partai: PBB

  • Pertama Kali, Biden Nyatakan Dukung Jeda Kemanusiaan di Jalur Gaza

    Pertama Kali, Biden Nyatakan Dukung Jeda Kemanusiaan di Jalur Gaza

    Dalam pernyataan di hadapan pendukungnya, Biden berbicara lebih jauh dengan wanita tersebut. Biden bahkan menyebut Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu dengan nama panggilannya, Bibi.

    “Saya adalah orang yang meyakinkan Bibi untuk menyerukan gencatan senjata agar para tahanan bisa bebas. Saya adalah orang yang berbicara dengan (Presiden Mesir Abdel Fattah al-) Sisi untuk meyakinkan dia agar membuka pintu (perbatasan Gaza dengan Mesir-red),” ucap Biden dalam pernyataannya.

    Biden mengindikasikan dirinya sedang membahas pembebasan dua sandera AS yang ditahan oleh militan Palestina baru-baru ini.

    Wanita yang berteriak kepada Biden itu akhirnya dibawa keluar ruangan dan mengidentifikasi dirinya kepada wartawan sebagai Rabi Jessica Rosenberg.

    Gedung Putih sebelumnya menyerukan ‘jeda kemanusiaan’ untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan disalurkan ke Jalur Gaza, atau untuk memungkinkan evakuasi warga sipil dan korban luka. Namun sejauh ini, AS menolak untuk membahas soal gencatan senjata, yang diyakini hanya akan menguntungkan Hamas.

    Meskipun tidak ada seruan gencatan senjata dari Biden, namun menurut Al Jazeera, Presiden AS untuk pertama kalinya menyatakan dukungan untuk jeda kemanusiaan.

    Dua pekan lalu, AS memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan jeda kemanusiaan untuk memungkinkan akses bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. AS pada saat itu menyoroti draf resolusi yang diajukan Brasil itu tidak mengakui soal hak Israel untuk membela diri, meskipun resolusi itu juga mengecam apa yang disebut sebagai ‘serangan teroris keji oleh Hamas’.

    Di sisi lain, menurut Al Jazeera, pernyataan terbaru Biden ini bisa menuai banyak penafsiran setelah dia menyatakan dirinya sangat bersimpati dengan penderitaan di Jalur Gaza, menggunakan istilah yang sangat pribadi untuk menggambarkan anak-anak yang kehilangan orang tuanya dan orang tua yang kehilangan anaknya.

    Namun dari segi kebijakan, sebut Al Jazeera dalam laporannya, pernyataan Biden ini bukanlah langkah pasti menuju gencatan senjata, terutama karena AS belum menyelidiki serangan Israel terhadap kamp pengungsi Jabalia di Jalur Gaza untuk melihat apakah gempuran itu melanggar hukum internasional.

    Perang antara Israel dan Hamas memasuki hari ke-27 pada Kamis (2/11) waktu setempat. Untuk membalas serangan Hamas pada 7 Oktober lalu, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran dan tanpa henti ke Jalur Gaza, bahkan mengerahkan operasi darat yang semakin ekstensif ke wilayah tersebut.

    (nvc/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Bertambah, Gempuran Israel ke Kamp Pengungsi Gaza Tewaskan 195 Orang

    Bertambah, Gempuran Israel ke Kamp Pengungsi Gaza Tewaskan 195 Orang

    Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Gutteres menggambarkan serangan Israel terhadap kamp pengungsi Jabalia itu sebagai hal yang ‘mengerikan’. Sementara Komisioner Tinggi HAM PBB mengingatkan bahwa ‘serangan yang tidak proporsional’ bisa dianggap sebagai ‘kejahatan perang’.

    Total Lebih dari 8.700 Orang Tewas Akibat Gempuran Israel di Gaza

    Laporan terbaru Kementerian Kesehatan Gaza, yang dikuasai Hamas, menyebut sedikitnya 8.796 orang tewas akibat serangan udara Israel selama tiga pekan terakhir. Angka itu mencakup sedikitnya 3.648 anak-anak dan 2.290 wanita.

    Dalam laporannya, seperti dilansir AFP dan Al Jazeera, Kementerian Kesehatan Gaza juga menyebut sekitar 22.219 orang lainnya mengalami luka-luka akibat rentetan gempuran Israel.

    Disebutkan juga oleh Kementerian Kesehatan Gaza bahwa ada 2.030 laporan orang hilang, termasuk 1.020 anak-anak yang dilaporkan hilang dan diduga tertimbun reruntuhan bangunan yang hancur akibat serangan udara tanpa henti dari Israel.

    Jumlah korban jiwa yang dilaporkan otoritas Gaza yang dikuasai Hamas diragukan oleh Israel dan sekutunya, Amerika Serikat (AS). Namun Badan PBB untuk Pengungsi Palestina menegaskan bahwa jumlah korban tewas yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Gaza terbukti ‘kredibel’ dalam konflik-konflik sebelumnya.

    “Di masa lalu, dalam lima, enam siklus konflik di Jalur Gaza, angka-angka ini dianggap kredibel dan tidak ada seorang pun yang benar-benara menentang angka-angka ini,” tegas Kepala Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA, Philippe Lazzarini, saat berbicara kepada wartawan di Yerusalem, seperti dilansir AFP, Jumat (27/10).

    (nvc/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Direktur HAM PBB Ajukan Pengunduran Diri Karena Gagal Cegah Genosida

    Direktur HAM PBB Ajukan Pengunduran Diri Karena Gagal Cegah Genosida

    Surabaya (beritajatim.com) – Direktur Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Craig Mokhiber, telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya pada (28/10/2023), dengan alasan bahwa PBB telah gagal mencegah genosida di Palestina.

    Keputusan pengunduran diri ini mencerminkan keprihatinan mendalam atas situasi konflik yang berlarut-larut di wilayah tersebut. Menurutnya, kekecewaannya tersebut karena adanya pembantaian besar-besaran yang terjadi di Palestina saat ini merupakan kelanjutan dari penganiayaan dan pembersihan sistematis yang telah berlangsung selama beberapa dekade.

    Dia bahkan menyebutnya sebagai contoh kasus genosida. Pernyataan keras ini menggambarkan betapa seriusnya situasi konflik di Palestina dan sejauh mana dampaknya terhadap hak asasi manusia.

    Baca Juga: Pekerja Proyek Rel KA Stasiun Sepanjang Sidoarjo Tertangkap Gondol Besi Ulir

    Dalam surat tersebut, Mokhiber juga menyerukan pembentukan negara Palestina dan pembubaran Israel. Dia mengusulkan pendirian negara sekuler yang demokratis di seluruh wilayah Palestina dengan hak yang sama bagi semua agama, yaitu Kristen, Muslim, dan Yahudi.

    Selain itu, dia mendesak untuk menghapus kelompok-kelompok yang dianggap rasis, mengakhiri pemukiman kolonial, dan mengakhiri apartheid di seluruh wilayah.

    Pengunduran diri Mokhiber juga mencakup kritik terhadap negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Inggris yang mendukung Israel dan menolak memenuhi kewajiban mereka terhadap Konvensi Jenewa. Dia menganggap bahwa dukungan senjata dari negara-negara Barat terhadap Israel turut memperburuk situasi di wilayah tersebut.

    Craig Mokhiber adalah seorang profesional berpengalaman yang telah bekerja di PBB sejak tahun 1992. Selama karirnya, dia menduduki beberapa posisi penting dan bahkan tinggal di Gaza selama beberapa tahun.

    Baca Juga: Warga Sukomanunggal Surabaya Dihajar Sampai Masuk Rumah Sakit

    Sebagai pengacara yang mengkhususkan diri dalam hukum hak asasi manusia internasional, Mokhiber telah memainkan peran penting dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia.

    Meskipun Mokhiber sering mendapat kecaman dari kelompok pro-Israel karena pandangannya yang tegas dan dukungannya terhadap gerakan BDS serta pernyataan tentang apartheid yang dia gunakan untuk menggambarkan situasi di Palestina, pengunduran dirinya mencerminkan keprihatinan yang lebih besar terhadap konflik berlarut-larut dan dampaknya terhadap hak asasi manusia.

    Juru bicara PBB di New York mengonfirmasi pengunduran diri Mokhiber dan menjelaskan bahwa surat tersebut merupakan pandangan pribadi Mokhiber.

    Baca Juga: Walkota Kediri: Terima Kasih Rekan-Rekan Media Atas Kolaborasinya

    Pengunduran diri ini menunjukkan bahwa isu konflik di Palestina tetap menjadi perhatian dunia internasional dan memicu diskusi tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasi konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. (fyi/ian)

  • Bombardir Israel di Gaza Tewaskan 3 Ribu Anak dalam 3 Pekan Terakhir

    Bombardir Israel di Gaza Tewaskan 3 Ribu Anak dalam 3 Pekan Terakhir

    Gaza City

    Dengan dalih menggempur milisi Hamas, militer Israel terus menerus menggempur Jalur Gaza, Palestina. Tak hanya milisi, bahkan ribuan anak juga harus meregang nyawa akibat pertikaian orang-orang dewasa itu.

    Dilansir Al Jazeera, Senin (30/10/2023), lebih dari 3.000 anak dilaporkan tewas akibat rentetan serangan udara Israel terhadap Jalur Gaza yang berlangsung tiga pekan terakhir. Angka ini tercatat lebih tinggi dari jumlah anak-anak yang tewas dalam berbagai konflik di seluruh dunia setiap tahunnya sejak 2019.

    Organisasi non-pemerintah Save the Children merilis analisisnya yang mengungkapkan fakta sangat mengerikan terkait perang yang terus berlanjut antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza sejak 7 Oktober lalu.

    Laporan terbaru Save the Children mengutip data Kementerian Kesehatan Palestina dan otoritas Israel yang menyebut total 3.257 anak-anak tewas dalam konflik yang pecah antara Israel dan Hamas, yang tidak hanya memicu kehancuran di Jalur Gaza, tapi juga memakan korban di Tepi Barat yang diduduki Israel.

    Disebutkan secara detail bahwa angka itu terdiri atas 3.195 anak-anak tewas di Jalur Gaza, 33 anak-anak tewas di Tepi Barat dan 29 anak-anak tewas di Israel sejak perang meletus pada 7 Oktober lalu.

    Anak-anak terjebak reruntuhan dari bangunan yang diserang Israel di Jabalia di Gaza Utara (REUTERS/Anas al-Shareef TPX IMAGES OF THE DAY Foto: REUTERS/STRINGER).

    Bandingkan jumlah anak-anak yang tewas akibat konflik ini dengan jumlah anak-anak yang tewas akibat konflik di seluruh dunia pada tahun-tahun sebelumnya. Menurut laporan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal anak-anak dan konflik bersenjata, total 2.985 anak-anak tewas dalam konflik di sebanyak 24 negara sepanjang tahun 2022, sedangkan total 2.515 anak-anak tewas dalam konflik di seluruh dunia sepanjang tahun 2021, dan total 2.674 anak-anak tewas dalam konflik di 22 negara sepanjang tahun 2020.

    “Kematian satu anak menjadi satu hal yang terlalu banyak, tapi ini merupakan pelanggaran berat yang sangat besar,” sebut Direktur Save the Children untuk wilayah Palestina yang diduduki, Jason Lee, dalam pernyataannya soal korban anak-anak di konflik Israel vs Hamas.

    Anak Palestina terluka akibat bombardir Israel. Dia dirawat di rumah sakit Deir Al Balah, Gaza selatan. (AP Photo/Hatem Moussa)

    Laporan otoritas kesehatan Palestina di Gaza, seperti dilansir Al Jazeera, menyebut sedikitnya 8.005 orang tewas akibat gempuran Israel selama tiga pekan terakhir. Sekitar 20.242 orang lainnya mengalami luka-luka akibat rentetan serangan udara Israel. Anak-anak dilaporkan mencapai 40 persen dari total korban tewas akibat serangan udara Israel di Jalur Gaza. Lebih dari 6.000 anak mengalami luka-luka akibat serangan yang sama.

    Anak-anak harus selalu dilindungi meski terjadi konflik. Gencatan senjata mendesak perlu dilakukan pada kondisi seperti ini. Sementara itu, PBB masih rapat-rapat.

    Selanjutnya PBB masih rapat-rapat:

  • DK PBB Akan Gelar Sidang Darurat Bahas Jeda Kemanusiaan di Gaza

    DK PBB Akan Gelar Sidang Darurat Bahas Jeda Kemanusiaan di Gaza

    New York

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menggelar sidang darurat untuk membahas jeda kemanusiaan dalam perang antara Israel dan Hamas yang berkecamuk di Jalur Gaza. Upaya ini bertujuan mencari resolusi yang mengikat untuk menuntut Israel agar menyetujui adanya jeda kemanusiaan di Jalur Gaza.

    Seperti dilansir Al Arabiya, Senin (30/10/2023), sidang darurat ini kemungkinan dijadwalkan akan digelar pada Senin (30/10) waktu setempat atas permintaan Uni Emirat Arab (UEA), sebagai perwakilan negara-negara Arab dalam Dewan Keamanan PBB.

    Permintaan itu diajukan UEA sejak Sabtu (28/10) waktu setempat saat militer Israel mengumumkan ‘perluasan operasi darat’ di Jalur Gaza. Juru bicara UEA untuk PBB Shahad Matar memposting soal permintaan itu via media sosial X.

    “UEA telah meminta pertemuan darurat DK PBB untuk digelar sesegera mungkin mengingat pengumuman Israel bahwa mereka memperluas operasi darat di Gaza,” tulis Matar dalam postingannya.

    UEA merupakan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode tahun 2022-2023.

    Satu jam setelah Israel melancarkan operasi darat intensif di Jalur Gaza pada Jumat (27/10) lalu, Majelis Umum PBB yang menggelar rapat meloloskan resolusi yang menyerukan ‘gencatan senjata kemanusiaan segera’ di Jalur Gaza, dengan 122 suara mendukung dan 14 suara menolak. Sebanyak 55 negara lainnya abstain.

    Meskipun didukung mayoritas negara anggota, resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat dan hanya mencerminkan sikap berbagai negara.

  • Putus Asa Akibat Perang, Warga Gaza Bobol Gudang PBB

    Putus Asa Akibat Perang, Warga Gaza Bobol Gudang PBB

    Pasokan bantuan untuk Jalur Gaza terhenti sejak Israel mulai membombardir daerah kantong Palestina yang padat penduduk itu sebagai respons atas serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Otoritas Israel melaporkan lebih dari 1.400 orang, yang sebagian besar warga sipil, tewas akibat serangan Hamas tersebut.

    Sementara otoritas kesehatan Gaza yang dikuasai Hamas menyebut lebih dari 8.000 orang, yang separuhnya anak-anak, tewas akibat gempuran Israel selama tiga pekan terakhir.

    Touma mengatakan bahwa UNRWA terpaksa mengurangi skala operasi kemanusiaannya di Jalur Gaza karena tidak bisa mendistribusikan bahan bakar ke beberapa fasilitas medis. Dia mengungkapkan bahwa UNRWA belum menerima pasokan tambahan apa pun pada Minggu (29/10) waktu setempat.

    “Pasokan tersebut sangat, sangat sedikit dan tidak sesuai dengan besarnya kebutuhan di lapangan,” tuturnya.

    “Kami meminta pasokan kemanusiaan yang standar dan teratur, termasuk bahan bakar, dan peningkatan jumlah truk dalam konvoi ini,” cetus Touma.

    Lebih lanjut, UNRWA mengakui kemampuannya membantu masyarakat di Jalur Gaza melemah akibat serangan udara yang menewaskan puluhan stafnya dan membatasi pergerakan pasokan. “Sebanyak 59 kolega di UNRWA tewas selama perang,” sebut Touma.

    Jauh sebelum perang meletus, UNRWA mengatakan operasionalnya terancam akibat kurangnya pendanaan. UNRWA yang dibentuk tahun 1949 silam setelah perang Arab-Israel yang pertama ini, menyediakan layanan publik termasuk sekolah, layanan kesehatan, dan bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza, Tepi Barat, Yordania, Suriah dan Lebanon.

    (nvc/ita)

  • Iran Tuduh Israel Lakukan Genosida Rakyat Palestina

    Iran Tuduh Israel Lakukan Genosida Rakyat Palestina

    Jakarta

    Pemerintah Iran menuduh Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina, seiring pasukan Israel terus melakukan serangan udara di Gaza.

    Israel telah melakukan serangan besar-besaran di Jalur Gaza sejak kelompok bersenjata Hamas menyerbu Israel dan menewaskan lebih dari 1.400 orang, sebagian besar warga sipil.

    Kementerian Kesehatan Gaza yang dikuasai Hamas, mengatakan pada hari Rabu bahwa lebih dari 6.500 orang termasuk 2.704 anak-anak telah terbunuh di Gaza sejak kekerasan meletus.

    “Serangan rezim Zionis (Israel) telah mencapai intensitas yang menunjukkan bahwa tujuannya adalah pembunuhan massal rakyat Palestina di Gaza,” tulis Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian dalam surat yang ditujukan kepada kepala hak asasi manusia PBB, Volker Turk.

    “Pernyataan para pejabat Israel dan serangan yang meluas dan sistemik… di Jalur Gaza menunjukkan bahwa ini adalah kampanye genosida terhadap rakyat Palestina”, kata Amir-Abdollahian dalam suratnya, yang dibagikan Kementerian Luar Negeri Iran di media sosial.

    Sebelumnya pada hari Rabu, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menuduh Amerika Serikat “mengarahkan” serangan Israel ke Gaza.

    “Amerika jelas merupakan kaki tangan para penjahat,” kata Khamenei dalam pidatonya di Teheran.

  • Kematian Warga Palestina Sudah Melebihi 6.500 Orang

    Kematian Warga Palestina Sudah Melebihi 6.500 Orang

    Anda kembali membaca laporan Dunia Hari Ini edisi Kamis, 26 Oktober 2023.

    Fokus kita hari ini adalah situasi terkini dari Gaza.

    Hingga laporan ini ditulis, Kementerian Kesehatan di Gaza memperkirakan jumlah korban tewas di pihak Palestina telah mencapai 6.546 orang, termasuk lebih dari 2.700 anak-anak.

    Dalam 24 jam terakhir saja ada 756 warga Palestina, 344 diantaranya adalah anak-anak, yang terbunuh akibat serangan Israel, menurut Kementerian Kesehatan.

    Sementara pihak otoritas Israel mencatat 1.400 warganya yang meninggal, kebanyakan akibat serangan Hamas pada 7 Oktober lalu.

    Lebih dari 600.000 warga Palestina saat ini mengungsi di 150 tempat penampungan yang berada di Gaza di bawah komando lembaga UNRWA dari PBB.

    “Tempat-tempat penampungan kita sudah melebihi empat kali lipat dari kapasitasnya, kebanyakan tidur di jalanan karena fasilitas yang ada saat ini kewalahan.

    Kemarin, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan ia “tidak percaya pada angka yang disampaikan Palestina”dalam menghitung jumlah korban tewas di Jalur Gaza yang dikuasai Hamas.

    Sementara itu, Israel setuju untuk menunda serangan lanjutan ke Gaza, sehingga Amerika Serikat bisa mengerahkan pertahanan rudal untuk melindungi pasukannya di sana, menurut laporan Wall Street Journal, yang mengutip para pejabat Israel dan Amerika Serikat.

    Laporan tersebut mengatakan Israel sedang mempertimbangkan upaya yang diperlukan untuk memasok bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di Gaza dan membebaskan sandera yang ditahan oleh Hamas dalam perencanaannya, saat ancaman terhadap pasukan Amerika Serikat menjadi perhatian utama.

    Keluarga wartawan di Gaza ditembak mati tentara Israel

    Al Jazeera TV mengatakan keluarga dari salah satu wartawannya yang menjadi koresponden di Gaza dibunuh oleh Angkatan Israel di Gaza, malam kemarin.

    Angkatan Udara Israel tidak berkomentar mengenai ini.

    Siaran langsung menayangkan Kepala Biro Gaza Wael Al Dahdouh yang menangis ketika melihat keluarganya terbaring tanpa nyawa di rumah sakit.

    Istri, anak laki-laki, dan anak perempuannya dilaporkan meninggal dunia.

    “Mereka balas dendam dengan membunuh anak-anak kami?” katanya di samping tubuh anaknya yang berlumuran darah, dengan masih mengenakan baju pelindung pers.

    Turki tidak menganggap Hamas organisasi teroris

    Presiden Turki Tayyip Erdogan melontarkan komentar terkuatnya sepanjang konflik Gaza.

    Ia mengatakan kelompok militan Palestina Hamas bukan organisasi teroris, namun kelompok pembebasan yang ingin melindungi tanah Palestina.

    “Hamas bukan organisasi teroris, melainkan kelompok pembebasan ‘mujahideen’ yang berperang untuk melindungi tanah dan para warganya,” ujarnya.

    Turki mengutuk kematian warga Israel akibat serangan Hamas pada 7 Oktober, tapi menyerukan agar tentara Israel untuk mencoba menahan diri saat menanggapinya.

    Sikap Turki, sebagai anggota NATO, berbeda dengan kebanyakan negara anggota NATO dan Uni-Eropa lainnya, yang menganggap Hamas sebagai kelompok teroris.

    Australia membantu Gaza

    Sementara itu,Pemerintah Australia sudah memberikan bantuan tambahan sebesar AU$15 juta untuk warga sipil di Gaza yang terkena dampak perang Hamas dan Israel, setelah sebelumnya menyumbang AU$10 juta.

    Perdana Menteri Anthony Albanese mengumumkannya saat melakukan konferensi pers bersama dengan Presiden AS Joe Biden di Gedung Putih.

    PM Albanese kembali mengecam”serangan teroris” yang dilakukan Hamas di Israel, dan menyerukan penghormatan terhadap hukum kemanusiaan internasional.

    Dalam pidatonya, Presiden Biden mengatakan masa depan Israel dan Palestina mencakup solusi dua negara untuk kedua belah pihak.

    Israel harus berintegrasi dengan negara-negara tetangga Arabnya, katanya.

    “Israel dan Palestina sama-sama berhak hidup berdampingan dengan aman, bermartabat, dan damai,” kata Presiden Biden.

    Albanese juga memanfaatkan kunjungannya untuk memuji dukungan setia Presiden Biden terhadap Israel dan menyoroti perlunya melindungi warga sipil di Gaza.

  • Kata-katanya Bikin Marah Israel, Sekjen PBB Bilang Gini

    Kata-katanya Bikin Marah Israel, Sekjen PBB Bilang Gini

    Jakarta

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres angkat bicara setelah pernyataannya membuat marah Israel, yang telah bersumpah akan membalas terhadap badan dunia tersebut. Menurut Guterres, pernyataannya telah disalahtafsirkan.

    “Saya terkejut dengan salah tafsir beberapa pernyataan saya kemarin di Dewan Keamanan – seolah-olah saya membenarkan tindakan teror yang dilakukan Hamas,” kata Guterres kepada wartawan, tanpa menyebut nama Israel, sebagaimana dikutip kantor berita AFP, Kamis (26/10/2023).

    Sebelumnya, saat berpidato di sidang Dewan Keamanan pada hari Selasa (24/10) waktu setempat, Guterres, tanpa menyebut nama Israel, mengutuk “pelanggaran nyata terhadap hukum kemanusiaan internasional yang kita saksikan di Gaza.”

    “Penting juga untuk menyadari bahwa serangan Hamas tidak terjadi dalam ruang hampa,” kata Sekjen PBB itu. “Rakyat Palestina telah mengalami pendudukan yang menyesakkan selama 56 tahun. Mereka menyaksikan tanah mereka terus-menerus dirusak oleh pemukiman dan kekerasan; perekonomian mereka terhambat; orang-orang mereka mengungsi dan rumah mereka dihancurkan,” ujarnya.

    “Tetapi keluhan rakyat Palestina tidak bisa membenarkan serangan mengerikan yang dilakukan Hamas. Dan serangan mengerikan itu tidak bisa membenarkan hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina. Perang pun ada aturannya,” kata pemimpin badan dunia itu dalam pidatonya pada Selasa.

    Ucapannya itu membuat marah Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen. Sembari menunjuk ke arah Guterres dan meninggikan suaranya, Cohen menceritakan kisah-kisah tentang warga sipil termasuk anak-anak yang tewas dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu.

    “Mr Sekretaris Jenderal, Anda tinggal di dunia apa?” cetus Cohen.

    Lihat Video: Biden Ogah Percaya Jumlah Korban Tewas Akibat Serangan Israel di Gaza

  • DK PBB Akan Gelar Sidang Darurat Bahas Jeda Kemanusiaan di Gaza

    Rusia-China Veto Draf AS Soal Gaza, Dewan Keamanan PBB Gagal Lagi!

    Jakarta

    Dewan Keamanan PBB kembali gagal mengambil tindakan terkait perang Israel-Hamas. Rusia dan China memveto draf resolusi yang dipimpin Amerika Serikat, sementara draf resolusi yang dipimpin oleh Rusia tidak mendapat cukup dukungan.

    Amerika Serikat, pendukung setia Israel yang menggunakan hak vetonya pekan lalu, mengajukan sebuah resolusi yang akan mendukung “jeda kemanusiaan” untuk membiarkan bantuan masuk ke Jalur Gaza dan mendukung hak “semua negara” untuk membela diri dalam batas-batas hukum internasional.

    Rancangan resolusi yang diajukan AS itu tidak menyerukan gencatan senjata penuh. Rusia mengajukan proposalnya sendiri yang mengupayakan “gencatan senjata kemanusiaan yang segera, berlangsung lama, dan dihormati sepenuhnya, dan mengutuk semua kekerasan dan permusuhan terhadap warga sipil.”

    Sepuluh negara mendukung draf resolusi AS, tetapi Rusia dan China menggunakan hak veto mereka untuk menggagalkan resolusi tersebut. Uni Emirat Arab, yang hubungannya dengan Israel telah menghangat sejak normalisasi pada tahun 2020, juga menolaknya, sementara dua negara lainnya, Brasil dan Mozambik, abstain.

    “Sudah jelas bahwa AS tidak ingin keputusan Dewan Keamanan PBB mempunyai pengaruh apa pun terhadap kemungkinan serangan darat Israel di Gaza,” kata Duta Besar (Dubes) Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, dikutip kantor berita AFP, Kamis (26/10/2023).

    “Dokumen yang sangat dipolitisasi ini jelas mempunyai satu tujuan – bukan untuk menyelamatkan warga sipil namun untuk menopang posisi politik AS di kawasan,” ujarnya mengenai draf resolusi AS yang diveto Rusia.

    Dubes AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, bersikeras bahwa Amerika Serikat telah menerima masukan dari negara-negara lain sejak vetonya pekan lalu.