargetkan sebuah mobil di jalan Zebdine di distrik Nabatiyeh” di wilayah Lebanon bagian selatan.

    Militer Israel juga mengatakan bahwa pasukannya telah menyerang “kompleks militer… yang digunakan Hizbullah untuk pelatihan” di wilayah Bekaa, Lebanon bagian timur. Sementara NNA melaporkan “dua serangan udara” lainnya melanda wilayah Provinsi Hermal di timur laut negara tersebut.

    Pekan lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memverifikasi kematian 103 warga sipil di Lebanon sejak gencatan senjata berlaku pada November tahun lalu. PBB menuntut penghentian penderitaan warga sipil yang sedang berlangsung.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/nvc)

  • Dua Tahun Perang Gaza, Apa yang Telah Dicapai Israel?

    Dua Tahun Perang Gaza, Apa yang Telah Dicapai Israel?

    Jakarta

    Serangan 7 Oktober 2023 membuat Israel lengah. Pada hari itu, pejuang Hamas dan milisi bersenjata lainnya berhasil menembus perbatasan yang dijaga ketat di Gaza dan melancarkan serangan ke wilayah Israel, menewaskan hampir 1.200 orang serta menyandera 251 lainnya. Pengalaman ini meninggalkan trauma mendalam yang masih dirasakan hingga kini di Israel.

    Pada 8 Oktober 2023, pemerintah Israel melancarkan serangan ke Gaza. Dua tahun kemudian, penderitaan besar menimpa warga Palestina di wilayah itu. Operasi militer Pasukan Pertahanan Israel (IDF) telah menewaskan sedikitnya 66.000 orang, sekitar 80% di antaranya warga sipil, dan melukai sekitar 169.000 orang, menurut estimasi konservatif dari Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas. Lembaga internasional memperkirakan jumlah korban sebenarnya jauh lebih tinggi.

    Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) melaporkan bahwa 90% rumah di Gaza telah hancur atau rusak, membuat 1,9 juta dari 2,1 juta penduduknya kehilangan tempat tinggal. Karena “blokade total” yang diberlakukan Israel, sebagian besar wilayah Gaza mengalami kelaparan parah yang telah menewaskan sedikitnya 450 orang, termasuk 150 anak-anak.

    Tujuan perang Israel belum tercapai

    Setelah serangan 7 Oktober, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menetapkan dua tujuan utama perang di Gaza: membebaskan semua sandera dan menghancurkan Hamas. Dua tahun berlalu, keduanya belum tercapai. Dari 251 sandera yang dibawa ke Gaza, 148 telah dikembalikan hidup-hidup, delapan diselamatkan oleh IDF dan 140 dibebaskan Hamas melalui pertukaran tahanan. Jenazah beberapa sandera yang tewas juga telah dikembalikan.

    Menurut pemerintah Israel, 48 sandera masih ditahan, dan hanya 20 yang diyakini masih hidup.

    Hamas, yang oleh Israel, Uni Eropa, dan AS dikategorikan sebagai organisasi teroris, masih bertahan di Gaza meski banyak anggotanya tewas. Beberapa pemimpinnya, termasuk Ismail Haniyeh dan Yahya Sinwar, telah terbunuh. Namun, organisasi itu tetap beroperasi.

    Pada akhir September 2025, Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana perdamaian 20 poin untuk Gaza yang menyerukan pembebasan seluruh sandera dan perlucutan senjata Hamas, dengan amnesti bagi para pejuang yang bersedia hidup damai dengan Israel, yang berarti akhir dari Hamas sebagai milisi bersenjata.

    Musuh-musuh Israel melemah

    Israel melancarkan serangan terhadap semua kelompok tersebut, termasuk membunuh pemimpin Hezbollah Hassan Nasrallah lewat ledakan di Beirut dan puluhan pejuang Hezbollah melalui serangan alat elektronik yang diledakkan pada September 2024. Serangan udara di Lebanon selatan semakin melemahkan Hezbollah.

    Angkatan udara Israel juga menyerang Iran selama beberapa hari, merusak fasilitas nuklir, dan membunuh Ismail Haniyeh di pusat kota Teheran, yang mempermalukan rezim Iran.

    Runtuhnya pemerintahan Bashar Assad di Suriah oleh pemberontak pada akhir 2024 juga membuat Iran kehilangan sekutu penting. Akibatnya, lawan-lawan Israel di Iran, Suriah, Lebanon, dan Gaza mengalami kemunduran besar, memperkuat dominasi militer Israel di kawasan.

    Israel dituduh lakukan genosida

    Cara Israel menjalankan perangnya di Gaza memicu kecaman internasional. Selama dua tahun, Israel mengebom rumah sakit, kamp pengungsi, dan sekolah, menewaskan ribuan perempuan dan anak-anak, serta banyak jurnalis, petugas penyelamat, dan pekerja kemanusiaan. Israel juga berulang kali menghalangi bantuan kemanusiaan dengan alasan untuk mencegahnya jatuh ke tangan Hamas.

    Tindakan ini memunculkan tuduhan bahwa Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Komisi HAM PBB, Asosiasi Internasional Cendekia Genosida, dan organisasi HAM Israel seperti B’Tselem serta Physicians for Human Rights menuduh hal serupa. Pemerintah Netanyahu membantahnya, menyatakan bahwa tidak ada bukti dan Israel berhak membela diri.

    Pada Desember 2023, Afrika Selatan menggugat Israel ke Mahkamah Internasional (ICJ) atas pelanggaran Konvensi Genosida PBB. Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Israel menolak tuduhan itu, dan Hungaria bahkan menarik diri dari ICC.

    Pengakuan negara Palestina

    Kondisi kemanusiaan di Gaza mendorong dukungan bagi pengakuan negara Palestina. Sebelum 7 Oktober 2023, sekitar 140 negara telah melakukannya. Dua tahun kemudian, 20 negara tambahan, termasuk Prancis, Inggris, Spanyol, Australia, dan Kanada, juga resmi mengakui Palestina.

    Langkah ini menegaskan dukungan terhadap solusi dua negara, yakni kemerdekaan Palestina berdampingan dengan Israel. Netanyahu menilai pengakuan itu akan “menghadiahi Hamas,” namun negara-negara tersebut menegaskan bahwa Hamas tidak akan memiliki peran dalam negara Palestina yang merdeka.

    Sejumlah negara juga menangguhkan ekspor senjata ke Israel dan memberlakukan sanksi, seperti yang dilakukan Kolombia, Afrika Selatan, dan Malaysia. Uni Eropa sedang membahas sanksi ekonomi, termasuk pembekuan perjanjian asosiasi UE-Israel, pembatasan perjalanan bebas visa bagi warga Israel, dan pelarangan impor dari pemukiman di Tepi Barat. Namun, Jerman dan beberapa negara anggota UE lainnya menolak langkah tersebut.

    Perpecahan di dalam Israel

    Di dalam negeri, masyarakat Israel terbelah soal apakah perang di Gaza harus diteruskan. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dari kelompok sayap kanan mendukung operasi militer berlanjut, bahkan menyarankan aneksasi penuh Tepi Barat, yang berarti mengakhiri peluang solusi dua negara.

    Namun, kelompok keluarga sandera, veteran militer, dan warga Arab Israel telah berbulan-bulan menggelar demonstrasi, menuntut gencatan senjata dan solusi negosiasi. Mereka merasa diabaikan oleh pemerintah.

    Menurut survei yang dirilis Juli 2025, lebih dari 60% warga Israel mendukung gencatan senjata.

    Jika rencana perdamaian Trump untuk Gaza diterapkan, senjata mungkin akan terdiam untuk sementara, namun luka yang ditinggalkan perang ini mungkin memerlukan waktu puluhan tahun untuk sembuh.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Lula Minta Trump Hapus Tarif dan Sanksi, Hubungan Brasil-AS Mencair

    Lula Minta Trump Hapus Tarif dan Sanksi, Hubungan Brasil-AS Mencair

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva meminta Presiden AS Donald Trump untuk mencabut tarif atas produk-produk asal negaranya dan sanksi terhadap sejumlah pejabat tinggi. Langkah ini membuka peluang cairnya hubungan dagang kedua negara.

    Permintaan tersebut diungkapkan Lula dalam panggilan telepon dengan Trump berdurasi sekitar 30 menit pada Senin (6/10/2025) waktu setempat.

    Menurut keterangan resmi pemerintah Brasil yang dilansir dari Bloomberg pada Selasa (7/10/2025), pada panggilan tersebut, keduanya sepakat menggelar pertemuan langsung dalam waktu dekat. Lula mengusulkan pertemuan bisa dilakukan di sela-sela KTT Asean di Malaysia akhir bulan ini.

    Adapun, Trump juga telah mengkonfirmasi pembicaraan telepon tersebut berjalan dengan baik. Dalam unggahan di media sosial, Trump menyebut diskusi dengan Lula terutama berfokus pada perdagangan dan ekonomi. 

    “Kami akan melanjutkan pembicaraan dan bertemu dalam waktu yang tidak terlalu lama, baik di Brasil maupun Amerika Serikat. Saya menikmati percakapan itu — kedua negara kita akan bekerja sama dengan sangat baik!,” ujar Trump

    Menyusul unggahan Trump, nilai tukar real Brasil sempat menguat ke level tertinggi sesi perdagangan.

    Percakapan tersebut menjadi sinyal paling jelas adanya upaya mencairkan hubungan AS–Brasil yang sempat merosot tajam setelah Trump memberlakukan tarif impor 50% atas sejumlah produk Brasil dan menjatuhkan sanksi terhadap seorang hakim Mahkamah Agung. 

    Sanksi itu disebut sebagai upaya menghentikan persidangan mantan Presiden Jair Bolsonaro yang divonis bersalah atas percobaan kudeta pada September lalu.

    Menteri Keuangan Brasil Fernando Haddad menyebut percakapan itu positif. Sebelumnya, Trump dan Lula hanya sempat berbicara singkat di sela Sidang Umum PBB di New York bulan lalu, ketika Trump menyebut keduanya memiliki hubungan yang baik dan membicarakan rencana pertemuan untuk menyelesaikan perbedaan.

    Menurut pejabat Brasil yang mengetahui isi pembicaraan, Trump tidak mengajukan tuntutan spesifik terkait produk yang masih dikenakan tarif maupun membahas vonis Bolsonaro. 

    Namun, Trump menunjuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk memimpin negosiasi dagang lebih lanjut dengan pemerintahan Lula. Kedua presiden juga sepakat bertukar nomor telepon untuk menjalin komunikasi langsung.

    Sementara itu, Wakil Presiden Brasil Geraldo Alckmin pekan lalu kembali membuka pembicaraan dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick. Haddad dijadwalkan bertemu Menteri Keuangan AS Scott Bessent di Washington akhir bulan ini.

    Brasil berharap perundingan dapat menyelesaikan apa yang mereka anggap sebagai kesalahpahaman terkait isu perdagangan dan kebijakan lain. Salah satu titik krusial adalah aturan hukum bagi perusahaan media sosial AS yang beroperasi di Brasil, terutama setelah Mahkamah Agung sempat menangguhkan platform X milik Elon Musk pada tahun lalu.

    Trump dan sejumlah pejabat pemerintahannya selama berbulan-bulan juga menekan Brasil untuk membatalkan kasus hukum terhadap Bolsonaro, salah satu sekutu dekat Trump di Amerika Latin. Bolsonaro menghadapi proses hukum akibat percobaan pemberontakan pada 2023 terhadap pemerintahan Lula, yang banyak dibandingkan dengan serangan ke Capitol AS pasca kekalahan Trump pada 2020.

    “Situasinya mirip dengan yang mereka coba lakukan pada saya, tapi tidak berhasil sama sekali,” kata Trump bulan lalu mengenai persidangan Bolsonaro.

    Meski kerap mengecam Trump karena dianggap mengganggu kedaulatan Brasil, Lula menegaskan dirinya tetap terbuka untuk berdialog dengan AS — mitra dagang terbesar kedua Brasil — selama dilakukan atas dasar kesetaraan.

    Sektor swasta Brasil juga turut dilibatkan dalam upaya memperbaiki komunikasi, dengan perusahaan besar dan asosiasi industri diminta memberikan masukan terkait kepentingan sektor masing-masing.

  • Pilu Veteran 94 Tahun di Takalar, Tanah 1,4 Hektar Hasil Perjuangan Tiba-Tiba Beralih ke Orang Lain
                
                    
                        
                            Makassar
                        
                        7 Oktober 2025

    Pilu Veteran 94 Tahun di Takalar, Tanah 1,4 Hektar Hasil Perjuangan Tiba-Tiba Beralih ke Orang Lain Makassar 7 Oktober 2025

    Pilu Veteran 94 Tahun di Takalar, Tanah 1,4 Hektar Hasil Perjuangan Tiba-Tiba Beralih ke Orang Lain
    Tim Redaksi
     
    TAKALAR, KOMPAS.com –
     Seorang kakek di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, terkejut saat mengetahui tanah yang telah ia huni dan garap selama puluhan tahun tiba-tiba beralih kepemilikan.
    Fakta ini terungkap setelah korban tidak bisa lagi membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) seperti biasanya, karena nama wajib pajak telah berganti tanpa sepengetahuannya.
    Husain Daeng Sanre (94), seorang veteran pejuang kemerdekaan, harus menghadapi kenyataan pahit.
    Lahan seluas 1,4 hektar miliknya di Dusun Toddosila, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, yang terdiri dari persawahan, kebun, dan bangunan, mendadak berpindah tangan.
    “Selama ini saya garap, tapi pada tahun 2023 saya sudah tidak bisa bayar pajak, alasannya ini tanah sudah bukan saya yang punya,” kata Husain Daeng Sanre saat dikonfirmasi Kompas.com di kediamannya, Senin (6/10/2025).
    Menurut informasi yang dihimpun, lahan tersebut merupakan hasil jerih payah Husain.
    Awalnya lahan tersebut adalah hutan belantara yang kini telah menjadi area permukiman. Lahan itu ia rintis sejak 1950, setelah berhenti berjuang sebagai pejuang kemerdekaan.
    “Saya dulu tergabung dalam pasukan gerilya dan pasukan ini dibubarkan pasca kemerdekaan Indonesia. Dari situlah saya mulai membuka lahan ini pada tahun 1950 dan saya bayar pajak sejak tahun 1952 sampai tahun 2022,” ungkap Husain, yang masih berstatus anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI).
    Kasus sengketa tanah ini mulai tercium saat Husain hendak membayar PBB pada 2023. Namanya sebagai wajib pajak telah hilang dan digantikan oleh orang lain.
    “Ini lahan tidak pernah saya serahkan ke orang lain kecuali ke anak-anakku, tapi ini nama pembayar pajak sudah bukan saya, tetapi orang lain, bukan juga atas nama anak-anakku,” tegas Husain.
    Meski begitu, ia teringat sebuah peristiwa beberapa tahun lalu.
    Husain mengaku pernah didatangi seseorang bernama Lukman Hakim bersama sekretaris desa untuk menandatangani secarik kertas yang isinya tidak ia ketahui.
    “Pernah dulu dia (Lukman Hakim) datang minta tanda tangan tapi waktu itu saya sakit tapi dia paksa bahkan saya sempat hanya untuk apa itu tanda tangan tetapi dia bilang tidak usah khawatir tanda tangan saja ini ada pak Sekdes” kata Husain Daeng Sanre.
    Sementara itu, Kepala Desa Lantang, Hamzah, yang dikonfirmasi secara terpisah, membantah pernah mengeluarkan rekomendasi terkait pengalihan hak tersebut. Ia berharap kasus ini dapat diselesaikan secara damai.
    “Saya tidak pernah mengeluarkan dan menandatangani surat pengalihan nama pembayar pajak dan saya berharap kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan,” kata Hamzah kepada Kompas.com.
    Selama ini, korban hanya memegang alas hak berupa bukti pembayaran pajak sejak 1952 dan belum sempat membuat sertifikat. Merasa menjadi korban dugaan penipuan dan penyerobotan lahan, Husain berencana akan segera menempuh jalur hukum.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.