Xcloud.id

partai: PBB

  • Israel Tegur Spanyol-Norwegia-Irlandia yang Akan Akui Palestina

    Israel Tegur Spanyol-Norwegia-Irlandia yang Akan Akui Palestina

    Tel Aviv –

    Israel pada Kamis (23/05) memanggil duta besar Spanyol, Norwegia, dan Irlandia. Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Yaakov Blitshtein mengatakan para duta besar itu “ditegur” atas “keputusan buruk” mereka untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara.

    “Akan ada konsekuensi tambahan yang serius terhadap hubungan dengan negara mereka menyusul keputusan yang mereka ambil,” katanya.

    Para duta besar tersebut pertama kali diperlihatkan klip berdurasi tiga menit yang menampilkan penculikan lima prajurit perempuan Pasukan Pertahanan Israel. Rekaman itu diambil oleh Hamas, sebuah kelompok yang dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh Jerman, Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa lainnya, saat menyerang Israel pada 7 Oktober.

    Blitshtein mengatakan pengumuman pengakuan itu membuat situasi “lebih sulit untuk mempromosikan kesepakatan pembebasan sandera.”

    “Keputusan memutarbalikkan yang dilakukan pemerintah Anda merupakan hadiah bagi Hamas,” kata Blitshtein kepada para duta besar pada Kamis, sambil menambahkan bahwa “Hamas mengucapkan selamat kepada Anda.”

    Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez sebelumnya mengatakan keputusan pemerintahnya akan membantu memfasilitasi penerapan solusi dua negara antara pemimpin Israel dan Palestina.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang menolak gagasan tersebut, menyebut keputusan tersebut sebagai “hadiah atas teror.”

    Israel tak akan goyah terkait putusan ICJ mengenai serangan di Rafah

    Afrika Selatan mengajukan banding ke pengadilan tinggi PBB di Den Haag, Belanda, pada 10 Mei, dan meminta agar Pasukan Pertahanan Israel (IDF) diperintahkan untuk mundur dari Gaza.

    ICJ sebelumnya telah menginstruksikan Israel, yang memasuki Gaza sebagai respons atas serangan yang dilancarkan dari daerah tersebut oleh milisi Hamas pada 7 Oktober 2023, untuk mengambil tindakan guna mencegah genosida dan memfasilitasi pengiriman bantuan.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Israel menuduh Afrika Selatan bertindak sebagai perpanjangan tangan Hamas, dan mengatakan Israel tidak akan tergoyahkan untuk membela diri.

    Pada Kamis (23/05), juru bicara pemerintah Israel Avi Hyman mengatakan, “Tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat menghentikan Israel melindungi warganya dan mengejar Hamas di Gaza.”

    Meskipun putusan ICJ bersifat mengikat, tetapi tidak ada mekanisme yang dapat digunakan untuk menegakkan putusan tersebut.

    Namun pengadilan dapat meminta agar Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan atas nama pengadilan.

    Netanyahu akan berpidato di Kongres AS

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan segera berpidato di Kongres Amerika Serikat, kata Ketua DPR Mike Johnson.

    “Kami akan segera menjamu Perdana Menteri Netanyahu di Capitol untuk sidang gabungan Kongres,” kata Johnson, seraya menambahkan bahwa kunjungan tersebut akan menandai “dukungan yang sangat kuat kepada pemerintah Israel.”

    Johnson adalah anggota Kongres terkemuka dari Partai Republik dan pengkritik kebijakan Presiden Demokrat Joe Biden mengenai Israel.

    Amerika Serikat sangat mendukung Israel dalam perang melawan Hamas yang dipicu oleh serangan lintas batas pada 7 Oktober oleh militan Hamas, yang menewaskan sekitar 1.200 orang.

    Namun, di tengah meningkatnya jumlah korban warga sipil, Biden semakin mendorong Netanyahu untuk menghentikan operasi militernya di Gaza. Gedung Putih merasa kecewa, khususnya atas operasi militer Israel di Rafah, sebuah kota di Gaza selatan, tempat lebih dari satu juta orang berlindung.

    Biden juga mengancam akan menghentikan pasokan senjata, sebuah sikap yang ditentang oleh Partai Republik dan banyak anggota Partai Demokrat.

    Namun, pidato Netanyahu di Kongres AS semakin membuat marah kaum progresif Demokrat yang kritis terhadap kampanye militer Israel di Gaza dan dukungan Biden terhadapnya.

    rs/pkp (AFP, AP, Reuters)

    (nvc/nvc)

  • Diperintahkan ICJ Setop Serangan ke Rafah, Israel Bilang Begini

    Diperintahkan ICJ Setop Serangan ke Rafah, Israel Bilang Begini

    Tel Aviv –

    Israel menanggapi putusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang memerintahkan negaranya untuk segera menghentikan serangannya di Rafah, Jalur Gaza bagian selatan. Tel Aviv bersikeras menyatakan operasi militer mereka di Rafah “tidak berisiko memicu kehancuran penduduk sipil Palestina”.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Sabtu (25/5/2024), ICJ dalam putusan pada Jumat (24/5) waktu setempat menyatakan Israel harus “segera menghentikan serangan militernya, dan tindakan apa pun lainnya di wilayah Rafah yang bisa berdampak pada kondisi kehidupan kelompok Palestina di Gaza yang bisa menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian”.

    Tel Aviv, dalam tanggapannya, menolak dasar-dasar yang diberikan oleh ICJ, dan bersikeras menyatakan operasi militer mereka di Rafah sudah sejalan dengan hukum internasional.

    “Israel belum dan tidak akan melakukan tindakan militer di wilayah Rafah, yang bisa berdampak pada kondisi kehidupan penduduk sipil Palestina di Gaza yang dapat menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian,” tegas Penasihat Keamanan Nasional Israel, Tzachi Hanegbi, dalam pernyataan bersama dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel.

    ICJ dalam putusannya juga memerintahkan Israel untuk tetap membuka perlintasan perbatasan Rafah, yang menghubungkan Jalur Gaza dengan Mesir, yang awal bulan ini ditutup saat dimulainya serangan Tel Aviv terhadap kota tersebut.

    “Israel akan terus mengizinkan perlintasan perbatasan Rafah tetap terbuka untuk masuknya bantuan kemanusiaan dari sisi perbatasan Mesir, dan akan mencegah kelompok-kelompok teror mengendalikan jalur tersebut,” tegas pemerintah Israel dalam pernyataannya.

    Afrika Selatan membawa kasus ini ke hadapan ICJ tahun lalu dengan tuduhan yang menyebut serangan Israel terhadap Jalur Gaza melanggar Konvensi Genosida Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948. Tuduhan itu telah dibantah mentah-mentah oleh Tel Aviv.

    “Tuduhan genosida yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional di Den Haag adalah keliru, keterlaluan dan menjijikkan secara moral,” tegas pemerintah Israel dalam pernyataannya.

    Putusan ICJ itu bersifat mengikat secara hukum, namun tidak memiliki mekanisme penegakan langsung.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan bahwa putusan ICJ itu bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh pihak-pihak terkait. “Putusan pengadilan itu bersifat mengikat dan mempercayai para pihak akan mematuhi perintah pengadilan,” tegas Guterres dalam pernyataan via juru bicaranya.

    Selain memerintahkan Israel menghentikan serangannya di Rafah, putusan ICJ juga menuntut pembebasan segera semua sandera yang masih ditahan Hamas di Jalur Gaza.

    “Pengadilan mendapati sangat meresahkan karena banyak sandera yang masih ditahan dan menegaskan kembali seruan agar mereka segera dibebaskan tanpa syarat,” tegas ICJ dalam putusannya.

    Hamas telah menanggapi putusan ICJ itu, dengan melontarkan pujian, namun tidak merespons seruan ICJ soal pembebasan para sandera di Jalur Gaza. Hamas, dalam tanggapannya, justru menyesalkan putusan itu hanya berlaku untuk Rafah dan bukan untuk seluruh wilayah Jalur Gaza.

    Sementara itu, Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour menyerukan Israel untuk mematuhi perintah tersebut segera.

    Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu terhadap putusan ICJ tersebut. Namun anggota kabinet perang Israel, Benny Gantz, menegaskan Israel tetap berkomitmen untuk terus bertempur “demi memulangkan para sandera dan menjamin keamanan warganya setiap saat dan di mana saja, juga di Rafah”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Perintah ICJ Soal Israel Setop Serang Rafah Harus Dipatuhi

    Perintah ICJ Soal Israel Setop Serang Rafah Harus Dipatuhi

    New York –

    Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres menegaskan bahwa putusan Mahkamah Internasional atau ICJ bersifat “mengikat” setelah pengadilan tinggi PBB itu memerintahkan Israel untuk segera menghentikan operasi militernya di Rafah, Jalur Gaza bagian selatan.

    Guterres juga mengingatkan bahwa putusan ICJ harus dipatuhi oleh pihak-pihak terkait.

    “Putusan pengadilan itu bersifat mengikat dan mempercayai para pihak akan mematuhi perintah pengadilan,” tegas Guterres dalam pernyataan via juru bicaranya, seperti dilansir AFP, Sabtu (25/5/2024).

    ICJ dalam putusan, yang diumumkan pada Jumat (24/5) waktu setempat, memerintahkan Israel untuk segera menghentikan serangannya di wilayah Rafah. Putusan ini berpotensi meningkatkan tekanan internasional untuk mewujudkan gencatan senjata setelah perang berkecamuk selama tujuh bulan terakhir di Jalur Gaza.

    Putusan ICJ juga menuntut pembebasan segera semua sandera yang masih ditahan Hamas di Jalur Gaza.

    Pengadilan yang berkantor di Den Haag, Belanda itu juga memerintahkan Israel untuk tetap membuka perlintasan perbatasan Rafah yang menghubungkan Jalur Gaza dan Mesir. Perlintasan perbatasan itu ditutup sejak awal bulan ini saat militer Tel Aviv mulai melancarkan serangan darat terhadap Rafah.

    Dalam putusannya yang sangat ditunggu-tunggu, ICJ menyatakan Israel harus “segera menghentikan serangan militernya, dan tindakan apa pun lainnya di wilayah Rafah yang bisa berdampak pada kondisi kehidupan kelompok Palestina di Gaza yang bisa menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian”.

    Ditegaskan juga oleh ICJ dalam putusannya bahwa Israel harus “menjaga perlintasan perbatasan Rafah tetap terbuka untuk penyediaan layanan dasar dan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan tanpa hambatan”.

    “Pengadilan mendapati sangat meresahkan karena banyak sandera yang masih ditahan dan menegaskan kembali seruan agar mereka segera dibebaskan tanpa syarat,” tegas ICJ dalam putusannya.

    Perang yang berkecamuk di Jalur Gaza selama tujuh bulan terakhir dipicu oleh serangan Hamas terhadap wilayah Israel bagian selatan pada 7 Oktober tahun lalu. Dilaporkan otoritas Tel Aviv bahwa serangan Hamas itu menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil.

    Lebih dari 250 orang lainnya, menurut otoritas Israel, diculik dan disandera oleh Hamas di Jalur Gaza. Dengan puluhan orang dibebaskan selama kesepakatan gencatan senjata singkat pada November tahun lalu, Tel Aviv meyakini sekitar 121 sandera masih berada di Jalur Gaza, termasuk 37 orang yang diyakini tewas.

    Sementara itu, rentetan serangan Israel terhadap Jalur Gaza untuk membalas serangan Hamas dilaporkan telah menewaskan lebih dari 35.800 orang, kebanyakan perempuan dan anak-anak.

    Dalam tanggapan terhadap putusan ICJ, Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour menyerukan Israel untuk mematuhi perintah tersebut segera. Sedangkan Hamas memuji ICJ atas putusannya memerintahkan Tel Aviv menghentikan serangan di Rafah, namun menyesalkan putusan itu hanya berlaku untuk Rafah dan bukan untuk seluruh wilayah Jalur Gaza.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Hamas Puji ICJ yang Perintahkan Israel Setop Serangan ke Rafah

    Hamas Puji ICJ yang Perintahkan Israel Setop Serangan ke Rafah

    Gaza City –

    Kelompok Hamas melontarkan pujian untuk putusan Mahkamah Internasional (ICJ), yang merupakan pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam memerintahkan Israel untuk segera menghentikan serangannya di Rafah, Jalur Gaza bagian selatan.

    Namun, Hamas yang menguasai Jalur Gaza dan sedang berperang melawan Israel itu mengkritik putusan ICJ yang mengecualikan wilayah Jalur Gaza lainnya yang juga menjadi medan pertempuran.

    “Menyambut baik putusan Mahkamah Internasional,” demikian pernyataan Hamas, seperti dilansir AFP, Sabtu (25/5/2024).

    Lebih lanjut, Hamas mengharapkan putusan ICJ bisa “mengakhiri agresi dan genosida terhadap rakyat kami di seluruh Jalur Gaza, dan bukan hanya di Rafah”.

    “Apa yang terjadi di Jabalia (wilayah di Jalur Gaza bagian utara-red) dan wilayah lainnya di sektor (utara) adalah sama-sama tindak kriminal dan sama berbahayanya dengan apa yang terjadi di Rafah,” sebut Hamas dalam pernyataannya.

    Hamas yang menguasai Jalur Gaza sejak tahun 2007 silam, menyerukan kepada “komunitas internasional dan PBB untuk memberikan tekanan pada pendudukan (Israel) agar segera mematuhi putusan ini”.

    Disebutkan juga bahwa badan dunia itu memiliki “tanggung jawab historis untuk memastikan bahwa prinsip keadilan internasional dihormati”.

    Putusan ICJ yang berkantor di Den Haag, Belanda, ini bersifat mengikat secara hukum, namun tidak memiliki mekanisme penegakan secara langsung.

    ICJ dalam putusannya memerintahkan Israel untuk “segera menghentikan serangan militernya” di Rafah dan tetap “membuka perlintasan perbatasan Rafah untuk penyediaan layanan dasar dan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan tanpa hambatan”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Ada Apa di Balik Ketegangan China-Taiwan yang Semakin Memanas?

    Ada Apa di Balik Ketegangan China-Taiwan yang Semakin Memanas?

    Beijing –

    China meluncurkan latihan militer besar-besaran di sekitar Taiwan yang mensimulasikan serangan skala penuh di pulau itu beberapa hari setelah pelantikan presiden baru Taiwan, William Lai.

    Latihan militer ini menegaskan inti permasalahan: klaim China atas Taiwan.

    Beijing memandang Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari China dan negara itu tak mengesampingkan penggunaan kekuatan militer dalam upayanya ini.

    Akan tetapi banyak warga Taiwan menganggap diri mereka sebagai bagian yang terpisah dari penduduk China.

    Kendati begitu, sebagian besar dari mereka mendukung status quo, yakni Taiwan tak mendeklarasikan kemerdekaan dari China atau bersatu dengan negara itu.

    BBC

    Bagaimana sejarah antara China dan Taiwan?

    Catatan China pertama kali menyebutkan pulau itu pada tahun 239 M, ketika seorang kaisar mengirimkan pasukan ekspedisi ke sana sebuah fakta yang digunakan Beijing untuk mendukung klaimnya atas teritori ini.

    Setelah masa penjajahan Belanda yang relatif singkat, Taiwan diperintah oleh Dinasti Qing di China, sebelum diserahkan ke Jepang setelah negara itu memenangkan Perang Sino-Jepang Pertama.

    Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang menyerah dan melepaskan kendali atas wilayah yang direbutnya dari China.

    Setelah itu, Taiwan secara resmi diduduki oleh Republik China (ROC), yang mulai memerintah dengan persetujuan sekutunya, Amerika Serikat dan Inggris.

    Namun dalam beberapa tahun berikutnya perang saudara pecah di China, dan pasukan pemimpin ROC saat itu, Chiang Kai-shek, dikalahkan oleh tentara Komunis pimpinan Mao Zedong.

    Chiang, sisa-sisa pemerintahan Kuomintang (KMT) dan pendukungnya sekitar 1,5 juta orang melarikan diri ke Taiwan pada tahun 1949.

    Chiang dengan sistem pemerintahan diktatornya memerintah Taiwan hingga tahun 1980-an.

    Setelah kematiannya, Taiwan memulai transisi menuju demokrasi dan mengadakan pemilu pertamanya pada tahun 1996.

    Siapa saja yang mengakui Taiwan?

    Ada perbedaan pendapat tentang status Taiwan.

    Taiwan memiliki konstitusi sendiri dengan pemimpin yang dipilih secara demokratis dan sekitar 300.000 tentara aktif.

    Pemerintahan ROC di pengasingan pada awalnya mengklaim mereka mewakili seluruh China.

    Taiwan sempat menduduki kursi China di Dewan Keamanan PBB dan diakui oleh banyak negara Barat sebagai satu-satunya pemerintahan China.

    Jet Angkatan Udara Taiwan bersiap lepas landas sebagai tanggapan terhadap latihan militer China (Reuters)

    Namun pada 1970-an beberapa negara mulai berargumen bahwa pemerintah Taipei tidak bisa lagi dianggap sebagai perwakilan sejati masyarakat yang tinggal di daratan China

    Pada 1971, PBB mengalihkan pengakuan diplomatik ke Beijing.

    Ketika China mulai membuka perekonomiannya pada 1978, AS menyadari adanya peluang perdagangan dan kebutuhan untuk mengembangkan hubungan.

    AS secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Beijing pada 1979.

    Sejak saat itu, jumlah negara yang mengakui pemerintahan ROC telah menurun drastis dan hanya 12 negara yang mengakui pulau tersebut saat ini.

    China memberikan tekanan diplomatik yang besar terhadap negara-negara lain agar tidak mengakui Taiwan.

    Bagaimana relasi antara Taiwan dan China?

    Hubungan keduanya mulai membaik pada 1980-an ketika Taiwan melonggarkan peraturan mengenai kunjungan dan investasi di China .

    Pada 1991, ROC menyatakan bahwa perang dengan Republik Rakyat China telah berakhir.

    Tiongkok mengusulkan apa yang disebut opsi “satu negara, dua sistem”, yang disebut akan memungkinkan Taiwan mendapatkan otonomi jika Taiwan setuju berada di bawah kendali Beijing.

    Sistem ini juga mendasari kembalinya Hong Kong ke tangan Tiongkok pada 1997 hingga saat ini, ketika Beijing berupaya meningkatkan pengaruhnya.

    Taiwan menolak tawaran tersebut, sehingga membuat Beijing berkukuh bahwa pemerintahan ROC Taiwan tidak sah namun perwakilan tidak resmi dari Tiongkok dan Taiwan masih mengadakan pembicaraan terbatas.

    Kemudian pada tahun 2000, Taiwan memilih Chen Shui-bian sebagai presiden, yang membuat Beijing khawatir.

    Chen dan partainya, Partai Progresif Demokratik (DPP), secara terbuka mendukung “kemerdekaan” Taiwan.

    Setahun setelah Chen terpilih kembali pada tahun 2004, Tiongkok mengesahkan apa yang disebut undang-undang anti-pemisahan, yang menyatakan hak China untuk menggunakan “cara-cara yang tidak damai” terhadap Taiwan jika negara tersebut mencoba “memisahkan diri” dari China.

    Pada 2016, politisi dari DPP Tsai Ing-wen terpilih menjadi presiden. Di bawah pemerintahannya, hubungan China dan Taiwan memburuk.

    China memutus komunikasi resmi dengan Taiwan setelah Tsai menjabat presiden, dengan alasan Tsai menolak mendukung konsep satu negara China.

    Di bawah pemerintahan Tsai Ing-wen hubungan China dan Taiwan memburuk (Reuters)

    Tsai tidak pernah mengatakan dia akan secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan Taiwan, dan bersikeras bahwa Taiwan sudah merdeka.

    Namun masa jabatan Tai juga bertepatan dengan masa jabatan Xi Jinping yang membuat klaim China terhadap Taiwan kian agresif.

    Xi menegaskan kembali bahwa China “pasti akan bersatu kembali” dengan Taiwan, dan telah menetapkan 2049 sebagai target untuk “mencapai impian China”.

    Pada Januari 2024, Taiwan memilih wakil presiden Tsai, William Lai, sebagai presiden seorang pria yang oleh China dicap sebagai “separatis”.

    Latihan militer pada Kamis (23/05) dilakukan pada pekan pertama William Lai menjabat, dengan mengatakan latihan militer itu sebagai “hukuman berat” atas “tindakan separatis” dan menyebut Lai sebagai presiden DPP “terburuk” sejauh ini.

    Apa kaitan AS dengan hubungan China-Taiwan?

    AS mempertahankan hubungan resmi dengan Beijing, dan mengakuinya sebagai satu-satunya pemerintah China yang menerapkan kebijakan “Satu China namun AS juga tetap menjadi pendukung setia Taiwan di dunia internasional.

    Washington terikat oleh hukum untuk menyediakan senjata pertahanan kepada Taiwan dan Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa AS akan menyokong Taiwan dalam hal militer melanggar sikap yang dikenal sebagai ambiguitas strategis.

    Pulau ini telah lama menjadi salah satu isu yang paling diperdebatkan dalam hubungan AS-China, dan Beijing mengutuk segala dugaan dukungan Washington terhadap Taipei.

    Pada 2022 silam, setelah kunjungan Ketua Parlemen AS Nancy Pelosi ke Taiwan, China merespons dengan unjuk kekuatan dengan melakukan latihan militer di sekitar Taiwan sebagai pembalasan.

    Di bawah kepemimpinan Presiden Xi, China meningkatkan “perang zona abu-abu” ini dengan mengirim jet tempur dalam jumlah besar ke dekat Taiwan dan mengadakan latihan militer sebagai respons terhadap perselisihan politik antara AS dan Taiwan.

    Pada 2022, serangan pesawat tempur China ke Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) Taiwan meningkat hampir dua kali lipat.

    Hasil pemilu ini akan menentukan jalannya hubungan AS-China dan siapa pun yang keluar sebagai pemenang, akan membawa dampak pada hubungan rumit antara AS, China, dan Taiwan.

    Saksikan juga ‘KuTips: Jaga Kesehatan Bagi Pekerja Shift Malam’:

    (nvc/nvc)

  • Negara Mana Saja yang Tegas Menentang Israel, Apa Dampaknya?

    Negara Mana Saja yang Tegas Menentang Israel, Apa Dampaknya?

    Jakarta –

    Tentara Israel pada Senin (06/05) memerintahkan warga Palestina meninggalkan wilayah bagian timur Kota Rafah di bagian selatan Jalur Gaza sebelum menggelar operasi militer.

    Melalui pesan teks, selebaran, dan unggahan di media sosial, militer Israel memerintahkan sekitar 100.000 orang untuk bermigrasi ke kamp-kamp di kota-kota tetangga, yaitu Khan Younis dan al-Mawasi.

    Sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, telah memperingatkan Israel untuk menghindari serangan terhadap Rafah tempat perlindungan terakhir bagi satu juta lebih warga Palestina.

    ReutersPengungsi Palestina yang melarikan diri dari Rafah ke Khan Younis pada 6 Mei 2024.

    Sementara itu, semakin banyak suara dari komunitas internasional menyerukan agar Israel menghentikan serangan di seluruh wilayah tersebut.

    Beberapa negara bahkan telah mengambil langkah-langkah konkret menekan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, baik dengan memutus hubungan diplomatik, menangguhkan penjualan senjata, hingga menempuh jalur hukum internasional.

    Pekan lalu, Kolombia mengumumkan bahwa mereka memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel.

    ReutersAsap mengepul setelah serangan Israel di Rafah, selatan Jalur Gaza pada 6 Mei 2024 di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok milisi Palestina Hamas.

    Dampak dari tindakan-tindakan ini bisa jadi “hanya bersifat simbolis”, ujar Yossi Mekelberg, seorang pengamat Timur Tengah dan Afrika Utara di Chatham House, sebuah lembaga konsultasi dan penelitian di London, kepada BBC News Mundo.

    “Namun, efek kumulatifnya terhadap isolasi diplomatik atau apa yang mereka sampaikan tentang Israel, dan bagaimana Israel melakukan perang adalah penting.”

    Ini bukan pertama kalinya Israel menghadapi kecaman dari negara-negara lain atas tindakannya di Gaza atau Tepi Barat.

    Namun, tekanan internasional tidak pernah sekuat sekarang, terutama mengingat skala kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Serangan ini merupakan aksi balasan Israel atas serangan Hamas pada 7 Oktober.

    Saat itu Israel mendapat serangan terburuk selama 75 tahun terakhir yang menewaskan 1.200 orang, dan juga 253 orang disandera.

    Israel merespons dengan sangat keras: lebih dari 34.000 orang tewas di Gaza sejak saat itu akibat serangan bom tentara Israel; 85% penduduk telah mengungsi dari rumah mereka; dan sekitar setengahnya atau sekitar 1,1 juta orang berada di ambang kelaparan, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Dengan latar belakang ini, kami akan menjelaskan negara mana saja yang telah memutuskan untuk mengambil tindakan nyata terhadap Israel.

    Memutus hubungan diplomatik

    Setelah perang pecah, dan seiring meningkatnya kehancuran di Gaza, sejumlah negara menarik duta besar mereka atau menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel.

    Negara-negara di wilayah Timur Tengah seperti Yordania, Bahrain dan Turki, memulangkan duta besar mereka. Aksi ini disusul oleh Chad dan beberapa negara di Amerika Latin, seperti Cile, Honduras, dan Kolombia.

    Mereka kini memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh dengan menangguhkan hubungan diplomatik. Langkah ini juga diikuti Bolivia dan Belize.

    Baca juga:

    Getty ImagesPresiden Kolombia Gustavo Petro mengumumkan pada tanggal 1 Mei bahwa ia memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel.

    “Hari ini umat manusia, di semua jalan, setuju dengan kami. Era genosida, pemusnahan seluruh bangsa di depan mata kita, di depan kemanusiaan kita, tidak dapat kembali,” kata Presiden Kolombia Gustavo Petro dalam pidatonya saat mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel beberapa waktu lalu.

    Enam bulan sebelumnya, pada 31 Oktober, juru bicara pemerintah Bolivia mengumumkan keputusan yang sama, dengan menggunakan kata-kata serupa.

    “(Bolivia) mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Negara Israel sebagai bentuk penolakan dan kecaman atas serangan militer Israel yang agresif dan tidak proporsional yang dilakukan di Jalur Gaza,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri, Freddy Mamani pada saat itu.

    Getty ImagesDi jantung Universitas California, Los Angeles (UCLA) salah satu kampus paling bergengsi di Amerika Serikat tengah berlangsung unjuk rasa menentang kondisi di Gaza saat ini.

    Dua minggu kemudian, Belize mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel karena “pengeboman tanpa pandang bulu yang tak henti-hentinya” di Gaza, karena Israel “terus-menerus” melanggar hukum internasional sejak 7 Oktober.

    Namun, apa arti pemutusan hubungan ini?

    Faktanya, tidak jelas. Tak satu pun dari ketiga negara ini yang memiliki pengaruh politik yang besar di Timur Tengah. Hubungan perdagangan dan diplomatik mereka dengan Israel sebelum krisis ini juga tidak banyak.

    Namun, Kolombia adalah mitra dagang terbesar kedua Israel di Amerika Latin, setelah Brasil.

    Kolombia dan Israel menandatangani perjanjian perdagangan bebas pada tahun 2020. Angkatan Darat Kolombia menggunakan pesawat serta senjata Israel untuk memerangi kartel narkoba dan kelompok pemberontak.

    Namun untuk saat ini, perjanjian ini tampaknya tidak berpengaruh, dan Kementerian Luar Negeri Kolombia telah mengumumkan niatnya untuk “mempertahankan aktivitas masing-masing bagian konsuler di Tel Aviv dan Bogota”.

    ReutersPengunjuk rasa pro-Palestina berfoto di depan Mahkamah Internasional (ICJ) ketika hakim memutuskan putusan sela atas gugatan Afrika Selatan terhadap Israel

    Efek dari pemutusan hubungan diplomatik ini, bersifat “simbolis, dan menunjukkan rasa terisolasi dan perubahan sikap terhadap Israel,” demikian analisis Mekelberg.

    Namun, pakar dari Chatham House ini juga menunjukkan bahwa keputusan semacam ini biasanya memiliki muatan ideologis dan pengaruh politik dalam negeri.

    “Ini seperti yang terjadi di Brasil; dengan [mantan presiden Jair] Bolsonaro, yang dulu mendukung penuh Israel, tapi ketika sayap kiri kembali [berkuasa], kritik itu kembali muncul.”

    Memutus hubungan perdagangan

    Pekan lalu, Turki mengumumkan bahwa mereka akan menangguhkan semua perdagangan dengan Israel sampai pemerintah pimpinan Benjamin Netanyahu itu menerima “aliran bantuan kemanusiaan yang tidak terputus dan cukup” ke Gaza.

    Menurut menteri perdagangan Turki, “transaksi ekspor dan impor yang terkait dengan Israel, yang mencakup semua produk, telah dihentikan”.

    Perdagangan antara kedua negara mencapai Rp111,7 triliun tahun lalu.

    ReutersBenjamin Netanyahu menjawab dengan mengatakan Turki di bawah “kediktatoran kelam”.

    Turki adalah negara mayoritas Muslim pertama yang mengakui Israel pada tahun 1949. Namun hubungan bilateralnya memburuk dalam beberapa dekade terakhir.

    Episode paling menegangkan terjadi pada tahun 2010, ketika Turki memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel.

    Saat itu, Israel menyerang enam armada kapal Turki di perairan internasional yang mencoba mencapai Gaza. Mereka menerobos blokade maritim yang diberlakukan Israel di wilayah tersebut.

    Serangan oleh militer Israel tersebut mengakibatkan tewasnya 10 aktivis pro-Palestina asal Turki.

    Hubungan kedua negara kembali membaik pada tahun 2016, namun kedua negara kembali mengusir duta besar masing-masing dua tahun kemudian karena konflik baru terkait pembunuhan warga Palestina di perbatasan Gaza.

    Getty ImagesPresiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah mengeraskan sikapnya terhadap Israel.

    Situasinya makin memburuk sejak 7 Oktober. Netanyahu dan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan makin sering saling baku tuduh.

    Erdogan membandingkan pemimpin Israel seperti Hitler, Mussolini dan Stalin – dan menyebut Netanyahu “penjagal Gaza”.

    Sebaliknya, Netanyahu mengeklaim bahwa presiden Turki “mendukung pembunuhan masal dan pemerkosaan oleh Hamas, menyangkal genosida Armenia (dan) membantai orang-orang Kurdi di negaranya sendiri”.

    Penangguhan penjualan senjata

    Beberapa negara seperti Kanada, Italia, Jepang, Belgia dan Spanyol telah mengumumkan dalam beberapa bulan terakhir ini bahwa mereka akan menghentikan penjualan senjata ke Israel.

    Tetapi jika kita menganalisa keputusan-keputusan ini secara lebih rinci, kenyataan yang ada agak berbeda.

    Di Belgia, hanya wilayah Walloon yang memutuskan untuk menangguhkan penjualan mesiu ke Israel.

    ReutersSistem anti-rudal Iron Dome Israel mencegat roket yang diluncurkan dari Gaza, seperti yang terlihat dari Ashkelon, pada 7 Mei 2024.

    Italia juga mengumumkan penangguhan ekspor senjata mulai 7 Oktober. Namun, menteri pertahanannya mengatakan tetap mengirim senjata ke Israel yang sudah dipesan sebelum tanggal tersebut, dengan jaminan senjata-senjata itu tidak akan digunakan di Gaza.

    Hal serupa juga terjadi di Spanyol, yang juga mengumumkan bahwa mereka akan menangguhkan pengiriman senjata dan kemudian diketahui bahwa mereka tetap mengirimkan amunisi. Namun, Madrid mengatakan bahwa senjata-senjata itu dimaksudkan untuk latihan militer.

    Situasi di Kanada juga serupa. Perdana Menteri negara itu, Justin Trudeau, mengumumkan bahwa kemungkinan perjanjian penjualan senjata baru dengan Israel ditangguhkan, tetapi tidak untuk perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya.

    Di Jepang, sebuah perusahaan, Itochu Corporation yang menangguhkan kolaborasinya dengan produsen senjata Israel. Dan di Belanda, sebuah pengadilan memaksa negara itu untuk menghentikan penjualan pesawat militer ke Israel.

    Getty ImagesSebagian besar senjata yang diimpor Israel berasal dari Amerika Serikat dan Jerman.

    Namun, keputusan-keputusan ini sepertinya tidak akan berdampak pada serangan di Gaza.

    Lebih dari 95% impor senjata Israel berasal dari Amerika Serikat dan Jerman, yang tidak jelas memberikan tanda-tanda bahwa mereka akan menghentikannya.

    Dampak langkah penangguhan ini penjualan senjata “terbatas, karena Amerika Serikat dan Jerman-lah yang memasok sebagian besar senjata, sementara yang lain terutama mengirim komponen atau peralatan yang sangat spesifik yang mungkin bisa digantikan oleh yang lain, sehingga tidak akan mengubah apa pun,” kata Yossi Mekelberg.

    Pengadilan internasional

    Menghadapi serangan Israel di Gaza dan meningkatnya jumlah korban jiwa di wilayah tersebut, pada bulan Desember lalu, Afrika Selatan memilih strategi yang berbeda untuk mencoba menghentikan Israel: Afrika Selatan beralih ke peradilan internasional.

    Para pengacaranya mengajukan kasus ke Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, di mana mereka menuduh Israel melakukan genosida terhadap penduduk Palestina di Gaza, yang dibantah oleh negara Israel.

    Bagaimana dengan Indonesia?

    Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan Indonesia “secara moral dan politis” mendukung sepenuhnya upaya hukum Afrika Selatan atas dugaan genosida Israel di Gaza.

    “Namun secara hukum Indonesia tidak bisa ikut menggugat karena dasar gugatan adalah Konvensi Genosida dimana Indonesia bukan Negara Pihak,” ujar juru bicara Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal melalui pesan teks yang diterima BBC Indonesia.

    Baca juga:

    Getty ImagesMenteri Kehakiman Afrika Selatan Ronald Lamola menjelaskan kasus yang diajukan negaranya terhadap Israel di Mahkamah Internasional.

    Pada bulan Januari, pengadilan, yang mengadili sengketa antarnegara, mengeluarkan keputusan sementara: memerintahkan Israel mengambil langkah-langkah mencegah tindakan genosida di Gaza. Tapi pengadilan tidak sampai menuntut Israel menghentikan serangan militer.

    “Israel muncul relatif tanpa cedera dari proses ini, tetapi fakta bahwa proses [pengadilan] ini terbuka, berarti Israel telah kalah dalam pertarungan,” kata Michael Oren, duta besar Israel untuk Amerika Serikat periode 2009-2013, kepada BBC.

    Namun, saat ini, ada kekhawatiran yang kuat di antara para petinggi Israel, terutama karena langkah-langkah yang mungkin diambil oleh pengadilan internasional lainnya.

    Kemungkinan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin politik dan militer Israel, termasuk Netanyahu sendiri, merupakan sumber ketegangan.

    EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCKPutusan pengadilan dibacakan oleh Hakim Joan E. Donoghue (kedua dari kiri) pada Jumat (26/01).

    ICC, yang memiliki wewenang untuk mendakwa dan mengadili individu atas kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, telah menyelidiki tindakan Israel di wilayah pendudukan selama tiga tahun – dan, baru-baru ini, tindakan Hamas.

    Di masa lalu, ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin negara seperti Vladimir Putin dari Rusia, Muammar Gaddafi dari Libya, dan gerilyawan Uganda, Joseph Kony.

    Meskipun ICC belum mengkonfirmasi apa pun, ketika kepala jaksa penuntut mahkamah, Karim Khan, mengunjungi Israel dan Tepi Barat yang diduduki pada bulan Desember tahun lalu, ia menegaskan bahwa “semua protagonis harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional”.

    “Jika Anda tidak melakukan hal ini, jangan mengeluh ketika kantor saya dipaksa untuk bertindak,” tambahnya pada saat itu.

    Mekelberg mengatakan: “Ke mana arahnya (keputusannya), saya tidak tahu, tetapi ini seharusnya mengirimkan pesan kepada Israel bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi.”

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Netanyahu Kembali Berulah Sebut Tak Ada Bencana Kemanusiaan di Rafah

    Netanyahu Kembali Berulah Sebut Tak Ada Bencana Kemanusiaan di Rafah

    Tel Aviv –

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali berulah. Terbaru, Netanyahu menyebut tak ada bencana kemanusiaan di Rafah, Jalur Gaza, Palestina.

    Netanyahu awalnya menyebut hampir 500.000 orang mengungsi dari Rafah saat ancaman invasi darat membayangi. Netanyahu lalu menepis kekhawatiran dunia soal potensi terjadinya bencana kemanusiaan di Rafah.

    “Upaya kami yang bertanggung jawab telah membuahkan hasil. Sejauh ini, di Rafah, hampir setengah juta orang telah dievakuasi dari zona pertempuran,” ucap Netanyahu dalam pernyataan terbaru, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Kamis (16/5/2024).

    Komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat (AS) yang merupakan sekutu utama Israel, telah mendesak Tel Aviv untuk menahan diri dari serangan darat secara besar-besaran di Rafah. Dunia khawatir serangan itu bakal menimbulkan bencana kemanusiaan di Rafah yang menjadi tempat mengungsi 1,4 juta.

    Namun, Netanyahu bersikeras menyatakan tidak ada bencana kemanusiaan di Rafah. Dia tetap mengabaikan desakan internasional untuk segera melakukan gencatan senjata.

    “Bencana kemanusiaan yang dibahas-bahas tidak terjadi, dan tidak akan terjadi,” tegas Netanyahu.

    Israel telah mengabaikan peringatan internasional, termasuk dari AS, dan mengirimkan pasukan militernya bersama tank-tank ke wilayah Rafah bagian timur untuk memburu militan di sana sejak pekan lalu. PBB menyebut 450.000 orang telah mengungsi dari Rafah sejak Israel mengeluarkan perintah evakuasi untuk wilayah timur area tersebut pada 6 Mei lalu.

    Sekitar 100.000 orang lainnya, menurut PBB, telah meninggalkan rumah-rumah mereka di tengah pertempuran baru yang berkecamuk di Jalur Gaza bagian utara. Hal itu berarti sekitar seperempat penduduk Jalur Gaza telah mengungsi lagi hanya dalam waktu seminggu.

    “Pasukan kami bertempur di seluruh Jalur Gaza. Kami melakukan hal ini sambil mengevakuasi penduduk sipil dan memenuhi komitmen kami terhadap kebutuhan kemanusiaan mereka,” ujar Netanyahu.

    Netanyahu juga menyatakan Israel ingin menghancurkan Hamas sepenuhnya usai serangan 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Jalur Gaza. Serangan Hamas itu menewaskan 1.200 orang di Israel. Sementara, serangan Israel ke Gaza telah menewaskan lebih dari 35 ribu orang.

    “Memusnahkan Hamas adalah langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa pada ‘hari berikutnya’, tidak akan ada elemen di Gaza yang mengancam kita,” ujarnya.

    Netanyahu Tuduh Mesir Sandera Warga Gaza

    Netanyahu juga menuduh Mesir ‘menyandera’ warga Jalur Gaza dengan tidak mau bekerja sama dengan Tel Aviv untuk membuka perlintasan perbatasan Rafah. Israel beberapa waktu terakhir menekan Kairo membuka perlintasan perbatasan Rafah, namun negara itu menolak karena mengkhawatirkan hal tersebut dimanfaatkan Tel Aviv untuk mengusir paksa warga Palestina dari Rafah.

    Dilansir AFP dan Al Arabiya, pernyataan Netanyahu itu disampaikan sehari setelah Mesir dengan marah menuding Israel menyangkal tanggung jawab atas krisis kemanusiaan di Jalur Gaza. Mesir merupakan negara Arab pertama yang berdamai dengan Israel dan menjadi tuan rumah perundingan gencatan senjata serta pembebasan sandera yang kini berujung kebuntuan.

    Perlintasan perbatasan Rafah menghubungkan Jalur Gaza bagian selatan dengan wilayah Mesir. Perlintasan Rafah menjadi pintu gerbang utama bagi masuknya barang juga orang ke daerah kantong Palestina tersebut.

    Perlintasan perbatasan Rafah di sisi Gaza telah ditutup sejak militer Israel pada 7 Mei lalu mengumumkan pasukannya berhasil mengambil alih perlintasan perbatasan itu dari Hamas. Mesir pun menolak untuk berkoordinasi dengan Israel mengenai perlintasan perbatasan Rafah karena mengkhawatirkan pengambilalihan itu menjadi bagian dari upaya Netanyahu melancarkan serangan darat di dalam Rafah.

    “Kami ingin melihatnya terbuka,” ucap Netanyahu dalam wawancara dengan media AS, CNBC.

    “Saya berharap kami bisa mencapai kesepahaman (dengan Mesir),” imbuhnya.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Netanyahu mengatakan perlintasan perbatasan Rafah akan dibuka ‘kemarin’ jika semuanya bergantung pada Israel.

    “Maksud saya, itu bukan masalah kami. Kami tidak menunda pembukaan Rafah. Saya berharap Mesir mempertimbangkan apa yang saya katakan sekarang,” ujarnya.

    “Tidak seorang pun boleh menyandera penduduk Palestina dengan cara apa pun dan saya tidak menyandera mereka. Saya pikir tidak ada pihak yang seharusnya melakukan itu,” ujar Netanyahu merujuk pada Mesir.

    Klaim Setengah Korban Tewas di Gaza Adalah Hamas

    Netanyahu juga mengklaim hampir setengah korban tewas dalam perang Gaza merupakan pejuang Hamas. Netanyatu menyebut jumlah korban jiwa keseluruhan lebih rendah ketimbang data dari pihak berwenang Palestina.

    Dilansir AFP, pernyataan itu diucapkan Netanyahu dalam sebuah podcast ‘Call Me Back’. Dia meremehkan jumlah korban sipil yang telah memicu kemarahan global.

    Data Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas, setidaknya 35.091 orang telah tewas di wilayah tersebut selama lebih dari tujuh bulan perang antara Israel dan militan Palestina.

    Namun, Netanyahu menyatakan bahwa jumlah korban tewas di Gaza sekitar 30.000. Dia juga menyebut pejuang Hamas menyumbang hampir setengah dari jumlah korban tersebut.

    Pihak berwenang Gaza tidak memberikan gambaran umum mengenai jumlah militan Palestina yang tewas, namun berulang kali mengatakan bahwa sebagian besar korban tewas dalam perang tersebut adalah perempuan dan anak-anak. PBB dan banyak negara telah menyuarakan kekhawatiran atas jumlah kematian warga sipil.

    Netanyahu bersikeras kepada podcaster Dan Senor bahwa Israel ‘mampu menjaga rasio warga sipil dan kombatan yang terbunuh… (menjadi) rasio sekitar satu banding satu’.

    “Empat belas ribu orang tewas, kombatan, dan mungkin sekitar 16.000 warga sipil tewas,” katanya.

    Dia memberikan angka serupa pada bulan Maret saat wawancara dengan Politico, pada saat Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan jumlah korban jiwa sedikitnya 31.045 orang. Netanyahu mengklaim saat itu jumlah tersebut termasuk 13.000 militan dan jumlah warga sipil ‘jauh kurang dari’ 20.000.

    Komentar terbarunya ini muncul di saat meningkatnya tekanan dari pemasok militer utama Israel, AS, mengenai jumlah korban jiwa di pihak Palestina dalam perang tersebut. Washington telah menghentikan pengiriman 3.500 bom, dan Presiden AS Joe Biden memperingatkan dia akan berhenti memasok peluru artileri dan senjata lainnya jika Israel melakukan invasi besar-besaran ke Rafah.

    Laporan Departemen Luar Negeri AS pada hari Jumat menyebut ‘menilai secara masuk akal’ bahwa Israel telah menggunakan senjata Amerika dengan cara yang tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia, namun Amerika Serikat tidak dapat mencapai ‘temuan yang meyakinkan’.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Yunani dan Turki Ingin Pererat Hubungan Dagang

    Yunani dan Turki Ingin Pererat Hubungan Dagang

    Athena –

    Turki dan Yunani sejak lama dipisahkan jurang konflik, yang sebagian besar berpusar pada kisruh soal perbatasan laut dan status Pulau Siprus yang terbelah dua sejak invasi Turki sekitar 50 tahun lalu.

    Selama ini, ketegangan antara Athena dan Ankara seringkali mengarah kepada konflik militer. Namun sekitar satu setengah tahun yang lalu, kedua musuh bebuyutan ingin mengupayakan damai lewat dialog.

    Hasilnya, pesawat tempur Turki dan Yunani tidak lagi berpatroli di atas Laut Aegea sudah sejak 18 bulan terakhir. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga tidak lagi melayangkan serangan verbal ke arah negeri jiran. Pada Desember 2023, dia berkunjung ke Athena dan menandatangani perjanjian persahabatan dengan Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis.

    Pada Senin (13/5), giliran Mitsotakis yang mengunjungi ibu kota Ankara. Tapi harapan yang sempat meruak pada awal 2024, kembali surut seiring buntunya perundingan seputar garis perbatasan atau status Siprus.

    Meski demikian, Mitsotakis dan Erdogan bersikeras menampilkan “agenda positif” yang ingin diupayakan dalam relasi kedua negara. Keduanya mengaku puas atas prospek kerja sama di bidang pariwisata, perdagangan dan manajemen kebencanaan.

    Polemik Hamas

    Kedua kepala negara berkesan berusaha mengecilkan perbedaan, kecuali menyangkut perang di Jalur Gaza.

    Ketika perdana menteri Yunani menegaskan hak Israel untuk membela diri, presiden Turki menuduh Israel melakukan genosida. Erdogan juga menolak penetapan Hamas sebagai organisasi teroris.

    Tapi ketimbang perbedaan sikap, Mitsotakis lebih memilih menegaskan kesamaan. “Mengenai masalah Hamas, kami memiliki pendapat yang berbeda. Namun kami setuju bahwa gencatan senjata segera diperlukan, terutama untuk melindungi warga sipil Palestina.”

    Pendekatan diplomatik berbuah manis

    Mitsotakis dan Erdogan mengaku lebih memilih fokus pada isu yang sudah disepakati. Perdana Menteri Yunani berbicara tentang “normalitas produktif” dalam kerja sama dengan presiden Turki, yang telah bertemu sebanyak empat kali dalam sepuluh bulan terakhir.

    Hasil positif dari pemulihan hubungan Yunani-Turki mencakup, antara lain, kerja sama dalam mencegah krisis pengungsi dan kemudahan visa bagi warga negara Turki yang ingin mengunjungi pulau-pulau tertentu di Yunani.

    Kedua kepala negara menilai penting untuk lebih memperdalam kerja sama di laut dan darat untuk mencegah migrasi ilegal. Erdogan juga mendukung kerja sama yang lebih erat dengan Yunani dalam memerangi terorisme.

    Mereka menegaskan kembali tujuan yang sudah ditetapkan pada bulan Desember untuk menggandakan volume perdagangan bilateral menjadi USD10 miliar dalam lima tahun ke depan, serta merayakan pembentukan Dewan Ekonomi Yunani-Turki.

    Mitsotakis dan Erdogan juga menandatangani nota kerja sama dalam penanganan bencana alam, berdasarkan solidaritas timbal balik kedua negara saat terjadi gempa.

    Kebuntuan di Siprus

    Meski Erdogan berulang kali menekankan bahwa “tidak ada masalah antara Yunani dan Turki yang tidak dapat diselesaikan, tidak peduli seberapa besar masalah tersebut,” terlihat jelas bahwa kedua negara memiliki posisi yang sangat berbeda mengenai berbagai isu sentral.

    Dia menyerukan “solusi yang adil” terhadap masalah Siprus, dengan merujuk pada “solusi dua negara merdeka”. Bagi Yunani, Siprus dan PBB, satu-satunya solusi yang dapat diterima adalah reunifikasi total.

    Erdogan menilai, “minoritas Turki” di Yunani dapat membangun “jembatan persahabatan” antara kedua bangsa. Namun pemerintah Yunani tidak mengakui minoritas Turki, melainkan hanya minoritas Muslim. Karena begitulah penduduk Turki dan Yunani digolongkan secara eksplisit dalam Perjanjian Lausanne yang mengatur hubungan kedua negara pada tahun 1923.

    Namun perbedaan terbesar dirasakan dalam isu Biara Khora yang kini diubah menjadi masjid oleh Erdogan. Khora adalah gereja peninggalan era Bizantium dan berfungsi sebagai museum sejak pendirian Republik Turki. Bangunan bersejarah itu sejak lama mendapat status warisan dunia UNESCO.

    Mitsotakis sempat berjanji akan membicarakan masalah ini dengan Erdogan. Setelah pertemuan, dia mengaku telah mengungkapkan keprihatinannya secara langsung, namun menegaskan pentingnya “menjaga nilai kultural dari situs ini agar bisa dikunjungi oleh semua pihak.”

    rzn/as

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS Serukan Iran Setop Pasokan Senjata untuk Houthi

    AS Serukan Iran Setop Pasokan Senjata untuk Houthi

    New York –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyerukan Iran untuk menghentikan pengiriman persenjataan dalam jumlah yang “belum pernah ada sebelumnya” kepada kelompok pemberontak Houthi di Yaman. Washington menyebut pasokan senjata Teheran memungkinkan Houthi melancarkan “serangan sembrono” pada kapal-kapal di Laut Merah dan sekitarnya.

    Seperti dilansir Associated Press dan Al Arabiya, Selasa (14/5/2024), seruan itu disampaikan oleh Wakil Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Robert Wood, saat berbicara dalam forum Dewan Keamanan PBB pada Minggu (13/5) waktu setempat.

    Wood mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB jika mereka menginginkan kemajuan dalam mengakhiri konflik di Yaman, maka mereka harus secara kolektif “menegur Iran karena perannya yang mengganggu stabilitas dan bersikeras bahwa mereka tidak bisa bersembunyi di belakang Houthi”.

    Dia menyebut ada banyak bukti yang menunjukkan Iran memasok persenjataan canggih, termasuk rudal balistik dan rudal jelajah, kepada Houthi yang jelas-jelas melanggar sanksi PBB.

    “Untuk menggarisbawahi keprihatinan dewan mengenai pelanggaran embargo senjata yang sedang berlangsung, kita harus berbuat lebih banyak untuk memperkuat penegakan hukum dan mencegah para pelanggar sanksi,” cetus Wood.

    Kelompok Houthi telah mengatakan bahwa rentetan serangan terhadap kapal-kapal yang berlayar di Laut Merah dan Teluk Aden dimaksudkan untuk menekan Israel agar mengakhiri perangnya melawan Hamas di Jalur Gaza, yang dimulai sejak Oktober tahun lalu dan sejauh ini menewaskan lebih dari 35.000 orang.

    Houthi, menurut data Otoritas Maritim AS pada akhir bulan lalu, telah melancarkan lebih dari 50 serangan terhadap jalur pelayaran strategis tersebut, menyita satu kapal, dan menenggelamkan sebuah kapal lainnya sejak November tahun lalu.

    Serangan-serangan Houthi mulai berkurang dalam beberapa pekan terakhir karena kelompok pemberontak itu menjadi target serangan udara pimpinan militer AS di wilayah Yaman. Namun aktivitas pengiriman melintasi Laut Merah dan Teluk Aden telah menurun drastis karena ancaman serangan yang ada.

    Dalam forum yang sama, utusan khusus PBB untuk Yaman Hans Grundberg memperingatkan Dewan Keamanan PBB bahwa “permusuhan terus berlanjut” meskipun terjadi penurunan serangan terhadap kapal komersial dan militer di Laut Merah, Teluk Aden dan Samudra Hindia, serta pengurangan jumlah serangan udara AS-Inggris terhadap Houthi di Yaman.

    Dia merujuk pada pengumuman yang dirilis Houthi bahwa mereka akan “memperluas cakupan serangan”. Grundberg menyebut pengumuman itu sebagai “provokasi yang mengkhawatirkan dalam situasi yang sudah bergejolak”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Gelapkan Motor, Oknum Polisi Surabaya Ditangkap di Sidoarjo

    Gelapkan Motor, Oknum Polisi Surabaya Ditangkap di Sidoarjo

    Surabaya (beritajatim.com) – Briptu FA, anggota Polsek Sukomanunggal yang dilaporkan melakukan penipuan dan penggelapan pada Kamis (22/02/2024) kemarin akhirnya ditangkap di kamar kosnya di Sidoarjo, Senin (13/05/2024) sore. Penangkapan itu mengakhiri petualangan pelarian Briptu FA setelah dilaporkan karena menggelapkan motor Indah Astuti warga Kampung Malang.

    Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Hendro Sukmono saat dikonfirmasi membenarkan bahwa Briptu FA sudah diamankan. “Iya sudah (kita amankan), posisinya di luar Surabaya,” kata Hendro.

    Sementara itu Kasihumas Polrestabes Surabaya, AKP Haryoko Widhi mengatakan saat ini Briptu FA telah berada di Sel tahanan khusus Sie Propam Polrestabes Surabaya. Ia memastikan Sie Propam Polrestabes Surabaya akan bekerja maksimal sesuai dengan prosedur yang berlaku. “Saat ini sudah ditempatkan di sel khusus sie Propam Polrestabes Surabaya. Untuk kasusnya masih proses,” tutur Haryoko.

    Sebelumnya, Oknum polisi di Surabaya berinisial FA anggota Polsek Sukomanunggal dilaporkan lantaran menggelapkan sepeda motor Honda Vario 150 milik teman wanitanya. Perbuatan kriminal itu dilaporkan sejak 22 Februari 2024 ke Polrestabes Surabaya. Hingga kini, terlapor masih berstatus aktif sebagai anggota polisi.

    Indah Astuti (25) warga Kampung Malang yang menjadi korban menceritakan, awalnya terlapor mempunyai utang uang sebesar Rp14 juta. Saat meminjam uang, FA mengaku membutuhkan uang untuk biaya pengobatan dan membayar pajak PBB. (ang/kun)