partai: PBB

  • Arab Saudi Umumkan Donasi Rp 625 Miliar untuk UNRWA

    Arab Saudi Umumkan Donasi Rp 625 Miliar untuk UNRWA

    Riyadh

    Arab Saudi mengumumkan donasi sebesar USD 40 juta atau setara Rp 625,8 miliar untuk badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pengungsi Palestina, UNRWA, yang sedang menghadapi pemotongan pendanaan besar-besaran dan seruan pembubaran yang dicetuskan oleh Israel.

    Seperti dilansir AFP, Kamis (21/3/2024), Pusat Bantuan Kemanusiaan Raja Salman (KSrelief) mengumumkan pada Rabu (20/3) bahwa pendanaan itu akan mendukung “upaya bantuan kemanusiaan UNRWA di Jalur Gaza”, yang dilanda perang selama lima bulan terakhir.

    “Pendanaan ini akan menyediakan makanan bagi lebih dari 250.000 orang dan tenda untuk 20.000 keluarga,” sebut KSrelief dalam pernyataannya.

    UNRWA yang dibentuk tahun 1949 silam berada di bawah pengawasan ketat setelah Israel menuduh belasan pegawai badan PBB itu terlibat dalam serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan memicu perang di Jalur Gaza.

    Banyak negara telah menangguhkan pendanaan mereka untuk UNRWA, meskipun PBB mengatakan bahwa Israel belum memberikan bukti apa pun atas tuduhannya. PBB telah meluncurkan penyelidikan internal dan independen terhadap tuduhan-tuduhan yang muncul terkait UNRWA.

    “Sangat penting untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat di Gaza,” ucap kepala KSrelief, Abdullah al-Rabeeah, dalam pernyataannya.

    Kepala UNRWA Phillipe Lazzarini, dalam pernyataannya, menyebut donasi dari Riyadh “mencerminkan solidaritas yang selalu ditunjukkan oleh Kerajaan (Saudi) kepada warga Palestina”.

    UNRWA mempekerjakan sekitar 30.000 orang di wilayah-wilayah Palestina yang diduduki, termasuk 13.000 staf di wilayah Jalur Gaza, dan di negara-negara tetangga seperti Yordania, Lebanon dan Suriah.

    Lazzarini yang merupakan seorang veteran dalam badan PBB dan mengurusi misi kemanusiaan lainnya, mengatakan bulan lalu bahwa dirinya meyakini tujuan Israel adalah “menghancurkan UNRWA” yang telah sejak lama berada di garis depan upaya bantuan dan pendidikan di Jalur Gaza.

    Upaya bantuan kemanusiaan telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir, termasuk pengiriman bantuan melalui udara dan peluncuran koridor kemanusiaan maritim dari Siprus.

    Namun PBB dan lembaga bantuan lainnya memperingatkan bahwa bantuan-bantuan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mendesak di Jalur Gaza yang kini ada di ambang bencana kelaparan.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Sentilan PBB ke Israel Pakai ‘Senjata’ Kelaparan Adalah Kejahatan

    Sentilan PBB ke Israel Pakai ‘Senjata’ Kelaparan Adalah Kejahatan

    Jakarta

    Kepala Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Volter Turk menyentil Israel yang menyerang wilayah Gaza, Palestina. Menurut Turk, militer Israel menggunakan kelaparan sebagai senjata perang.

    PBB menyorot tentang pembatasan ketat Israel terhadap bantuan ke Gaza. PBB menyebut pembatasan ditambah serangan militer berarti Israel menggunakan kelaparan sebagai “senjata perang”, dan hal ini merupakan “kejahatan perang”.

    Dalam sebuah pernyataan yang dikecam oleh Israel, Turk mengatakan, “Situasi kelaparan adalah akibat dari pembatasan ekstensif Israel terhadap masuknya dan distribusi bantuan kemanusiaan dan barang-barang komersial.”

    Hal itu terkait dengan “pengungsian sebagian besar penduduk, serta kehancuran infrastruktur sipil yang penting”, katanya.

    “Besarnya pembatasan yang dilakukan Israel terhadap masuknya bantuan ke Gaza, dan cara mereka terus melakukan permusuhan, mungkin berarti penggunaan kelaparan sebagai metode perang, yang merupakan kejahatan perang,” imbuhnya seperti dikutip dari kantor berita AFP, Rabu (20/3/2024).

    Juru bicara Turk, Jeremy Laurence, mengatakan kepada wartawan di Jenewa, Swiss bahwa keputusan akhir apakah “kelaparan digunakan sebagai senjata perang” akan ditentukan oleh pengadilan.

    Kelaparan akan segera terjadi

    Komentar Turk tersebut disampaikan setelah penilaian keamanan pangan yang didukung PBB menetapkan bahwa wilayah Gaza sedang menghadapi kelaparan.

    Tanpa gelombang bantuan, kelaparan akan menimpa 300.000 orang di bagian utara Gaza yang dilanda perang pada bulan Mei, katanya.

    Misi diplomatik Israel di Jenewa menolak pernyataan Turk, dan bersikeras bahwa dia berusaha “sekali lagi menyalahkan Israel atas situasi ini dan sepenuhnya melepaskan tanggung jawab PBB dan Hamas”.

    “Meskipun terjadi serangan roket, penyekapan sandera-sandera kami, tindakan kejahatan murni pada tanggal 7 Oktober, Israel berkomitmen untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan ke Gaza,” kata misi diplomatik Israel tersebut, dan menegaskan bahwa “Israel berperang dengan Hamas, bukan rakyat Palestina”.

    Negara tersebut, ujarnya, “melakukan segala cara untuk mengaliri Gaza dengan bantuan, termasuk melalui darat, udara dan laut”.

    “PBB juga harus mengambil tindakan,” imbuhnya.

    Selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Kanada Stop Kirim Senjata

    Kanada, sekutu utama Amerika Serikat, yang memberikan bantuan militer miliaran dolar kepada Israel setiap tahunnya, telah mengurangi pengiriman senjatanya ke Israel menjadi peralatan tidak mematikan seperti radio, setelah serangan Hamas pada 7 Oktober.

    “Situasi di lapangan membuat kami tidak bisa mengekspor peralatan militer apa pun,” kata seorang pejabat pemerintah Kanada yang tidak ingin disebutkan namanya kepada AFP, Rabu (20/3/2024).

    Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly mengatakan kepada surat kabar Toronto Star pada hari Selasa (19/3), bahwa Ottawa akan menghentikan ekspor senjata ke Israel di masa depan.

    Israel mengecam keputusan tersebut, dan Menteri Luar Negeri Israel Katz mengatakan keputusan tersebut “merusak hak Israel untuk membela diri melawan Hamas.”

    “Sejarah akan menilai tindakan Kanada saat ini dengan keras,” katanya dalam sebuah postingan di platform media sosial X

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pelantikan DPRD Jatim 31 Agustus, 50 Petahana Gagal Terpilih

    Pelantikan DPRD Jatim 31 Agustus, 50 Petahana Gagal Terpilih

    Surabaya (beritajatim.com) – Pelantikan 120 Anggota DPRD Jawa Timur periode 2024-2029 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jatim akan berlangsung pada 31 Agustus 2024. Dari 120 orang, 53 anggota DPRD Jatim petahana gagal terpilih kembali.

    Suara terbanyak diraih PKB dengan 27 kursi, urutan kedua diduduki PDIP memperoleh 21 kursi (berkurang 6 kursi). Kemudian, Gerindra memperoleh 21 kursi (bertambah 6 kursi), Golkar 15 kursi (bertambah 2 kursi), Demokrat 11 kursi (berkurang 3 kursi), NasDem 10 kursi (bertambah 1 kursi), PKS 5 kursi (bertambah 1 kursi), PAN 5 kursi (berkurang 1 kursi), PPP 4 kursi (berkurang 1 kursi), dan pendatang baru PSI 1 kursi.

    Yang hilang sama sekali adalah kursi milik PBB dan Partai Hanura. Pada Pileg 2019, masing-masing mendapatkan 1 kursi.

    Berikut Anggota DPRD Jatim yang gagal terpilih kembali untuk periode 2024-2029:

    1. Dapil Jatim I (Surabaya)

    Syamsul Arifin (PKB)
    Agatha Retnosari (PDIP)
    Hadi Dediyansah (Gerindra)
    Hartoyo (Demokrat)
    Agustin Poliana (PDIP)

    2. Dapil Jatim II (Sidoarjo)

    Kusnadi (PDIP)-tidak nyaleg
    Ach Amir Aslichin (PKB)-tidak nyaleg
    Khulaim (PAN)

    3. Dapil Jatim III (Kabupaten dan Kota Pasuruan dan Probolinggo)

    Muzamil Syafi’i (NasDem)
    Ahmad Hilmy (PKB)
    Kusnadi (Demokrat)
    Rohani Siswanto (Gerindra)-tidak nyaleg kembali
    Anwar Sadad (Gerindra)-maju caleg DPR RI

    4. Dapil Jatim IV (Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso)

    Hermanto (PDIP)
    Akik Zaman (PKB)

    5. Dapil Jatim V (Jember dan Lumajang)

    Umi Zahrok (PKB)
    Hari Putri Lestari (PDIP)
    Karimullah Dahrujiadi (Golkar)
    Artono (PKS)
    Reno Zulkarnaen (Demokrat)

    6. Dapil Jatim VI (Malang Raya)

    Sugeng Pujianto (PDIP)
    Dwi Hari Cahyono (PKS)
    Gunawan (PDIP)
    Daniel Rohi (PDIP)

    7. Dapil Jatim VII (Blitar dan Tulungagung)

    Mochamad Alimin (Golkar)
    Bambang Rianto (Hanura)

    8. Dapil Jatim VIII (Kota dan Kabupaten Kediri)

    Heri Setiawan (PDIP)
    Subianto (Demokrat)
    Basuki Babussalam (PAN)

    9. Dapil Jatim IX (Pacitan, Trenggalek, Ngawi, Magetan, Ponorogo)

    Bambang Juwono (PDIP)
    HM Noer Soetjipto (Gerindra)
    Riyadh Rosyadi (PKS)
    Eko Prasetyo Wahyudiarto (Demokrat)
    Suyatmi Priasmoro (NasDem)
    Khusni M Husni (PKB)
    Diana Amaliyah Verawatiningsih (PDIP)

    10. Dapil Jatim X (Jombang dan Mojokerto)

    Gatot Supriyadi (PDIP)
    Kuswanto (Demokrat)
    A Sillahuddin (PPP)

    11. Dapil Jatim XI (Madiun dan Nganjuk)

    Ida Bagus Nugroho (PDIP)
    Aisyah Lilia Agustini (PKB)
    Mayjen TNI (Purn) Istu Hari Subagio (Golkar)

    12. Dapil Jatim XII (Tuban dan Bojonegoro)

    Go Tjong Ping (PDIP)
    Surawi (Demokrat)
    Agung Supriyatno (PAN)

    13. Dapil Jatim XIII (Gresik dan Lamongan)

    Ufiq Zuroida (PKB)
    Andy Firasadi (PDIP)
    Amar Saifudin (PAN)

    14. Dapil Jatim XIV (Madura)

    Aliyadi (PKB)
    Nur Fitriana (PKB)
    Mohammad Ashari (NasDem)
    Muhammad Bin Mu’afi Zaini (Golkar)
    Mathur Husyairi (PBB)
    Zainal Abidin (Demokrat)

    [tok/beq]

  • Korut Tembakkan Rudal Balistik saat Menlu AS Kunjungi Seoul

    Korut Tembakkan Rudal Balistik saat Menlu AS Kunjungi Seoul

    Jakarta

    Korea Utara menembakkan rudal balistik ke laut untuk pertama kalinya dalam dua bulan. Hal itu terjadi ketika Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengunjungi Seoul, Korea Selatan, untuk menghadiri konferensi yang diselenggarakan oleh Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengenai kemajuan demokrasi.

    Dilansir Reuters, Senin (18/3/2024) militer Korea Selatan mengatakan beberapa rudal jarak pendek ditembakkan dari wilayah selatan ibu kota Korea Utara, Pyongyang, dan mendarat di timur semenanjung Korea, hari ini. Pernyataan tersebut tidak memberikan rincian lebih lanjut dan mengatakan pihaknya berbagi informasi mengenai peluncuran tersebut dengan Amerika Serikat dan Jepang.

    Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengutuk peluncuran rudal balistik tersebut setelah penjaga pantai negaranya juga melaporkan penembakan yang tampaknya merupakan rudal balistik dan menyebutkan bahwa kapal tersebut telah mengakhiri penerbangannya.

    Jepang kemudian mengatakan bahwa mereka telah mendeteksi apa yang tampaknya merupakan peluncuran rudal balistik kedua oleh Korea Utara, dan keduanya berada di luar wilayah zona ekonomi eksklusifnya.

    “Serangkaian tindakan Korea Utara mengancam perdamaian dan keamanan kawasan kami dan komunitas internasional, dan benar-benar tidak dapat diterima,” kata Kishida, seraya menyebut peluncuran tersebut sebagai pelanggaran terhadap resolusi PBB.

    Militer Korea Utara telah melakukan latihan menggunakan senjata konvensional dalam beberapa pekan terakhir, sering kali diawasi secara pribadi oleh pemimpin Korut Kim Jong Un.

    Unjuk kekuatan yang dilakukan Pyongyang terjadi tepat setelah militer Korea Selatan dan Amerika Serikat menyelesaikan latihan militer gabungan tahunan skala besar selama 10 hari pada Kamis lalu.

    Diketahui, Blinken termasuk di antara pejabat senior dari seluruh dunia yang menghadiri konferensi KTT Demokrasi, yang dibuka pada hari Senin. Blinken juga akan bertemu dengan Menteri Luar Korsel, Cho Tae-yul.

    KTT ini merupakan inisiatif Presiden AS Joe Biden yang bertujuan untuk membahas cara-cara menghentikan kemunduran demokrasi dan erosi hak dan kebebasan di seluruh dunia.

    Dalam peluncuran balistik terakhirnya pada 14 Januari, Korea Utara menembakkan rudal hipersonik jarak menengah yang menggunakan bahan bakar padat untuk menguji mesin booster baru dan hulu ledak yang dapat bermanuver.

    Sebulan kemudian, Korut meluncurkan beberapa rudal jelajah di lepas pantai timurnya, termasuk yang dikatakan sebagai rudal anti-kapal baru.

    (yld/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Netanyahu Minta Warga Sipil Tinggalkan Rafah Sebelum Invasi

    Netanyahu Minta Warga Sipil Tinggalkan Rafah Sebelum Invasi

    Jakarta

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu memastikan warga sipil yang berada di Jalur Gaza selatan sudah pergi sebelum pasukannya menyerang Rafah. Hali ini disampaikan Netanyahu usai ada kekhawatiran atas nasib 1,5 juta orang yang saat ini berlindung di Rafah.

    Dilansir AFP, Senin (18/3/2024), Kabinet keamanan dan perang Israel akan membahas upaya internasional terbaru menuju kesepakatan gencatan senjata, pada hari Jumat mengatakan dia menyetujui rencana militer untuk melakukan operasi di Rafah serta evakuasi penduduk. Netanyahu mengatakan warga sipil tidak ada yang di Rafah saat pasukannya memborbardir wilayah tersebut.

    “Tujuan kami dalam melenyapkan batalion teroris yang tersisa di Rafah sejalan dengan memungkinkan penduduk sipil meninggalkan Rafah,” kata Netanyahu pada konferensi pers bersama Kanselir Jerman Olaf Scholz.

    “Ini bukan sesuatu yang akan kami lakukan dengan tetap mengunci penduduk di tempat,” imbuhnya.

    Dalam jumpa pers bersama itu, Scholz pun mengajukan pertanyaan ke Netanyahu perihal “Ke mana mereka (warga sipil) harus pergi?” kata Scholz.

    Amerika Serikat – yang memberikan bantuan militer miliaran dolar kepada Israel – mengatakan pihaknya menginginkan “rencana yang jelas dan dapat diterapkan” untuk memastikan warga sipil “terhindar dari bahaya”.

    Sebelum bertemu Scholz, Netanyahu mengatakan pada rapat kabinet bahwa “tekanan internasional tidak akan menghentikan kami mewujudkan semua tujuan perang”, dan untuk melakukan hal ini, “kami juga akan beroperasi di Rafah”.

    Ketua Organisasi Kesehatan Dunia PBB Tedros Adhanom Ghebreyesus mendesak agar operasi militer tidak dilakukan di sana, “atas nama kemanusiaan”.

    Scholz mengatakan kepada wartawan Jerman bahwa jika serangan semacam itu mengakibatkan “banyak korban jiwa”, maka “akan membuat pembangunan damai di wilayah tersebut menjadi sangat sulit”.

    Lihat juga Video: Netanyahu: Tak Ada Tekanan Internasional yang Akan Hentikan Kami

    (zap/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ulah Israel Tega-teganya Serbu Gudang Bantuan UNRWA di Rafah

    Ulah Israel Tega-teganya Serbu Gudang Bantuan UNRWA di Rafah

    Jakarta

    Tindakan tega dilakukan Israel dengan menyerang gudang penyimpanan bantuan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina, UNRWA, di Rafah, Jalur Gaza bagian selatan, Palestina. Serangan itu pun menewaskan empat orang.

    Dilansir AFP, Kamis (14/3/2024), UNRWA mengatakan “salah satu stafnya tewas dan 22 lainnya terluka” dalam serangan Israel yang menghantam pusat distribusi makanannya di kota selatan Gaza, Rafah.

    Kementerian Kesehatan di Jalur Gaza, yang dikuasai Hamas, mengatakan empat orang tewas dalam “pengeboman gudang” termasuk staf UNRWA Husni Youssef Mussa Abu Jazar.

    Korban lain yang tewas dalam serangan itu adalah Muhammad Abu Hasna, seorang petugas polisi Hamas yang bertanggung jawab atas keamanan di pusat UNRWA.

    Militer Israel menuduh Abu Hasna seorang “teroris Hamas”. Dalam sebuah pernyataan, Israel mengatakan Abu Hasna terbunuh dalam “serangan tepat” di Rafah.

    Tentara merilis video hitam-putih serangan tersebut, tanpa menyebutkan lokasi pastinya di Rafah.

    Serangan mematikan ini menyoroti kekhawatiran atas memburuknya kondisi kemanusiaan di Gaza, di mana kampanye militer Israel untuk melenyapkan Hamas telah berlangsung sejak serangan kelompok Palestina pada 7 Oktober di Israel selatan.

    Ia menambahkan bahwa Abu Hasna “mengkoordinasikan kegiatan berbagai unit Hamas”, memimpin “ruang operasi intelijen”, dan “juga terlibat dalam mengambil kendali bantuan kemanusiaan dan mendistribusikannya kepada Hamas.”

    Israel Akan Invasi Rafah

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menegaskan akan melanjutkan operasi militer hingga ke Rafah. Padahal, dunia internasional menekan agak Tel Aviv tidak menginvasi Rafah.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Rabu (13/3/2024), suara yang menyerukan agar pasukan darat Israel tidak menginvasi Rafah semakin meningkat. Rafah yang terletak dekat perbatasan Mesir, merupakan salah satu daerah terakhir yang relatif aman yang menjadi tempat berlindung bagi 1,5 juta pengungsi Palestina.

    “Kami akan menyelesaikan pekerjaan di Rafah, sambil memungkinkan para penduduk sipil untuk terhindar dari bahaya,” tegas Netanyahu dalam pidato via video yang ditayangkan dalam konferensi organisasi AIPAC yang pro-Israel di Washington DC, Amerika Serikat (AS), pada Selasa (12/3) waktu setempat.

    Selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Ini merupakan kesekian kalinya Netanyahu menegaskan pasukan Israel akan melancarkan serangan darat terhadap Rafah, meskipun ada banyak seruan internasional, termasuk dari sekutunya AS, agar Tel Aviv tidak menginvasi kota tersebut.

    Penegasan terbaru Netanyahu itu muncul ketika para pemimpin Uni Eropa berencana mendesak Israel agar tidak melancarkan operasi darat ke Rafah, yang dimuat dalam draf kesimpulan untuk pertemuan puncak Uni Eropa.

    “Dewan Eropa mendesak pemerintah Israel untuk menahan diri dari operasi darat di Rafah, di mana lebih dari satu juta warga Palestina saat ini mencari keselamatan dari pertempuran dan mencari akses terhadap bantuan kemanusiaan,” demikian penggalan draf kesimpulan pertemuan puncak Uni Eropa.

    Draf itu membutuhkan persetujuan dari 27 pemimpin negara anggota Uni Eropa untuk bisa diadopsi dalam pertemuan puncak pada 21-22 Maret mendatang.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pilu Pasien Kanker Ditolak Lintasi Perbatasan Rafah Saat Akan Berobat

    Pilu Pasien Kanker Ditolak Lintasi Perbatasan Rafah Saat Akan Berobat

    Jakarta

    “Obat saya sudah habis. Saya sangat lelah. Saya hampir tidak bisa melihat depan saya. Kemoterapi saya sudah lama usai,” kata Siham.

    Perempuan berusia 62 tahun itu menderita leukemia. Sebelum perang pecah, dia dirawat di Rumah Sakit Persahabatan Palestina-Turki di Gaza tengah satu-satunya rumah sakit kanker di Jalur Gaza.

    Siham adalah satu dari sekitar 10.000 pasien kanker yang tidak bisa mendapatkan perawatan atau obat-obatan sejak rumah sakit ditutup pada pekan pertama November tahun lalu karena kurangnya bahan bakar.

    Seperti warga Palestina lainnya yang terlantar di Gaza PBB memperkirakan ada 1,7 juta orang Siham meninggalkan rumahnya di utara ketika pemukimannya terkena serangan udara.

    Ketika kami berbicara dengannya, ia sedang berlindung bersama putrinya, yang baru saja melahirkan bayinya, di sebuah sekolah di Rafah yang dikelola oleh badan PBB untuk pengungsi Palestina, yakni UNRWA.

    Siham sudah berusaha berbulan-bulan untuk keluar dari Gaza demi mendapat perawatan yang dapat menyelamatkan nyawanya, namun ia ditolak di perbatasan Rafah sebanyak lima kali sejak perang dimulai.

    Saat ini, perbatasan Rafah merupakan satu-satunya jalan keluar dari Gaza.

    ‘Apakah hidup kami tidak penting?’

    Mesir, Turki, Uni Emirat Arab dan Yordania telah berjanji untuk merawat ribuan pasien kanker seperti Siham, serta mereka yang terluka dalam perang.

    Adapun sebuah daftar berisi nama-nama orang yang diizinkan untuk pergi yang diterbitkan setiap harinya.

    Nama Siham pertama kali muncul dalam daftar yang diterbitkan pada 19 November untuk evakuasi ke Turki.

    Namun, ia ditolak oleh agen ketika dia tiba di perbatasan.

    Siham sudah kehabisan obat dan belum menerima perawatan sejak rumah sakit Persahabatan Palestina Turki tutup pada November lalu (BBC)

    “Mereka mengatakan utusan Turki belum tiba. Apakah hidup kami tidak sepenting kedatangan utusan Turki? Bagaimana seseorang bisa keluar? Atau apakah karena kami tidak memiliki orang dalam?” katanya.

    Agen perbatasan Palestina mengatakan bahwa karena utusan Turki tidak ada untuk menerima Siham, mereka tidak bisa membiarkannya keluar. Tetapi kami telah berbicara dengan orang-orang lain yang diperbolehkan melakukan perjalanan ke Turki pada hari itu.

    Mona Al Shorafi didiagnosis menderita kanker payudara tiga tahun lalu, dan menerima perawatan di Yerusalem sebelum 7 Oktober.

    Ia telah mengkoordinasikan inisiatif untuk memberikan dukungan psikologis bagi penderita kanker lainnya dan menunggu tiga hari lagi untuk sesi kemoterapi berikutnya ketika perang dimulai.

    “Kami harus meninggalkan rumah kami dan tinggal di tempat penampungan dan sekolah dengan banyak keluarga lain, dan kami sangat khawatir karena sistem kekebalan tubuh kami lemah,” katanya.

    Baca juga:

    Nama Mona ada di dalam daftar evakuasi yang sama dengan Siham pada 19 November. Ia diizinkan melewati perbatasan ke Mesir, dan naik pesawat ke Ankara bersama lebih dari 130 orang lainnya.

    Ia bahkan diizinkan untuk membawa dua putrinya yang masih kecil, meskipun setiap pasien hanya diizinkan secara resmi membawa satu pendamping.

    “Saya memutuskan jika mereka tidak memperbolehkan salah satu putri saya pergi, maka saya tidak akan keluar, saya tidak bisa meninggalkan mereka,” kata Mona.

    Sementara, suami Mona dan anak-anaknya masih tinggal di sebuah tenda di daerah Tal Al Sultan di Rafah.

    Otoritas perbatasan Palestina di Gaza tidak menanggapi pertanyaan kami tentang mengapa Siham tidak diperbolehkan untuk pergi.

    Kami telah berbicara dengan dua pasien kanker lainnya yang ditolak di perbatasan meskipun nama mereka tercantum di dalam daftar evakuasi.

    BBCMona Al Shorafi diperbolehkan membawa kedua putrinya ke Turki, di mana dia menerima perawatan untuk kanker payudara.

    Salah satu dari mereka, yang tidak ingin disebutkan namanya, memberi tahu kami bahwa dia juga seharusnya pergi pada 19 November, tetapi percaya bahwa dia ditolak karena pendampingnya adalah putranya yang masih kecil.

    Ia mengatakan otoritas perbatasan Palestina lebih memilih pendamping perempuan bagi pengungsi, untuk mengurangi kemungkinan bahwa mereka yang pergi bisa menjadi pejuang Hamas.

    Pasien lain, yang seharusnya dievakuasi ke Uni Emirat untuk perawatan pada Desember diberitahu di perbatasan bahwa para pejabat tidak dapat menemukan namanya.

    Dr Sobhi Skaik, Direktur Rumah Sakit Persahabatan Turki di Gaza, mengatakan kepada kami bahwa dari sekitar 10.000 pasien kanker Gaza, “hanya sekitar 3.800 nama telah diberi izin untuk meninggalkan Gaza untuk perawatan di luar negeri”.

    “Namun kenyataannya hanya sekitar 600 telah meninggalkan Jalur Gaza sejak awal perang, baik orang dewasa atau anak-anak “.

    Bagaimana cara kerja proses evakuasi?

    Kami telah berbicara dengan dokter di Gaza, pejabat kementerian kesehatan di Tepi Barat, dan diplomat Palestina di Mesir untuk lebih memahami proses evakuasi yang rumit.

    Seorang dokter atau rumah sakit di Gaza menominasikan pasien yang membutuhkan perawatan medis paling mendesak ke kementerian kesehatan yang dikelola Hamas di Gaza.

    Nama-nama itu kemudian dikirim ke pihak pemerintah Mesir, yang melakukan pemeriksaan keamanan. Setelah Mesir menyetujuinya, daftar tersebut kemudian diperiksa oleh otoritas Israel, yang juga harus menyetujui nama-nama tersebut.

    Sesudah daftar akhir disetujui, dokumen itu dibagikan kepada negara-negara yang mengatakan mereka bersedia menerima pasien dan dipublikasikan secara daring.

    Setiap kelompok pasien disetujui untuk pergi pada tanggal tertentu. Namun, apakah seorang pasien akhirnya diizinkan untuk keluar dari Gaza tergantung pada keputusan penjaga perbatasan Palestina.

    Baca juga:

    Ketika ditanya mengapa banyak pasien tidak diizinkan lewat, Kementerian Pertahanan Israel mengatakan kepada kami:

    “Perbatasan Rafah berada di bawah kuasa Mesir. Oleh karena itu, dari pihak Israel, tidak ada pembatasan jumlah pasien yang dapat menyeberang perbatasan Rafah untuk mendapatkan perawatan medis di luar Jalur Gaza.”

    Kementerian Kesehatan Mesir, Kementerian Luar Negeri Mesir, dan otoritas perbatasan Palestina menolak menjawab pertanyaan kami tentang proses evakuasi pasien dari Gaza.

    Pemerintah Turki mengatakan pada awal November bahwa mereka bersedia menerima hingga 1.000 pasien kanker, sementara Uni Emirat Arab mengumumkan bahwa mereka juga akan menerima 1.000 pasien kanker dan 1.000 anak-anak yang terluka.

    Para pejabat Turki mengatakan kepada kami bahwa negara itu saat ini sedang merawat beberapa ratus pasien kanker dan terluka dari Gaza, dan bersedia menerima ratusan lainnya.

    “Jika Gaza memberi kami daftar 600 orang, kami tidak memilah-milah [pasien yang boleh masuk]. Bagi kami, semakin banyak pasien dan orang terluka yang dapat dikirim, semakin baik,” kata seorang pejabat Turki.

    “Kami memiliki kapasitas untuk merawat mereka semua,” lanjutnya.

    Uang sebagai jalan keluar

    Tetapi, ada cara-cara lain yang digunakan orang agar bisa keluar dari Gaza.

    Perang itu menimbulkan monopoli yang menguntungkan bagi satu agen perjalanan Mesir, Hala, yang dilaporkan mengenakan biaya US$ 5.000 (setara Rp77,8 juta) per orang bagi warga Palestina yang ingin meninggalkan Gaza dalam waktu satu hingga dua pekan.

    Sebelum perang, mereka menetapkan harga US$350 (setara Rp5,45 juta) per orang untuk pergi dari Gaza ke Mesir.

    Setelah 7 Oktober, harganya meroket menjadi hampir US$12.000 (Rp186,9 juta) per orang, sebelum perusahaan membatasinya menjadi US$5.000 untuk orang dewasa Palestina dan US$2.500 (Rp38,9 juta) untuk anak-anak meskipun Hala tidak secara resmi mempromosikan ini.

    Biaya evakuasi untuk satu orang dewasa melebihi empat kali gaji tahunan rata-rata di Gaza.

    Di luar kantor Hala di Kairo, orang-orang berkerumun setiap hari, mencoba untuk mendapatkan kesempatan untuk keluar dari Gaza.

    Baca juga:

    Seorang pria Palestina, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan bahwa dia harus membayar untuk memasuki kantor Hala, dan melakukan pembayaran tambahan sebesar US$300 (Rp4,67 juta) kepada seorang staf Hala demi memasukkan keluarganya ke dalam daftar evakuasi.

    Ini merupakan biaya tambahan di luar US$10.000 (Rp155,7 juta) yang dia bayar untuk mengevakuasi istri dan dua anaknya.

    Kami berbicara dengan 10 orang yang menggunakan layanan Hala untuk meninggalkan Gaza. Mereka mengaku telah membayar hingga US$4.000 (Rp62,3 juta) kepada karyawan untuk mendapatkan perlakuan istimewa ketika mengevakuasi keluarga mereka.

    Beberapa dari mereka telah pergi dan beberapa masih menunggu untuk pergi.

    BBCOrang-orang berkerumun di luar kantor Hala di Kairo berharap untuk memasukan nama anggota keluarga mereka dalam daftar evakuasi.

    Permintaan yang tinggi juga memunculkan pasar sekunder berupa agen perantara yang memanfaatkan keputusasaan warga Palestina dengan keluarga yang terperangkap di Gaza dan mengklaim mereka bisa menaruh nama mereka di peringkat atas daftar evakuasi dengan harga tertentu.

    Seorang perantara di Mesir mengatakan kepada seorang perempuan bahwa dia bisa mengeluarkan dana US$2.500 tambahan untuk memasukan keluarganya di Gaza ke dalam daftar evakuasi.

    Dalam pesan suara yang ia bagikan kepada kami, agen itu mengatakan bahwa kontaknya di Hala “harus menerima uang di tangan” sebelum dia mendaftarkan nama dan bersikeras:

    “Saya melakukan ini untuk membantu Anda, saya bahkan tidak mengambil sepeser pun.”

    Keluar dari Gaza berkat koneksi politik

    Berbeda dengan Siham dan sebagian besar warga Palestina, orang-orang yang paling terhubung di Gaza dapat pergi tanpa mengeluarkan uang sama sekali.

    Kami menemukan nama-nama warga Palestina yang meninggalkan Gaza dengan menyamar sebagai warga negara Mesir.

    Mereka mengatakan kepada kami bahwa mereka dibantu meninggalkan Gaza oleh orang-orang dengan koneksi politik, yang telah menambahkan nama mereka ke daftar warga Mesir.

    Seorang perempuan, yang putranya membutuhkan perawatan medis mendesak, mengatakan orang-orang dengan koneksi politik membantu mereka masuk ke daftar VIP khusus, yang tidak dipublikasikan secara daring.

    Ia mengatakan kepada kami bahwa nama putranya “tidak muncul dalam daftar kementerian kesehatan. Namanya ada di daftar khusus lain” yang dibacakan di perbatasan.

    Baca juga:

    Baik Hala maupun Kementerian Luar Negeri Mesir tidak menanggapi pertanyaan kami tentang kegiatan perusahaan itu.

    Di Gaza, waktu hampir habis untuk Siham dan pasien kanker lainnya, yang terjebak dalam situasi suram dan birokrasi di perbatasan.

    Karena sudah putus asa dan ingin membantu ibunya pergi, putranya Saqr memberi tahu kami bahwa dia mencoba mengatur agar Siham bisa dievakuasi melalui perusahaan Hala.

    “Jika kami punya uang, kami tidak akan ragu-ragu. Ketika kami bertanya tentang evakuasi pribadi, mereka mengatakan minimum yang diminta Hala adalah US$5.000 (sekitar Rp77,8 juta), tetapi kami tidak mampu membayar US$5.000. “

    Setelah upaya pertamanya untuk menyeberang, Siham kembali ke perbatasan empat kali lagi untuk melihat apakah mereka akan membiarkannya lewat, karena namanya sudah disetujui.

    Namun dia ditolak, dan kesehatannya sekarang memburuk dengan cepat.

    “Saya hampir tidak bisa berjalan selangkah tanpa merasa pusing sekarang. Saya tidak tahu apa yang sedang mereka tunggu,” katanya.

    Berita terkait

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Perdana Menteri Haiti Mundur di Tengah Kerusuhan Geng Bersenjata

    Perdana Menteri Haiti Mundur di Tengah Kerusuhan Geng Bersenjata

    Haiti

    Perdana Menteri Haiti Ariel Henry menyatakan mengundurkan diri setelah berminggu-minggu tekanan dan meningkatnya kekerasan di negara tersebut. Henry mundur usai para pemimpin regional bertemu di Jamaika untuk membahas transisi politik di Haiti.

    Dilansir BBC, Selasa (12/3/2024), Henry saat ini terdampar di Puerto Rico setelah dicegah oleh geng bersenjata untuk kembali ke Haiti. Dalam video pengunduran dirinya, Henry meminta masyarakat Haiti untuk tetap tenang.

    “Pemerintahan yang saya pimpin akan segera mengundurkan diri setelah pelantikan dewan (transisi),” kata Henry.

    “Saya ingin berterima kasih kepada rakyat Haiti atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya meminta seluruh warga Haiti untuk tetap tenang dan melakukan segala yang mereka bisa agar perdamaian dan stabilitas dapat kembali secepat mungkin,” sambungnya.

    Henry, yang seharusnya memimpin negara itu untuk sementara waktu sejak Juli 2021 setelah pembunuhan mantan Presiden Jovenel Moïse, telah berulang kali menunda pemilu dengan mengatakan keamanan harus dipulihkan terlebih dahulu. Banyak warga Haiti mempertanyakan mengapa dia memerintah selama ini tanpa presiden terpilih.

    Geng-geng bersenjata berat telah menguasai jalan-jalan di ibu kota Haiti, Port-au-Prince, dalam beberapa hari terakhir. Mereka menuntut pengunduran diri Perdana Menteri yang tidak dipilih itu.

    Port-au-Prince dan wilayah sekitarnya berada dalam keadaan darurat selama sebulan. Jam malam juga telah diperpanjang.

    Proses pengunduran dirinya diperkirakan akan berlangsung selama beberapa hari. Kelompok Caricom yang beranggotakan negara-negara Karibia telah menyatakan dengan jelas bahwa Henry dipandang sebagai hambatan bagi stabilitas Haiti dan bahwa dia harus mundur agar pergerakan ke dewan transisi dapat dimulai.

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) awalnya ingin melihat Henry kembali ke Haiti untuk mengawasi proses transisi. Namun, keganasan pertempuran di negara tersebut mengubah sikap Washington dalam beberapa hari terakhir.

    Tanpa dukungan dari Departemen Luar Negeri AS atau negara-negara tetangganya, jelas Henry tidak punya pilihan selain mundur. Henry telah menyatakan keinginannya untuk kembali ke Haiti, namun masih menunggu situasi keamanan membaik.

    Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memberikan tambahan dana sebesar USD 100 juta kepada pasukan keamanan beranggotakan 1.000 orang yang didukung PBB yang diperkirakan akan dipimpin oleh Kenya di Haiti. Usulan kontribusi AS kepada pasukan keamanan kini berjumlah USD 300 juta setelah pengumuman Blinken, dengan tambahan USD 33 juta dialokasikan untuk bantuan kemanusiaan.

    “Kami mengakui pengunduran dirinya setelah pembentukan dewan presiden transisi dan penunjukan perdana menteri sementara,” kata Ketua kelompok Caricom dan Presiden Guyana Irfaan Ali.

    Ali mengatakan dewan transisi presiden Haiti akan terdiri dari dua pengamat dan tujuh anggota pemungutan suara, termasuk perwakilan dari beberapa koalisi, sektor swasta dan masyarakat sipil, serta satu pemimpin agama.

    Dewan telah diberi mandat untuk ‘dengan cepat’ menunjuk perdana menteri sementara, katanya, seraya menambahkan bahwa siapapun yang ingin mencalonkan diri dalam pemilu Haiti berikutnya tidak akan dapat berpartisipasi dalam dewan itu. Dewan diharapkan akan membuka jalan bagi pemilu pertama di Haiti sejak tahun 2016.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kelaparan Parah, Menggigil dan Ancaman Serangan Israel

    Kelaparan Parah, Menggigil dan Ancaman Serangan Israel

    Gaza

    Hari pertama Ramadan tiba seperti hari-hari lain bagi warga Palestina di Gaza yang sedang dilanda perang. Warga di Gaza dilanda kelaparan dan penyakit, menggigil di tenda-tenda serta terancam oleh serangan mematikan dari militer Israel.

    Dilansir AFP, Selasa (12/3/2024), banyak warga Gaza yang terus mencari korban selamat dan jenazah di antara puing-puing rumah yang hancur saat Ramadan telah tiba.

    Laporan PBB, yang mengutip Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas, mengatakan 25 orang telah meninggal karena kekurangan gizi dan dehidrasi akut. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak.

    “Kita kehabisan waktu. Jika kita tidak secara eksponensial meningkatkan jumlah bantuan yang masuk ke wilayah utara, kelaparan akan segera terjadi,” kata kepala Program Pangan Dunia (WFP) Cindy McCain.

    PBB telah melaporkan kesulitan dalam mengakses Gaza utara untuk pengiriman makanan dan bantuan lainnya. Warga di seluruh wilayah Gaza juga semakin merasakan kekurangan selama bulan Ramadan.

    “Kami tidak tahu apa yang akan kami makan untuk berbuka puasa. Saya hanya punya tomat dan mentimun dan saya tidak punya uang untuk membeli apa pun,” kata Zaki Abu Mansour di tenda pengungsiannya.

    Barang-barang di pasar dijual dengan harga tinggi karena langka. Pertempuran juga berkecamuk di seluruh Gaza, bahkan ketika Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan ‘gencatan senjata’ selama bulan suci Ramadan dan mengatakan dia ‘terkejut dan marah karena konflik terus berlanjut’.

    Seorang pejabat senior pemerintah Amerika Serikat (AS) mengatakan Siprus telah menyediakan platform di pelabuhan Larnaca untuk ‘penyaringan oleh pejabat Israel terhadap barang-barang tujuan Gaza’. Juru bicara pemerintah Siprus, Konstantinos Letymbiotis, mengatakan ‘ini adalah sebuah inisiatif, yang kompleksitasnya memerlukan kehati-hatian dan perhatian agar kapal dapat berangkat dan muatannya dapat dengan aman mencapai penduduk sipil di Gaza’.

    Perang di Gaza pecah setelah serangan Hamas pada 7 Oktober yang mengakibatkan sekitar 1.160 orang tewas di Israel, sebagian besar warga sipil. Para militan juga menyandera sekitar 250 orang.

    Israel kemudian melakukan serangan besar-besaran ke Gaza. 31.112 warga Palestina telah tewas akibat serangan Israel di mana sebagian besar merupakan perempuan dan anak-anak.

    Pembicaraan selama berminggu-minggu yang melibatkan mediator AS, Qatar dan Mesir gagal menghasilkan kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran sandera menjelang Ramadan. Meski mengalami kekurangan yang meluas, beberapa warga Gaza tetap membuat dekorasi sederhana dan membagikan lentera tradisional di antara tenda mereka untuk menyambut awal Ramadan.

    Di Rafah, puluhan warga Gaza melaksanakan salat Tarawih pertama di sekitar reruntuhan masjid yang terkena serangan udara Israel beberapa hari lalu.

    Lihat Video: Houthi Targetkan Serangan ke Kapal ‘Pinocchio’ AS di Laut Merah

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Sekjen PBB Terkejut dan Marah Konflik di Gaza Tak Berhenti Meski Ramadan

    Sekjen PBB Terkejut dan Marah Konflik di Gaza Tak Berhenti Meski Ramadan

    Jakarta

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengaku terkejut dengan konflik di Gaza, Palestina tetap berlanjut meski bulan suci Ramadan telah dimulai. Gutteres menyerukan gencatan senjata antara Israel dengan Hamas di wilayah Gaza.

    Dilansir kantor berita AFP, pada Senin (12/3/2024), Guitteres bicara setelah kegagalan upaya untuk merundingkan gencatan senjata, Guterres menyerukan “membungkam senjata” di Gaza dan memperingatkan bahwa “kelaparan dan kekurangan gizi” sedang terjadi.

    “Ini sangat memilukan dan sama sekali tidak dapat diterima,” kata Guterres kepada wartawan.

    “Saya terkejut dan marah karena konflik terus berlanjut di Gaza selama bulan suci ini,” katanya, seraya menambahkan bahwa “semua hambatan” dalam pengiriman bantuan harus dihilangkan.

    PBB mengatakan kurangnya bantuan kemanusiaan i kelaparan merupakan risiko yang semakin besar di Gaza, di mana 2,4 juta orang berada di bawah pengepungan total oleh militer Israel, saat mereka memerangi militan Hamas.

    Perang tersebut, yang dimulai oleh serangan Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober. Balasan dari Israel telah mengakibatkan kematian 31.112 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, menurut kementerian kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas.

    Presiden AS Joe Biden menyerukan gencatan senjata sementara menjelang Ramadan tetapi seruannya tidak terjawab ketika umat Islam di Gaza menandai dimulainya liburan satu bulan pada hari Senin.

    “Kita tidak bisa mengabaikannya. Kita harus bertindak untuk menghindari lebih banyak kematian yang bisa dicegah,” kata Guterres.

    “Kita telah menyaksikan pembunuhan dan penghancuran warga sipil dari bulan ke bulan pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya selama saya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal,” katanya.

    Namun bantuan “datang dalam jumlah kecil – bahkan jika memang ada. Hukum humaniter internasional sudah compang-camping.”

    Tonton juga Video: 5 Warga Gaza Tewas Tertimpa Paket Bantuan, AS Bantah Terlibat

    (aik/aik)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini