partai: PBB

  • Gaza Bakal Hadapi Kelaparan Jika Perang Israel Vs Hamas Lanjut

    Gaza Bakal Hadapi Kelaparan Jika Perang Israel Vs Hamas Lanjut

    Gaza

    Badan Pangan PBB mengatakan seperempat rumah tangga atau sekitar 500.000 orang menghadapi ‘kondisi bencana’ di Gaza, Palestina. Badan Pangan PBB mengatakan penduduk di wilayah tersebut, yang berjumlah sekitar 2,2 juta orang, menderita kekurangan pangan akut.

    “Tidak ada seorang pun di Gaza yang aman dari kelaparan,” kata Cindy McCain dari Program Pangan Dunia (WFP) PBB seperti dilansir BBC, Jumat (22/12/2023).

    “Akses kemanusiaan diperlukan saat ini agar pasokan dapat mengalir ke dan ke seluruh Gaza dan agar warga sipil dapat menerima bantuan penyelamatan nyawa dengan aman,” sambungnya.

    Laporan tersebut diterbitkan pada hari Kamis (21/12) oleh Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu (IPC), yang merupakan badan PBB dengan fungsi menilai status ketahanan pangan di tempat-tempat yang terkena dampak konflik atau bencana alam.

    “Jumlah komoditas, termasuk makanan, yang diizinkan masuk ke Jalur Gaza sebagian besar tidak mencukupi,” demikian isi pernyataan itu.

    Truk-truk memang telah membawa bantuan ke Gaza dari Mesir selama berminggu-minggu, namun WFP baru-baru ini memperkirakan bahwa hanya 10% dari makanan yang dibutuhkan saat ini sudah masuk ke wilayah tersebut. Pada hari Rabu, konvoi yang membawa bantuan dari Yordania menyeberang ke Gaza melalui Israel untuk pertama kalinya sejak dimulainya perang.

    Sementara itu, Dewan Keamanan PBB sedang berusaha menyetujui pemungutan suara yang menyerukan lebih banyak bantuan untuk masuk ke Gaza. Pemungutan suara telah ditunda selama beberapa hari karena perdebatan soal isinya.

    Rancangan baru ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme untuk mempercepat bantuan, namun jelas bahwa hal itu akan melibatkan pihak-pihak terkait seperti Israel. Pernyataan tersebut juga menyerukan agar semua rute yang tersedia digunakan untuk pengiriman tetapi tidak berupaya untuk segera mengakhiri pertempuran.

    Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, menggambarkannya sebagai ‘resolusi sangat kuat yang didukung penuh oleh kelompok Arab’. Sementara itu, pertempuran di dalam dan sekitar Gaza terus berlanjut.

    Pihak berwenang Hamas pada hari Kamis menuduh Israel menyerang penyeberangan Rafah – menewaskan empat orang, termasuk direktur penyeberangan Kerem Shalom yang baru dibuka kembali. Militer Israel belum mengomentari insiden yang dilaporkan tersebut.

    Pembicaraan telah berlangsung di Mesir untuk mencapai gencatan senjata baru – serupa dengan jeda pertempuran selama seminggu bulan lalu yang menyebabkan para sandera dibebaskan. Namun pada hari Kamis, mereka mengalami kemunduran ketika Hamas mengatakan mereka tidak akan menyetujui pembebasan beberapa sandera sebagai imbalan atas gencatan senjata parsial.

    Dikatakan bahwa kelompok-kelompok Palestina telah menolak prospek pembebasan lebih banyak sandera sampai Israel setuju untuk mengakhiri perang. Israel telah berulang kali menolak gencatan senjata permanen dengan Hamas, dan mengatakan bahwa hal itu bertujuan untuk menghancurkan kelompok tersebut.

    Lebih dari 240 sandera Israel ditangkap pada tanggal 7 Oktober ketika Hamas menerobos perimeter yang dijaga ketat dengan Israel, menewaskan 1.200 orang. Sebanyak 110 sandera dibebaskan dalam gencatan senjata bulan lalu.

    Awal pekan ini, Hamas mengatakan jumlah orang yang tewas di Gaza dalam 10 minggu pertempuran telah melampaui 20.000 orang.

    (haf/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Korea Utara Luncurkan Rudal Balistik, Apa yang Terjadi?

    Korea Utara Luncurkan Rudal Balistik, Apa yang Terjadi?

    Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, yang merangkum berita-berita utama yang terjadi di berbagai penjuru dunia dalam 24 jam terakhir.

    Edisi Senin, 18 Desember 2023, kami awali dengan laporan dari kawasan Asia.

    Korea Utara menembakkan rudal

    Korea Utara menembakkan rudal balistik dengan kemampuan yang bisa menjangkau wilayah di mana saja di Jepang dan Amerika Serikat, menurut seorang pejabat Kementerian Pertahanan Jepang.

    Kementerian Pertahanan Jepang melaporkan rudal tersebut terbang selama 73 menit, dengan ketinggian mencapai lebih dari 6.000 kilometer, kemudian jatuh ke laut sebelah barat Hokkaido, di luar zona ekonomi eksklusif Jepang.

    Peluncuran hari ini hanya selang beberapa jam setelah Korea Utara menembakkan rudal balistik jarak pendek, Minggu malam kemarin dengan jarak 570 kilometer.

    Setelah peluncuran, Korea Utara mengeluarkan pernyataan yang mengecam Amerika Serikat karena sudah mengatur sebuah preview dari perang nuklir, termasuk dengan mendatangkan kapal selam bertenaga nuklir di Korea Selatan.

    WHO prihatin kondisi rumah sakit Al-Shifa

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi rumah sakit Al-Shifa karena kekurangan pasokan, di tengah banyaknya pasien yang tidak dapat menerima perawatan medis yang layak.

    WHO menyebut unit gawat darurat di rumah sakit Al-Shifa sebagai tempat “pertumpahan darah”, sehari setelah mereka dan badan-badan PBB lainnya dapat mengirimkan pasokan medis ke rumah sakit terbesar di wilayah Palestina tersebut.

    Dalam sebuah pernyataan, WHO mengatakan “puluhan ribu pengungsi menggunakan gedung rumah sakit dan lahan untuk berlindung”.

    Mereka juga kekurangan air minum dan makanan yang parah.

    Warga Chile menolak konstitusi konservatif

    Rakyat Chile menolak konstitusi konservatif baru untuk menggantikan konstitusi saat ini yang berakar dari masa kediktatoran Augusto Pinochet.

    Dari 90,16 persen suara yang telah dihitung, sebanyak 55,68 persen warga Chile menolak rancangan undang-undang baru tersebut sementara 44,32 persen mendukungnya.

    “Akhirnya setelah empat tahun perdebatan sengit dan pembahasan konstitusional, kita sampai pada titik yang sama,” kata analis politik Kenneth Bunker.

    Ia menambahkan berakhirnya pemungutan suara seharusnya akan membawa stabilitas politik dan kepercayaan yang lebih tinggi bagi investor.

    Banyak warga Chile yang menyatakan tidak percaya dan kecewa terhadap proses tersebut, setelah bertahun-tahun mengalami polarisasi dan pertikaian politik.

    Dugaan kejahatan terorganisir polisi Papua Nugini

    Sebuah geng yang dikenal sebagai “kelompok laki-laki buronan” diduga dipersenjatai oleh polisi Bougainville dan melakukan perampokan terhadap polisi, yang kini berusaha menangkap mereka.

    Sejumlah kepala suku dan tokoh masyarakat di Papua Nugini menyerukan agar penyelidikan dilakukan di tingkat kepolisian, setelah adanya dugaan keterlibatan mereka dalam kejahatan terorganisir.

    “Polisi-polisi ini melakukan semua perencanaan dan kemudian melibatkan ‘buronan’ untuk merampok kriminal utama… bahkan senjata apinya adalah milik mereka,” klaim para pemimpin tersebut dalam sebuah petisi yang dikirimkan kepada pemerintah.

    Sebuah petisi yang ditandatangani pada bulan Agustus menyerukan polisi untuk berhenti “memburu” anak-anak dan agar mereka yang sudah ditahan dibebaskan dan diampuni, dengan mengatakan bahwa orang-orang tersebut telah berjanji untuk menghentikan semua keterlibatan kriminal.

    Rusia memuat rudal 23 meter

    Pasukan roket Rusia telah memuat rudal balistik antarbenua Yars baru ke dalam silo di pangkalan Kozelsk di wilayah Kaluga, barat daya Moskow.

    Rudal RS-24 (Yars) sepanjang 23 meter dirancang untuk membawa beberapa kendaraan yang memungkinkan rudal tersebut mengirimkan ledakan nuklir ke sasaran yang berbeda.

    Kementerian Pertahanan merilis klip rudal raksasa yang diangkut ke silo dan dimasukkan ke dalam sebuah poros, dengan video tersebut diiringi dentuman musik rock.

    Rusia memiliki persenjataan nuklir terbesar di dunia, diikuti oleh Amerika Serikat. Bersama-sama, Rusia dan Amerika Serikat mengendalikan lebih dari 90 persen senjata nuklir dunia.

    Menurut Federasi Ilmuwan Amerika, Rusia memiliki sekitar 5.889 hulu ledak nuklir sementara Amerika Serikat memiliki sekitar 5.244 hulu ledak nuklir.

    Lihat juga Video ‘Singgung soal Penurunan Angka Kelahiran di Korut, Kim Jong Un Nangis’:

  • Kisah Keluarga Kabur dari Korut Lewati Ladang Ranjau-Badai Lautan

    Kisah Keluarga Kabur dari Korut Lewati Ladang Ranjau-Badai Lautan

    Jakarta

    Awal tahun ini, Kim melakukan pelarian yang terdengar mustahil dari Korea Utara. Dia kabur lewat jalur laut bersama seluruh keluarganya – istrinya yang sedang hamil, ibunya, keluarga saudara laki-lakinya, dan sebuah guci berisi abu mendiang ayahnya.

    Mereka adalah orang-orang pertama yang melarikan diri dari negara itu tahun ini, dan berhasil mencapai Korea Selatan.

    Ketika pandemi Covid melanda, pemerintah Korea Utara panik dan membatasi diri dari dunia luar, menutup perbatasannya, dan menghentikan perdagangan.

    Pembelotan warganya – yang dulu cukup sering terjadi – hampir sepenuhnya berhenti.

    Kim – seorang pembelot Korea Utara yang keluar sejak pandemi – bercerita kepada BBC bagaimana dirinya merancang rencana pelarian yang luar biasa seperti itu.

    Kepada BBC, Kim mengungkap informasi terbaru terkait kehidupan di Korut, termasuk kasus-kasus orang mati kelaparan dan meningkatnya penindasan.

    Ia meminta kami untuk tidak mengungkap nama lengkapnya, dengan alasan keamanan. Dia ingin melindungi keluarganya di Seoul dan kerabatnya yang masih tinggal di Korea Utara.

    BBC

    Malam ketika Kim hendak kabur dari Korea Utara, situasinya penuh dengan gejolak. Angin kencang yang membawa badai berhembus dari selatan. Ini semua adalah bagian dari rencana Kim. Ia berharap laut yang ganas akan memaksa kapal pengintai untuk mundur.

    Ia telah mendambakan malam seperti itu selama bertahun-tahun, merencanakannya dengan cermat selama berbulan-bulan, tetapi itu tidak banyak membantu untuk meredam ketakutannya.

    Beberapa keponakannya tertidur lelap berkat pil tidur yang dia berikan kepada mereka. Dia dan saudaranya harus menggendong mereka melewati ladang ranjau dalam kegelapan, ke tempat perahu pelarian yang mereka tambatkan secara sembunyi-sembunyi.

    Mereka mengendap-endap dengan hati-hati untuk menghindari sorotan lampu penjaga.

    BBCPerahu yang digunakan oleh Kim dan keluarganya untuk melarikan diri.

    Begitu tiba di perahu, mereka menyembunyikan anak-anak dalam karung gandum bekas untuk menyamar agar terlihat seperti kantong berisi perkakas.

    Kemudian, keluarga ini berlayar ke Korea Selatan: para pria membawa pedang, para perempuan membawa racun.

    Masing-masing mencengkeram satu kulit telur, dilubangi dan diisi dengan bubuk cabai dan pasir hitam, yang dapat mereka pecahkan pada wajah penjaga pantai jika terjadi konfrontasi.

    Bunyi mesin perahu mereka meraung, tetapi yang bisa didengar Kim hanyalah suara jantungnya yang berdebar-debar. Satu kesalahan saja dapat membuat mereka semua dieksekusi.

    BBC

    Ketika saya bertemu Kim di wilayah pinggiran Kota Seoul bulan lalu, dia ditemani petugas polisi berpakaian biasa – pengamanan yang lumrah diberikan kepada pelarian baru-baru ini.

    Pertemuan ini selang beberapa pekan sejak dia dan keluarganya dibebaskan dari pusat rehabilitasi – tempat warga Korea Utara yang tiba di Korea Selatan.

    “Ada banyak penderitaan,” katanya, memulai cerita pengalamannya tinggal di Korea Utara selama empat tahun terakhir.

    Pada awal Covid-19, orang-orang “sangat ketakutan”, katanya. Pemerintah menyiarkan gambar orang-orang yang sekarat di seluruh dunia, dan memperingatkan masyarakat jika aturan tidak diikuti, seluruh negara bisa musnah.

    Beberapa orang bahkan dikirim ke kamp kerja paksa karena melanggar regulasi Covid, katanya.

    Baca juga:

    Ketika ada laporan kasus suspek Covid, petugas akan mengkarantina seluruh desa, katanya. Semua orang dikurung dan area itu ditutup, meninggalkan mereka yang ada di dalam dengan sedikit makanan atau tanpa makanan.

    “Setelah mereka membuat orang kelaparan selama beberapa waktu, pemerintah akan mengirim truk-truk berisi persediaan makanan.

    “Mereka mengaku menjual makanan dengan harga murah, jadi orang-orang akan memuji mereka – ibarat membuat bayi kelaparan yang kemudian diberi sedikit makanan sehingga bayi itu akan berterima kasih. “

    Kim mengatakan orang-orang mulai mempertanyakan apakah ini adalah bagian dari strategi negara untuk mendapatkan keuntungan dari pandemi.

    Karena semakin banyak orang yang sembuh dari Covid, mereka mulai berpikir negara telah membesar-besarkan tingkat bahayanya, katanya.

    “Sekarang banyak yang percaya itu hanya dijadikan alasan untuk menindas kami.”

    Penutupan perbatasan menyebabkan kerusakan paling buruk, katanya.

    Baca juga:

    Pasokan makanan di Korea Utara sudah lama tidak stabil, tetapi dengan berkurangnya suplai yang masuk ke negara itu, harga telah meroket, katanya. Imbasnya, hidup semua orang “jauh lebih sulit”.

    Pada musim semi 2022, dia melihat situasinya memburuk.

    “Selama tujuh atau delapan tahun tidak banyak yang membicarakan kelaparan, tetapi kemudian kami mulai sering mendengar tentang kasus [kelaparan],” katanya.

    “Anda bangun suatu pagi dan mendengar: ‘oh, seseorang di distrik ini mati kelaparan’. Keesokan paginya, kami mendapatkan laporan lain.”

    Suatu hari pada bulan Februari tahun ini, Kim mengatakan seorang pelanggan dari daerah tetangga datang terlambat ke rapat. Ia mengatakan bahwa polisi telah menangkap semua orang di desanya atas dugaan pembunuhan pasangan lansia.

    Tetapi setelah autopsi, mereka mengumumkan pasangan itu meninggal akibat kelaparan. Tikus-tikus telah memakan jari tangan dan kaki mereka saat sudah sekarat. Adegan mengerikan itu membuat para penyelidik mencurigai adanya pembunuhan.

    Kemudian pada April, ia mengatakan dua petani yang ia kenal secara pribadi mati kelaparan.

    Para petani mengalami masa tersulit, katanya, karena jika panennya buruk, negara akan memaksa mereka untuk menebusnya dengan menyerahkan lebih banyak pasokan makanan pribadi mereka.

    Kami tidak mengonfirmasi kematian ini secara independen. Laporan Global 2023 tentang Krisis Pangan menyatakan bahwa sejak perbatasan Korea Utara ditutup, semakin “sulit untuk mendapatkan informasi akurat tentang kerawanan pangan” tetapi ada “indikasi situasinya memburuk”.

    Pada Maret 2023, Korea Utara meminta bantuan dari World Food Programme (Program Pangan Dunia).

    Pakar dari Amnesty International untuk Korea Utara, Choi Jae-hoon, mengatakan dia telah mendengar tentang kasus-kasus kelaparan, dari para pembelot Korut di Seoul yang telah berhasil menjalin komunikasi dengan keluarga di rumah.

    “Kami mendengar bahwa situasi pangan memburuk selama periode Covid, dan di beberapa daerah, petani cenderung paling menderita,” katanya.

    Tetapi Choi mencatat bahwa situasinya tidak separah kelaparan pada 1990an: “Kami mendengar bahwa orang-orang telah menemukan cara untuk bertahan hidup sesuai kemampuan mereka.”

    Kim sendiri juga menemukan cara, tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk berkembang.

    Baca juga:

    Seperti kebanyakan orang di Korea Utara sebelum Covid, ia menghasilkan uang dengan menjual barang-barang di pasar gelap. Ia menjual sepeda motor dan televisi yang diselundupkan dari China.

    Tetapi ketika perbatasan ditutup, hampir semua perdagangan terbatas. Ia beralih ke jual-beli sayuran. Dia pikir semua orang pasti perlu makan.

    Kim menyebut dirinya sebagai “pedagang belalang”, menjajakan barang-barangnya secara diam-diam di rumah atau di gang-gang jalanan. “Jika seseorang melaporkan kami, kami akan mengemas barang-barang itu dan lari, seperti belalang,” katanya.

    “Orang-orang akan datang kepada saya, memohon saya untuk menjual kepada mereka. Saya bisa meminta harga berapa pun yang saya inginkan,” katanya.

    Kim mendapati dirinya lebih kaya dari sebelumnya. Dia dan istrinya mampu makan sup untuk makan malam, dengan daging apa pun yang mereka pilih.

    “Itu dianggap sebagai makanan mewah di Korea Utara.”

    BBC

    Kim menggambarkan dirinya sebagai seorang pengusaha yang sangat cerdas dan terkadang, tidak bermoral. Sekarang di usianya yang 30-an tahun, dia bekerja keras dan menabung selama lebih dari satu dekade serta mencari cara agar dapat mengakali sistem Korea Utara.

    Hal tersebut sebagian karena dia merasa kecewa dengan sistem negara itu dari usia muda. Ia mengingat sejak dulu kala, dia dan ayahnya akan duduk menonton acara televisi Korea Selatan dengan diam-diam.

    Mereka tinggal begitu dekat dengan perbatasan sehingga mereka bisa menyetel saluran Korea Selatan di perangkat televisi mereka. Kim terpikat oleh negara di mana orang-orang bisa hidup bebas.

    Seiring bertambah usia, korupsi dan ketidakadilan yang dia saksikan di Korea Utara mulai menggerogotinya. Ia mengingat satu insiden di mana petugas keamanan menggerebek rumahnya.

    “Semua yang Anda miliki adalah milik negara,” kata mereka. “Kau pikir oksigen ini milikmu?” ejek seorang petugas. “Tentu saja bukan, berengsek.”

    Baca juga:

    Kemudian, pada 2021, Kim mengatakan regu penumpasan yang kuat dibentuk untuk mencoba menekan apa yang dianggap negara sebagai “perilaku anti-sosial”. Mereka akan secara sewenang-wenang menghentikan orang di jalan dan mengintimidasi mereka.

    “Orang-orang mulai menyebut petugas penumpasan ini seperti nyamuk, seperti vampir yang menghisap darah kami.”

    Pelanggaran paling serius adalah mengonsumsi dan berbagi informasi dari luar, khususnya tentang budaya Korea Selatan.

    Hukuman keras terhadap hal ini, kata Kim, telah menjadi “jauh lebih intens. Ketika Anda tertangkap, mereka akan menembak Anda, membunuh Anda, atau mengirim Anda ke kamp kerja paksa.”

    Pada April tahun lalu, Kim mengatakan dia dipaksa menonton seorang pria berusia 22 tahun yang dia kenal ditembak mati dalam eksekusi publik. “Dia dibunuh karena mendengarkan 70 lagu Korea Selatan dan menonton sekitar tiga film, dan membaginya dengan teman-temannya.”

    Pihak berwenang mengatakan kepada para penonton bahwa mereka ingin menghukum pria itu dengan keras, agar dapat menjadi contoh yang benar. “Mereka kejam,” kata Kim, “semua orang takut.”

    BBCFoto ilustrasi perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara.

    Kami tidak dapat memverifikasi eksekusi ini secara independen, tetapi pada Desember 2020 Korea Utara mengeluarkan undang-undang baru, yang menyatakan bahwa warga yang membagikan konten Korea Selatan akan dieksekusi.

    Joanna Hosaniak dari Aliansi Warga untuk Hak Asasi Manusia Korea Utara mengatakan laporan Kim tentang eksekusi itu “benar-benar tidak mengejutkan”.

    Hosaniak telah mewawancarai ratusan pelarian selama dua dekade. “Korea Utara selalu menggunakan eksekusi publik sebagai sarana untuk mengendalikan populasi,” katanya.

    “Setiap kali [pemerintah] menerapkan undang-undang baru, mereka memulai gelombang eksekusi.”

    Ketika Kim menceritakan pengalamannya, ia menjadi tertekan. Dia mengatakan ketika temannya bunuh diri tahun lalu, ia merasa hancur.

    Temannya putus asa ingin menceraikan seorang perempuan yang tidak lagi dicintainya dan menikahi dengan perempuan lain. Ia diberitahu oleh para pejabat bahwa satu-satunya cara dia bisa bercerai adalah menghabiskan waktu di kamp kerja paksa.

    Dia tenggelam dalam utang, mencoba mencari jalan keluar lain, sebelum mengakhiri hidupnya.

    Kim mengunjungi kamar temannya setelah kematiannya. Suasana yang terlihat menjelaskan betapa lambat dan menyakitkannya kematian yang dideritanya. Temannya telah mencakar dinding sampai kukunya keluar.

    BBC

    Meskipun Kim telah mendambakan kabur ratusan kali, dia tidak pernah tega meninggalkan keluarga. Pada 2022, hidup menjadi begitu buruk, dia merasa akhirnya bisa meyakinkan mereka untuk kabur dengannya.

    Ia berusaha meyakinkan saudaranya terlebih dahulu. Dia dan istrinya menjalankan bisnis makanan laut ilegal, tetapi pemerintah baru-baru ini menindak penjualan tidak resmi.

    Meskipun memiliki perahu, mereka tidak boleh lagi memancing. Dengan uang yang menipis, dia mudah dibujuk. Selama tujuh bulan berikutnya, Kim dan saudara laki-lakinya itu dengan cermat merencanakan pelarian.

    Selama pandemi, banyak rute pelarian yang melintasi perbatasan utara negara itu dengan China telah diblokir. Tetapi keduanya tinggal di sebuah kota nelayan kecil di ujung barat daya negara itu, dekat dengan perbatasan Korea Selatan.

    Posisi mereka memberikan jalan keluar alternatif, namun berisiko, melalui laut.

    BBC

    Pertama, mereka perlu izin untuk mengakses air. Mereka telah mendengar tentang pangkalan militer terdekat, di mana warga sipil dikirim untuk menangkap ikan yang kemudian dijual untuk membayar peralatan militer.

    Saudara laki-laki Kim mendaftar dalam skema tersebut.

    Sementara itu Kim mulai berteman dengan penjaga pantai dan penjaga keamanan yang berpatroli di daerah itu, diam-diam menggali informasi dari mereka tentang pergerakan, protokol, dan pola pergeseran mereka, sampai yakin dia dan saudaranya bisa naik perahu di malam hari, tanpa tertangkap.

    Kemudian, muncullah tugas tersulitnya: meyakinkan istrinya dan ibunya yang sudah lanjut usia untuk bergabung dengannya. Keduanya menolak untuk pergi.

    Akhirnya, kedua saudaranya meneriaki ibu mereka untuk mengalah, mengancam akan membatalkan perjalanan jika dia tidak bergabung dengan mereka, dan meminta pertanggungjawabannya atas kesengsaraan mereka sampai masa tua mereka.

    “Dia putus asa dan banyak menangis tetapi akhirnya setuju,” kata Kim.

    Istrinya, bagaimanapun, tidak bisa diyakinkan. Sampai suatu hari pasangan itu mengetahui bahwa mereka mengandung bayi. “Kamu tidak hanya mengurus tubuhmu sendiri,” ia berargumen.

    “Kamu adalah orang tua, apakah kamu ingin anak kita tinggal di lubang neraka ini?” Ia akhirnya berhasil.

    BBC

    Setelah berbicara selama beberapa jam, Kim dan saya pergi makan malam, di mana dia menceritakan persiapan terakhir yang ia lakukan untuk pelariannya.

    Khawatir pihak berwenang akan merusak makam ayah mereka setelah pergi, akhirnya mereka menggali kuburannya.

    Setelah menutup kembali makam dengan tanah agar terlihat tidak rusak, mereka membawanya ke hutan belantara terdekat dan membakar sisa jasadnya.

    Mereka kemudian pergi mengamati ladang ranjau terpencil yang nanti harus mereka seberangi dalam kegelapan. Mereka berpura-pura memetik ramuan obat, sambil memetakan rute yang jelas untuk dilalui.

    Garis pantai baru-baru ini ditanami ranjau darat untuk mencegah orang kabur, kata Kim, tetapi dengan sedikit penjaga yang bertugas di sana, itu menjadi jalan keluar yang paling aman.

    Baca juga:

    Kemudian, mereka tinggal menunggu cuaca dan air pasang berubah.

    Pada pukul 10 malam tanggal 6 Mei mereka berlayar, melakukan perjalanan sejauh yang masih diperbolehkan, kemudian melanjutkannya.

    Air surut membuat terumbu karang dan batu-batu besar timbul di perairan, sehingga mereka harus berlayar dengan sangat lambat, berharap untuk menyamarkan diri mereka sebagai sampah yang mengambang dalam tangkapan radar.

    Sementara itu, jantung Kim berdebar-debar, pakaiannya basah penuh keringat.

    Begitu merasa aman, mereka melaju dengan kecepatan penuh mengikuti arus. Kim menoleh ke belakang untuk melihat sebuah kapal mengikuti, tetapi tidak bisa menangkap mereka.

    Dalam beberapa menit mereka telah melintasi perbatasan maritim.

    AFPBentangan laut yang harus diseberangi Kim agar dapat sampai ke pulau Yeonpyong.

    “Pada saat itu, semua ketegangan saya hilang. Saya merasa seperti akan pingsan,” katanya.

    Mereka menyalakan lampu kapal mereka ketika mendekati pulau Yeonpyeong Korea Selatan dan diselamatkan oleh angkatan laut, setelah hampir dua jam berada di laut.

    Semuanya berjalan persis seperti yang direncanakan. “Rasanya seperti angkasa membantu kami,” katanya.

    BBC

    Pelarian Kim luar biasa karena beberapa alasan, kata Sokeel Park dari Liberty in Korea Utara, sebuah organisasi yang membantu pengungsi dari Korea Utara bermukim di Korea Selatan.

    Dia menjelaskan bahwa pelarian via laut tak hanya sangat jarang terjadi, tetapi sejak pandemi hampir tidak mungkin orang dapat kabur.

    “Kabur lewat laut membutuhkan perencanaan yang cermat, keberanian yang luar biasa dan semuanya harus berjalan dengan sangat baik,” katanya. “Pasti ada lebih banyak orang Korea Utara yang telah mencoba tetapi tidak berhasil.”

    “Orang-orang yang dapat membelot sekarang hanya orang kaya dan yang terhubung dengan baik,” tambah Pastor Stephen Kim dari JM Missionary, yang membantu warga Korea Utara membelot melalui China.

    Sekitar 1.000 orang melintasi perbatasan China setiap tahun, tetapi sepengetahuannya hanya 20 yang telah menyeberang selama empat tahun terakhir, dan hanya empat dari mereka yang tiba di Korea Selatan.

    Pada Oktober lalu, ia dan Human Rights Watch menuduh China mengirim beberapa pembelot kembali ke Korea Utara.

    Baca juga:

    Pyongyang saat ini memperdalam hubungannya dengan China dan Rusia, sekaligus berpaling dari diplomasi dengan Barat. Hal ini membuat semakin sulit bagi masyarakat internasional untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan ini.

    Pemerintah Korea Selatan telah menjadikan hak asasi manusia Korea Utara sebagai salah satu prioritas utamanya, tetapi wakil menteri unifikasinya Moon Seong-hyun mengatakan pihaknya memiliki “sarana terbatas untuk digunakan”.

    “Apa yang kami coba lakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, dengan terus mengangkat masalah ini lewat PBB dan tempat-tempat lain,” katanya.

    “Ada kecenderungan Korea Utara untuk mendengarkan negara-negara di Eropa,” tambahnya. Ia menyebut Inggris dan Jerman sebagai contoh.

    Tetapi peran Seoul sebagian besar telah terbatas pada membantu jumlah pengungsi sedikit yang berhasil sampai ke Selatan, membantu mereka dengan konseling, perumahan dan pendidikan.

    BBC

    Setelah diselamatkan, Kim dan keluarganya pertama-tama harus diperiksa oleh dinas intelijen Korea Selatan, untuk memeriksa bahwa mereka bukan mata-mata Korea Utara.

    Mereka kemudian dididik tentang kehidupan di Korea Selatan di pusat pemukiman kembali. Meskipun secara fisik sangat dekat, rumah lama dan baru mereka adalah dunia yang terpisah, dan pembelot sering kesulitan dalam bertransisi.

    BBCKim mengatakan dia merasa penyesuaian dirinya dengan kehidupan di Seoul lebih mudah dibandingkan anggota keluarganya yang lain.

    Keluarganya telah pindah dari fasilitas pemukiman ke sebuah apartemen pada Oktober, tepat ketika istri Kim melahirkan.

    Istrinya sehat, tetapi masih sulit untuk menyesuaikan diri, katanya, meskipun ibunya yang paling kesulitan beradaptasi. Tak satu pun dari mereka pernah naik kereta bawah tanah sebelumnya, dan ibunya sering tersesat.

    Setiap kesalahan semakin menyusutkan kepercayaan diri ibunya. “Dia agak menyesal datang ke sini sekarang,” Kim mengaku.

    Tetapi Kim, yang sudah begitu akrab dengan budaya Korea Selatan, mengatakan dia beradaptasi dengan mudah. “Dunia yang saya bayangkan dan dunia yang sekarang saya navigasikan secara fisik terasa sangat mirip.”

    Saat kami berbicara, dia dengan penasaran mengambil kotak AirPod saya dari meja di samping kami, membaliknya di tangan. Saya membukanya untuk memperlihatkan headphone nirkabel, tapi tetap saja dia tampak bingung.

    Baru setelah saya meletakkan kuncup di telinga saya, baru ekspresi penuh pemahaman melintasi wajahnya dan dia tertawa.

    Akan ada lebih banyak kejutan dan tantangan ke depan bagi Kim. Ini hanyalah awal dari perjalanannya.

    Reportase tambahan oleh Hosu Lee. Ilustrasi oleh Lilly Huynh

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Serangan Israel Tewaskan 18.800 Warga Palestina, 70% Wanita dan Anak-anak

    Serangan Israel Tewaskan 18.800 Warga Palestina, 70% Wanita dan Anak-anak

    Gaza

    Perang antara Israel dan Hamas telah menewaskan sebanyak 18.800 warga Palestina di Jalur Gaza. Dari 18.800 korban tewas itu, mayoritas merupakan wanita dan anak-anak.

    Dilansir CNN, Senin (18/12/2023), Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan 70% warga Palestina yang tewas di wilayah tersebut selama perang adalah perempuan dan anak-anak

    “Sekitar 18.800 warga Palestina, 70% di antaranya adalah perempuan dan anak-anak, meninggal di Gaza antara 7 Oktober hingga 15 Desember,” kata Kementerian Kesehatan Palestina di Ramallah dalam sebuah pernyataan pada Minggu.

    Sementara itu, lebih dari 300 pekerja sektor kesehatan, 86 jurnalis, 135 pegawai Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat dan sekitar 35 kru pertahanan sipil termasuk dalam jumlah korban tewas. Kementerian setempat menambahkan bahwa lebih dari 51.100 orang dilaporkan terluka dan sejumlah orang lainnya belum ditemukan.

    Kementerian kemudian mengatakan dalam laporannya bahwa hanya delapan dari 36 rumah sakit yang berfungsi sebagian di daerah kantong tersebut. Akibatnya, tingkat hunian telah melonjak menjadi 206% di bagian rawat inap dan 250% di unit perawatan intensif.

    CNN tidak dapat memverifikasi angka-angka ini secara independen. Kementerian mendasarkan angkanya pada data yang diterima dari rumah sakit di Gaza yang dikuasai Hamas.

    (maa/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • AS Punya Tanggung Jawab Pastikan Gencatan Senjata Gaza

    AS Punya Tanggung Jawab Pastikan Gencatan Senjata Gaza

    Ankara

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk memastikan gencatan senjata segera dalam perang yang berkecamuk di Jalur Gaza. Erdogan menyebut bahwa Washington memiliki ‘tanggung jawab historis’ untuk melakukan hal tersebut.

    Erdogan juga memperingatkan “konsekuensi negatif regional dan global” dari konflik berkelanjutan tersebut.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Jumat (15/12/2023), seruan dan peringatan itu disampaikan Erdogan kepada Biden saat keduanya bercakap via telepon pada Kamis (14/12) waktu setempat. Percakapan telepon itu menjadi yang pertama dilakukan kedua kepala negara sejak Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober lalu.

    Serangan yang melibatkan penyerbuan para militan bersenjata itu disebut oleh otoritas Tel Aviv telah menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil. Lebih dari 240 orang lainnya disandera oleh Hamas.

    Bertujuan memusnahkan Hamas, Israel melancarkan serangan balasan terhadap Jalur Gaza hingga memicu kehancuran besar-besaran. Laporan otoritas kesehatan Gaza menyebut sedikitnya 18.787 orang, kebanyakan wanita dan anak-anak, tewas akibat rentetan serangan Israel.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    “Presiden Erdogan menyatakan bahwa intensifikasi dan perpanjangan serangan Israel dapat menimbulkan konsekuensi negatif regional dan global,” demikian seperti disampaikan kantor kepresidenan Turki dalam pernyataan yang dirilis setelah percakapan telepon itu dilakukan.

    “Penarikan dukungan tanpa syarat Amerika Serikat kepada Israel bisa menjamin gencatan senjata yang cepat,” cetus Erdogan dalam pernyataannya.

    Dalam percakapan telepon itu, Erdogan menyerukan kepada Biden untuk memastikan gencatan senjata segera di Jalur Gaza.

    “Amerika Serikat memiliki tanggung jawab historis untuk memastikan gencatan senjata permanen di wilayah tersebut sesegera mungkin,” tegas Erdogan kepada Biden dalam percakapan telepon itu.

    Sementara Gedung Putih dalam pernyataannya menyebut bahwa: “Biden menegaskan kembali dukungannya terhadap hak Israel untuk membela diri.”

    “Para pemimpin juga membahas upaya untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza dan melindungi warga sipil, serta cakrawala politik bagi rakyat Palestina,” sebut Gedung Putih dalam pernyataannya.

    Disebutkan juga oleh Gedung Putih bahwa Biden dan Erdogan juga membahas penundaan yang dilakukan Turki dalam menyetujui keanggotaan NATO untuk Swedia.

    Erdogan menjadi salah satu pengkritik paling vokal di dunia Muslim terhadap taktik militer Israel di Jalur Gaza. Dia pernah menyebut Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu sebagai “tukang jagal Gaza” dan menjuluki Israel sebagai “negara teror”.

    Ketika AS, pada Jumat (8/12) lalu, menggunakan hak vetonya untuk menolak resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di Jalur Gaza, Erdogan memberikan kritikan tajam. Dia mengecam Dewan Keamanan PBB sebagai “dewan perlindungan Israel”.

    “Sejak 7 Oktober, Dewan Keamanan telah menjadi dewan perlindungan dan pertahanan Israel,” sindirnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Sadis! Kelompok Bersenjata Haiti Tarik Pasien dari Ambulans-Tembak Mati

    Sadis! Kelompok Bersenjata Haiti Tarik Pasien dari Ambulans-Tembak Mati

    Jakarta

    Sadis! Sebuah kelompok bersenjata di Haiti menarik seorang pasien keluar dari ambulans dan menembaknya di jalanan. Pasien yang sedang dalam kondisi kritis itu pun tewas ditembak.

    Atas kejadian ini, kelompok bantuan internasional Doctors Without Borders yang juga dikenal sebagai MSF, mengatakan bahwa mereka menghentikan sementara pekerjaan di sebuah pusat medis di ibukota Haiti, Port-au-Prince.

    Serangan mengerikan itu terjadi pada hari Selasa (12/12) waktu setempat di dekat Pusat Darurat Turgeau di jantung kota Port-au-Prince yang marak kekerasan geng-geng kriminal.

    Dilansir kantor berita AFP, Jumat (15/12/2023), MSF mengatakan dalam rilis pers pada Kamis (14/12) waktu setempat, bahwa ketika dua ambulans meninggalkan Pusat Darurat Turgeau dengan pasien-pasien di dalamnya, termasuk seorang pria yang dirawat dalam kondisi kritis, sekitar 10 orang bersenjata muncul dan menghalangi kedua ambulans tersebut.

    Setelah melepaskan tembakan ke udara dan memeriksa bagian dalam ambulans, mereka memerintahkan “ambulans kedua untuk mundur sementara mereka menarik pasien dari ambulans pertama,” kata MSF.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    Kelompok bersenjata kemudian memukuli pria tersebut sebelum menembaknya beberapa kali dari jarak dekat, lalu kabur dari lokasi kejadian.

    “MSF tetap menjadi salah satu organisasi internasional terakhir yang menyediakan layanan kesehatan di ibu kota Haiti dan tidak dapat menerima bahwa ambulansnya diserang dengan kekerasan dan pasien ditembak mati di jalan,” kata kepala misi MSF Benoit Vasseur dalam siaran persnya.

    Lihat juga Video ‘Ribut-ribut Haiti Vs Republik Dominika, Perbatasan Negara Dikunci’:

    Pusat Darurat Turgeau akan ditutup “tanpa batas waktu” sementara MSF melakukan analisis keamanan, kata kelompok itu. MSF menambahkan bahwa mereka akan terus memberikan perawatan medis di lokasi lain di Port-au-Prince.

    Pusat Turgeau merawat 80 hingga 100 pasien per hari.

    Geng-geng bersenjata yang kejam telah memaksa beberapa pusat kesehatan ditutup dalam beberapa tahun terakhir di Port-au-Prince.

    Kekerasan geng yang merajalela hanyalah salah satu tantangan yang dihadapi negara termiskin di Amerika ini, yang sistem politik, ekonomi, dan kesehatan masyarakatnya sedang compang-camping.

    Sejauh ini pada tahun 2023, lebih dari 8.000 orang telah tewas dibunuh, terluka atau diculik di Haiti, menurut kantor hak asasi manusia PBB. Angka ini jauh melampaui angka sepanjang tahun 2022.

    PBB memperkirakan bahwa hampir 80 persen wilayah metropolitan Port-au-Prince berada di bawah pengaruh atau dikendalikan langsung oleh geng-geng bersenjata.

    Di tengah krisis ini, Dewan Keamanan PBB pada awal Oktober lalu, memberikan lampu hijau bagi misi yang dipimpin Kenya untuk membantu polisi Haiti yang kewalahan.

    Seorang pejabat PBB mengatakan dia berharap pasukan keamanan multinasional akan dapat dikerahkan ke Haiti pada kuartal pertama tahun depan.

    Lihat juga Video ‘Ribut-ribut Haiti Vs Republik Dominika, Perbatasan Negara Dikunci’:

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pengungsi Rohingya Tembus 1.600, Kenapa Nelayan Aceh Menolong Mereka?

    Pengungsi Rohingya Tembus 1.600, Kenapa Nelayan Aceh Menolong Mereka?

    Jakarta

    Sebanyak 45 orang Rohingya yang seluruhnya pria ditemukan terdampar di Pantai Kuala Idi Cut, Aceh Timur, Kamis (14/12).

    Menurut wartawan Hidayatullah di Aceh yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, puluhan pengungsi ini sudah dipindahkan ke Gedung Sport Center.

    Berdasarkan laporan UNHCR, ini merupakan gelombang kedatangan Rohingya ke-10 dalam satu bulan terakhir. UNHCR mencatat total pengungsi yang berada di Aceh sejauh ini mencapai 1.608 jiwa, termasuk 140 orang yang bertahan dalam satu tahun terakhir.

    Gelombang kedatangan orang Rohingya ke Aceh diwarnai sentimen negatif warganet Indonesia. Bahkan, narasi kebencian dan hoaks soal Rohingya marak beredar di media sosial.

    Sejumlah anak pengungsi Rohingya menikmati buah semangka bantuan dari warga Banda Aceh, setelah mereka lima kali berpindah-pindah tempat karena penolakan dari masyarakat lokal dan kini berada di penampungan sementara di Balai Meuseuraya Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Senin (11/12/2023). (ANTARA FOTO)

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    Di tengah polemik ini, seorang anggota DPR mewacanakan agar penyelamatan pengungsi yang masuk wilayah Indonesia harus didahului pemeriksaan status mereka.

    Peneliti yang fokus pada Rohingya dari BRIN mengkritik wacana tersebut, karena bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, sekaligus bertolak belakang pada aturan yang sudah dibuat Presiden Joko Widodo.

    Sementara itu, seorang nelayan di Aceh mengatakan, “Kalau ada musibah [di laut], wajib kita tolong. Kalau tidak menolong, ada sanksi adat.”

    Kalau tidak menolong, ada sanksi adat

    Seorang nelayan di Aceh, Rahmi Fajri, mengatakan hukum adat laut yang disepakati bersama dengan pimpinan adat yang disebut “Panglima Laot”, mengikat para nelayan untuk menolong siapapun yang kesusahan di laut.

    “Di darat kita bermusuhan, tapi ketika di laut kita jadi saudara. Kalau ada musibah, wajib kita tolong. Kalau tidak menolong, ada sanksi adat,” kata Rahmi.

    Menurut Rahmi, aturan tersebut sudah turun temurun berlaku dari nenek moyang yang menjadi “kekhususan adat Aceh” dan tidak goyah walau sejumlah kalangan menyuarakan penolakan pengungsi Rohingya.

    Rahmi Fajri, nelayan di Aceh sedang membenahi peralatan tangkap ikannya. (Hidayatullah)

    “Jika di laut akan kita tolong. Tapi ketika dibawa ke darat, itu urusannya pengawasan dan pemerintah. Jadi di luar tanggung jawab nelayan,” tambahnya.

    Panglima Laot Aceh, Miftah Tjut Adek, juga mempertegas hal itu: “Bagi kami, Rohingya itu bukan kewenangan hukum adat laot untuk menerima mereka”.

    “Kami hanya menerapkan hukum sosial untuk membantu mereka di laut apabila mereka butuh. Tanpa menarik/mengangkut ke darat. Membantu orang yang butuh pertolongan adalah kewajiban kita semua,” kata Miftah.

    Apa itu Hukum Adat Laut Aceh?

    Berdasarkan keterangan Miftah, Lembaga Hukum Adat Laot adalah lembaga adat nelayan yang dipimpin seorang yang dipilih secara adat yaitu Panglima Laot. Panglima Laot ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Samudera Pasai, 16 abad yang lalu.

    Secara historis, panglima laot bertugas sebagai perpanjangan tangan raja untuk menjaga laut sebagai lalu lintas perdagangan termasuk memungut pajak, melayani dan menjaga keamanan para pedagang dari luar kerajaan, termasuk pelindung untuk nelayan.

    Seiring perkembangan zaman, lembaga ini mengambil peran menjaga keamanan di laut, agar nelayan tidak berkonflik dalam mengeksploitasi sumberdaya ikan.

    Kemudian, menjaga hukum adat dan adat istiadat yang tumbuh berkembang dalam kehidupan masyarakat nelayan termasuk adat sosial di dalamnya, serta menjaga kelestarian lingkungan pesisir pantai dan laut.

    ANTARAFOTOWarga melihat kapal kayu yang ditumpangi imigran Rohingya hingga terdampar di pesisir pantai Lamreh, Aceh Besar, Aceh, Minggu (10/12/2023).

    “Hukum adat bukan qanun atau undang undang yang perlu disahkan oleh DPR Kabupaten/DPR Aceh/pemerintah,” kata Miftah.

    Sebelum ramai kehadiran Rohingya, banyak nelayan Aceh membantu orang-orang di laut baik hidup maupun sudah meninggal. “Tanpa melihat agama, ras dan etnis,” tegas Miftah.

    Dalam wawancara BBC News Indonesia beberapa tahun lalu, Panglima Laot Aceh tetap akan menolong pengungsi Rohingya, meskipun terdapat larangan pihak TNI.

    Kearifan lokal yang tidak diperhatikan

    Profesor Tri Nuke Pudjiastuti dari BRIN menyayangkan kearifan lokal yang dimiliki nelayan Aceh ini “tidak diperhatikan” oleh pihak otoritas. Padahal hukum adat mereka satu napas dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri, yang memprioritaskan penyelamatan.

    “Kalau mereka menerima kapal yang ditolak beberapa kali, menunjukan sebenarnya mereka tidak menolak. Tetapi tekanan lingkungan dan ketidakjelasan kebijakan pemerintah, menjadikan mereka, tergantung situasi.”

    “Kalau perspektifnya hak asasi manusia, maka yang pertama orang itu ditolong,” kata Nuke.

    Selain itu, jika terdapat pihak otoritatif yang mendorong kapal Rohingya kembali ke laut, maka “sudah jelas itu melanggar”.

    Dalam Perpres No. 125/2016, kata Nuke, sudah gamblang dijelaskan agar pengungsi dari luar negeri melewati tahap apa yang disebut “penemuan, penampungan, dan pengamanan”.

    ANTARAFOTOImigran Rohingya yang terdampar di pantai Lamreh Kabuten Aceh Besar menggendong anaknya saat memasuki lantai dasar Balee Meurseuraya Aceh (BMA) di Banda Aceh, Aceh, Selasa (12/12/2023).

    “Jadi kalau dibilang, didata dulu, baru ditolong, nanti keburu tidak bernapas lagi,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR, Bobby Rizaldi, memaknai kewajiban operasi penyelamatan dalam Perpres No. 125/2016 harus didahului kejelasan status orang-orang yang masuk wilayah Indonesia.

    Politikus dari Partai Golkar ini menengarai tidak setiap orang, termasuk dari komunitas Rohingya, masuk ke Indonesia dengan status pengungsi.

    “Yang datang ke Indonesia mungkin tidak terdaftar sebagai pengungsi. Karena tidak ada teregistrasi sebagai pengungsi, otoritas akan memasukkan mereka sebagai imigran gelap,” ujar Bobby dalam sebuah diskusi publik di Jakarta, Rabu (13/12).

    Bagaimana aturan Jokowi tentang penanganan pengungsi?

    Presiden Jokowi meneken Perpres No. 125/2016 pada 31 Desember 2016. Regulasi ini mengatur penanganan pengungsi yang datang dari luar negeri.

    Pengungsi yang dimaksud perpres ini adalah orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena ketakutan yang beralasan terhadap persekusi berbasis ras, suku, agama, kebangsaan dan pendapat politik yang berbeda.

    Yang masuk dalam kategori tadi adalah orang-orang yang tidak menginginkan perlindungan dari negara asal atau telah mendapatkan status pencari suaka atau pengungsi atau dari UNHCR.

    ANTARAFOTOPetugas melakukan pendataan bagi seorang imigran Rohingya yang dipindahkan dari Pantai Ujong Kareung Sabang di tempat penampungan sementara di gedung eks kantor Imigrasi, Punteuet, Lhokseumawe, Aceh, Kamis (23/11/2023).

    Merujuk pasal 9 dalam perpres ini, pengungsi yang ditemukan dalam keadaan darurat, seperti berada di kapal yang akan tenggelam, harus segera dipindahkan ke kapal penolong. Pengungsi tadi juga wajib dibawa ke darat jika keselamatan nyawa mereka terancam.

    Perpres ini mengatur, lembaga yang bertugas melakukan ini adalah Basarnas. Operasi pertolongan itu dapat melibatkan TNI, Polri, Kementerian Perhubungan, Bakamla, dan organisasi non-kementerian di bidang serupa.

    ANTARAFOTOImigran Rohingya menunggu dalam truk Satpol PP dan WH setelah ditolak warga untuk direlokasi di UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya Dinas Sosial, Ladong, Aceh Besar, Aceh, Senin (11/12/2023).

    Setelah operasi penyelamatan dan pertolongan tadi, sebagaimana diatur pasal 9 huruf d, orang asing yang diduga pengungsi perlu dibawa ke Rumah Detensi Imigrasi atau Kantor Imigrasi setempat. Di situlah para pengungsi tadi akan menjalani pemeriksaan identitas.

    Pasal 24 perpres ini mengatur, pejabat Rumah Detensi Imigrasi, bekerja sama dengan pemerintah daerah, harus menempatkan pengungsi yang ditemukan ke penampungan atau akomodasi sementara.

    ANTARAFOTOSejumlah imigran etnis Rohingya berdoa bersama saat berada di depan pagar Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Aceh, Senin (11/12/2023).

    Tempat penampungan itu, seperti diatur pasal 26, harus dekat fasilitas kesehatan dan ibadah, berada di satu kabupaten atau kota dengan Rumah Detensi Imigrasi, dan memiliki kondisi keamanan yang mendukung.

    Organisasi internasional di isu migrasi dapat turut memfasilitasi proses penampungan pengungsi. Pasal 26 mengatur, bantuan yang dapat diberikan adalah penyediaan air bersih, kebutuhan makan, fasilitas kesehatan dan ibadah.

    Perpres ini juga mengamanatkan pengamanan pengungsi kepada Polri. Kepolisian, seperti tertulis pada pasal 32, ditugaskan untuk menjaga pengungsi agar tetap berada di tempat penampungan. Polri juga diminta menciptakan rasa aman terhadap warga di sekitar penampungan.

    Kendati demikian, Perpres No. 125/2016 ini disebut “tidak cukup lengkap”, karena belum mengatur kewenangan pemerintah daerah terkait penggunaan anggaran dan pencarian dana bantuan, jelas Profesor Nuke.

    Isu penyelundupan manusia

    Isu penyelundupan manusia, dan imigran gelap yang berkembang dikhawatirkan justru dapat menjadi pembenaran dalam pengusiran para pengungsi Rohingya saat berada di tengah laut.

    Padahal, menurut Profesor Nuke, para pengungsi Rohingya yang datang ke Aceh walaupun terbukti terhubung dengan penyelundupan manusia, status mereka tetaplah korban.

    “Kalau kita push back mereka, itu artinya bahwa mereka adalah penyelundup. Padahal, mereka adalah korban dari penyelundupan,” kata Nuke.

    Ia juga merujuk pada UUD 1945, Pasal 28G ayat (2) yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain”.

    ANTARAFOTOImigran Rohingya menunggu dalam truk Satpol PP dan WH setelah ditolak warga untuk direlokasi di UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya Dinas Sosial, Ladong, Aceh Besar, Aceh, Senin (11/12/2023).

    “Itu posisi Indonesia. Bukan posisi perorangan, lembaga, atau pemerintah. Tapi posisi Indonesia,” katanya.

    Menurut Nuke, pemerintah Indonesia tidak bisa menghadapi gelombang pengungsi ini sendirian.

    Kata dia, Indonesia sebagai ketua ASEAN masih berkesempatan membuka ruang pertemuan khusus yang membahas gelombang pengungsi Rohingya, di mana akar masalah sebenarnya ada di Myanmar.

    Apa respons terbaru pemerintah?

    Baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah bertemu Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi, Filippo Grandi, untuk membahas isu pengungsi Rohingya yang masih di wilayah Indonesia.

    “Kita bahas tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini dengan kedatangan bertubi tubi pengungsi Rohingya di Indonesia. Dan saya sampaikan, terdapat dugaan kuat masalah penyelundupan dan perdagangan manusia,” kata Menlu Retno dalam keterangan pers yang dikutip Rabu (13/12).

    Ia melanjutkan, dalam pembicaraan empat mata yang dilakukan dengan sangat terbuka tersebut dengan Komisioner Tinggi UNHCR, “beliau sangat memahami tantangan yang dihadapi Indonesia”.

    ANTARAFOTOImigran etnis Rohingya makan siang saat berada di tenda penampungan sementara kawasan pesisir pantai desa Kulam, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, Aceh, Rabu (22/11/2023).

    Menlu Retno bilang, UNHCR akan berusaha semaksimal mungkin membantu menyelesaikan masalah ini, antara lain dengan memberikan bantuan untuk mendukung kehidupan para pengungsi tersebut.

    “Saya juga menyampaikan kepada UNHCR di dalam pertemuan tersebut untuk terus mendesak kepada negara pihak Konvensi Pengungsi untuk segera mulai menerima resettlement sehingga beban tidak bergeser ke negara lain seperti Indonesia,” kata Retno.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • AS ‘Dikucilkan’ di PBB Bikin Rusia Puas

    AS ‘Dikucilkan’ di PBB Bikin Rusia Puas

    Jakarta

    Hubungan dingin Amerika Serikat (AS) dan Rusia masih berlanjut. Rusia disebut puas setelah Amerika dikucilkan akibat dianggap mendukung Israel dalam perang melawan Hamas di jalur Gaza.

    Dirangkum detikcom, Jumat (15/12/2023), hal ini bermula saat rapat terkait resolusi gencatan senjata di Gaza oleh Majelis Umum PBB. Dilansir Reuters, 153 negara dari total 193 negara anggota Majelis Umum PBB mendukung resolusi tersebut.

    Amerika bersama sekutunya, Israel, masuk ke dalam 20 negara yang menolak resolusi gencatan senjata di Gaza. 23 negara lainnya memilih abstain.

    Sidang khusus yang digelar pekan ini menghasilkan kesepakatan dari mayoritas anggota Majelis Umum PBB terkait resolusi gencatan senjata di jalur Gaza. Rapat ini merespons sikap Amerika Serikat yang menggunakan hak vetonya untuk menolak resolusi serupa dalam forum Dewan Keamanana PBB pekan lalu.

    Hasil voting untuk resolusi Majelis Umum PBB menunjukkan mayoritas negara mendukung gencatan senjata di jalur Gaza. Menariknya, Rusia menjadi salah satu negara yang konsisten menyatakan dukungan baik dalam forum Majelis Umum PBB maupun Dewan Keamanan PBB.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    Jika dibandingkan dengan resolusi Majelis Umum PBB yang mengecam invasi Rusia ke Ukraina, negara yang mendukung gencatan senjata di Gaza lebih banyak. Total ada 153 suara dibandingkan 140 suara yang saat itu mengecam serangan Rusia ke Ukraina.

    Pihak Rusia lalu bersuara atas sikap Amerika Serikat yang bersikeras mendukung Israel dalam perang di Gaza. Rusia menuding Amerika ikut bertanggung jawab dalam setiap kematian warga sipil di Palestina.

    “Dengan hak vetonya, pihak Amerika pada dasarnya memberikan izin untuk membunuh dan kini memikul tanggung jawab penuh atas setiap korban baru dalam konflik di Gaza,” cetus Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, saat berbicara di hadapan Majelis Umum PBB usai voting digelar pada Selasa (12/12).

    “Membagi kesalahan ini dengan mereka adalah hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh anggota Dewan Keamanan lainnya dan anggota PBB secara keseluruhan,” tegasnya.

    Rusia juga dikabarkan menikmati posisi Amerika yang saat ini dikritik dunia internasional. Diplomat senior Eropa menyebut Rusia puas terhadap apa yang sedang menimpa Amerika.

    “Mereka menyukainya,” tutur seorang diplomat senior Eropa, yang enggan disebut namanya, merujuk pada Rusia yang menyaksikan AS menuai kecaman dari PBB karena dukungannya untuk Israel.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:

    Di satu sisi pihak Amerika lewat juru bicara Departemen Luar Negeri, Matthew Miller, juga telah buka suara soal anggapan tengah terisolasi secara diplomatis. Miller menyebut ada “sejarah panjang hasil penghitungan suara yang cukup besar ketika menyangkut resolusi yang melibatkan Israel di Majelis Umum”.

    “Satu hal yang terus kami dengar dari mitra-mitra kami di kawasan tersebut, dan dari negara-negara di seluruh dunia, adalah pentingnya kepemimpinan Amerika sehubungan dengan masalah ini,” ucapnya saat berbicara kepada wartawan.

    Rusia Sempat Terisolasi Buntut Invasi Ukraina

    Rusia diketahui sempat terisolasi dalam forum Majelis Umum PBB atas invasinya ke Ukraina yang dimulai Februari 2022 lalu. Badan dunia itu telah mengadopsi enam resolusi mengenai invasi tersebut pada tahun pertama, yang berisi kecaman terhadap Moskow dan menuntut penarikan pasukannya dari Ukraina.

    Salah satu resolusi yang diadopsi pada Oktober 2022, yang isinya mengutuk “upaya aneksasi ilegal” Rusia terhadap empat wilayah di Ukraina, bahkan mendapat dukungan dari 143 negara anggota PBB.

    Namun saat ini, sejumlah diplomat mengisyaratkan bahwa kredibilitas AS dalam menggalang dukungan dalam forum PBB, untuk isu-isu seperti Ukraina, mungkin telah dikompromikan karena Washington melindungi Israel.

    “Para diplomat Rusia melihat perang di Timur Tengah sebagai peluang besar untuk mengatur ulang posisi mereka di PBB. Mereka telah melakukan upaya-upaya keras untuk menyoroti standar ganda AS dalam perang tersebut. Mereka mengetahui bahwa Ukraina dan sekutu-sekutunya tidak akan berani mengeluarkan resolusi apa pun yang menargetkan Moskow… untuk sementara waktu,” sebut Direktur PBB pada International Crisis Group, Richard Gowan.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Israel Terus Gempur Gaza, Hamas Kian Didukung di Tepi Barat

    Israel Terus Gempur Gaza, Hamas Kian Didukung di Tepi Barat

    Jakarta

    Menteri Luar Negeri Israel, Eli Cohen, mengatakan negaranya akan meneruskan perang di Gaza “dengan atau tanpa dukungan internasional.”

    Sebab, menurutnya, gencatan senjata pada tahap konflik sekarang merupakan “hadiah” untuk Hamas dan sama saja mengizinkan mereka kembali menyusun kekuatan.

    Tekanan internasional yang dihadapi Israel semakin meningkat seiring dengan terus bertambahnya korban warga sipil Palestina akibat gempuran militer Israel di Gaza dan kian memburuknya krisis kemanusiaan di sana.

    Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas menyebut jumlah korban tewas di Gaza telah melampaui 18.600 orang.

    Pada Selasa (12/12) lalu, Sidang Umum PBB dengan tegas mengadopsi resolusi yang menuntut gencatan senjata sesegera mungkin.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    Kemudian, dalam komentar terkuatnya sejauh ini, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, mengatakan Israel sudah kehilangan dukungan di dunia akibat “pengeboman tanpa pandang bulu” di Gaza.

    Ketika Israel menggencarkan serangan ke Gaza, operasi militer Israel di Tepi Barat juga semakin sering dan bertambah parah.

    Jenin, sebuah kota di bagian utara Tepi Barat – menjadi medan pertempuran setiap pekan.

    Korban sipil juga berjatuhan di Tepi Barat

    Koresponden BBC News di Jenin, Lucy Williamson, mewawancarai sejumlah remaja Palestina yang lari dari pasukan Israel di Tepi Barat, Selasa (12/12) lalu.

    Dia melaporkan remaja-remaja ini punya sikap yang skeptis terhadap orang-orang yang jauh lebih tua.

    Remaja-remaja ini mengolok-olok presiden Palestina yang memohon perlindungan kepada dunia dari pendudukan Israel.

    ReutersPasukan Israel terus melancarkan serangan di Jalur Gaza.

    Di belakang mereka, buldoser-buldoser bersenjata dan jip-jip militer Israel bergerak di sekitar pintu masuk kamp pengungsi Jenin. Ledakan-ledakan dan tembakan senjata dari penjuru kota bergema di sepanjang jalan-jalan nan sepi.

    Dinding-dinding kota ini dipenuhi foto-foto remaja-remaja pria yang dibunuh oleh pasukan Israel – beberapa dari mereka adalah anggota berbagai kelompok bersenjata seperti Hamas, yang telah dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh Inggris dan negara-negara lainnya. Poster-poster dan wajah-wajah itu terus diperbarui, tahun demi tahun.

    Pada Selasa (12/12) saja, sebanyak enam laki-laki terbunuh dalam sebuah operasi militer Israel – empat dari mereka menjadi korban serangan pesawat nirawak, menurut pernyataan saksi-saksi mata.

    Israel mengatakan operasi-operasi mereka di Tepi Barat menyasar anggota-anggota kelompok bersenjata, yang mereka klaim terlibat dalam pembunuhan warga Israel.

    Namun, direktur rumah sakit Jenin, Wissam Bakr, mengatakan seorang anak berusia 13 tahun yang menderita sakit kronis juga meregang nyawa setelah dihadang masuk ke rumah sakit untuk memperoleh perawatan.

    “Serangan terus-menerus terhadap Jenin, dan pembunuhan orang-orang muda – ini akan membuat orang-orang semakin marah, sebab setiap hari kita kehilangan satu dari teman kita,” ujarnya.

    “Ini tidak akan mendatangkan perdamaian kepada Israel – ini hanya akan semakin menimbulkan perlawanan.”

    Baca juga:

    Pada 7 Oktober, pasukan bersenjata Hamas dari Gaza menyerang Israel, membunuh 1.200 orang dan menyandera 240 orang. Israel kemudian melancarkan serangan balasan yang hingga kini telah menewaskan lebih dari 18.600 orang di Gaza.

    Di Tepi Barat, sebanyak 271 orang Palestina, termasuk 69 anak, terbunuh sejak serangan tersebut – lebih dari setengah dari jumlah total tahun ini. Hampir semuanya dibunuh oleh pasukan Israel, menurut PBB.

    Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober, dukungan terhadap perlawanan bersenjata telah meningkat di sejumlah wilayah Tepi Barat – seperti Nablus dan Jenin.

    “Saya melihatnya dari suara-suara orang-orang, dari musik yang mereka putar di mobil-mobil mereka, dari Facebook, dan unggahan-unggahan media sosial, dari debat-debat saya dengan murid-murid saya,” tutur Raed Debiy, ahli politik dan ketua bidang anak muda dari partai berkuasa Fatah di Tepi Barat, yang mendominasi Otoritas Palestina (PA).

    Dukungan terhadap Hamas menguat di Tepi Barat

    Debiy mengatakan serangan Hamas merupakan “titik balik” bagi bangsa Palestina.

    “Orang-orang ini, terutama generasi muda, kini mendukung Hamas, lebih dari sebelum-sebelumnya,” ucap Debiy.

    “Dalam 30 tahun sebelumnya, tidak ada model, tidak ada idola bagi generasi muda; sekarang mereka melihat sesuatu yang berbeda, sebuah cerita yang berbeda kini tengah dibuat.”

    Bahkan keponakan Debiy yang baru berusia 11 tahun menunjukkan sikap kurang hormat terhadap Presiden Palestina, Mahmoud Abbas.

    Bocah itu justru mengidolakan juru bicara militer Hamas, Abu Ubaida – “sebab dia melindungi kita.”

    “Generasi muda Palestina memiliki prioritas-prioritas dan harapan-harapan tentang membangun rumah atau meraih gelar sarjana,” ujar ahli politik Tepi Barat, Amjad Bushkar.

    “Tetapi setelah 7 Oktober, saya rasa prioritas-prioritas ini telah berubah sepenuhnya. Ada suara-suara dukungan yang meningkat untuk kemerdekaan sepenuhnya untuk tanah air melalui perlawanan – apakah itu dengan jalan damai atau dengan senjata.”

    Bushkar menambahkan dia sudah menghabiskan sembilan tahun di penjara Israel, dan pernah menjadi anggota sayap kelompok pelajar Hamas. Dia menambahkan tujuh anggota keluarganya telah ditangkap setelah serangan 7 Oktober.

    Anggota-anggota Hamas di Tepi Barat secara rutin disasar pasukan keamanan Palestina – bukan hanya pasukan Israel – sejak Hamas mengambil kendali Gaza pada 2007, setahun setelah memenangi pemilu legislatif.

    Baca juga:

    Tetapi sekarang, menurut Bushkar, sesuatu sudah berubah.

    “Baik Fatah maupun Hamas menyadari bahwa mereka saling melengkapi satu sama lain, dan saya rasa kita akan melihat integrasi yang sesungguhnya di antara kedua gerakan.”

    “Otoritas Palestina menyadari bahwa menyasar Hamas tidak akan memusnahkannya sebab ini adalah gerakan ideologis yang berakar di dalam orang-orang Palestina; dan Hamas sepenuhnya sadar bahwa mereka tidak dapat mendirikan negara [Palestina] merdeka tanpa bantuan Fatah.”

    Beberapa tokoh senior di pemerintahan Palestina – walaupun bukan Presiden Abbas – sekarang secara terbuka berbicara tentang manfaat-manfaat persatuan politik.

    Awal bulan ini, Perdana Menteri Palestina, Mohammad Shtayyeh, mengatakan dalam wawancaranya dengan media Bloomberg bahwa Otoritas Palestina mengharapkan Hamas bergabung ke dalam pemerintahan persatuan pimpinan Otoritas Palestina setelah perang di Gaza berakhir.

    Qossay Ahmed, seorang ahli Hamas dari Universitas Terbuka Al-Quds di Ramallah, mengatakan krisis di Gaza dapat menguatkan sayap politik Hamas, tapi dengan mengorbankan sayap militernya.

    “Dalam gerakan revolusi apa pun, harus ada panen politik dari hasil aksi [militer],” ujarnya.

    “Ada banyak tren di dalam Hamas. Dan ada bentrokan-bentrokan internal. Saya rasa akan ada ruang untuk tren politis di dalam Hamas, terutama setelah perang ini, ketika seluruh dunia tidak akan toleran terhadap mereka.”

    Pemerintah Israel mengatakan tujuan mereka di Gaza adalah untuk menghancurkan Hamas serta menolak peran Hamas ataupun Fatah dalam pemerintahan Gaza nanti.

    “Saya tidak akan mengizinkan masuknya mereka yang mengajarkan terorisme, mendukung terorisme, dan membiayai terorisme ke dalam Gaza,” ujar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Selasa (12/12) silam.

    “Gaza tidak akan menjadi Hamas-stan ataupun Fatah-stan.”

    Beberapa orang Palestina secara tertutup mengatakan harga yang harus dibayar oleh Gaza atas serangan Hamas ke Israel terlalu mahal.

    Namun kalangan lainnya mengatakan taktik brutal kelompok tersebut ampuh dalam memaksa Israel untuk melepas tahanan-tahanan Palestina. Mereka membandingkan dengan pencapaian Otoritas Palestina, yang dibentuk 30 tahun lalu setelah Perjanjian Oslo untuk bekerja sama dengan Israel untuk membentuk Negara Palestina di masa depan.

    Jajak pendapat yang dilangsungkan antara 22 November dan 2 Desember oleh Pusat Kajian Palestina untuk Kebijakan dan Riset Survei (PSR), menemukan bahwa dukungan terhadap Hamas meningkat tiga kali lipat di Tepi Barat dibandingkan tiga bulan sebelumnya.

    Pendukung Hamas di Tepi Barat masih minoritas, tetapi 70% responden menyatakan perlawanan bersenjata adalah upaya terbaik untuk menghentikan pendudukan Israel.

    Sebaliknya, dukungan terhadap Presiden Abbas turun tajam menyusul serangan Hamas, menurut survei. Bahkan, lebih dari 90% warga Palestina di Tepi Barat meneriakkan supaya dirinya mundur.

    Sejak serangan Hamas, menurut Amjad Bushkar, “dunia dan komunitas internasional telah menempatkan Palestina ke dalam prioritas mereka.”

    Dipandang luas sebagai korup dan tidak efektif, Otoritas Palestina juga tidak mampu membayar pegawai sipil ataupun polisi sejak serangan Hamas, sebab perang di Gaza membuat mandek pemasukan pajak yang ditransfer Israel setiap bulan.

    Ketika bendera-bendera dan slogan-slogan Hamas bertambah di Jenin menyusul dilepaskannya tahanan Palestina dalam bus-bus untuk ditukar dengan sejumlah sandera Israel yang ditahan di Gaza, Presiden Mahmoud Abbas dan pasukan keamanan Tepi Barat tidak tampak.

    Israel bertekad untuk mencegah Hamas menguasai Gaza, tetapi di Tepi Barat pengaruh Hamas malah sudah menyebar.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Rusia Puas Lihat AS ‘Dikucilkan’ di PBB karena Dukung Israel

    Rusia Puas Lihat AS ‘Dikucilkan’ di PBB karena Dukung Israel

    New York

    Rusia sempat terisolasi secara diplomatis dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akibat invasinya ke Ukraina. Moskow dilaporkan merasa puas ketika melihat Amerika Serikat (AS) kini mengalami nasib serupa, karena dukungannya terhadap Israel dan perangnya melawan Hamas di Jalur Gaza.

    Seperti dilansir Reuters, Kamis (14/12/2023), sebanyak 153 negara — dari total 193 negara anggota Majelis Umum PBB — mendukung resolusi yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera dalam perang antara Israel dan Hamas, yang berkecamuk selama lebih dari dua bulan terakhir.

    AS bersama sekutunya, Israel, termasuk dalam 10 negara yang menolak resolusi tersebut. Sementara 23 negara lainnya memilih abstain.

    Resolusi itu disepakati oleh mayoritas anggota Majelis Umum PBB, yang menggelar sidang khusus pekan ini, setelah AS menggunakan hak vetonya untuk menolak resolusi serupa dalam forum Dewan Keamanan PBB yang digelar pekan lalu.

    Hasil voting untuk resolusi Majelis Umum PBB menunjukkan mayoritas negara mendukung gencatan senjata di Jalur Gaza. Rusia menjadi salah satu negara yang menyatakan dukungan untuk resolusi tersebut, baik dalam forum Majelis Umum PBB maupun Dewan Keamanan PBB.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    Angka tersebut — 153 suara dukungan untuk resolusi Majelis Umum PBB — bahkan melebihi jumlah negara yang secara rutin mendukung resolusi yang mengecam Rusia atas invasinya ke Ukraina — sebelumnya didukung 140 negara atau lebih.

    “Dengan hak vetonya, pihak Amerika pada dasarnya memberikan izin untuk membunuh dan kini memikul tanggung jawab penuh atas setiap korban baru dalam konflik di Gaza,” cetus Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, saat berbicara di hadapan Majelis Umum PBB usai voting digelar pada Selasa (12/12).

    “Membagi kesalahan ini dengan mereka adalah hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh anggota Dewan Keamanan lainnya dan anggota PBB secara keseluruhan,” tegasnya.

    Lihat juga Video: Putin Umumkan Maju Lagi di Pilpres Rusia 2024

    Resolusi Majelis Umum PBB itu tidak bersifat mengikat, namun memiliki bobot politik, karena mencerminkan pandangan global mengenai perang yang terus berlangsung antara Israel dan Hamas.

    Melihat AS saat ini berada di kubu yang bertentangan dengan banyak negara di dunia, Rusia disebut merasa puas.

    “Mereka menyukainya,” tutur seorang diplomat senior Eropa, yang enggan disebut namanya, merujuk pada Rusia yang menyaksikan AS menuai kecaman dari PBB karena dukungannya untuk Israel.

    Sementara itu, saat ditanya apakah AS merasa negaranya terisolasi secara diplomatis saat ini, juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller menyebut bahwa ada “sejarah panjang hasil penghitungan suara yang cukup besar ketika menyangkut resolusi yang melibatkan Israel di Majelis Umum”.

    “Satu hal yang terus kami dengar dari mitra-mitra kami di kawasan tersebut, dan dari negara-negara di seluruh dunia, adalah pentingnya kepemimpinan Amerika sehubungan dengan masalah ini,” ucapnya saat berbicara kepada wartawan.

    Diketahui bahwa Rusia terisolasi dalam forum Majelis Umum PBB atas invasinya ke Ukraina yang dimulai Februari 2022 lalu. Badan dunia itu telah mengadopsi enam resolusi mengenai invasi tersebut pada tahun pertama, yang berisi kecaman terhadap Moskow dan menuntut penarikan pasukannya dari Ukraina.

    Salah satu resolusi yang diadopsi pada Oktober 2022, yang isinya mengutuk “upaya aneksasi ilegal” Rusia terhadap empat wilayah di Ukraina, bahkan mendapat dukungan dari 143 negara anggota PBB.

    Namun saat ini, sejumlah diplomat mengisyaratkan bahwa kredibilitas AS dalam menggalang dukungan dalam forum PBB, untuk isu-isu seperti Ukraina, mungkin telah dikompromikan karena Washington melindungi Israel.

    “Para diplomat Rusia melihat perang di Timur Tengah sebagai peluang besar untuk mengatur ulang posisi mereka di PBB. Mereka telah melakukan upaya-upaya keras untuk menyoroti standar ganda AS dalam perang tersebut. Mereka mengetahui bahwa Ukraina dan sekutu-sekutunya tidak akan berani mengeluarkan resolusi apa pun yang menargetkan Moskow… untuk sementara waktu,” sebut Direktur PBB pada International Crisis Group, Richard Gowan.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu