partai: PBB

Pramono Anung Tolak Atlet Israel Ikut Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Jakarta

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan pihaknya menolak alias tidak akan mengizinkan atlet asal Israel mengikuti Kejuaraan Dunia Senam 2025 yang akan digelar di Jakarta.

Indonesia akan menjadi tuan rumah World Artistic Gymnastics Championships 2025 atau Kejuaraan Senam Dunia pada Oktober ini. Menjelang kompetisi olahraga berskala internasional tersebut, pemerintah mendapat tekanan untuk menolak keikutsertaan atlet asal Israel.

“Tentang atlet Israel kalau ke Jakarta tentunya sebagai Gubernur Jakarta dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, dikutip dari Media Indonesia, Rabu, 8 Oktober 2025.

Ia menambahkan agar panitia penyelenggara, sebagai pihak yang mengundang, dapat berpikir ulang sebelum mengajak atlet Israel. Pramono berpendapat tidak ada manfaat mengundang atlet Israel dalam situasi saat ini. Selain itu, kehadiran kontingen Israel dikhawatirkan dapat memicu kemarahan publik.

“Organisasi yang mengundang harus berpikir seribu kali dan kalau saya yang paling penting visanya nggak usah dikeluarin aja supaya nggak ke Jakarta, karena nggak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet gimnastik itu bertanding di Jakarta, pasti akan menyulut, memantik kemarahan publik dalam kondisi seperti ini,” ujarnya.

Pramono juga menyinggung pidato Presiden Prabowo Subianto di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai nasib warga Palestina.

“Apapun yang terjadi di Gaza memorinya itu melekat di kita semua, apalagi pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto di PBB sudah klir, jelas, jadi tidak perlu diterjemahkan lagi,” kata dia.

Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 dijadwalkan berlangsung pada 19-25 Oktober. Sebanyak 86 negara dan lebih dari 600 atlet akan berpartisipasi dalam ajang bergengsi tersebut.

Acara ini juga menjadi sejarah baru bagi Indonesia karena menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya sekaligus negara Asia Tenggara pertama yang menyelenggarakan kejuaraan tersebut.

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan pihaknya menolak alias tidak akan mengizinkan atlet asal Israel mengikuti Kejuaraan Dunia Senam 2025 yang akan digelar di Jakarta.

Indonesia akan menjadi tuan rumah World Artistic Gymnastics Championships 2025 atau Kejuaraan Senam Dunia pada Oktober ini. Menjelang kompetisi olahraga berskala internasional tersebut, pemerintah mendapat tekanan untuk menolak keikutsertaan atlet asal Israel.

“Tentang atlet Israel kalau ke Jakarta tentunya sebagai Gubernur Jakarta dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, dikutip dari Media Indonesia, Rabu, 8 Oktober 2025.

Ia menambahkan agar panitia penyelenggara, sebagai pihak yang mengundang, dapat berpikir ulang sebelum mengajak atlet Israel. Pramono berpendapat tidak ada manfaat mengundang atlet Israel dalam situasi saat ini. Selain itu, kehadiran kontingen Israel dikhawatirkan dapat memicu kemarahan publik.

“Organisasi yang mengundang harus berpikir seribu kali dan kalau saya yang paling penting visanya nggak usah dikeluarin aja supaya nggak ke Jakarta, karena nggak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet gimnastik itu bertanding di Jakarta, pasti akan menyulut, memantik kemarahan publik dalam kondisi seperti ini,” ujarnya.

Pramono juga menyinggung pidato Presiden Prabowo Subianto di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai nasib warga Palestina.

“Apapun yang terjadi di Gaza memorinya itu melekat di kita semua, apalagi pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto di PBB sudah klir, jelas, jadi tidak perlu diterjemahkan lagi,” kata dia.

Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 dijadwalkan berlangsung pada 19-25 Oktober. Sebanyak 86 negara dan lebih dari 600 atlet akan berpartisipasi dalam ajang bergengsi tersebut.

Acara ini juga menjadi sejarah baru bagi Indonesia karena menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya sekaligus negara Asia Tenggara pertama yang menyelenggarakan kejuaraan tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(PRI)

08/10/2025 22:59
Sempat Tegang, PT KAI Berhasil Tertibkan Rumah di Lahan Miliknya di Madiun

Madiun (beritajatim.com) – Suasana tegang sempat diwarnai, saat PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan penertiban terhadap aset milik seorang warga. Salah satu rumah di Jalan Sukokaryo No. 28, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Rabu (8/10/2025).

Penertiban dilakukan setelah penghuni rumah dinilai tidak memenuhi kewajiban pembayaran sewa dan tidak memperpanjang masa kontrak, meski masih menempati aset tersebut. Aset yang ditertibkan berupa tanah seluas 262 meter persegi dengan bangunan seluas 60 meter persegi, dengan nilai mencapai Rp476.904.000.

Manager Humas PT KAI Daop 7 Madiun Rokhmad Makin Zainul mengatakan, langkah ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam mengamankan dan menertibkan aset negara yang masih dikuasai pihak ketiga tanpa izin resmi.

“Penertiban ini dilakukan dalam rangka pengamanan aset milik PT Kereta Api Indonesia. Hari ini kami melakukan pengambilalihan kembali aset yang dikuasai penyewa. Rumah yang ditertibkan berada di nomor 28,” jelas Rokhmad Makin Zainul.

Menurutnya, proses penertiban tersebut telah melalui tahapan panjang. Penyewa diketahui menempati rumah tersebut sejak September 2017 berdasarkan perjanjian kontrak sewa. Namun setelah masa kontrak berakhir, penyewa tidak memperpanjang perjanjian dan tetap menempati rumah tanpa izin.

“Sudah dilakukan mediasi hingga lima kali melalui Kejaksaan Negeri, tetapi yang bersangkutan tidak pernah hadir. Kami juga telah melayangkan tiga kali surat somasi, namun tidak ada tanggapan. Karena itu, kami akhirnya menarik kembali aset tersebut,” terangnya.

Dari hasil penelusuran, total tunggakan sewa mencapai lebih dari Rp 50 juta sejak 2017 hingga saat ini. Proses penertiban juga dilakukan dengan pengawasan aparat serta petugas keamanan internal PT KAI untuk memastikan kegiatan berjalan tertib dan kondusif.

Sementara itu, dari pihak keluarga penghuni rumah menyatakan keberatan atas tindakan tersebut. Dwiani Widyastuti, keluarga dari pemilik rumah bernama Siti Aisyah, mengaku kaget saat mengetahui barang-barang di dalam rumah dikeluarkan oleh petugas dan diangkut menggunakan truk tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

“Tadi barang langsung diangkut ke truk, padahal itu barang pribadi, bukan barang PT KAI. Kalau PT KAI naikkan itu kan ya maaf, kayak maling,” ujar Dwiani dengan nada kecewa.

Dwiani menilai, pihak PT KAI seharusnya lebih dulu berkomunikasi dengan penghuni rumah. Terlebih, kata dia, pemilik rumah Siti Aisyah saat ini sedang berada di luar kota.

“Harusnya ada omongan dulu. Apalagi yang punya rumah masih di luar kota. kenapa tiba-tiba barang diangkat,” lanjutnya.

Ia menegaskan, keluarganya tidak menolak keberadaan PT KAI sebagai pemilik aset, namun meminta agar penghuni lama tetap dihargai. Dwiani menyebut keluarganya telah menempati rumah itu selama lebih dari enam dekade, dengan menanggung seluruh biaya perawatan dan tagihan secara mandiri.

“Kami di sini sudah 60 tahun. PBB bayar sendiri, listrik dan air pasang sendiri. Kalau rusak, ya kami yang memperbaiki. PT KAI enggak pernah bantu memperbaiki,” jelasnya.

Dwiani juga menyoroti kebijakan penarikan sewa yang dinilainya semakin memberatkan warga. Ia berharap PT KAI lebih terbuka dan mengedepankan dialog sebelum mengambil tindakan, agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. (rbr/ian)

08/10/2025 22:05
Purbaya Ungkap Kemungkinan Naikkan TKD Usai Digeruduk 18 Gubernur Nasional 8 Oktober 2025

Purbaya Ungkap Kemungkinan Naikkan TKD Usai Digeruduk 18 Gubernur
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk menaikkan dana transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 setelah diprotes 18 orang gubernur.
Purbaya mengatakan, anggaran itu dapat dinaikkan pada pertengahan tahun 2026 jika situasi ekonomi sudah membaik.
“Saya bilang ya pertengahan tahun depan mungkin ada ruang untuk mengini ke atas prosesnya
upgrade
kalau ekonominya udah mulai bagus dan pajak kita membaik. Kalau ekonomi bagus kan otomatis pajak naik kan,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Purbaya menambahkan, Kementerian Keuangan juga akan memastikan setiap daerah memiliki penyerapan anggaran yang bagus agar anggarannya bisa dinaikkan.
Ia mengaku sudah menyampaikan hal ini kepada kepala daerah yang melakukan protes.
“Pastikan aja penyerapan anggaran bagus, tepat waktu, dan jangan bocor. Kalau itu terjadi maka tahun depan kita bisa
propose
ke atas dan ke DPR untuk menambah,” kata Purbaya.
“Tapi kalau ke sana itu gabisa dihilangkan, susah kita menjalankan atau menambah anggaran ke daerah. Itu utamanya saya sampaikan,” ujar dia.
Kendati demikian, Purbaya memaklumi langkah para kepala daerah yang melayangkan protes karena pemangkasan TKD.
“Jadi dia bukan apa, semua kan kalau dipotong anggaran pasti protes,” kata Purbaya.
Diberitakan sebelumnya, 18 orang gubernur menemui Purbaya di kantor Kementerian Keuangan pada Selasa (7/10/2025) agar pemangkasan TKD dibatalkan.
Sebagian besar kepala daerah menilai pengurangan transfer akan berdampak langsung terhadap kemampuan daerah membiayai pembangunan dan menggaji pegawai.
“Banyak sekali yang merasakan dampak dari TKD itu sendiri. Di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar pegawainya. Belanja pegawai besar sekali, apalagi ada keharusan membayar PPPK dan sebagainya, nah ini luar biasa berdampak terhadap APBD kami 2026 ke depan,” ungkap Gubernur Jambi Al Haris setelah pertemuan di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menambahkan, anggaran TKD 2026 yang telah dipangkas hanya cukup untuk melakukan belanja rutin.
Sementara belanja untuk pembangunan infrastruktur menjadi berkurang.
Padahal pembangunan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kita minta untuk jangan ada pemotongan. Pak Menteri Keuangan akan mencari solusi yang terbaik bagaimana sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah tetap jalan dan stabil,” kata Sherly.
Diketahui, pemerintah memangkas anggaran TKD dalam APBN 2026.
Pemerintah pusat menetapkan TKD 2026 sebesar Rp 693 triliun, meningkat sebesar Rp 43 triliun dari usulan semula sebesar Rp 649,99 triliun.
Namun meski telah ditambah, anggaran TKD 2026 tetap lebih kecil dibandingkan alokasi pada APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun.
Beberapa kepala daerah telah mengambil ancang-ancang untuk mengantisipasi pengurangan TKD tahun depan.
Salah satunya dengan menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara besar-besaran.
Namun keputusan ini menuai protes dari masyarakat seperti yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/10/2025 17:09
Ini kata Pramono terkait atlet Israel di Kejuaraan Senam 2025

Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa dirinya tidak mengizinkan kehadiran atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Jakarta.

“Tentang atlet Israel, kalau ke Jakarta tentunya sebagai Gubernur, dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.

Pramono pun berharap, pemerintah maupun organisasi bisa berpikir seribu kali untuk mengundang atlet dari Israel.

Bahkan, Pramono menegaskan seharusnya visa atlet tersebut tak usah dikeluarkan agar tidak bisa berkunjung ke Jakarta.

“Karena tak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet gymnastic itu bertanding di Jakarta. Pasti akan menyulut, memantik kemarahan publik dalam kondisi seperti ini,” kata Pramono.

Pramono menekankan, hal ini dikarenakan memori tentang apa yang terjadi di Gaza masih sangat melekat di masyarakat sehingga, kehadiran atlet tersebut bisa memicu amarah publik.

“Kita, apalagi pidato Pak Presiden Prabowo Subianto di PBB sudah ‘clear’, jelas, jadi tidak perlu diterjemahkan lagi,” kata Pramono.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta juga mendesak pemerintah bersikap tegas perihal keikutsertaan atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 di Jakarta pada Oktober ini.

Ia mengatakan izin bagi atlet Israel untuk bertanding di Tanah Air tidak hanya berpotensi menimbulkan polemik publik, tetapi juga mencederai amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.

“Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan dan sesuai amanat konstitusi. Jangan sampai kita kebobolan lagi soal keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional,” kata Sukamta.

Sebagai anggota Komisi I DPR yang membidangi hubungan luar negeri, kata dia, Indonesia sejak awal kemerdekaan selalu konsisten menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina.

Hal itu tercermin dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

08/10/2025 16:46
Gerak Lamban Pembentukan Tim Reformasi Polri

Bisnis.com, JAKARTA – Komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk rencana membentuk Tim Reformasi Polri berjalan lambat.

Pasalnya, Tim Reformasi Polri besutan Prabowo tak kunjung dibentuk meski telah melewati targetnya yang hanya dipatok 3 pekan sejak pertengahan bulan lalu. Di sisi lain, Kapolri Listyo Sigit bergerak lebih progresif dengan telah membentuk tim besutannya lebih dulu.

Tim tersebut dibentuk lewat Surat Perintah (Sprin) Kapolri Nomor Sprin/2749/IX/2025 tertanggal 17 September 2025.

Dalam Sprin tersebut Kapolri sendiri merupakan pelindung tim, sedangkan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo adalah penasihat. Kemudian, tim reformasi Polri internal ini dipimpin oleh Kalemdikpol Komjen Chryshnanda Dwilaksana.

Kemudian, Koorsahli Polri Irjen Herry Rudolf Nahak sebagai Wakil Ketua I dan Karobindiklat Lemdiklat Polri, Brigjen Susilo Teguh Raharjo sebagai Wakil Ketua II. Adapun, tim ini terdiri 52 anggota yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian.

Sementara itu, Istana Negara mengungkap tim reformasi Polri besutan Presiden Prabowo Subianto bakal dilantik pekan depan.

Menteri Sekretaris Jenderal (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pelantikan dan pengumuman tim tersebut bakal dilakukan oleh Prabowo.

“lya. Akan diumumkan dan dilantik oleh Pak presiden,” ujar Prasetyo di sela HUT ke-80 TNI di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025).

Hanya saja, Prasetyo enggan menjelaskan secara detail terkait dengan tim reformasi Polri tersebut, termasuk dengan bocoran anggotanya. Dia hanya mengungkap bahwa tim tersebut bakal diumumkan pekan depan.

“Minggu depan ya,” pungkasnya.

Tim Reformasi Polri Versi Prabowo yang Utama

Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto mengatakan tim reformasi bentukan Prabowo Subianto akan bekerja sama dengan tim reformasi bentukan Polri.

Seperti diketahui, Polri telah membentuk tim reformasi Polri yang diisi oleh jajaran kepolisian.

“Jadi tim yang reformasi itu, Presiden tetap akan membentuk tim reformasi. Sehingga kemudian nanti akan misalnya di dalam tim Polri itu, dia akan membantu kita. Jadi ada sinergi di situ. Tapi yang penting, yang utama itu adalah yang dari tim bentukan Presiden,” jelas Bambang kepada wartawan di kompleks parlemen, Jumat (26/9/2025).

Bambang menyebut ada sekitar 7 sampai 9 orang yang akan masuk dalam jajaran komite reformasi Polri bentukan Prabowo. Dia belum bisa memastikan rincian nama-nama yang masuk dalam tim reformasi polri, tetapi salah satunya adalah Mahfud MD.

Dia mengatakan pembentukan tim reformasi Polri masih menunggu Prabowo kembali ke Indonesia setelah kunjungan kerja di luar negeri.

“Nunggu presiden datang aja dari luar negeri,” sambungnya.

Pembentukan komite reformasi Polri, katanya, bersifat Ad Hoc yang bekerja selama enam bulan.

Di lain pihak, Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD mengaku menerima tawaran dari istana melalui Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya untuk membantu pelaksanaan Reformasi Polri.

Hal itu dia sampaikan di podcast Youtube pribadinya @Mahfud MD Official, Selasa (23/9/2025). Dia menegaskan akan membantu pemerintah jika dirasa sanggup untuk dikerjakan.

“Saya bantu itu urusan Polri, Reformasi Polri,” katanya dalam podcast tersebut.

Mulanya Teddy mengabari Mahfud pada 15 September 2025. Kala itu Mahfud sedang mengajar di Yogyakarta sehingga tidak bisa bertemu. Pertemuan baru terlaksana pada 16 September, sore.

Lalu, Mahfud rencananya akan bertemu Prabowo di Istana Negara pada 19 September atau hari Jumat minggu lalu. Namun pertemuan batal karena Prabowo harus menghadiri sidang PBB.

Mahfud menyampaikan bahwa tidak ada pembahasan mengenai posisi atau jabatan di Komite Reformasi Polri.

“Tetapi tidak bicara posisi ya. Saya ingin membantu, membantu tetapi juga ngasih bahan,” jelasnya.

08/10/2025 12:00
Eddy Soeparno Ungkap Pengembangan CCS Sejalan dengan Komitmen NZE Prabowo

Jakarta –

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyampaikan Keynote Speech sekaligus didaulat membuka rangkaian acara Indonesia International Carbon Capture Storage (IICSS) Forum 2025. Eddy menyampaikan ancaman krisis iklim yang saat ini dihadapi Indonesia mulai dari kenaikan suhu, banjir dan hujan deras di musim kemarau hingga kualitas udara di kota-kota besar yang memburuk.

“Perlu ada immediate action menghadapi ancaman krisis iklim ini. Presiden Prabowo dalam Sidang Umum PBB bahkan sudah menyampaikan urgensi pentingnya negara-negara di dunia bertindak lebih riil dan konkret menghadapi ancaman krisis iklim ini,” kata Eddy, dalam keterangannya, Rabu (8/10/2025).

Acara dilaksanakan di Hotel Mulia Jakarta dan dihadiri pelaku bisnis CCS dari dalam dan luar negeri. Diketahui, IICCS Forum 2025 merupakan satu-satunya forum dialog Carbon Capture Storage (CCS) di Asia Tenggara dengan Indonesia sebagai pusat penyelenggaraan IICCS yang ketiga kalinya.

Melalui acara ini, Eddy menegaskan upaya mendorong investasi di sektor minyak dan gas (migas), sekaligus mempercepat pengembangan energi terbarukan serta inisiatif rendah karbon. Dalam konteks tersebut, Eddy menilai teknologi CCS memiliki peran strategis.

Indonesia, kata Eddy, memiliki kapasitas penyimpanan karbon salah satu yang terbesar di dunia-peluang besar bagi investasi global.

“Pengembangan CCS ini menjadi awal mewujudkan Pilar ekonomi baru yakni Ekonomi Karbon. Di satu sisi sumber daya fosil yang berlimpah tetap dimanfaatkan dengan memaksimalkan potensi CCS dan di sisi yang lain tetap berupaya melakukan akselerasi transisi menuju energi terbarukan,” kata Doktor Ilmu Politik UI tersebut.

“Indonesia akan selalu terbuka bagi siapa pun yang ingin berinvestasi di bidang energi terbarukan. Tujuan utama saya adalah mendukung visi Presiden Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi dalam beberapa tahun ke depan,” kata Anggota Komisi XII DPR RI itu.

“Mari kita mulai aksi iklim dan bekerja bersama untuk membuka potensi besar CCS Indonesia,” sambungnya.

“Kami di MPR RI adalah penjaga konstitusi. Konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk hidup di lingkungan yang sehat dan bersih,” kata Eddy.

“Maka, sudah menjadi tugas konstitusional saya untuk mendorong pengembangan ekonomi rendah karbon, termasuk CCS sebagai prioritas utama ke depan,” pungkasnya.

(hnu/ega)

08/10/2025 08:35
Jepang Ancam Sanksi Israel Jika Menentang Two State Solution

Jakarta –

Menteri Luar Negeri Jepang Takeshi Iwaya memperingatkan Israel agar tidak menghancurkan fondasi two state solution atau solusi dua negara. Jepang mengancam akan memberi sanksi Israel dan mempertimbangkan mengakui negara Palestina jika Israel melakukan hal itu.

“Jika terjadi perkembangan yang benar-benar menghancurkan fondasi solusi dua negara, Jepang akan mempertimbangkan semua opsi termasuk sanksi terhadap Israel atau pengakuan negara Palestina,” kata Iwaya dilansir Aljazeera, Rabu (8/10/2025).

Iwaya mengatakan hal yang penting saat ini menghentikan tindakan sepihak Israel, lalu menyepakati gencatan senjata berkelanjutan. Dia juga meminta agar semua pihak membebaskan sandera dan mendukung bantuan kemanusiaan ke Gaza.

“Semua pihak harus bertindak sesuai dengan rencana yang diusulkan oleh Presiden Trump,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam konferensi PBB, Iwaya mengatakan pengakuan Palestina ‘bukan masalah apakah, tetapi kapan’. Jepang telah memperingatkan akan mempertimbangkan ‘langkah-langkah baru dan respons” jika Israel mengambil langkah-langkah yang menghalangi jalan menuju solusi dua negara di Palestina.

“Jepang sepenuhnya mendukung aspirasi rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka mereka sendiri,” katanya dalam konferensi PBB tentang Palestina di New York yang dikutip TRT World (23/9).

Iwaya juga mendukung terwujudnya solusi dua negara antara Palestina dan Israel.

“Jika Israel mengambil tindakan lebih lanjut yang menghalangi jalan menuju terwujudnya solusi dua negara, Jepang akan dipaksa untuk memperkenalkan langkah-langkah dan respons baru,” jelas Iwaya.

Ia menekankan bahwa Tokyo telah lama mendukung solusi dua negara dan menambahkan, “Bagi negara saya, isu pengakuan negara Palestina bukanlah masalah apakah, tetapi kapan”.

(zap/yld)

08/10/2025 08:23
Politisi PDIP Ajak Kader dan Masyarakat Kawal Kebijakan Pro-Rakyat Wali Kota Surabaya

Surabaya (beritajatim.com) – Politisi PDI Perjuangan Surabaya, Achmad Hidayat, mengajak seluruh kader partai dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal kebijakan pro-rakyat yang dijalankan Wali Kota Eri Cahyadi dan Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono.

Ajakan itu disampaikan usai penetapan APBD Perubahan 2025 dan pembahasan APBD 2026 yang menitikberatkan pada efisiensi dan keberlanjutan program kesejahteraan warga.

Pemerintah Kota Surabaya dan DPRD Kota Surabaya sebelumnya menyetujui APBD Perubahan 2025 sebesar Rp12,347 triliun dalam rapat paripurna yang digelar pada 11–12 Agustus 2025. Sementara untuk APBD 2026, dialokasikan pembiayaan alternatif sebesar Rp1,5 triliun untuk proyek strategis, lebih efisien dari rencana awal senilai Rp2,9 triliun.

“Kondisinya berbeda, tidak bisa dibanding-bandingkan. Periode pertama fokus pemulihan ekonomi karena pandemi Covid-19, saat ini kita dihadapkan pada gelombang efisiensi di tengah perlambatan ekonomi. Kita harus kompak dan solid mengawal kebijakan pro-rakyat,” ujar Achmad Hidayat, Selasa (7/10/2025).

Dia menjelaskan, di tengah tantangan ekonomi, Wali Kota Eri Cahyadi tetap menjaga keseimbangan fiskal tanpa membebani warga. Salah satu langkahnya, kata dia, adalah dengan tidak menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta menggencarkan efisiensi belanja daerah.

“Menghadapi perlambatan ekonomi, Wali Kota Eri Cahyadi tidak menaikkan PBB supaya tidak membebani rakyat. Beliau juga gencar melakukan efisiensi dan mencari solusi pembiayaan alternatif yang tidak berisiko agar program pro-rakyat tetap berjalan dengan baik,” jelasnya.

Achmad menyebut sejumlah program sosial justru meningkat di tahun 2026. Program seperti Beasiswa Pemuda Tangguh Mahasiswa, Beasiswa SMA/SMK, pelayanan kesehatan gratis berkualitas, hingga bantuan perbaikan rumah tidak layak huni akan terus diperluas kuotanya.

“Program pro-rakyat seperti beasiswa, layanan kesehatan gratis, dan perbaikan rumah warga justru semakin meningkat kuotanya di tahun 2026,” tegasnya.

Dia juga mengungkap alasan percepatan pembangunan infrastruktur di Surabaya. Mulai dari perbaikan saluran drainase, penambahan penerangan jalan umum (PJU), hingga pelebaran ruas jalan yang dinilai mampu mendongkrak nilai properti dan kualitas hidup warga.

“Pembangunan fisik seperti perbaikan saluran drainase, pemasangan PJU, hingga penambahan ruas jalan, semuanya berdampak positif terhadap peningkatan nilai properti dan kenyamanan warga kota,” tutur Achmad.

Achmad mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu politik yang justru menghambat program pembangunan. Menurutnya, kebijakan publik harus disikapi dengan empati dan kepedulian terhadap kepentingan bersama.

“Terhadap kebijakan publik, kita harus melihat dengan rasa yang lebih dalam. Jangan mudah terprovokasi apalagi ditunggangi kepentingan politik pihak tertentu yang justru merugikan masyarakat,” pungkasnya.[asg/suf]

08/10/2025 05:46
PM Qatar Turun Langsung Negosiasi Damai Gaza, Bos Intelijen Turki Ikutan

Jakarta –

Perdana Menteri (PM) Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani akan menghadiri perundingan damai Gaza yang sedang berlangsung di kota resor Sharm El-Sheikh, Mesir. Delegasi Turki juga ikutan dalam negosiasi yang melibatkan Hamas dan Israel.

“Keikutsertaan Sheikh Mohammed dalam pertemuan-pertemuan tersebut… terjadi pada tahap krusial perundingan, menegaskan kembali tekad para mediator untuk mencapai kesepakatan yang akan mengakhiri perang dahsyat di Jalur Gaza,” ungkap Kementerian Luar Negeri Qatar dilansir AFP, Selasa, (8/10/2025).

Delegasi Turki yang dipimpin oleh kepala intelijen, Ibrahim Kalin, akan berpartisipasi dalam perundingan di Mesir, untuk mengakhiri perang Gaza yang telah berlangsung selama dua tahun, lapor kantor berita pemerintah Anadolu.

Kantor berita tersebut, mengutip sumber-sumber keamanan, mengatakan bahwa Kalin telah mengadakan perundingan dengan para pejabat AS, Mesir, Qatar, dan perwakilan dari kelompok militan Palestina, Hamas, menjelang perundingan tidak langsung dengan Israel.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyuarakan optimisme bahwa ada peluang nyata untuk mengakhiri perang di Gaza, seiring Israel memperingati dua tahun serangan 7 Oktober pada hari Selasa.

Negosiasi tidak langsung antara negosiator Israel dan Hamas sedang berlangsung di kota resor Sharm El-Sheikh, Mesir, berdasarkan rencana 20 poin yang diusulkan Trump bulan lalu.

“Ada kemungkinan nyata bahwa kita bisa melakukan sesuatu,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval, seraya menambahkan bahwa negosiator AS juga terlibat dalam perundingan tersebut.

“Saya pikir ada kemungkinan kita bisa mencapai perdamaian di Timur Tengah. Ini bahkan melampaui situasi Gaza. Kami menginginkan pembebasan para sandera segera.”

Trump mengatakan Amerika Serikat akan melakukan segala cara untuk memastikan semua pihak mematuhi kesepakatan jika Hamas dan Israel menyepakati gencatan senjata. Perundingan tersebut berlangsung saat Israel memperingati dua tahun serangan Hamas pada 7 Oktober yang memicu perang.

Tepat dua tahun yang lalu, tepat di akhir perayaan Sukkot, Hamas melancarkan serangan paling mematikan terhadap Israel dalam sejarah negara itu, yang memicu serangan balasan besar-besaran di Gaza.

Pada Selasa (8/10), pejabat senior Hamas, Fawzi Barhoum, menyebut serangan 7 Oktober sebagai respons bersejarah terhadap upaya Israel untuk menghancurkan perjuangan Palestina. Ia juga mengatakan Hamas sedang berupaya mengatasi semua rintangan untuk mencapai kesepakatan di Mesir.

Tekanan global untuk mengakhiri perang telah meningkat, dengan sebagian besar wilayah Gaza rata dengan tanah, bencana kelaparan yang dinyatakan PBB, dan keluarga-keluarga sandera Israel masih merindukan kepulangan orang-orang yang mereka cintai.

Penyelidikan PBB bulan lalu menuduh Israel melakukan genosida di Gaza, sementara kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh Hamas melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam serangan 7 Oktober. Kedua belah pihak membantah tuduhan tersebut.

Halaman 2 dari 2

(rfs/rfs)

08/10/2025 05:15
Trump Percaya Diri Kesepakatan Damai Gaza Bakal Jadi Nyata

Jakarta –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa ada peluang nyata tercapainya kesepakatan damai Gaza, Palestina. Negosiator Hamas dan Israel mengadakan perundingan tidak langsung pada peringatan dua tahun serangan 7 Oktober.

“Kita sangat dekat untuk mencapai kesepakatan di Timur Tengah yang akan membawa perdamaian ke Timur Tengah,” ujar Trump kepada para wartawan di Ruang Oval, Gedung Putih, bersama Perdana Menteri Kanada Mark Carney, dilansir AFP, Rabu (8/10/2025).

Trump mengatakan bahwa negosiator AS terlibat dalam perundingan yang saat ini berlangsung di Mesir. Gedung Putih mengatakan bahwa utusan khusus Trump, Steve Witkoff, dan menantunya, Jared Kushner, akan berperan.

“Ada peluang nyata bahwa kita bisa melakukan sesuatu,” kata Trump.

“Saya pikir ada kemungkinan kita bisa mencapai perdamaian di Timur Tengah. Ini sesuatu yang bahkan melampaui situasi di Gaza. Kami ingin pembebasan para sandera segera.”

“Tim kami sekarang ada di sana, tim lain baru saja pergi, dan negara-negara lain, secara harfiah setiap negara di dunia, telah mendukung rencana tersebut.”

Trump menambahkan bahwa Amerika Serikat akan melakukan segala cara untuk memastikan semua orang mematuhi kesepakatan jika Hamas dan Israel sepakat untuk melakukan gencatan senjata guna mengakhiri perang.

Negosiasi tidak langsung antara negosiator Israel dan Hamas sedang berlangsung di kota resor Sharm El-Sheikh, Mesir, berdasarkan rencana 20 poin yang diusulkan Trump bulan lalu.

Tekanan global untuk mengakhiri perang telah meningkat, dengan sebagian besar wilayah Gaza rata dengan tanah, bencana kelaparan yang dinyatakan PBB, dan keluarga-keluarga sandera Israel masih merindukan kepulangan orang-orang yang mereka cintai.

Penyelidikan PBB bulan lalu menuduh Israel melakukan genosida di Gaza, sementara kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh Hamas melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam serangan 7 Oktober. Kedua belah pihak membantah tuduhan tersebut.

Halaman 2 dari 2

(rfs/rfs)

08/10/2025 04:18