Xcloud.id

partai: PBB

  • AS Bakal Pasok Amunisi Tank Israel usai Veto Resolusi Damai DK PBB

    AS Bakal Pasok Amunisi Tank Israel usai Veto Resolusi Damai DK PBB

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Amerika Serikat (AS) disebut bakal memasok amunisi bagi tank-tank atau kendaraan lapis baja Israel usai memveto resolusi gencatan senjata kemanusiaan di Dewan Keamanan PBB, Jumat (8/12).

    Kementerian Luar Negeri AS dikabarkan telah meminta Kongres menyetujui penjualan puluhan ribu amunisi untuk tank Israel, demikian menurut sumber yang mengetahui hal tersebut kepada CNN.

    Sumber itu berujar Kemlu meminta persetujuan penjualan 45 ribu peluru untuk tank Merkava Israel. Permintaan itu diterima dalam sepekan terakhir dan sedang ditinjau oleh Komite Urusan Luar Negeri DPR dan Komite Hubungan Luar Negeri Senat.

    Menurut sumber tersebut, kedua komite saat ini berada di bawah “tekanan” Kemlu untuk secepatnya menyetujui permintaan itu.

    Kabar ini muncul di saat komunitas global menekan AS untuk mendukung gencatan senjata kemanusiaan di Gaza. Agresi Israel di Jalur Gaza telah menewaskan nyaris 17.500 orang, dengan mayoritas anak-anak dan perempuan.

    Meski begitu banyak nyawa telah melayang, AS seakan tak peduli dan malah memveto pemungutan suara di DK PBB pada Jumat.

    Padahal, 13 anggota mendukung resolusi Uni Emirat Arab yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza. Hanya Inggris yang memilih abstain.

    Menurut AS, resolusi itu “berbeda dari kenyataan”. Inggris, sementara itu, abstain karena draf resolusi mengabaikan serangan Hamas pada 7 Oktober.

    Terkait pasokan bantuan militer, juru bicara Kemlu AS sejauh ini enggan berkomentar.

    “Karena ini masalah kebijakan, kami tidak akan mengonfirmasi maupun mengomentari transfer atau penjualan peralatan pertahanan yang diusulkan sampai hal itu secara resmi diberi tahu kepada Kongres,” juru bicara tersebut.

    Pada awal November, Kemlu AS secara resmi memberi tahu para pemimpin Kongres bahwa mereka akan memasok peralatan bom berpemandu presisi senilai 320 juta dolar atau setara Rp4,9 triliun ke Israel.

    Kementerian Israel menyatakan lebih dari 10 ribu peralatan militer telah dikirim ke negaranya sejak awal agresi.

    Juru bicara Kementerian Pertahanan Israel mengatakan bantuan itu berasal dari sejumlah negara, tanpa merinci apa saja yang dikirim dan berapa banyak yang berasal dari AS.

    Kemhan Israel sejauh ini mengaku menerima 200 pesawat kargo peralatan militer dari “beberapa negara” sejak agresi dimulai. Peralatan itu mencakup amunisi, kendaraan lapis baja, hingga senjata.

    Pengiriman bantuan militer AS dimulai tak lama setelah agresi Israel di Gaza diluncurkan 7 Oktober lalu. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin berada di Israel pada 13 Oktober, kala pesawat kargo C-17 berisi bantuan keamanan mendarat di Negeri Zionis.

    “Ada banyak lagi yang akan menyusul ini,” kata Austin saat itu.

    Pengiriman bantuan keamanan ke Israel ini pun berbeda dengan ke Ukraina. Sebab untuk Ukraina, AS merinci jenis dan kemampuan senjata sebelum dikirim. Namun untuk Israel, Kementerian Pertahanan AS cenderung merahasiakan.

    Menurut CNN, Kemhan AS jarang mengakui atau mengumumkan jenis senjata maupun peralatan yang mereka kirim ke Israel.

    (blq/arh)

  • Menlu Retno Kecewa DK PBB Gagal Adopsi Resolusi Gencatan Senjata Gaza

    Menlu Retno Kecewa DK PBB Gagal Adopsi Resolusi Gencatan Senjata Gaza

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan kekecewaannya usai Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) lagi-lagi gagal mengadopsi resolusi gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina.

    “Saya sangat menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan untuk mengadopsi gencatan senjata kemanusiaan di Gaza,” kata Retno dalam unggahan di X, Sabtu (9/12).

    Padahal, ujar Retno, resolusi tersebut telah disponsori oleh lebih dari 102 negara, termasuk Indonesia.

    Ia pun menekankan komunitas global tak selayaknya cuma bergantung pada beberapa negara dan menyaksikan dalam diam kekejaman Israel di Gaza.

    “Komunitas global tidak bisa terus bergantung pada beberapa negara dan menyaksikan tanpa daya kekejaman dan pembunuhan terhadap perempuan dan anak-anak di Gaza,” tutur Retno.

    Dewan Keamanan PBB kembali gagal mengadopsi resolusi usai Amerika Serikat memveto draf yang diajukan Uni Emirat Arab (UEA) dalam pemungutan suara pada Jumat (8/12).

    “Resolusi itu berbeda dari kenyataan,” kata perwakilan AS di PBB, Robert Wood, seperti diberitakan AFP.

    Dalam pemungutan suara, 13 anggota DK PBB mendukung rancangan resolusi gencatan senjata kemanusiaan. Sementara itu, Inggris abstain.

    Perwakilan Inggris di PBB, Barbara Woodward, mengaku abstain karena draf resolusi mengabaikan serangan Hamas pada 7 Oktober.

    Meski abstain, Woodward tetap meminta Israel untuk mematuhi hukum kemanusiaan dalam melakukan hal yang mereka sebut “mengatasi ancaman dari Hamas.”

    DK PBB terdiri dari 15 negara anggota yang mencakup 10 anggota tidak tetap dan lima anggota tetap, yakni China, Rusia, AS, Inggris, dan Prancis.

    Resolusi di DK PBB hanya bisa diadopsi jika mengantongi setidaknya sembilan suara dukungan dan tak ada yang memveto.

    Ini merupakan kegagalan kesekian oleh DK PBB dalam merespons agresi Israel di Jalur Gaza. Selama agresi lebih dari dua bulan ini, DK PBB baru sekali mengeluarkan resolusi, yakni pada 15 November.

    Resolusi itu menyerukan jeda kemanusiaan selama beberapa hari di Gaza.

    Sejumlah pihak pun menilai Dewan Keamanan, sebagai badan terkuat di PBB, lagi-lagi gagal menjalankan fungsinya sebagai penjaga perdamaian.

    Setidaknya lebih dari 17.400 warga Gaza tewas imbas agresi Israel sejak 7 Oktober lalu, merespons serbuan Hamas. Mayoritas korban ialah anak-anak dan perempuan.

    (blq/dna)

  • Palestina Usai AS Veto Resolusi DK PBB Soal Gaza: Ini Pembawa Bencana

    Palestina Usai AS Veto Resolusi DK PBB Soal Gaza: Ini Pembawa Bencana

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Utusan Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengungkapkan kekecewaan atas pemungutan suara Dewan Keamanan PBB terkait resolusi gencatan senjata di Gaza pada Jumat (8/12). Resolusi itu tak bisa diadopsi karena diveto AS.

    Dalam pertemuan di New York itu, Riyad Mansour mengatakan hasil pemungutan suara itu “pembawa bencana.” Dari 15 anggota DK PBB, 13 mendukung resolusi, AS dan Inggris sebagai anggota tetap memilih veto dan abstain.

    “Ini sangat disesalkan dan membawa bencana,” kata Riyad Mansour, seperti diberitakan UN News, Sabtu (9/12).

    “Jutaan nyawa warga Palestina berada dalam bahaya. Setiap nyawa adalah berharga, layak diselamatkan,” ia menegaskan.

    “Bagaimana hal ini bisa dibenarkan? Bagaimana seseorang bisa membenarkan pembantaian seluruh rakyat?” ujarnya.

    Resolusi DK PBB baru bisa diadopsi jika mengantongi persetujuan sembilan anggota dengan tidak ada negara anggota tetap yang memakai hak vetonya. Anggota tetap DK PBB adalah AS, Inggris, China, Rusia, dan Prancis.

    Dalam pengambilan suara, wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood mengatakan kepada dewan rancangan resolusi yang diajukan Uni Emirat Arab adalah teks yang terburu-buru dan tidak seimbang.

    “Itu tidak sesuai dengan kenyataan, yang tidak akan membawa kemajuan dalam hal yang konkret,” ujar Robert Wood.

    “Kami tidak mendukung seruan resolusi untuk gencatan senjata yang tidak berkelanjutan yang hanya akan menanam benih bagi perang berikutnya,” kata Wood.

    AS sebelumnya menawarkan amandemen substansial terhadap rancangan tersebut, termasuk kecaman atas serangan Hamas pada 7 Oktober yang menurut Israel menewaskan 1.200 orang dan menyebabkan 240 orang disandera.

    Sementara itu, Inggris memilih abstain karena resolusi itu tidak menyertakan kecaman terhadap Hamas yang melakukan serangan pada Israel.

    “Israel harus mampu mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh Hamas dan perlu melakukannya dengan cara yang mematuhi hukum kemanusiaan internasional sehingga serangan seperti itu tidak akan terjadi lagi,” ucap Barbara Woodward selaku perwakilan Inggris di PBB.

    Sedangkan Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan tidak berpidato di Dewan Keamanan setelah pemungutan suara tersebut. Namun, ia mengomentari resolusi gencatan senjata di Gaza melalui sebuah pernyataan.

    “Gencatan senjata hanya akan mungkin terjadi jika semua sandera kembali dan Hamas hancur,” kata Gilad Erdan.

    Amerika Serikat lebih memilih diplomasinya sendiri dibandingkan DK PBB untuk memenangkan pembebasan lebih banyak sandera dan menekan Israel untuk lebih melindungi warga sipil di Gaza ketika mereka melakukan pembalasan terhadap Hamas.

    Namun, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Kamis (7/12) mengakui bahwa ada “celah” antara niat Israel untuk melindungi warga sipil dan kenyataan di lapangan. Sehingga, ia minta Israel benar-benar jaga keselamatan warga sipil di Gaza.

    Israel telah membombardir Gaza dari udara, melakukan pengepungan dan melancarkan serangan darat. Sebagian besar dari 2,3 juta penduduk wilayah kantong Palestina telah diusir dari rumah mereka.

    Per Jumat (8/12), Kementerian Kesehatan Gaza mengumumkan 17.487 warga Palestina tewas akibat gempuran Israel, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak.

    (tim/chri)

  • AS Usai Kedutaan di Irak Digempur Roket: Kami Punya Hak Bela Diri

    AS Usai Kedutaan di Irak Digempur Roket: Kami Punya Hak Bela Diri

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Amerika Serikat mengecam keras serangan yang menargetkan kedutaan besarnya di Baghdad serta fasilitas yang menampung pasukan AS pada Jumat (8/12).

    Kementerian Luar Negeri AS, melalui juru bicara Matthew Miller, kemudian mendesak Irak untuk membawa pelaku penyerangan itu ke pengadilan.

    “Banyaknya milisi yang bersekutu dengan Iran yang beroperasi secara bebas di Irak mengancam keamanan dan stabilitas Irak, personel kami, dan mitra kami di kawasan,” kata Matthew Miller, seperti diberitakan Reuters.

    “Pemerintah Irak telah berulang kali berkomitmen untuk melindungi misi diplomatik serta personel militer AS, yang hadir di negara tersebut atas undangan Irak. Hal ini tidak dapat dinegosiasikan, begitu pula hak kami untuk membela diri,” tambah Miller.

    Tujuh mortir mendarat di kompleks Kedutaan Besar AS di Baghdad dalam serangan pada Jumat (8/12) waktu setempat. Hal tersebut dilaporkan seorang pejabat militer AS sambil mengungkapkan tak ada korban apa pun dari serangan itu.

    Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan kepada bangunan yang berada di Zona Hijau dan mendapatkan penjagaan ketat di Baghdad itu.

    “Serangan multi-roket diluncurkan terhadap pasukan AS dan Koalisi di sekitar Union III dan kompleks kedutaan Baghdad” kata seorang pejabat AS sambil mengungkapkan tak ada kerusakan apa pun, seperti diberitakan AFP, Jumat (8/12).

    Ia mengungkapkan pasukan AS di Irak dan Suriah juga menjadi sasaran serangan roket dan drone setidaknya lima kali lagi pada hari Jumat; tiga kali di pangkalan terpisah di Suriah, dan dua kali di pangkalan udara Ain al-Asad, sebelah barat Bagdad.

    Serangan-serangan itu jadi yang paling banyak terjadi terhadap pasukan AS dalam satu hari di kawasan tersebut, terutama sejak pertengahan Oktober, ketika AS mendukung Israel atas gempuran terhadap Hamas.

    Dalam sebuah pernyataan, seperti diberitakan AFP, kedutaan AS mengatakan “dua roket” ditembakkan ke kompleks misi di Bagdad sekitar pukul 04.15 waktu setempat.

    Indikasinya adalah serangan tersebut diprakarsai oleh milisi yang berpihak pada Iran,” kata juru bicara AS.

    Ia meminta pemerintah Irak untuk melindungi diplomat, mitra koalisi dan fasilitasnya, dan menambahkan: “Kami menegaskan kembali bahwa kami berhak untuk membela diri dan melindungi personel kami di mana pun di dunia.”

    Menanggapi serangan ini, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani mengarahkan badan-badan keamanan setempat untuk mengejar pelaku. Dia menggambarkan para pelaku sebagai “kelompok yang tidak mematuhi hukum dan tidak mewakili keinginan rakyat Irak”.

    Sementara itu Misi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Irak mengutuk serangan tersebut.

    “Irak tidak boleh terlibat dalam konflik yang lebih luas, yang akan mengancam stabilitas yang telah dicapai dengan susah payah dan pencapaian yang telah dicapai sejauh ini,” demikian pernyataan Misi PBB di Irak.

    (tim/chri)

  • Inggris Beber Alasan Abstain dari Resolusi DK PBB atas Gaza

    Inggris Beber Alasan Abstain dari Resolusi DK PBB atas Gaza

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Inggris jadi satu-satunya negara dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB yang memilih abstain saat pengambilan suara atas konflik di Gaza. Voting dilakukan pada Jumat (8/12) saat agresi militer Israel sudah menewaskan 17.487 warga Palestina.

    Barbara Woodward sebagai perwakilan Inggris di PBB mengungkapkan alasan di balik pilihannya tersebut. Menurutnya, draf resolusi gencatan senjata yang diajukan Uni Emirat Arab itu mengabaikan serangan Hamas pada 7 Oktober.

    “Seruan gencatan senjata mengabaikan fakta bahwa Hamas telah melakukan aksi teror dan masih menyandera warga sipil,” kata Woodward seperti diberitakan Al Jazeera.

    Meski Inggris abstain dari resolusi gencatan senjata, Barbara Woodward menyatakan tetap meminta Israel untuk mematuhi hukum kemanusiaan dalam melakukan hal yang mereka sebut “mengatasi ancaman dari Hamas.”

    “Israel harus mampu mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh Hamas dan harus melakukannya dengan cara yang mematuhi hukum kemanusiaan internasional sehingga serangan seperti itu tidak akan terjadi lagi,” Woodward.

    “Itu lah alasan kami abstain terhadap resolusi ini,” ia menegaskan.

    DK PBB terdiri dari 15 negara anggota meliputi 10 anggota tidak tetap dan lima anggota tetap, yakni China, Rusia, AS, Inggris, dan Prancis.

    Dalam pemungutan suara pada 8 Desember di New York, Inggris menjadi satu-satunya negara yang abstain. Sementara itu, AS menjadi satu-satunya anggota yang memveto resolusi gencatan senjata di Gaza.

    Sedangkan 13 anggota DK PBB mendukung rancangan resolusi singkat yang diajukan Uni Emirat Arab.

    Resolusi bisa diadopsi jika mengantongi persetujuan sembilan anggota dengan tidak ada negara anggota tetap yang memakai hak vetonya.

    Selama agresi Israel, DK PBB menjadi sorotan lantaran berulang kali gagal mengeluarkan resolusi atau bahkan pernyataan kemanusiaan tentang situasi di Jalur Gaza yang kian mengkhawatirkan.

    Sejumlah pihak menilai DK PBB gagal menjalankan fungsinya sebagai penjaga perdamaian.

    Sepanjang agresi Israel ke Palestina sejak 7 Oktober lalu, hampir 17.500 warga Palestina telah tewas dan puluhan ribu orang lainnya terluka. Selama periode yang sama, DK PBB baru sekali mengeluarkan resolusi saat presidensi ada di tangan China.

    Beberapa jam sebelum DK PBB melakukan pengambilan suara, Kementerian Kesehatan Gaza mengungkapkan total kematian warga Palestina mencapai 17.487 sejak gempuran dimulai 7 Oktober.

    Dalam kesempatan itu, juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza Ashraf al-Qudra mengungkapkan kesedihan dengan total kematian yang terus bertambah setiap hari.

    (tim/chri)

  • AS Veto Resolusi DK PBB Soal Gencatan Senjata di Gaza

    AS Veto Resolusi DK PBB Soal Gencatan Senjata di Gaza

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Amerika Serikat memveto permintaan Dewan Keamanan PBB untuk segera melakukan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza. Veto diberikan dalam pemungutan suara DK PBB atas konflik di Gaza yang berlangsung pada Jumat (8/12).

    “Resolusi itu berbeda dari kenyataan,” kata perwakilan AS di PBB Robert Wood, seperti diberitakan AFP. Ia pun menambahkan resolusi tersebut “tidak akan memberikan dampak positif di lapangan.”

    Dalam pemungutan suara, 13 anggota DK PBB mendukung rancangan resolusi singkat yang diajukan Uni Emirat Arab.

    Sementara itu, Inggris abstain.

    Pemungutan suara dilakukan setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Rabu (6/12) membuat langkah yang jarang terjadi, yaitu secara resmi memperingatkan 15 anggota DK PBB mengenai ancaman global dari agresi militer Israel di Palestina yang berlangsung dua bulan.

    DK PBB terdiri dari 15 negara anggota meliputi 10 anggota tidak tetap dan lima anggota tetap, yakni China, Rusia, AS, Inggris, dan Prancis.

    Resolusi bisa diadopsi jika mengantongi persetujuan sembilan anggota dengan tidak ada negara anggota tetap yang memakai hak vetonya.

    Selama agresi Israel, DK PBB menjadi sorotan lantaran berulang kali gagal mengeluarkan resolusi atau bahkan pernyataan kemanusiaan tentang situasi di Jalur Gaza yang kian mengkhawatirkan.

    Sejumlah pihak menilai DK PBB gagal menjalankan fungsinya sebagai penjaga perdamaian.

    Sepanjang agresi Israel ke Palestina sejak 7 Oktober lalu, hampir 17.500 warga Palestina telah tewas dan puluhan ribu orang lainnya terluka. Selama periode yang sama, DK PBB baru sekali mengeluarkan resolusi saat presidensi ada di tangan China.

    Sebelumnya, AS dan Israel menentang gencatan senjata karena mereka yakin hal itu hanya akan menguntungkan Hamas.

    Washington malah mendukung jeda dalam pertempuran untuk melindungi warga sipil dan mengizinkan pembebasan warga yang disandera Hamas dalam serangan mematikan terhadap Israel pada 7 Oktober.

    Jeda tujuh hari – yang menyebabkan Hamas membebaskan beberapa sandera dan peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza – berakhir pada 1 Desember.

    Setelah beberapa kali gagal dalam mengambil tindakan, Dewan Keamanan pada November 2023 menyerukan penghentian sementara pertempuran untuk memungkinkan akses bantuan ke Gaza, yang kemudian digambarkan oleh Guterres sebagai “mimpi buruk kemanusiaan yang terus meningkat.”

    AS lebih memilih diplomasinya sendiri, dibandingkan tindakan DK PBB, untuk memenangkan pembebasan lebih banyak sandera dan menekan Israel agar lebih melindungi warga sipil di Gaza ketika mereka membalas serangan Hamas yang menurut Israel menewaskan 1.200 orang.

    Namun, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Kamis (7/12) mengakui bahwa ada “celah” antara niat Israel untuk melindungi warga sipil dan kenyataan di lapangan. Sehingga, ia minta Israel benar-benar jaga keselamatan warga sipil di Gaza.

    [Gambas:Twitter]

    (AFP/chri)

  • UNESCO Diminta Lindungi Situs Bersejarah Gaza dari Serangan Israel

    UNESCO Diminta Lindungi Situs Bersejarah Gaza dari Serangan Israel

    Jakarta, CNN Indonesia —

    UNESCO didesak untuk melindungi bangunan dan situs-situs bersejarah di Gaza dari serangan Israel yang masih terjadi hingga kini.

    Desakan itu disampaikan Hamas pada Jumat (8/12) sambil mengatakan serangan Israel telah menyebabkan gedung tertua di wilayah Palestina, tempat pemandian (hamam) terakhir, dan masjid-masjid berharga sudah jadi reruntuhan.

    Berdasarkan rekaman dan gambar yang diberikan, Masjid Agung Omari, yang terbesar dan tertua di Kota Gaza, hancur menjadi puing-puing.

    AFP memberitakan kini hanya menaranya yang tampak utuh, sementara itu lingkungan di sekitarnya, yang merupakan juga jadi tempat suci umat Kristen dan Muslim sejak abad kelima, sudah hancur.

    “Kejahatan yang menargetkan dan menghancurkan situs arkeologi harus mendorong dunia dan UNESCO mengambil tindakan untuk melestarikan warisan peradaban dan budaya yang besar ini,” kata Kementerian Peninggalan Sejarah Gaza.

    Mereka juga memperkirakan sekitar 104 masjid telah dihancurkan sejak awal gempuran Israel pada 7 Oktober. Masjid Agung Omari dan Masjid Othman bin Qashqar disebut terkena serangan udara pada Kamis (7/12) dan Jumat (8/12).

    Mereka juga mengutuk penghancuran Hammam al-Samara, pemandian gaya Turki yang terakhir di wilayah tersebut, yang sudah di sana lebih dari 1.000 tahun.

    Tak hanya itu, tiga gereja juga telah dihancurkan, termasuk Gereja Ortodoks Yunani Saint Porphyrius yang berusia 1.000 tahun, yang merupakan gereja tertua yang masih aktif di wilayah tersebut.

    Sebelumnya, Hamas melancarkan serangan yang terburuk dalam sejarah Israel karena menewaskan 1.200 orang, sebagian besar adalah warga sipil pada 7 Oktober.

    Sebagai balasan, pada tanggal yang sama, Israel langsung menggempur Gaza mulai dari udara hingga lanjut ke serangan darat baru-baru ini. Sejak saat itu, hampir 17.500 warga Palestina tewas.

    Kementerian Kesehatan Gaza juga mengungkapkan sebagian besar korban adalah wanita dan anak-anak.

    Permintaan perlindungan terhadap bangunan dan situs sejarah di Gaza disampaikan jelang Dewan Keamanan PBB melakukan pengambilan suara atas draf resolusi agresi Israel ke Palestina.

    (AFP/chri)

  • Hamas Minta DK PBB Hentikan Kebrutalan Israel di Gaza

    Hamas Minta DK PBB Hentikan Kebrutalan Israel di Gaza

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Hamas meminta Dewan Keamanan PBB mengakhiri kebrutalan Israel di Jalur Gaza. Permintaan itu disampaikan pada Jumat (8/12) jelang DK PBB melakukan pengambilan suara untuk mengatasi kondisi di Gaza akibat gempuran Israel sejak 7 Oktober.

    “Kami menyerukan kepada Dewan Keamanan, komunitas internasional dan semua negara di seluruh dunia untuk mengakhiri perang brutal ini,” kata kantor media pemerintah Hamas di Palestina, seperti diberitakan AFP.

    “Dan untuk menyelamatkan Jalur Gaza sebelum terlambat,” mereka menegaskan.

    Dewan Keamanan PBB akan melakukan pemungutan suara mengenai rencana gencatan senjata yang diusulkan Arab pada Jumat (8/12) dan beberapa upaya sebelumnya untuk menjadi perantara gencatan senjata telah diveto.

    Namun, hal tersebut ditunda beberapa jam mendatang menunggu hasil pertemuan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dengan para menteri Arab terkait kondisi di Gaza.

    Sebelum rapat DK PBB, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres menyurati mereka dan menyatakan Gaza sudah di ambang kehancuran. Dalam surat itu, ia menggunakan Pasal 99 Piagam PBB yang jarang digunakan.

    Hal itu dilakukan untuk meminta perhatian DK PBB mengenai “masalah apa pun yang menurut pendapatnya dapat mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.”

    Guterres mengupayakan “gencatan senjata kemanusiaan” untuk mencegah “bencana yang berpotensi menimbulkan dampak yang tidak dapat diubah bagi rakyat Palestina” dan seluruh Timur Tengah.

    Pada Jumat (8/12), Guterres juga mengatakan serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober tak akan pernah bisa menjadi pembenaran “hukuman kolektif” (collective punishment) terhadap warga Palestina.

    “Kebrutalan yang dilakukan Hamas tidak akan pernah bisa membenarkan hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina,” kata Guterres, seperti diberitakan AFP, Jumat (8/12).

    “Sekitar 130 orang masih disandera. Saya menyerukan pembebasan mereka segera dan tanpa syarat, serta perlakuan manusiawi dan kunjungan Komite Palang Merah hingga mereka semua dibebaskan,” tuturnya.

    Kendati demikian, Guterres kembali menegaskan pernyataannya itu tidak membenarkan serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober yang dilaporkan menewaskan 1.200 orang.

    Sementara itu, Kementerian Kesehatan Gaza pada 8 Desember mengumumkan 17.487 orang warga Palestina tewas akibat agresi Zionis di Palestina, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak.

    (AFP/chri)

  • INFOGRAFIS: Apa Itu Pasal 99 Piagam PBB yang Bikin Israel Ngamuk?

    INFOGRAFIS: Apa Itu Pasal 99 Piagam PBB yang Bikin Israel Ngamuk?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres memakai Pasal 99 Piagam PBB untuk “menyadarkan” Dewan Keamanan agar segera berbuat lebih dalam menghentikan agresi brutal Israel ke Palestina.

    (rds/rds)

  • AS Usai Kedutaan di Irak Digempur Roket: Kami Punya Hak Bela Diri

    Kedutaan AS di Irak Digempur Dua Serangan Roket

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kedutaan Besar Amerika Serikat di ibu kota Irak, Baghdad, diserang dua rentetan roket pada Jumat (8/12) pagi waktu setempat. Serangan diyakini dilakukan oleh milisi sokongan Iran di Irak.

    Ledakan terdengar di dekat kedutaan di pusat ibu kota Irak, sekitar pukul 4 pagi. Akibat serangan ini, sirene peringatan roket juga sempat berbunyi.

    Dilansir Reuters, juru bicara Kedubes AS di Baghdad menyatakan tidak ada korban jiwa akibat serangan ini. Hingga kini belum ada kelompok yang juga mengaku bertanggung jawab.

    “Kami sekali lagi menyerukan kepada pemerintah Irak, seperti yang telah kami lakukan dalam banyak kesempatan, untuk melakukan segala daya untuk melindungi personel dan fasilitas diplomatik dan mitra koalisi,” kata jubir tersebut dikutip Reuters.

    Selain staf diplomatik di Irak, AS memiliki sekitar 2.500 tentara di negara tersebut dengan misi untuk membantu pasukan lokal mencegah kebangkitan kelompok ISIS.

    “Kami menegaskan kembali bahwa kami mempunyai hak untuk membela diri dan melindungi personel kami di mana pun di dunia,” ujar jubir itu.

    Menanggapi serangan ini, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani mengarahkan badan-badan keamanan setempat untuk mengejar pelaku. Dia menggambarkan para pelaku sebagai “kelompok yang tidak mematuhi hukum dan tidak mewakili keinginan rakyat Irak”.

    Sementara itu Misi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Irak mengutuk serangan tersebut.

    “Irak tidak boleh terlibat dalam konflik yang lebih luas, yang akan mengancam stabilitas yang telah dicapai dengan susah payah dan pencapaian yang telah dicapai sejauh ini,” demikian pernyataan Misi PBB di Irak.

    (dna/dan)