partai: PBB

  • Perolehan Suara Parpol Nol, Saksi Pilih ‘Walk Out’ saat Pleno

    Perolehan Suara Parpol Nol, Saksi Pilih ‘Walk Out’ saat Pleno

    Sumenep (beritajatim.com) – Hari keenam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu di Tingkat Kabupaten Sumenep kembali diwarnai aksi ‘walk out’ sejumlah saksi partai politik (parpol).

    Aksi protes tersebut terjadi saat dilakukan pembacaan rekapitulasi perolehan suara di PPK Kangayan. Sejak pertama kali rapat pleno dibuka, keributan langsung terjadi. Para saksi parpol mengajukan protes karena tidak mengantongi salinan D hasil. Padahal semestinya D hasil sudah diberikan pada saksi parpol saat rekapitulasi tingkat kecamatan selesai dilaksanakan.

    Akhirnya Komisioner KPU Sumenep sebagai pimpinan sidang, memutuskan menskorsing sementara rapat pleno, untuk menggandakan D hasil.

    Setelah jeda berjam-jam, rapat pleno kembali dimulai. Saat membacakan perolehan suara untuk Pilpres, tidak ada persoalan. Ketika mulai membacakan perolehan suara untuk caleg DPR RI, masalah pun muncul.

    Sejumlah saksi parpol merasa keberatan dengan perolehan suara yang dibacakan, karena partai dan caleg mendapatkan suara nol. Dan itu terjadi tidak hanya pada satu partai maupun satu caleg. Beberapa partai dan beberapa caleg memperoleh nol suara.

    “Ini dari tadi kok nal nol nal nol. Kok bisa suara partai dan caleg itu nol. Partai saya, PBB, ada saksinya di TPS-TPS. Masak mereka pilih partai lain? Mereka pasti pilih partainya. Jadi kan tidak mungkin to, perolehan suara nol,” ujar saksi Partai Bulan Bintang (PBB), Ricky Sugiharto, Selasa (05/03/2024).

    Menurutnya, sangat tidak masuk akal jika partai yang punya wakil di DPR kemudian tidak mendapatkan suara sama sekali se-kecamatan Kangayan.

    “Ini tidak hanya terjadi di PBB. Di partai lain juga sama. PDIP, Nasdem, Gerindra, trus banyak partai lainnya tadi, semua suaranya nol. Itu se-kecamatan Kangayan. Kalau mau nyuri suara, sisakan lah. Jangan diangkut semua sampai nol gitu,” ucapnya kesal.

    Para saksi kemudian meminta agar rekapitulasi untuk PPK Kangayan dipending, hingga jelas persoalannya, bagaimana suara partai dan caleg bisa sama-sama nol.

    “PPK ini jelas tidak sesuai prosedur. Sesuai laporan di bawah, kami menduga memang tidak ada penghitungan suara untuk DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi. Yang ada hanya Pilpres dan DPRD Kabupaten,” ungkapnya.

    Ia juga membeberkan, D hasil yang dikeluarkan PPK ini diduga tanpa sepengetahuan saksi-saksi. Bahkan para saksi dibuatkan kesepakatan agar tidak hadir di acara penghitungan.

    “Keluarnya D hasil ini tanpa saksi-saksi. Kami baru ini tadi diberi salinan D hasil. Ini kan sudah jelas ada rekayasa,” tukasnya.

    Karena tidak juga ada titik temu, akhirnya sejumlah saksi parpol memilih untuk ‘walk out‘. Mereka meninggalkan ruangan rapat pleno rekapitulasi dengan penuh kekecewaan.

    “Untuk apa mengikuti forum. Wong ini sudah disetting hanya tiga partai yang dapat suara. Partai lainnya nol suaranya. Lebih baik kami keluar saja dari ruangan ini,” katanya emosi.

    Meski sejumlah saksi parpol ‘walk out‘, namun proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten tetap dilanjutkan.

    “Para saksi yang merasa keberatan, silahkan mengajukan keberatan dengan mengisi form D keberatan. Sampaikan disertai dengan bukti-buktinya. Kami akan meneruskannya saat rekapitulasi tingkat provinsi,” kata Ketua KPU Sumenep, Rahnini. (tem/ian)

  • DK PBB Akan Voting Resolusi Gencatan Senjata Gaza, AS Ancam Veto

    DK PBB Akan Voting Resolusi Gencatan Senjata Gaza, AS Ancam Veto

    New York

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menggelar voting atau pemungutan suara terhadap draf resolusi terbaru yang menyerukan gencatan senjata segera di Jalur Gaza. Voting dijadwalkan pada Selasa (20/2) waktu setempat, meskipun ada ancaman veto dari Amerika Serikat (AS) terhadap resolusi itu.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (20/2/2024), draf resolusi terbaru yang diajukan oleh Aljazair ke Dewan Keamanan PBB itu “menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera yang harus dihormati oleh semua pihak”.

    Voting ini akan digelar ketika Israel bersiap melancarkan serangan darat terhadap Rafah, Jalur Gaza bagian selatan, yang menjadi tempat berlindung bagi sekitar 1,4 juta warga Palestina yang mengungsi dari perang. Tel Aviv menyebut serangan ke Rafah sebagai bagian dari misi menghancurkan Hamas.

    Namun, Israel menghadapi tekanan yang semakin besar untuk menahan diri, termasuk dari AS yang merupakan sekutu terdekatnya.

    Draf resolusi yang diajukan Aljazair itu “menentang pemindahan paksa penduduk sipil Palestina”. Resolusi itu juga menuntut pembebasan semua sandera yang masih ditahan Hamas di Jalur Gaza.

    Serupa dengan dua draf resolusi sebelumnya yang ditolak AS dan Israel, rancangan resolusi terbaru ini tidak mengecam serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober lalu. Serangan itu disebut menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel, dan membuat lebih dari 250 orang disandera Hamas.

    Rentetan serangan Israel terhadap Jalur Gaza yang bertujuan membalas serangan Hamas, menurut otoritas kesehatan Gaza, telah merenggut lebih dari 29.000 nyawa, yang sebagian besar perempuan dan anak-anak.

    AS telah memperingatkan pada akhir pekan bahwa draf resolusi terbaru yang diajukan Aljazair tidak bisa diterima, dan mengancam akan memvetonya.

    “Kami tidak meyakini bahwa produk Dewan (Keamanan PBB) ini akan membantu situasi di lapangan. Jika resolusi ini berhasil dibawa ke pemungutan suara, maka resolusi itu tidak akan dilanjutkan,” ucap Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Robert Wood.

    Menurut Wood, diadopsinya resolusi gencatan senjata semacam itu akan membahayakan perundingan diplomatik rumit yang sedang berlangsung, yang bisa mewujudkan pembebasan para sandera dari Jalur Gaza.

    AS Edarkan Usulan Alternatif untuk Resolusi Dewan Keamanan PBB

    Washington justru mengedarkan draf alternatif untuk resolusi Dewan Keamanan PBB versinya, yang isinya menyerukan gencatan senjata sementara di Jalur Gaza dan menentang serangan darat besar-besaran oleh Israel terhadap Rafah.

    Meskipun draf versi AS itu menggunakan kata “gencatan senjata” — yang sebelumnya dihindari Washington, dengan memveto dua resolusi pada Oktober dan Desember lalu yang menggunakan kata tersebut, usulan ini tidak menyerukan agar permusuhan segera diakhiri.

    Draf resolusi usulan AS itu menggemakan komentar Presiden Joe Biden, yang mengungkapkan dirinya mendorong Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu untuk mendukung “gencatan senjata sementara” di Jalur Gaza dalam percakapan telepon pekan lalu.

    Resolusi usulan AS itu menyatakan dukungan untuk “gencatan senjata sementara di Gaza sesegera mungkin, berdasarkan formula pembebasan semua sandera”.

    Disebutkan juga dalam draf resolusi AS itu soal kekhawatiran terhadap Rafah, dengan menyatakan bahwa “serangan darat besar-besaran tidak boleh dilakukan dalam situasi saat ini”.

    Tidak diketahui secara jelas kapan atau apakah draf resolusi usulan AS ini akan diajukan untuk divoting oleh 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB. Sebuah resolusi memerlukan sedikitnya sembilan suara dukungan dan tanpa adanya veto — dari AS, Prancis, Inggris, Rusia atau China — untuk bisa diadopsi.

    Seorang pejabat AS yang tidak disebut namanya, seperti dikutip AFP, mengatakan tidak ada batas waktu untuk voting draf resolusi usulan AS tersebut. Dia menyebut Washington tidak terburu-buru.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Putin Beri Hadiah Mobil Mewah untuk Kim Jong Un

    Putin Beri Hadiah Mobil Mewah untuk Kim Jong Un

    Pyongyang

    Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiahkan sebuah mobil mewah buatan Rusia kepada pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un. Pemberian Moskow ini berpotensi melanggar sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dijatuhkan terhadap Pyongyang.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (20/2/2024), pemberian mobil dari Putin kepada Kim Jong Un itu terjadi saat kedua negara memperkuat hubungan di berbagai bidang, mulai dari pariwisata hingga pertahanan. Korut diketahui semakin dekat dengan Rusia sejak Kim Jong Un mengunjungi Putin tahun lalu.

    Kantor berita resmi Korut, Korean Central News Agency (KCNA), menyebut hadiah mobil dari Putin itu dimaksudkan untuk “penggunaan pribadi” Kim Jong Un.

    “(Kim Jong Un) Diberi sebuah mobil buatan Rusia untuk penggunaan pribadinya oleh Vladimir Vladimirovich Putin, Presiden Federasi Rusia,” sebut KCNA dalam laporannya.

    Menurut KCNA, mobil buatan Rusia itu dikirimkan kepada ajudan top Kim Jong Un oleh pihak Rusia pada 18 Februari.

    Ucapan terima kasih, sebut KCNA, disampaikan kepada Putin oleh lewat Kim Yo Jong, adik perempuan Kim Jong Un.

    “(Kim Yo Jong) Dengan sopan menyampaikan rasa terima kasih Kim Jong Un kepada Putin, kepada pihak Rusia, menyebut hadiah itu berfungsi sebagai demonstrasi yang jelas dari hubungan pribadi yang khusus antara para pemimpin tertinggi,” demikian laporan KCNA.

    Lihat juga Video: 2 Remaja Korut Dihukum Kerja Paksa 12 Tahun gegara Nonton Drakor

    Kim Jong Un diyakini sebagai penggemar berat otomotif dan memiliki banyak koleksi kendaraan mewah merek asing yang diduga diselundupkan ke Pyongyang. Pemimpin Korut itu juga beberapa kali terlihat menggunakan mobil mewah, seperti SUV Lexus dan Mercedes-Benz model S-Class.

    Laporan PBB tahun 2021 menyoroti upaya pengiriman kendaraan mewah senilai lebih dari US$ 1 juta, termasuk model-model yang tersebut di atas, yang diduga berasal dari Uni Emirat Arab menuju ke Ningbo, China, untuk selanjutnya dikirimkan ke Korut.

    Impor kendaraan apa pun akan melanggar serangkaian sanksi PBB terhadap Pyongyang terkait program senjata yang dilarang.

    Selama kunjungan ke Rusia tahun lalu, Putin mengundang Kim Jong Un duduk di kursi belakang limusin kepresidenan Aurus Senat miliknya. Kim Jong Un sendiri membawa limusin Maybach miliknya saat berkunjung ke Rusia, yang diangkut dengan kereta khusus yang ditumpanginya dari Pyongyang.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS Dorong Dewan Keamanan PBB Dukung Gencatan Senjata di Gaza

    AS Dorong Dewan Keamanan PBB Dukung Gencatan Senjata di Gaza

    Washington DC

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengusulkan rancangan alternatif resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyerukan gencatan senjata sementara di Jalur Gaza dan menentang serangan darat besar-besaran oleh Israel terhadap Rafah.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (20/2/2024), Washington selama ini cenderung menghindari untuk menggunakan kata “gencatan senjata” dalam setiap tindakan PBB terkait perang antara Israel dan Hamas yang berkecamuk di Jalur Gaza.

    Namun, draf resolusi alternatif yang diusulkan AS kali ini menggunakan istilah “gencatan senjata” yang telah diucapkan oleh Presiden Joe Biden sejak pekan lalu, saat membahas soal percakapan teleponnya dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.

    Draf resolusi usulan AS, seperti dilihat Reuters pada Senin (19/2) waktu setempat, “menetapkan bahwa di bawah kondisi terkini, serangan darat besar-besaran ke Rafah akan mengakibatkan bahaya lebih lanjut terhadap warga sipil dan pengungsian mereka lebih lanjut, termasuk kemungkinan ke negara-negara tetangga”.

    Israel telah mengungkapkan rencananya untuk menyerbu Rafah, yang menjadi tempat perlindungan bagi lebih dari satu juta warga Palestina yang menghindari gempuran militer Tel Aviv. Rencana itu menuai kekhawatiran internasional karena dianggap akan memperburuk krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.

    Menurut draf resolusi usulan AS, langkah Israel itu “akan memiliki implikasi serius bagi perdamaian dan keamanan regional, dan oleh karena itu, menggarisbawahi bahwa serangan darat besar-besaran seperti itu tidak boleh dilakukan dalam kondisi saat ini”.

    Tidak diketahui secara jelas kapan atau apakah draf resolusi usulan AS ini akan diajukan untuk divoting oleh 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB. Sebuah resolusi memerlukan sedikitnya sembilan suara dukungan dan tanpa adanya veto — dari AS, Prancis, Inggris, Rusia atau China — untuk bisa diadopsi.

    AS mengajukan resolusi alternatif ini setelah Aljazair, pada Sabtu (17/2) lalu, meminta Dewan Keamanan PBB menggelar voting pada Selasa (20/2) untuk draf resolusi yang diajukannya, yang isinya menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera dalam perang Israel-Hamas.

    Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, dengan cepat memberi isyarat bahwa draf resolusi usulan Aljazair itu akan diveto oleh Washington.

    Aljazair mengajukan draf resolusi usulannya itu sejak dua pekan lalu. Namun Thomas-Greenfield menyebut draf resolusi usulan Aljazair bisa membahayakan “negosiasi sensitif” mengenai sandera. AS bersama Mesir dan Qatar berupaya merundingkan penghentian perang dan pembebasan sandera yang ditahan Hamas.

    Washington biasanya melindungi Israel, sekutunya, dari tindakan PBB dan telah dua kali menggunakan hak veto terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB soal gencatan senjata yang diajukan sejak 7 Oktober tahun lalu.

    Namun AS juga dua kali menyatakan abstain, yang memungkinkan Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang bertujuan meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dan menyerukan jeda kemanusiaan yang mendesak dan berkepanjangan dalam pertempuran.

    Rancangan resolusi usulan AS, sebut Reuters, juga mengecam seruan beberapa menteri kontroversial Israel agar para pemukim Yahudi pindah ke Jalur Gaza dan menolak segala upaya perubahan demografis atau teritorial di Jalur Gaza yang akan melanggar hukum internasional.

    Resolusi usulan Washington ini juga menolak “tindakan apa pun yang dilakukan pihak mana pun yang mengurangi wilayah Gaza, baik sementara maupun permanen, termasuk melalui pembentukan apa yang disebut sebagai buffer zone baik secara resmi atau tidak resmi, serta penghancuran infrastruktur sipil secara luas dan sistematis”.

    Laporan Reuters pada Desember lalu menyebut Israel telah mengatakan kepada beberapa negara Arab bahwa mereka ingin membuat buffer zone di dalam perbatasan Gaza untuk mencegah serangan-serangan, sebagai bagian dari proposal untuk wilayah tersebut usai perang berakhir.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Undangan Rusia Disambut Baik Faksi-faksi Palestina

    Undangan Rusia Disambut Baik Faksi-faksi Palestina

    Moskow

    Rusia mengundang faksi-faksi Palestina untuk bertemu di Moskow pekan depan. Undangan itu pun disambut baik faksi-faksi di Palestina.

    Dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (19/2/2024), Otoritas Palestina menyatakan siap untuk hadir. Otoritas Palestina juga siap terlibat dengan Hamas dalam pertemuan itu.

    “Rusia telah mengundang semua faksi Palestina yang akan bertemu pada tanggal 26 bulan ini di Moskow,” ucap Perdana Menteri (PM) Otoritas Palestina, Mohammad Shtayyeh, saat berbicara di Konferensi Keamanan Munich.

    “Kami akan melihat apakah Hamas siap untuk turun tangan bersama kami,” imbuhnya.

    Dia berharap Hamas juga mau hadir. Dia mengatakan Palestina membutuhkan persatuan dari semua faksi. Meski demikian, dia menyebut Hamas perlu memenuhi prasyarat tertentu jika ingin menjadi bagian dari persatuan Palestina.

    “Kami siap untuk terlibat. Jika Hamas tidak melakukannya, maka akan lain ceritanya. Kami membutuhkan persatuan Palestina,” ujar Shtayyeh dalam pernyataannya.

    Undangan dari Rusia

    Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Rusia Mikhail Bogdanov mengumumkan Moskow mengundang Hamas dan faksi-faksi Palestina lainnya, termasuk Fatah yang kini memimpin Otoritas Palestina. Rusia mengajak faksi-faksi di Palestina bertemu di Moskow guna membahas soal perang Israel-Hamas di Jalur Gaza.

    Kelompok itu mencakup Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di Jalur Gaza, juga perwakilan Fatah dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang lebih luas.

    “Kami mengundang seluruh perwakilan Palestina — semua kekuatan politik yang memiliki posisi masing-masing di berbagai negara, termasuk Suriah, Lebanon, dan negara-negara lainnya di kawasan ini,” ucap Bogdanov yang juga menjabat utusan khusus Presiden Vladimir Putin untuk Timur Tengah, seperti dikutip TASS.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Belum ada tanggapan dari Hamas atas undangan Moskow tersebut. Rusia selama bertahun-tahun berusaha menjalin hubungan baik dengan semua pemain utama di kawasan. Rusia juga semakin kritis terhadap Israel dan pendukung Baratnya di tengah perang yang berkecamuk di Jalur Gaza.

    Presiden Rusia Vladimir Putin telah menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza dan Moskow berulang kali mengkritik serangan Israel terhadap daerah kantong Palestina tersebut.

    Korban Tewas Serangan Israel di Gaza Lebih dari 28 Ribu Orang

    Israel diketahui mendeklarasikan perang terhadap Hamas yang bermarkas di Gaza pada 7 Oktober 2023. Perang dideklarasikan Israel usai Hamas melakukan serangan dadakan pada 7 Oktober di wilayah Israel dan menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyebabkan ratusan orang lainnya disandera.

    Sejak saat itu, Israel terus membombardir Gaza. Serangan Israel telah menewaskan 28.858 orang sejak 7 Oktober tahun lalu.

    Dilansir Anadolu Agency, Minggu (18/2), kantor Media Pemerintah Gaza menyebut 12.660 anak-anak dan 8.570 wanita telah tewas dalam serangan Israel di Jalur Gaza. Otoritas kesehatan Palestina juga menyebut serangan Israel telah melukai 68.677 orang.

    Setidaknya, 7.000 orang masih tertimbun reruntuhan atau hilang di Gaza. Pemboman tentara Israel telah menghancurkan total 70.000 rumah dan merusak 290.000 rumah.

    340 petugas layanan kesehatan dan 46 petugas pertahanan sipil telah tewas akibat serangan Israel yang menargetkan sektor layanan kesehatan. Sekitar 130 jurnalis juga tewas akibat serangan Israel di daerah tersebut.

    PBB menyatakan perang Israel di Gaza telah menyebabkan 85% penduduk wilayah tersebut mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60% infrastruktur di wilayah tersebut telah rusak atau hancur.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Palestina Minta Mahkamah Internasional Perintahkan Israel Setop Pendudukan

    Palestina Minta Mahkamah Internasional Perintahkan Israel Setop Pendudukan

    Den Haag

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Palestina Riyad al-Maliki mengatakan kepada Mahkamah Internasional (ICJ), dalam sidang pada Senin (19/2) waktu setempat, bahwa rakyat Palestina menderita atas “kolonialisme dan apartheid” yang terjadi di bawah pendudukan Israel.

    Al-Maliki pun menyerukan kepada Mahkamah Internasional untuk memerintahkan Israel agar segera mengakhiri pendudukan atas wilayah-wilayah Palestina.

    Seperti dilansir AFP, Senin (19/2/2024), hal itu disampaikan Al-Maliki saat menyampaikan argumennya dalam sidang Mahkamah Internasional, yang merupakan badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk mempertimbangkan konsekuensi hukum dari pendudukan Israel atas wilayah-wilayah Palestina.

    “Rakyat Palestina telah menanggung kolonialisme dan apartheid… Ada orang-orang marah dengan kata ini. Mereka seharusnya mara dengan kenyataan yang kami derita,” ucap Al-Maliki dalam argumennya di hadapan panel hakim Mahkamah Internasional di Den Haag.

    Mahkamah Internasional menggelar persidangan selama sepekan ke depan untuk mendengarkan pendapat dari 52 negara soal konsekuensi hukum dari pendudukan Israel atas wilayah-wilayah Palestina. Masing-masing negara itu akan menyampaikan argumen di hadapan para hakim Mahkamah Internasional.

    Negara-negara yang hadir mencakup Amerika Serikat (AS) yang merupakan sekutu dekat Israel, kemudian juga Rusia dan China. Persidangan ini digelar di Peace Palace di Den Haag, yang merupakan tempat kedudukan Mahkamah Internasional.

    Al-Maliki, dalam pernyataannya, mendesak Mahkamah Internasional untuk menetapkan pendudukan Israel itu ilegal dan memerintahkan penghentian pendudukan itu “dengan segera, secara total dan tanpa syarat”.

    “Inilah waktunya untuk mengakhiri standar ganda yang sudah terlalu lama membelenggu masyarakat kami,” cetusnya.

    Persidangan ini digelar setelah Majelis Umum PBB pada Desember 2022 lalu meminta Mahkamah Internasional memberikan “saran pendapat” yang tidak mengikat mengenai “konsekuensi hukum yang muncul dari kebijakan dan praktik Israel di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur”.

    Sidang ini berbeda dan terpisah dengan gugatan yang diajukan Afrika Selatan yang menuduh Israel melakukan genosida terhadap Palestina dalam serangannya di Jalur Gaza. Pada Januari lalu, Mahkamah Internasional memerintahkan Tel Aviv untuk melakukan segala upaya dalam mencegah genosida dan mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Jalur Gaza, namun tidak memerintahkan gencatan senjata.

    Pekan lalu, Mahkamah Internasional menolak upaya Afrika Selatan untuk menerapkan tindakan tambahan terhadap Israel, namun menegaskan kembali perlunya Tel Aviv untuk melaksanakan putusannya secara menyeluruh.

    Dalam persidangan terbaru ini, Mahkamah Internasional diminta untuk mempertimbangkan dua pertanyaan utama.

    Pertama, Mahkamah Internasional harus memeriksa konsekuensi hukum dari apa yang disebut oleh PBB sebagai “pelanggaran berkelanjutan yang dilakukan oleh Israel terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri”.

    Hal ini berkaitan dengan “pendudukan berkepanjangan, permukiman dan aneksasi wilayah Palestina yang diduduki sejak tahun 1967” dan “langkah-langkah yang bertujuan mengubah komposisi demografi, karakter dan status Kota Suci Yerusalem”.

    Kedua, Mahkamah Internasional harus memberikan saran soal bagaimana tindakan Israel “mempengaruhi status hukum pendudukan” dan apa konsekuensinya bagi PBB dan negara-negara lainnya.

    Mahkamah Internasional akan memutuskan “segera” mengenai persoalan tersebut, kemungkinan pada akhir tahun ini.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Telanjangi Tahanan Gaza, Tentara Israel Langgar Hukum Internasional

    Telanjangi Tahanan Gaza, Tentara Israel Langgar Hukum Internasional

    Jakarta

    Video tahanan Gaza yang ditelanjangi, diikat, dan ditutup matanya telah diunggah secara daring oleh tentara Israel. Video tersebut melanggar hukum internasional, kata para ahli hukum.

    Menurut hukum internasional, tahanan tidak boleh dihina atau dipermalukan secara berlebihan dan dijadikan konsumsi publik.

    BBC Verify memeriksa ratusan video yang dibagikan secara terbuka oleh tentara Israel di Gaza sejak November 2023. Kami memverifikasi delapan video yang memperlihatkan tahanan Palestina.

    Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan telah memberhentikan anggotanya yang telah kami identifikasi. Mereka menambahkan bahwa video semacam itu tidak mewakili nilai-nilainya. Namun, IDF menolak untuk memberikan komentar lebih lanjut.

    Dr Mark Ellis, penasihat PBB terkemuka di bidang pengadilan pidana internasional, mengatakan rekaman video tentara Israel yang kami tunjukkan kepadanya bisa disebut melanggar aturan mengenai cara memperlakukan tahanan perang.

    Tentara yang aktif

    Sebagian besar dari video yang kami analisa menunjukkan adegan pertempuran dan tentara menengok ke dalam rumah-rumah yang ditinggalkan oleh penduduk.

    Salah satu video menunjukkan tentara menembakkan senjata sambil mengenakan kostum dinosaurus. Video lain menunjukkan mereka mendirikan restoran pizza di sebuah rumah Palestina kosong.

    Semua video tersebut diunggah oleh orang-orang yang sedang bertugas atau sebelumnya bertugas sebagai tentara Israel. Mereka bahkan tidak menyembunyikan identitas mereka.

    AFPFoto Ilustrasi: Tentara Israel di dalam gedung sekolah yang dikelola oleh Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di Kota Gaza.

    Kami menemukan akun pemilik video dari hasil analisa gambar seorang tahanan Palestina yang dibagikan secara luas dan secara daring di awal pekan ini.

    Hasil pencarian gambar menunjukkan video itu berasal dari akun YouTube milik tentara Israel bernama Yossi Gamzoo Letova.

    Ia telah mengunggah beberapa video dari Gaza sejak awal Desember, termasuk cuplikan pasukannya, yang ia sebut sebagai Batalion Granit 932, yang merupakan bagian dari Brigade Nahal IDF.

    Dalam sebuah video yang diunggah pada 24 Desember 2023, tahanan Palestina dalam cuplikan ditampilkan telanjang dan berdarah dengan tangan terikat dan duduk di kursi saat diinterogasi.

    Baca juga:

    Kami mengidentifikasi lokasi itu sebagai Gaza College, sebuah sekolah di bagian utara Gaza – berdasarkan dekorasi khas serta logo institusi yang terlihat dalam video dan kami cocokkan dengan halaman Facebook-nya.

    Kemudian dalam video yang sama, tahanan terlihat berjalan berbaris tanpa alas kaki menelusuri jalanan Gaza.

    Dalam sebuah pernyataan, IDF mengatakan: “Gambar itu diambil saat interrogasi lapangan. Tersangka tidak terluka. Seorang tentara cadangan memotret dan mengunggah gambar yang bertentangan dengan perintah dan nilai-nilai IDF.

    “Baru-baru ini diputuskan, [tentara] diberhentikan dari tugasnya.”

    Sejumlah video dihapus

    Pada hari yang sama, Letova membagikan video YouTube lain yang menunjukkan ratusan tahanan Palestina yang dikumpulkan di lapangan olahraga. Kami menganalisa video tersebut menggunakan geolokasi dan memverifikasi lapangan itu sebagai Stadion Yarmouk Gaza.

    Sebagian besar dari tahanan yang ada di video telah ditelanjangi dan hanya menggunakan pakaian dalam. Beberapa ditutup matanya dan berlutut di tanah dalam barisan yang teratur, sementara tentara Israel menyaksikan.

    Pada satu titik, sebuah kelompok berisi tiga tahanan perempuan muncul dengan penutup mata dan berlutut di belakang gawang sepak bola dengan bendera Israel berkibar di atasnya.

    YouTubePara tahanan terlihat dalam sebuah video yang diunggah secara daring oleh seorang tentara IDF.

    Seorang tentara Israel muncul beberapa kali dalam video itu. Ia tampaknya sadar bahwa dirinya sedang direkam.

    Dengan membandingkan seragam dan lencana tentara itu dengan gambar-gambar seragam IDF lainnya yang tersedia untuk umum di internet, kami mengidentifikasi dia sebagai seorang letnan kolonel atau komandan batalion.

    Kedua video itu segera dihapus dari halaman YouTube publik Letova setelah BBC menghubungi IDF.

    Kode etik yang berlaku

    Dua video yang diunggah ke Tiktok oleh tentara IDF lainnya mencakup foto tahanan Gaza dengan penutup mata, diselingi foto tentara IDF yang berpose dengan senjata.

    Sebuah video yang diunggah pada 14 Desember, diiringi lagu rap Israel, memperlihatkan para tahanan dengan penutup mata diangkut ke dalam truk pick-up dengan seorang tentara berpose di samping mereka dengan mengacungkan kedua jempol.

    Kami mengidentifikasi tentara itu dari akun media sosialnya sebagai Ilya Blank.

    Baca juga:

    Ilya mengunggah video kedua yang menunjukkan seorang pria dengan penutup mata berada di lantai dan tampaknya dikelilingi tiga tentara IDF.

    Kami telah menemukan sejumlah foto yang dimasukkan dalam videonya berlokasi di Gaza utara.

    Setelah kami menghubungi IDF dan TikTok, video-video itu dihapus.

    Dalam Konvensi Jenewa Ketiga Pasal 13, tertera bahwa para tahanan harus dilindungi setiap saat, terutama dari tindakan kekerasan atau intimidasi dan tidak menjadi subyek “penghinaan dan konsumsi publik”.

    Dr Ellis mengatakan kuncinya berada pada “tidak menjadikan [tawanan perang] tontonan publik” dan tidak “merendahkan mereka atau mempermalukan mereka”.

    Ia menambahkan: “Konsep membawa orang-orang yang hanya mengenakan pakaian dalam, merekamnya dan membagikannya ke publik tentu melanggar ketentuan itu.

    “Aturan yang berlaku tidak dapat – dengan cara apa pun memperbolehkan tindakan seperti ini terjadi.”

    Baca juga:

    Prof Asa Kasher, seorang akademisi Israel yang membantu menulis kode etik pertama IDF, menyebut praktik membagikan foto orang setengah telanjang bertentangan dengan kode etik IDF.

    Ia mengatakan mungkin saja ada kebutuhan militer untuk menelanjangi sementara seorang tahanan untuk memeriksa apakah mereka membawa senjata.

    Namun, dia tidak dapat menemukan alasan untuk “mengambil gambar seperti itu dan membagikannya kepada publik”.

    “Alasan menahan mereka setengah telanjang adalah untuk mempermalukan mereka,” katanya.

    Pengacara hak asasi manusia, Michael Mansfield, mengatakan rekaman itu harus dikaji oleh pengadilan PBB.

    “Ada peraturan yang sangat ketat terkait bagaimana menangani orang-orang yang ditahan sebagai tawanan perang di tengah perang atau konflik, yang jelas sedang terjadi di sini.

    “Dan ketentuan di sini benar-benar mengharuskan Anda harus memperlakukan tahanan dengan hormat,” katanya.

    Kami mengirim enam video ke TikTok, yang mengonfirmasi bahwa semuanya melanggar pedoman komunitas mereka.

    Mereka menyatakan dalam pedomannya, konten “yang berusaha merendahkan korban tragedi kekerasan” tidak ditoleransi. Semua video itu telah menghilang dari platform media sosial tersebut.

    Seorang juru bicara dari YouTube mengatakan mereka telah menghapus puluhan ribu video berbahaya dan menghentikan ribuan akun selama konflik Israel-Gaza, dan bahwa mereka memiliki tim yang bekerja sepanjang waktu untuk memantau beredarnya video berbahaya.

    Laporan tambahan oleh: Paul Brown, Alex Murray, Paul Myers, Richard Irvine-Brown, dan Daniele Palumbo.

    Berita terkait

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Gempur Rafah Demi Bebaskan 2 Sandera

    Israel Gempur Rafah Demi Bebaskan 2 Sandera

    Jakarta

    Israel melancarkan operasi militer khusus di Rafah untuk membebaskan dua warga Israel yang disandera Hamas pada Senin (12/02). Sedikitnya 48 warga Palestina tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan itu, menurut Kementerian Kesehatan di Palestina.

    Operasi militer Israel ini muncul tak lama setelah sejumlah saksi mata di Rafah berkata Israel melakukan serangan udara di Rafah bagian utara dan tengah.

    Warga setempat berkata kepada BBC bahwa sejumlah helikopter dan kapal juga terlibat dalam serangan tersebut.

    Serangan Israel di Rafah telah menewaskan sedikitnya 48 warga Palestina dan melukai puluhan lainnya, menurut juru bicara Kementerian Kesehatan di Gaza, Ashraf Al-Qidra kepada kantor berita Reuters, Senin (12/02).

    Serangan itu menghantam 14 rumah dan tiga masjid di sejumlah wilayah di Rafah, menurut Hamas, seperti dikutip dari kantor berita AFP.

    Sebelumnya, Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan bahwa Rafah diserang oleh Israel, dengan sejumlah warga Palestina dilaporkan meninggal dunia.

    Serangan itu terjadi setelah sejumlah negara dan organisasi internasional memeringatkan Israel atas rencananya melakukan serangan terhadap kota yang kini dihuni sekitar 1,5 juta pengungsi Palestina.

    Dalam pernyataannya di sosial media, pasukan pertahanan Israel (IDF) mengatakan bahwa dalam “operasi bersama yang dilakukan IDF, ISA (Badan Keamanan Israel, atau Shin Bet) dan kepolisian Israel, dua sandera Isral dari Kibbutz Nir Yitzhak diselematkan: Fernando Simon Marman (60) dan Louis Har (70)”.

    Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyebut operasi penyelamatan itu “mengesankan”, seraya menambahkan: “Kami akan terus memenuhi komitmen kami untuk mengembalikan [mereka] yang diculik, dengan cara apa pun.”

    Media Israel melaporkan bahwa para sandera sebelumnya ditawan di sebuah gedung di Rafah. Kini, keduanya telah dibawa ke Sheba Medical Center di pusat Israel.

    Pejabat sementara Sheba Medical Center, Armon Aek, mengonfirmasi keberadaan dua sandera yang kini sedang dirawat di fasilitas kesehatan yang ia kelola.

    Seperti diketahui, Israel menggempur Jalur Gaza setelah sekitar 1.200 warga Israel tewas akibat serangan Hamas pada 7 Oktober silam. Imbas dari serangan itu, sebanyak 240 orang disandera oleh Hamas.

    Sejumlah negara dan organisasi internasional telah memperingatkan Israel atas rencananya melakukan operasi di Rafah, tempat hampir 1,5 juta orang kini mencari perlindungan dari wilayah lain di Gaza.

    Sekitar 1,4 juta warga Palestina kini memenuhi Rafah – sebagian besar di antara mereka tinggal di tenda-tenda pengungsian. Sementara itu, pasokan makanan, air dan obat-obatan sangat langka.

    Banyak dari warga Palestina yang kini tinggal di Rafah terpaksa meninggalkan rumah mereka

    Pejabat kemanusiaan senior di PBB berkata kepada BBC bahwa tak ada tempat aman yang bisa mereka tuju saat ini.

    Rafah yang berbatasan dengan Mesir adalah satu-satunya pintu masuk bantuan kemanusiaan ke Gaza.

    Pada Minggu (11/02), Presiden AS Joe Biden berkata kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berkata bahwa serangan di Rafah tak bisa dilakukan tanpa perhitungan untuk memastikan keselamatan warga sipil.

    Biden meyebut Israel perlu “rencana yang kredibel dan bisa diterapkan” untuk melindungi lebih dari satu juga orang yang tinggal di kota itu, menurut Gedung Putih.

    Sementara Menteri Luar Negeri Inggris, David Cameron berkata lebih dari setengah populasi Gaza berlindung di Rafah, sedangkan Arab Saudi memperingatkan adanya “konsekuensi yang serius” jika Rafah diserang.

    Akan tetapi, Netanyahu berkukuh bahwa pihaknya akan melakukan operasi tersebut, seraya menambahkan bahwa dia akan menyediakan”jalur aman” bagi warga sipil yang memilih meninggalkan wilayah itu.

    Ketika ditanya ke mana warga sipil akan pergi, Netanyahu mengatakan bahwa ada “banyak” area “yang sudah mereka amankan di utara Rafah” dan

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Arab Saudi Kucurkan Bantuan Rp 3,9 T untuk Pemerintah Yaman

    Arab Saudi Kucurkan Bantuan Rp 3,9 T untuk Pemerintah Yaman

    Riyadh

    Pemerintah Arab Saudi mengucurkan bantuan sebesar US$ 250 juta atau setara Rp 3,9 triliun untuk pemerintah Yaman yang diakui secara internasional. Riyadh mendukung pemerintah Yaman dalam perang melawan pemberontak Houthi yang kini menguasai ibu kota dan sejumlah wilayah di negara tersebut.

    Seperti dilansir AFP, Senin (12/2/2024), bantuan itu diberikan Saudi pada Minggu (11/2), menyusul pembayaran awal dengan jumlah yang sama yang diumumkan pada Agustus tahun lalu, ketika Riyadh berkomitmen menyediakan total US$ 1,2 miliar untuk mengurangi defisit anggaran pemerintah dan membayar gaji para pegawai negeri.

    “Hibah gelombang kedua untuk membantu mengatasi defisit anggaran pemerintah Yaman telah ditransfer ke Bank Sentral Yaman di Aden, besarnya US$ 250 juta untuk mendukung gaji, upah dan pengeluaran,” ucap Duta Besar Saudi untuk Yaman, Mohammed al-Jaber, via media sosial.

    Pemerintah Yaman yang diakui internasional pindah ke Aden, sebuah kota pelabuhan di pantai selatan negara tersebut, setelah Houthi yang didukung Iran merebut ibu kota Sanaa tahun 2014 lalu.

    Tahun 2015 lalu, Saudi memobilisasi koalisi internasional yang bertujuan menggulingkan Houthi dari kekuasaan di Yaman.

    Perang yang terjadi kemudian di Yaman telah menewaskan ratusan ribu orang, baik secara langsung dalam pertempuran maupun secara tidak langsung akibat blokade maritim dan udara yang diberlakukan Saudi.

    Kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak April 2022 memicu penurunan tajam dalam pertempuran di Yaman. Gencatan senjata itu secara resmi berakhir enam bulan kemudian, namun sebagian besar pertempuran masih terhenti.

    Pemerintahan Yaman yang berbasis di Aden telah sejak lama berjuang untuk membiayai layanan dasar dan membayar gaji para pegawai negeri.

    Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, mengatakan tahun lalu bahwa “perang ekonomi” antara pihak-pihak yang berkonflik telah memperburuk masalah negara tersebut.

    Kesepakatan pemulihan hubungan yang mengejutkan antara Saudi dan Iran yang diumumkan pada Maret tahun lalu telah meningkatkan harapan akan gencatan senjata yang bertahan lama di Yaman, meskipun sejauh ini belum ada terobosan yang diumumkan.

    Beberapa bulan terakhir, Houthi melancarkan rentetan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah, yang disebut oleh kelompok itu sebagai wujud dukungan untuk warga Palestina di Jalur Gaza yang terus digempur Israel dalam perangnya melawan Hamas.

    Militer Amerika Serikat (AS) dan Inggris, bulan lalu, memulai serangkaian serangan terhadap target-target Houthi di Yaman yang bertujuan mengurangi kemampuan kelompok itu menargetkan kapal-kapal di rute perdagangan utama Laut Merah.

    Para analis memperingatkan bahwa meningkatnya ketegangan di kawasan itu bisa menggagalkan upaya untuk menengahi perdamaian di Yaman.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Perdagangan Narkoba Global di Balik Kekerasan di Ekuador

    Perdagangan Narkoba Global di Balik Kekerasan di Ekuador

    Jakarta

    Gelombang kekerasan oleh geng narkoba telah mengubah Ekuador dari negara tujuan wisata yang aman dan tentram, menjadi pemain kunci dalam perdagangan narkoba global. Bagaimana negara ini bisa terjerat ke dalam bisnis jual-beli obat-obatan bernilai miliaran dolar di tingkat dunia?

    Dalam beberapa hari di awal Januari, telah terjadi sejumlah hal di Ekuador: wartawan TV yang ditodong senjata, seorang jaksa ditembak mati, sebuah rumah sakit digerebek, ancaman bom dan staf penjara disandera oleh narapidana setelah seorang mafia terkenal menghilang dari penjara.

    Presiden Ekuador, Daniel Noboa mengumumkan negaranya berada dalam keadaan darurat dan mengatakan kepada BBC bahwa Ekuador “berjuang setiap hari agar tidak menjadi negara narkoba”. Kendati begitu, perekonomian negara itu bergantung pada perdagangan obat-obatan terlarang.

    Namun geng-geng penjual narkoba atau banda, seperti Los Choneros dan Los Lobos, sudah memegang kendali dalam masyarakat.

    Dahulu kala, negara itu lebih dikenal sebagai tujuan berlibur dan pengekspor pisang terbesar di dunia. Namun kini, Ekuador disebut sebagai “jalan tol kokain ke AS dan Eropa” oleh InSight Crime, sebuah wadah pemikir yang berbasis di Washington D.C, AS, yang khusus meneliti kejahatan terorganisir di benua Amerika.

    Letak geografis menjadi faktor kunci dalam transformasi ini. Ekuador berbatasan dengan Kolombia dan Peru, dua negara produsen koka terbesar di dunia. Koka adalah bahan utama dalam pembuatan kokain.

    BBC

    Tetapi bagian-bagian pembelot dan kelompok-kelompok kejahatan transnasional ikut serta, dan berkat tekanan dari aparat keamanan terhadap Kolombia, geng-geng itu mencari rute baru untuk mengangkut narkoba ke pasar luar negeri.

    Mereka tertarik pada pelabuhan Ekuador di pantai Pasifik, seperti Guayaquil.

    Sekarang, Kolombia menjadi koridor distribusi penting – kokain diangkut keluar dari negara itu menggunakan perahu dan pesawat, bahkan kadang diselundupkan dalam wadah pisang, menuju pasar AS dan Eropa.

    Baca juga:

    Geng-geng Ekuador juga telah membangun hubungan lebih erat dengan para petinggi narkoba di negara lain seperti Meksiko.

    Ketika geng-geng itu menguat, tingkat pembunuhan di Ekuador melonjak hingga empat kali lipat antara 2016 dan 2022, menurut Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC).

    Statistik pemerintah juga menunjukkan bahwa dalam enam bulan pertama pada 2023, kepolisian Ekuador menangkap lebih dari 1.300 anak berusia antara 12 sampai 17 tahun karena dicurigai melakukan kejahatan termasuk pembunuhan, perdagangan narkoba, dan kepemilikan senjata api.

    BBC

    Pihak aparat mengatakan anak-anak itu putus sekolah demi bergabung dengan banda ternama.

    “Geng-geng itu selalu beroperasi di lingkungan perkotaan yang lebih tinggi kemiskinannya,” kata Felipe Botero, pakar kebijakan narkoba di lembaga wadah pemikir Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) yang berbasis di Jenewa.

    “Anak-anak dan remaja tertarik pada kekuatan yang ditawarkan dari kehidupan gangster dan jauh lebih rentan menerima perintah dari bos kejahatan,” tambahnya.

    Getty ImagesAnak-anak yang baru berusia 12 tahun ditarik ke dalam kekerasan geng Ekuador.

    Konsumsi narkoba dunia meningkat

    Keadaan yang terjadi di Ekuador mencerminkan meningkatnya permintaan global untuk kokain dan obat-obatan lainnya, menurut UNODC.

    Dalam laporan terbarunya, dengan data dari 2021, diperkirakan bahwa 296 juta orang berusia 15-64 tahun di seluruh dunia mengonsumsi zat terlarang dalam 12 bulan terakhir.

    Angka itu naik 23% dibandingkan satu dekade sebelumnya.

    PBB mengatakan bahwa obat yang paling umum digunakan adalah ganja, opioid yang ada di dalam obat penghilang rasa sakit hingga heroin – dan amfetamin.

    Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi ledakan produksi kokain yang mencapai “rekor tertinggi”. Di Kolombia misalnya, UNODC memperkirakan produksi kokain naik dari sekitar 400 metrik ton pada 2011 menjadi lebih dari 1.800 pada 2021.

    BBC

    Harga satu kilogram kokain bisa serendah US$2.000 (Rp31,3 juta) di Kolombia, menurut perkiraan para ahli PBB.

    Tetapi harganya menjadi jauh lebih tinggi ketimbang harga aslinya – kilogram yang sama bisa bernilai lebih dari US$220.000 (Rp3,4 miliar) di Australia, misalnya.

    Sama seperti bisnis-bisnis lain, pasar narkoba mencari keuntungan, kata Aileen Teague, seorang ahli kebijakan narkoba di Texas A&M University di AS. Penting juga untuk mengetahui bahwa “di beberapa daerah, pasar gelap itu terikat pada pemerintah setempat”, tambahnya.

    “Seperti yang terlihat di Ekuador, keterikatan ini membuahkan dampak yang tidak terduga dalam hal tata kelola dan keamanan publik.”

    Contoh klasik dari keterikatan itu terlihat di Kolombia selama era 1980-an, ketika raja narkoba Pablo Escobar pernah disebut bernilai US$30 miliar (Rp469 miliar) dan kartel Medellin-nya meneror publik.

    Getty ImagesPablo Escobar sudah meninggal, tetapi Kolombia tetap menjadi produsen kokain top dunia

    Meskipun Escobar sudah meninggal, tetapi kartel-kartel masih aktif di Kolombia.

    Yang terbesar yakni Gulf Clan, yang memiliki hubungan dengan organisasi kriminal internasional dan menyelundupkan narkoba ke negara-negara seperti AS dan Rusia.

    Penangkapan pemimpinnya, Dairo Antonio suga, juga dikenal sebagai Otoniel, pada 2021 melemahkan susunan kelompoknya, tetapi bagian-bagian kecil dari kartel itu terus beroperasi.

    Meksiko selama beberapa dekade menjadi saksi perebutan kekuasaan antara pemerintah dan kelompok-kelompok seperti kartel Sinaloa, yang oleh departemen kehakiman AS dianggap sebagai salah satu organisasi perdagangan narkoba terbesar dan paling kuat di dunia.

    Getty ImagesJoaquin “El Chapo” Guzman, dalam foto yang diambil 2016, adalah pendiri kartel Sinaloa yang terkenal

    Sama seperti Escobar, pemimpin Sinaloa, Joaquin “El Chapo” Guzman menjadi subjek dari banyak buku, film dokumenter, dan bahkan serial Netflix, Narcos.

    Ia sekarang tengah menjalani hukuman seumur hidup di penjara AS dan kartelnya dikabarkan masih beroperasi di bawah kerja sama kedua putranya dan rekan bisnis lama, Ismael Zambada Garcia.

    Geng kuat lainnya di Meksiko termasuk Generasi Baru Jalisco dan Los Zetas, yang didirikan oleh anggota-anggota dari unit elit pasukan khusus Meksiko yang korup.

    BBC

    ‘Negara narkoba pertama’ di Afrika

    Obat-obatan yang diproduksi di Amerika Latin biasanya tidak langsung dikirim ke pasar konsumen utama mereka di Amerika Utara dan Eropa dan untuk menyelinap lewat penjaga perbatasan, rute penyelundupan melalui Afrika menjadi bagian penting dalam rantai distribusi.

    Negara-negara Afrika Barat menjadi titik transit penting untuk pengiriman kokain menuju Eropa. Pengiriman melintasi Atlantik dilakukan melalui pesawat terbang, kapal selam dan kapal nelayan kecil yang ditutupi terpal biru untuk kamuflase. Itu semua dirancang demi menghindari pengawasan satelit.

    “Negara-negara Afrika [letaknya] strategis untuk distribusi narkoba, dan banyak yang telah dikuasai oleh kejahatan terorganisir,” jelas Antonio Maria Costa, mantan direktur eksekutif UNODC.

    “Uang narkoba memutarbalikkan ekonomi dan membusukkan masyarakat.”

    Guinea-Bissau, salah satu negara termiskin di dunia, dipandang oleh AS dan PBB sebagai narco-state (negara narkoba) pertama Afrika pada awal 2000-an. Para politisi dituduh menerima uang dari penjahat sebagai gantinya membantu melindungi perdagangan narkoba.

    Geng narkoba menggunakan metode kreatif untuk mengangkut narkoba, termasuk menggunakan kapal selam artisan, seperti yang ditemukan di Amazon. (Getty Images)

    Ada pula kecurigaan bahwa uang narkoba beredar di kalangan aparat keamanan. Pada 2022, Presiden Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo menuduh pengedar narkoba membiayai upaya kudeta.

    Bahkan 13 tahun sebelumnya, pembunuhan Presiden Guinea-Bissau Joao Bernardo Vieira oleh tentaranya sendiri dikenal sebagai “kudeta kokain” di tengah perebutan kekuasaan untuk mengendalikan uang narkoba yang mengalir ke negara itu.

    Di negara tetangga Mali, perdagangan narkoba tumpang tindih dengan kelompok-kelompok pemberontak bersenjata yang beroperasi di bagian utara negara itu.

    Mali terletak di koridor yang menghubungkan Afrika Barat ke Mediterania dan Eropa.

    Baca juga:

    Data dari PBB menunjukkan bahwa jumlah kokain yang disita oleh pihak berwenang di wilayah tersebut meningkat dari 13 kg per tahun antara 2015 dan 2020 menjadi 863 kg pada 2022.

    “Perdagangan narkoba adalah sumber pendapatan besar bagi kelompok-kelompok bersenjata,” kata Antonio Maria Costa, mantan kepala UNODC.

    “Narkoba membuat ketagihan tidak hanya dari segi penggunaannya,” tambahnya, “tetapi juga dari keuntungan luar biasa yang dihasilkan bagi mereka yang memperdagangkannya.”

    Jumlah narkoba sitaan meningkat bahkan setelah penangkapan dan dihukumnya pengedar narkoba paling terkenal di Afrika, El Hadj Ahmed Ibn Ibrahim, yang dikenal dengan sebutan “The Malian”, pada 2019.

    Getty ImagesNegara-negara Afrika Barat seperti Guinea-Bissau menjadi titik transit penting untuk pengiriman kokain menuju Eropa.

    Ibrahim, yang sedang menjalani hukuman penjara 10 tahun di Maroko, berasal dari gurun Badui di Mali utara.

    Menurut majalah Jeune Afrique, pria yang dijuluki “Escobar dari Sahara” memulai karirnya dengan menjual mobil bekas dari Eropa di Afrika, yang memberinya keahlian dalam hal rute komersial, bea cukai, dan logistik lainnya.

    Setelah memasuki pasar emas, ia terlibat dalam perdagangan kokain lintas-Atlantik dan pada saat ia ditangkap, orang Mali itu dilaporkan memiliki properti di beberapa negara Brasil, Rusia, Maroko dan lainnya.

    Afrika Timur juga berperan dalam perdagangan narkoba global.

    Pelabuhan seperti Dar es Salaam di Tanzania dan Mombasa di Kenya adalah titik transit untuk narkoba yang hendak dikirim ke Asia Selatan dan Timur.

    Mereka juga menjadi titik masuk krusial bagi heroin, amfetamin dan ganja yang mengalir ke arah lain, menurut UNODC. Selain itu, wilayah ini juga dipadati berbagai bandara internasional utama di Nairobi dan Addis Ababa.

    Pihak penegak hukum prihatin dengan bukti bahwa konsumsi obat-obatan terlarang meningkat di benua itu. Faktanya, UNODC memperkirakan 10% dari orang di Afrika Barat dan Tengah menggunakan ganja pada 2021. Secara global, prevalensinya adalah 4%.

    Sementara di Asia, UNODC mengamati bahwa perdagangan narkoba sintetis telah berkembang pesat sejak pandemi Covid-19, berdasarkan data terkait penyitaan narkoba, penangkapan, dan ketersediaan di jalan.

    BBC

    Area Segitiga Emas, daerah hutan terpencil di mana perbatasan Thailand, Laos dan Myanmar bertemu, masih menjadi salah satu pusat utama dunia untuk perjualan obat-obatan sintetis dan heroin.

    Pada 2023 PBB mengungkapkan bahwa Myanmar adalah produsen terbesar di dunia untuk opium, bahan utama heroin, menyalip Afghanistan, yang opiumnya telah menurun sejak Taliban kembali berkuasa.

    Selama beberapa dekade, hasil penjualan obat-obatan telah mendanai kelompok-kelompok pemberontak yang memerangi pemerintah di Myanmar dan tahun lalu, di tengah perang saudara, produksi telah meningkat.

    Salah satu kelompok paling terkenal yang terkait dengan Segitiga Emas adalah Sam Gor, sindikat geng Asia. Pada 2018, UNODC memperkirakan bahwa Sam Gor memperoleh setidaknya US$8 miliar (Rp125 miliar) per tahun hanya dari penjualan sabu-sabunya.

    Kepolisian Australia menduga Sam Gor bertanggung jawab atas sekitar 70% narkoba yang masuk ke Australia. Mereka mengatakan kelompok itu menyelundupkan sejumlah besar obat-obatan tak hanya metamfetamin, tetapi juga heroin dan ketamin – ke negara itu dalam bungkus teh.

    Pada 2021, pihak berwenang di Belanda menangkap pria yang dituduh sebagai kepala sindikat, pengusaha Tionghoa-Kanada Tse Chi Lop, yang dijuluki “El Chapo Asia”.

    ReutersTse Chi Lop dituduh memimpin operasi sabu-sabu kristal bernilai miliaran dolar.

    Tse Chi Lop diekstradisi ke Australia pada Desember 2022, dan kini masih menunggu persidangan. Ia membantah tuduhan narkoba.

    “Kelompok kriminal di Asia beroperasi dengan cara berbeda dari Amerika Latin,” kata Vanda Felbab-Brown, seorang ahli perdagangan narkoba Asia di Brookings Institution yang berbasis di AS.

    “Negara-negara di kawasan [Asia] sering memiliki pendekatan brutal terhadap narkoba, sehingga kelompok-kelompok ini bertindak dengan lebih tenang,” tambahnya, menjelaskan gembong narkoba cenderung kurang mencolok, dengan menjaga identitas mereka dari mata publik.

    Felbab-Brown juga merupakan salah satu tokoh yang menyebut Suriah sebagai negara narkoba, berkat produksi dan distribusi Captagon stimulan ilegal yang harga jualnya murah sehingga dijuluki “kokain orang miskin”.

    Obat ini sebagian besar dikonsumsi di Timur Tengah, terutama negara-negara Teluk termasuk Arab Saudi.

    Getty ImagesCaptagon, yang dikenal sebagai “kokain orang miskin”, sebagian besar dikonsumsi oleh negara Timur Tengah

    Suriah, yang dilanda perang saudara sejak 2011, diyakini sebagai produsen Captagon terbesar di dunia dan obat itu telah menjadi sumber pendapatan bagi rezim yang terisolasi di negara itu.

    Menurut Felbab-Brown, penjualan Captagon di Timur Tengah diperkirakan bernilai US$5 miliar per tahun dan “sebagian besar” dari pendapatan ini digunakan untuk “menopang rezim Assad”.

    Investigasi yang dilakukan oleh BBC News Arabic bersama jaringan jurnalis investigasi OCCRP, yang diterbitkan pada Juni 2023, menemukan “hubungan langsung antara perdagangan Captagon dan anggota terkemuka Angkatan Bersenjata Suriah dan keluarga Presiden Bashar al-Assad”.

    Pemerintah Suriah belum menanggapi permintaan BBC untuk memberikan komentar. Namun, sebelumnya mereka membantah terlibat dalam perdagangan narkoba.

    China dan fentanyl

    Negara terakhir yang disebutkan adalah Cina. AS menuduh perusahaan-perusahaan China dan orang-orang di sana memproduksi bahan kimia yang digunakan untuk membuat fentanyl, sebuah opioid sintetis yang kuat dan seringkali mematikan.

    Para pejabat Amerika mengatakan bahan kimia dikirim ke Meksiko di mana fentanyl dibuat sebelum dikirim ke AS dan didistribusikan.

    Pemerintah China membantah, dengan mengatakan “tidak ada perdagangan ilegal fentanyl” dari China ke Amerika. Mereka menyalahkan tingginya jumlah kematian terkait pada pengguna Amerika.

    Menghentikan produksi bahan kimia ini rumit, kata Vanda Felbab-Brown karena “itu dilakukan hampir pada tingkat keluarga ketimbang hanya organisasi kriminal besar”.

    “Penyelundupan zat-zat [illegal] itu murah sehingga tidak menghasilkan uang yang sebanding dengan penyelundupan metamfetamin, yang di Asia didominasi oleh kejahatan sindikat yang serius.”

    Namun, pihak berwenang AS mengatakan mereka telah menemukan bukti perusahaan kimia China menawarkan bantuan teknis kepada kartel Meksiko dalam produksi fentanyl mereka.

    Pada April tahun lalu, sebuah pengadilan di New York mendakwa empat warga negara China (yang tidak hadir) dengan penyelundupan fentanil. Salah satu terdakwa, pengusaha Kun Jiang, ada dalam daftar buronan paling dicari dari Administrasi Penegakan Narkoba AS.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini