Xcloud.id

partai: PBB

  • Indonesia Tak Berikan Visa Atlet Israel, Yusril: Sesuai Arahan Prabowo Nasional 10 Oktober 2025

    Indonesia Tak Berikan Visa Atlet Israel, Yusril: Sesuai Arahan Prabowo Nasional 10 Oktober 2025

    Indonesia Tak Berikan Visa Atlet Israel, Yusril: Sesuai Arahan Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang hendak berlaga di World Artistic Gymnastics Championships 2025 yang akan digelar di Jakarta pada 19–25 Oktober 2025.
    Yusril mengungkapkan, hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengecam tindakan Israel kepada Palestina.
    “Sikap pemerintah ini adalah sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan. Dan terakhir dalam pidato beliau di PBB yang sangat keras mengecam Israel yang terus-menerus melakukan kekejaman dan kebiadaban atas rakyat Palestina terutama di Gaza,” ujar Yusril dalam sebuah video yang diterima Kompas.com, Kamis (9/10/2025).
    “Dan pemerintah Indonesia tegas berpendirian bahwa tidak akan melakukan hubungan kontak apapun dengan pihak Israel,” sambungnya menegaskan.
    Dalam Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Prabowo mengecam kebiadaban dan kekejaman Israel kepada Palestina.
    Oleh karena itu, pemerintah Indonesia tidak akan melakukan kontak dengan Israel sampai adanya pengakuan terhadap negara Palestina.
    “Barulah Pemerintah Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel dan melakukan hubungan normal internasional lainnya,” ujar Yusril.
    Yusril menjelaskan, tidak akan diberikannya visa tersebut sejalan dengan penolakan masyarakat terhadap kehadiran atlet Israel di Jakarta.
    Sikap ini sudah dikoordinasikan dengan jajaran kementerian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
    Total ada 12 kontingen atlet gimnastik Israel yang visanya dibatalkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).
    “Dua belas orang,” kata Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, kepada Kompas.com, Kamis (9/10/2025).
    Menteri Imipas Agus Andrianto menyatakan, pembatalan visa itu dilakukan segelah Federasi Gimnastik Indonesia (FGI) selaku penjamin meminta Imigrasi membatalkan visa orang-orang Israel tersebut.
    Surat dari FGI tanggal 7 Oktober 2025 itu bernomor 442/LTR-JAGOC2025-FGI/X/2025.
    Pemerintah RI menghargai dan mendukung penuh upaya FGI dalam menyelenggarakan kejuaraan dunia ini.
    “Seluruh proses keimigrasian telah berjalan transparan dan akuntabel sesuai peraturan, dan pembatalan visa ini merupakan tindak lanjut atas inisiatif dan permohonan resmi dari pihak penjamin,” kata Agus.
    Sebagai informasi, World Artistic Gymnastics Championships 2025 merupakan kejuaraan senam artistik yang rencananya akan diikuti oleh 79 negara dengan 12 ajang.
    Ada lebih dari 500 atlet yang hendak berlaga. Sekitar 300 relawan juga hendak menyukseskan acara yang digelar di Jakarta pada 19–25 Oktober 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Yusril: 82 WNI Divonis Mati Malaysia, 79 di Antaranya Diampuni Nasional 9 Oktober 2025

    Yusril: 82 WNI Divonis Mati Malaysia, 79 di Antaranya Diampuni Nasional 9 Oktober 2025

    Yusril: 82 WNI Divonis Mati Malaysia, 79 di Antaranya Diampuni
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengatakan puluhan Warga Negara Indonesia (WNI) divonis mati di Malaysia namun mayoritas diampuni dan bisa kembali ke Indonesia.
    Saat ini ada 5.800 napi WNI yang berada di Malaysia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 82 orang dijatuhi vonis pidana mati.
    “Dan ada 79 orang yang sudah diampuni oleh Malaysia. Tiga orang masih dalam proses, tapi sudah dijatuhi pidana mati. Namun, sampai hari ini di antara 82 itu tidak ada satu pun yang dieksekusi,” kata Yusril di kantornya, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
    Pemerintah Malaysia, kata politikus Partai Bulan Bintang (PBB) ini, siap untuk memulangkan narapidana WNI jika Pemerintah Indonesia mengajukan permohonan.
    “Pemerintah Malaysia siap untuk setiap saat (jika) kita meminta mereka dikembalikan ke Indonesia,” kata Yusril.
    Meski demikian, dia mengatakan, pemulangan napi WNI itu membutuhkan koordinasi internal karena kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia cukup penuh.
    “Karena sekarang pun lembaga masyarakat kita penuh sesak. Kalau sekarang tiba-tiba kita pindahkan lebih dari 5.000 warga binaan Indonesia dari Malaysia ke sini, itu akan menimbulkan persoalan internal yang harus kita siapkan terlebih dahulu,” ucap dia.
    Yusril mengatakan, hal serupa juga siap dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi karena sudah ada pembicaraan awal terkait pemulangan napi WNI.
    “Dan ada green light untuk mereka memenuhi permintaan Indonesia untuk melakukan pemindahan para terpidana kita dari Saudi Arabia ke sini,” tuturnya.
    “Jadi yang terbanyak terpidana kita di luar negeri adalah di Malaysia dan ada di Saudi Arabia,” sambungnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Audiensi dengan Pramono, Pedagang Pasar Pramuka Protes Sewa Kios Naik Rp 425 Juta Megapolitan 9 Oktober 2025

    Audiensi dengan Pramono, Pedagang Pasar Pramuka Protes Sewa Kios Naik Rp 425 Juta Megapolitan 9 Oktober 2025

    Audiensi dengan Pramono, Pedagang Pasar Pramuka Protes Sewa Kios Naik Rp 425 Juta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Asosiasi Himpunan Pedagang Pasar Pramuka mendatangi Balai Kota DKI Jakarta untuk bertemu langsung dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Kamis (9/10/2025).
    Dalam pertemuan tersebut, para pedagang menyampaikan penolakan terhadap rencana kenaikan biaya sewa kios yang dinilai terlalu tinggi, bahkan mencapai Rp425 juta per unit setelah pasar selesai direnovasi.
    Kuasa hukum pedagang sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Gugum Ridho Putra menyebut kebijakan kenaikan sewa itu dinilai memberatkan para pedagang kecil yang selama ini menggantungkan hidup dari berdagang di Pasar Pramuka.
    “Pasar Pramuka ini mau direnovasi oleh Perumda, tapi kemudian harga pasca-renovasi itu ditetapkan lebih besar dari sebelumnya, empat kali lipat. Ini memberatkan para pedagang,” ujar Gugum kepada awak media di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis.
    Menurut Gugum, para pedagang obat dan alat kesehatan di Pasar Pramuka merasa keberatan karena kenaikan harga sewa tidak sebanding dengan kemampuan mereka.
    Ia juga mengatakan, persoalan ini sudah dilaporkan ke Ombudsman RI karena belum ada titik temu antara pedagang dan pengelola pasar.
    “Pasar Pramuka ini mau direnovasi oleh Perumda, tapi kemudian harga pasca-renovasi itu ditetapkan lebih besar dari sebelumnya, empat kali lipat. Ini memberatkan para pedagang,” kata dia.
    Sementara itu, Ketua Himpunan Pedagang Pasar Pramuka, Efaldi, menjelaskan sebelum ada rencana renovasi, pedagang hanya membayar sekitar Rp 5 juta per tahun.
    Namun, setelah ada rencana renovasi, biaya sewa ditetapkan sebesar Rp 425 juta per kios untuk 20 tahun.
    “Kalau dikali untuk 20 tahun berarti Rp 100 juta. Kemudian sekarang ditetapkan harga Rp 425 juta per kios untuk 20 tahun,” ucap Efaldi.
    Para pedagang meminta agar harga tersebut bisa dinegosiasikan ulang dengan pihak Perumda Pasar Jaya. Mereka mengusulkan harga sewa baru sebesar Rp250 juta per kios di lantai dasar dan Rp200 juta di lantai satu untuk jangka waktu 20 tahun.
    “Kami Minta dinego Rp250 juta per kios di lantai dasar dan Rp200 juta di lantai satu Untuk per 20 tahun,” jelas Efaldi.
    Dalam audiensi itu, Pramono Anung menegaskan tidak akan ada penggusuran pedagang selama proses revitalisasi berjalan.
    Ia juga berjanji akan mengawasi langsung jalannya negosiasi antara pedagang dan pengelola pasar.
    “Alhamdulillah, Pak Gubernur menjamin tidak ada penggusuran. Beliau juga meminta agar dibuka ruang lagi untuk negosiasi,” ungkap Gugum.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menlu Sugiono Bertolak ke Korut 10-11 Oktober, Pertama Sejak 2013

    Menlu Sugiono Bertolak ke Korut 10-11 Oktober, Pertama Sejak 2013

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono akan melakukan kunjungan kerja ke Korea Utara pada 10-11 Oktober mendatang.

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menuturkan, Menlu Sugiono akan bertolak ke Pyongyang pada Jumat (10/10/2025) mendatang.

    Yvonne menuturkan, kunjungan tersebut dalam rangka memenuhi undangan dari Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe Son-hui.

    Dia menuturkan, pada 11 Oktober 2025, Sugiono akan melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Choe untuk membicarakan penguatan berbagai kerjasama bilateral, regional, maupun global antara kedua negara.

    “Kunjungan ini menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap dialog konstruktif dan hubungan kerjasama dengan berbagai mitra di kawasan,” jelas Yvonne di Gedung Kementerian Luar Negeri di Jakarta pada Kamis (9/10/2025).

    Selain melakukan pertemuan bilateral, Yvonne menuturkan Menlu Sugiono juga akan meninjau KBRI Pyongyang. Dia menjelaskan, peninjauan dilakukan untuk memantau kondisi Kedutaan Besar itu yang sempat ditutup pada 2021 lalu akibat pandemi Covid-19.

    Sebelumnya, Korea Utara menegaskan tidak akan pernah menghentikan program pengembangan senjata nuklir, dengan menyebut tuntutan denuklirisasi sebagai pelanggaran kedaulatan dan hak eksistensi. 

    Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Kim Son Gyong dalam Sidang Majelis Umum PBB akhir September lalu. Ini menjadi kali pertama pejabat dari Pyongyang hadir langsung sejak Menlu Korea Utara berpidato di New York pada 2018. 

    “Penerapan ‘denuklirisasi’ terhadap DPRK sama dengan permintaan menyerahkan kedaulatan, hak eksistensi, serta melanggar Konstitusi. Kami tidak akan pernah melepaskan kedaulatan, meninggalkan hak eksistensi, atau melanggar Konstitusi,” ujar Kim.

    Kim menegaskan bahwa peningkatan kekuatan nuklir negaranya berfungsi sebagai penangkal agresi AS dan sekutunya, serta menjaga keseimbangan kekuatan di Semenanjung Korea.

  • Tok! Trump Sukses Buat Israel-Hamas Damai di Gaza, Ini “Rahasianya”

    Tok! Trump Sukses Buat Israel-Hamas Damai di Gaza, Ini “Rahasianya”

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kini menjadi kunci yang mendamaikan Israel dan kelompok Palestina, Hamas, di Gaza. Sebelumnya kedua belah pihak yang bertikai dilaporkan menyetujui tahap 1 perdamaian Gaza, sebagaimana diumumkan Trump di laman media sosialnya, Truth Social, dan diamini sejumlah media Arab, Rabu malam waktu setempat.

    Kesepakatan didapat setelah pertemuan ketiga negosiasi di Kairo Mesir. Hamas dan Israel berdialog tidak langsung dengan sejumlah mediator, yakni Mesir, Qatar, Turki dan AS.

    Lalu apa rahasia Trump sehingga ini terjadi? Berikut rangkumannya dikutip CNBC Indonesia, Kamis (9/10/2025).

    Trump Mengincar Nobel Perdamaian

    Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa Trump mengincar hadiah Nobel Perdamaian. Pengumuman juga diberikan Trump sehari sebelum pengumuman Hadiah Nobel Perdamaian 2025.

    Trump sering mengatakan bahwa ia telah berperan sebagai juru damai dalam tujuh perang, termasuk konflik empat hari antara India dan Pakistan serta Azerbaijan dan Armenia. Trump pun tak pernah ragu untuk mengkritik panitia Nobel yang tak kunjung menyebut namanya, mengatakan mungkin Komite Nobel akan menemukan cara untuk tidak memberinya hadiah tersebut.

    “Entahlah… Marco (Menlu AS Marco Rubio) akan memberi tahu Anda bahwa kami telah menyelesaikan tujuh perang. Kami hampir menyelesaikan yang kedelapan,” katanya.

    “Saya rasa kami akan menyelesaikan situasi Rusia… Saya rasa belum ada orang dalam sejarah yang telah menyelesaikan sebanyak itu. Tapi mungkin mereka akan menemukan alasan untuk tidak memberikannya kepada saya,” tambahnya.

    Trump Berhasil Menekan Netanyahu

    Trump disebut telah menekan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. Ini terlihat ketika ia menjamu Netanyahu di Gedung Putih pada 29 September untuk mengungkap rencana perdamaian 20 poinnya.

    Ia secara terbuka memberikan kesan sepenuhnya mendukung sang PM. Trump pun mengatakan bahwa jika Hamas tidak menerima rencana tersebut, maka Israel akan mendapatkan “dukungan penuhnya untuk menyelesaikan pekerjaan” dan menghancurkan kelompok Palestina tersebut.

    Tapi sejumlah pengamat, mengutip AFP, menilainya Trump sebenarnya memberi warning ke Netanyahu. Ada beberapa alasan pendapat itu.

    Pertama, rencana yang ia ajukan kepada Netanyahu dan para pejabat Israel telah disusun setelah konsultasi ekstensif dengan para pemimpin Arab dan Muslim di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) minggu sebelumnya. Ketika Netanyahu dihadapkan dengan rencana tersebut, ia menemukan ada beberapa poin penting di dalamnya, di mana ia bersumpah untuk akan menerimanya, seperti mengizinkan berdirinya negara Palestina.

    Namun, alih-alih mempermasalahkan detailnya, Trump mendorong Israel, untuk segera menyelesaikan kesepakatan. Trump mengatakan kepada outlet berita Axios bahwa ia telah berkata kepada Netanyahu: “Bibi, ini kesempatanmu untuk menang”.

    “Dia baik-baik saja dengan itu. Dia harus baik-baik saja dengan itu. Dia tidak punya pilihan. Dengan saya, kamu harus baik-baik saja,” ujar Trump.

    Trump Kini Memang Lebih Dekat ke Arab

    Trump juga secara pribadi geram dengan serangan Israel terhadap anggota Hamas di Qatar, sekutu AS lainnya, ketika negosiasi berada pada tahap sensitif. Ia memanfaatkan persatuan Arab untuk melawan serangan tersebut agar mereka semua menyetujui rencana tersebut.

    Ia kemudian “menyergap” Netanyahu, memaksanya menelepon pemimpin Qatar dari Ruang Oval untuk meminta maaf. Trump bahkan duduk memegang telepon untuk Netanyahu sementara pemimpin Israel itu membacakan secarik kertas, sebuah foto yang dirilis oleh Gedung Putih menunjukkan.

    Politico melaporkan bahwa seorang pejabat senior Qatar juga berada di ruangan tersebut untuk memastikan Netanyahu tetap sesuai rencana. Trump kemudian menandatangani perintah luar biasa yang memberikan jaminan keamanan AS kepada Qatar.

    Pergeseran ini juga mencerminkan hubungan dekat yang telah dibina Trump dengan negara-negara Arab selama ini. Bukan hanya sekarang, tapi jauh sebelum itu, di masa pertama kepemimpinannya tahun 2017-2021.

    Dalam masa jabatan pertamanya, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Maroko menandatangani Perjanjian Abraham (Abraham Accords) yang mengakui Israel. Abraham Accords adalah perjanjian yang diinisiasi Trump.

    Di masa kedua memimpin, perjalanan luar negeri besar pertama Trump adalah ke negara-negara Teluk yaitu Qatar, Mesir, dan Abu Dhabi, tanpa singgah di Israel. Bahkan ia mendapat pesawat mewah dari Qatar.

    Trump Memanfaatkan Hamas

    Trump meningkatkan tekanan ke Hamas dengan memberi kelompok itu batas waktu hingga 5 Oktober. Hamas didesak untuk membuat kesepakatan atau damai atau menghadapi “neraka” baru di sana.

    Hamas lalu merespons dengan janji Trump itu. Trump dengan cepat memanfaatkannya sebagai kemenangan.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Rapat Koordinasi DPR dan Pemerintah Turut Bahas Polemik Transfer Dana ke Daerah Nasional 9 Oktober 2025

    Rapat Koordinasi DPR dan Pemerintah Turut Bahas Polemik Transfer Dana ke Daerah Nasional 9 Oktober 2025

    Rapat Koordinasi DPR dan Pemerintah Turut Bahas Polemik Transfer Dana ke Daerah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pimpinan DPR bersama pemerintah turut membahas polemik pengurangan transfer ke daerah (TKD) yang belakangan dikeluhkan para kepala daerah.
    Isu tersebut menjadi salah satu pembahasan yang digelar dalam rapat koordinasi antara Pimpinan DPR bersama pemerintah, pada Rabu (8/10/2025) kemarin.
    “Ya sama Menteri Keuangan juga kita dinamika terkini transfer daerah juga kita bicarakan,” ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (9/10/2025).
    Meski begitu, Dasco mengakui bahwa pembahasan terkait TKD itu belum sampai pada kesimpulan dan masih akan didiskusikan dalam rapat-rapat selanjutnya.
    “Belum, masih panjang,” ujar Dasco.
    Dalam rapat itu, Dasco didampingi perwakilan pimpinan Komisi di DPR RI, di antaranya Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dan Ketua Komisi I DPR Budisatrio Djiwandono.
    Sementara dari perwakilan pemerintah, hadir Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
    Sejumlah pejabat perwakilan Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Badan Intelijen Negara (BIN), hingga Mabes TNI juga hadir dalam pertemuan itu.
    Politikus Gerindra itu menegaskan bahwa rapat koordinasi ini digelar dalam rangka bertukar informasi antara pihak eksekutif dan legislatif.
    “Ya kita koordinasi antara eksekutif dan legislatif tukar menukar informasi mengenai situasi terkini tentang politik, ekonomi, keamanan, dan lain-lain,” ungkap Dasco.
     
    Diberitakan sebelumnya, 18 orang gubernur menemui Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, pada Selasa (7/10/2025), agar pemangkasan TKD dibatalkan.
    Sebagian besar kepala daerah menilai pengurangan transfer akan berdampak langsung terhadap kemampuan daerah membiayai pembangunan dan menggaji pegawai.
    “Banyak sekali yang merasakan dampak dari TKD itu sendiri. Di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar pegawainya. Belanja pegawai besar sekali, apalagi ada keharusan membayar PPPK dan sebagainya, nah ini luar biasa berdampak terhadap APBD kami 2026 ke depan,” ungkap Gubernur Jambi Al Haris, setelah pertemuan di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa.
    Pada kesempatan yang sama, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menambahkan, anggaran TKD 2026 yang telah dipangkas hanya cukup untuk melakukan belanja rutin.
    Sementara itu, belanja untuk pembangunan infrastruktur menjadi berkurang.
    Padahal, pembangunan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
    “Kita minta untuk jangan ada pemotongan. Pak Menteri Keuangan akan mencari solusi yang terbaik bagaimana sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah tetap jalan dan stabil,” kata Sherly.
    Diketahui, pemerintah memangkas anggaran TKD dalam APBN 2026.
    Pemerintah pusat menetapkan TKD 2026 sebesar Rp 693 triliun, meningkat sebesar Rp 43 triliun dari usulan semula sebesar Rp 649,99 triliun.
    Namun, meski telah ditambah, anggaran TKD 2026 tetap lebih kecil dibandingkan alokasi pada APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun.
    Salah satunya dengan menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara besar-besaran.
    Namun, keputusan ini menuai protes dari masyarakat, seperti yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tegas Tolak Kehadiran Atlet Israel, Mardani PKS: Mereka Harus Disanksi dengan Jelas dan Tegas

    Tegas Tolak Kehadiran Atlet Israel, Mardani PKS: Mereka Harus Disanksi dengan Jelas dan Tegas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PKS Mardani Ali Sera tegas melakukan penolakan hadirnya segala terkait Israel ke Indonesia.

    Kali ini hal yang disuarakannya persoalan atlet asal Israel yang ramai mendapatkan penolakan untuk berlaga di Kejuaraan Senam Dunia di Indonesia.

    Adapun Kejuaraan Dunia Senam 2025 yang akan berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta pada 19-25 Oktober.

    Lewat cuitan di akun media sosil X pribadinya, Mardani Ali Sera tegas melakukan penolakan kehadiran atlet Israel.

    Ia berasalan selama Isral belum memberi perdamaian ke Palestina, maka penolakan dari berbagai hal akan terus digaungkan.

    “Tolak. Selama Israel belum menghadirkan perdamaian di Palestina, keberadaan institusi Israel wajib ditolak,” tulisnya dikutip Kamis (9/10/2025).

    “Sebagai bagian dari tekanan publik agar warga Israel juga menyadari betapa dunia menentang agresi dan sikap arogan Israel,” ungkapnya.

    Lanjut, ia bahkan menyarankan agar adanya pemberian sanksi tegas untuk Israel persoalan hal ini.

    Tindak kejahatan yang dilakukan Israel ke Palestina disebut sudah melewati batas wajar.

    “Mereka harus disanksi dengan jelas dan tegas,” sebutnya.

    “Israel menurut Francesca Albanese, utusan khusus PBB untuk Palestina, melakukan genosida pada warga Palestina selama dua tahun terakhir,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • 5 Personel Polda Banten Gabung Pasukan Misi Perdamaian PBB di Afrika Tengah

    5 Personel Polda Banten Gabung Pasukan Misi Perdamaian PBB di Afrika Tengah

    Serang –

    Polda Banten mengirimkan lima personelnya untuk bergabung dalam Misi Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Republik Afrika Tengah. Polda Banten berharap para personel dapat menjaga perdamaian di lokasi penugasan.

    Lima personel tersebut merupakan bagian dari 140 anggota Pasukan Garuda Bhayangkara FPU 7 United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA). Mereka telah melewati proses seleksi yang ketat.

    “Untuk menjadi bagian dari pasukan perdamaian ini, mereka telah mengikuti berbagai tahapan uji kompetensi, termasuk tes kemampuan bahasa, fisik, psikologi, serta kemampuan teknis dan taktis kepolisian,” jelas Kabid Humas Polda Banten Kombes Didik Hariyanto, Kamis (9/10/2025).

    Setelah dinyatakan lulus seleksi, kelima personel tersebut menjalani Pre-Deployment Training (PDT) selama hampir tujuh bulan. Latihan itu dilakukan untuk memastikan kesiapan penuh sebelum diterjunkan ke wilayah konflik di Afrika Tengah.

    “Misi FPU 7 MINUSCA ini tidak hanya menunjukkan profesionalisme dan kemampuan Polri di tingkat internasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen terhadap perdamaian dunia,” kata Didik.

    “Saya berharap kelima personel yang terpilih dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya serta menjaga nama baik bangsa Indonesia,” ucapnya.

    “Dengan semangat Bhayangkara dan integritas yang tinggi, saya yakin mereka mampu melaksanakan tugas negara secara profesional, menjaga keamanan dan perdamaian di wilayah penugasan,” ujarnya.

    Adapun nama personel Polda Banten yang terpilih dalam misi perdamaian tersebut:

    1. AKP Hotma P.A. Manurung, S.Tr.K., S.I.K.
    Jabatan: Kaur Pamwal Spirpim Polda Banten
    Penugasan: Chief of Logistics & Administration Personnel

    2. Ipda Anang Yunianto, S.H.
    Jabatan: Ps. Kanit 1 Sipatwal Polairud Polda Banten
    Penugasan: General Affairs

    3. Brigadir Aga Insanul Hakim
    Jabatan: Banit Ditreskrimum Polda Banten
    Penugasan: Tactical Driver

    4. Briptu Hafidz Lutfiyandha, S.H.
    Jabatan: Bamin Sie Kesjas Satbrimob Polda Banten
    Penugasan: Tactical Troops

    5. Bharatu Mohamad Faiz R.
    Jabatan: Ba Unit Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Banten
    Penugasan: ADC FPU Commander.

    (aik/idn)

  • ISF 2025 Hubungkan Agenda Global dengan Inovasi dan Investasi Hijau

    ISF 2025 Hubungkan Agenda Global dengan Inovasi dan Investasi Hijau

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 kembali digelar sebagai ajang strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam peta investasi hijau global.

    Forum tahunan ini akan berlangsung pada 10–11 Oktober 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), mengusung tema “Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World.” ISF 2025 dirancang bukan hanya sebagai ruang diskusi, tetapi juga sebagai platform nyata untuk menghubungkan ambisi global dengan potensi lokal.

    Forum yang akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini memfasilitasi kolaborasi lintas sektor dan negara dengan pendekatan berbasis aksi.

    Sejak pertama kali diselenggarakan pada 2023, ISF telah menjadi katalis berbagai nota kesepahaman (MoU) strategis di bidang transisi energi, transportasi berkelanjutan, ekonomi hijau inklusif, hingga teknologi penangkapan karbon. Kesepakatan-kesepakatan tersebut menjadi fondasi penting dalam percepatan investasi berkelanjutan di Indonesia.

    Tahun ini, ISF 2025 akan menampilkan sejumlah sesi strategis seperti diskusi pleno, dialog tematik, roundtable investasi, serta pameran proyek siap ditanamkan modal (Investment Project Ready to Offer/IPRO).

    Isu-isu kunci yang diangkat mencakup ketahanan pangan dan air, energi terbarukan, hilirisasi mineral kritis, pengembangan bioenergi, serta penguatan sumber daya manusia dalam era digital dan kecerdasan buatan.

    “ISF 2025 bukan hanya forum diskusi, melainkan panggung bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan global dalam hilirisasi, energi terbarukan, dan ekonomi hijau. Event ini juga sebagai display proyek-proyek strategis yang akan kita tawarkan, dan harapannya dapat menghasilkan kerja sama konkret yang memberi dampak nyata bagi generasi mendatang,” ujar Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) menekankan pentingnya sinergi antara pembangunan infrastruktur, inovasi, dan keberlanjutan lingkungan.

    Menko AHY menyampaikan bahwa penerapan teknologi hijau dan pendekatan berkelanjutan tidak hanya berperan dalam menjaga kelestarian alam, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi baru yang inklusif dan berdaya saing.

    “Kami dari sisi pendekatan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan ingin memberikan support dan mendorong agar penggunaan teknologi dan inovasi ramah lingkungan semakin meluas. Dengan demikian, jika ini terintegrasi dengan baik, bisa membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus menjawab tantangan ke depan. Kami siap berkolaborasi agar ISF 2025 tidak hanya sukses penyelenggaraan, tetapi juga membawa dampak nyata bagi masyarakat,” jelas Menko AHY.

    Sejumlah tokoh nasional dan internasional dipastikan hadir, di antaranya Rosan Roeslani (Menteri Promosi Investasi), Agus Harimurti Yudhoyono (Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Daerah), Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan), Anindya Novyan Bakrie (Ketua Umum KADIN Indonesia), Retno Marsudi (Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Urusan Air), serta Armida Salsiah Alisjahbana (Wakil Sekjen PBB untuk UN ESCAP). Selain itu, forum juga akan diisi oleh para pemimpin dari institusi dan korporasi global ternama yang menjadi bagian dari panel diskusi utama.

    Indonesia kini memantapkan diri sebagai pusat gravitasi baru investasi hijau di kawasan Asia. Potensi energi terbarukan Indonesia yang mencapai lebih dari 3.700 GW menjadi salah satu yang terbesar di dunia.

    Hal ini diperkuat oleh kebijakan nasional yang ambisius dalam RUPTL 2025–2034 serta komitmen menuju Net-Zero Emission pada 2060. Pemerintah juga aktif menjalin kemitraan strategis global seperti Just Energy Transition Partnership (JETP), yang semakin memperkuat kepercayaan investor terhadap arah kebijakan energi bersih di Tanah Air.

    Proyek-proyek besar seperti pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata dan pengembangan ekosistem green hydrogen menjadi bukti bahwa infrastruktur dan teknologi Indonesia siap untuk menjadi bagian dari transformasi energi global. Dukungan regulasi, termasuk Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2025 yang lebih ramah investasi, turut menciptakan iklim yang kondusif bagi masuknya modal hijau dalam skala besar.

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Bakrie mengatakan, “Kadin Indonesia berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan bahwa investasi hijau bukan hanya berorientasi pada profit, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan. Kita ingin memastikan bahwa transformasi menuju ekonomi hijau memberikan peluang bagi UMKM, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.”

    “Kolaborasi lintas sektor yang tercipta di ISF menjadi kunci untuk mempercepat pembiayaan hijau, adopsi teknologi berkelanjutan, serta peningkatan SDM kita”, tutup Anin. 

    ISF 2025 juga memainkan peran penting dalam menjembatani kebutuhan Global North dan Global South. Dengan pendekatan kolaboratif, forum ini mendorong sinergi antara visi global dan kebutuhan lokal, terutama dalam isu pembiayaan, adopsi teknologi, dan penguatan kapasitas SDM.

    ISF hadir untuk memastikan bahwa agenda global seperti COP, SDGs, dan ESG tidak berhenti di atas kertas, melainkan diimplementasikan secara konkret melalui proyek-proyek berdampak di Indonesia.

    Sejak penyelenggaraan pertamanya, ISF telah mempertemukan ribuan pemangku kepentingan dari berbagai negara dan menghasilkan puluhan kerja sama strategis yang mendorong realisasi proyek-proyek hijau dan biru. Dengan skala dan substansi yang semakin diperkuat pada tahun ini, ISF 2025 diharapkan semakin mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam ekonomi berkelanjutan dunia.

     Informasi lebih lanjut: https://indonesiasustainabilityforum.co.id/

  • Sejarah, Tema, dan Cara Merayakannya

    Sejarah, Tema, dan Cara Merayakannya

    Jakarta –

    Hari Pos Sedunia atau World Post Day kembali diperingati pada 9 Oktober 2025. Momen tahunan ini menjadi ajang untuk mengapresiasi peran penting layanan pos dalam menghubungkan masyarakat di seluruh dunia.

    Peringatan Hari Pos Sedunia bukan sekadar perayaan simbolis, tetapi juga momentum untuk menyoroti transformasi layanan pos di era digital. Tahun ini, kampanye global mengusung tema yang menekankan nilai kemanusiaan dan jangkauan global dari layanan pos.

    Sejarah Lahirnya Hari Pos Sedunia

    Hari Pos Sedunia diperingati setiap 9 Oktober untuk menandai berdirinya Kesatuan Pos Sedunia atau Universal Postal Union (UPU) pada tahun 1874 di Bern, Swiss. Dikutip dari situs resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), penetapan tanggal ini diresmikan pada Kongres UPU di Tokyo pada tahun 1969.

    Sejak saat itu, Hari Pos Sedunia dirayakan di lebih dari 150 negara sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi sektor pos dalam memfasilitasi komunikasi, perdagangan, dan pembangunan sosial. Melalui peringatan ini, UPU mendorong negara-negara anggota untuk meningkatkan inovasi, kualitas layanan, serta peran pos dalam mendukung masyarakat di berbagai lapisan.

    Tema Hari Pos Sedunia 2025

    Mengutip laman resmi UPU, tema Hari Pos Sedunia 2025 adalah “#PostForPeople: Local Service. Global Reach.” Tema ini menekankan peran pos sebagai jembatan penghubung antara layanan lokal dan jaringan global.

    UPU juga menyoroti pentingnya transformasi digital dalam sistem pos modern. Dengan adaptasi teknologi, sektor pos diharapkan mampu menjangkau lebih luas sekaligus tetap mempertahankan sentuhan kemanusiaan dalam setiap layanannya.

    Hari Pos Sedunia 2025 (Foto: UPU/PBB)Cara Merayakan Hari Pos Sedunia

    Perayaan Hari Pos Sedunia biasanya melibatkan berbagai kegiatan yang dapat dilakukan oleh lembaga pos nasional, sekolah, maupun masyarakat umum. Berikut beberapa cara untuk memperingatinya:

    Upacara dan penghargaan nasional
    Banyak negara mengadakan upacara peringatan resmi untuk menghormati pekerja pos dan memberikan penghargaan kepada karyawan berprestasi di bidang pelayanan publik.Kampanye publik dan edukasi
    UPU mendorong diadakannya pameran, seminar, atau kampanye edukatif yang menyoroti kontribusi sektor pos terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Sekolah dan lembaga pendidikan juga sering mengadakan lomba menulis surat untuk meningkatkan apresiasi terhadap komunikasi tertulis.Program sosial dan digitalisasi layanan
    Beberapa operator pos memanfaatkan momentum ini untuk meluncurkan inovasi layanan baru, seperti platform digital pengiriman surat, layanan keuangan mikro, hingga kegiatan sosial untuk masyarakat setempat.

    (wia/imk)