partai: PBB

  • Jepang Mulai Tahap Kedua Pembuangan Limbah Nuklir Fukushima

    Jepang Mulai Tahap Kedua Pembuangan Limbah Nuklir Fukushima

    Tokyo

    Jepang memulai tahap kedua pembuangan air limbah yang telah diolah dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima ke lautan pada Kamis (5/10) waktu setempat. Proses pembuangan limbah nuklir yang diprotes keras oleh China ini secara keseluruhan akan memakan waktu selama bertahun-tahun.

    Seperti dilansir AFP, Kamis (5/10/2023), TEPCO yang merupakan operator PLTN Fukushima menuturkan bahwa tahap kedua pelepasan air limbah olahan itu ke perairan Samudra Pasifik dimulai Kamis (5/10) pagi, sekitar pukul 10.18 waktu setempat.

    Pelepasan tahap kedua ini menyusul tahap pertama yang dilakukan pada 24 Agustus lalu, ketika Jepang mulai membuang sebagian dari total 1,34 juta ton air limbah yang dihasilkan sejak tsunami dahsyat merusak PLTN tersebut tahun 2011 lalu.

    Sama seperti tahap pertama, sekitar 7.800 ton air limbah diperkirakan akan dibuang ke lautan dalam tahap kedua. Proses pembuangan tahap kedua ini diperkirakan akan berlangsung selama 17 hari ke depan.

    Meskipun Tokyo bersikeras menyatakan air limbah itu tidak memicu risiko kesehatan — pandangan yang didukung oleh badan pengawas nuklir PBB, Beijing telah berulang kali mengkritik keras pembuangan limbah nuklir itu dan bahkan menetapkan larangan impor makanan laut Jepang sebagai tanggapannya.

    TEPCO menyebut bahwa air limbah itu telah disaring dari semua unsur radioaktif kecuali tritium, yang berada dalam tingkat aman yang diakui secara internasional.

    “Telah dikonfirmasi bahwa pelepasan pertama dilakukan sesuai rencana dan dengan cara yang aman,” ucap juru bicara pemerintah Jepang Hirokazu Matsuno kepada wartawan pada Kamis (5/10) waktu setempat, sembari menekankan tidak ada abnormalitas yang terdeteksi.

    Saksikan juga ‘Saat PM Jepang soal Buang Limbah Nuklir ke Laut: Aman!’:

  • Pemerintah China Mencoba Ubah Kawasan Muslim Xinjiang Jadi Pusat Pariwisata

    Pemerintah China Mencoba Ubah Kawasan Muslim Xinjiang Jadi Pusat Pariwisata

    Jalanan Kashgar yang bersejarah di kawasan gurun di China sebelah barat dikenal sebagai tempat lahirnya budaya Uyghur. Di tempat ini terdapat”Kota Kuno” yang belakangan ramai dikunjungi turis.

    Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar bangunan terbuat dari batu bata khas kota tua ini dihancurkan pemerintah China karena kekhawatiran gempa bumi, meski sudah bertahan selama hampir dua ribu tahun.

    Kelompok aktivis Uyghur mengatakan penghancuran kota tua ini sebagai sebuah”genosida budaya.”

    Di tempat ini terdapat banyak kios yang menawarkan suvenir, seperti magnet kulkas, perhiasan murah, dan instrumen musik tradisional, sementara pengunjung bisa menaiki kereta listrik melewati kerumunan atau mengenakan kostum tradisional Uyghur untuk dipotret di masjid.

    China mengatakan lebih dari 180 juta turis datang ke provinsi Xinjiang sepanjang tahun ini, karena penawaran diskon dari pemerintah China.

    Pos-pos pemeriksaan sudah tidak ada lagi, tapi diganti dengan jaringan kamera dengan teknologi pengenalan wajah.

    Ini jadi termasuk salah satu bentuk pengawasan yang menurut laporan PBB tahun lalu sebagai “bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan”.

    ‘Rebranding besar-besaran’

    Selama beberapa tahun, wilayah Xinjiang ditutup dari sebagian besar media dunia, di tengah kampanye pemerintah China untuk membasmi ekstremisme di kalangan penduduk Uyghur dan minoritas Muslim lainnya.

    Tindakan keras ini terjadi setelah puluhan tahun terjadinya kerusuhan, termasuk yang pernah terjadi di ibu kota Urumqi, menewaskan ratusan orang pada tahun 2009 dan serangan mobil terhadap pejalan kaki di Lapangan Tiananmen di Beijing pada tahun 2013, yang menewaskan lima orang.

    Ketika serangan pisau dan bahan peledak di stasiun kereta Urumqi membayang-bayangi kunjungan Presiden Xi Jinping ke provinsi tersebut pada tahun 2014, ia memerintahkan para pejabat untuk “menyerang dengan keras” sebagai bentuk melawan terorisme.

    Sejak itu, sejumlah akademisi, peneliti, jurnalis, dan pakar hukum mendokumentasikan pelanggaran yang meluas yang dilakukan pemerintah, termasuk dikirim ke kamp, kerja paksa, dan kebijakan untuk mencegah kelahiran.

    Amerika Serikat menyebut tindakan keras tersebut sebagai “genosida”, meski Australia belum menggunakan kata yang menggambarkan usaha pemusnahan etnis tersebut.

    China awalnya menyangkal keberadaan kamp-kamp itu, meski kemudian menyebut semua “pusat kejuruan”ditutup pada tahun 2019.

    Saat ini provinsi Xinjiang sedang memasuki kondisi “normalisasi”, sementara pada saat yang sama rebranding atau upaya mengubah citra Xinjiang sedang dilakukan besar-besaran.

    Tur di Xinjiang yang diatur

    ABC diundang dalam tur media ke Xinjiang yang diselenggarakan dan dikurasi oleh pemerintah China untuk memamerkan apa saja yang ditawarkan di provinsi tersebut.

    Namun tidak ada satu pun pejabat yang mau diwawancara.

    Kami dibawa ke sebuah taman kanak-kanak Uyghur, di mana para siswa membacakan ayat-ayat dalam bahasa Mandarin di kelas, kemudian mereka menari di taman sambil diiringi musik tradisional.

    Ada sebuah pabrik yang sedang berkembang pesat milik pebisnis lokal, di mana satu dari lima pekerjanya disebut berlatar belakang minoritas Muslim.

    Di tempat pengemasan susu kami bisa mengambil gambar pekerja melalui dinding kaca saat mereka memantau produksi.

    Dan pusat-pusat pedesaan dengan mural berwarna-warni bergambar kolam ikan menggambarkan gambaran kehidupan desa yang harmonis, tetapi penduduk desa yang sebenarnya sangat sedikit.

    “Perubahan di Xinjiang sungguh luar biasa,” kata Nie Zhaoyu, seorang kader desa dari Ximen kepada ABC.

    “Lalu lintas, jalan raya, kehidupan, lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat Kita bisa melihat senyum bahagia di wajah masyarakat.”

    Tur tersebut, yang berlangsung selama seminggu diikuti sekitar 20 jurnalis dari seluruh dunia, diawasi dengan ketat.

    Kami hanya diberikan waktu sedikit untuk berbicara langsung dengan penduduk setempat di tengah kesibukan program tur.

    Di Urumqi,pusat aksi kerusuhan di masa lalu, kami diizinkan berjalan-jalan dan mengambil gambar tanpa batasan, boleh juga lewat tengah malam, dan tanpa pengawasan.

    Keluarga Uyghur tampil santai sambil menikmati makanan kebab dan otak domba di pasar malam yang ramai.

    Mereka yang kami ajak bicara mengatakan kota ini aman dan kehidupan mereka baik-baik saja.

    Namun permintaan kami ditolak saat ingin melihat salah satu bekas kamp, di mana lebih dari 1 juta orang diyakini dikurung selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.

    Sosok pria dan kameranya

    Dalam tur tersebut, ABC dan salah satu media dari Amerika Serikat mendekati seorang penjual suvenir yang mengaku pernah menghabiskan waktu di kamp tersebut.

    Dia bukan bagian dari tur yang sudah diatur.

    Ketika kami mulai mewawancarainya, pria lain yang belum pernah kami temui muncul dengan kamera, berdiri di samping kami dan merekam setiap jawabannya.

    Imamu Maimaiti Sidike, ayah dengan tiga anak, tidak menunjukkan tanda-tanda terintimidasi saat dengan tenang menggambarkan “ideologi agama yang sangat radikal”yang membuatnya dipenjara selama tujuh bulan.

    “Saya tidak mengizinkan istri saya bekerja,” katanya.

    “Saya percaya jika kami menghabiskan penghasilannya, kami akan ke neraka dan memaksanya untuk tinggal di rumah. Saya juga mempromosikan nilai-nilai ini kepada orang-orang di sekitar saya.”

    Dia membantah adanya penganiayaan di fasilitas kamp tersebut, dengan mengklaim kalau ia mendapat makan dengan baik, bisa bermain catur dan membaca buku dan bahkan diizinkan pulang pada akhir pekan.

    “Setelah belajar, saya menyadari bahwa pandangan agama radikal merugikan orang. Saya tidak lagi memiliki pola pikir seperti itu. Saya bisa bergaul dengan orang-orang dari etnis dan agama apa pun.”

    Komentar tersebut sesuai dengan narasi yang ditetapkan pemerintah, menurut Peter Irwin, Associate Director untuk penelitian dan advokasi di lembaga Uyghur Human Rights Project (UHRP).

    “Mereka memakai narasi ini karena takut dan ancaman hukuman yang selalu ada karena melanggar aturan Orang-orang sangat takut untuk mengatakan hal yang salah, bertemu orang yang salah, atau berkomunikasi dengan orang dari luar negeri,” jelas Peter.

    “Mereka menahan orang-orang karena mengekspresikan nilai keagamaan yang paling mendasar Memiliki Al-Quran di rumah bisa membuat Anda ditahan selama 10 tahun. Apakah itu masyarakat yang normal?”

    Kebebasan beragama ‘tak ada sama sekali’

    Di Kashgar hari ini, bendera China berkibar di atas kubah masjid yang runtuh.

    Suara adzan pun tak lagi terdengar.

    Jenggot panjang dan kerudung sulit ditemukan.

    Kami tidak dapat menemukan siapa pun yang tahu di mana bisa membeli Al-Quran.

    Masjid Id Kah yang berusia 600 tahun dan bisa menampung5.000 jemaah Muslim, kini hanya jadi objek wisata utama.

    Pemandu kami awalnya tidak ingin kami masuk saat waktu salat, namun akhirnya mereka mengizinkannya.

    Pada hari kami berkunjung, beberapa orang sedang salat,kebanyakan dari mereka adalah warga lanjut usia dan tidak satu pun yang berusia di bawah 50 tahun.

    Imam masjid, Maimaiti Jumai mengatakan kepada kami kalau ia “sangat puas”dengan upaya pemerintah China untuk membasmi ekstremisme.

    “Upaya yang dilakukan negara kami dalam menindak ekstremisme, menurut saya, menjadi contoh bagi dunia,”ujarnya.

    Hal serupa juga terjadi di institut Islam Xinjiang di Urumqi, di mana calon Imam berikutnya diberikan pelajaran bahasa Mandarin, di bawah bimbingan direktur Abdureqip Tumulniyaz.

    “China, Xinjiang, kami tidak akan membiarkan [ekstremisme] mengakar,” katanya kepada ABC.

    Ketika ditanya mengapa hanya ada sedikit tanda-tanda keberadaan Islam di Xinjiang, ia mengatakan ketaatan beragama sudah terlalu berlebihan sebelum pemerintah China turun tangan.

    “Orang-orang salat di jalan, memblokade mobil;mereka sembahyang di rumah sakit, sehingga dokter tidak dapat membantu pasiennya; juga di pesawat sampai tidak bisa lepas landas.”

    Menyebut klaim tersebut sebagai sesuatu yang “tidak masuk akal”, Peter Irwin juga mengatakan UHRP sudah mendokumentasikan penghancuran ribuan masjid serta penahanan atau penghilangan lebih dari 1.500Imam Uyghur dan tokoh agama lainnya.

    “Para Imam dicopot atau ditahan atau dipenjara dan para Imam yang tersisa hanya diperbolehkan menyampaikan khotbah yang sejalan dengan apa yang dikatakan pemerintah China,”katanya.

    “Jadi kebebasan beragama tak ada sama sekali dan sudah banyak digantikan oleh sesuatu yang bisa dinikmati turis.”

    Terputus dari keluarga mereka

    Dorongan besar pariwisata yang dilakukan Partai Komunis China di Xinjiang menjadi pukulan bagi warga Uyghur di seluruh dunia yang tidak bisa berbicara lagi dengan keluarga mereka di kampung halaman, apalagi mengunjungi mereka.

    Yusuf Hussein meninggalkan Xinjiang pada tahun 1999 dan sekarang tinggal di Adelaide, ibukota Australia Selatan.

    Dia menjaga kontak rutin dengan keluarganya di Xinjiang, menelepon untuk mengobrol hampir setiap minggu.

    Namun pada tahun 2017, tahun ketika kamp penahanan bagi warga Uyghur mulai beroperasi, ia tak bisa lagi melakukannya.

    “Setelah itu, saya tidak mendengar lagi kabarnya. Mereka tidak mengangkat telepon,” ujarnya.

    Tahun lalu, dia mendapat kabar buruk.Ayahnya meninggal tiga bulan sebelumnya.

    “Itulah satu-satunya kabar yang saya terima. Dan tidak memberikan rincian apa pun apakah [ayah saya] sakit atau berada di kamp konsentrasi atau di mana,” katanya.

    Museum mengerikan di Xinjiang

    Seperti kehancuran akibat Revolusi Kebudayaan pada tahun 1960an dan pembantaian Lapangan Tiananmen pada tahun 1989, China tampaknya memulai kampanye kolektif untuk melupakan tindakan keras di Xinjiang.

    Sebuah museum di ibu kota Urumqi, yang mengirim pesan soal “Perang Melawan Terorisme dan Ekstremisme di Xinjiang”, menguraikan secara rinci periode kerusuhan berdarah di provinsi tersebut.

    Bahkan menampilkan video slow-motionyang mengerikan dari sandera yang dibunuh oleh teroris ISIS di Suriah, untuk menunjukkan “pengaruh asing”yang menular keXinjiang.

    Ada puluhan senjata, pisau, dan bom yang dipajang.

    Kemudian, terjadi perubahan nada yang mengejutkan, panel gambaran keharmonisan dan kemakmuran Xinjiang saat ini, di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping.

    Tindakan keras yang sudah dilakukan selama satu dekade terhadap penduduk Uyghur disebut dalam museum sebagai “instrumen hukum yang kuat”, meski menurut para aktivis merupakan upaya untuk menghapus seluruh budaya.

    “Hasil yang bermanfaat sudah dicapai,”bunyi kutipan dalam museum tersebut.

    Artikel ini diproduksi Erwin Renaldi dari laporan dalam bahasa Inggris

    Lihat juga Video ‘Ilmuwan Dibalik Kapal Selam China yang Capai Laut Terdalam di Bumi’:

  • Ukraina Klaim Hancurkan 30 Drone yang Diluncurkan Rusia

    Ukraina Klaim Hancurkan 30 Drone yang Diluncurkan Rusia

    Jakarta

    Militer Ukraina mengklaim bahwa Rusia telah melancarkan serangan drone atau pesawat tak berawak “besar-besaran” pada Rabu (27/9) malam waktu setempat. Disebutkan bahwa lebih dari 30 kendaraan udara tak berawak (UAV) Rusia telah dihancurkan.

    Nataliya Gumenyuk, juru bicara komando militer selatan Ukraina, mengatakan UAV tersebut dicegat di wilayah pesisir Laut Hitam dan juga lebih jauh ke daratan.

    “Rusia tidak menghentikan tekanan dan mencari taktik baru: yaitu dengan menggunakan serangan massal”, tulis Gumenyuk di platform pesan Telegram, sebagaimana dilansir kantor berita AFP, Kamis (28/9/2023).

    “Malam ini, beberapa kelompok UAV penyerang diluncurkan… pertahanan udara bekerja hampir di seluruh arah selatan – di Odesa, wilayah Mykolaiv. Juga, jauh lebih tinggi di utara – musuh mengarahkan serangannya ke Ukraina tengah,” katanya.

    “Konsekuensi dari serangan tersebut kini sedang diklarifikasi, karena serangan tersebut memang berskala besar,” imbuhnya.

    “Namun, pekerjaan pertahanan udara cukup efektif. Lebih dari 30 UAV hancur,” ujar Gumenyuk.

    Sejak bulan Juli, ketika Moskow menarik diri dari perjanjian yang ditengahi PBB, yang mengizinkan pengiriman biji-bijian yang aman melalui Laut Hitam, Rusia telah meningkatkan serangan terhadap infrastruktur pengekspor biji-bijian Ukraina di wilayah Odesa dan Mykolaiv.

    (ita/ita)

  • Tentara Rusia Perkosa-Siksa Warga Ukraina hingga Tewas

    Tentara Rusia Perkosa-Siksa Warga Ukraina hingga Tewas

    Jenewa

    Hasil penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan tindakan keji dan biadab pasukan militer Rusia yang menginvasi Ukraina sejak setahun lalu. Laporan PBB menyebutkan bahwa tentara Moskow menyiksa warga Ukraina secara brutal hingga tewas.

    Tidak hanya itu, menurut laporan PBB, tentara Rusia bahkan secara biadab memperkosa wanita-wanita Ukraina dan memaksa keluarga para korban untuk mendengarkan saat mereka lakukan tindak pemerkosaan itu.

    Seperti dilansir Reuters, Selasa 926/9/2023), laporan itu disusun oleh Komisi Penyelidikan Ukraina yang ditugaskan PBB untuk melakukan penyelidikan di lapangan saat invasi Moskow terus berlanjut di wilayah Ukraina.

    Ketua Komisi Penyelidikan Ukraina, Erik Mose, menuturkan kepada Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di Jenewa bahwa tim penyelidik telah ‘mengumpulkan bukti lebih lanjut yang menunjukkan penggunaan penyiksaan oleh Angkatan Bersenjata Rusia di wilayah-wilayah yang mereka kuasai telah meluas dan sistematis’.

    “Dalam beberapa kasus, penyiksaan dilakukan dengan sangat brutal hingga menyebabkan kematian korban,” sebut Mose dalam pernyataannya.

    “Tentara-tentara Rusia memperkosa dan melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan-perempuan berusia 19 tahun hingga 83 tahun,” ungkapnya merujuk hasil penyelidikan timnya di wilayah Kherson, Ukraina, yang diduduki pasukan Moskow.

    Bahkan seringkali, sebut Mose, keluarga-keluarga dibiarkan tetap ada di rumah-rumah sebelahnya dan dipaksa mendengarkan tindak pemerkosaan yang terjadi.

    Saksikan juga ‘Saat Zelensky Jadi Tamu di Gedung Putih, Bicara Bantuan Perang dengan Biden’:

  • AS Tolak Permintaan Menlu Iran Berkunjung ke Washington!

    AS Tolak Permintaan Menlu Iran Berkunjung ke Washington!

    Jakarta

    Otoritas Amerika Serikat telah menolak permintaan Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran untuk mengunjungi Washington pekan lalu, merujuk pada kekhawatiran mengenai rekam jejak Teheran termasuk penahanan warga AS di masa lalu.

    Menlu Iran Hossein Amir-Abdollahian dilaporkan berusaha melakukan perjalanan mengunjungi bagian kepentingan konsuler Iran di Washington setelah sidang Majelis Umum PBB di New York.

    “Mereka memang mengajukan permintaan itu dan ditolak oleh Departemen Luar Negeri,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, kepada wartawan, dikutip kantor berita AFP, Selasa (26/92023).

    “Kami mempunyai kewajiban untuk mengizinkan para pejabat Iran dan pejabat pemerintah asing lainnya melakukan perjalanan ke New York untuk urusan PBB. Namun kami tidak memiliki kewajiban untuk mengizinkan mereka melakukan perjalanan ke Washington, DC,” katanya.

    “Mengingat penahanan keliru warga AS oleh Iran, mengingat negara Iran mensponsori terorisme, kami tidak yakin bahwa dalam hal ini pantas atau perlu untuk mengabulkan permintaan tersebut,” imbuhmnya pada Senin (25/9) waktu setempat.

    Pekan lalu, pemerintah Iran mengizinkan lima warga AS untuk keluar dari negaranya melalui pertukaran tahanan. AS juga mengatur transfer dana Iran yang dibekukan sebesar US$6 miliar dari Korea Selatan ke rekening di Qatar.

    Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah mengesampingkan spekulasi bahwa kesepakatan pertukaran tahanan itu dapat mengarah pada gerakan diplomatik yang lebih luas, seperti dimulainya kembali perundingan mengenai program nuklir Iran yang disengketakan.

  • 2 Tentara Bahrain Tewas dalam Serangan di Dekat Perbatasan Saudi-Yaman

    2 Tentara Bahrain Tewas dalam Serangan di Dekat Perbatasan Saudi-Yaman

    Manama

    Militer Bahrain menyebut dua prajuritnya tewas di sepanjang perbatasan antara Yaman dan Arab Saudi yang dilanda perang. Kedua tentara Bahrain itu tewas dalam sebuah serangan yang menyoroti ketidakamanan yang terus-menerus di wilayah tersebut.

    “Para korban menjadi syahid saat menjalankan tugas suci nasional mereka untuk mempertahankan perbatasan selatan Kerajaan Arab Saudi, yang telah memimpin koalisi militer melawan pemberontak Houthi di Yaman sejak tahun 2015,” kata militer Bahrain dalam sebuah pernyataan, dilansir AFP, Selasa (26/9/2023).

    Insiden ini terjadi ketika Arab Saudi sedang mengupayakan gencatan senjata yang bertahan selama hampir satu setengah tahun setelah menyetujui gencatan senjata dengan Houthi yang sebagian besar telah dilaksanakan meskipun secara resmi telah berakhir pada Oktober lalu.

    Militer Bahrain mengatakan aksi teroris dilakukan oleh pesawat tak berawak atau drone milik Huthi di lokasi yang dirahasiakan di selatan Arab Saudi. “Meskipun operasi militer antara pihak-pihak yang berperang di Yaman telah dihentikan,” ucapnya.

    Bahrain adalah salah satu dari beberapa negara yang menyumbangkan pasukan ke koalisi yang dimobilisasi oleh Arab Saudi setelah kelompok Huthi menggulingkan pemerintah yang diakui secara internasional dari ibu kota Sanaa pada tahun 2014.

    Perang yang terjadi kemudian telah menyebabkan ratusan ribu orang tewas baik secara langsung maupun tidak langsung serta membuat jutaan orang mengungsi dalam apa yang disebut PBB sebagai salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

    Harapan bagi perdamaian meningkat awal tahun ini setelah Arab Saudi dan Iran, yang mendukung Huthi, mengumumkan kesepakatan pemulihan hubungan yang mengejutkan.

    (fas/fas)

  • Mahmoud Abbas Bicara di Sidang PBB, Singgung Hak-hak Rakyat Pelestina

    Mahmoud Abbas Bicara di Sidang PBB, Singgung Hak-hak Rakyat Pelestina

    Jakarta

    Pemimpin Palestina Mahmoud Abbas berbicara di Sidang Majelis Umum (SMU) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), New York. Menurut Abbas, kedamaian di Timur Tengah tak akan terjadi tanpa rakyat Palestina mendapatkan hak-haknya.

    Dilansir dari AFP, Abbas icara di Majelis Umum PBB pada Kemis (22/9/2023), seiring dengan semakin dekatnya hubungan Arab Saudi dengan Israel.

    “Mereka yang berpikir bahwa perdamaian dapat terwujud di Timur Tengah tanpa rakyat Palestina menikmati hak-hak nasional mereka secara penuh dan sah, adalah keliru,” kata Abbas di Majelis Umum PBB.

    Konferensi PBB “mungkin merupakan kesempatan terakhir untuk menyelamatkan solusi dua negara dan mencegah situasi memburuk lebih serius serta mengancam keamanan dan stabilitas kawasan kita dan seluruh dunia,” kata Abbas.

    Pidatonya disampaikan sehari setelah Netanyahu membahas normalisasi Saudi dalam pertemuan dengan Presiden AS Joe Biden dan ketika penguasa de facto Arab Saudi, Putra Mahkota Mohammed bin Salman, mengatakan bahwa prosesnya semakin “dekat.”

    Israel dan Amerika Serikat percaya bahwa hubungan Israel dengan Arab Saudi – penjaga dua situs paling suci umat Islam – akan menjadi penentu perubahan di Timur Tengah.

    (aik/aik)

  • Pidato Zelensky Bikin Polandia Setop Pasokan Senjata ke Ukraina

    Pidato Zelensky Bikin Polandia Setop Pasokan Senjata ke Ukraina

    Jakarta

    Pidato Presiden Volodymyr Zelensky dalam Sidang Majelis Umum PBB yang menyindir soal larangan impor biji-bijian membuat Polandia dan Ukraina terlibat perselisihan. Hal ini bahkan membuat Polandia memutuskan untuk menghentikan pasokan senjata ke Ukraina.

    Dilansir AFP dan Reuters, Kamis (21/9/2023), Zelensky dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS), mengatakan bahwa Ukraina berupaya mempertahankan jalur darat untuk ekspor biji-bijian. Namun dia menyebut adanya ‘drama politik’ yang hanya membantu Rusia.

    Tidak hanya itu, Zelensky bahkan menyebut beberapa negara berpura-pura menyatakan solidaritas dengan Kyiv.

    Komentar itu mendapatkan reaksi keras dari Polandia, yang mengecam pernyataan Zelensky itu ‘tidak bisa dibenarkan soal Polandia. Terlebih Polandia telah mendukung Ukraina sejak hari-hari pertama perang’.

    Warsawa diketahui menjadi salah satu pendukung Kyiv yang paling setia sejak Rusia melancarkan invasinya pada Februari 2022. Namun kini kedua negara terlibat perselisihan setelah Polandia bersama Hungaria dan Slovakia memperpanjang larangan impor biji-bijian Ukraina untuk melindungi kepentingan petani mereka.

    Situasi ini berawal ketika Uni Eropa, pada Jumat (15/9) pekan lalu, mengumumkan diakhirinya larangan impor biji-bijian Ukraina di lima negara anggotanya.

    Pengumuman itu disambut kemarahan dan memicu embargo sepihak yang ditanggapi Kyiv dengan menyatakan akan mengajukan protes ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

    Kementerian Luar Negeri Polandia telah memanggil Duta Besar Ukraina Vasyl Zvarych untuk menyampaikan protes mereka.

    “Memberikan tekanan pada Polandia dalam forum multilateral atau menyampaikan aduan ke pengadilan internasional bukanlah metode yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan di antara negara kita,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Polandia kepada Dubes Zvarych.

    Disebutkan juga oleh Kementerian Luar Negeri Polandia bahwa Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Pawel Jablonski telah ‘menyampaikan protes keras dari pihak Polandia terhadap pernyataan yang disampaikan Presiden V Zelensky di Majelis Umum PBB kemarin, yang menuduh beberapa negara Uni Eropa berpura-pura memberikan solidaritas sambil secara tidak langsung mendukung Rusia’.

    Simak Video “Video: Rusia Klaim Serang ‘Bengkel’ Drone-Area Perakitan Peralatan Ukraina”
    [Gambas:Video 20detik]

  • Arab Saudi dan Israel Kian Mesra, Iran Sentil Khianati Palestina

    Arab Saudi dan Israel Kian Mesra, Iran Sentil Khianati Palestina

    Jakarta

    Arab Saudi dan Israel tengah berupaya menormalisasi hubungan diplomatiknya. Upaya itu ternyata disentil Iran yang menuduh Saudi mengkhianati Palestina.

    Dilansir AFP, Kamis (21/9/2023), tuduhan itu dilontarkan oleh Presiden Iran Ebrahim Raisi yang mengharapkan upaya normalisasi Riyadh dan Tel Aviv tidak akan pernah berhasil. Tuduhan Raisi dilontarkan setelah Putra Mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), yang juga menjabat Perdana Menteri (PM) Saudi, menyebut hubungan negaranya dengan Israel ‘semakin hari semakin dekat’.

    “Inisiasi hubungan antara rezim Zionis dan negara mana pun di kawasan, jika bertujuan untuk memberikan keamanan bagi rezim Zionis, tentu tidak akan berhasil,” cetus Raisi dalam konferensi pers di sela-sela menghadiri Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS).

    “Kami meyakini bahwa hubungan antara negara-negara kawasan dan rezim Zionis akan menjadi tikaman dari belakang bagi rakyat Palestina dan perjuangan Palestina,” tegasnya.

    Saudi dan Israel diketahui terikat satu sama lain karena permusuhan mereka terhadap Iran, meskipun Riyadh telah berupaya meredakan ketegangan dengan Teheran melalui kesepakatan normalisasi hubungan yang dimediasi oleh China beberapa bulan lalu.

    MBS dalam wawancara dengan media terkemuka AS, Fox News, menyebut pembicaraan yang dimediasi oleh Washington sedang bergerak menuju normalisasi antara negaranya dengan Israel. Pernyataan terbaru MBS ini membantah laporan media yang menyebut proses itu ditangguhkan.

    “Setiap hari kami semakin dekat,” sebut MBS merujuk pada hubungan Saudi dan Israel.

  • Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB Tak Akan Tercapai?

    Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB Tak Akan Tercapai?

    New York

    Pada tahun 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dirangkum dalam Agenda 2030.

    Berdasarkan tujuan tersebut, dunia harus terbebas dari kelaparan dan kemiskinan pada tahun 2030 dan semua orang harus memiliki akses terhadap pendidikan, air bersih, dan energi yang dapat diandalkan. Kesetaraan gender dan membatasi kenaikan suhu global tidak lebih dari 1,5 derajat Celsius juga termasuk dalam daftar.

    Saat ini, sudah jelas bahwa sebagian besar dari tujuan tersebut tidak akan tercapai. Sebuah laporan khusus PBB menemukan bahwa sekitar 30% dari target yang ditetapkan tidak mengalami peningkatan atau malah sebaliknya. Jika dunia tetap berada dalam kondisi saat ini, PBB memperkirakan lebih dari 600 juta orang akan menderita kelaparan pada tahun 2030.

    Johannes Varwick, ilmuwan politik dan pakar hubungan internasional di Universitas Halle, berbicara kepada DW tentang tantangan yang dihadapi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB.

    “Tujuan-tujuan itu memang ambisius, tapi bisa dicapai dengan kemauan politik yang tepat,” katanya. “Namun, tidak cukup banyak negara yang menanggapi komitmen mereka dengan serius.”

    Satu masalah lain yang ia lihat adalah bahwa hubungan internasional selalu bersifat “jangka pendek dan dipicu oleh konflik.” Ia menambahkan bahwa “krisis seperti krisis keuangan global 2008, pandemi COVID-19, atau perang di Ukraina telah mengubah prioritas. Meskipun hal ini dapat dimengerti, tetapi hal ini juga merupakan cara pandang yang picik.”

    Pemerintah Jerman mengeluarkan banyak uang

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan “rencana penyelamatan” untuk SDGs.

    Pemerintah Jerman juga telah membuat seruan yang semakin mendesak. “Waktu hampir habis,” kata kanselir Jerman Olaf Scholz dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB pada hari Selasa (20/09).

    Ia menambahkan bahwa Jerman menganjurkan agar “tujuan-tujuan tersebut tetap berada di puncak agenda internasional.” Menteri Pembangunan Jerman Svenja Schulze juga meminta negara-negara untuk meningkatkan tempo.

    Namun, para kritikus percaya bahwa Berlin turut bertanggung jawab atas kurangnya kemajuan tersebut. Organisasi bantuan Katolik Jerman, Misereor, misalnya, mengatakan bahwa “bukan tanda yang menggembirakan”, bahwa anggaran federal yang akan datang mengalokasikan dana 15% lebih rendah untuk bantuan pembangunan.

    Lembaga bantuan Protestan, Bread for the World (Brot fr die Welt), juga mengkritik rencana pemerintah federal untuk memangkas anggaran.

    Erosi kekuatan Barat

    Sementara Kanselir Scholz berbicara di hadapan ruangan yang hampir kosong, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy membuat semua mata tertuju padanya di Majelis Umum PBB. Dia menggunakan pidatonya untuk mengeluarkan peringatan yang mengerikan tentang agresi Rusia.

    Namun, jumlah perhatian yang diberikan PBB terhadap perang di Ukraina masih menjadi perdebatan. Banyak negara dari Global South menuduh Barat terlalu serius menanggapi perang ini dan mengabaikan isu-isu penting seperti pengurangan kemiskinan global dalam prosesnya.

    “KTT G77+ China di Havana juga menunjukkan meningkatnya klaim Global South,” tambah Varwick. Namun, ia juga menyatakan bahwa ia tidak melihat adanya alternatif yang layak selain PBB. “Kami tidak memiliki sesuatu yang lebih baik dari PBB.”

    Inisiatif Jerman

    Apa yang akan terjadi selanjutnya terhadap SDGs? Pemerintah Jerman telah meluncurkan beberapa inisiatif.

    Di New York, Kanselir Scholz dan Menteri Pembangunan Schulze mengundang para tamu ke Konferensi Keberlanjutan Hamburg pada bulan Juni 2024, “untuk mempertemukan perwakilan pemerintah dari Global North dan Global South, serta para pemimpin pemikiran dari sektor swasta, ilmu pengetahuan, masyarakat sipil, dan organisasi internasional untuk mengembangkan solusi bersama bagi transformasi sosial-ekologis yang sangat dibutuhkan,” seperti yang dinyatakan oleh lembaga yang dipimpin Schulze.

    Jerman saat ini merayakan 50 tahun keanggotaannya di PBB, dan bersama dengan rekan fasilitatornya, Namibia, sedang merencanakan KTT PBB Masa Depan untuk tahun depan. Mungkin kerja sama antara kedua negara ini akan menandakan bahwa Korea Utara dan Korea Selatan dapat mendefinisikan dan mengejar tujuan bersama.

    (bh/ha)

    (nvc/nvc)