Xcloud.id

partai: PBB

  • Viral Natalius Pigai Mau Ubah Tatanan Dunia dan Rebut Posisi Presiden HAM PBB, Netizen: Serius Nih?

    Viral Natalius Pigai Mau Ubah Tatanan Dunia dan Rebut Posisi Presiden HAM PBB, Netizen: Serius Nih?

    GELORA.CO –  Pidato Natalius Pigai pada Peringatan Hari HAM Dunia ke77 berubah menjadi salah satu momen paling panas, paling berani, dan paling viral tahun ini.

    Di hadapan para menteri, duta besar, hingga pejabat tinggi negara, Pigai tibatiba melontarkan pernyataan yang membuat ruangan bergemuruh.

    Indonesia siap mengubah tatanan dunia dan merebut kursi Presiden Dewan HAM PBB.

    Pernyataan itu tidak mainmain, tidak basabasi, dan disampaikan Pigai dengan nada penuh api.

     Pigai menyebut langkah Indonesia ini sebagai terobosan yang belum pernah dilakukan bangsa mana pun.

    “Itu berarti kami adalah negara pertama yang akan merubah tatanan dunia,” tegasnya disambut tepuk tangan panjang.

    Menurut Pigai, Indonesia tidak sekadar ingin menjadi pemain global, tetapi siap menjadi arsitek tatanan baru dunia, terutama dalam isuisu hak asasi manusia.

    Ia membeberkan bahwa belum pernah ada negara yang berani menggagas konvensi internasional baru di bawah PBB terkait

    Human Rights Corruption, Environment, Election (free and fair election) dan Development.

    Jika Indonesia memegang tongkat kepemimpinan Dewan HAM PBB, seluruh konvensi itu akan lahir dari tangan bangsa sendiri.

    Sebuah lompatan yang di level global dianggap sangat prestisius dan sangat langka.

    Misi Rahasia Indonesia Rebut Kursi Presiden HAM PBB Terbongkar

    Bagian paling mengejutkan dari pidato itu muncul ketika Pigai mengungkap langkah konkret pemerintah.

    “Hari ini kami akan rebut Presiden Dewan HAM PBB,” ujarnya lantang.

    Menurut Pigai, baik Kementerian HAM, Kementerian Luar Negeri, hingga Wakil Kepala Bappenas sudah bergerak mendekati negaranegara sahabat.

    Diplomasi dilakukan secara intens, dari Laos, Kamboja, hingga Australia.

    Ia membeberkan bahwa Indonesia telah menyampaikan langsung kepada Presiden Dewan HAM PBB.

    Bahwa Indonesia siap mengambil posisi pemimpin tertinggi di badan global tersebut.

    Pigai bahkan kembali menegaskan:

    “Sudah saatnya Indonesia memimpin dunia.”

    Nada suaranya tegas, tak ragu, seperti seseorang yang sudah melihat masa depan bangsa di depan mata.

    Mengubah Dunia Mulai Sekarang, Bukan 2045

    Pigai juga menolak gagasan bahwa Indonesia harus menunggu 2045 untuk menjadi kekuatan global. Menurutnya, era itu harus dimulai hari ini, sekarang juga.

    “Jangan tunggu 2045 untuk memimpin dunia. Hari ini kita mulai.”

    Baginya, Indonesia sudah memiliki modal lengkap kekuatan politik, komitmen kemanusiaan, dan pengalaman diplomatik.

    Yang dibutuhkan hanya satu keberanian mengambil langkah besar.

    Pigai menyebut langkah Indonesia bukan sekadar ambisi, tetapi strategi jangka panjang. Kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB akan membuka peluang besar untuk

    Menetapkan standar baru HAM dunia, menciptakan konvensi internasional yang belum pernah ada, dan memberikan pengaruh langsung pada kebijakan global.

    Ia percaya bahwa Indonesia memiliki posisi unik sebagai negara besar, demokratis, beragam, dan memiliki tradisi kuat dalam perjuangan kemanusiaan.

    “Kami komunitas human rights ini tahu kalau tongkat kepemimpinan ada di kita, banyak konvensi bisa kita hasilkan,” ucapnya pada 

    Pidato Pigai bukan hanya membakar semangat, tetapi juga mengirim pesan keras kepada dunia.

    Indonesia tidak lagi hanya mengikuti tatanan global  Indonesia siap membentuknya. Tapi apakah ini akan terealisasi kedepannya?***

  • Jika Gabung OECD, Indonesia Tak Lantas Bersahabat dengan Israel

    Jika Gabung OECD, Indonesia Tak Lantas Bersahabat dengan Israel

    Jakarta, Beritasatu.com — Proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan penuh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) tidak akan mengubah posisi politik luar negeri Indonesia terkait Israel.

    Meski mekanisme OECD mensyaratkan persetujuan bulat dari seluruh negara anggota, termasuk Israel, pemerintah memastikan bahwa normalisasi hubungan tidak menjadi konsekuensi otomatis dari proses aksesi tersebut.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa satu-satunya rujukan sikap Indonesia terkait Israel tetap mengacu pada pernyataan resmi Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Umum PBB mengenai solusi dua negara untuk Palestina.

    “Keanggotaannya tentu membutuhkan unanimous keputusan dari anggota yang lain. Terkait itu, Bapak Presiden sudah jelas dalam pidato di PBB,” ujar Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

    Airlangga menegaskan bahwa sikap Indonesia baru dapat berubah apabila Israel menyelesaikan persoalan politiknya dengan Palestina.

    “Apabila Israel menyelesaikan isu secara politik dengan Palestina, maka di situlah proses mengenai Indonesia. Jadi tidak ada statement lain kecuali statement Pak Presiden di dalam pidato PBB,” tegasnya.

    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia mendukung penuh solusi dua negara dan mewajibkan pengakuan negara Palestina sebagai syarat mutlak sebelum Indonesia dapat mempertimbangkan pengakuan terhadap Israel.

    Hal itu diungkapkan Prabowo saat berpidato di Sidang Majelis Umum PBB sebagai bagian dari HUT ke-80 PBB, Selasa (23/9/2025) pagi WIB.

    “Indonesia mendukung solusi dua negara, karena hanya ini yang mendukung terciptanya perdamaian. Jika Israel mau mengakui kemerdekaan Palestina, Indonesia siap mengakui negara Israel dan akan mendukung keamanan untuk Israel,” ujar Prabowo.

    Namun, Airlangga mengungkapkan bahwa proses aksesi Indonesia menuju OECD terus menunjukkan kemajuan.

  • Simaya dan Laserku Antarkan Lamongan Menjadi Daerah Terinovatif pada IGA 2025

    Simaya dan Laserku Antarkan Lamongan Menjadi Daerah Terinovatif pada IGA 2025

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan dinobatkan sebagai daerah terinovatif pada Innovative Government Award (IGA) tahun 2025, yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

    Penilaian IGA 2025 menempatkan Lamongan sebagai daerah yang paling unggul, berkat 203 inovasi yang dilaporkan, terdiri dari 72 inovasi digital dan 131 non-digital.

    Dari sekian inovasi tersebut, ada dua inovasi yang menjadi sorotan utama, yakni Simaya (Sistem Informasi Pembayaran PBB-P2), serta program Laserku (Lamongan Sehat Sejahtera dengan Kunjungan Rumah).

    Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi menjelaskan, inovasi Simaya sukses meningkatkan kemudahan dan transparansi pelayanan pajak, sekaligus mendorong kenaikan realisasi PBB-P2 dari 43 miliar rupiah di tahun 2022.

    Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, menerima piagam penghargaan pada acara Innovative Government Award (IGA) tahun 2025, Rabu (10/12/2025).

    Selain itu juga meningkatkan akuntabilitas, partisipasi, keadilan sosial hingga transparansi dalam pelayanan publik. Tingkat kepuasan masyarakat pun mengalami peningkatan dari angka 88,84 persen pada 2022, menjadi 90,07 persen di tahun 2024.

    “Selain mengutamakan akuntabilitas dan transparansi, inovasi ini juga bertujuan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran, bisa di mana saja dan kapan saja,” ujarnya.

    Sementara inivasi Laserku yang semula hanya berfokus pada pengobatan kesehatan dengan kunjungan rumah untuk masyarakat yang rentan, berkembang menangani aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.

    Hingga saat ini, terhitung sudah ada 5.131 keluarga yang menerima manfaat dari program Laserku. Mukai dsri bantuan sembako kepada 852 keluarga, bantuan uang tunai kepada 752 keluarga, memberdayakan ekonomi 114 keluarga, hingga memperbaiki rumah tidak layak huni kepada 518 keluarga.

    “Hasil dari implementasi Laserku, mampu meningkatkan angka harapan hidup Kabupaten Lamongan dari 72,40 menjadi 75,07 di tahun 2024. Begitupun dengan indeks kesehatan yang terus menunjukkan perubahan positif dari 0,806 menjadi 0,847 di tahun 2024,” tuturnya.

    Lebih lanjut Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu menyampaikan, keberlanjutan dari seluruh inovasi yang ada di Kabupaten Lamongan didukung dengan legalisasi inovasi, budaya kerja, dukungan anggaran, dukungan (masyarakat, akademisi, praktisi, swasta, media), kolaborasi antar OPD, dan insentif.

    “Terlebih seluruh inovasi yang ada telah linier dengan RPJMD hingga program prioritas pemerintah provinsi hingga pusat,” ucapnya. (fak/but)

  • Paradoks Diplomasi: Keraguan Manfaatkan Solidaritas Global Saat Bencana

    Paradoks Diplomasi: Keraguan Manfaatkan Solidaritas Global Saat Bencana

    Paradoks Diplomasi: Keraguan Manfaatkan Solidaritas Global Saat Bencana
    Dosen Hubungan International Universitas Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta
    BENCANA
    banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang telah merenggut lebih dari 900 jiwa, menggugah perhatian dunia untuk memberikan bantuan.
    Malaysia dan China menjadi dua negara pertama yang menyalurkan bantuan ke Aceh. Seperti dinyatakan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, bantuan tersebut diterima tanpa hambatan dan tidak ada alasan untuk mempersulit pihak yang ingin menolong. (
    Kompas
    , 8/12/2025)
    Pernyataan Gubernur Aceh ini menarik karena muncul di tengah kabar adanya resistensi dari sebagian pihak terkait masuknya bantuan asing.
    Kesan adanya keraguan ini menunjukkan bahwa persoalan kemanusiaan di Indonesia masih sering dipandang melalui kacamata kecurigaan geopolitik.
    Pertanyaannya adalah apakah menolak bantuan merupakan pilihan diplomatik yang tepat ketika rakyat sedang membutuhkan?
    Jawabannya tidak sesederhana hitam-putih. Namun, pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa keterbukaan justru dapat menjadi kekuatan, bukan kelemahan, seperti yang terjadi pada penanganan tsunami 2004.
    Ketika tsunami 2004 menghancurkan Aceh dan sebagian Sumatera Utara, pemerintah kala itu membuat keputusan berani dengan membuka pintu selebar-lebarnya bagi
    bantuan internasional
    .
    Lebih dari 50 negara, ratusan lembaga asing, dan ribuan relawan masuk ke Aceh dalam waktu singkat.
    Bantuan kemanusiaan tersebut bukan sekadar teknis, melainkan juga wujud diplomasi yang mencerminkan kedewasaan suatu negara dalam membangun kepercayaan internasional (
    international trust-building
    ).
    Bantuan internasional waktu itu tidak hanya mempercepat penyelamatan dan pemulihan, tetapi juga membuka ruang dialog politik yang pada akhirnya turut berkontribusi terhadap proses perdamaian Aceh melalui MoU Helsinki tahun 2005.
    Inilah contoh klasik dari apa yang dalam kajian hubungan internasional disebut
    disaster diplomacy,
    yaitu bagaimana bencana dapat membuka jalan bagi stabilitas, kerja sama, dan diplomasi konstruktif.
    Tsunami 2004 menjadi tonggak bagi pembentukan UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan BNPB, yang kini menjadi instrumen diplomasi teknis Indonesia dalam forum global.
    Indonesia bahkan menjadi pemimpin ASEAN dalam ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) dan siap mengirim, menerima, serta mengoordinasikan bantuan lintas negara.
    Dengan kata lain, menerima bantuan bukan ancaman bagi kedaulatan, melainkan bagian dari arsitektur diplomasi modern yang justru memperkuat posisi Indonesia di dunia.
    Bahwa ada kekhawatiran tentang intervensi, pengaruh politik, atau agenda terselubung merupakan sesuatu yang wajar. Namun, hal tersebut tidak boleh menjadi satu-satunya lensa membaca situasi.
    Diplomasi yang dewasa bukan diplomasi yang curiga pada setiap uluran tangan, melainkan diplomasi yang tahu kapan harus menjaga jarak dan kapan harus membuka pintu.
    Negara-negara yang matang secara diplomatik seperti Jepang, Turkiye, ataupun Australia rutin menerima bantuan internasional ketika menghadapi bencana besar tanpa merasa reputasi atau kedaulatannya menurun.
    Mereka memahami prinsip dasar yang berlaku di PBB dan ASEAN karena bantuan kemanusiaan bersifat netral, tidak mengikat, dan tidak mengurangi kontrol negara penerima.
    Indonesia sebagai negara yang diperhitungkan di kawasan seharusnya memiliki kepercayaan diri yang sama.
    Diplomasi yang kuat tidak tercermin dari kemampuan menolak, tetapi dari kemampuan mengatur, mengawasi, dan mengarahkan bantuan internasional agar tetap sesuai kebutuhan nasional.
    Dalam berbagai forum global, Indonesia selalu menempatkan diri sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Prinsip ini sejalan dengan sila ke-2 Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
    Konsistensi prinsip ini diuji bukan hanya ketika Indonesia mengirim bantuan ke luar negeri, tetapi juga ketika Indonesia menerima bantuan dari negara lain.
    Sikap defensif berlebihan justru menciptakan paradoks diplomasi. Indonesia ingin diakui sebagai bagian dari komunitas internasional, tetapi ragu memanfaatkan solidaritas global saat bencana.
    Bantuan Malaysia dan China dalam situasi ini adalah ekspresi solidaritas yang apabila dikelola dengan transparan dan terkoordinasi dapat memperkuat hubungan bilateral, memperdalam kerja sama, sekaligus menguatkan citra Indonesia sebagai negara yang matang dan percaya diri.
    Apalagi bila dibandingkan sebelum tsunami 2004, Indonesia hari ini memiliki kapasitas penanggulangan bencana yang jauh lebih baik.
    Dengan kehadiran BNPB, Badan SAR Nasional, dan sistem komando terpadu, Indonesia sepenuhnya mampu menentukan batas, ruang gerak, dan bentuk bantuan yang dibutuhkan.
    Dalam kerangka diplomasi, ini disebut
    controlled openness,
    yaitu keterbukaan yang tetap dalam kendali negara.
    Maka, yang diperlukan bukanlah penolakan, melainkan mekanisme diplomatik yang rapi, meliputi prosedur gerbang tunggal (
    single gate policy
    ) bagi bantuan asing, pengawasan ketat lintas kementerian, transparansi publik, dan pemetaan kebutuhan yang jelas sehingga bantuan benar-benar efektif.
    Dengan mekanisme ini, bantuan internasional tetap berada di bawah kedaulatan Indonesia, sekaligus menjaga kredibilitas diplomasi kita di mata dunia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ekonom Ungkap Lima Ancaman Besar Ekonomi RI di 2026

    Ekonom Ungkap Lima Ancaman Besar Ekonomi RI di 2026

    JAKARTA – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memperingatkan bahwa tahun 2026 berpotensi menjadi periode penuh tekanan bagi perekonomian Indonesia. 

    Dia menilai target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6,3 persen sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sulit diwujudkan karena kondisi lapangan menunjukkan tantangan yang jauh lebih berat.

    “Terlepas dari target RPJMN bahwa ekonomi akan tumbuh 6,3 persen tahun 2026, realitas lapangan sangat berbeda. Fenomena ini menggambarkan bahwa target untuk tumbuh 8 persen pada tahun 2029 semakin sulit untuk diwujudkan,” ujarnya dalam keterangannya, dikutip Selasa, 9 Desember.

    Wijayanto memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 hanya berada di kisaran 4,9 –5,1 persen, dengan angka tengah sekitar 5 persen.

    Angka tersebut bahkan berpotensi lebih rendah apabila pemerintah gagal mengantisipasi lima jebakan ekonomi yang muncul akibat situasi maupun konsekuensi kebijakan.

    Dia menyebut, beberapa faktor akan memperberat kondisi tahun 2026, seperti kabinet baru yang masih beradaptasi, tekanan fiskal dan makro yang belum mereda, persaingan ekspor yang makin ketat, serta pelemahan sektor riil akibat persoalan struktural.

    “Ekonomi berpotensi tumbuh di bawah nilai tengah apabila Pemerintah tidak berhasil mengantisipasi beberapa lima jebakan ekonomi 2026, yang muncul akibat situasi atau konsekuensi dari kebijakan Pemerintah,” tuturnya.

    Berikut lima jebakan ekonomi pada tahun 2026 :

    1. Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

    Wijayanto menyampaikan program KDMP dinilai rawan gagal karena dibentuk secara top-down, konsep yang belum matang, dan minim pelibatan masyarakat.

    Selain itu, KDMP dinilai berpotensi bersaing dengan usaha masyarakat dan memiliki dampak ekonomi yang terbatas.

    Menurutnya dengan alokasi Rp3 miliar per KDMP melalui kredit Bank Himbara yang dijamin Dana Desa, akan menimbulkan risiko kredit macet yan sangat tinggi.

    “Pengalaman BUMDES, hanya sekitar 5 persen yang berhasil, padahal melibatkan masyarakat dan dibangun dengan persiapan yang lebih matang. Success rate KDMP berpotensi lebih rendah,” tuturnya.

    2. Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD)

    Wijayanto menyampaikan proporsi TKD yang terus menurun memicu kesan resentralisasi dan dua pertiga provinsi sangat bergantung pada TKD, sementara sebagian besar kabupaten/kota menggunakan 80–85 persen APBD untuk belanja rutin.

    Pemangkasan TKD memangkas hingga 17,7 persen di APBN 2026 membuat banyak pemerintah daerah terancam menghadapi tekanan fiskal, bahkan untuk sekadar membiayai kebutuhan dasar.

    Ruang bagi daerah untuk meningkatkan PAD juga terbatas, sementara isu kenaikan PBB semakin sensitif setelah keluarnya fatwa haram dari MUI.

    “Pemangkasan TKD diperkirakan membuat sejumlah proyek daerah hilang dan memicu pemangkasan pegawai honorer. Imbasnya, peran daerah sebagai motor pertumbuhan ekonomi semakin berkurang,” tuturnya.

    3. Potensi Bencana Alam

    Menurut Wijayanto, Indonesia menghadapi peningkatan risiko bencana akibat perubahan iklim dan kerusakan lingkungan di dalam negeri.

    Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi potensi berbagai bencana, termasuk siklon, pada awal 2026.

    Sementara itu, anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turun signifikan dari Rp1,43 triliun di APBN 2025 menjadi hanya Rp491 miliar dalam APBN 2026. 

    Pemotongan TKD juga membuat pemerintah daerah makin terbatas dalam pencegahan maupun penanganan bencana.

    “Selain membutuhkan anggaran rehabilitasi, bencana juga menghambat aktivitas ekonomi dan memberi tekanan bagi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB),” jelasnya.

    4. Dramatisasi Pemberantasan Korupsi

    Wijayanto menyoroti perbedaan besar antara metode penghitungan nilai korupsi di negara maju dan Indonesia.

    Menurut dia, negara maju menghitung kerugian riil, sementara Indonesia memasukkan potensi kerugian yang belum tentu terjadi.

    Dia menilai sejumlah kasus menunjukkan kejanggalan, seperti kasus PT Timah dengan nilai dugaan korupsi Rp300 triliun sementara PDRB Bangka Belitung hanya Rp75 triliun.

    Hal serupa juga terlihat pada kasus oplosan Pertalite yang disebut merugikan negara Rp968 triliun, padahal total subsidi BBM dan LPG 2018–2023 hanya Rp806 triliun dan total penjualan Pertalite Rp1.122 triliun.

    Kasus PT ASDP Indonesia Ferry pun dinilai bermasalah karena perbedaan metode valuasi.

    Menurutnya, pembesaran nilai korupsi memunculkan efek domino negatif. “Efeknya merusak reputasi bangsa, memperburuk index korupsi, menimbulkan public apathy, pengusaha takut berbisnis dan investor takut berinvestasi. Sehingga pertumbuhan PDB tertekan ke bawah,” ungkapnya.

    5. BUMN Sakit dan Penugasan Tidak Realistis

    Wijayanto menyatakan bahwa meskipun Danantara sebagai Sovereign Wealth Fund menunjukkan komitmen kuat, lembaga ini mewarisi banyak BUMN tidak sehat yang membutuhkan restrukturisasi besar.

    Adapun saat ini, 95 persen dividen BUMN hanya berasal dari delapan perusahaan, terutama empat bank besar. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari sekitar 1.000 BUMN berada dalam kondisi tidak optimal.

    Ia menyampaikan penugasan yang dianggap tidak realistis seperti pembangunan peternakan ayam, kampung haji, hingga proyek waste to energy semakin membebani kinerja BUMN.

    Wijayanto menilai Danantara perlu diberi ruang lebih luas untuk berinovasi agar dapat berkembang layaknya Temasek di Singapura atau Khazanah di Malaysia dalam 10 tahun mendatang.

  • Setahun Setelah Assad, Bagaimana Situasi Suriah Kini?

    Setahun Setelah Assad, Bagaimana Situasi Suriah Kini?

    Jakarta –

    Tanggal 8 Desember 2025 menandakan genap setahun sejak rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad tumbang. Selama lebih dari 50 tahun dinasti Alawi itu berkuasa, dimulai oleh Hafez al-Assad sejak 1971 dan dilanjutkan putranya, Bashar, pada tahun 2000. Kekuasaan lalim dinasti Assad berakhir perlahan, dimulai dari gerakan Musim Semi Arab pada 2011 yang kemudian berkembang menjadi perang saudara brutal hampir 14 tahun.

    Kejatuhan Assad terjadi pada 8 Desember 2024 melalui serangan kilat kelompok milisi oposisi Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang nyaris tanpa perlawanan berarti. Assad dikabarkan melarikan diri ke Moskow melalui pangkalan militer Rusia.

    Pada Januari berikutnya, pemimpin HTS Ahmad al-Sharaa, yang sempat menghuni daftar teror Amerika Serikat, ditunjuk sebagai presiden sementara Suriah. Setahun berlalu, berbagai perubahan terjadi, tetapi tantangan besar masih membayangi seisi negeri.

    Aman tapi genting

    Saat ini, tidak ada lagi serangan udara militer Rusia atau pengeboman terhadap fasilitas kesehatan, yang dulu menjadi simbol kekejaman pasukan pemerintah. Namun, laporan Dewan Keamanan PBB pada November menyebut Suriah masih menghadapi “lanskap keamanan yang terfragmentasi”.

    Ibu kota Damaskus dikabarkan relatif tenang, dan tingkat kekerasan dilaporkan menurun tajam, bahkan mencapai titik terendah pada pertengahan November. Meski demikian, bentrokan masih terjadi antara pasukan pemerintah yang baru dan kelompok lain di berbagai wilayah, termasuk kelompok Kurdi dan Druze. Sisa-sisa pendukung Assad juga masih beroperasi secara sembunyi-sembunyi, sementara kelompok ekstremis Negara Islam (ISIS) memanfaatkan celah keamanan untuk memperluas jejaringnya.

    Badan Suaka Uni Eropa mencatat, otoritas baru Suriah belum sepenuhnya menguasai seluruh wilayah negeri. Insiden pelanggaran hukum, kriminalitas, dan aksi balas dendam masih sering dilaporkan.

    Jalan panjang menuju keadilan

    Kekerasan yang masih terjadi sebagian dipicu aksi balas dendam terhadap mereka yang dituduh berkolaborasi dengan rezim lama. Karena itu, keadilan transisi dinilai krusial, demi membongkar semua kejahatan dari era Assad, tulis wadah pemikir Syria Justice and Accountability Centre (SJAC) di Washington, September silam.

    Namun, SJAC menilai progres masih timpang. Ketika komisi pencari orang hilang relatif aktif, proses penyelidikan kejahatan rezim dinilai “berjalan lambat karena minim dukungan pemerintah pusat.”

    Kelompok hak asasi juga mengkritik fokus penyelidikan yang dinilai hanya menyasar kejahatan era Assad, tanpa menelaah dugaan pelanggaran oleh kelompok lain, termasuk HTS.

    Demokrasi di usia prematur

    Suriah menggelar pemilu parlemen yang relatif lebih bebas awal tahun ini, meskipun belum dilakukan secara langsung dan masih melalui mekanisme majelis pemilih. Al-Sharaa akan tetap menjabat presiden sementara hingga konstitusi baru disahkan.

    Penyusunan konstitusi tengah berlangsung disertai dialog nasional. Namun, perbedaan pandangan antara pemerintah sementara dan berbagai kelompok masyarakat masih tajam. Sejumlah pengamat juga mengkhawatirkan kuatnya konsolidasi kekuasaan di tangan al-Sharaa, dan betapa sang penguasa berlaku kian lalim.

    Analis menilai masih terlalu dini membicarakan demokrasi di negeri yang masih dipenuhi konflik tersevzt. Meski demikian, kemunculan institusi-institusi baru dipandang sebagai langkah awal bagi Suriah untuk kembali ke arena politik elektoral, dengan risiko masa depan yang masih terbuka antara demokratisasi atau kembalinya otoritarianisme.

    Diplomasi: Terbuka tapi rentan

    Perubahan paling mencolok terlihat dalam diplomasi luar negeri. Kantor-kantor perwakilan di seluruh dunia kembali dibuka, dan pejabat tinggi kembali aktif melakukan kunjungan internasional. Al-Sharaa, yang sebelumnya masuk daftar sanksi dan pernah diburu dengan hadiah jutaan dolar, kini bahkan berpidato di depan Majelis Umum PBB dan menjadi pemimpin Suriah pertama yang mengunjungi Gedung Putih sejak 1946.

    Suriah juga menjalin komunikasi dengan seluruh anggota tetap Dewan Keamanan PBB, termasuk Rusia dan Cina. Namun, operasi militer Israel di wilayah Suriah masih menjadi sumber ketegangan utama, yang menurut PBB mengancam transisi politik dan keamanan rapuh negara tersebut.

    Kepulangan menuju reruntuhan

    Sekitar 2,9 juta warga Suriah tercatat telah kembali, baik dari pengungsian di dalam negeri maupun luar negeri. Akan tetapi, kebanyakan pengungsi akan pulang ke kampung halaman yang telah hancur. Hampir semua pemukiman penduduk mengalami kerusakan infrastruktur, dengan sekolah dan rumah sakit yang tak berfungsi, atau maraknya sengketa kepemilikan lahan.

    Lebih dari separuh jaringan air dan sebagian besar jaringan listrik nasional rusak atau tidak beroperasi. Biaya rekonstruksi diperkirakan mencapai 250–400 miliar dolar AS. Meski ada tanda-tanda pemulihan, seperti renovasi ratusan sekolah dan penambahan aliran listrik di beberapa wilayah, dampaknya belum merata.

    Secara ekonomi, sekitar seperempat warga Suriah masih hidup dalam kemiskinan ekstrem. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sekitar 1 persen pada 2025, ditopang pencabutan sanksi era Assad dan investasi dari negara-negara Teluk. Namun, dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari warga dinilai masih belum terasa.

    Setahun setelah kejatuhan Assad, Suriah memang memasuki babak baru. Namun, jalan menuju stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan masih panjang dan penuh ketidakpastian.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid


    (ita/ita)

  • Perang Saudara Picu Lonjakan Produksi Narkoba di Myanmar

    Perang Saudara Picu Lonjakan Produksi Narkoba di Myanmar

    Jakarta –

    Data terbaru tentang produksi opium dan metamfetamin di Myanmar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa menempatkan negara yang dilanda perang tersebut sebagai pusat perdagangan narkoba ilegal bernilai miliaran dolar di Asia.

    Budidaya opium meningkat 17% menjadi lebih dari 53.000 hektare selama setahun terakhir, jumlah tertinggi dalam satu dekade, menurut survei opium terbaru Myanmar oleh Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) yang diterbitkan minggu ini.

    Yang paling mencolok, Myanmar masih menjadi produsen opium terbesar di dunia. Negara tersebut merebut posisi itu dari Afganistan pada 2023, dua tahun setelah Taliban mengambil alih kekuasaan dan memberantas sebagian besar ladang opium di negara itu.

    Data UNODC yang dirilis awal tahun ini juga menunjukkan bahwa penyitaan metamfetamin di Asia Timur dan Asia Tenggara pada 2024 mencapai rekor 236 ton.

    Sebagian besar narkoba tersebut diyakini diproduksi di Myanmar. Menurut PBB, kombinasi meningkatnya penyitaan dan menurunnya harga di jalanan menunjukkan bahwa produksi di dalam Myanmar terus meningkat.

    Kartel Cina yang dilindungi di segitiga emas

    “Saya tidak akan benar-benar mengatakan Myanmar sebagai negara adalah pemasok, tetapi ada kelompok kriminal yang memproduksi dan menyelundupkan metamfetamin dan heroin,” kata Inshik Sim, peneliti narkoba ilegal UNODC untuk Asia Pasifik, kepada DW.

    Myanmar telah menjadi produsen narkoba utama selama beberapa dekade, sebagian karena faktor geografisnya. Negara tersebut, yang dulu dikenal sebagai Burma, berada di salah satu sudut Segitiga Emas yang terkenal, di mana daerah perbatasannya yang terjal dan penuh kejahatan berbatasan dengan Laos dan Thailand.

    Produksi metamfetamin didongkrak perang saudara

    Perang saudara kacau yang dipicu oleh kudeta militer 2021 menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pertumbuhan perdagangan narkoba Myanmar, menurut PBB. Ekonomi resmi negara runtuh, penegakan hukum melemah, dan para panglima perang membutuhkan lebih banyak uang untuk mendanai pasukan pribadi mereka.

    “Karena konflik, ada kebutuhan bagi orang-orang untuk mencari uang, baik itu kelompok bersenjata maupun petani, karena konflik mengacaukan ekonomi… Dan saya pikir budidaya opium adalah salah satu dampaknya,” kata Sim.

    Produksi metamfetamin sudah meningkat jauh sebelum kudeta, tetapi, menurut Sim, perang saudara kemungkinan besar ikut mempercepat tren tersebut.

    Krisis narkoba ‘meningkat pesat &rsquo

    Thailand mengalami dampak paling besar dari ledakan narkoba yang terjadi di seberang perbatasannya dengan Myanmar. Tahun lalu, pejabat Thailand menyita jumlah metamfetamin Myanmar yang sangat besar, termasuk rekor 1 miliar tablet.

    “Angka-angka ini adalah peringatan jelas bahwa masalah narkoba tidak hanya berlanjut tetapi kini berkembang sangat cepat,” kata Thanapon Thanikkun, kepala intelijen di Kantor Dewan Pengawas Narkotika Thailand.

    Ia memperingatkan bahwa para penyelundup memanfaatkan jaringan transportasi Thailand yang maju untuk mengirimkan produk mereka melalui darat, udara, dan laut, sekaligus meninggalkan masalah penyalahgunaan narkoba yang semakin parah.

    UNODC mengonfirmasi bahwa penggunaan metamfetamin meningkat di Thailand dan sebagian besar Asia Tenggara.

    Petani dan pejuang bergantung pada penjualan narkoba

    Bagi kelompok bersenjata yang memasok kebutuhan regional dari Myanmar, menjual narkoba adalah cara cepat untuk memperoleh senjata, kata Khun Oo, wakil ketua Organisasi Pemuda Pa-O, kelompok non-pemerintah yang menangani isu sosial di negara bagian Shan. Pa-O adalah salah satu kelompok etnis utama di negara bagian tersebut.

    “Mereka [kelompok bersenjata] membutuhkan senjata, sumber daya manusia, dan uang, jadi inilah cara mereka mendapatkannya, melalui perdagangan narkoba,” katanya.

    Berbeda dengan metamfetamin, yang bisa diproduksi di laboratorium kecil dalam jumlah besar oleh sedikit orang, produksi opium melibatkan banyak petani.

    Poppy telah lama menjadi tanaman penghasil uang di Myanmar saat masa-masa sulit. Khun Oo mengatakan perang saudara membuat petani jauh lebih sulit membawa hasil panen mereka ke pasar, sementara para penyelundup narkoba yang membeli opium justru datang kepada mereka.

    “Dulu, mereka masih bisa bertani tanaman lain,” katanya, tetapi sekarang, “mereka tidak punya pilihan” selain menanam opium.

    Menurut Khun Oo, para penyelundup juga membayar petani hingga USD 500 (sekitar Rp8,34juta) untuk sekitar satu kilogram opium mentah di beberapa daerah, setidaknya dua kali lipat dari harga sebelum kudeta, membuat poppy semakin menarik.

    Heroin Myanmar ditemukan di Afrika dan Eropa

    Produk dari ladang opium dan laboratorium metamfetamin Myanmar menyebar luas ke seluruh kawasan dan dunia.

    Setelah keluar dari Myanmar menuju Laos dan Thailand, narkoba tersebut menyebar ke seluruh Asia Tenggara, dan dari sana dijual dengan harga tinggi di negara-negara seperti Jepang dan Australia.

    Tahun lalu, Kepolisian Federal Australia memperkirakan bahwa hingga 70% metamfetamin kristal yang dikonsumsi di negara tersebut berasal dari Myanmar.

    Sim mengatakan Cina kemungkinan masih menjadi pasar utama heroin Myanmar. Namun, penyitaan terbaru menunjukkan bahwa para penyelundup kini juga mengincar wilayah barat.

    UNODC mencatat serangkaian penyitaan metamfetamin dan heroin baru-baru ini di timur laut India, yang juga berbatasan dengan Myanmar.

    Selain itu, serangkaian penyitaan heroin Myanmar dalam jumlah kecil namun tidak biasa di Nigeria dan beberapa bagian Eropa, lewat Thailand, dapat menandakan bahwa kartel Myanmar berupaya memperluas pasar mereka ke benua-benua baru.

    “Kami sebelumnya tidak melihat aliran perdagangan heroin seperti ini dari kawasan ini ke wilayah lain, karena pasar tradisional heroin dari Segitiga Emas pada dasarnya adalah Asia Timur, Asia Tenggara, dan sebagian Oceania. Namun sekarang kami melihat aliran ke barat juga terjadi,” kata Sim.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rahka Susanto
    Editor: Yuniman Farid


    (ita/ita)

  • Hadir di BIG 40 Conference, Retno Marsudi Soroti Krisis Air di Dunia

    Hadir di BIG 40 Conference, Retno Marsudi Soroti Krisis Air di Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menerima penghargaan International Diplomacy and Global Statesmanship Icon dalam ajang Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference 2025 yang digelar di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Retno dalam sambutannya menyoroti tantangan global terkait isu air serta menegaskan kembali komitmennya terhadap diplomasi kemanusiaan.

    “Terima kasih sekali, merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk menerima award ini. Ibu bapak, air adalah kehidupan dan tidak ada kehidupan tanpa air. Kalau kita berbicara mengenai air maka ada tiga tantangan besar: too much, too little, too polluted,” ujar Retno usai menerima penghargaan.

    Dia menjelaskan bahwa krisis air dunia kini berada pada titik yang mengkhawatirkan.

    “Satu di antara empat orang di dunia belum memiliki akses terhadap air minum yang aman dan hampir separuh penduduk dunia tidak memiliki akses terhadap sanitasi yang aman. Itulah paradoks air, di satu sisi sangat diperlukan dan di sisi lain menghadapi tantangan yang besar,” katanya.

    Retno menyebut diplomasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hidupnya. Mengingat, dia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) RI selama dua periode Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjabat.

    “Diplomasi adalah bagian dari hidup saya. Jika sepuluh tahun yang lalu saya menjalankan diplomasi dari panggung politik luar negeri Indonesia, saat ini saya menjalankan diplomasi dari panggung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” tuturnya.

    Dia juga menyampaikan bahwa Sekretaris Jenderal PBB untuk pertama kalinya menunjuk perempuan Indonesia sebagai utusan khusus pertama untuk bidang air sebuah peran yang kini dia emban. Retno menegaskan bahwa fokus diplomasi yang ia jalankan tetap konsisten.

    “Dari panggung Indonesia, dari panggung Perserikatan Bangsa-Bangsa, fokus saya adalah tiga dan tidak akan berubah: kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian,” tandas Retno.

    Penghargaan ini menjadi bagian dari rangkaian BIG Conference 2025 yang digelar dalam rangka menyambut ulang tahun ke-40 Bisnis Indonesia, sekaligus mengapresiasi tokoh-tokoh nasional yang dinilai berperan penting dalam pembangunan, diplomasi, dan arah masa depan Indonesia.

  • Retno Marsudi Raih Penghargaan BIG 40

    Retno Marsudi Raih Penghargaan BIG 40

    Bisnis.com, JAKARTA – Bisnis Indonesia Group (BIG) menganugerahkan penghargaan BIG 40 kepada Retno Lestari Priansari Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia periode 2014–2024 atas kontribusinya dalam memperkuat posisi diplomasi Indonesia di panggung global. 

    Penghargaan kategori International Diplomacy and Global Statesmanship Icon ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kiprah dan pengabdian Retno Marsudi sebagai diplomat perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, yang menorehkan sejarah melalui kepemimpinan diplomasi Indonesia yang humanis, berintegritas, dan berprinsip kuat dengan memegang prinsip Bebas Aktif sesuai amanat UUD 1945.

    Selama dua periode kepemimpinannya, Retno berhasil membawa Indonesia menjadi salah satu aktor kunci dalam isu-isu internasional, terutama terkait diplomasi kemanusiaan, perdamaian dunia, perlindungan warga negara, serta penguatan multilateralisme.

    Di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, beliau tampil sebagai salah satu tokoh penjaga marwah Indonesia dan memperluas pengaruh diplomasi Indonesia di berbagai forum internasional.

    Retno Marsudi pun dikenal sebagai diplomat yang menorehkan sejumlah pencapaian penting sejak memulai kariernya di Kementerian Luar Negeri. Lahir pada 27 November 1962, Retno menempuh pendidikan dalam bidang hubungan internasional dan diplomasi, kemudian mengemban berbagai jabatan strategis. 

    Posisi penting yang pernah diembannya antara lain Duta Besar Indonesia untuk Belanda (2012–2014), Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, hingga dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (2014–2024) dan menjadi perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut. Kariernya ditandai dengan rekam jejak kuat dalam isu perlindungan WNI, diplomasi untuk Palestina, serta upaya mediasi konflik internasional.

    Retno dikenal sebagai penggerak diplomasi kemanusiaan yang konsisten. Dia memimpin berbagai inisiatif bantuan kemanusiaan untuk Palestina, Afghanistan, Myanmar, dan wilayah-wilayah krisis lain, menjadikan Indonesia salah satu suara moral dunia dalam isu kemanusiaan.

    Di bawah kepemimpinannya, Indonesia aktif dalam berbagai misi perdamaian PBB, mendorong penyelesaian konflik melalui dialog, serta memperkuat kerja sama kawasan melalui ASEAN dan organisasi internasional lainnya.

    Salah satu warisan terbesarnya adalah transformasi perlindungan WNI di luar negeri. Melalui sistem terpadu dan respons cepat, Indonesia dikenal sebagai negara yang memprioritaskan keselamatan warganya di luar negeri.

    Retno berperan besar dalam membuka akses pasar dan memperkuat hubungan dagang Indonesia dengan berbagai negara. Beliau mendorong diplomasi ekonomi sebagai salah satu pilar kebijakan luar negeri modern.

    Retno kerap menjadi juru bicara Indonesia pada forum G20, PBB, dan platform internasional lainnya. Dengan gaya diplomasi yang tegas namun syarat empati, beliau menempatkan Indonesia pada posisi strategis dalam berbagai isu global.

  • Djauhari Oratmangun Raih Penghargaan BIG 40, Strategic Bilateral Diplomacy Leadership Excellence

    Djauhari Oratmangun Raih Penghargaan BIG 40, Strategic Bilateral Diplomacy Leadership Excellence

    Bisnis.com, JAKARTA — Djauhari Oratmangun, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk China merangkap Mongolia, menerima penghargaan BIG 40 Awards dari Bisnis Indonesia untuk kategori Strategic Bilateral Diplomacy Leadership Excellence.

    Penghargaan tersebut diberikan kepada Djauhari Oratmangun atas peran krusialnya sebagai diplomat karir ulung. 

    Dengan latar belakang diplomasi yang luas dan profesional, sosok yang sebelumnya menjabat Duta Besar RI untuk Rusia merangkap Belarusia itu dinilai berhasil memperkuat kerja sama strategis Indonesia–China dalam perdagangan, investasi, teknologi, dan hubungan antarmasyarakat. 

    Bisnis Indonesia melihat pendekatan beliau mampu menjembatani kepentingan kedua negara dalam dinamika geopolitik Asia, secara signifikan meningkatkan kehadiran ekonomi Indonesia.

    “Kontribusinya menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra utama China di kawasan, sekaligus membuka peluang jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” demikian ungkap Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Maria Y. Benyamin, di sela-sela malam penganugerahan BIG 40 Awards, Senin (8/12/2025).

    Adapun penghargaan BIG 40 dipersembahkan oleh Bisnis Indonesia Group dalam rangka memperingati ulang tahun ke-40 tahun Harian Bisnis Indonesia. Ajang tersebut merupakan sebuah bentuk apresiasi kepada 40 tokoh yang memberikan kontribusi dan pengaruh signifikan bagi kemajuan Indonesia. 

    Penghargaan tersebut mencakup berbagai bidang dan berdampak nasional mulai dari ekonomi dan bisnis; sosial dan politik; budaya dan lingkungan; hingga olahraga.

    Penghargaan BIG 40 diberikan kepada figur-figur dengan rekam jejak luar biasa: para inspirator nasional, perumus kebijakan yang mendukung perkembangan dunia usaha, pendiri dan pelopor perusahaan berskala besar, tokoh penggerak pembangunan daerah, para eksekutif dan profesional terkemuka, generasi muda visioner, serta para tokoh yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat dan penguatan hubungan publik.

    Proses pemilihan dilakukan melalui metodologi yang ketat, meliputi desk research mendalam, penelusuran rekam jejak publik, dan kurasi komprehensif oleh Tim Redaksi Bisnis Indonesia yang dikenal sangat selektif dan independen.

    BIG 40 diharapkan tidak hanya mengapresiasi kiprah individu, tetapi juga menghadirkan inspirasi bagi masyarakat dan dunia usaha untuk terus berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.

    “Penghargaan ini menjadi wujud penghormatan Bisnis Indonesia Group atas dedikasi, integritas, dan pencapaian para tokoh tersebut.”

    Profil Djauhari Oratmangun

    Lahir di Beo, Sulawesi Utara, 22 Juli 1957, Djauhari Oratmangun meraih sarjana ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada 1981.

    Sempat bekerja di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Djauhari kemudian ‘banting setir’ dengan menjadi aparatur sipil negara di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sejak 1983.

    Setelah menjabat Kepala Seksi pada Direktorat Kerjasama Ekonomi Multilateral, Kemlu pada 1984–1985, Djauhari mengawali penugasan diplomat sebagai Atase/Sekretaris III Perutusan Tetap RI untuk PBB, New York pada 1986–1990.

    Setelah itu, dia kembali ke Indonesia dengan menduduki posisi Kepala Seksi pada Direktorat Kerja sama Ekonomi Multilateral, Kemlu pada 1991–1992.

    Kemudian, dia kembali ditugaskan ke luar negeri sebagai Sekretaris I/Counsellor Perutusan Tetap RI untuk PBB dan Organisasi Internasional Lainnya (a.l. ILO, WTO, WHO, UNCTAD, dan lainnya) di Geneva, Swiss pada 1993–1997.

    Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun memberikan sambutan dalam sebuah acara./Dok-KBRi Beijing

    Djauhari kemudian menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat untuk Perundingan Perdagangan dan Keuangan Internasional (WTO, UNCTAD, IMF, dan World Bank pada Direktorat Kerja sama Ekonomi Multilateral pada 1998–1999, lalu mengisi posisi Kepala Bidang Ekonomi Perutusan Tetap RI untuk PBB, New York pada 1999–2001.

    Pada awal milenium baru itu, Djauhari kemudian mengisi posisi Direktur Kerja sama Ekonomi Multilateral, Kemlu pada 2001–2002. Dia kemudian menjabat Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup PBB, Kemlu pada 2002–2004.

    Karirnya sebagai diplomat berlanjut sebagai Deputy Chief of Mission (DCM) Kedutaan Besar RI Den Haag, Belanda pada 2004–2008. Setahun berselang, dia mengisi posisi Duta Besar/Wakil tetap Ad-Interim RI untuk Asean dengan pangkat Duta Besar pada 2009–2010.

    Pada 2009, dia juga mulai menjabat Direktur Jenderal Kerjasama Asean/SOM Leader Asean-Indonesia/ SOM Leader ARF-Indonesia/ Kepala Sekretariat Nasional Indonesia-Asean. Tugas itu berakhir pada 2012.

    Selanjutnya, Djauhari diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Federasi Rusia merangkap Belarus sejak 2012 dan penugasan itu berakhir pada 2016.

    Kemudian selama setahun, dia diangkat sebagai Duta Besar/ staf khusus Menlu untuk isu-isu strategis pada 2016 hingga Februari 2017. Setelah itu, Djauhari diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Rakyat China merangkap Mongolia.

    Hingga saat ini, Djauhari Oratmangun masih menjabat posisi strategis itu dan berperan penting dalam berbagai pencapaian penting hubungan Indonesia-China dalam delapan tahun terakhir, termasuk dari sisi perdagangan dan kemitraan strategis.