Xcloud.id

partai: PBB

  • Kenapa Banyak Pengungsi Rohingya Lari ke Indonesia?

    Kenapa Banyak Pengungsi Rohingya Lari ke Indonesia?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menko Polhukam Mahfud MD baru-baru ini mengatakan pengungsi Rohingya di Indonesia mencapai 1.478 orang.

    Ribuan pengungsi dari Myanmar ini tersebar di penampungan sementara di Aceh, Medan, hingga Pekanbaru.

    Namun, para pengungsi Rohingya kebanyakan datang ke Provinsi Aceh, terutama sejak pertengahan November lalu.

    Menurut Pj Gubernur Aceh Ahmad Marzuki pada Senin (11/12), pengungsi Rohingya di Aceh telah mencapai 1.684 orang hingga hari ini. Mereka berada di Pidie, Sabang, serta Lhokseumawe.

    Kenapa banyak pengungsi Rohingya lari ke Indonesia?

    Dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Mutiara Pertiwi, mengatakan para pengungsi Rohingya pada dasarnya sudah bermigrasi dalam beberapa gelombang selama puluhan tahun.

    Mutiara menjelaskan pada gelombang awal pengungsi dari Negara Bagian Rakhine, Myanmar, banyak etnis Rohingya yang mengambil rute darat menuju Bangladesh dan rute laut ke negara-negara Asia Tenggara, terutama Malaysia.

    Mereka kemudian membentuk komunitas undocumented migrants yang cukup besar di Malaysia. Negeri Jiran pun menjadi destinasi migrasi populer bagi etnis Rohingya lantaran perekonomian di sana cukup berkembang.

    Namun, pada 2015, kasus perdagangan manusia mencuat setelah kuburan massal para korban ditemukan. Sebagian besar korban merupakan etnis Rohingya di perbatasan Thailand dan Malaysia.

    “Sejak itu, ada patroli perbatasan yang lebih ketat di kedua negara tersebut sehingga kelompok Rohingya seringkali terkatung-katung di laut dan akhirnya sampai ke perairan Indonesia. Di sinilah entry point (awal mula) isu ini menjadi krisis bagi pencari suaka di Indonesia,” kata Mutiara kepada CNNIndonesia.com.

    Mutiara menyebutkan para pengungsi Rohingya dikategorikan sebagai orang tak berkewarganegaraan, sehingga tidak aman untuk direpatriasi atau dikembalikan ke Myanmar.

    Oleh sebab itu, Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) membuat kamp khusus bagi mereka di Cox’s Bazar, Bangladesh. UNHCR juga membuat kamp pencari suaka di Pulau Bhasan Char, Bangladesh, untuk perluasan dan relokasi dari Cox’s Bazar.

    “Nah gelombang pengungsi terkini yang sampai ke Indonesia itu umumnya dari Cox’s Bazar. Mereka tidak mendapat kepastian masa depan, sehingga mempertaruhkan nyawa untuk bergabung dengan komunitas undocumented Rohingya di Malaysia yang cukup berkembang ekonominya,” ucap Mutiara.

    “Jadi pencari suaka Rohingya ini tersebar karena kombinasi intervensi rezim pengungsi internasional melalui UNHCR, kebijakan negara-negara Asia Tenggara, dan juga orientasi migrasi kelompok Rohingya sendiri,” imbuh dia.

    Tempuh jalur berbahaya demi suaka

    Para pengungsi Rohingya belakangan disebut-sebut terlibat dalam penyelundupan dan perdagangan manusia.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan jaringan penyelundupan dan perdagangan manusia memanfaatkan para pengungsi Rohingya untuk memenuhi kepentingan finansial mereka.

    “Kami menduga kuat bahwa para pengungsi dimanfaatkan oleh jaringan penyelundupan serta perdagangan manusia,” kata juru bicara Kemlu Lalu Muhamad Iqbal kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/12).

    Lanjut ke sebelah…

    Mutiara membenarkan fenomena ini lantaran memang banyak pengungsi Rohingya yang ‘nekat’ bermigrasi melalui jaringan nelayan atau bahkan perdagangan dan penyelundupan hanya untuk mencari tempat aman guna melanjutkan hidup.

    Para pengungsi yang nekat ini umumnya tak memiliki kejelasan untuk mendapatkan tempat tinggal. Mereka telah menanti belasan hingga puluhan tahun tanpa kejelasan dan akhirnya memutuskan mencari jalan sendiri ke tempat yang lebih menjanjikan.

    Salah satu tempat itu ialah Malaysia, tempat para undocumented migrants tinggal dengan kondisi ekonomi yang baik. Hal ini yang menyebabkan banyak pengungsi Rohingya kabur dari penampungan untuk pergi ke Negeri Jiran.

    “Ini memang dilematis, UNHCR sendiri mempromosikan norma ‘safe travel to asylum’ dan mengimbau pencari suaka untuk menunggu penempatan di tempat transit/kamp resmi,” ujar Mutiara.

    Meski banyak yang menggunakan jalan ilegal ini, Mutiara mengatakan tak semestinya para pengungsi disimplifikasi sebagai bagian dari jaringan kriminal.

    Sebab dalam Konvensi Pengungsi, kata dia, ada prinsip “non penalisation”, di mana pengungsi dan pencari suaka tidak bisa dikriminalisasi karena bermigrasi tanpa dokumen atau lewat jalur tikus.

    Namun demikian, ada paradigma “keamanan tinggi” yang sangat dominan di perbatasan. Paradigma ini yang menganggap siapa pun yang membantu pengungsi atau pencari suaka di laut sebagai jaringan perdagangan atau penyelundupan.

    “Tahun lalu beberapa nelayan Aceh didakwa sebagai traffickers (pelaku perdagangan manusia) karena membantu Rohingya dari laut. Ini juga berakibat terhadap persepsi publik terhadap kelompok pencari suaka, terutama di tempat-tempat reception,” kata Mutiara.

    [Gambas:Photo CNN]

    Kekerasan di Bangladesh

    Menurut UNHCR, para pengungsi Rohingya datang mencari suaka ke negara lain karena mulai putus asa imbas “meningkatnya jumlah pembunuhan, penculikan, dan ketidakamanan di tempat mereka tinggal sebelumnya.”

    Laporan Human Rights Watch yang diterbitkan tahun ini menunjukkan geng-geng kriminal dan afiliasi dari kelompok-kelompok bersenjata telah mengancam para pengungsi di kamp-kamp Cox’s Bazar, Bangladesh, selama beberapa waktu belakangan.

    “Seorang pengungsi Rohingya berusia 19 tahun yang baru-baru ini tiba di Aceh bersama keluarganya mengatakan kepada AFP bahwa para penjahat di Cox’s Bazar mengancam dia dan keluarganya setiap hari. Dia bahkan rela membayar lebih dari $1.800 (sekitar Rp27,8 juta) untuk melakukan perjalanan menggunakan kapal tua menuju Indonesia,” demikian laporan Deutsche Welle (DW).

    Kepolisian Bangladesh juga melaporkan sedikitnya 60 orang Rohingya tewas terbunuh di kamp Cox’s Bazar tahun ini.

    Lebih dari itu, salah satu pendiri jaringan aktivis Free Rohingya Coalition, Nay San Lwin, mengatakan kepada DW bahwa Program Pangan Dunia (WFP) telah memotong jatah makanan para pengungsi awal tahun ini.

    Dengan demikian, sebagian besar pengungsi Rohingya kini harus bertahan hidup dengan 8 dolar atau sekitar Rp124 ribu setiap bulan.

    “Di kamp pengungsi, banyak orang bergantung pada jatah makanan dari WFP, di mana kini mereka tidak mungkin mendapatkan makanan yang cukup dengan 8 dolar (sekitar Rp124 ribu) untuk satu orang untuk jatah satu bulan,” ucap Lwin.

  • Mesir Lawan AS Pakai Resolusi 377A sampai Hamas Balas ‘Ancaman’ Israel

    Mesir Lawan AS Pakai Resolusi 377A sampai Hamas Balas ‘Ancaman’ Israel

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Mesir menggunakan Resolusi 377A untuk melawan Amerika Serikat, yang kembali memveto resolusi soal Gaza di Dewan Keamanan PBB.

    Sementara itu usai diultimatum PM Israel Benjamin Netanyahu untuk menyerah di Gaza, kelompok Hamas membalas dengan menyebut tidak akan melepas sandera sebelum agresi Zionis dihentikan.

    Berikut Kilas Internasional hari ini, Rabu (13/12).

    Mesir dan Mauritania menggunakan Resolusi 377A untuk melawan Amerika Serikat yang memveto resolusi soal Gaza di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada pekan lalu.

    Resolusi UNGA (United Nations General Assembly) 377A ini dikenal juga sebagai “Resolusi Bersatu untuk Perdamaian”.

    Resolusi tersebut menyatakan jika DK PBB tak mampu melaksanakan tanggung jawab utama menjaga perdamaian global karena kurang suara, maka Majelis Umum PBB bisa mengambil tindakan.

    Untuk melawan veto AS, Mesir menggunakan Resolusi 377A (V) mengingat Gaza kian krisis.

    Sebuah rudal jelajah anti-kapal yang diluncurkan dari kawasan di bawah kendali kelompok Houthi Yaman menghantam sebuah kapal tanker komersial hingga menyebabkan kebakaran dan kerusakan.

    Seorang pejabat militer Amerika Serikat mengatakan serangan itu menghantam kapal tanker STRINDA di sekitar 60 mil laut utara Selat Bab al-Mandab, yang menghubungkan Laut Merah dan Teluk Aden, sekitar pukul 21.00 waktu setempat.

    Kapal tanker kimia itu berbendera Norwegia. STRINDA membawa minyak nabati dan biofuel di Malaysia dan sedang menuju Venesia, Italia, berdasarkan data perusahaan pelacakan kapal, Kpler.

    Tidak diketahui apakah STRINDA memiliki hubungan dengan Israel atau tidak.

    Kelompok Hamas menegaskan tidak akan ada pelepasan sandera Israel, sebelum agresi Negeri Zionis di Gaza berakhir.

    Hal ini disampaikan pejabat senior Hamas di Beirut, Osama Hamdan, yang menanggapi laporan bahwa Israel siap bernegosiasi untuk pertukaran tawanan.

    “Tujuan Israel, lewat kebocoran [pernyataan Netanyahu] yang sedang berlangsung, adalah untuk menghadapi tekanan internal,” kata Hamdan dikutip Al Jazeera.

    Sebelumnya isi percakapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan parlemen Knesset beberapa waktu lalu, bocor ke publik. Netanyahu mengatakan Israel akan terus melancarkan agresi, sampai Hamas kalah.

    (tim/dna)

    [Gambas:Video CNN]

  • 3 Sekutu ‘Membelot’ dari AS soal Israel, Dukung Gencatan Senjata Gaza

    3 Sekutu ‘Membelot’ dari AS soal Israel, Dukung Gencatan Senjata Gaza

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kanada bersama Selandia Baru dan Australia menyatakan dukungan terhadap resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendesak gencatan senjata segera antara Israel-Hamas di Jalur Gaza Palestina.

    Melalui pernyataan bersama pada Selasa (12/12), Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau bersama PM Anthony Albanese dan PM Selandia Baru Chris Hipkins menyerukan gencatan senjata segera di Gaza.

    Ketiga PM itu juga mendukung upaya mendesak internasional untuk merealisasikan gencatan senjata permanen di wilayah tersebut,

    Trudeau menyebut pernyataan itu “komprehensif” dan mengatakan dia telah berbicara dengan PM Israel Benjamin Netanyahu tentang posisi Kanada yang cukup berubah ini. Trudeau menuturkan Kanada kini bergabung dengan seruan internasional untuk gencatan senjata kemanusiaan di Gaza.

    Sebelumnya, Kanada tidak pernah secara tegas menyerukan gencatan senjata di Gaza. Di awal agresi, Kanada juga memiliki posisi yang sama dengan Amerika Serikat yakni mendukung Israel melakukan apa saja untuk mempertahankan diri dari serangan Hamas 7 Oktober lalu.

    Dikutip CNN, Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly, menggarisbawahi krisis kemanusiaan yang terus memburuk di Gaza menjadi alasan posisi negaranya ini berubah. Meski begitu, Joly menegaskan Kanada tetap mengutuk kebrutalan “mengerikan” yang dilakukan oleh Hamas.

    “Sejak awal kami telah mengatakan bahwa Israel mempunyai hak untuk membela diri dan cara Israel mempertahankan diri itu penting. Dan cara Israel mempertahankan diri juga penting. Hal ini penting bagi masa depan Israel dan Palestina, dan penting bagi masa depan kawasan ini,” kata Joly.

    “Meski begitu, kita harus menyadari bahwa apa yang terjadi di depan mata kita hanya akan memperburuk siklus ini. kekerasan, hal ini tidak akan menyebabkan kekalahan Hamas permanen dan ancaman yang ditimbulkannya terhadap Israel. Dengan mempertimbangkan masa depan Israel dan Palestina, Kanada bergabung dengan seruan internasional untuk gencatan senjata kemanusiaan,” paparnya menambahkan.

    Pernyataan bersama ketiga negara sekutu AS ini datang kala Majelis Umum PBB berhasil mengesahkan resolusi berisikan desakan gencatan senjata segera antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza Palestina.

    Dalam rapat darurat pada Selasa (12/12) sore waktu New York, sebanyak 153 negara mendukung resolusi yang diusulkan Mesir tersebut. Sementara itu, 10 negara menentang dan 23 negara lainnya abstain dalam voting resolusi tersebut.

    Voting resolusi ini berlangsung setelah Mesir menggunakan resolusi 377A untuk mendesak Majelis Umum PBB membahas situasi di Gaza yang makin sekarat.

    Resolusi 777A itu dipakai Mesir demi “melawan” Amerika Serikat yang memveto draf resolusi Dewan Keamanan PBB terbaru terkait gencatan senjata di Gaza pada pekan lalu.

    (rds/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kemlu Buka Suara soal RI Tak Ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951

    Kemlu Buka Suara soal RI Tak Ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia buka suara soal RI tak meratifikasi Konvensi 1951 mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Juru bicara Kemlu RI Lalu Muhamad Iqbal mengatakan dirinya harus memahami dulu latar belakang Indonesia di masa itu.

    “Tapi mungkin pada saat itu adalah karena kondisi geografis kita, pintu masuk di Indonesia ini terlalu banyak jadi agak sulit menjaga masuknya pengungsi dari berbagai negara,” kata Iqbal saat konferensi pers di Kemlu, Selasa (12/12).

    Dia lalu berujar, “Kapasitas kita menjaga perbatasan akan sangat terbatas, itu salah satunya.”

    Iqbal sebelumnya sempat menyatakan Indonesia menerima pengungsi dengan alasan kemanusiaan.

    Indonesia melihat gelombang baru pengungsi Rohingya ke Aceh ini sebagai isu kemanusiaan.

    Pada 2020 lalu, Eks direktur jenderal hukum dan perjanjian internasional Kemlu Damos Dumoli Agusman pernah menjabarkan alasan Indonesia tidak menangani konvensi tersebut.

    Damos menerangkan Indonesia memiliki parameter sebelum meratifikasi perjanjian. Parameter itu yakni aman secara politis, keamanan, yuridis dan teknis.

    “Konvensi ini belum memenuhi atau aman dari keempat itu,” kata Damos pada 2020 dikutip kanal YouTube Riksawan Institute.

    Lebih lanjut, Damos menerangkan perjanjian itu melahirkan kewajiban internasional. Negara yang meratifikasinya harus mematuhi aturan tersebut.

    Beberapa contoh kewajiban itu tertuang dalam pasal 17 dan 21.

    Pasal 17 menyebut negara yang meratifikasi perjanjian wajib memberi pekerjaan ke pengungsi. Lalu pasal 21 menyebutkan negara yang meratifikasi harus memberi rumah atau akomodasi ke para pengungsi.

    Dalam konteks Indonesia, kata Damos, sejumlah kewajiban internasional itu jika nanti diimplementasikan akan berbenturan dengan masyarakat.

    “Dua itu menjadi persoalan bagi Indonesia. Jika Indonesia tak bisa memenuhi maka akan dinilai gagal memenuhi kewajiban sebagai negara ketiga,” ujar Damos.

    Dia lalu membeberkan dampak negatif jika Indonesia terlalu memaksakan meratifikasi konvensi itu. Damos menilai akan terjadi implikasi sosial dan politis yang bakal berdampak ke sektor keamanan.

    Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga sedang berjuang mengurangi kemiskinan dan pengangguran di negara ini.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Majelis Umum PBB Sahkan Resolusi Desak Gencatan Senjata Segera di Gaza

    Majelis Umum PBB Sahkan Resolusi Desak Gencatan Senjata Segera di Gaza

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berhasil mengesahkan resolusi berisikan desakan gencatan senjata segera antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza Palestina.

    Dalam rapat darurat pada Selasa (12/12) sore waktu New York, sebanyak 153 negara mendukung resolusi yang diusulkan Mesir tersebut. Sementara itu, 10 negara menentang dan 23 negara lainnya abstain dalam voting resolusi tersebut.

    Dikutip CNN, voting resolusi ini berlangsung setelah Mesir menggunakan resolusi 377A untuk mendesak Majelis Umum PBB membahas situasi di Gaza yang makin sekarat.

    Resolusi 377A itu dipakai Mesir demi “melawan” Amerika Serikat yang memveto draf resolusi Dewan Keamanan PBB terbaru terkait gencatan senjata di Gaza pada pekan lalu.

    Saat pemungutan suara, sejumlah negara termasuk Amerika Serikat sempat mengajukan amandemen draf resolusi Majelis Umum PBB ini.

    AS kekeh resolusi tersebut harus menyebutkan soal kecaman terhadap serangan Hamas ke Israel yang terjadi pada pada 7 Oktober lalu.

    [Gambas:Twitter]

    Dalam keputusan final, resolusi yang disepakati ini menyerukan gencatan senjata segera di Gaza, desakan semua pihak mematuhi hukum internasional, dan memberikan akses kemanusiaan terhadap para sandera serta pembebasan mereka “segera dan tanpa syarat”.

    Pernyataan tersebut mengandung kata-kata yang lebih keras dibandingkan resolusi sebelumnya pada Oktober lalu yang menyerukan “gencatan senjata kemanusiaan yang berkelanjutan.”

    Resolusi Majelis Umum PBB memang memiliki arti penting secara politis dan dipandang memiliki bobot moral yang tinggi. Namun, resolusi ini tidak mengikat seperti resolusi yang disahkan Dewan Keamanan PBB sehingga tak menjamin Israel bakal mematuhinya.

    Sejauh ini, Israel bersumpah tidak akan menghentikan agresi militernya ke Palestina sampai mereka memberantas Hamas sepenuhnya.

    Agresi Israel ke Palestina bahkan semakin membabi buta usai gencatan senjata pertama berakhir tanpa perpanjangan.

    Hingga kini, agresi Israel ke Palestina sejak 7 Oktober lalu telah menewaskan lebih dari 18.200 orang dan melukai lebih dari 50 ribu orang. Jumlah korban tewas ini dua kali lipat dari jumlah korban meninggal invasi Rusia ke Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022 lalu.

    (rds/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pasukan Israel Mulai Serbu RS Kamal Adwan di Gaza, Pasien dalam Bahaya

    Pasukan Israel Mulai Serbu RS Kamal Adwan di Gaza, Pasien dalam Bahaya

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pasukan Israel kini mulai melakukan penyerbuan ke Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza utara, menurut juru bicara Kementerian Kesehatan.

    “Kehidupan pasien di rumah sakit berada dalam bahaya,” ungkap kementerian kesehatan.

    Selama beberapa hari sebelumnya, tentara Israel telah mengepung dan menembaki rumah sakit tersebut.

    Direktur Rumah Sakit Kamal Adwan, Ahmad al-Kahlout, menyatakan bahwa pasukan Israel ditempatkan di dekat fasilitas kota Beit Lahiya menargetkan siapapun yang mencoba masuk ke rumah sakit, dilansir dari Anadolu Agency.

    “Tentara Israel mengepung rumah sakit dengan tank dan senjata, dan menargetkan semua jalan menuju fasilitas tersebut,” ungkap al-Kahlout.

    Dalam sebuah unggahan di Telegram, Ashraf al-Qudra menyebut pasukan Israel sedang mengumpulkan pria, termasuk staf medis di halaman rumah sakit, yang dia khawatirkan akan ditangkap.

    “Kami menyerukan PBB, Organisasi Kesehatan Dunia, dan Komite Palang Merah Internasional untuk segera bertindak menyelamatkan nyawa mereka yang dirawat di rumah sakit,” kata al-Qudra.

    Atas peristiwa penyerbuan dan penggerebekan ini, dua wanita dan dua anak-anak tewas karena Israel menargetkan bangsal bersalin rumah sakit tersebut.

    Pengepungan RS Kamal Adwan membuat masyarakat semakin terjebak dan ketakutan dengan situasi yang semakin mencekam.

    “Tentara Israel telah mengepung rumah sakit dari semua sisi. Kami menjadi sasaran tembakan dan peluru artileri,” ujar Munir Al Bursh, Kementerian Kesehatan Gaza yang berada dalam RS Kamal Adwan, dilansir dari Al Jazeera pada Selasa (5/12).

    “Pasien, korban luka, dan mereka yang berlindung di rumah sakit dicekam ketakutan dan diselimuti kengerian yang horor,” lanjutnya.

    Lebih dari 100 orang dilaporkan tewas dalam penyerangan di sekitar rumah sakit.

    Banyak saksi mata yang melihat kengerian Israel ketika membunuh siapapun yang berusaha kabur dari rumah sakit.

    Al Bursh dan warga sipil di RS Kawal Adwan khawatir akan terjadi pembantaian serupa seperti di RS Al Shifa dan RS Indonesia.

    “Kami khawatir akan terjadi pembantaian di dalam RS Kamal Adwan, seperti yang terjadi di [RS Al-Shifa] dan [RS Indonesia],” ungkap Al Bursh.

    (cpa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kemlu RI soal Solusi Pengungsi Rohingya: Akar Masalah Konflik Myanmar

    Kemlu RI soal Solusi Pengungsi Rohingya: Akar Masalah Konflik Myanmar

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia buka suara soal langkah mengatasi pengungsi Rohingya yang belakangan berdatangan ke Aceh.

    Juru bicara Kemlu RI Lalu Muhamad Iqbal mengatakan persoalan pengungsi Rohingya di Indonesia yang harus diselesaikan adalah akar masalahnya.

    “Dan akar masalahnya adalah konflik di Myanmar yang hingga saat ini belum selesai,” ujar Iqbal saat konferensi pers di Gedung Kemlu, Selasa (12/12).

    “Indonesia akan melakukan semua kemampuan agar konflik di Myanmar dapat segera diselesaikan dan demokrasi bisa dipulihkan,” ia menambahkan.

    Usai merdeka Myanmar mengesahkan Undang-Undang Kewargenagaraan Uni. UU itu mengatur etnis mana yang bisa mendapat kewarganegaraan.

    Etnis Rohingya tak tercantum dalam undang-undang ini. Selain itu, Kudeta militer pada 1962 di Myanmar menciptakan berbagai perubahan dramatis.

    Sejak 1970-an, sejumlah tindakan keras terhadap etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine juga memaksa ratusan ribu orang mengungsi ke negara tetangga seperti Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan negara Asia Tenggara lain.

    Kondisi Rohingya kian sulit usai Myanmar dikudeta militer sehingga banyak warga Rohingya yang memilih pergi ke negara tetangga.

    Di kesempatan ini, Iqbal juga membeberkan persoalan pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia.

    Menurut dia ada dugaan tindak pidana yang meliputi pengungsi Rohingya yakni perdagangan dan penyelundupan orang.

    “Indonesia sebagai pihak di dalam konvensi PBB mengenai kejahatan transnasional memiliki kewajiban internasional untuk mencegah dan memberantas perdagangan maupun penyelundupan ilegal,” kata Iqbal.

    Indonesia, lanjut dia, berkomitmen mempersekusi pelaku tindak pidana perdagangan dan penyelundupan dalam pergerakan pengungsi ini.

    Pengungsi Rohingya menjadi sorotan di Indonesia usai mereka ramai-ramai berdatangan ke Aceh sejak pertengahan November.

    Dari hasil penyelidikan Polda Aceh, rata-rata pengungsi Rohingya yang datang ke daerah itu memiliki identitas dari UNHCR yang berbahasa Bangladesh.

    Terkait kasus ini, Personel Polres Pidie, Aceh menangkap seorang warga Bangladesh bernama Husson Mukhtar (70) yang menjadi salah satu agen perjalanan pengungsi Rohingya ke Aceh.

    Pelaku dugaan penyelundupan ini disebut bukan hanya Husson, tetapi tiga orang. Namun, yang lain masih dalam proses pencarian.

    Dari hasil penyelidikan polisi, ketiga agen ini sengaja membawa pengungsi Rohingya ke Aceh untuk meraup keuntungan.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • RI Kecewa AS Veto Resolusi DK PBB soal Gencatan Senjata Gaza

    RI Kecewa AS Veto Resolusi DK PBB soal Gencatan Senjata Gaza

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengaku kecewa dan menyesalkan tindakan Amerika Serikat yang memveto resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) tentang gencatan senjata di Gaza pada pekan lalu.

    “Amerika Serikat again [lagi] memveto resolusi yang disubmit oleh Uni Emirat Arab sehingga resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai gencatan senjata di Gaza gagal diadopsi,” kata juru bicara Kemlu Lalu Muhamad Iqbal saat konferensi di Gedung Kemlu, Selasa (12/12).

    AS merupakan anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang memiliki hak veto.

    Sejak agresi Israel di Gaza pada 7 Oktober lalu, Amerika Serikat diketahui sudah dua kali memveto resolusi DK PBB soal Gaza. 

    “Kita sangat kecewa dan sangat menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk mengadopsi resolusi tersebut,” ujar Iqbal.

    Iqbal juga mengatakan Dewan Keamanan PBB kehilangan momentum sebagai organisasi yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

    Dia juga memandang gencatan senjata perlu segera diterapkan agar bantuan kemanusiaan bisa masuk mengingat kondisi di Gaza kian krisis.

    “Karena menurut Indonesia kondisi di lapangan sangat mengkhawatirkan,” ujar Iqbal.

    Lebih lanjut, Iqbal membeberkan sederet upaya Indonesia untuk membantu warga Palestina. Salah satunya dengan meminta pintu perbatasan Rafah dibuka kembali sehingga lebih banyak bantuan kemanusiaan bisa masuk.

    Di kesempatan itu, Iqbal juga menyinggung soal sesi khusus yang digelar Sidang Majelis Umum di PBB di New York hari ini.

    Indonesia, lanjut dia, berharap resolusi itu bisa diadopsi melalui sesi khusus ini.

    “Harapannya, dalam sehari dua hari ini, akan segera dibahas dan kita harapkan resolusi tersebut diadopsi,” kata Iqbal.

    Israel melancarkan agresi ke Palestina dan mendeklarasikan perang ke Hamas pada 7 Oktober. Selama operasi, mereka menyerang warga dan objek sipil seperti rumah sakit hingga kamp pengungsian.

    Israel dan Hamas sempat gencatan senjata sementara pada 24 November dan diperpanjang dua kali hingga berakhir pada 30 November.

    Usai gencatan senjata berakhir, Israel melancarkan serangan fase kedua besar-besaran ke Gaza. Hingga kini total korban tewas di Palestina mencapai 18.000 jiwa, mayoritas anak-anak dan perempuan.

    (isa/dna)

  • China Cap AS Munafik Gegara Veto Lagi Resolusi Gencatan Israel-Hamas

    China Cap AS Munafik Gegara Veto Lagi Resolusi Gencatan Israel-Hamas

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Duta Besar China untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Zhang Jun, mengkritik kemunafikan dan standar ganda Amerika Serikat soal agresi Israel ke Palestina.

    Hal ini disampaikan oleh Zhang menyusul kekecewaan China atas gagalnya kembali resolusi gencatan senjata di Gaza karena veto dari Amerika Serikat.

    Dewan Keamanan PBB melakukan sesi konferensi darurat dengan memburuknya situasi di Gaza.

    “Risiko tinggi kehancuran total sistem dukungan kemanusiaan di Gaza, yang akan menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan,” kata Sekretaris Jenderal António Guterres.

    Resolusi gencatan senjata kemanusiaan di Gaza diajukan oleh Uni Emirat Arab (UEA) yang mendapat 13 suara dukungan, hak veto dari Amerika Serikat, dan Inggris memilih abstain.

    China termasuk dalam 100 negara yang mensponsori resolusi ini.

    Konflik yang terjadi lebih dari dua bulan telah menelan puluhan ribu korban jiwa dan kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Menurut Zhang, tindakan negatif apapun tidak bisa dibenarkan dan dipertahankan dalam perang ini.

    “Adalah suatu hal yang kontradiktif jika kita mentoleransi berlanjutnya konflik sambil mengaku peduli terhadap keselamatan dan kebutuhan kemanusiaan masyarakat di Gaza. Adalah tindakan yang menipu jika kita menganjurkan pencegahan meluasnya konflik dan tetap menoleransi kelanjutannya. Sangatlah munafik jika menoleransi berlanjutnya konflik sambil hanya sekedar basa-basi terhadap perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan perempuan dan anak-anak,” ungkap Zhang, dikutip dari Global Times.

    Zhang kembali menegaskan kondisi ini menunjukkan pemikiran standar ganda dari AS.

    Walaupun resolusi gencatan senjata gagal mencapai kesepakatan, Zhang percaya bahwa dukungan internasional untuk berakhirnya perang mematikan ini tidak akan berkurang.

    “Kami mendesak Israel untuk mendengarkan seruan komunitas internasional, menghentikan hukuman kolektif terhadap orang-orang di Gaza, dan mendukung mediasi diplomatik lebih lanjut untuk memfasilitasi pembebasan dini semua orang yang ditahan. Kami menyerukan kepada semua pihak terkait untuk memusatkan segala upaya pada tujuan bersama untuk meredakan api perang di Gaza, memberikan harapan bagi rakyat Palestina untuk bertahan hidup, dan meninggalkan harapan bagi perdamaian di Timur Tengah,” ungkap Zhang.

    Para analis juga mendesak Amerika Serikat untuk mau mendengarkan seruan bersama komunitas internasional. Diharapkan agar Amerika bisa berkoordinasi dengan China terkait kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

    “Konflik Israel-Palestina telah meningkat selama dua bulan terakhir dan krisis kemanusiaan semakin parah meskipun gencatan senjata hanya berlangsung sebentar saja. PBB secara keseluruhan belum memainkan perannya dalam mendorong perdamaian karena campur tangan AS dan negara-negara lain. fungsi-fungsinya menjadi tidak bersuara,” Sun Degang, direktur Pusat Studi Timur Tengah di Universitas Fudan.

    (cpa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Bagaimana Posisi China-Rusia usai Veto AS soal Resolusi di Palestina?

    Bagaimana Posisi China-Rusia usai Veto AS soal Resolusi di Palestina?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengenai gencatan senjata di Gaza kembali gagal mencapai kesepakatan akibat veto dari Amerika Serikat.

    Veto dilayangkan Amerika Serikat saat pemungutan suara oleh DK PBB atas konflik Gaza yang berlangsung pada Jumat (8/12).

    “Resolusi ini masih berisi seruan untuk gencatan senjata tanpa syarat. Resolusi ini akan membuat Hamas dapat mengulangi apa yang mereka lakukan pada 7 Oktober,” kata perwakilan Amerika Serikat di PBB, Robert Wood, dikutip dari France 24.

    Dari hasil pemungutan suara, 13 anggota DK PBB mendukung resolusi yang diajukan Uni Emirat Arab ini, sedangkan Inggris memilih abstain.

    China sebagai salah satu negara yang memegang hak veto mengaku kecewa atas gagalnya resolusi DK PBB ini.

    Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun, mengkritik kemunafikan dan standar ganda Amerika Serikat pada Jumat (8/12).

    Dilansir dari Global Times, Zhang mengatakan bahwa inti dari rancangan usulan resolusi yang diajukan Uni Emirat Arab (UEA) adalah menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza dan pembebasan semua sandera.

    Hampir 100 negara menjadi sponsor dalam resolusi ini, termasuk China.

    Menurut Zhang, sangat munafik jika menoleransi lanjutnya konflik sambil basa-basi menyebut perlindungan terhadap hak asasi manusia.

    “Kami mendesak Israel untuk mendengarkan seruan komunitas internasional, menghentikan hukuman kolektif terhadap orang-orang di Gaza, dan mendukung mediasi diplomatik lebih lanjut untuk memfasilitasi pembebasan dini semua orang yang ditahan. Kami menyerukan kepada semua pihak terkait untuk memusatkan segala upaya pada tujuan bersama untuk meredakan api perang di Gaza, memberikan harapan bagi rakyat Palestina untuk bertahan hidup, dan meninggalkan harapan bagi perdamaian di Timur Tengah,” kata Zhang.

    Serupa dengan China, Rusia pun turut menentang berlanjutnya konflik di Gaza yang membunuh masyarakat sipil.

    Dmitry Polyansky, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, menuduh Amerika Serikat menjatuhkan eksekusi mati terhadap ribuan, bahkan puluhan ribu warga sipil di Palestina dan Israel, termasuk perempuan dan anak-anak, dikutip dari The Guardian.

    Atas dukungan Rusia terhadap gencatan senjata di Gaza, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan protes kepada Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Dalam percakapan telepon selama 50 menit, Netanyahu menyatakan ketidaksenangannya atas dukungan Kremlin kepada resolusi yang diveto Amerika Serikat.

    “Perdana Menteri menyatakan kekesalannya atas sikap anti-Israel yang dilakukan perwakilan Rusia di PBB dan forum lainnya,” kata kantor Perdana Menteri Netanyahu, dilansir dari The Times of Israel.

    Moskow sebelumnya pernah menjadi tuan rumah bagi delegasi Hamas pada Oktober lalu, yang menegaskan dukungan Kremlin. Hal ini semakin memperburuk hubungan antara Israel dan Rusia.

    (cpa/bac)

    [Gambas:Video CNN]