partai: PBB

Kepuasan Petani terhadap Kinerja Kementan Capai 84 Persen

Kepuasan Petani terhadap Kinerja Kementan Capai 84 Persen
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Kepuasan masyarakat terhadap kinerja sektor pertanian di bawah pimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman terus menguat. Hal tersebut terjadi seiring berbagai kebijakan strategis yang dikeluarkan Kementan.
Peneliti Senior Litbang Kompas Budiawan Sidik Arifianto dalam diskusi Kedai Kopi, Sabtu (11/10/2025), mengatakan, kebijakan tersebut mampu menjaga optimisme petani dalam meningkatkan angka produksi.
Alhasil, tingkat kepuasan petani menjadi jauh lebih tinggi apabila dibandingkan kepuasan responden umum dari berbagai kalangan masyarakat.
“Responden secara umum menyatakan 77 persen kenaikan HPP berhasil menyejahterakan petani. Namun, jika kita pilah lagi respons berdasarkan pekerjaannya, di situ ada petani dan peternak yang berhubungan langsung dengan agraris. Maka, angkanya jauh lebih tinggi lagi, yaitu 84 persen petani puas dan menyambut baik kebijakan tersebut,” ujar Budiawan dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu.
Budiawan menjelaskan hasil survei itu mengacu pada wawancara langsung atau
face to face
kepada masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya di Pulau Jawa sebagai salah satu sentra padi terbesar nasional.
Wawancara dilakukan kepada semua masyarakat sosial ekonomi, baik bawah, menengah, maupun atas.
“Kalau bicara pangan yang kita tanya ke responden, ternyata secara umum 62 persen mereka mengikuti. Terus, kalau kita tanya lagi terkait kepuasan program ketahanan pangan di bawah Kementerian Pertanian, 71 persen dari mereka menyatakan puas,” katanya.
Hampir rata-rata masyarakat, tambah Budiawan, puas dengan kinerja pemerintah, khususnya di Kementan.
“Kalau kita tanya institusinya, yang ada di benak mereka adalah Kementan dan kalau ditanya lagi terkait kepuasan mereka terhadap Kementan, kepuasannya relatif lebih tinggi, yaitu sekitar 71 persen,” ucap Budiawan.
Mengenai hal tersebut, analis komunikasi politik Hendri Satrio mengapresiasi keberhasilan pangan Indonesia di bawah Presiden Prabowo yang mendapat pengakuan lembaga internasional, baik FAO maupun USDA.
“Diprediksi angkanya mencapai 35,6 juta ton. Kemarin juga di PBB, Pak Prabowo mengatakan, Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Mudah-mudahan ini membawa kebaikan yang akan muncul untuk Indonesia ke depan,” ucap Hendri.
Sejalan dengan hasil survei tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) turut mencatat peningkatan kesejahteraan petani secara nasional.
Nilai tukar petani (NTP) pada September 2025 tercatat sebesar 124,36. Angka ini meningkat jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Angka itu menunjukkan bahwa pendapatan petani tumbuh lebih cepat ketimbang pengeluaran rumah tangga mereka.
Kenaikan kesejahteraan tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan strategis yang digagas Mentan Andi Amran Sulaiman.
Salah satu langkah penting adalah penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) dari Rp 5.500 menjadi Rp 6.500 per kilogram.
Kebijakan ini dinilai efektif menjaga stabilitas harga di tingkat petani dan sekaligus meningkatkan semangat produksi di lapangan.
Mentan Amran menegaskan bahwa kebijakan itu merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap petani.
“Kami ingin petani sejahtera dan terus menanam. Kenaikan HPP bukan hanya soal harga, melainkan bukti bahwa negara hadir untuk memberi nilai yang layak bagi kerja keras petani,” ujar Amran.
Peningkatan HPP dan perbaikan sistem produksi, NTP yang terus menguat, serta tingkat kepuasan petani yang mencapai 84 persen menjadi indikator kuat bahwa sektor pertanian berada di jalur positif menuju swasembada pangan dan kemandirian nasional.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/10/2025 16:17
Mendagri Telusuri Penyebab Kepala Daerah di Sumut Belum Terbitkan PBG Rumah Subsidi

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menelusuri penyebab kepala daerah di Sumatera Utara (Sumut) belum menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk rumah subsidi dan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Mendagri Tito mengingatkan kepala daerah di Sumut, rumah merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang penting diwujudkan. Hal ini dikatakan Tito saat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengunjungi perumahan subsidi Kompos Patria Tama, yang berada di Jalan Pelita, Kecamatan Sunggal, Medan Krio, Kabupaten Deli Serdang, Sumut.

“Ya, saya sudah minta Pak Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk berkoordinasi. Nanti dari sini kami akan menggelar rapat untuk mengetahui apa penyebabnya,” kata Tito, Jumat (10/10/2025).

Diketahui, ada 19 daerah di Sumut yang PBG untuk rumah subsidi atau rumah MBR masih 0, yaitu Medan, Karo, Labuhanbatu Utara (Labura), Mandailing Natal (Madina), Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan, Sibolga, Gunungsitoli, Toba, Tapanuli Utara, dan Tanjungbalai.

Disebutkan Tito, para kepala daerah di Sumut harus memahami petapa pentingnya program rumah subsidi bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

“Ini adalah program untuk rakyat. Ini kebutuhan dasar. Selain itu juga, pembangunan rumah subsidi akan mendorong ekosistem dan pertumbuhan ekonomi. Karena nanti pengembang-pengembang, dari yang kecil sampai besar, akan hidup,” sebutnya.

“Karena banyak sekali kemudian, PPN-nya 0 persen, BPHTB dan PBG gratis. Belum lagi ada KUR Perumahan yang disubsidi. Toko-toko material, pekerja hidup semua. Lapangan kerja terbuka,” sambungnya.

Tito meminta agar Pemda di Sumut menggratiskan biaya pengurusan Bea Pengurusan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk rumah subsidi dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan pembebasan itu, sepintas Pemda merasa rugi karena kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tapi nantinya Pemda akan mendapatkan peningkatan PAD yang signifikan secara teratur, yakni dari perolehan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Satu tahun kita terlihat rugi karena menggratiskan BPHTB dan PBG. Namun ketika rumah subsidi sudah banyak terbangun, di tahun berikutnya Pemda akan mendapatkan PAD dari PBB dalam jumlah besar,” tandasnya.

11/10/2025 13:57
Ribuan Warga Palestina Mulai Kembali ke Gaza

GELORA.CO -Puluhan ribu warga Palestina mulai bergerak kembali ke wilayah utara Jalur Gaza pada Jumat, 10 Oktober 2025, setelah gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat mulai berlaku.

Kesepakatan ini menumbuhkan harapan besar akan berakhirnya perang dua tahun antara Israel dan Hamas. Dalam perjanjian itu, semua sandera yang tersisa dijadwalkan dibebaskan dalam beberapa hari mendatang.

Namun, hingga kini masih ada pertanyaan besar soal siapa yang akan memerintah Gaza setelah pasukan Israel ditarik mundur secara bertahap, dan apakah Hamas akan bersedia melucuti senjatanya seperti yang diminta Presiden AS Donald Trump dalam rencana gencatan senjata tersebut.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang sebelumnya membatalkan gencatan senjata pada Maret lalu, memperingatkan bahwa Israel bisa saja melanjutkan serangan jika Hamas menolak menyerahkan senjatanya. Ia menegaskan, Gaza harus “didemiliterisasi” agar perdamaian bisa bertahan lama.

“Jika ini dicapai dengan cara mudah — biarlah. Jika tidak, akan dicapai dengan cara yang sulit,” kata Netanyahu pada Jumat, dikutip dari Associated Press, Sabtu 11 Oktober 2025.

Perang yang dimulai sejak serangan Hamas ke Israel pada 2023 itu telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina dan membuat sekitar 90 persen dari 2 juta penduduk Gaza mengungsi berkali-kali. Banyak dari mereka kini kembali hanya untuk menemukan reruntuhan di tempat rumah mereka dulu berdiri.

Militer Israel mengonfirmasi gencatan senjata mulai berlaku Jumat pagi. Sekitar 48 sandera yang tersisa — 20 di antaranya diyakini masih hidup — akan dibebaskan pada Senin mendatang. Sementara itu, tembakan yang sempat terdengar di beberapa wilayah Gaza mulai mereda setelah pengumuman tersebut.

PBB mengatakan telah mendapat izin dari Israel untuk mulai mengirimkan bantuan dalam jumlah besar ke Gaza mulai Minggu. Bantuan itu mencakup sekitar 170.000 ton pasokan yang telah disiapkan di Yordania dan Mesir. Sebelumnya, PBB hanya mampu menyalurkan sekitar 20 persen dari kebutuhan bantuan akibat pembatasan militer Israel.

11/10/2025 08:28
11 Oktober Hari Apa? Ini 4 Momen Penting Peringatan Setiap Tahunnya! – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Tanggal 11 Oktober 2025 menjadi hari yang penuh warna dan beragam peringatan menarik di berbagai penjuru dunia.

Di antara semuanya, salah satu yang paling dikenal adalah Hari Anak Perempuan Internasional yang diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai suatu upaya untuk memperjuangkan dan melindungi hak-hak perempuan muda di seluruh dunia.

Tak hanya itu, hari ini, Sabtu (11/10/2025) juga dimainkan dengan peringatan unik seperti Hari Pizza Sosis Nasional atau National Sausage Pizza Day di Amerika Serikat, sebuah momentum yang menarik perhatian khususnya bagi pecinta kuliner di berbagai belahan dunia.

Momen ini menjadi waktu yang pas untuk menikmati sepotong pizza hangat dengan toping sosis lezat, sembari merayakan salah satu makanan ikonik yang digemari oleh siapapun dari lintas generasi dan budaya.

Selain itu, pada 11 Oktober juga diperingati sebagai Hari Kesadaran Penyakit Peyronie Nasional di Amerika Serikat. Peringatan ini untuk meningkatkan pemahaman tentang gejala, penyebab, dan penanganan penyakit ini.

Momen penting ini juga sekaligus menjadi jembatan untuk meningkatkan masyarakat akan gejala awal dan pentingnya penanganan penyakit ini khususnya pada pria.

Selanjutnya, hari ini juga diperingati sebagai Hari Libur Gadis Kulit Hitam atau Black Girl Day Off di Amerika Serikat. Hari peringatan ini sangat menarik, karena diperingati sebagai ajakan bagi perempuan kulit hitam untuk mengambil waktu istirahat sejenak guna menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan emosional mereka.

Berikut ini sederet peringatan yang diperingati pada 11 Oktober tiap tahunnya dihimpun Tim News Liputan6.com dari berbagai sumber:

Boneka ternyata tidak hanya identik untuk anak-anak perempuan, tapi bisa juga untuk anak laki-laki sampai dewasa. Bentuknya pun beragam, seperti boneka unta yang laris dipesan pada saat iduladha. Salah satu produsen boneka di Kudus, Jawa Tengah. Bera…

11/10/2025 06:30
Pasar Jaya Bantah Sewa Kios di Pramuka Naik 4 Kali Lipat, Beber Tarif Terkini

Jakarta –

Perumda Pasar Jaya buka suara soal isu kenaikan harga sewa kios hingga empat kali lipat pasca-revitalisasi Pasar Pramuka. Manager Humas Perumda Pasar Jaya, Fahrizal Irfan menegaskan informasi tersebut tidak benar dan tarif yang diberlakukan telah melalui kajian resmi.

Fahrizal mengatakan seluruh kebijakan pengelolaan aset dan penataan pasar dijalankan berdasarkan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2018 dan Perda Nomor 7 Tahun 2018.

“Setiap kebijakan diterapkan sesuai ketentuan hukum dan prinsip tata kelola perusahaan daerah yang baik,” ujar Fahrizal dalam keterangan resmi, Jumat (10/10/2025).

Pihaknya memastikan penetapan tarif kios tidak dilakukan sepihak. Kajian dilakukan oleh tim teknis, keuangan, serta Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

“Hasil kajian menunjukkan bahwa tarif yang diberlakukan masih di bawah rekomendasi nilai pasar,” jelasnya.

Ia juga membantah informasi bahwa tarif Hak Pemakaian Tempat Usaha (HPTU) selama 20 tahun mencapai Rp 425 juta. Di sisi lain, Pasar Jaya juga menyediakan skema diskon dan pembayaran bertahap (cicilan) agar tidak memberatkan pedagang.

“Angka itu tidak benar. Tarif yang berlaku saat ini Rp 403 juta untuk lantai dasar dan Rp 351 juta untuk lantai satu,” tegasnya.

Fahrizal menyebut Pasar Jaya telah merespons seluruh aspirasi pedagang melalui berbagai pihak, antara lain DPRD DKI Jakarta, Komisi B, Kemenko Polhukam, dan Ombudsman RI. Sebagai tindak lanjut, perusahaan akan membuka ruang diskusi bersama pedagang Pasar Pramuka berdasarkan arahan Gubernur DKI Jakarta.

“Kami telah menindaklanjuti setiap aspirasi pedagang melalui jalur resmi. Selanjutnya, kami akan membuka ruang negosiasi agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama dan solusi terbaik bisa dicapai bersama,” tuturnya.

Fahrizal menambahkan, revitalisasi pasar dilakukan demi menciptakan ruang ekonomi yang aman, layak, dan berdaya saing bagi pedagang.

“Revitalisasi Pasar dilaksanakan untuk memperbaiki kualitas pasar dan mendukung Jakarta sebagai kota global,” pungkasnya.

Sebelumnya, Asosiasi Perkumpulan Pedagang Pasar Pramuka menemui Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung di Balai Kota Jakarta. Pertemuan itu untuk membahas kenaikan harga sewa kios yang dinilai naik hingga empat kali lipat pasca-revitalisasi yang dilakukan oleh Perumda Pasar Jaya.

Kuasa Hukum Pedagang sekaligus Ketum Partai Bulan Bintang, Gugum Ridho Putra mengatakan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk menegosiasikan kembali harga sewa kios yang dinilai terlalu tinggi setelah nantinya renovasi.

“Intinya ini pertemuan untuk negosiasi lagi terkait harga pasca-renovasi. Jadi Pasar Pramuka mau direnovasi oleh Perumda, tapi harga yang ditetapkan lebih besar dari sebelumnya, yaitu empat kali lipat,” ujar Gugum di Balai Kota Jakarta, Jumat (9/10).

Menurut Gugum, pihaknya sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan Pasar Jaya untuk membahas hal tersebut, namun belum mencapai kesepakatan. Karena itu, para pedagang juga sempat mengadukan persoalan ini ke Ombudsman RI.

“Kami sudah diterima baik di sana dan sudah beberapa kali komunikasi. Tapi hari ini kami datang lagi ke Pak Gubernur karena sudah menerima surat peringatan ketiga. Pedagang khawatir ada penggusuran,” ungkapnya.

Dalam pertemuan itu, Gugum memastikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjamin tidak akan ada penggusuran terhadap pedagang Pasar Pramuka.

“Beliau juga meminta agar dibuka kembali ruang negosiasi,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Pramono meminta pedagang dan Pasar Jaya untuk kembali berdiskusi guna mencari kesepakatan harga sewa yang lebih rasional.

“Beliau akan mengawasi langsung dan menjamin tidak ada kekhawatiran pedagang soal penggusuran,” .

Sementara itu, salah satu pedagang Pasar Pramuka, Efaldi menjelaskan bahwa sebelum direvitalisasi, harga sewa kios di pasar tersebut sebesar Rp 5 juta per tahun, atau sekitar Rp 100 juta untuk masa sewa 20 tahun.

Namun setelah revitalisasi, Perumda Pasar Jaya menetapkan harga sewa sebesar Rp425 juta per kios untuk masa sewa 20 tahun, atau naik sekitar empat kali lipat.

“Kalau dulu hanya Rp 100 juta per 20 tahun, sekarang Rp 425 juta per 20 tahun, diskon 5 persen. Jadi empat kali lipat. Kami minta dinegosiasikan jadi Rp 250 juta per kios di lantai dasar dan Rp 200 juta di lantai satu untuk masa sewa 20 tahun,” imbuhnya.

Halaman 2 dari 3

(bel/maa)

10/10/2025 20:08
Pedagang Pasar Pramuka Dukung Revitalisasi, tapi Keberatan Sewa Kios Naik Jadi Rp 400 Juta Megapolitan 10 Oktober 2025

Pedagang Pasar Pramuka Dukung Revitalisasi, tapi Keberatan Sewa Kios Naik Jadi Rp 400 Juta
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com —
Para pedagang di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, menyatakan mendukung penuh rencana revitalisasi pasar.
Namun, mereka menolak rencana kenaikan harga sewa kios yang dinilai terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan kemampuan pedagang.
Damit, salah satu pedagang obat-obatan yang telah berjualan sejak 2001, mengaku antusias dengan rencana pembenahan pasar.
Meski demikian, ia terkejut ketika mengetahui harga sewa kios yang ditetapkan bisa mencapai ratusan juta rupiah.
“Kami mendukung revitalisasi itu, saya sangat mendukung. Hanya saja harga tinggi, saya jujur sangat semangat ada revitalisasi tapi pas keluar angka sewa kaget, itu sekitar Rp 400 juta,” ujar Damit, Jumat (10/10/2025).
Menurut dia, biaya sewa tersebut tidak seharusnya setinggi itu karena bangunan pasar tidak dibangun dari awal, melainkan hanya akan diperbaiki.
“Karena itu kita kan lihat gedung ini kan gedung lama. Cuman hanya mau revitalisasi doang, masa iya sampai segitu (sewanya),” katanya.
Senada dengan Damit, Yudha Hardinata, pedagang lainnya di Pasar Pramuka, juga meminta agar harga sewa kios ditetapkan secara wajar dan terjangkau bagi pedagang kecil.
“Pedagang Pramuka itu hanya minta harga yang terjangkau. Kami tidak menentang revitalisasi, kami mendukung,” ucap Yudha.
Yudha menjelaskan, harga sewa yang ditawarkan pengelola pasar mencapai Rp 450 juta untuk masa sewa 20 tahun.
Menurut dia, angka tersebut terlalu tinggi, terutama bagi pedagang kecil yang bergantung penuh pada aktivitas di pasar tersebut.
“Menurut pedagang, biaya sewa lantai atas Rp 200 juta dan lantai bawah Rp 250 juta per 20 tahun pemakaian,” jelasnya.
Meski demikian, Yudha menilai revitalisasi tetap diperlukan untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung serta mendukung arahan Gubernur DKI Jakarta agar pasar-pasar di ibu kota menjadi lebih modern.
“Pesan dari Gubernur, ingin ada pasar modern yang enggak becek, pasarnya yang nyaman bagi pengunjung, kami pun juga pengen seperti itu. Walaupun Pasar Pramuka pun enggak becek,” ujarnya.
“Ya, makanya dari awal kami enggak pernah menolak revitalisasi, ayo kita revitalisasi demi kemajuan kita bersama, tetapi dengan harga yang layak,” tambahnya.
Sebelumnya, perwakilan Himpunan Pedagang Pasar Pramuka mendatangi Balai Kota DKI Jakarta untuk bertemu langsung dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, pada Kamis (9/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut, para pedagang menyampaikan keberatan atas rencana kenaikan biaya sewa kios yang disebut bisa mencapai Rp 425 juta per unit setelah pasar selesai direnovasi.
Kuasa hukum pedagang sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Gugum Ridho Putra, menyebut kebijakan itu memberatkan para pedagang kecil yang selama ini menggantungkan hidup di Pasar Pramuka.
“Pasar Pramuka ini mau direnovasi oleh Perumda, tapi kemudian harga pasca-renovasi itu ditetapkan lebih besar dari sebelumnya, empat kali lipat. Ini memberatkan para pedagang,” ujar Gugum.
Gugum menambahkan, para pedagang obat dan alat kesehatan di Pasar Pramuka telah melaporkan persoalan ini ke Ombudsman RI karena belum ada kesepakatan antara pedagang dan pengelola pasar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/10/2025 16:51
Penerapan BBM Etanol 10 Persen Terburu-buru? Ini Kata Toyota

Jakarta –

Pemerintah mengharuskan kandungan etanol 10 persen ke bahan bakar minyak (BBM) yang dijual di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Benarkah aturan tersebut terlalu prematur dan terkesan terburu-buru?

Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Bob Azam menyadari, masih banyak mobil di dalam negeri yang belum cocok menggunakan BBM dengan kandungan etanol. Meski demikian, dia menganggap, seharusnya bukan teknologi yang mengikuti kendaraan, melainkan sebaliknya.

“Ya menyesuaikan diri gitu loh. Jadi jangan teknologinya yang menyesuaikan mobil tua di jalan. Nanti kita ketinggalan teknologi. Kita justru harus berevolusi (menghadirkan) kendaraan-kendaraan yang adaptif terhadap future fuel atau bahan bakar masa depan,” ujar Bob Azam saat ditemui di Karawang, Jawa Barat.

“Nah yang mobil tua juga ada yang masih Euro 0. Apa kita nggak mengenalkan Euro 4 jadinya? Kan banyak yang pake Euro 0,” tambahnya.

Kata Toyota soal etanol 10 persen tahun depan. Foto: Achmad Dwi

Bob kemudian berharap, penyebaran bahan bakar di suatu wilayah harusnya disesuaikan karakter atau kualitasnya. Misal, kata dia, BBM subsidi seperti Pertalite tak dijual lagi di kota-kota besar.

“Misalnya daerah-daerah di Pondok Indah sudah harus pake etanol. Sudah harus lah pake hydrogen, kemudian juga di Menteng. Terus Pertalite taruh aja di Ujung Berung misalnya. Jadi memang harus dibagi sesuai dengan kemampuan mereka,” tuturnya.

“Jadi jangan di daerah-daerah yang maju bensinnya masih bersubsidi. Daerah-daerah yang sudah bagus, yang income per kapita yang bayar PBB-nya sudah jutaan sudah harus mulai ada stasiun hidrogen, ada stasiun etanol 85, sudah ada E20,” lanjutnya.

Lebih jauh, Bob menjelaskan, negara tetangga seperti Thailand sudah menuju penerapan etanol 20 persen. Sementara di negara-negara lain di Benua Amerika, angkanya sudah tembus 85-100 persen!

“Di luar negeri itu sekarang hampir semua negara sudah menerapkan E10, E20, bahkan Thailand juga sudah bergerak dari E10 ke E20, di Amerika Serikat juga sudah menerapkan di beberapa negara bagian sampai E85. Di Brazil sampai E100,” kata Bob.

(sfn/rgr)

10/10/2025 16:37
UNRWA Miliki Pasokan Bantuan yang Siap Dikirim ke Jalur Gaza Setelah Akses Terjamin

JAKARTA – Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) pada Hari Kamis mengumumkan mereka memiliki bantuan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Jalur Gaza selama tiga bulan ke depan, seiring krisis kemanusiaan yang terus memburuk.

Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini menyatakan di media sosial X, badan tersebut memiliki makanan, obat-obatan, dan pasokan dasar lainnya yang siap untuk segera dikirim ke Gaza, dan siap untuk memenuhi kebutuhan mendesak penduduk setelah akses aman terjamin.

“Kami memiliki cukup makanan untuk menyediakan makanan bagi seluruh penduduk selama tiga bulan mendatang,” tulis Lazzarini, menekankan peran sentral badan tersebut dalam implementasi perjanjian gencatan senjata, termasuk penyediaan layanan penting seperti layanan kesehatan dan pendidikan, dikutip WAFA 10 Oktober.

Ia menekankan, lebih dari 660.000 anak di Gaza sedang menunggu untuk kembali bersekolah, dan staf pengajar UNRWA siap untuk melanjutkan peran vital mereka dalam mendukung pendidikan di Jalur Gaza.

Lazzarini juga mendesak negara-negara anggota PBB untuk memberikan dukungan yang diperlukan bagi UNRWA untuk memenuhi misinya selama masa kritis ini.

Diketahui, kelompok militan Hamas dan Israel menyepakati tahap pertama gencatan di Jalur Gaza, usai perundingan tidak langsung yang dilanjutkan sejak Senin di Mesir dengan mediator Amerika Serikat, Qatar dan Mesir.

Sebagai bagian dari kesepakatan, armada truk yang membawa makanan dan bantuan medis akan diizinkan masuk ke Gaza untuk warga sipil, yang ratusan ribu di antaranya telah berlindung di tenda-tenda setelah pasukan Israel menghancurkan rumah mereka dan meratakan seluruh kota menjadi debu.

10/10/2025 15:58
Kisah Omar Yaghi, Peraih Nobel Kimia yang Dapat Selamatkan Miliaran Nyawa Manusia

Bisnis.com, JAKARTA — Ilmuwan berdarah Palestina, Omar M. Yoghi, menarik perhatian dunia berkat temuannya yang dapat menyaring air langsung dari udara. Atas temuan tersebut, Omar menjadi pemenang Hadiah Nobel Kimia 2025, karena dengan solusi tersebut Omar dapat membantu mengatasi krisis air di dunia dan menyelamatkan miliaran hidup manusia.

Menurut World Meteorological Organization (WMO) dan PBB, satu dari tiga sungai besar dunia tahun 2024 berada pada kondisi tidak stabil, menandai enam tahun berturut-turut ketidakseimbangan pasokan air global. Hal ini membuat masyarakat makin sulit untuk mendapat air bersih.

Krisis air juga dilaporkan menyebabkan kerugian ekonomi global hingga US$550 miliar dan 95% kerusakan infrastruktur dunia disebabkan oleh bencana terkait air seperti banjir dan kekeringan

Tidak hanya itu lebih dari 2,2 miliar orang atau sekitar 1 dari 4 penduduk dunia tidak memiliki akses ke air minum aman.

Berangkat dari hal tersebut, Omar menemukan sebuah terobosan inovatif.

Omar merancang material kristalin baru berbasis senyawa logam dan organik. Inovasi tersebut mampu menyimpan energi, menangkap karbon, dan bahkan mengumpulkan air dari udara.

Omar membuat proyek Atoco Mission yang mengembangkan sistem dengan kemampuan memanen air bersih langsung dari atmosfer, bahkan di daerah paling kering di dunia.

Proyek Atoco Mission lahir dari pengalaman Yaghi kecil yang tumbuh dalam lingkungan krisis air, sehingga memotivasinya mengembangkan solusi untuk krisis air global.

Atoco Mission dinilai sebagai salah satu inovasi global yang sangat potensial dalam menghadapi tantangan kekurangan air bersih di masa depan.

Sistem Atoco Mission telah diuji dan terbukti dapat berfungsi di daerah gurun dengan kelembapan sangat rendah, menjadikannya salah satu terobosan terpenting di bidang air dan lingkungan abad ini.

Teknologi dari Atoco Mission tidak hanya dipuji secara akademis, tapi juga dipertimbangkan untuk diadopsi secara luas sebagai solusi global, terutama karena kemampuannya menghasilkan air bersih tanpa infrastruktur air konvensional dan tanpa ketergantungan pada sumber air permukaan.

Lelaki yang lahir di Amman, Yordania pada tahun 1965, berupaya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik di muka bumi.

Latar Belakang Omar

Omar lahir dalam keluarga pengungsi Palestina yang pindah pasca perang Arab-Israel. Masa kecilnya penuh tantangan. Dia hidup bersama sembilan saudara dalam satu ruangan sempit tanpa listrik dan harus bangun subuh hanya untuk mendapatkan air yang sangat terbatas.

Sejak kecil, Omar sudah tertarik pada kimia dan mulai serius belajar sejak usia 10 tahun. Didukung keluarganya, pada usia 15 tahun Dia berangkat ke Amerika Serikat dengan kemampuan bahasa Inggris yang minim demi menempuh pendidikan yang lebih baik.

Pengorbanan Omar berbuah manis. Omar sempat menjadi Postdoctoral Fellow di Harvard University dan asisten profesor di Arizona State University. Dia kemudian berkarier di University of Michigan, UCLA, hingga akhirnya menjadi profesor dan peneliti utama di University of California, Berkeley.

Dia juga mendirikan Berkeley Global Science Institute dan menjadi anggota berbagai akademi sains prestisius di dunia.

10/10/2025 13:52
Gencatan Senjata Israel-Hamas, Poin Apa Saja yang Disepakati?

Jakarta –

Kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas, yang diumumkan setelah negosiasi intensif di Mesir pada Kamis (09/10) menjadi terobosan yang dapat mendekatkan kedua pihak pada perdamaian.

Hanya saja, kendati tengah diliputi momentum positif, tidak ada jaminan bahwa perang yang telah berlangsung dua tahun di Gaza itu akan benar-benar berakhir.

Faktor utama yang mendorong pengakhiran perang kali ini adalah keterlibatan langsung Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menekan tidak hanya Hamas, tapi juga Israel.

Di sisi lain, tekanan ini menjadi kemenangan diplomatik yang luar biasa bagi Trump, sosok yang ingin dikenal sebagai tokoh yang mampu mengakhiri perang serta mendapatkan penghargaan atas upaya tersebut.

Israel melancarkan peperangan ke Gaza sebagai respons serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang, kebanyakan warga sipil, dan menyandera 251 orang.

Serangan balasan Israel menewaskan lebih dari 67.000 warga Palestina. Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikelola Hamas, mayoritas korban adalah warga sipil, termasuk lebih dari 18.000 anak-anak.

PBB dan lembaga internasional menilai perhitungan korban oleh Kementerian Kesehatan Hamas itu sebagai jumlah yang kredibel.

Anadolu via Getty ImagesDampak dari perang berkepanjangan di Gaza sangat menghancurkan, dengan rumah-rumah luluh lantak dan keluarga tercerai berai.

Kesepakatan yang diumumkan hari ini merupakan fase pertama dari rencana perdamaian yang dipaparkan Trump di Gedung Putih pekan lalu bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang sebelumnya dituduh menghambat beragam upaya gencatan senjata.

Trump yang dilaporkan sempat frustrasi dan kesal terhadap Netanyahu, kali ini dinilai menggunakan pengaruh besar Amerika Serikat untuk menekan Israel agar mau terlibat dalam proses perdamaian.

Situasi tak jauh berbeda dialami Hamas yang juga dilaporkan berada dalam tekanan tak kalah berat.

Trump dilaporkan mengancam akan melakukan “penghancuran total”, sementara negara-negara Arab dan Muslim, seperti Mesir, Qatar, dan Turki, mendukung rencana tersebut dan terlibat aktif dalam negosiasi.

Apa saja yang sudah disepakati?

Sampai saat ini, rincian kesepakatan belum sepenuhnya dipublikasikan.

Namun, garis besar yang disepakati adalah perihal pembebasan seluruh sandera yang tersisasebanyak 20 orang yang diyakini masih hidup akan dibebaskan paling cepat pada Minggu (12/10), sementara 28 orang meninggal akan dipulangkan secara bertahap.

Sebagai gantinya, ratusan tahanan Palestina akan dibebaskan dari penjara Israel. Pasukan Israel juga akan ditarik dari sebagian wilayah Gaza dan bantuan kemanusiaan akan ditingkatkan.

Dorongan menuju kesepakatan ini menguat setelah Israel gagal membunuh pejabat tinggi Hamas bulan lalu di Doha.

Tindakan itu memicu kemarahan di kawasan, bahkan dari negara-negara sekutu penting AS. Trump pun dinilai mengambil kesempatan dari situasi tersebut.

Trump secara terbuka sempat pula menyatakan keinginannya untuk menerima Hadiah Nobel Perdamaian yang akan diumumkan Jumat (10/10) ini.

Batas waktu yang kemudian diyakini ikut mempengaruhi kelancaran negosiasi kedua pihak.

Di media sosial, Trump dengan gaya khasnya menyebut kesepakatan ini sebagai “peristiwa bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya” serta “langkah pertama menuju perdamaian yang kuat, abadi, dan kekal.”

Dengan rangkaian pembicaraan yang sudah terjadi, kesepakatan ini sejatinya masih belum menjamin perdamaian total.

Sampai saat ini, beberapa hal masih perlu disepakati, seperti tuntutan Israel agar Hamas melucuti senjata, sejauh mana penarikan pasukan Israel dilakukan, dan siapa yang akan memerintah Gaza setelah perang berakhir.

Bagaimana komentar Trump, Netanyahu, dan Hamas?

Tiga hari usai negosiasi tidak langsung di Mesir, Israel dan Hamas “menandatangani fase pertama dari rencana perdamaian kami,” tulis Presiden Trump di media sosialnya.

“Artinya, semua sandera akan segera dibebaskan dan Israel akan menarik pasukannya ke garis yang disepakati sebagai langkah pertama menuju perdamaian yang kuat, abadi, dan kekal,” tambahnya.

“Semua pihak akan diperlakukan dengan adil!”

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebutnya “hari besar bagi Israel” dan mengatakan pemerintahannya akan bertemu pada Kamis ini untuk menyetujui perjanjian tersebut dan “membawa pulang seluruh sandera tercinta kami.”

Israel menyatakan masih ada 48 orang warganya yang disandera di Gazasekitar 20 orang diyakini masih hidup.

Dalam pernyataannya, Hamas mengatakan kesepakatan ini akan “mengakhiri perang di Gaza”, menjamin “penarikan penuh” pasukan Israel, membuka akses bantuan kemanusiaan, serta mencakup pertukaran sandera dengan tahanan Palestina di penjara Israel.

Dalam pembicaraan damai ini, negosiator kedua pihak tidak berbicara langsung, melainkan dimediasi oleh utusan Trump di Timur Tengah, Steve Witkoff, menantunya Jared Kushner, serta pejabat senior dari Mesir, Qatar, dan Turki.

Poin apa saja yang belum jelas?

Sejauh ini, kesepakatan baru mencakup sebagian dari 20 poin rencana perdamaian yang diumumkan Trump pekan lalu.

Sejumlah isu besar masih belum terselesaikan, terutama soal pelucutan senjata Hamas. Hamas menolak recana tersebut sebelum ada kepastian terbentuknya negara Palestina yang merdeka.

Begitu pula soal pemerintahan Gaza. Trump menyebut Hamas tidak akan memiliki peran di Gaza dan wilayah itu akan dikelola sementara oleh “komite teknokrat Palestina yang apolitis”, sebelum nantinya diserahkan kepada Otoritas Palestina.

Sampai saat ini, Netanyahu terlihat menolak gagasan melibatkan Otoritas Palestina tersebut.

Faksi sayap kanan ultranasionalis dalam koalisi Netanyahu, yang menginginkan permukiman Yahudi dibangun kembali di Gaza, juga diperkirakan akan menentang poin kesepakatan ini.

Sementara Hamas, tetap bersikeras agar mereka tetap berperan dalam pemerintahan Gaza di masa depan.

Keluarga sandera Israel menyambut kabar ini dengan haru.

Eli Sharabi, yang kehilangan istri dan anak-anaknya serta masih menunggu jenazah saudaranya Yossi yang ditahan Hamas, menulis: “Sukacita besar, tak sabar menunggu semuanya pulang.”

Ibu dari sandera Nimrod Cohen menulis: “Anakku, kau akan segera pulang.”

Sementara di Gaza, warga merayakan pengumuman tersebut di tengah malam.

“Alhamdulillah atas gencatan senjata, atas berakhirnya pertumpahan darah dan pembunuhan,” kata Abdul Majeed Abd Rabbo dari Khan Younis kepada Reuters.

“Saya bukan satu-satunya yang bahagia. Seluruh Gaza, seluruh dunia Arab, bahkan dunia, ikut bahagia atas berakhirnya pertumpahan darah ini.”

Para pemimpin dunia menyerukan agar semua pihak mematuhi kesepakatan ini.

Sekretaris Jenderal PBB Antnio Guterres mengatakan, “Penderitaan ini harus berakhir,” seraya menegaskan dukungan penuh PBB untuk implementasi kesepakatan, peningkatan bantuan kemanusiaan, dan upaya rekonstruksi Gaza.

Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer menyebut kesepakatan ini “momen kelegaan yang mendalam” bagi para sandera, keluarga mereka, serta warga Gaza yang telah menanggung penderitaan luar biasa selama dua tahun terakhir.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebutnya sebagai “langkah yang sangat dibutuhkan menuju perdamaian” dan mendesak semua pihak untuk menghormati isi kesepakatan.

Para anggota parlemen AS menyambut dengan nada hati-hati. Senator Demokrat Chris Coons menulis di media sosial X, “Ini langkah awal, dan semua pihak harus memastikan ini mengarah pada akhir perang yang abadi.”

Sementara Senator Republik James Risch yang juga Ketua Komite Hubungan Luar Negeri, menyebutnya “kesepakatan yang patut disambut” dan menambahkan bahwa ia menantikan rincian lengkapnya.

(ita/ita)

10/10/2025 10:57