Xcloud.id

partai: PBB

  • Hamas Masa Bodoh Ultimatum Netanyahu, Bersikeras Ogah Lepas Sandera

    Hamas Masa Bodoh Ultimatum Netanyahu, Bersikeras Ogah Lepas Sandera

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pejabat senior Hamas, Osama Hamdan, tetap tak peduli dengan ultimatum Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang akan membinasakan kelompok perlawanan Palestina itu.

    Hamdan menyatakan tidak akan membebaskan para sandera kecuali dengan satu syarat.

    “Tujuan pihak Israel, melalui kebocoran, menghadapi tekanan internal,” kata Hamdan di Beirut kepada Al Jazeera, Rabu (13/12).

    Dia kemudian berujar, “Posisi Israel terkait perspektif ini adalah untuk konsumsi internal.”

    Pernyataan Hamdan muncul usai media Israel, mengutip komentar pejabat, mengatakan pemerintahan Benjamin Netanyahu terbuka untuk jeda kemanusiaan (truce).

    Di sisi lain, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berhasil mengadopsi resolusi terkait Gaza pada Selasa.

    Resolusi tersebut menyerukan gencatan segera di Gaza, desakan semua pihak mematuhi hukum internasional, dan memberi akses kemanusiaan terhadap para sandera atau tawanan.

    Meski PBB berhasil mengadopsi, tetapi resolusi ini tak bersifat mengikat dan tak ada jaminan Israel bakal mematuhinya.

    Israel dan Hamas sempat sepakat gencatan pada 24 November dan diperpanjang dua kali hingga 30 November.

    Usai gencatan senjata berakhir, Israel menggempur habis-habisan ke Gaza. Hingga kini total korban tewas akibat serangan pasukan Zionis mencapai 18.000 jiwa.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Silakan Kontak Hamas jika Mau Resolusi

    Silakan Kontak Hamas jika Mau Resolusi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Gilad Erdan melontarkan pernyataan nyinyir di PBB dengan meminta para anggota mengontak Hamas jika mau resolusi soal gencatan senjata.

    Saat sidang Majelis Umum yang ditayangkan saluran Youtube PBB pada Rabu (13/12), Erdan terlihat mengangkat papan yang bertuliskan “untuk panggilan gencatan senjata: +970-599373765 bertanya kepada Yahya Sinwar (pemimpin Hamas).”

    “Ini adalah nomor telepon untuk kantor Hamas di Gaza,” ungkap Erdan dalam rekaman video akun Youtube Sidang Majelis Umum PBB.

    Pada sidang tersebut, Erdan menyatakan kekecewaan atas resolusi DK PBB yang tidak menyebutkan Hamas sama sekali.

    Resolusi ini hanya akan memperpanjang kematian dan kehancuran di regional.

    “Pada 6 Oktober, terjadi gencatan senjata dan itu dilanggar bukan oleh Israel, tetapi oleh 3.000 Nazi yang menginvasi kota, memperkosa perempuan, berperilaku buruk kepada bayi, membakar kehidupan keluarga dan dengan sengaja memusnahkan penduduk sipil yang tidak bersalah,” kata Erdan

    “Dengan memberikan suara mendukung resolusi ini, Anda mendukung kelangsungan teror Jihadis dan penderitaan yang terus berlanjut bagi masyarakat Gaza,” imbuhnya.

    Erdan mempertanyakan tindakan negara-negara yang memperhatikan penduduk Yahudi di Israel dengan menyetujui gencatan senjata.

    Kesepakatan gencatan senjata yang berakhir pada 1 Desember juga dilanggar oleh Hamas dengan menolak membebaskan perempuan, sandera medis, dan melanjutkan penembakan roket ke Israel.

    Menurut Edan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada Hamas atas pelecehan yang dilakukan kepada perempuan Israel dan tindakannya memulai perang. Justru adanya resolusi semakin mendukung perbuatan terorisme Hamas.

    “Gencatan senjata berarti satu hal dan hanya satu hal, memastikan bertahannya Hamas, memastikan bertahannya genosida teroris yang berkomitmen untuk menolak pemilihan Israel dan Yahudi,” kata Erdan.

    Sidang Majelis umum ini dilaksanakan sehari sebelum pemungutan suara resolusi yang menghasilkan suara 153 negara mendukung, 10 menentang, dan 23 abstain.

    Duta Besar Mesir Osama Mahmoud Abdel Khalek Mahmoud mengatakan bahwa pengadopsian dan implementasi rancangan resolusi oleh Majelis Umum secara khusus menyerukan gencatan senjata untuk satu-satunya jaminan untuk menyelamatkan warga sipil yang tidak bersalah.

    “Kekerasan harus dihentikan. Oleh karena itu, saya sekali lagi menyuarakan tuntutan saya untuk segera melakukan gencatan senjata kemanusiaan. Kami memiliki satu prioritas tunggal – untuk menyelamatkan nyawa.” kata Presiden Majelis Umum Dennis Francis.

    Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang memberikan suara menentang resolusi tersebut. Mereka mengusulkan amandemen terhadap resolusi tersebut, namun tidak memperoleh suara mayoritas dalam pemungutan suara terpisah.

    “Kami mendukung pernyataan satu suara untuk mengecam Hamas atas tindakan terorisnya pada tanggal 7 Oktober. Mengapa begitu sulit untuk mengatakan dengan tegas bahwa membunuh bayi dan menembak mati orang tua di depan orang banyak? anak-anak mereka mengerikan, bahwa membakar rumah-rumah sementara keluarga berlindung di dalam dan menyandera warga sipil adalah hal yang menjijikkan?” ungkap Duta Besar Amerika Serikat Linda Thomas-Greenfield.

    (cpa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Dubes Israel Pamer Nomor Telepon Pemimpin Hamas di Sidang PBB

    Dubes Israel Pamer Nomor Telepon Pemimpin Hamas di Sidang PBB

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan menuai sorotan saat sidang Sidang Majelis Umum PBB pada Selasa (12/12).

    Saat sidang digelar, ia memegang papan yang berisi nomor telepon pemimpin Hamas, Yahya Simwar.

    Sembari memegang papan, ia berkata jika ingin gencatan senjata, ini adalah nomor yang harus PBB hubungi.

  • Hanya 10 Negara di PBB Tolak Gencatan Israel-Hamas, Ada Tetangga RI

    Hanya 10 Negara di PBB Tolak Gencatan Israel-Hamas, Ada Tetangga RI

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Hasil pemungutan suara sesi khusus Sidang Majelis Umum (SMU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York telah dilakukan untuk mendesak gencatan senjata antara pasukan Israel dan Hamas di Palestina, Selasa (12/12) sore waktu setempat.

    Hasilnya, 153 negara mendukung gencatan senjata dan hanya 10 negara yang menolak. Di antara negara yang menolak selain Israel dan Amerika Serikat terdapat negara tetangga Indonesia.

    Sementara sebanyak 23 negara lainnya memilih abstain. Di antara negara yang abstain yaitu Inggris, Argentina, Italia, dan Ukraina.

    Dikutip dari CNN, voting dilakukan setelah Mesir menggunakan resolusi 377A untuk mendesak Majelis Umum PBB membahas situasi di Gaza yang makin mengkhawatirkan.

    Resolusi 377A itu dipakai Mesir demi “melawan” Amerika Serikat yang memveto draf resolusi Dewan Keamanan PBB terbaru terkait gencatan senjata di Gaza pada pekan lalu.

    Upaya perancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terkait gencatan senjata kemanusiaan di Gaza terus dicetuskan oleh berbagai negara untuk menghentikan perang.

    Resolusi ini kembali gagal mencapai kesepakatan karena veto yang diberikan Amerika Serikat.

    Resolusi yang diajukan Uni Emirat Arab (UEA) tidak hanya berkaitan dengan gencatan senjata, tetapi juga menuntut pembebasan tanpa syarat semua sandera dan pembukaan akses kemanusiaan, dikutip dari UN Press.

    Walaupun diblok oleh anggota tetap, naskah resolusi tersebut mendapat dukungan dari 13 anggota Dewan, termasuk tiga anggota tetap (Tiongkok, Perancis dan Federasi Rusia) dan Inggris abstain.

    Berikut daftar 10 negara yang tolak gencatan senjata terkait perang Israel-Hamas di PBB, salah satunya tetangga Indonesia.

    1. Austria
    2. Ceko
    3. Guatemala
    4. Israel
    5. Liberia
    6. Mikronesia
    7. Nauru
    8. Papua Nugini
    9. Paraguay
    10. Amerika Serikat

    (cpa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Sering Dikte HAM RI, Tapi Biarkan Israel

    Sering Dikte HAM RI, Tapi Biarkan Israel

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyindir Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Barat yang membiarkan Israel melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Gaza, padahal selama ini sering mendikte RI.

    Retno mengatakan hal itu saat menjadi panelis pada roundtable mengenai hak asasi manusia, perdamaian, dan keamanan di Markas Dewan HAM PBB, Jenewa, Selasa (12/12).

    “Pihak-pihak yang sering mendikte kami mengenai HAM, justru menjadi pihak yang kini membiarkan Israel melanggar hak asasi manusia,” kata Retno dalam keterangan resmi, Selasa (12/12).

    Retno mengatakan seluruh negara tidak boleh menerapkan standar ganda dalam menegakkan HAM. Sebab menurutnya, standar ganda adalah masalah terbesar di dalam penerapan HAM yang ideal.

    Dalam kesempatan itu, Retno menegaskan saat ini mata dunia tengah menyaksikan pelanggaran HAM berat oleh Israel di Palestina, khususnya di Jalur Gaza.

    Dia pun menekankan lagi bahwa tindakan Israel yang membunuh masyarakat sipil, merusak rumah sakit, tempat ibadah, kamp-kamp pengungsi, serta memberangus hak-hak dasar Palestina bukanlah bentuk pembelaan diri.

    “Tindakan ini tidak dapat dibenarkan dan jelas melanggar hukum humaniter internasional,” tutur Retno.

    Karena hal ini, Retno pun mengajak semua negara untuk memperbaharui komitmen bersama terkait pemajuan HAM. Semua negara yang berkomitmen tak boleh diam dan berhenti memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina.

    “Saya juga sampaikan bahwa Indonesia sangat menyesali kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk mengesahkan resolusi humanitarian ceasefire. Hal ini mencerminkan gagalnya sistem multilateral yang sudah ketinggalan zaman,” kata Retno.

    Lebih lanjut, Retno turut menekankan agar berbagai pelanggaran HAM di Gaza segera dihentikan. Dia mendesak proses perdamaian yang sesungguhnya agar solusi dua negara bisa terwujud.

    “Dan akar masalah isu Palestina harus diatasi secara menyeluruh,” ucapnya.

    Kementerian Luar Negeri AS merilis laporan berjudul “Indonesia Human Rights Report 2022” yang membuat geger RI Oktober tahun ini.

    Dalam laporan itu, AS menyinggung masalah penerapan HAM di Indonesia, mulai dari kasus pembunuhan yang didalangi Ferdy Sambo hingga tragedi Kanjuruhan.

    “Permasalahan hak asasi manusia yang signifikan mencakup laporan yang bisa dipercaya mengenai: pembunuhan di luar hukum atau sewenang-wenang yang dilakukan pasukan keamanan pemerintah; penyiksaan polisi; kondisi penjara yang keras dan mengancam jiwa; penangkapan atau penahanan sewenang-wenang; pelanggaran serius dalam konflik di Provinsi Papua,” demikian bunyi laporan tersebut.

    Laporan itu mengutip data Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) yang menyebut terjadi 16 kematian dari 50 kasus yang diduga karena penyiksaan dan penganiayaan aparat dari Mei 2021 hingga Juni 2022.

    Laporan tersebut di antaranya juga menyoroti konflik Wadas, kasus Fatya-Haris, tim Mawar, kasus gubernur non aktif Papua, Lukas Enembe, hingga sejumlah pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

    Meski laporan ini terbit sebelum Israel melancarkan agresi di Jalur Gaza, AS dan negara-negara Barat seolah tutup mata dengan kekejaman yang sekarang terjadi di Palestina.

    Agresi Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 18.400 orang. Mayoritas korban jiwa adalah perempuan dan anak-anak.

    Kendati banyak warga sipil berjatuhan, yang bahkan jumlahnya melampaui korban perang Rusia-Ukraina, AS dan Barat tak pernah setuju untuk mendesak Israel gencatan senjata.

    AS menilai gencatan senjata hanya akan memberikan waktu bagi kelompok Hamas untuk mengumpulkan kembali kekuatan dan menyerang Israel seperti pada 7 Oktober lalu, serbuan yang memicu agresi saat ini.

    (blq/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Menlu Palestina: Israel Sengaja Bikin Warga Gaza Menderita Kelaparan

    Menlu Palestina: Israel Sengaja Bikin Warga Gaza Menderita Kelaparan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al Maliki Israel sengaja membuat warga di Gaza kelaparan, sebagai “senjata” untuk menduduki wilayah itu.

    Pernyataan itu muncul saat Al Maliki menyampaikan pidato di acara peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada Selasa (12/12).

    “Saat ini, setidaknya satu juta warga Palestina di Jalur Gaza, setengah dari mereka adalah anak-anak, kelaparan, bukan karena bencana alam atau karena kurang bantuan,” kata Al Maliki, dikutip Reuters.

    Dia kemudian berujar, “Tidak, mereka kelaparan karena Israel sengaja menggunakan kelaparan sebagai senjata perang melawan penduduk [di wilayah] yang didudukinya.”

    Senada, Komisaris Tinggi PBB Volker Turk menggambarkan situasi di Gaza diambang kehancuran.

    “Ini adalah seruan tegas bagi semua orang dan lembaga internasional yang menangani masalah ini, agar menanggapi masalah ini dengan sangat serius dan mengambil tindakan,” ucap Turk.

    Sementara itu, pejabat Israel membantah tuduhan Menlu Palestina.

    Pejabat tersebut mengklaim Israel justru mendorong peningkatan pengiriman makanan ke Gaza dari Mesir. Ia lalu menyalahkan kelambanan sebagai penyebab bantuan macet.

    “Ini, tentu saja tak senonoh. Tuduhan yang mencemarkan nama baik dan bersifat khayalan,” ungkap pejabat itu.

    Israel melancarkan agresi ke Palestina pada 7 Oktober. Mereka juga mendeklarasikan perang terhadap Hamas.

    Selama operasi, Israel menyerang warga dan objek sipil seperti rumah sakit hingga kamp pengungsian.

    Israel dan Hamas sempat gencatan senjata pada 24 November dan diperpanjang dua kali hingga berakhir pada 30 November.

    Usai gencatan senjata berakhir, Israel kian brutal menyerang Gaza. Imbas agresi mereka, total korban meninggal di Palestina mencapai lebih dari 18.000 jiwa.

    (isa/dna)

  • VIDEO: Majelis Umum PBB Sahkan Resolusi Gencatan Senjata di Gaza

    VIDEO: Majelis Umum PBB Sahkan Resolusi Gencatan Senjata di Gaza

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Majelis Umum PBB berhasil mengesahkan resolusi berisikan gencatan senjata segera antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza Palestina pada Selasa (12/12).

    Hal ini disahkan dalam rapat darurat, usai Mesir menggunakan resolusi 377A demi “melawan” AS yang memveto draft Dewan Keamanan PBB terbaru terkait gencatan senjata di Gaza pekan lalu.

    Sebanyak 153 negara mendukung resolusi tersebut, 10 negara menentang dan 23 negara lainnya abstain.

    Resolusi Majelis Umum PBB memang memiliki arti penting secara politis dan dipandang memiliki bobot moral yang tinggi.

    Namun, resolusi ini tidak mengikat seperti resolusi yang disahkan Dewan Keamanan PBB sehingga tak menjamin Israel bakal mematuhinya.

  • Myanmar Jadi Penghasil Opium Terbesar Dunia, Lampaui Afghanistan

    Myanmar Jadi Penghasil Opium Terbesar Dunia, Lampaui Afghanistan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut Myanmar kini menjadi produsen opium terbesar di dunia pada 2023, melampaui Afghanistan.

    Laporan terbaru dari Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) menyatakan Myanmar memproduksi sekitar 1.080 metrik ton opium pada tahun ini. Opium merupakan bahan penting untuk memproduksi heroin.

    UNODC memperkirakan produksi opium pada 2022-2023 di Myanmar berada pada tingkat tertinggi selama lebih dari 20 tahun.

    Mereka juga mengatakan budidaya opium di negara Asia Tenggara ini menjadi lebih canggih, dengan peningkatan investasi dan praktik yang lebih baik sehingga hasil panen memuaskan.

    Daerah budidaya utama di Myanmar berada di Shan bagian utara. Shan menyumbang sekitar 88 persen dari 41.300 hektare opium di seluruh negeri.

    UNODC juga menyebut di Shan bagian timur, perkiraan rata-rata hasil opium per hektar meningkat dari 19,8 kilogram pada tahun lalu menjadi 29,4 kilogram pada tahun 2023.

    Selain itu, PBB mengatakan penanaman juga meningkat di negara bagian Kachin utara dan di negara bagian Chin, perbatasan Myanmar dan India.

    Wilayah perbatasan “Segitiga Emas” antara Myanmar, Laos dan Thailand telah lama menjadi sarang produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang, khususnya metamfetamin dan opium.

    Perkiraan total nilai “ekonomi candu” Myanmar meningkat antara $1 miliar hingga $2,4 miliar – setara dengan 1,7 hingga 4,1 persen dari PDB negara itu pada tahun 2022.

    Perekonomian Myanmar hancur akibat konflik dan ketidakstabilan usai militer mengambil alih kekuasaan pada 2021, sehingga mendorong banyak petani untuk menanam opium.

    Akses yang buruk terhadap pasar dan infrastruktur negara, serta inflasi yang merajalela juga berperan.

    Afghanistan selaku produsen obat-obatan terlarang terbesar di dunia selama beberapa tahun, mengalami keruntuhan budidaya usai pemerintah Taliban berjanji mengakhiri produksi obat-obatan terlarang.

    Angka produksi opium di Afghanistan merosot sekitar 95 persen menjadi sekitar 330 ton menyusun gegara larangan Taliban.

    Tanaman opium menyumbang hampir sepertiga dari total produksi pertanian Afghanistan. Namun, area yang digunakan untuk tanaman opium menyusut dari 233.000 hektar pada akhir 2022 menjadi 10.800 hektar pada 2023.

    Juru bicara Taliban Afghanistan Zabihullah Mujahid mengatakan opium telah “diberantas”.

    Namun, dia mengakui penderitaan para petani yang terpaksa beralih ke tanaman yang kurang menguntungkan.

    “Saat ini mereka sudah berhenti menanamnya, tetap di masa depan tidak bisa dijamin karena masyarakat menghadapi banyak masalah,” ujar Mujahid.

    (isa/dna)

  • Apakah Resolusi 377A PBB Bisa Bantu Loloskan Resolusi soal Gaza?

    Apakah Resolusi 377A PBB Bisa Bantu Loloskan Resolusi soal Gaza?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Mesir dan Mauritania memakai Resolusi 377A untuk menggelar rapat darurat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), merespons kegagalan Dewan Keamanan (DK) PBB mengadopsi resolusi gencatan senjata di Gaza.

    Kedua negara memanfaatkan resolusi 377A untuk mendesak majelis umum bersidang dan membuat rekomendasi usai DK PBB gagal mengeluarkan resolusi buntut veto Amerika Serikat.

    “Dengan tidak adanya gencatan senjata dan mengingat pelanggaran berat yang sedang berlangsung terhadap hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia, dan pelanggaran terhadap resolusi PBB yang relevan… situasi di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur, khususnya di Jalur Gaza, kondisinya terus memburuk secara dramatis,” bunyi surat bersama yang dibagikan Majelis Umum PBB seperti dikutip CNN.

    Presiden Majelis Umum PBB Dennis Francis mengatakan rapat darurat akan berlangsung pada Selasa (12/12) sekitar pukul 15.00 waktu New York, AS.

    Apakah Resolusi 377A bisa bantu meloloskan resolusi di Dewan Keamanan PBB soal gencatan senjata di Gaza?

    Resolusi UNGA (United Nations General Assembly) 377A dikenal sebagai “Uniting for Peace” atau “Resolusi Bersatu untuk Perdamaian”.

    Resolusi tersebut menyatakan jika DK PBB tak mampu melaksanakan tanggung jawab utama menjaga perdamaian global karena kurang suara, maka Majelis Umum PBB bisa mengambil tindakan.

    Majelis Umum bakal memiliki wewenang untuk menggelar pertemuan melalui Sekretaris Jenderal PBB, demikian dikutip Al Jazeera.

    Pertemuan ini bertujuan membuat rekomendasi soal tindakan kolektif termasuk “penggunaan kekuatan bersenjata bila diperlukan.”

    Setidaknya satu anggota DK PBB atau sekelompok anggota Majelis Umum harus mendukung resolusi agar ini bisa berlaku.

    Pada 1956, Resolusi 377A digunakan untuk merespons Krisis Suez. Berkat resolusi ini, pasukan penjaga perdamaian pertama PBB dibentuk.

    Resolusi ini pada akhirnya membantu menyelesaikan invasi tripartit Israel, Inggris, dan Prancis ke Mesir dan Gaza, demikian dikutip dari The New Arab.

    Kendati begitu, semua resolusi dan rekomendasi Majelis Umum PBB tak mengikat secara hukum. Artinya, usulan itu bisa saja diabaikan tanpa konsekuensi apa pun.

    Pakar studi konflik dari Universiti Malaya, Muhammad Danial Azman, mengatakan badan yang memiliki pengaruh dan otoritas tertinggi di PBB ialah Dewan Keamanan.

    “DK PBB adalah badan tertinggi dari sistem PBB dan memiliki keputusan akhir terhadap status quo sebuah resolusi,” kata Azman, seperti dikutip New Straits Times.

    Ia menegaskan, “Hanya resolusi yang disahkan DK PBB yang merupakan hukum internasional yang nyata dan bersifat mengikat.”

    Resolusi 377A ini sendiri diciptakan oleh Amerika Serikat dan disahkan Majelis Umum PBB pada 1950.

    Tujuan awal resolusi dibentuk yaitu untuk melawan Uni Soviet dan mencegah negara itu menghentikan Dewan Keamanan membantu Korea Selatan, yang diserang oleh sekutu Kremlin, Korea Utara.

    (blq/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • VIDEO: Tetua Yahudi Desak Biden Dukung Gencatan Senjata Abadi di Gaza

    VIDEO: Tetua Yahudi Desak Biden Dukung Gencatan Senjata Abadi di Gaza

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Para tetua Yahudi melakukan protes di depan Gedung Putih, mendesak Presiden Joe Biden untuk mendukung gencatan senjata permanen di Gaza pada Senin (11/12).

    Protes tersebut sebagai respons terhadap veto AS pada resolusi Keamanan PBB untuk gencatan senjata kemanusiaan.

    Para tetua Yahudi itu mengikat diri mereka ke gerbang gedung beberapa jam sebelum pesta tahunan Hanukkah Gedung Putih.

    Mereka juga menyebutkan nama-nama orang Yahudi yang meninggal dunia dari 18 ribu korban tewas di Gaza.