partai: PBB

  • Sandera Israel Jadi Alasan Netanyahu Lanjutkan Perang di Gaza

    Sandera Israel Jadi Alasan Netanyahu Lanjutkan Perang di Gaza

    Tel Aviv

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa jumlah sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza dalam keadaan hidup “cukup” menjadi alasan untuk dilanjutkannya perang melawan Hamas di wilayah Palestina tersebut.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (12/2/2024), pernyataan itu disampaikan Netanyahu dalam wawancara dengan media terkemuka Amerika Serikat (AS), ABC News, dalam program “This Week” yang disiarkan pada Minggu (11/2) waktu setempat.

    Saat ditanya soal berapa banyak sandera yang masih hidup dan kini ditahan di Jalur Gaza, Netanyahu menjawab: “Cukup untuk menjamin upaya-upaya yang kami sedang lakukan”.

    “Kami akan berusaha melakukan yang terbaik untuk mendapatkan kembali semuanya (sandera Israel-red) yang masih hidup dan, sejujurnya, juga jenazah mereka yang tewas,” ucap Netanyahu dalam wawancara tersebut.

    Diketahui bahwa Hamas menyandera sekitar 250 orang sejak serangan mengejutkan pada 7 Oktober tahun lalu, dengan otoritas Israel menyebut sedikitnya 132 sandera masih ditahan di Jalur Gaza dan sekitar 29 orang di antaranya diperkirakan sudah tewas.

    Dalam wawancara tersebut, Netanyahu juga menyebut bahwa satu warga sipil Palestina terbunuh untuk setiap petempur Hamas yang tewas di Jalur Gaza.

    Laporan terbaru otoritas kesehatan Gaza yang dikuasai Hamas menyebut sedikitnya 28.176 orang tewas akibat rentetan serangan Israel selama beberapa bulan terakhir. Disebutkan bahwa sekitar 70 persen korban tewas di Jalur Gaza merupakan perempuan atau anak-anak berusia 18 tahun ke bawah.

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menggambarkan sistem Kementerian Kesehatan Palestina dalam pelaporan korban jiwa sebagai “sangat baik” dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara teratur mengutip angka korban jiwa tersebut.

    Sementara otoritas Tel Aviv sebelumnya menyebut sekitar 1.200 warga Israel tewas dalam serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu, yang membuat Tel Aviv melancarkan gempuran tanpa henti ke Jalur Gaza.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Panas! AS dan Rusia Saling Tuding soal Korut-Ukraina di Rapat DK PBB

    Panas! AS dan Rusia Saling Tuding soal Korut-Ukraina di Rapat DK PBB

    New York

    Situasi pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) membahas soal perang di Ukraina berlangsung memanas, dengan Amerika Serikat (AS) dan Rusia saling melontarkan tudingan.

    Seperti dilansir Reuters, Rabu (7/2/2024), Washington menuding Moskow telah menembakkan setidaknya sembilan rudal yang dipasok Korea Utara (Korut) ke wilayah Ukraina. Sedangkan Rusia melabeli AS sebagai “kaki tangan langsung” dalam insiden jatuhnya pesawat angkut militer Moskow bulan lalu.

    Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia dan Wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood saling melontarkan tudingan tersebut dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB membahas Ukraina yang digelar pada Selasa (6/2) waktu setempat. Rapat itu diusulkan oleh Moskow.

    “Sampai saat ini, Rusia telah meluncurkan rudal-rudal balistik yang dipasok DPRK terhadap wilayah Ukraina setidaknya sembilan kali,” sebut Wood dalam rapat Dewan Keamanan PBB yang dihadirinya 15 negara anggotanya. Dia menggunakan nama resmi Korut yakni Republik Demokratik Rakyat Korea.

    Rusia telah menginvasi Ukraina, negara tetangganya, selama dua tahun terakhir. Invasi itu semakin memperburuk hubungan antara Moskow dan Washington yang sudah sejak lama memburuk akibat berbagai konflik.

    “Rusia dan DPRK harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, yang melemahkan kewajiban jangka panjang berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB,” tegas Wood dalam pernyataannya.

    Baik Moskow maupun Pyongyang membantah tudingan Washington. Namun tahun lalu, kedua negara berjanji untuk saling memperdalam hubungan militer.

    Wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood Foto: REUTERS/Brendan McDermid/ File photo Purchase Licensing Rights

    Sebuah pesawat angkut militer Il-76 milik Angkatan Udara Rusia jatuh pada 24 Januari lalu di wilayah Rusia yang terletak dekat Ukraina. Moskow menyebut seluruh penumpang pesawat itu, totalnya 74 orang, tewas.

    Korban tewas itu termasuk 65 tentara Ukraina yang ditahan Rusia, dan dalam perjalanan ke lokasi pertukaran tahanan dengan tawanan perang Rusia saat insiden itu terjadi. Moskow menyalahkan Kyiv sebagai dalang yang menembak jatuh pesawat militer tersebut.

    Dalam forum yang sama, Nebenzia menyebut Washington turut terlibat dalam insiden tersebut.

    “Kami memiliki bukti tidak terbantahkan bahwa rudal permukaan-ke-udara Patriot digunakan untuk melancarkan serangan tersebut, sehingga tidak ada keraguan bahwa Washington juga merupakan kaki tangan dalam kejahatan ini,” tuding Nebenzia di hadapan forum Dewan Keamanan AS.

    Rudal Patriot merupakan senjata buatan AS yang dipasok ke Ukraina. Pekan lalu, para penyelidik Rusia menyebut pihaknya memiliki bukti yang menunjukkan militer Ukraina menembak jatuh pesawat angkut militer tersebut dengan rudal Patriot buatan AS.

    Rusia meminta Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan pada Selasa (6/2) waktu setempat, setelah menyebut Ukraina telah menewaskan sedikitnya 28 orang ketika menggunakan roket-roket yang dipasok negara-negara Barat untuk menyerang toko roti dan restoran di wilayah Ukraina bagian timur yang dikuasai Rusia.

    Diplomat senior Ukraina untuk PBB, Serhii Dvornyk, menuduh balik Rusia telah menyalahgunakan Dewan Keamanan PBB untuk “menyebarkan informasi palsu”.

    Dalam tanggapannya, Wood menyatakan AS tidak bisa memverifikasi informasi tersebut secara independen karena kurangnya pemberitaan media independen. Namun dia menyesalkan banyaknya korban sipil yang berjatuhan.

    “Yang jelas, Rusia adalah satu-satunya agresor dalam perang ini, dan satu-satunya yang bisa mengakhiri perang saat ini,” tegasnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kompaknya Rusia dan China Serang AS di DK PBB

    Kompaknya Rusia dan China Serang AS di DK PBB

    Jakarta

    Pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) kali ini menjadi ajang kecaman dari Rusia dan China ke Amerika Serikat (AS). Kedua negara sohib Iran ini tidak terima AS mengacak-acak Timur Tengah seperti yang terjadi belakangan ini.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (6/2/2024), militer AS menyerang puluhan target terkait Iran di wilayah Irak dan Suriah pada Jumat (2/2) malam hingga Sabtu (3/2) lalu, sebagai pembalasan atas serangan drone yang menewaskan tiga tentara AS di pangkalan Yordania pada 28 Januari lalu.

    Serangan-serangan udara AS yang menargetkan unit pasukan elite Iran dan kelompok milisi yang didukung Teheran, telah memicu kekhawatiran bahwa perang yang berkecamuk antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza bisa berubah menjadi konflik regional.

    “Sudah jelas bahwa serangan udara Amerika secara spesifik, secara sengaja bertujuan untuk mengobarkan konflik,” tuding Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB yang digelar Senin (5/2) waktu setempat. Pertemuan itu diusulkan oleh Moskow.

    Duta Besar China untuk PBB, Jun Zhang, melontarkan tudingan serupa dalam forum yang sama. “Tindakan AS pasti memperburuk lingkaran setan kekerasan di Timur Tengah,” sebutnya.

    Selanjutnya, kata pihak PBB:

    Kata pihak PBB

    Kemarahan atas serangan-serangan Israel yang menghancurkan Jalur Gaza telah berkembang di kawasan Timur Tengah, memicu rentetan tindak kekerasan yang melibatkan kelompok-kelompok yang didukung Iran di Lebanon, Irak, Suriah, dan Yaman.

    Wakil Sekretaris Jenderal PBB urusan politik dan pembangunan perdamaian, Rosemary DiCarlo, menyerukan agar “semua pihak untuk mundur dari jurang konflik dan mempertimbangkan kerugian manusia dan ekonomi tak terhindarkan akibat potensi konflik regional”.

    “Saya mengimbau Dewan (Keamanan PBB) untuk terus secara aktif melibatkan semua pihak terkait demi mencegah eskalasi lebih lanjut dan memperburuk ketegangan merusak perdamaian dan keamanan regional,” cetus DiCarlo dalam pernyataannya.

    Orang-orang memprotes serangan AS dan Inggris ke Yaman melawan pasukan Houthi yang didukung Iran, saat demo di Seattle, Washington, AS, 12 Januari 2024 silam. (Reuters/David Ryder)

    Kata Iran

    Serangan udara AS memicu kecaman keras dari pemerintah Irak dan Suriah, juga dari Iran, yang sebelumnya menyangkal terlibat dalam serangan yang menewaskan tentara AS di Yordania.

    “Setiap upaya untuk mengaitkan tindakan-tindakan ini dengan Iran atau Angkatan Bersenjatanya adalah menyesatkan, tidak berdasar, dan tidak bisa diterima,” ucap Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, kepada Dewan Keamanan PBB.

    Lebih lanjut, dia menegaskan jika Iran menghadapi “ancaman, serangan, atau agresi apa pun yang mempengaruhi keamanannya” maka Teheran “tidak akan ragu untuk menggunakan hak-hak yang melekat padanya… untuk merespons dengan tegas”.

    Selanjutnya, AS malah ngegas:

    AS ingin lindungi personelnya

    Gedung Putih mengatakan pada Minggu (4/2) waktu setempat bahwa AS merencanakan lebih banyak serangan balasan. Penegasan serupa disampaikan oleh Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Robert Wood.

    “Biar saya perjelas, Amerika Serikat tidak menginginkan lebih banyak konflik di kawasan tersebut ketika kami secara aktif berupaya untuk mengatasi dan meredakan konflik di Gaza,” ujarnya.

    “Kami tidak mencari konflik langsung dengan Iran, namun kami akan terus mempertahankan personel-personel kami dari serangan-serangan yang tidak bisa diterima. Titik,” tegas Wood.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pengungsi Palestina di Timur Tengah Risau Negara Barat Setop Pendanaan UNRWA

    Pengungsi Palestina di Timur Tengah Risau Negara Barat Setop Pendanaan UNRWA

    Beirut

    UNRWA adalah sekolah, klinik, obat-obatan, air minum, vaksin, bantuan tunai. Bagi banyak warga Palestina, badan PBB ini mewakili sesuatu yang lebih besar.

    “UNRWA adalah saksi Nakba kami,” kata Noor Sobhiyeh, 18 tahun, yang tinggal di kamp pengungsi di Lebanon.

    Al-Nakba, yang umumnya diterjemahkan sebagai “Bencana”, mengacu pada pengusiran paksa warga Palestina dari tanah air mereka setelah berdirinya negara Israel pada 1948.

    Saat itu, setidaknya 750.000 warga Palestina melarikan diri atau diusir dari rumah dan tanah mereka.

    Bagi mereka, keturunan mereka, dan gelombang pengungsi Palestina setelahnya, UNRWA yang didirikan pada tahun 1949 menjadi penyedia utama bantuan.

    Noor berharap bisa lulus sekolah tahun ini, namun hal itu kini terancam gagal menyusul keputusan beberapa negara untuk membekukan pendanaan untuk UNRWA singkatan dari United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East atau Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat.

    “Mereka tidak bisa menghentikan pendanaan ketika kami belum kembali ke tanah air,” kata Noor.

    UNRWA adalah penopang hidup bagi para pengungsi Palestina di Timur Tengah (Getty Images)

    Di kamp-kamp Palestina di Timur Tengah, logo biru UNRWA ada di mana-mana, hampir sama banyaknya dengan bendera Palestina.

    Logo biru UNRWA adalah lambang status pengungsi mereka, sedangkan bendera Palestina adalah lambang negara yang mereka dambakan.

    Noor ingin mengambil jurusan bisnis di perguruan tinggi. Dia adalah salah satu dari 38.000 pelajar Palestina yang saat ini mengenyam pendidikan di sekolah UNRWA di Lebanon.

    Noor dan ribuan pelajar Palestina lainnya tidak punya pilihan lain untuk mendapatkan pendidikan. Selain penyedia pendidikan, UNRWA juga satu-satunya penyedia layanan kesehatan gratis bagi pengungsi Palestina di Lebanon, yang tidak diberi akses layanan negara tersebut.

    Perempuan Palestina di Lebanon memprotes penangguhan pendanaan UNRWA oleh beberapa negara Barat (Reuters)

    Yang membuat para pengungsi Palestina semakin rentan adalah Lebanon merupakan satu-satunya negara yang melarang mereka bekerja di 39 jenis pekerjaan. Hal ini membuat banyak dari mereka sangat bergantung pada bantuan tunai dari UNRWA.

    Ini mungkin alasan mengapa banyak pengungsi Palestina di Lebanon mengatakan kepada saya bahwa keputusan untuk menghentikan pendanaan UNRWA adalah “hukuman mati”.

    Keputusan penangguhan dana UNRWA diambil oleh negara-negara donor besar seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris dan Kanada, menyusul tuduhan Israel bahwa sebanyak 12 anggota badan tersebut terlibat dalam serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 lalu.

    Baca juga:

    UNRWA, yang mempekerjakan 13.000 orang di Gaza, memecat para staf yang dituduh dan telah menggelar penyelidikan independen.

    Di Lebanon, terdapat sekitar 490.000 pengungsi Palestina yang terdaftar di UNRWA, meskipun diperkirakan jumlah sebenarnya yang tinggal di negara tersebut adalah sekitar 250.000 orang.

    Badan PBB tersebut juga memberikan bantuan kepada 30.000 pengungsi Palestina yang mengungsi dari Suriah ke Lebanon akibat perang di sana.

    Kamp Baqa’a di Yordania adalah yang terbesar di negara ini dan menampung pengungsi Palestina yang meninggalkan Tepi Barat dan Gaza setelah perang Arab-Israel tahun 1967 (Getty Images)

    Namun masalahnya bukan pada jumlah pengungsi, namun pada sejauh mana mereka bergantung pada UNRWA untuk bertahan hidup.

    Ketergantungan ini bersifat total, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara penampung pengungsi Palestina di Timur Tengah, seperti Yordania yang menampung pengungsi Palestina terbanyak dalam daftar UNRWA.

    Kebanyakan dari mereka memiliki kewarganegaraan Yordania dan tidak menghadapi diskriminasi seperti yang dialami pengungsi Palestina di Lebanon.

    Realita hidup bagi warga Palestina yang tidak memiliki kewarganegaraan Yordania terbilang lebih suram. Sebagian besar pengungsi dari Gaza tinggal di 13 kamp resmi UNRWA dan tiga kamp tidak resmi.

    Latar belakang konflik Israel-Palestina:

    Sekolah-sekolah UNRWA di Yordania mengajar 120.000 siswa dan klinik kesehatannya menerima sekitar 1,5 juta kunjungan medis per tahun.

    Amani Shallouf, 40, adalah ibu dari tiga anak perempuan yang tinggal di kamp pengungsi asal Gaza di Yordania. Dia lahir di sana, belajar di sana, dan putrinya bersekolah di sana juga.

    “Kartu UNRWA sangat penting dalam kehidupan setiap orang di kamp. Kami sepenuhnya bergantung padanya. Ini adalah satu-satunya penopang kami karena tidak ada pihak lain yang memberikan bantuan apa pun kepada kami,” katanya.

    Kartu UNRWA juga penting bagi pengungsi Palestina yang memegang paspor Yordania, tapi tidak membutuhkan bantuan UNRWA. Mereka masih memandang penting terdaftar di UNRWA, yang dipandang sebagai ‘jaminan’ hak mereka untuk kembali ke tanah air.

    Banyak warga Yordania keturunan Palestina berasal dari Tepi Barat, yang telah diduduki Israel sejak tahun 1967. Dan di sinilah UNRWA mengelola sebagian besar kamp pengungsi di luar Gaza.

    UNRWA “seperti seorang bapak” bagi Mahmoud dan keluarganya (BBC)

    Mahmoud al-Toukhi bekerja sebagai sopir taksi dan berasal dari kamp UNRWA al-Amari, salah satu dari 19 kamp di Tepi Barat. Dia belajar di sekolah UNRWA dan anak-anaknya juga mengenyam pendidikan di sekolah tersebut.

    “Kami hidup di bawah pendudukan Israel, sedangkan Otoritas Palestina tidak memberikan bantuan apa pun kepada kami,” katanya.

    “Kami hanya punya UNRWA yang menjaga kami. Lembaga itu adalah ayah kami, yang mengadopsi kami.”

    Ia mengeluhkan berkurangnya bantuan yang diberikan oleh UNRWA. Meski demikian, menurutnya, UNRWA masih memberikan layanan kesehatan yang “baik” dan mendukung orang-orang dengan kebutuhan tambahan.

    Namun ketakutan bahwa UNRWA menghentikan operasinya masih terlihat jelas.

    “Anak-anak kita tidak akan bisa melanjutkan hidup. Bagaimana mereka melanjutkan pendidikannya?” tanya Mahmoud. Ke mana mereka akan pergi?”

    Banyak orang tua di Tepi Barat tidak punya pilihan untuk pendidikan anak-anak mereka selain sekolah UNRWA (BBC)

    Mustapha Farra tinggal di kamp yang sama dan memiliki toko ayam. Dia menjelaskan bagaimana program bantuan tunai UNRWA juga bermanfaat bagi Israel.

    Setiap keluarga pengungsi Palestina menerima 150 shekel Israel (sekitar Rp 645.000) setiap tiga bulan.

    “Ini adalah mata uang asing yang masuk ke negara ini dan kami membelanjakannya untuk barang-barang Israel. Jadi jika UNRWA menghentikan operasinya, Israel juga akan terkena dampaknya. Ini bukan perkara mudah,” katanya.

    “Mereka tidak bisa meninggalkan kami begitu saja di tengah jalan. Ini tidak bisa diterima, baik dari sudut pandang kemanusiaan maupun hukum,” tambah Mustapha.

    “Ketika kami kembali ke tanah air kami, kami akan mendoakan kepergian mereka dengan bahagia.”

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Berulang Kali Pyongyang Pamer Kekuatan Perang

    Berulang Kali Pyongyang Pamer Kekuatan Perang

    Jakarta

    Pyongyang kembali memamerkan kekuatan perangnya. Korea Utara (Korut) diketahui kembali terdeteksi menembakkan sejumlah rudal jelajah dari wilayahnya, yang diarahkan ke perairan Laut Barat.

    Aktivitas peluncuran Pyongyang ini terdeteksi setelah pemimpin negara itu, Kim Jong Un, dilaporkan menginspeksi kapal perang. Inspeksi ini dilakukan sebagai upaya “peningkatan perang”.

    Dilansir AFP, Jumat (2/2/2024), peluncuran rudal jelajah Korut itu dilaporkan oleh Kepala Staf Gabungan militer Korea Selatan (Korsel) atau JCS dalam pernyataan terbaru. Disebutkan Seoul bahwa ada sejumlah rudal jelajah yang diluncurkan Pyongyang, namun jumlah pastinya tidak dijelaskan.

    “Militer mendeteksi beberapa rudal jelajah tak teridentifikasi ditembakkan sekitar pukul 11.00 waktu setempat,” sebut JCS dalam pernyataannya.

    Dilaporkan bahwa rudal-rudal jelajah itu ditembakkan ke arah lautan di lepas pantai barat Korut.

    JCS menambahkan bahwa militer Korsel telah meningkatkan pengawasan.

    “meningkatkan pengawasan melalui koordinasi erat dengan Amerika Serikat (AS)”.

    Tonton juga Video: 2 Remaja Korut Dihukum Kerja Paksa 12 Tahun gegara Nonton Drakor

    Dalam pernyataannya, JCS menyebut militer Korsel “memantau dengan cermat untuk tanda-tanda aktivitas tambahan” oleh militer Korut.

    Disebutkan juga Seoul sedang “menganalisis secara saksama” peluncuran terbaru Pyongyang tersebut.

    Peluncuran rudal jelajah pada Jumat (2/2) waktu setempat itu, menurut Reuters, menjadi aktivitas peluncuran keempat yang dilakukan Korut dalam sepekan terakhir.

    Pada Minggu (28/1) lalu, Kim Jong Un mengawasi peluncuran rudal rudal jelajah strategis jenis terbaru, yang bernama Pulhwasal-3-31, yang diklaim diluncurkan dari kapal selam Korut. Bulan ini, Pyongyang juga mengklaim telah menguji coba “sistem senjata nuklir bawah laut” dan rudal balistik hipersonik berbahan bakar solid.

    Berbeda dengan uji coba rudal balistik, pengujian rudal jelajah tidak dilarang berdasarkan sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dijatuhkan terhadap Korut.

    Rudal jelajah cenderung bertenaga jet dan mengudara pada ketinggian yang lebih rendah dibandingkan rudal balistik yang lebih canggih, sehingga lebih sulit untuk dideteksi dan ditembak jatuh.

    simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya

    Sementara itu, para analisis memperingatkan bahwa Pyongyang mungkin menguji coba rudal jelajah sebelum mengirimkannya ke Rusia untuk digunakan dalam perang di Ukraina. AS dan Korsel sebelumnya mengklaim Kim Jong Un memasok senjata ke Moskow sebagai bagian dari kesepakatan terlarang, yang dilarang berdasarkan sanksi-sanksi PBB.

    Kim Jong Un Inspeksi Kapal Perang Saat Korut Tingkatkan Persiapan Perang

    Peluncuran rudal terbaru Korut itu dilakukan setelah Korean Central News Agency (KCNA) melaporkan bahwa Kim Jong Un menginspeksi kapal-kapal perang buatan Korut di galangan kapal Nampho. Inspeksi itu dilakukan setelah Kim Jong Un memerintahkan militernya untuk meningkatkan “persiapan perang”.

    “Memperkuat kekuatan Angkatan Laut merupakan isu paling penting dalam mempertahankan kedaulatan maritim negara dan meningkatkan persiapan perang saat ini,” tegas Kim Jong Un saat menginspeksi kapal perang Korut di galangan kapal Nampho, seperti dilaporkan KCNA.

    Kim Jong Un dalam beberapa pekan terakhir menyatakan Korsel sebagai “musuh utama” negaranya dan mengancam perang jika terjadi pelanggaran teritorial “bahkan untuk 0,001 mm” saja. Dia juga menghapus lembaga-lembaga yang berdedikasi untuk reunifikasi dan interaksi dengan Seoul.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Barat Setop Dana, UNRWA Tak Bisa Beroperasi di Gaza Setelah Februari

    Barat Setop Dana, UNRWA Tak Bisa Beroperasi di Gaza Setelah Februari

    Jakarta

    Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mengatakan bahwa mereka tidak akan dapat melanjutkan operasi di Gaza setelah akhir Februari, jika pendanaan tidak dilanjutkan.

    Sejumlah negara termasuk Amerika Serikat, Jerman dan Inggris telah menghentikan pendanaan mereka ke badan bantuan PBB tersebut setelah adanya tuduhan bahwa 12 staf UNRWA terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel.

    “Jika pendanaan tidak dilanjutkan, UNRWA tidak akan dapat melanjutkan layanan dan operasinya di seluruh wilayah, termasuk di Gaza, setelah akhir Februari,” kata juru bicara badan tersebut, dilansir Al Arabiya, Selasa (30/1/2024).

    Sebelumnya pada hari Senin (29/1), pemerintah Austria mengumumkan bahwa mereka juga menangguhkan pendanaan kepada UNRWA, sambil menunggu penyelidikan penuh atas tuduhan tersebut.

    “Kami menyerukan UNRWA dan PBB untuk melakukan penyelidikan yang komprehensif, cepat dan lengkap atas tuduhan tersebut,” kata Kementerian Luar Negeri Austria dalam sebuah pernyataan.

    Uni Eropa, salah satu donatur utama UNRWA, pada hari Senin menuntut dilakukannya audit “mendesak” terhadap badan tersebut dan mengatakan pihaknya sedang meninjau ulang pendanaan.

    Audit tersebut harus dipimpin oleh para ahli yang ditunjuk Komisi Eropa dan dilakukan bersamaan dengan penyelidikan PBB terhadap tuduhan tersebut, kata juru bicara komisi Eric Mamer kepada wartawan.

    Sebelumnya, dilaporkan bahwa berkas intelijen Israel yang memicu belasan negara menghentikan pendanaan untuk UNRWA, menyebutkan sedikitnya ada 190 staf UNRWA yang terindikasi menjadi militan garis keras.

    Seperti dilansir Reuters, Selasa (30/1/2024), berkas setebal enam halaman, yang telah dilihat oleh Reuters itu, menuduh sekitar 190 staf UNRWA, termasuk yang menjadi guru di sekolah-sekolah PBB, merangkap sebagai militan Hamas atau Jihad Islam yang bermarkas di Jalur Gaza.

    Berkas itu bahkan menyertakan nama-nama dan foto 11 staf di antaranya yang dituduh menjadi militan.

    “Dari informasi intelijen, dokumen-dokumen dan kartu identitas yang disita selama pertempuran, kini dimungkinkan untuk menandai sekitar 190 anggota teroris Hamas dan PIJ (Jihad Islam Palestina) yang bertugas sebagai pegawai UNRWA,” sebut berkas intelijen Israel yang berbahasa Ibrani tersebut.

    Berkas intelijen Israel itu menjadi sorotan karena memuat tuduhan bahwa beberapa staf UNRWA terlibat dalam penculikan dan pembunuhan selama serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober lalu, yang memicu perang di Jalur Gaza.

    Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, mengatakan pada Senin (29/1) waktu setempat bahwa PBB belum secara resmi menerima salinan berkas intelijen Israel tersebut.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Barat Setop Dana, UNRWA Tak Bisa Beroperasi di Gaza Setelah Februari

    Israel Tuduh 190 Staf UNRWA Merangkap Jadi Militan Hamas-Jihad Islam

    Tel Aviv

    Berkas intelijen Israel yang memicu belasan negara menghentikan pendanaan untuk Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), menyebutkan sedikitnya ada 190 staf UNRWA yang terindikasi menjadi militan garis keras.

    Seperti dilansir Reuters, Selasa (30/1/2024), berkas setebal enam halaman, yang telah dilihat oleh Reuters itu, menuduh sekitar 190 staf UNRWA, termasuk yang menjadi guru di sekolah-sekolah PBB, merangkap sebagai militan Hamas atau Jihad Islam yang bermarkas di Jalur Gaza.

    Berkas itu bahkan menyertakan nama-nama dan foto 11 staf di antaranya yang dituduh menjadi militan.

    “Dari informasi intelijen, dokumen-dokumen dan kartu identitas yang disita selama pertempuran, kini dimungkinkan untuk menandai sekitar 190 anggota teroris Hamas dan PIJ (Jihad Islam Palestina) yang bertugas sebagai pegawai UNRWA,” sebut berkas intelijen Israel yang berbahasa Ibrani tersebut.

    Israel, menurut berkas intelijen itu, menuduh Hamas “secara metodis dan sengaja mengerahkan infrastruktur terorisnya di berbagai fasilitas dan aset-aset PBB” termasuk sekolah-sekolah. Hamas telah membantah tuduhan tersebut.

    Berkas intelijen Israel itu menjadi sorotan karena memuat tuduhan bahwa beberapa staf UNRWA terlibat dalam penculikan dan pembunuhan selama serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober lalu, yang memicu perang di Jalur Gaza.

    Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, mengatakan pada Senin (29/1) waktu setempat bahwa PBB belum secara resmi menerima salinan berkas intelijen Israel tersebut.

    Para pejabat Tel Aviv melaporkan sekitar 1.200 orang tewas dan 253 orang lainnya diculik dalam serangan itu.

    Seorang staf lainnya, yang menjadi pekerja sosial UNRWA, dituduh terlibat dalam pemindahan jenazah Israel yang tewas ke wilayah Jalur Gaza dan mengkoordinasikan pergerakan truk-truk pikap yang digunakan para perampok dan untuk mengangkut pasokan senjata.

    Satu warga Palestina lainnya, dalam berkas itu, dituduh terlibat dalam aksi kekerasan di desa perbatasan Israel, Beeri, yang sepersepuluh penduduknya terbunuh. Seorang warga Palestina lainnya, atau warga keempat yang disebut dalam berkas itu, dituduh berpartisipasi dalam serangan di Reim, lokasi pangkalan militer Israel dan area digelarnya pesta outdoor yang menjadi lokasi tewasnya 360 orang.

    Seorang pejabat Israel yang enggan disebut namanya mengatakan kepada Reuters bahwa 190 orang yang disebut dalam berkas itu adalah “para petempur tangguh, pembunuh”, sedangkan 10 persen staf UNRWA diyakini memiliki afiliasi dengan Hamas dan Jihad Islam. UNRWA mempekerjakan 13.000 staf di Jalur Gaza.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel, Israel Katz, menyerukan Ketua UNRWA Philippe Lazzarini untuk mengundurkan diri. “Para pegawai UNRWA berpartisipasi dalam pembantaian pada 7 Oktober. Lazzarini harus mengambil kesimpulan dan mengundurkan diri,” cetusnya.

    Palestina Balik Tuding Israel Lancarkan Serangan Politik terhadap UNRWA

    Dalam tanggapannya, Otoritas Palestina menuduh Israel telah memalsukan informasi untuk mencoreng nama UNRWA, yang telah memecat sejumlah stafnya dan sedang menyelidiki tuduhan tersebut.

    Sementara Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammad Shtayyeh balik menuduh Israel telah melakukan “serangan politik terencana” terhadap badan PBB tersebut. Tel Aviv diketahui sudah sejak lama mengkritik UNRWA.

    UNRWA dibentuk untuk para pengungsi perang tahun 1948 saat berdirinya Israel di wilayah yang dulunya merupakan wilayah Palestina yang dikuasai Inggris. Badan PBB itu juga mengurusi jutaan keturunan pengungsi asli di wilayah Palestina dan di luar negeri.

    Israel telah sejak lama menuduh UNRWA melanggengkan konflik dengan mencegah permukiman kembali para pengungsi dan pada masa lalu pernah mengatakan bahwa staf badan PBB itu terlibat dalam serangan bersenjata. UNRWA membantah telah melakukan pelanggaran dan menggambarkan perannya sebagai badan bantuan saja.

    Berkas intelijen Israel itu ditunjukkan kepada Reuters oleh seorang sumber yang tidak bisa disebut nama maupun kewarganegaraannya. Sumber itu menyebut laporan itu dikumpulkan oleh intelijen Israel dan dibagikan kepada Amerika Serikat (AS), yang pada Jumat (26/1) lalu menangguhkan pendanaan untuk UNRWA.

    Saat ini, lebih dari 10 negara termasuk donatur utama seperti AS dan Jerman telah menghentikan pendanaan untuk badan PBB tersebut. UNRWA mengatakan pihaknya tidak akan bisa melanjutkan operasi di Jalur Gaza dan seluruh wilayah Palestina setelah akhir Februari jika pendanaan tidak dilanjutkan.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Apa Itu UNRWA? Mengapa Pendanaannya Ditangguhkan?

    Apa Itu UNRWA? Mengapa Pendanaannya Ditangguhkan?

    Jakarta

    Pendanaan untuk badan PBB yang menangani warga Palestina di Gaza, UNRWA, telah ditangguhkan. Apa sebabnya dan apa dampaknya?

    Namun, sebelum ke sana, simak penjelasan apa itu UNRWA dan bagaimana lembaga itu didanai.

    Apa itu UNRWA?

    UNRWA adalah singkatan dari United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East atau Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat.

    Lembaga tersebut mengelola sekolah, layanan sosial, pusat kesehatan dan mendistribusikan bantuan makanan kepada 5,9 juta pengungsi Palestina di Gaza, Tepi Barat yang diduduki termasuk Yerusalem Timur, ditambah Lebanon, Suriah, dan Yordania.

    Kapan UNRWA didirikan?

    UNRWA didirikan pada 1949 untuk membantu pengungsi Palestina setelah pembentukan negara Israel dan perang tahun 1948.

    Sedikitnya 750.000 warga Palestina melarikan diri atau terpaksa meninggalkan tanah mereka dalam peristiwa yang mereka sebut Nakba atau “bencana”.

    Lembaga tersebut mengatakan telah berkontribusi pada “kesejahteraan dan pembangunan manusia bagi empat generasi pengungsi Palestina”.

    Bagaimana cara UNRWA memperoleh pendanaan?

    Donor terbesar adalah Amerika Serikat, yang menyumbang US$343,9 juta pada tahun 2022. Adapun Jerman adalah negara penyumbang terbesar kedua dengan kontribusi US$202,1 juta. Kedua negara ini menyumbang hampir setengah dari seluruh pendanaan UNRWA yang mencapai US$1,17 miliar.

    BBC

    Apa yang UNRWA lakukan di Gaza?

    UNRWA mengelola tempat penampungan bagi para pengungsi dan mendistribusikan satu-satunya akses bantuan yang diizinkan masuk oleh Israel.

    Lebih dari itu, lembaga ini juga menyediakan infrastruktur dan fasilitas penting untuk kehidupan sehari-hari yang sangat kurang di Gaza akibat siklus kekerasan, pengepungan, pemiskinan yang tidak ada habisnya.

    UNRWA menjalankan fasilitas kesehatan dan pendidikan di Gaza, termasuk pusat pelatihan guru dan hampir 300 sekolah dasar. Mereka juga memproduksi buku pelajaran untuk mendidik generasi muda Palestina.

    Di Gaza saja, badan ini mempekerjakan sekitar 13.000 orang. Sebagai lembaga PBB terbesar yang beroperasi di Gaza, UNRWA, berperan penting dalam upaya kemanusiaan.

    UNRWA juga menjadi sasaran politis dari berbagai pihak selama bertahun-tahun. Keberadaan mereka dikritik oleh Israel karena dianggap memperkuat status warga Palestina sebagai pengungsi, dan mendorong harapan orang-orang Palestina untuk mendapatkan hak untuk kembali ke tempat mereka terusir pada 1948 atau selama perang.

    Nasib para pengungsi ini telah menjadi topik utama dalam konflik Arab-Israel. Banyak warga Palestina memimpikan kembali ke Palestina yang bersejarah, yang sebagian wilayahnya kini berada di Israel.

    Sementara itu, Israel menolak klaim tersebut dan sering mengkritik pembentukan UNRWA karena mengizinkan status pengungsi diwariskan.

    Bagaimana situasinya sejak perang di Gaza?

    Sejak Israel melancarkan serangan di Gaza, UNRWA adalah satu dari sedikit lembaga bantuan internasional yang masih bisa beroperasi di kawasan itu.

    Sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza telah mengungsi ke selatan dan setidaknya 1,7 juta warga Palestina berlindung di fasilitas UNRWA.

    Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas mengatakan lebih dari 26.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah terbunuh sejak Israel melancarkan serangan udara dan invasi darat sebagai pembalasan atas serangan 7 Oktober.

    Sebelumnya, 500 truk masuk ke Gaza setiap hari dan sekarang jumlahnya berkurang menjadi sekitar 200 truk.

    Rekaman-rekaman video menampilkan orang-orang yang memanjat truk bantuan yang berhasil masuk ke Gaza. PBB mengatakan dua juta orang membutuhkan bantuan makanan.

    UNRWA juga mengatakan sedikitnya 142 stafnya di Gaza tewas.

    Mengapa pendanaan UNRWA ditangguhkan?

    Lebih dari 10 negara, termasuk AS dan Jerman, telah menangguhkan pendanaan UNRWA menyusul tuduhan intelijen Israel bahwa setidaknya 12 anggota UNRWA terlibat dalam serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober, yang menewaskan lebih dari 1.200 warga Israel dan lebih dari 240 orang disandera di Jalur Gaza.

    Direktur Komunikasi UNRWA, Juliette Touma, mengatakan kepada BBC bahwa tuduhan tersebut “sangat serius” dan mereka telah mengambil “tindakan luar biasa” dengan memecat para staf.

    EPAWarga Gaza terancam mengalami kelaparan jika bantuan dihentikan

    Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengatakan bahwa dia “ngeri” dengan tuduhan tersebut, namun telah mengimbau negara-negara pendonor untuk “menjamin kelangsungan operasi UNRWA”.

    “Dari 12 orang yang terlibat, sembilan orang segera teridentifikasi dan telah diberhentikan oleh Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini; satu orang dipastikan dan identitas dua orang lainnya sedang diklarifikasi,” kata Guterres pada Minggu.

    Dia mengatakan bahwa Gaza tidak boleh terkena sanksi, dan dengan pendanaan yang tersedia saat ini, berarti pada Februari mendatang UNRWA tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dua juta warga sipil yang menggantungkan hidupnya dari bantuan.

    Komisaris Jenderal Philippe Lazzarini telah mengeluarkan pernyataan tegas mengenai pemotongan dana tersebut. “Warga Palestina di Gaza tidak membutuhkan hukuman kolektif tambahan ini,” katanya. “Ini menodai kita semua.”

    Bagaimana dampaknya bagi warga Gaza?

    Getty ImagesSejak Israel melancarkan serangan di Gaza, UNRWA adalah satu dari sedikit lembaga bantuan internasional yang masih bisa beroperasi di kawasan itu.

    Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, mengatakan bantuan yang menopang kelangsungan hidup sekitar dua juga warga Gaza dapat berakhir, karena sejumlah negara Barat menangguhkan pendanaannya akibat dugaan tersebut.

    Direktur Komunikasi UNRWA, Juliette Touma, mengatakan kepada BBC bahwa pihaknya “sangat putus asa” mengingat jutaan warga Palestina di Gaza menggantungkan hidup dari bantuan UNRWA.

    “Kami sangat putus asa. Hal ini terjadi pada saat kebutuhan kemanusiaan di Gaza semakin meningkat,” katanya, seraya menambahkan bahwa dia baru saja mengunjungi wilayah tersebut minggu lalu.

    “Orang-orang terus mengungsi. Orang-orang kelaparan. Waktu berjalan begitu cepat menuju kelaparan.”

    “Kami melakukan segala yang kami bisa untuk mencegah kelaparan. Namun kekurangan dana yang kami hadapi saat ini, ketika setidaknya 10 donor terbesar menghentikan sementara pendanaan, akan berdampak sangat buruk dan sangat serius terhadap operasi kemanusiaan terbesar di Gaza saat ini.”

    Hal ini juga dapat berdampak signifikan terhadap keseluruhan 5,3 juta pengungsi Palestina yang terdaftar di dalamnya.

    Sementara di Gaza, lebih dari 26.000 orang telah tewas sejak Israel melancarkan operasi militer besar-besaran, menurut catatan Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas. Mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.

    Apa respons negara-negara Barat?

    Penasihat Keamanan Nasional AS, John Kirby, telah menekankan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh segelintir staf “tidak boleh membuat keseluruhan lembaga terganggu”, yang menurutnya telah “membantu menyelamatkan ribuan nyawa di Gaza.”

    “Mereka melakukan pekerjaan penting,” kata Kirby.

    Namun AS, sebagai pendonor terbesar yang menyumbang sekitar US$340 juta pada 2022, adalah salah satu negara yang turut menangguhkan pendanaannya.

    Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan bahwa mereka “sangat prihatin dengan dugaan keterlibatan staf UNRWA dalam serangan teror terhadap Israel” ketika mengumumkan keputusannya pada Jumat malam.

    Jepang “sangat mendesak” UNRWA untuk menyelidiki tuduhan tersebut “dengan capet dan menyeluruh”.

    Austria juga memutuskan hal serupa dan menyerukan “penyelidikan yang komprehensif, cepat dan menyeluruh atas tuduhan tersebut”.

    Sebelumnya pada Jumat, seorang penasihat perdana menteri Israel mengatakan kepada BBC bahwa serangan Hamas pada 7 Oktober melibatkan “orang-orang yang digaji [UNRWA]”.

    Mark Regev mengeklaim ada pula informasi yang menunjukkan bahwa para guru yang bekerja di sekolah UNRWA “secara terbuka merayakan” serangan 7 Oktober.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Sekjen PBB Turun Tangan Usai AS dkk Setop Dana Badan Pengungsi Palestina

    Sekjen PBB Turun Tangan Usai AS dkk Setop Dana Badan Pengungsi Palestina

    Jakarta

    Sekjen PBB Antonio Guterres akan bertemu dengan negara pendonor utama Badan Pengungsi Palestina (UNRWA) pekan ini. Pertemuan akan dilakukan di tengah krisis pendanaan yang dipicu Israel yang menuduh beberapa karyawan UNRWA terlibat serangan 7 Oktober.

    Dilansir Anadolu Agensi, Selasa (30/1/2024), Juru Bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, mengatakan Guterres akan menjadi tuan rumah pertemuan di markas besar PBB di New York City pada Selasa sore.

    Dia belum menjelaskan detail apa saja yang akan disampaikan Guterres dalam pertemuan dengan pimpinan UNRWA serta para pemimpin regional. Diketahui, sekitar setengah dari donor utama UNRWA telah menghentikan pendanaan mereka.

    Dujarric mengatakan UNRWA melayani jutaan orang di Gaza, Yerusalem Timur, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Dia mengatakan nasib orang-orang yang selama ini dibantu UNRWA sangat suram.

    “Pekerjaan kemanusiaan penting yang dilakukan PBB tidak hanya di Gaza tetapi di seluruh kawasan, perlu didukung. Kehidupan masyarakat bergantung padanya,” ujar Dujarric.

    Dujarric mengatakan Guterres bertemu dengan utusan Amerika untuk PBB Linda Thomas-Greenfield, pada Senin pagi, setelah Washington menangguhkan kontribusinya.

    UNRWA mempekerjakan lebih dari 13.000 orang di Gaza. Sekitar 12 orang dituduh oleh Israel ikut serta dalam serangan itu.

    Setidaknya 12 negara seperti Jerman, Swiss, Italia, Kanada, Finlandia, Australia, Inggris, Belanda, Amerika Serikat, Prancis, Austria, dan Jepang telah menangguhkan dana untuk UNRWA yang didirikan pada tahun 1949 untuk membantu pengungsi Palestina di Timur Tengah.

    Tuduhan Israel muncul ketika Mahkamah Internasional (ICJ) pada Jumat menemukan klaim Afrika Selatan bahwa Israel melakukan genosida adalah masuk akal. Pengadilan mengeluarkan putusan sementara yang mendesak Israel untuk berhenti menghalangi pengiriman bantuan ke Gaza dan memperbaiki situasi kemanusiaan.

    UNRWA telah meluncurkan penyelidikan penuh atas tuduhan tersebut. UNRWA menanggapi dengan serius tuduhan tersebut.

    “Menanggapi dengan sangat serius semua tuduhan yang telah dilontarkan,” kata Dujarric.

    Sementara itu Israel terus melanjutkan perangnya di Jalur Gaza dan mengabaikan keputusan sementara ICJ. Setidaknya, 26.637 warga Palestina tewas, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan 65.387 lainnya terluka sejak 7 Oktober

    Serangan Israel telah menyebabkan 85% penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Sementara 60% infrastruktur di wilayah kantong tersebut rusak atau hancur, menurut PBB.

    Adapun Israel memperkirakan 1.200 orang tewas dalam serangan Hamas pada bulan Oktober 2023.

    (yld/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Afrika Selatan Desak Israel Hormati Putusan Mahkamah Internasional

    Afrika Selatan Desak Israel Hormati Putusan Mahkamah Internasional

    Jakarta

    Afrika Selatan (Afsel) memuji keputusan Mahkamah Internasional atau Court Of Justice (ICJ) yang menyatakan bahwa Israel harus mencegah tindakan genosida di Gaza. Presiden Cyril Ramaphosa berharap hal itu akan mengarah pada gencatan senjata.

    Dilansir AFP, Jumat (27/1/2024), Mahkamah Internasional di Den Haag telah mengeluarkan keputusan pertamanya dalam kasus penting yang diajukan oleh Afsel, yang juga memerintahkan Israel untuk mengizinkan akses kemanusiaan ke wilayah Palestina.

    “Hari ini, Israel berdiri di hadapan komunitas internasional, kejahatannya terhadap Palestina terungkap,” kata Ramaphosa dalam pidatonya yang disiarkan televisi.

    “Kami berharap Israel sebagai negara yang memproklamirkan diri sebagai negara demokrasi dan menghormati supremasi hukum akan mematuhi langkah-langkah yang diambil,” imbuhnya.

    Afrika Selatan menuduh Israel melanggar Konvensi Genosida PBB tahun 1948–yang dibuat setelah Perang Dunia II dan Holocaust–selama kampanye militernya di Gaza, yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober.

    Pengadilan tidak memberikan penilaian apakah Israel benar-benar melakukan genosida atau tidak, namun mengeluarkan perintah darurat sambil mempertimbangkan tuduhan yang lebih luas–sebuah proses yang kemungkinan akan memakan waktu bertahun-tahun.

    Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan menyambut baik keputusan tersebut sebagai “kemenangan yang menentukan bagi supremasi hukum internasional dan tonggak penting dalam pencarian keadilan bagi rakyat Palestina”.

    (rfs/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini