Xcloud.id

partai: PBB

  • Diplomat Top Iran Akui Perundingan dengan AS Berlanjut

    Diplomat Top Iran Akui Perundingan dengan AS Berlanjut

    Beirut –

    Pelaksana tugas (Plt) Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Ali Bagheri mengungkapkan bahwa pemerintahannya sedang terlibat dalam perundingan dengan musuh bebuyutannya, Amerika Serikat (AS), dengan dimediasi oleh Oman.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Selasa (4/6/2024), pernyataan itu disampaikan oleh Bagheri saat dirinya soal isu adanya perundingan antara Teheran dan Washington saat dirinya sedang berkunjung ke Lebanon pada Senin (3/6) waktu setempat.

    “Kami selalu melanjutkan perundingan… dan itu tidak pernah berhenti,” ujar Bagheri dalam konferensi pers di Beirut.

    Iran dan AS tidak memiliki hubungan diplomatik sejak Revolusi Islam terjadi di Iran tahun 1979 silam.

    Laporan harian Inggris, Financial Times, pada Maret lalu menyebutkan bahwa Bagheri terlibat dalam pembicaraan tidak langsung dengan AS di Oman pada awal tahun 2024, dengan semakin meningkatnya ketegangan regional akibat perang Israel-Hamas di Jalur Gaza.

    AS merupakan sekutu dekat dan penyedia bantuan militer utama untuk Israel, sedangkan Iran mendukung kelompok Hamas yang berperang melawan Tel Aviv di Jalur Gaza.

    Bagheri tiba di Lebanon pada Senin (3/6) waktu setempat, dalam perjalanan luar negeri pertamanya sejak mengambil alih jabatan Menlu Iran untuk sementara setelah kematian Menlu Hossein Amir-Abdollahian dalam kecelakaan helikopter bulan lalu, yang juga menewaskan Presiden Iran Ebrahim Raisi.

    Dijelaskan oleh Bagheri bahwa Beirut menjadi tujuan pertama untuk kunjungan luar negerinya “karena Lebanon adalah tempat lahirnya perlawanan” terhadap Israel. Iran diketahui juga mendukung kelompok Hizbullah yang bermarkas di Lebanon.

    Hizbullah yang lebih kuat secara finansial dan militer, yang merupakan sekutu Hamas, terlibat serangan lintas perbatasan dengan militer Israel yang terjadi hampir setiap hari sejak perang berkecamuk di Jalur Gaza pada Oktober tahun lalu.

    Bagheri yang merupakan mantan perunding nuklir utama Iran ini, mengatakan bahwa diskusi dengan negara-negara Barat mengenai aktivitas nuklir Teheran terus berlangsung.

    Pemerintah negara-negara Barat khawatir Iran sedang berusaha mengembangkan senjata nuklir. Tuduhan itu selalu dibantah mentah-mentah oleh Teheran.

    “Kami menyarankan mereka untuk tidak melewatkan kesempatan ini lebih jauh dan memberikan kompensasi atas tindakan yang seharusnya mereka lakukan tetapi tidak mereka lakukan,” ucap Bagheri saat pertemuan pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) digelar di Wina, Austria.

    Para diplomat menuturkan kepada AFP bahwa Inggris, Prancis dan Jerman akan berupaya mengecam Iran atas kurangnya kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dalam pertemuan dewan organisasi tersebut.

    Dalam pertemuan terakhir dewan tersebut pada Maret lalu, negara-negara Eropa menunda rencana mereka untuk mengkonfrontasi Iran karena kurangnya dukungan dari AS.

    Dari Lebanon, Bagheri dijadwalkan melanjutkan kunjungan luar negeri ke Suriah pada Selasa (4/6) waktu setempat.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • AS Desak DK PBB Dukung Resolusi Gencatan Senjata Hamas-Israel

    AS Desak DK PBB Dukung Resolusi Gencatan Senjata Hamas-Israel

    Jakarta –

    Amerika Serikat mengumumkan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendukung rencana gencatan senjata Israel-Hamas, yang diuraikan oleh Presiden Joe Biden pekan lalu, dan mendesak kelompok Hamas untuk menerimanya.

    “Banyak pemimpin dan pemerintahan, termasuk di kawasan ini, telah mendukung rencana ini,” kata Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, dikutip dari AFP dan Al Arabiya, Selasa (4/6/2024).

    Draf teks tersebut, yang dilihat oleh AFP, “menyambut baik kesepakatan baru yang diumumkan pada 31 Mei lalu, dan menyerukan Hamas untuk menerimanya sepenuhnya dan melaksanakan ketentuannya tanpa penundaan dan tanpa syarat.”

    Sebelumnya pada hari Jumat lalu, Biden menguraikan apa yang dia sebut sebagai rencana Israel, yang dalam tiga fase akan mengakhiri perang di Gaza, membebaskan semua sandera dan mengarah pada pembangunan ulang wilayah Palestina tersebut tanpa Hamas berkuasa lagi.

    Namun, perpecahan antara AS dan Israel muncul ketika kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menekankan, bahwa perang yang sedang berlangsung di Gaza akan terus berlanjut sampai semua “tujuan Israel tercapai,” termasuk penghancuran kemampuan militer dan pemerintahan Hamas.

    Media Israel mempertanyakan sejauh mana pidato Biden soal gencatan senjata dan beberapa rincian pentingnya telah dikoordinasikan dengan tim Netanyahu, termasuk berapa lama gencatan senjata akan berlangsung dan berapa banyak tawanan yang akan dibebaskan serta kapan.

    Sebelumnya pada hari Senin, Gedung Putih menyampaikan bahwa Biden mengatakan kepada emir Qatar selaku mediator, bahwa dia melihat Hamas sebagai “satu-satunya hambatan bagi gencatan senjata total” di Gaza.

    Hamas pekan lalu mengatakan mereka memandang positif garis besar gencatan senjata yang disampaikan Biden. Namun sejak itu, Hamas tidak lagi memberikan komentar resmi mengenai negosiasi yang terhenti tersebut, sementara mediator Qatar, Mesir dan Amerika Serikat belum mengumumkan adanya pembicaraan baru.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Prabowo Desak Investigasi Komprehensif atas Serangan Israel di Rafah

    Prabowo Desak Investigasi Komprehensif atas Serangan Israel di Rafah

    Jakarta –

    Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan Indonesia bersedia mengirim pasukan penjaga perdamaian untuk gencatan senjata di Gaza, Palestina. Prabowo juga mendesak agar dilakukan investigasi komprehensif atas serangan Israel di Rafah yang baru-baru ini terjadi.

    Dilansir Reuters, Sabtu (1/6/2024), pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Opening Reception IISS Shangri-La Dialogue Edisi ke-21 yang digelar di Hotel Shangri-La, Singapura. Mulanya, Prabowo mengatakan Indonesia bersedia mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Gaza.

    Prabowo menyebut proposal tiga fase gencatan senjata di Gaza yang diajukan Presiden Amerika Serikat Joe Biden merupakan langkah benar. Prabowo kemudian menegaskan Indonesia bersedia mengirim pasukan penjaga perdamaian untuk menegakkan gencatan senjata di Gaza, Palestina.

    “Jika diperlukan dan diminta oleh PBB, kami siap menyumbangkan pasukan penjaga perdamaian yang signifikan untuk menjaga dan memantau prospek gencatan senjata ini serta memberikan perlindungan dan keamanan kepada semua pihak dan semua pihak,” kata Prabowo.

    Menteri Pertahanan ini mengungkap Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikannya untuk mengumumkan bahwa Indonesia juga siap mengevakuasi, menerima dan merawat hingga 1.000 pasien dengan perawatan medis dari Gaza. Seperti diketahui, Rumah Sakit Indonesia di Gaza ditutup pada November lalu di tengah gempuran serangan Israel.

    Selain itu, Prabowo mengatakan investigasi komprehensif diperlukan terhadap serangan Israel yang baru-baru ini membombardir tempat pengungsian di Rafah, Gaza. Prabowo menyebut masyarakat Palestina memiliki hak tanah airnya sendiri, negaranya sendiri, dan hidup dalam damai.

    “Dan itu berarti bukan hanya hak Israel untuk hidup, tapi juga hak rakyat Palestina untuk memiliki tanah airnya sendiri, negaranya sendiri, dan hidup dalam damai,” ujarnya.

    (whn/dhn)

  • Israel Kembali Serang Kamp di Rafah Barat, 21 Orang Tewas

    Israel Kembali Serang Kamp di Rafah Barat, 21 Orang Tewas

    Rafah –

    Badan pertahanan sipil Gaza mengatakan Israel terus melakukan serangan ke kamp pengungsi di sebelah barat kota selatan Rafah. Sebanyak 21 orang tewas.

    Dikutip AFP, Selasa (28/5/2024), seorang pejabat senior di badan tersebut, Mohammad al-Mughayyir mengatakan 21 orang tewas dalam “serangan pendudukan yang menargetkan tenda-tenda pengungsi di sebelah barat Rafah”.

    Kelompok Hamas juga mengatakan serangan Israel telah menyebabkan “puluhan orang syahid dan terluka” di daerah tersebut. Saat dimintai komentar mengenai kejadian tersebut, tentara Israel meminta koordinat serangan.

    Serangan Israel pada hari Minggu membakar sebuah kamp yang penuh sesak di Rafah dan menewaskan 45 orang. Serangan itu memicu kemarahan global.

    Israel menggempur Rafah sejak awal Mei yang mengabaikan kekhawatiran akan keselamatan 1,4 juta warga sipil Palestina yang saat itu berlindung di kota tersebut. Sekitar satu juta warga sipil telah meninggalkan kota tersebut, badan pengungsi Palestina PBB (UNRWA) melaporkan pada hari Selasa.

    Seperti diketahui Israel juga merebut sisi Palestina di perbatasan Rafah antara Mesir dan Gaza. Sejak perang 7 Oktober, 1.170 orang di Israel tewas. Hamas juga menyandera 252 orang, 121 di antaranya masih berada di Gaza, termasuk 37 orang yang menurut tentara tewas.

    Kemudian balasan Israel menewaskan sedikitnya 36.096 orang di Gaza, sebagian besar warga sipil, menurut kementerian kesehatan wilayah yang dikelola Hamas.

    (idn/lir)

  • Israel Serang Kamp di Rafah, DK PBB Gelar Pertemuan Darurat

    Israel Serang Kamp di Rafah, DK PBB Gelar Pertemuan Darurat

    Jakarta –

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) akan mengadakan pertemuan darurat secara tertutup pada Selasa (28/05) setelah Israel melancarkan serangan udara mematikan di Jalur Gaza bagian selatan, demikian menurut para diplomat.

    Pertemuan darurat tersebut digelar atas permintaan dari Aljazair, negara perwakilan Arab di DK PBB. Permintaan Aljazair didukung oleh Slovenia.

    Kementerian Kesehatan di daerah kantong yang dikuasai Hamas sebelumnya mengatakan, 45 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan udara pada Minggu (26/05) malam waktu setempat, yang menghantam tenda-tenda tempat para pengungsi tinggal. Mereka menambahkan, sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak.

    PBB kutuk serangan Israel

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk serangan udara mematikan Israel di daerah dekat kota Rafah di Gaza selatan tersebut.

    “Saya mengutuk tindakan Israel yang menewaskan puluhan warga sipil tak berdosa yang hanya mencari perlindungan dari konflik mematikan ini,” kata Guterres dalam sebuah unggahan di platform X (sebelumnya Twitter) pada Senin (27/05).

    “Tidak ada tempat yang aman di Gaza. Kengerian ini harus dihentikan,” tambahnya.

    Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Volker Trk, pada Senin (27/05), turut mengecam serangan Israel tersebut.

    “Serangan pada hari Minggu itu sekali lagi menggarisbawahi, tidak ada tempat yang aman di Gaza,” pungkasnya seraya menambahkan: “Saya menyerukan Israel untuk menghentikan serangan militernya di Rafah, seperti yang diperintahkan oleh Mahkamah Pidaha Internasional (ICJ).”

    ICJ sebelumnya telah memerintahkan Israel untuk menghentikan serangannya di Gaza selatan pada Jumat (24/05).

    Tidak hanya itu, Trk juga menyerukan gencatan senjata dalam perang antara Israel dan kelompok militan Hamas, yang diklasifikasikan oleh beberapa negara termasuk Israel sebagai organisasi teroris.

    Suara pengakuan negara Palestina bertambah?

    Spanyol, Irlandia dan Norwegia pada Selasa (28/05) akan secara resmi mengakui negara Palestina.

    Tiga negara itu akan menambah daftar panjang negara, lebih dari 140 negara anggota PBB, yang sebelumnya telah melakukan hal yang sama.

    Bulgaria, Siprus, Republik Ceko, Hungaria, Malta, Polandia, dan Rumania, telah mengakui negara Palestina sebelum bergabung dengan Uni Eropa (UE), sementara Swedia menawarkan pengakuannya pada tahun 2014.

    Slovenia juga telah mengatakan akan mengumumkan keputusannya, terkait kemungkinan akan mengakui negara Palestina pada hari Kamis (30/05) mendatang.

    Merespons langkah Spanyol yang mengakui negara Palestina, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz pada Senin (27/05), menuduh hal tersebut sebagai “penghargaan terhadap teror.”

    gtp/rs/as (AP, AFP, Reuters, dpa)

    (ita/ita)

  • Spanyol Resmi Akui Negara Palestina

    Spanyol Resmi Akui Negara Palestina

    Jakarta –

    Pemerintah Spanyol pada Selasa (28/5) secara resmi mengakui negara Palestina, dalam sebuah keputusan yang disetujui oleh kabinetnya. Keputusan ini sejalan dengan langkah serupa yang dilakukan Irlandia dan Norwegia.

    Dilansir kantor berita AFP, Selasa (28/5/2024), juru bicara pemerintah Spanyol, Pilar Alegria mengatakan kabinet telah “mengambil keputusan penting untuk mengakui negara Palestina, yang memiliki satu tujuan: membantu Israel dan Palestina mencapai perdamaian”.

    Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Spanyol Pedro Sanchez mengatakan pada Selasa pagi waktu setempat, bahwa pemerintahnya akan menyetujui langkah untuk secara resmi mengakui negara Palestina.

    “Ini adalah keputusan bersejarah yang memiliki satu tujuan – untuk berkontribusi dalam mencapai perdamaian antara Israel dan Palestina,” katanya dalam pidatonya di Madrid.

    Sanchez menekankan bahwa Spanyol akan mengakui negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967, hanya mengakui perubahan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

    “Meskipun Spanyol tidak berhak menentukan perbatasan negara lain, posisi kami sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB, … dan dengan posisi yang secara tradisional dipegang oleh Uni Eropa,” katanya.

    Sanchez mengatakan Spanyol juga akan mengakui negara Palestina bersatu yang diperintah oleh Otoritas Palestina, yang oleh Sanchez disebut sebagai “mitra kami untuk perdamaian.”

    Tindakan mengakui Palestina bukan berarti menentang Israel, namun “menunjukkan penolakan langsung kami terhadap Hamas – yang menentang solusi dua negara,” tegasnya.

    Pada hari Selasa ini, Norwegia dan Irlandia juga akan secara resmi mengakui negara Palestina.

    “Keputusan hari ini didasarkan pada hukum internasional dan penghormatan terhadap tatanan berbasis aturan – prinsip-prinsip yang memandu kita, apa pun konteksnya,” kata Sanchez.

    Pemimpin Spanyol itu menambahkan bahwa mulai besok, fokusnya adalah mendorong solusi dua negara untuk membawa perdamaian abadi di wilayah tersebut.

    Untuk mencapai solusi dua negara yang bertahan lama, Sanchez mengatakan prioritas utama adalah “mengakhiri krisis di Gaza,” yang mencakup mencapai gencatan senjata permanen, akses tanpa hambatan terhadap bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan pembebasan semua sandera Israel.

    Terakhir, ia mengatakan Spanyol akan “terus memupuk kerja sama dengan mitra-mitra yang berkomitmen terhadap perdamaian dan kemakmuran di kawasan” untuk menyelenggarakan konferensi perdamaian internasional yang akan menerapkan solusi dua negara.

    “Dengan keputusan hari ini, kami memikul tanggung jawab kami dalam mengupayakan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan semua orang,” tandasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Mengenal Apa Itu ICJ atau Pengadilan Keadilan Internasional

    Mengenal Apa Itu ICJ atau Pengadilan Keadilan Internasional

    Jakarta –

    International Court of Justice (ICJ) adalah Pengadilan Keadilan Internasional. Mahkamah Internasional atau Mahkamah Dunia ini merupakan sebuah badan kehakiman utama Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (United Nations/UN).

    Berikut penjelasannya lebih lanjur:

    Apa Itu ICJ?

    Mengutip situs resminya, ICJ adalah badan peradilan utama PBB yang didirikan berdasarkan Piagam PBB, pada bulan Juni 1945 dan mulai bekerja pada bulan April 1946. Pembentukan ICJ ini merupakan puncak dari proses panjang pengembangan metode penyelesaian sengketa internasional secara damai.

    Tempat kedudukan kantor ICJ berada di Istana Perdamaian di Den Haag, Belanda. Ini merupakan satu-satunya badan PBB yang tidak berlokasi di New York, Amerika Serikat.

    Keanggotaan ICJ

    ICJ terdiri dari 15 hakim, yang dipilih untuk menjabat dengan masa jabatan selama 9 tahun, yang dipilih oleh Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB. Mahkamah ini dibantu oleh sebuah Registry, yakni semacam badan administratif.

    Badan-badan tersebut memberikan suara secara bersamaan namun terpisah. Untuk dapat terpilih, seorang kandidat harus mendapatkan mayoritas mutlak suara di kedua badan tersebut, yakni Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB.

    Untuk menjamin kesinambungan, sepertiga dari anggota ICJ dipilih setiap 3 tahun sekali. Para hakim dapat dipilih kembali. Apabila seorang hakim meninggal dunia atau mengundurkan diri selama masa jabatannya, pemilihan khusus diadakan sesegera mungkin untuk memilih seorang hakim untuk mengisi bagian masa jabatan yang belum berakhir.

    Peran dan Cara Kerja ICJ

    ICJ dapat menangani dua jenis kasus: sengketa hukum antara negara-negara yang diajukan oleh negara-negara yang bersangkutan (kasus-kasus yang disengketakan) dan permintaan pendapat penasehat mengenai masalah-masalah hukum yang diajukan oleh badan-badan khusus PBB (proses penasehat).

    Bedanya ICJ dengan ICC

    Sama-sama merupakan sebuah Mahkamah Internasional atau Mahkamah Dunia, lantas apa bedanya ICJ (International Court of Justice) dengan ICC (International Criminal Court)?

    Secara umum, ICJ menyelesaikan sengketa antar-negara, sedangkan ICC menuntut individu atas kejahatan. Dan baik ICJ maupun ICC memiliki peran penting dalam meminta pertanggungjawaban negara dan orang-orang di dalam negara tersebut atas tindakan mereka.

    ICC sendiri merupakan Pengadilan Pidana Internasional yang menyelidiki dan, jika diperlukan, mengadili orang-orang atau individu yang didakwa melakukan empat jenis tindak kejahatan terberat yang dilakukan oleh individu yang menjadi perhatian masyarakat internasional.

    Empat kejahatan terberat yang dimaksud yaitu genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi. Sebagai pengadilan terakhir, pengadilan ini berusaha untuk melengkapi, bukan menggantikan, pengadilan nasional. (Sesuai Statua Roma)

    (wia/imk)

  • Korut Gagal Luncurkan Satelit Mata-mata, Roket Meledak di Udara

    Korut Gagal Luncurkan Satelit Mata-mata, Roket Meledak di Udara

    Pyongyang –

    Otoritas Korea Utara (Korut) mengumumkan bahwa upayanya meluncurkan satelit mata-mata militer terbaru berujung kegagalan pada Senin (27/5) waktu setempat. Pyongyang mengakui bahwa mesin roket yang baru dikembangkan meledak di udara.

    Seperti dilansir Reuters, Selasa (28/5/2024), upaya itu dilakukan hanya beberapa jam setelah Korut merilis peringatan bahwa mereka berencana meluncurkan satelit pada 4 Juni mendatang, yang akan menjadi satelit mata-mata kedua Pyongyang di orbit luar angkasa.

    Namun ternyata, peluncuran itu menjadi kegagalan terbaru Korut, menyusul dua insiden besar lainnya tahun lalu. Pyongyang sebelumnya berhasil menempatkan satelit mata-mata pertamanya di orbit luar angkasa pada November tahun lalu.

    “Peluncuran roket pembawa satelit terbaru gagal ketika roket meledak di udara saat penerbangan tahap pertama,” tutur wakil direktur jenderal Otoritas Teknologi Dirgantara Nasional Korea Utara dalam laporan yang dikutip oleh media pemerintah Pyongyang.

    Analisis awal menunjukkan bahwa penyebab ledakan itu adalah motor roket berbahan bakar cair yang baru dikembangkan. Namun demikian, dugaan penyebab lainnya sedang diselidiki.

    Para pejabat Korea Selatan (Korsel) dan Jepang sebelumnya melaporkan bahwa peluncuran satelit Korut tampaknya gagal.

    Kepala Staf Gabungan Korsel (JCS) melaporkan bahwa Pyongyang meluncurkan proyektil ke arah selatan dari pantai baratnya pada Senin (27/5) malam, sekitar pukul 22.44 waktu setempat. JCS menyebut pihaknya mendeteksi sejumlah besar puing roket di lautan hanya sekitar dua menit setelah peluncuran dilakukan.

    Sementara Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshimasa Hayashi, mengatakan kepada wartawan bahwa objek yang diluncurkan oleh Korut menghilang di atas perairan Laut Kuning.

    “Peluncuran ini melanggar resolusi Dewan Keamanan (Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB) yang relevan dan merupakan masalah serius terkait keselamatan rakyat kami,” ucap Hayashi dalam pernyataannya.

    Televisi nasional Jepang, NHK, menayangkan video yang menunjukkan objek yang tampak seperti titik oranye yang terbang di langit malam dan kemudian terbakar di area dekat perbatasan China dan Korut. Peluncuran itu sempat memicu peringatan publik di beberapa wilayah Jepang, sebelum akhirnya dicabut kembali setelah jelas diketahui bahwa roket itu tidak akan terbang di atas pulau-pulau Jepang.

    Sementara itu, Amerika Serikat (AS) mengecam aktivitas peluncuran Korut tersebut, yang oleh juru bicara Departemen Luar Negeri AS disebut “menggunakan teknologi yang berhubungan langsung dengan program rudal balistik DPRK (nama resmi Korut) dan melanggar beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • ICJ Perintahkan Setop Serangan Direspons Israel dengan Bombardir Rafah

    ICJ Perintahkan Setop Serangan Direspons Israel dengan Bombardir Rafah

    Jakarta –

    Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) memerintahkan Israel untuk menghentikan serangan di Rafah, Palestina. Israel tidak mengindahkan perintah itu dan tetap membombardir Rafah.

    Dilansir AFP dan Al Arabiya, putusan itu disampaikan pada Jumat (24/5/2024) waktu setempat. Israel didesak menghentikan serangan militernya yang menyebabkan kehancuran fisik.

    Israel harus “segera menghentikan serangan militernya, dan tindakan lain apa pun di Kegubernuran Rafah, yang dapat berdampak pada kondisi kehidupan kelompok Palestina di Gaza yang dapat menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian,” kata Mahkamah Internasional.

    Mahkamah Internasional juga memerintahkan Israel untuk tetap membuka penyeberangan Rafah untuk memastikan akses bantuan kemanusiaan “tanpa hambatan”.

    Israel harus “menjaga penyeberangan Rafah tetap terbuka untuk penyediaan layanan dasar dan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan tanpa hambatan”, kata ICJ dalam keputusan yang ditunggu-tunggu.

    Dalam tanggapannya, Israel tidak memberikan indikasi bahwa mereka bersiap mengubah haluan di Rafah. Israel bersikeras menyebut ICJ telah melakukan kesalahan.

    “Israel belum dan tidak akan melakukan tindakan militer di wilayah Rafah yang bisa berdampak pada kondisi kehidupan penduduk sipil Palestina di Gaza yang dapat menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian,” tegas Penasihat Keamanan Nasional Israel, Tzachi Hanegbi, dalam pernyataan bersama dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel.

    Mengenai putusan ICJ yang memerintahkan Israel untuk tetap membuka perlintasan perbatasan Rafah, yang menghubungkan Jalur Gaza dengan Mesir, Isarel memberikan tanggapan. Jalur tersebut awal bulan ini ditutup saat dimulainya serangan Tel Aviv terhadap Rafah.

    “Israel akan terus mengizinkan perlintasan perbatasan Rafah tetap terbuka untuk masuknya bantuan kemanusiaan dari sisi perbatasan Mesir, dan akan mencegah kelompok-kelompok teror mengendalikan jalur tersebut,” tegas pemerintah Israel dalam pernyataannya.

    Afrika Selatan membawa kasus ini ke hadapan ICJ tahun lalu dengan tuduhan yang menyebut serangan Israel terhadap Jalur Gaza melanggar Konvensi Genosida Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948. Tuduhan itu telah dibantah mentah-mentah oleh Tel Aviv.

    “Tuduhan genosida yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional di Den Haag adalah keliru, keterlaluan dan menjijikkan secara moral,” tegas pemerintah Israel dalam pernyataannya.

    Israel Bombardir Rafah

    Beberapa jam usai putusan ICJ diumumkan, militer Israel terdeteksi melancarkan serangan terbaru terhadap Jalur Gaza pada Sabtu (25/5) pagi waktu setempat. Serangan udara itu dilancarkan saat pertempuran antara pasukan Tel Aviv dan sayap bersenjata Hamas terus berlanjut.

    Sejumlah saksi mata warga Palestina dan tim AFP yang ada di Jalur Gaza melaporkan rentetan serangan udara Israel menghantam wilayah Rafah dan Deir al-Balah.

    “Kami mengharapkan putusan pengadilan akan memberikan tekanan pada Israel untuk mengakhiri perang pemusnahan ini, karena tidak ada lagi yang tersisa di dini,” ucap seorang warga Palestina bernama Oum Mohammad Al-Ashqa, yang berasal dari Gaza City dan terpaksa mengungsi ke Deir al-Balah.

    Seorang warga Palestina lainnya bernama Mohammed Saleh, yang ditemui AFP di area tersebut, meragukan Israel akan menghentikan serangannya.

    “Tapi Israel adalah negara yang menganggap dirinya kebal hukum. Oleh karena itu, saya tidak meyakini bahwa serangan atau perang akan berhenti kecuali dengan kekerasan,” ujarnya kepada AFP.

    Belum diketahui apakah ada kerusakan atau korban jiwa akibat serangan udara terbaru Israel tersebut.

    Pasukan darat militer Israel mulai memasuki Rafah pada awal Mei lalu, mengabaikan seruan dunia untuk tidak menginvasi kota paling selatan di Jalur Gaza tersebut. Tel Aviv bersikeras mengatakan bahwa serangan terhadap Rafah diperlukan untuk memusnahkan sisa-sisa batalion Hamas yang bersembunyi di area itu.

    Dalam operasinya, tentara Israel berhasil mengambil alih sisi Palestina pada perlintasan perbatasan Rafah yang menghubungkan Jalur Gaza dengan Mesir, sehingga memperlambat penyaluran bantuan kemanusiaan untuk 2,4 juta penduduk daerah kantong Palestina tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (lir/lir)

  • Israel Bombardir Rafah Usai ICJ Perintahkan Setop Serangan

    Israel Bombardir Rafah Usai ICJ Perintahkan Setop Serangan

    Rafah –

    Militer Israel membombardir wilayah Jalur Gaza, termasuk Rafah, pada Sabtu (25/5) waktu setempat. Pengeboman dilakukan sehari setelah Mahkamah Internasional (ICJ) memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan operasi militer di Rafah yang menjadi tempat perlindungan para pengungsi Palestina.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Sabtu (25/5/2024), ICJ dalam putusannya pada Jumat (24/5) memerintahkan Israel “segera menghentikan serangan militernya, dan tindakan apa pun lainnya di wilayah Rafah yang bisa berdampak pada kondisi kehidupan kelompok Palestina di Gaza yang bisa menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian”.

    Ditegaskan juga oleh ICJ dalam putusannya bahwa Israel harus “menjaga perlintasan perbatasan Rafah tetap terbuka untuk penyediaan layanan dasar dan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan tanpa hambatan”. Perlintasan perbatasan Rafah ditutup awal bulan ini saat Tel Aviv mulai menyerang kota tersebut.

    ICJ juga menuntut pembebasan segera semua sandera yang masih ditahan Hamas di wilayah Jalur Gaza.

    Putusan pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berkantor di Den Haag, Belanda itu bersifat mengikat secara hukum, namun tidak memiliki mekanisme penegakan langsung. Sekjen PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa putusan ICJ harus dipatuhi oleh pihak-pihak terkait.

    Dalam tanggapannya, Israel tidak memberikan indikasi bahwa mereka bersiap mengubah haluan di Rafah, dan bersikeras menyebut ICJ telah melakukan kesalahan.

    “Israel belum dan tidak akan melakukan tindakan militer di wilayah Rafah yang bisa berdampak pada kondisi kehidupan penduduk sipil Palestina di Gaza yang dapat menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian,” tegas Penasihat Keamanan Nasional Israel, Tzachi Hanegbi, dalam pernyataan bersama dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel.

    Beberapa jam usai putusan ICJ diumumkan, militer Israel terdeteksi melancarkan serangan terbaru terhadap Jalur Gaza pada Sabtu (25/5) pagi waktu setempat. Serangan udara itu dilancarkan saat pertempuran antara pasukan Tel Aviv dan sayap bersenjata Hamas terus berlanjut.

    Simak laporan soal serangan terbaru Israel terhadap Rafah di halaman berikutnya.

    Sejumlah saksi mata warga Palestina dan tim AFP yang ada di Jalur Gaza melaporkan rentetan serangan udara Israel menghantam wilayah Rafah dan Deir al-Balah.

    “Kami mengharapkan putusan pengadilan akan memberikan tekanan pada Israel untuk mengakhiri perang pemusnahan ini, karena tidak ada lagi yang tersisa di dini,” ucap seorang warga Palestina bernama Oum Mohammad Al-Ashqa, yang berasal dari Gaza City dan terpaksa mengungsi ke Deir al-Balah.

    Seorang warga Palestina lainnya bernama Mohammed Saleh, yang ditemui AFP di area tersebut, meragukan Israel akan menghentikan serangannya.

    “Tapi Israel adalah negara yang menganggap dirinya kebal hukum. Oleh karena itu, saya tidak meyakini bahwa serangan atau perang akan berhenti kecuali dengan kekerasan,” ujarnya kepada AFP.

    Belum diketahui apakah ada kerusakan atau korban jiwa akibat serangan udara terbaru Israel tersebut.

    Pasukan darat militer Israel mulai memasuki Rafah pada awal Mei lalu, mengabaikan seruan dunia untuk tidak menginvasi kota paling selatan di Jalur Gaza tersebut. Tel Aviv bersikeras mengatakan bahwa serangan terhadap Rafah diperlukan untuk memusnahkan sisa-sisa batalion Hamas yang bersembunyi di area itu.

    Dalam operasinya, tentara Israel berhasil mengambil alih sisi Palestina pada perlintasan perbatasan Rafah yang menghubungkan Jalur Gaza dengan Mesir, sehingga memperlambat penyaluran bantuan kemanusiaan untuk 2,4 juta penduduk daerah kantong Palestina tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)