Xcloud.id

partai: PBB

  • Diundang ke KTT Mesir, Prabowo Minta TNI Siapkan Pasukan Perdamaian ke Gaza

    Diundang ke KTT Mesir, Prabowo Minta TNI Siapkan Pasukan Perdamaian ke Gaza

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI mempersiapkan pasukan perdamaian untuk bertugas di Gaza, Palestina. 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan TNI dapat berangkat apabila KTT terkait perdamaian Gaza di Mesir, Senin, mencapai hasil konstruktif dan pengiriman pasukan disetujui oleh DK-PBB.

    “Kalau memang terjadi kesepakatan yang konstruktif, tidak menutup kemungkinan arahnya akan ke sana [pengiriman pasukan perdamaian]. Bapak Presiden juga menyampaikan hal tersebut bahwa kalau memang kemudian tercapai kesepakatan ke arah yang baik, dalam artian terjadi perdamaian, dan kemudian salah satu konsekuensinya adalah kita, Indonesia, diminta untuk ikut serta membantu mengirimkan pasukan perdamaian. Alhamdulillah, yang hadir Wakil Panglima TNI untuk juga mulai mempersiapkan diri,” kata Prasetyo di Kertanegara, Minggu (12/10/2025) malam. 

    Presiden Prabowo, selepas memimpin rapat terbatas di kediamannya, dijadwalkan bergerak menuju Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu tengah malam. Prabowo dijadwalkan melawat ke Mesir menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) mengenai perdamaian di Gaza, Palestina, yang digelar di Kota Sharm el-Sheikh, Laut Merah, Mesir, Senin (13/10/2025).

    Dalam lawatannya ke Mesir yang kemungkinan berlangsung selama sehari, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    “Presiden menyampaikan kepada kita semua bahwa kemarin (11/10) secara khusus Beliau mendapatkan undangan. Memang agak mendadak kalau dari sisi waktu, tetapi undangan tersebut betul-betul memohon kesediaan kehadiran Bapak Presiden Prabowo, karena itu bagian dari kelanjutan perundingan yang semoga Insya Allah itu bisa membawa perdamaian di Palestina, dan terutama di Gaza,” kata Prasetyo Hadi.

     Terkait pengiriman 20.000 prajurit TNI ke Gaza sebagai pasukan perdamaian, Presiden Prabowo telah menyampaikan usulan itu secara terbuka dalam pidatonya saat Sidang Ke-80 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, bulan lalu (23/9).

    “Manakala mandat diberikan oleh Dewan Keamanan dan Majelis Agung PBB, Indonesia siap mengerahkan 20.000 atau bahkan lebih, putra-putri kami untuk menjaga perdamaian di Gaza atau di tempat lain [yang berkonflik], seperti di Ukraina, Sudan, Libya, di mana pun tempat yang butuh perdamaian ditegakkan, perdamaian perlu dijaga, kami siap,” ujar Prabowo saat pidato di Sidang Umum PBB.

  • Diplomasi jadi aksi nyata: Prabowo menuju Kairo dan Gaza

    Diplomasi jadi aksi nyata: Prabowo menuju Kairo dan Gaza

    Presiden Prabowo membawa pendekatan diplomasi keamanan dan ketahanan yang menggabungkan kredensial moral, kapasitas operasional, dan kepekaan budaya

    Jakarta (ANTARA) – Senin, 13 Oktober 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berada di Kairo, Mesir, untuk menghadiri Emergency Summit for Gaza Peace Implementation. Kunjungan ini bukan sekadar pertemuan bilateral, melainkan langkah diplomatik strategis yang menandai babak baru peran Indonesia dalam mendorong perdamaian Timur Tengah, khususnya di Gaza.

    Pertemuan puncak ini akan menjadi saksi sejarah: untuk pertama kalinya, Israel dan Hamas dijadwalkan menandatangani kesepakatan damai komprehensif yang disaksikan langsung oleh Presiden Mesir Abdel Fattah el‑Sisi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Prabowo Subianto, serta 20 kepala negara lainnya dari kawasan Timur Tengah dan Eropa. Ini adalah momen yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah panjang konflik Palestina-Israel.

    Di tengah momentum awal gencatan senjata yang rapuh dan perhatian dunia yang tertuju pada wilayah konflik Gaza, Indonesia melangkah maju. Tidak hanya membawa suara moral, tetapi juga kesiapan operasional, pengalaman diplomatik, dan kapasitas militer yang dihormati dunia.

    Gencatan senjata yang telah berlangsung selama lebih dari 24 jam memungkinkan lebih dari 200.000 warga Palestina mulai kembali ke Gaza dari pengungsian. Ini bukan sekadar jeda dalam konflik, tetapi pertanda babak baru yang lebih menjanjikan.

    Pertemuan tingkat tinggi ini bukan lagi sekadar forum pernyataan bersama. Ini adalah ruang konkret penyusunan mekanisme untuk menghentikan kekerasan, mengamankan koridor kemanusiaan, serta menyiapkan kehadiran internasional guna menjamin pelaksanaan gencatan senjata yang telah dicapai. Dalam momen ini, Indonesia hadir bukan untuk menyaksikan, melainkan untuk turut membentuk arah dan isi perdamaian.

    Menyatukan diplomasi dan disiplin lapangan

    Kairo hari ini adalah panggung strategis, tempat berbagai kekuatan dunia bertemu untuk menyatukan kehendak. Di saat sebagian aktor besar masih berhitung dengan kehati-hatian, Indonesia mengambil posisi berbeda: aktif, tenang, dan terukur.

    Dalam berbagai forum internasional, termasuk Sidang Umum PBB ke-80, Presiden Prabowo telah menyampaikan kesiapan Indonesia untuk mengirim hingga 20.000 personel penjaga perdamaian ke berbagai zona konflik, termasuk Gaza.

    Pidato itu bukan sekadar resonansi moral, melainkan menjadi pemicu diplomasi nyata. Tak lama setelah itu, Presiden Prabowo bertemu Presiden Trump dan sejumlah pemimpin Arab di sela-sela UNGA 80. Sebuah pertemuan strategis yang kemudian membuka jalan menuju kesepakatan damai komprehensif antara Israel dan Hamas yang kini akan difinalkan di Sharm el Sheik.

    Kini, komitmen itu bergerak dari podium ke meja teknis. Indonesia masuk ke inti diskusi: perumusan mandat, zona aman, struktur komando, serta prosedur operasi yang menghormati hukum humaniter internasional.

    Peran Indonesia dalam pasukan multinasional ini menjadi krusial, bukan hanya karena jumlah 20.000 personelnya, tetapi juga karena rekam jejak, kesiapan logistik, dan penerimaan luas dari komunitas internasional.

    Kredibilitas Indonesia tidak dibangun dalam semalam. Selama dua dekade terakhir, Indonesia memperkuat kapasitas pasukan perdamaian, membangun interoperabilitas lintas matra, serta memperluas keterlibatan dalam misi PBB di berbagai kawasan. Dari Lebanon hingga Afrika Tengah, pasukan Indonesia dikenal profesional dan dipercaya oleh warga sipil di lapangan. Kehadiran Indonesia di Kairo membawa jejak panjang itu sebagai bukti, bukan janji.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 6 Prabowo Hadiri KTT Perdamaian Gaza, Minta TNI Siapkan Pasukan Perdamaian Nasional

    6 Prabowo Hadiri KTT Perdamaian Gaza, Minta TNI Siapkan Pasukan Perdamaian Nasional

    Prabowo Hadiri KTT Perdamaian Gaza, Minta TNI Siapkan Pasukan Perdamaian
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto disebut sudah meminta TNI untuk bersiap terkait peryataannya dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) bahwa Indonesia siap mengirim 20.000 pasukan perdamaian.
    Pasalnya, Prabowo diundang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTTP Perdamaian Gaza di Mesir pada Senin (13/10/2025).
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) menyebutkan, instruksi penyiapan pasukan itu adalah bentuk janji yang harus ditepati jika kesepakatan damai terwujud di Gaza, Palestina.
    “Tadi, Bapak Presiden juga menyampaikan hal tersebut bahwa kalau memang kemudian tercapai kesepakatan ke arah yang baik dalam artian terjadi perdamaian dan kemudian salah satu konsekuensinya adalah kita, Indonesia, diminta untuk ikut serta membantu mengirimkan pasukan perdamaian,” kata Prasetyo ditemui usai menghadiri rapat terbatas di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.
    “Dan juga dibahas dan diminta kepada tadi Alhamdulillah yang hadir adalah Wakil Panglima TNI untuk juga mulai mempersiapkan diri,” ujarnya melanjutkan.
    Bahkan, Prasetyo mengatakan, bukan tidak mungkin justru Indonesia yang akan menawarkan lagi untuk mengirim pasukan perdamaian dalam KTT Perdamaian Gaza.
    “Menurut kami, kalau memang kemudian terjadi kesepakatan yang konstruktif tidak menutup kemungkinan arahnya akan ke sana (menawarkan kirim pasukan perdamaian),” katanya.
    Diketahui, Prabowo bertolak ke Mesir pada Minggu malam untuk menghadiri KTT Perdamaian Gaza.
    Prasetyo menyebutkan, undangan khusus untuk Kepala Negara itu datang mendadak. Tetapi, Prabowo memutuskan berangkat demi mewujudkan perdamaian di Gaza.
    “Malam hari ini, tadi Bapak Presiden menyampaikan kepada kita semua bahwa kemarin secara khusus beliau mendapatkan undangan,” ujar Prasetyo.
    “Memang juga agak mendadak kalau dari sisi waktu, tetapi bahwa undangan tersebut betul-betul memohon kesediaan kehadiran dari Bapak Presiden Prabowo karena itu bagian dari kelanjutan perundingan yang semoga insya Allah itu bisa membawa perdamaian di Palestina dan terutama di Gaza,” katanya lagi.
    Sebelumnya, dalam sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-80 PBB, Prabowo menyatakan siap mengirim 20.000 pasukan perdamaian ke sejumlah tempat konflik, termasuk Gaza.
    “Jika dan ketika Dewan Keamanan PBB dan majelis besar ini memutuskan, Indonesia siap untuk mengerahkan 20.000 atau bahkan lebih putra-putri kami untuk membantu mengamankan perdamaian di Gaza atau di tempat lain,” kata Prabowo.
    “Di Ukraina, di Sudan, di Libya, di mana saja ketika perdamaian perlu ditegakkan, perdamaian perlu dijaga, kami siap, kami akan memikul tanggung jawab tersebut,” ujarnya lagi.
    Prabowo juga menyatakan kesiapan mengirim bantuan finansial demi perdamaian.
    “Tidak hanya dengan putra putri kami, kami juga bersedia memberikan kontribusi finansial untuk mendukung misi besar mencapai perdamaian oleh PBB,” katanya.
    Sebelumnya diberitakan, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi akan memimpin bersama KTT di Mesir pada Senin, 13 Oktober 2025.
    Menurut pernyataan resmi Kepresidenan Mesir, pertemuan itu akan dihadiri oleh para pemimpin dari lebih dari 20 negara.
    Diketahui, KTT ini bertujuan mengakhiri perang di Jalur Gaza, memperkuat upaya perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah, serta membuka fase baru keamanan regional.
    “Pertemuan ini dilaksanakan sejalan dengan visi Presiden AS Donald Trump untuk mewujudkan perdamaian di kawasan serta upayanya yang berkelanjutan mengakhiri konflik di berbagai belahan dunia,” demikian pernyataan tersebut, dikutip dari
    Antaranews
    .
    Trump sebelumnya mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah menyetujui fase pertama dari rencana 20 poin yang diajukannya pada 29 September 2025, untuk mencapai gencatan senjata di Gaza.
    Tahap pertama mencakup pembebasan seluruh tawanan Israel di Gaza dengan imbalan sekitar 2.000 tahanan Palestina, disertai penarikan bertahap pasukan Israel dari wilayah tersebut yang mulai berlaku pada Jumat, 10 Oktober 2025, pukul 12.00 waktu setempat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Bakal Hadiri KTT Perdamaian Gaza di Mesir

    Prabowo Bakal Hadiri KTT Perdamaian Gaza di Mesir

    Jakarta –

    Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto diundang untuk menghadiri KTT perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir. Prabowo disebut akan bertolak ke Mesir malam ini.

    “Malam hari ini tadi Bapak Presiden menyampaikan kepada kita semua bahwa kemarin secara khusus beliau mendapatkan undangan. Memang juga agak mendadak kalau dari sisi waktu, tetapi bahwa undangan tersebut betul-betul memohon kesediaan kehadiran dari Bapak Presiden Prabowo,” kata Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, (12/10/2025).

    Pras berharap KTT perdamaian Gaza di Mesir bisa membawa perdamaian di Gaza, Palestina. Menurutnya, Prabowo akan hadir dalam pertemuan dengan para pemimpin dunia di Mesir.

    “Bapak Presiden menyampaikan kepada kita semua bahwa untuk menjaga hubungan baik dan itu bagian juga dari ikhtiar kita selama ini, bahwa Bapak Presiden memutuskan untuk menghadiri undangan tersebut,” ucapnya.

    Seperti diketahui, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi akan memimpin KTT perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, besok. Pertemuan untuk mengakhiri perang di Gaza itu akan dihadiri lebih dari 20 pemimpin dunia dan juga Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan bahwa sebuah dokumen untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza diperkirakan akan ditandatangani selama pertemuan bersejarah tersebut.

    “KTT tersebut bertujuan untuk meresmikan babak baru perdamaian dan keamanan… dan meringankan penderitaan rakyat Palestina di Gaza,” tulis pernyataan Kementerian Luar Negeri Mesir.

    Terpisah, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memastikan dirinya akan hadir. Demikian pula Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, dan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga akan berkunjung ke Sharm el-Sheikh. Dewan Eropa akan diwakili oleh presidennya, Antonio Costa.

    “Rencana untuk Gaza menawarkan peluang nyata untuk membangun perdamaian yang adil dan berkelanjutan, dan Uni Eropa berkomitmen penuh untuk mendukung upaya ini dan berkontribusi pada implementasinya,” kata juru bicara Dewan Eropa.

    Raja Yordania, Abdullah II, juga diperkirakan akan hadir. Namun, hingga saat ini belum ada kabar langsung mengenai kehadiran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sementara Hamas telah menyatakan tidak akan berpartisipasi.

    (fas/fas)

  • Menanti Pemimpin Dunia Kumpul di Mesir Bahas Perdamaian Gaza

    Menanti Pemimpin Dunia Kumpul di Mesir Bahas Perdamaian Gaza

    Jakarta –

    Para pemimpin dunia akan berkumpul di Mesir untuk menggelar pertemuan puncak internasional untuk mengakhiri perang di Gaza, Palestina. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump hingga Presiden Prancis Emmanuel Macron direncanakan hadir.

    Dilansir Channel News Asia, Minggu (12/10/2025), pertemuan para pemimpin dunia itu akan digelar di kota Sharm el-Sheikh, Mesir, pada Senin (13/10). Pertemuan untuk menyelesaikan kesepakatan mengakhiri perang di Gaza itu akan dihadiri oleh lebih dari 20 pemimpin dunia.

    Perdana Menteri Inggris Keir Starmer akan berkunjung ke Mesir untuk menghadiri KTT Perdamaian Sharm El Sheikh. Para pemimpin dunia akan menandatangani perjanjian perdamaian yang ditengahi AS yang bertujuan mengakhiri konflik di Gaza.

    Fase pertama dari rencana tersebut akan dimulai dengan pembebasan sandera dan tahanan Palestina pada Senin (13/10). Pemerintah Inggris menyebut hal itu menandai ‘titik balik bersejarah’ setelah 2 tahun perang.

    Starmer disebut akan memberikan penghormatan atas peran Trump dan upaya diplomatik Mesir, Qatar, dan Turki dalam menengahi kesepakatan tersebut. Starmer diperkirakan akan menyerukan koordinasi internasional yang berkelanjutan untuk melaksanakan fase selanjutnya, yang mencakup pengerahan misi pemantauan gencatan senjata dan pembentukan pemerintahan transisi di Gaza.

    Starmer akan menegaskan kembali ‘dukungan teguh’ Inggris untuk membantu mengamankan gencatan senjata dan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Presiden Prancis Emmanuel Macron juga akan bertolak ke Mesir untuk membahas implementasi rencana perdamaian yang diajukan oleh Trump.

    Macron juga akan menegaskan kembali komitmen Prancis terhadap solusi dua negara sebagai dasar perdamaian, keamanan, dan rekonstruksi abadi di kawasan tersebut. Trump dan Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi, diperkirakan akan memimpin KTT tersebut.

    Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio telah membahas pengaturan pertemuan tersebut. Termasuk soal partisipasi internasional dalam KTT Sharm El-Sheikh, serta persiapan implementasi fase pertama kesepakatan.

    Dipimpin Trump dan Presiden El-Sisi

    Presiden AS Donald Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi akan memimpin KTT perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir, besok. Pertemuan untuk mengakhiri perang di Gaza, Palestina, itu akan dihadiri para pemimpin dunia dan juga Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    “Pertemuan ini akan bertujuan untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza, meningkatkan upaya untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah, dan mengawali era baru keamanan regional,” demikian pernyataan kantor Presiden El-Sisi, dilansir AFP, Minggu (12/10).

    Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan bahwa sebuah dokumen untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza diperkirakan akan ditandatangani selama pertemuan bersejarah tersebut.

    “KTT tersebut bertujuan untuk meresmikan babak baru perdamaian dan keamanan… dan meringankan penderitaan rakyat Palestina di Gaza,” tulis pernyataan Kementerian Luar Negeri Mesir.

    Terpisah, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memastikan dirinya akan hadir. Demikian pula Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, dan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga akan berkunjung ke Sharm el-Sheikh. Dewan Eropa akan diwakili oleh presidennya, Antonio Costa.

    “Rencana untuk Gaza menawarkan peluang nyata untuk membangun perdamaian yang adil dan berkelanjutan, dan Uni Eropa berkomitmen penuh untuk mendukung upaya ini dan berkontribusi pada implementasinya,” kata juru bicara Dewan Eropa.

    Raja Yordania, Abdullah II, juga diperkirakan akan hadir. Namun, hingga saat ini belum ada kabar langsung mengenai kehadiran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sementara Hamas telah menyatakan tidak akan berpartisipasi.

    Halaman 2 dari 2

    (fas/fas)

  • Trump dan Presiden El-Sisi Bakal Pimpin KTT Perdamaian Gaza di Mesir

    Trump dan Presiden El-Sisi Bakal Pimpin KTT Perdamaian Gaza di Mesir

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi akan memimpin KTT perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir, besok. Pertemuan untuk mengakhiri perang di Gaza, Palestina, itu akan dihadiri para pemimpin dunia dan juga Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Dilansir kantor berita AFP, Minggu (12/10/2025), KTT perdamaian Gaza digelar di kota resor Laut Merah. Rencananya 20 pemimpin negara akan hadir.

    “Pertemuan ini akan bertujuan untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza, meningkatkan upaya untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah, dan mengawali era baru keamanan regional,” demikian pernyataan kantor Presiden El-Sisi.

    Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan bahwa sebuah dokumen untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza diperkirakan akan ditandatangani selama pertemuan bersejarah tersebut.

    “KTT tersebut bertujuan untuk meresmikan babak baru perdamaian dan keamanan… dan meringankan penderitaan rakyat Palestina di Gaza,” tulis pernyataan Kementerian Luar Negeri Mesir.

    Terpisah, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memastikan dirinya akan hadir. Demikian pula Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, dan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez.

    “Rencana untuk Gaza menawarkan peluang nyata untuk membangun perdamaian yang adil dan berkelanjutan, dan Uni Eropa berkomitmen penuh untuk mendukung upaya ini dan berkontribusi pada implementasinya,” kata juru bicara Dewan Eropa.

    Raja Yordania, Abdullah II, juga diperkirakan akan hadir. Namun, hingga saat ini belum ada kabar langsung mengenai kehadiran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sementara Hamas telah menyatakan tidak akan berpartisipasi.

    (fas/whn)

  • Ada Usulan Pertalite Cuma Boleh Dijual di Daerah Pelosok, Setuju?

    Ada Usulan Pertalite Cuma Boleh Dijual di Daerah Pelosok, Setuju?

    Jakarta –

    PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengusulkan agar bahan bakar minyak (BBM) dengan kandungan RON rendah hanya dipasarkan di kawasan-kawasan pelosok. Sementara kota-kota besar seharusnya sudah beralih sepenuhnya ke bahan bakar terbarukan.

    Wakil Presiden Direktur TMMIN, Bob Azam mengatakan, penyebaran BBM seharusnya ditentukan dari suatu wilayah. Jika kawasan tersebut berstatus sebagai kota besar yang penduduknya berpendapatan tinggi, maka BBM yang dijual semestinya bukan produk subsidi lagi.

    “Misalnya daerah-daerah di Pondok Indah sudah harus pakai etanol, sudah harus lah pakai hidrogen, kemudian juga di Menteng. Terus Pertalite taruh aja di Ujungberung misalnya. Jadi memang harus dibagi sesuai dengan kemampuan mereka,” ujar Bob Azam di Karawang, Jawa Barat.

    “Jadi jangan di daerah-daerah yang maju bensinnya masih bersubsidi. Daerah-daerah yang sudah bagus, yang income per kapita yang bayar PBB-nya sudah jutaan sudah harus mulai ada stasiun hidrogen, ada stasiun etanol 85, sudah ada E20. Pasti mobil menyesuaikan,” tambahnya.

    Wakil Presdir TMMIN, Bob Azam. Foto: Achmad Dwi

    Di kesempatan yang sama, Bob Azam kemudian menanggapi rencana pemerintah yang mau menerapkan BBM etanol 10 persen mulai tahun depan. Menurutnya, jika aturannya sudah dibuat, kendaraan yang harus mengikuti teknologi bahan bakar, bukan malah sebaliknya.

    “Ya menyesuaikan diri gitu loh. Jadi jangan teknologinya yang menyesuaikan mobil tua di jalan. Nanti kita ketinggalan teknologi. Kita justru harus berevolusi (menghadirkan) kendaraan-kendaraan yang adaptif terhadap future fuel atau bahan bakar masa depan,” tuturnya.

    “Nah yang mobil tua juga ada yang masih Euro 0. Apa kita nggak mengintrodusi Euro 4 jadinya? Kan banyak yang pakai Euro 0,” tambahnya.

    Lebih jauh, Bob menjelaskan, negara tetangga seperti Thailand sudah menuju penerapan etanol 20 persen. Sementara di negara-negara lain di Benua Amerika, angkanya sudah tembus 85-100 persen!

    “Di luar negeri itu sekarang hampir semua negara sudah menerapkan E10, E20, bahkan Thailand juga sudah bergerak dari E10 ke E20, di Amerika Serikat juga sudah menerapkan di beberapa negara bagian sampai E85. Di Brazil sampai E100,” kata Bob.

    (sfn/rgr)

  • Memanas! Pasukan Taliban Vs Pakistan Saling Tembak di Perbatasan

    Memanas! Pasukan Taliban Vs Pakistan Saling Tembak di Perbatasan

    Kabul –

    Pasukan Taliban Afghanistan melancarkan serangan bersenjata terhadap tentara Pakistan di sepanjang perbatasan bersama mereka. Taliban menuduh Pakistan melakukan serangan udara di wilayahnya.

    Dilansir AFP, Minggu (12/10/2025), dua ledakan terdengar di ibu kota Afghanistan, Kabul, dan satu lagi di tenggara negara itu pada Kamis (9/10). Keesokan harinya, Kementerian Pertahanan yang dipimpin Taliban menyalahkan Pakistan atas serangan tersebut dan menuduh negara tetangganya melanggar kedaulatannya.

    “Sebagai balasan atas serangan udara yang dilakukan oleh tentara Pakistan di Kabul, pasukan Taliban terlibat dalam bentrokan hebat melawan pasukan keamanan Pakistan di berbagai wilayah di sepanjang perbatasan,” kata militer Afghanistan dalam sebuah pernyataan.

    Juru bicara Kementerian Pertahanan Taliban, Enayat Khowarazm, mengatakan operasi yang ‘berhasil’ telah berakhir pada tengah malam. Namun dia memperingatkan serangan akan terjadi lagi jika Taliban menganggap ada pelanggaran lain.

    “Jika pihak lawan kembali melanggar wilayah Afghanistan, angkatan bersenjata kami siap untuk mempertahankan wilayah mereka dan akan merespons dengan tegas,” ujarnya.

    Islamabad tidak mengonfirmasi mereka berada di balik serangan ke Kabul pada Kamis lalu. Tetapi, mereka meminta Kabul ‘untuk berhenti menyembunyikan Taliban Pakistan (TTP) di wilayahnya’.

    TTP, yang terlatih dalam pertempuran di Afghanistan dan mengklaim memiliki ideologi yang sama dengan Taliban Afghanistan, dituduh oleh Islamabad telah membunuh ratusan tentaranya sejak 2021. Para pejabat Taliban dari provinsi Kunar, Nangarhar, Paktia, Khost, dan Helmand yang semuanya terletak di perbatasan antara Pakistan dan Afghanistan mengonfirmasi bentrokan berlangsung hingga kemarin malam.

    “Malam ini, pasukan Taliban mulai menggunakan senjata. Kami menembakkan artileri ringan dan kemudian artileri berat di empat titik di sepanjang perbatasan,” kata seorang pejabat senior di provinsi Khyber-Pakhtunkhwa Pakistan, yang berbatasan dengan Afghanistan.

    “Pasukan Pakistan merespons dengan tembakan gencar dan menembak jatuh tiga quadcopter Afghanistan yang diduga membawa bahan peledak. Pertempuran sengit masih berlangsung, tetapi sejauh ini, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan,” ujarnya.

    Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi meminta negara-negara tetangganya ‘untuk menahan diri’. Dalam beberapa bulan terakhir, militan TTP telah mengintensifkan kampanye kekerasan mereka terhadap pasukan keamanan Pakistan di wilayah pegunungan yang berbatasan dengan Afghanistan.

    Islamabad menuduh Afghanistan gagal mengusir militan yang menggunakan wilayah Afghanistan untuk melancarkan serangan terhadap Pakistan. Tuduhan itu dibantah oleh pihak berwenang di Kabul.

    Awal tahun ini, sebuah laporan PBB mengatakan TTP ‘menerima dukungan logistik dan operasional yang substansial dari otoritas de facto’ yang merujuk pada pemerintahan Taliban di Kabul. Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Muhammad Asif, mengatakan kepada parlemen bahwa beberapa upaya untuk meyakinkan Taliban Afghanistan agar berhenti mendukung TTP telah gagal.

    “Kami tidak akan menoleransi ini lagi. Bersatu, kita harus menanggapi mereka yang memfasilitasinya, baik tempat persembunyiannya berada di tanah kita maupun tanah Afghanistan,” ujarnya.

    TTP sebelumnya mengaku bertanggung jawab atas serangan mematikan di beberapa distrik di barat laut Pakistan. Serangan itu menewaskan 20 pejabat keamanan dan tiga warga sipil.

    Tonton juga video “Afghanistan Tanpa Internet-Telepon Seluler gegara Diputus Taliban” di sini:

    Halaman 2 dari 3

    (haf/imk)

  • AS Mau Sanksi Negara yang Dukung Pengurangan Emisi Karbon Pelayaran

    AS Mau Sanksi Negara yang Dukung Pengurangan Emisi Karbon Pelayaran

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) mengancam akan menggunakan pembatasan visa dan sanksi sebagai balasan terhadap negara-negara yang mendukung rencana yang diajukan oleh badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Ancaman itu dilontarkan pada hari Jumat (10/10/2025).

    Mengutip Channel News Asia, negara-negara anggota PBB dijadwalkan untuk memungut suara pekan depan, atas proposal Kerangka Kerja Net-Zero dari Organisasi Maritim Internasional (IMO) untuk mengurangi emisi gas karbon dioksida global dari sektor pelayaran internasional. Adapun sektor pelayaran yang menangani sekitar 80% perdagangan dunia dan menyumbang hampir 3% gas rumah kaca global.

    Pengangkut kontainer besar, yang berada di bawah tekanan investor untuk memerangi perubahan iklim, umumnya sepakat bahwa kerangka kerja regulasi global sangat penting untuk mempercepat dekarbonisasi. Namun, beberapa perusahaan tanker minyak terbesar di dunia mengatakan mereka memiliki “kekhawatiran serius” tentang proposal tersebut.

    “Pemerintah dengan tegas menolak proposal ini di hadapan IMO dan tidak akan menoleransi tindakan apa pun yang meningkatkan biaya bagi warga negara kami, penyedia energi, perusahaan pelayaran dan pelanggan mereka, atau wisatawan,” ujar Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Menteri Energi AS Chris Wright, dan Menteri Perhubungan AS Sean Duffy dalam sebuah pernyataan bersama, sebagaimana dikutip dari Channel News Asia, Sabtu (11/10/2025).

    “Proposal ini menimbulkan risiko signifikan bagi ekonomi global dan tidak hanya menempatkan warga Amerika, tetapi juga semua negara anggota IMO pada rezim pajak global yang tidak sah yang mengenakan sanksi finansial yang menghukum dan regresif,” kata mereka.

    Menurut para pendukung proposal IMO, tanpa regulasi global, industri maritim akan menghadapi beragam regulasi dan peningkatan biaya tanpa secara efektif mengekang emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global.

    Para pejabat AS dalam pernyataan hari Jumat, mengatakan pemerintahannya sedang mempertimbangkan pembalasan terhadap negara-negara PBB yang mendukung rencana tersebut. Hal itu termasuk kemungkinan memblokir kapal-kapal berbendera negara-negara tersebut dari pelabuhan-pelabuhan AS, memberlakukan pembatasan dan biaya visa, serta menjatuhkan sanksi kepada pejabat yang “mensponsori kebijakan iklim yang didorong oleh aktivis”.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mendagri dan Menteri PKP Tinjau Klaster Rumah MBR di Binjai dan Deli Serdang

    Mendagri dan Menteri PKP Tinjau Klaster Rumah MBR di Binjai dan Deli Serdang

    Mendagri dan Menteri PKP Tinjau Klaster Rumah MBR di Binjai dan Deli Serdang
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (10/10/2025).
    Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat realisasi Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
    Dalam kunjungannya, Mendagri dan Menteri PKP mengecek langsung kondisi di dalam rumah.
    Tito menyampaikan rasa bahagianya saat melihat langsung antusiasme masyarakat yang menerima manfaat program perumahan itu.
    “Karena tadi saya lihat waktu masuk (rumah), ibunya senang dan rumahnya juga bagus. Memang kami pemerintah, baik pusat maupun daerah, bekerja keras untuk masyarakat, terutama yang kurang mampu,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (11/10/2025).
    Tito menambahkan, ia bersama Menteri PKP turun langsung untuk melihat apa yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat.
    Pemerintah, kata dia, terus berupaya memperbaiki berbagai kekurangan dalam pelaksanaan program perumahan. Oleh karena itu, pemerintah terbuka terhadap masukan dari masyarakat.
    Ia juga menerangkan bahwa pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meringankan MBR memiliki rumah.
    Salah satu langkah tersebut adalah dengan membebaskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi MBR.
    Masyarakat yang ingin membangun atau merenovasi rumah juga dapat memanfaatkan kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga rendah.
    Tito pun mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar tidak khawatir terhadap potensi penurunan pendapatan asli daerah (PAD) akibat pembebasan retribusi PBG dan BPHTB bagi masyarakat kurang mampu.
    Menurutnya, kebijakan itu justru membawa manfaat ekonomi jangka panjang.
    “Masa kita mau mencari uang dan pajak dari orang yang kurang mampu. Justru kami pemerintah ini bekerja terutama untuk mengangkat derajat yang kurang mampu,” ucap Tito.
    Tito menuturkan, kebijakan-kebijakan tersebut dapat mendorong sektor properti menjadi lebih masif dan berdampak luas terhadap perekonomian daerah.
    “Real estate bangkit semua. Masyarakat yang mau bangun juga menjadi lebih murah. Real estate bangkit karena dijual lebih murah, masyarakat beli, makin banyak
    demand
    perumahan yang tinggi, maka lapangan kerja hidup, toko-toko material hidup, semua hidup,” terangnya.
    Tito menegaskan, pembangunan rumah tidak hanya memberi tempat tinggal yang layak bagi masyarakat, tetapi juga menambah nilai ekonomi tanah yang sebelumnya tidak produktif.
    “Tanah kosong
    tuh
    PBB-nya
    dikit
    . Bapak bangun ini dengan nol BPHTB-PBG, tapi (nanti) sudah ada rumahnya, tahun depan. mohon maaf, yang punya rumah nanti (ke depan akan) bayar (pajak) selain tanahnya, bangunannya juga, tapi sedikit,” tutur tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.