Xcloud.id

partai: PBB

  • Modi Kembali Jadi PM India, Sudah Bentuk Kabinet

    Modi Kembali Jadi PM India, Sudah Bentuk Kabinet

    Anda sedang membaca kembali laporan Dunia Hari Ini edisi Selasa, 11 Juni 2024.

    Laporan 24 jam terakhir dari beberapa titik dunia telah kami sajikan, dimulai dari laporan dari Yunani.

    Apa penyebab tewasnya presenter TV Inggris?

    Pemeriksaan post-mortem menyimpulkan presenter TV Inggris Michael Mosley, 67 tahun, meninggal karena penyebab alamiah.

    Michael dilaporkan hilang di pulau liburan Yunani Symi, pekan lalu, kemudian ditemukan sudah meninggal.

    Polisi menjelaskan posisi tubuhnya ketika ditemukan, serta tidak adanya luka mendukung kesimpulan jika ia meninggal secara alamiah. Tapi penyelidikan masih berlanjut hingga sekarang.

    “Ia tidak ditemukan dalam posisi tengkurap, ia ditemukan dalam posisi telentang yang menandakan ia mungkin merasa pusing, tidak enak badan dan harus berbaring,” kata walikota Symi, Lefteris Papakaloudoukas.

    Sekretaris PDIP diperiksa selama empat jam

    Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto selama empat jam.

    Ia mengaku keberatan dengan keputusan penyidik untuk menyita ponselnya, hingga sempat berdebat dengan pihak penyidik.

    Hasto dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan calon legislatif PDIP Harun Masiku.

    “Saya di dalam ruangan yang sangat dingin, hampir sekitar 4 jam. Bersama penyidik face to face itu paling lama 1,5 jam, sisanya ditinggal, kedinginan,” ujar Hasto usai pemeriksaan.

    PBB dukung gencatan senjata Israel-Gaza

    Dewan Keamanan PBB mendukung rencana gencatan senjata Israel-Gaza, yang digariskan oleh Presiden Joe Biden untuk gencatan senjata antara Israel dan militan Palestina Hamas.

    Rusia abstain dari pemungutan suara, sementara 14 anggota dewan lainnya memberikan suara mendukung.

    Amerika Serikat menyelesaikan proposalnya setelah enam hari negosiasi di antara dewan.

    Pada tanggal 31 Mei, Presiden Biden memaparkan rencana gencatan senjata tiga fase yang digambarkannya sebagai inisiatif Israel.

    Wakil presiden Mawali hilang

    Operasi pencarian dan penyelamatan terus berlanjut hingga pesawat yang hilang yang membawa wakil presiden Malawi, Saulos Klaus Chilima, ditemukan.

    Saulos, 51 tahun, berada di dalam pesawat militer bersama sembilan orang lainnya yang meninggalkan kota Lilongwe pada pukul 09.17 pagi waktu setempat.

    Pesawat tersebut tadinya dijadwalkan mendarat di Bandara Mzuzu pada pukul 10:02 pagi.

    Dalam pidato yang disiarkan televisi, Presiden Lazarus Chakwera mengatakan pesawat tersebut tidak dapat mendarat di bandara karena jarak pandang yang buruk dan diperintahkan untuk kembali ke ibu kota.

  • DK PBB Dukung Gencatan Senjata Gaza, Israel Tak Mau Komentar

    DK PBB Dukung Gencatan Senjata Gaza, Israel Tak Mau Komentar

    New York –

    Israel terkesan menghindari untuk berkomentar soal resolusi terbaru yang disetujui oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang isinya mendukung proposal gencatan senjata antara Tel Aviv dan Hamas di Jalur Gaza.

    Rusia memilih abstain dalam voting yang digelar pada Senin (10/6) waktu setempat, sedangkan 14 negara anggota Dewan Keamanan PBB lainnya memberikan suara dukungan untuk resolusi yang isinya mendukung proposal gencatan senjata tiga fase yang diajukan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada 31 Mei lalu.

    Biden, pada saat itu, menggambarkan proposal tersebut sebagai inisiatif Israel. Setelah voting resolusi digelar oleh Dewan Keamanan PBB, Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan “hari ini kami memilih perdamaian” dengan memberikan suara dukungan.

    Seperti dilansir Times of Israel dan Reuters, Selasa (11/6/2024), resolusi yang disetujui oleh Dewan Keamanan PBB itu pada intinya menyambut baik proposal gencatan senjata terbaru, menyatakan bahwa Israel telah menerima proposal itu, dan mendesak Hamas juga untuk juga menyetujuinya.

    “Mendesak kedua belah pihak untuk sepenuhnya melaksanakan persyaratannya tanpa penundaan dan tanpa syarat,” demikian bunyi penggalan draf resolusi tersebut.

    Resolusi tersebut juga merinci soal proposal gencatan senjata tiga fase, dan menyatakan bahwa “jika perundingan memakan waktu lebih dari enam pekan untuk tahap pertama, gencatan senjata akan tetap berlanjut selama perundingan berlangsung”.

    Usai resolusi itu disetujui Dewan Keamanan PBB, respons Israel disampaikan oleh diplomat karier Israel Reut Shafir Ben Naftali, meskipun Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan hadir langsung pada awal sidang digelar sebelum voting dilakukan.

    Hal tersebut, menurut Times of Israel, dinilai sebagai upaya nyata untuk mendepolitisasi respons Israel dengan tidak membiarkan pejabat yang ditunjuk secara politik untuk menyampaikan tanggapan resmi.

    Ben Naftali, dalam tanggapannya, terkesan menghindari untuk berkomentar langsung atau menyatakan penolakan terhadap resolusi tersebut. Padahal sebelumnya Tel Aviv telah menyampaikan penolakan mereka.

    Dalam pernyataannya di hadapan Dewan Keamanan PBB, Ben Naftali tidak secara eksplisit mengonfirmasi bahwa Israel memang mendukung proposal gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera seperti disebutkan dalam resolusi yang disetujui itu.

    Namun dia mengulangi kembali penegasan yang disampaikan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu selama sepekan terakhir.

    “Sejak hari-hari pertama setelah invasi dan pembantaian brutal Hamas pada 7 Oktober, tujuan Israel sudah sangat jelas: Memulangkan semua sandera kami dan melucuti kemampuan Hamas. Israel berkomitmen terhadap tujuan-tujuan ini — untuk membebaskan semua sandera, menghancurkan kemampuan militer dan pemerintahan Hamas, dan memastikan bahwa Gaza tidak menjadi ancaman bagi Israel di masa depan,” ucap Ben Naftali.

    Netanyahu diketahui menghindari untuk memberikan komentar signifikan soal proposal gencatan senjata yang diajukan oleh Biden pada 31 Mei lalu.

    Proposal itu belum sepenuhnya dirilis ke publik, dan ditafsirkan oleh beberapa pihak bahwa proposal itu mengizinkan Hamas tetap berada di Jalur Gaza dalam beberapa bentuk, mengingat proposal itu mengatur soal gencatan senjata fase pertama dengan Hamas yang kemudian menjadi parmenen pada fase kedua.

    Hamas dan Otoritas Palestina Sambut Baik Resolusi DK PBB

    Kelompok Hamas belum menyatakan pihaknya menyetujui proposal gencatan senjata terbaru itu setelah menerima drafnya pada akhir Mei lalu. Namun Hamas merilis pernyataan yang isinya menyambut baik disetujuinya resolusi Dewan Keamanan PBB itu.

    Hamas juga menyatakan pihaknya siap bekerja sama dengan para mediator dalam menerapkan prinsip-prinsip dalam proposal gencatan senjata itu.

    “Hamas menyambut baik apa yang tercakup dalam resolusi Dewan Keamanan (PBB) yang menegaskan gencatan senjata permanen di Gaza, penarikan sepenuhnya (pasukan Israel), pertukaran tahanan, rekonstruksi, pemulangan pengungsi ke area tempat tinggal mereka, penolakan terhadap perubahan atau pengurangan demografi di wilayah Jalur Gaza, dan pengiriman bantuan yang diperlukan kepada rakyat kami di Jalur Gaza,” ucap Hamas dalam pernyataannya.

    “Kelompok ini ingin menekankan kesiapan untuk bekerja sama dengan para mediator untuk melakukan perundingan tidak langsung mengenai penerapan prinsip-prinsip ini yang sejalan dengan tuntutan rakyat dan perlawanan kami,” sebut Hamas.

    “Kami juga menegaskan kelanjutan upaya dan perjuangan kami… untuk mencapai hak-hak nasional (kami), yang paling utama adalah mengalahkan pendudukan (Israel) dan mendirikan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat penuh dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya,” imbuh pernyataan Hamas tersebut.

    Respons positif juga diberikan oleh Otoritas Palestina, dengan Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour menyebut tanggung jawab ada pada Israel untuk menerapkannya, meskipun Hamas belum memberikan persetujuannya.

    Mansour juga mengatakan bahwa Palestina akan terus “mengejar keadilan” terhadap Israel di Mahkamah Pidana Internasional (ICJ) dan Mahkamah Internasional (ICC).

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • PBB Tuntut Houthi Bebaskan 11 Stafnya yang Ditahan di Yaman

    PBB Tuntut Houthi Bebaskan 11 Stafnya yang Ditahan di Yaman

    New York –

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuntut pembebasan segera 11 staf badan-badan PBB di Yaman yang ditahan oleh kelompok Houthi, yang didukung Iran. Para staf PBB itu ditahan oleh Houthi di beberapa wilayah berbeda di Yaman yang dilanda konflik berkepanjangan.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Sabtu (8/6/2024), penahanan para staf badan PBB itu diduga dilakukan secara terkoordinasi di beberapa wilayah Yaman.

    Aksi Houthi itu menggarisbawahi tugas berbahaya yang dihadapi pekerja kemanusiaan di Yaman, yang dilanda perang sipil selama bertahun-tahun hingga memicu salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

    “Otoritas de-facto Houthi telah menahan 11 personel nasional PBB yang bekerja di Yaman,” ucap juru bicara PBB Stephane Dujarric dalam pernyataannya.

    “Kami mengupayakan semua saluran yang tersedia untuk menjamin pembebasan mereka semua secara aman dan tanpa syarat secepat mungkin,” ujarnya.

    Penahanan staf badan PBB ini terjadi ketika Houthi, yang merebut ibu kota Yaman hampir satu dekade lalu, menargetkan kapal-kapal komersial dan militer yang berlayar di Laut Merah dan sekitarnya. Houthi menyebut serangannya merupakan bentuk solidaritas untuk warga Palestina di Jalur Gaza yang digempur Israel.

    Namun meski mendapat lebih banyak perhatian internasional, kelompok Houthi melakukan penindakan keras terhadap setiap perbedaan pendapat di wilayahnya, termasuk baru-baru ini menjatuhkan hukum mati terhadap 44 orang.

    Organisasi Hak Asasi Manusia Mayyun Yaman, dalam pernyataannya, menyebut setidaknya 18 pekerja kemanusiaan Yaman diculik dan ditahan di empat wilayah yang dikuasai Houthi. Disebutkan bahwa penculikan itu terjadi secara “serentak” di Sanaa, pelabuhan utama Hodeida, Amran dan Saada.

    Human Rights Watch (HRW) mengatakan bahwa kelompok Houthi “tampaknya secara sewenang-wenang menahan individu-individu berdasarkan pekerjaan mereka” dan menambahkan bahwa banyak dari mereka yang diculik itu yang keberadaannya masih belum diketahui.

    HRW menyebut bahwa mereka yang diculik dan ditahan Houthi mencakup suami dan anak-anak, yang berusia antara 3-9 tahun, dari seorang wanita yang bekerja untuk organisasi masyarakat sipil di Yaman.

    Belum ada komentar resmi dari kelompok Houthi mengenai laporan ini.

    Pemerintah Yaman yang diakui secara internasional mengutuk “kampanye penculikan besar-besaran” yang disebut menargetkan “puluhan pegawai badan-badan PBB, kantor urusan PBB Hans Grundberg, dan beberapa organisasi internasional” yang bekerja di ibu kota Sanaa dan area lainnya yang dikuasai Houthi.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Israel Klaim Serangan ke Sekolah PBB di Gaza Tewaskan 17 Militan

    Israel Klaim Serangan ke Sekolah PBB di Gaza Tewaskan 17 Militan

    Tel Aviv –

    Militer Israel mengklaim serangan udara mereka terhadap sebuah sekolah di Jalur Gaza, yang dikelola Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah menewaskan sedikitnya 17 militan. Tel Aviv sebelumnya mengklaim serangannya dilakukan secara terarah terhadap target puluhan petempur Hamas yang bersembunyi di sana.

    Seperti dilansir AFP, Sabtu (8/6/2024), pernyataan terbaru militer Israel itu merujuk pada serangan udara terhadap sebuah sekolah yang dikelola oleh badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, di area kamp pengungsi Nuseirat, Jalur Gaza bagian tengah, pada Kamis (6/6) waktu setempat.

    Ribuan orang dilaporkan berlindung di kompleks sekolah yang dialihfungsikan menjadi tempat penampungan pengungsi tersebut. Rumah Sakit Martir Al-Aqsa, yang terletak dekat sekolah itu, melaporkan sedikitnya 37 orang tewas akibat serangan udara pada Kamis (6/6) waktu setempat.

    “Sejak serangan terarah tersebut, (militer Israel) telah mengonfirmasi identitas 17 teroris yang beroperasi dari sekolah tersebut,” sebut militer Israel dalam pernyataannya pada Jumat (7/6) waktu setempat.

    Pernyataan terbaru itu memperbarui komentar juru bicara militer Israel Laksamana Muda Daniel Hagari yang mengatakan pada Kamis (6/6) bahwa sedikitnya sembilan militan tewas ketika jet-jet tempur Tel Aviv menggempur tiga ruang kelas di kompleks sekolah tersebut.

    Hagari mengatakan bahwa sekitar 30 militan dari Hamas dan Jihad Islam diyakini bersembunyi di sana.

    Militer Israel kembali melancarkan serangan udara terhadap sebuah sekolah lainnya, yang juga dikelola UNRWA, di kamp pengungsi al-Shai, Jalur Gaza bagian utara, pada Jumat (7/6) waktu setempat. Kantor media pemerintah Gaza melaporkan sedikitnya tiga orang tewas dan tujuh orang lainnya mengalami luka-luka.

    Secara terpisah, Kepala UNRWA Philippe Lazzarini menyebut serangan Israel terhadap sekolah di Jalur Gaza. itu dilancarkan “tanpa peringatan sebelumnya”.

    Dia menambahkan bahwa UNRWA telah “membagikan koordinat semua fasilitasnya (termasuk sekolah itu) dengan militer Israel dan pihak lainnya yang terlibat konflik”.

    “Menyerang, menargetkan, atau menggunakan gedung-gedung PBB untuk tujuan militer merupakan tindakan yang secara terang-terangan mengabaikan hukum kemanusiaan internasional,” sebut Lazzarini dalam pernyataannya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Serangan Israel Hantam Sekolah PBB Lainnya di Gaza, 3 Orang Tewas

    Serangan Israel Hantam Sekolah PBB Lainnya di Gaza, 3 Orang Tewas

    Gaza City –

    Militer Israel mengatakan pasukannya menyerang sebuah sekolah yang dikelola oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di dekat Gaza City, Jalur Gaza, pada Jumat (7/6) waktu setempat. Ini menjadi serangan kedua dalam dua hari terakhir yang dilancarkan Tel Aviv terhadap fasilitas PBB di Jalur Gaza.

    Kantor media pemerintah Gaza, yang dikuasai Hamas, melaporkan sedikitnya tiga orang tewas akibat serangan terbaru Israel tersebut.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Sabtu (8/6/2024), militer Israel menyebut serangannya menargetkan “teroris-teroris” Hamas yang beroperasi dari sebuah kontainer di kompleks sekolah yang dikelola oleh badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, di kamp pengungsi al-Shai, Jalur Gaza bagian utara.

    Kantor media pemerintah Gaza, dalam pernyataan terpisah, melaporkan bahwa sebuah pesawat tempur Israel menargetkan sekolah tersebut hingga menewaskan tiga orang dan melukai tujuh orang lainnya.

    Serangan udara pada Jumat (7/6) ini terjadi setelah militer Israel menggempur sebuah sekolah lainnya di Jalur Gaza bagian tengah, yang juga dikelola UNRWA, pada Kamis (6/6) waktu setempat. Sedikitnya 37-40 orang dilaporkan tewas akibat serangan tersebut.

    UNRWA berperan penting dalam operasi penyaluran bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza yang terkepung selama delapan bulan terakhir saat perang berkecamuk antara Israel dan Hamas. Selama perang berlangsung, fasilitas-fasilitas yang dikelola UNRWA dialihfungsikan menjadi tempat penampungan pengungsi perang.

    Militer Israel telah berulang kali menuduh Hamas dan militan Gaza lainnya bersembunyi di kompleks sekolah dan rumah sakit di daerah kantong Palestina tersebut. Tuduhan semacam itu telah dibantah mentah-mentah oleh Hamas dan militan Gaza lainnya.

    Hamas, dalam pernyataannya, mendesak dilakukannya penyelidikan internasional terhadap apa yang disebutnya sebagai “tindak kejahatan” dan menuntut “akuntabilitas dan hukuman” bagi para pemimpin Israel.

    Banyak gedung-gedung UNRWA di Jalur Gaza yang memiliki cukup ruang untuk menampung banyak orang, dan warga sipil Gaza mengungsi ke sana karena berpikir bahwa fasilitas PBB relatif aman dari pengeboman.

    Namun, juru bicara UNRWA Juliette Touma mengatakan kepada AFP pada Jumat (7/6) waktu setempat bahwa “lebih dari 180 fasilitas UNRWA, banyak di antaranya menjadi tempat perlindungan bagi para pengungsi, telah terkena serangan sejak perang dimulai”.

    “Akibatnya, lebih dari 440 orang tewas saat berlindung di bawah bendera PBB,” sebutnya.

    Touma menambahkan bahwa UNRWA telah membagikan koordinat semua bangunannya di Jalur Gaza dengan semua pihak yang berkonflik, termasuk militer Israel.

    Laporan terbaru otoritas kesehatan Gaza menyebut sedikitnya 36.731 orang, kebanyakan warga sipil, tewas akibat rentetan serangan Israel sejak perang berkecamuk pada Oktober tahun lalu. Perang dipicu oleh serangan mengejutkan Hamas yang menewaskan sedikitnya 1.200 orang di Israel.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Bagaimana Kemenangan Modi Berdampak pada Negara Tetangga Asia Selatan?

    Bagaimana Kemenangan Modi Berdampak pada Negara Tetangga Asia Selatan?

    New Delhi –

    Pemilihan umum legislatif di India menjadi peringatan terbesar bagi Perdana Menteri Narenda Modi. Partainya, Bharatiya Janata Party, BJP, gagal merebut mayoritas di parlemen dan kini bergantung pada koalisi untuk terus berkuasa.

    Selama satu dekade terakhir, Modi dan BJP menikmati otoritas dan mendominasi politik nasional. Namun masa jabatannya yang ketiga diyakini akan banyak menyita perhatian pemerintah ke dalam negeri.

    Sebab itu pula, pakar menilai kemenangan Modi belum akan berimbas banyak pada kebijakan luar negeri India, yang sejak 2014 menganut doktrin “tetangga yang utama,” demi memperkuat relasi dengan jiran di Asia Selatan.

    Ketegangan dengan Pakistan

    Pemilu India diawasi secara ketat oleh rival terbesarnya, Pakistan. “Kami cukup senang,” ketika Modi kehilangan mayoritas di parlemen, kata Mushahid Hussain, senator dan pakar luar negeri Pakistan.

    “Modi yang duduk di kantor PM di Delhi saat ini adalah Modi dalam versi yang lebih lemah,” kata dia, sembari menambahkan bahwa Pakistan berharap untuk melihat “Pendekatan yang lebih tenang India terhadap Pakistan dalam nada dan retorika.”

    Pemerintahan Modi selama ini menolak untuk berhubungan dengan Pakistan dan menuduh Islamabad mensponsori terorisme lintas batas. Kedua negara adidaya nuklir juga menggiatkan militerisasi Kashmir, terutama di era Modi.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Maleeha Lodhi, mantan duta besar Pakistan untuk PBB, mengatakan kepada DW bahwa situasi saat ini tidak menjamin “iklim yang menguntungkan” untuk normalisasi hubungan India-Pakistan.

    “Pakistan memperkirakan hanya ada sedikit perubahan pada masa jabatan ketiga Modi. Prospek normalisasi hubungan antara India dan Pakistan masih belum pasti,” katanya, seraya menambahkan bahwa Islamabad “akan mengambil kebijakan menunggu dan melihat.”

    China mengintai di belakang

    Ketika Islamabad memperkuat persahabatannya dengan Beijing, India mewaspadai pengaruh China, yang rajin meminjamkan uang ke Pakistan untuk membangun infrastruktur perekonomian.

    Menyambut pengumuman hasil pemilu, China mengucapkan selamat kepada Modi dan menyerukan hubungan bilateral yang “lebih sehat dan stabil”.

    Rasa saling tidak percaya sejak lama telah menjadi ciri hubungan China-India. Kedua negara menggalang sengketa perbatasan yang bereskalasi di pegunungan Himalaya.

    Sana Hashmi, pakar China dan bekas konsultan Kementerian Luar Negeri India, memprediksi tidak akan ada perbaikan besar dalam hubungan India-China di tahun-tahun mendatang.

    Tanpa konsesi apa pun dari Beijing mengenai masalah perbatasan, katanya, New Delhi tidak mungkin “memperlunak kebijakannya terhadap China.”

    Sri Lanka sekutu di selatan

    Pulau di tepi Samudera Hindia ini menjadi arena rivalitas geopolitik dan kemaritiman antara India dan China. Sri Lanka terletak strategis di simpang rute perdagangan dunia, antara Eropa dan Asia.

    India dan Sri Lanka tidak hanya terikat kedekatan geografis di Selat Palk, tetapi juga etnis dan agama.

    Namun upaya China untuk menanamkan pengaruh di Kolombo selama satu dekade terakhir membuat gamang pemerintah di New Delhi.

    “Meskipun warisan kolonial mengikat India dan Sri Lanka secara historis, peristiwa yang terjadi saat ini menyoroti dinamika yang lebih kompleks,” kata Anandhi Sasidharan, mantan menteri Sri Lanka, merujuk pada krisis ekonomi di Sri Lanka, jerat utang dan implikasi geopolitik.

    Namun, di bawah kepemimpinan Presiden Ranil Wickremesinghe, hubungan antara Sri Lanka dan India semakin menguat dalam beberapa tahun terakhir.

    Sebabnya, hasil pemilu India tidak akan berdampak besar pada hubungan dengan Sri Lanka, menurut para ahli.

    “Meskipun partai Modi tidak memiliki mayoritas, yang meramalkan adanya kendala dalam implementasi kebijakan, namun bantuan India yang sudah lama diberikan kepada Sri Lanka akan tetap dilanjutkan,” kata Shihar Aneez, seorang jurnalis yang berbasis di Kolombo.

    India memupuk kedekatan dengan Bangladesh

    Hubungan India dengan jiran di timur, Bangladesh, telah menguat secara substansial selama satu dekade terakhir, kemungkinan akan tetap stabil, kata para pejabat dan pengamat Bangladesh setelah pengumuman hasil pemilu.

    “Hubungan persahabatan erat kami akan terus berlanjut,” kata Menteri Luar Negeri Bangladesh Hasan Mahmud kepada wartawan, sembari menambahkan bahwa hubungan bilateral mencapai tingkat baru di bawah pemerintahan Modi dan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina.

    Hubungan antara New Delhi dan Dhaka selama ini didominasi oleh agenda keamanan dan ekonomi.

    “Tidak akan ada perubahan kebijakan yang signifikan di India mengenai Bangladesh,” kata Touhid Hossain, mantan menteri luar negeri Bangladesh.

    Ali Riaz, pakar Bangladesh dan profesor di Universitas Negeri Illinois, berpandangan serupa.

    “Tidak ada yang akan menghalangi Modi untuk melanjutkan tujuan kebijakan luar negerinya,” katanya. “Tidak banyak perbedaan pendapat antara BJP dan partai oposisi dalam memproyeksikan India sebagai kekuatan global yang sedang berkembang.”

    rzn/yf

    Laporan ini dibuat dengan kontrobusi Yuchen Li di Taipei, Haroon Janjua di Islamabad, Abul Azad di Dhaka and Ashaly P Joy di Tamil Nadu.

    Lihat juga Video: Pidato Narendra Modi Setelah Jadi PM India untuk Ketiga Kalinya

    (nvc/nvc)

  • Ulah Terbaru Israel Serang Sekolah PBB Tuai Amarah

    Ulah Terbaru Israel Serang Sekolah PBB Tuai Amarah

    Jakarta –

    Israel melancarkan serangan kepada gedung sekolah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di Gaza, Palestina. Serangan yang tewaskan puluhan orang itu pun dikecam.

    Sebuah rumah sakit di Gaza mengatakan pada hari Kamis (6/6), bahwa jumlah korban tewas telah bertambah menjadi 37 orang.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (6/6/2024), Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa di Deir al Balah, Gaza mengatakan mereka telah menerima “37 syuhada” akibat serangan terhadap sekolah UNRWA, badan PBB yang mendukung pengungsi Palestina. Angka ini bertambah dari 27 korban jiwa yang sebelumnya diberikan oleh kantor media Hamas.

    Militer Israel mengatakan bahwa sebelum serangan jet tempur Israel itu, militer telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko jatuhnya korban warga sipil.

    “Jet-jet tempur Israel… melakukan serangan tepat terhadap kompleks Hamas yang terletak di dalam sekolah UNRWA di daerah Nuseirat,” kata militer Israel dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Kamis (6/6/2024).

    Militer Israel mengklaim bahwa para milisi Hamas dan Jihad Islam yang tergabung dalam Pasukan Nukhba, dan ikut serta dalam serangan besar-besaran ke Israel selatan pada tanggal 7 Oktober, beroperasi di kompleks tersebut.

    Pihak Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa melaporkan adanya gangguan generator listrik pada malam sebelumnya, sehingga berisiko mempersulit perawatan pasien.

    Sebelum serangan tersebut, rumah sakit itu telah menerima sedikitnya 70 orang tewas dan lebih dari 300 orang terluka sejak Selasa lalu, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, setelah serangan Israel di Gaza tengah, menurut Doctors Without Borders (MSF).

    Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan sekretaris jenderal Antonio Guterres mengecam serangan tersebut.

    “Ia menggarisbawahi jika tempat-tempat milik PBB tidak dapat diganggu gugat, termasuk saat konflik bersenjata dan harus dilindungi oleh semua pihak setiap waktu,” kata Stephane.

    AS Minta Israel Transparan

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) mendesak Israel, sekutu dekatnya, untuk lebih transparan soal serangan udara yang menghantam sebuah sekolah PBB di Jalur Gaza, yang diubah menjadi tempat penampungan pengungsi. Sedikitnya 40 orang dilaporkan tewas dalam serangan tersebut.

    Militer Israel sebelumnya menyebut serangan udaranya menargetkan dan membunuh para petempur Hamas yang ada di dalam kompleks sekolah tersebut. Seorang pejabat Hamas menyebut sedikitnya 40 orang tewas, termasuk perempuan dan anak-anak, akibat serangan Tel Aviv tersebut.

    Seperti dilansir Anadolu Agency, Jumat (7/6/2024), juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, mengatakan Washington telah melakukan kontak dengan Tel Aviv membahas serangan tersebut, dan menyerukan Israel untuk “transparan” soal serangannya terhadap sekolah yang menjadi tempat perlindungan bagian ribuan pengungsi itu.

    “(Israel) Harus memberikan lebih banyak informasi soal serangan ini, termasuk nama-nama orang yang tewas dalam serangan tersebut,” cetus Miller.

    “Kami berharap mereka (Israel-red) sepenuhnya transparan dalam mengungkapkan informasi itu kepada publik,” tegasnya.

    “Pada dasarnya mereka (Israel-red) telah mengatakan kepada kami apa yang telah mereka katakan kepada publik, yaitu, dan ini adalah klaim mereka, bahwa mereka menargetkan 20-30 anggota Hamas dan kelompok militan lainnya, bahwa mereka menggunakan serangan presisi untuk menargetkan hanya satu bagian dari gedung itu tanpa mengenai area-area di mana warga sipil berlindung,” ucap Miller dalam pernyataannya.

    “Pada saat yang sama, kami telah melihat laporan di lapangan, kami telah melihat video-video dari lapangan, kami telah melihat klaim bahwa 14 anak-anak tewas dalam serangan tersebut, dan tentunya jika itu akurat, maka 14 anak-anak tewas, mereka bukanlah teroris,” sebutnya.

    Selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Lihat Video: Penampakan Sekolah PBB di Gaza Hancur Dirudal Israel

    Lebih lanjut, Miller tidak bisa memastikan apakah senjata buatan AS digunakan oleh militer Israel dalam serangan terhadap sekolah PBB tersebut. Meskipun laporan sejumlah media, yang didasarkan pada analisis video dari lokasi serangan, menyebutkan bahwa senjata buatan Washington digunakan dalam serangan itu.

    Analisis yang dilakukan oleh media Al Jazeera terhadap serpihan yang ada di lokasi serangan menyebut bahwa senjata yang digunakan Israel adalah buatan AS.

    Unit pengukuran inersia dari serpihan rudal di lokasi kejadian, yang digunakan untuk membantu penargetan presisi, diproduksi oleh Honeywell, sebuah perusahaan AS yang memiliki spesialisasi dalam desain dan pengiriman sensor dan perangkat panduan yang digunakan dalam berbagai senjata militer.

    Israel Klaim Targetkan Petempur Hamas

    Militer Israel sebelumnya mengakui serangannya menghantam kompleks sekolah yang dikelola oleh Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di area kamp pengungsi Nuseirat di Jalur Gaza bagian tengah. Tel Aviv mengklaim ada puluhan petempur Hamas bersembunyi di dalam kompleks tersebut.

    Dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters, militer Israel menjelaskan pihaknya telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi warga sipil sebelum jet-jet tempur mereka melancarkan “serangan tepat sasaran” dengan merilis fofo-foto citra satelit menyoroti dua bagian bangunan yang disebut sebagai markas Hamas.

    “Kami sangat yakin dengan informasi intelijen,” tegas juru bicara militer Israel, Letnan Kolonel Peter Lerner, dalam konferensi pers.

    Lerner menuding para petempur Hamas dan Jihad Islam secara sengaja menggunakan fasilitas PBB sebagai basis operasional.

    Dia menyebut sekitar 20-30 petempur Hamas dan Jihad Islam ada di dalam kompleks tersebut, dan banyak di antara mereka terbunuh. Namun tidak ada rincian secara pasti saat penilaian intelijen sedang dilakukan.

    “Saya tidak mengetahui adanya korban sipil dan saya akan sangat berhati-hati dalam menerima apa pun yang disampaikan Hamas,” ujar Lerner.

    Klaim Israel Dibantah Hamas

    Klaim militer Israel itu dibantah oleh direktur kantor media pemerintah Gaza, Ismail al-Thawabta. Dia menolak klaim Tel Aviv bahwa sekolah PBB di Nuseirat itu menjadi lokasi pos komando Hamas yang tersembunyi.

    “Pendudukan menggunakan… cerita palsu yang direkayasa untuk membenarkan kejahatan brutal yang dilakukan terhadap puluhan pengungsi,” ucap Thawabta kepada Reuters.

    Laporan media di Gaza menyebut sekitar 35-40 orang tewas akibat serangan Israel tersebut. Sedangkan Thawabta dan sumber medis di Gaza menyebut sedikitnya 40 orang tewas, termasuk 14 anak-anak dan sembilan perempuan.

    Halaman 2 dari 3

    (aik/aik)

  • PBB Ungkap Tingkat Pengangguran di Palestina Capai 80% Sejak Invasi Israel

    PBB Ungkap Tingkat Pengangguran di Palestina Capai 80% Sejak Invasi Israel

    Jakarta –

    Perang antara Hamas dan Israel telah menyebabkan tingkat pengangguran di wilayah Palestina melonjak hingga hampir 80 persen. Hal ini diungkapkan oleh Badan Tenaga Kerja PBB.

    Dilansir AFP, Sabtu (8/6/2024), Badan Tenaga Kerja PBB mengatakan perang antara Hamas dan Israel telah menyebabkan hilangnya pekerjaan dan mata pencaharian dalam skala besar. Sejak perang dimulai pada Oktober tahun lalu, tingkat pengangguran di Jalur Gaza telah mencapai angka 79,1 persen, kata Organisasi Buruh Internasional (ILO).

    ILO mencatat di Tepi Barat, pengangguran telah mencapai 32 persen, tambah ILO. Jika digabungkan, di Tepi Barat dan Gaza mencapai 50,8 persen.

    “Namun, angka-angka ini tidak memperhitungkan mereka yang telah meninggalkan angkatan kerja karena prospek pekerjaan terbukti tidak mungkin tercapai,” katanya.

    “Jumlah sebenarnya mereka yang kehilangan pekerjaan bahkan lebih tinggi dari angka pengangguran yang ditunjukkan,” tambahnya.

    Serangan militer balasan Israel telah menewaskan sedikitnya 36.731 orang di Gaza. Sebagian besar adalah warga sipil, menurut kementerian kesehatan wilayah yang dikelola Hamas.

    (azh/azh)

  • Houthi Tahan 9 Staf Badan-badan PBB di Yaman

    Houthi Tahan 9 Staf Badan-badan PBB di Yaman

    Sanaa –

    Sedikitnya sembilan staf dari sejumlah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ada di Yaman ditahan oleh kelompok Houthi. Kondisi para staf PBB yang ditahan Houthi itu tidak diketahui secara jelas.

    Seperti dilansir Associated Press, Jumat (7/6/2024), penahanan para staf PBB ini diungkapkan oleh otoritas regional saat berbicara kepada media Associated Press pada Jumat (7/6) waktu setempat.

    Informasi tersebut mencuat ke publik ketika Houthi terus menghadapi tekanan keuangan dan serangan udara yang meningkat dari koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS), untuk membalas rentetan serangan yang dilancarkan Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah dan sekitarnya.

    Sejumlah orang lainnya yang bekerja untuk kelompok bantuan kemanusiaan lainnya juga kemungkinan besar ditahan oleh Houthi.

    Di saat Houthi menjadi perhatian internasional karena serangannya di Laut Merah, kelompok yang didukung Iran ini melakukan penindakan tegas terhadap setiap perbedaan pendapat yang muncul di wilayah Yaman yang dikuasainya, termasuk baru-baru ini menjatuhkan hukuman mati terhadap 44 orang.

    Sejumlah pejabat regional yang berbicara kepada Associated Press tanpa mengungkapkan identitas mereka, telah mengonfirmasi penahanan para staf badan PBB di Yaman oleh kelompok Houthi.

    Para staf yang ditahan Houthi, menurut para pejabat regional itu, berasal dari badan hak asasi manusia PBB, program pembangunan PBB, Program Pangan Dunia PBB, dan satu orang lainnya bekerja pada kantor Utusan Khusus PBB. Bahkan istri dari salah satu staf PBB itu ikut ditahan oleh Houthi.

    PBB sendiri menolak untuk memberikan komentarnya atas laporan tersebut.

    Kelompok Houthi dan organisasi media yang berafiliasi dengan kelompok itu juga belum memberikan tanggapan.

    Organisasi Hak Asasi Manusia Mayyun, yang berhasil mengidentifikasi beberapa staf PBB yang ditahan Houthi, menyebutkan bahwa sejumlah karyawan dari kelompok-kelompok bantuan lainnya juga ditahan oleh Houthi di setidaknya empat provinsi, yakni Amran, Hodeida, Saada dan Saana.

    “Kami mengutuk keras eskalasi berbahaya ini, yang mengarah pada pelanggaran hak istimewa dan kekebalan yang dimiliki para pekerja PBB berdasarkan hukum internasional, dan kami menganggapnya sebagai praktik yang menindas, totalier, dan bersifat memeras untuk mendapatkan keuntungan politik dan ekonomi,” sebut Organisasi Hak Asasi Manusia Mayyun dalam pernyataannya.

    Sejauh ini tidak diketahui secara jelas alasan di balik penahanan para staf banda PBB dan para pekerja badan kemanusiaan lainnya di Yaman tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Mengerikan! Perang Saudara di Sudan Dekati Level Genosida

    Mengerikan! Perang Saudara di Sudan Dekati Level Genosida

    Jakarta –

    Waktu kian mendesak bagi jutaan manusia di Sudan, tulis Perserikatan Bangsa-bangsa, PBB, dan organisasi kemanusiaan internasional dalam sebuah pernyataan bersama belum lama ini. Ancaman bencana kelaparan meningkat drastis di tengah berkecamuknya perang saudara.

    Sudah sejak setahun silam, negeri di Tanduk Afrika itu terkoyak oleh pertarungan dua jendral, yang tak segan menghentikan atau membajak pengiriman bantuan kemanusiaan bagi warga sipil.

    Bencana terutama mengintai di wilayah Darfur, kata Alice Nderitu, utusan khusus PBB untuk pencegahan genosida. Menurutnya, apa yang terjadi di barat Sudan sudah mencapai dimensi pembersihan etnis, kata Nderitu, dalam keterangan di hadapan Dewan Keamanan PBB, beberapa hari silam.

    “Kaum sipil diserang dan dibunuh karena warna kulitnya, karena asal usul etnisnya.”

    Gambaran serupa dilaporkan organisasi kemanusiaan Dokter Lintas Batas, MSF, “kami melihat dengan mata kepala sendiri pertumpahan darah yang terjadi,” kata Claire Nicolet, salah seorang petinggi MSF.

    Menurut organisasi yang pernah mendapat Nobel Perdamaian pada 1999 silam itu, sedikitnya 145 orang dibunuh dan 700 mengalami luka-luka sejak tanggal 10 Mei. Saat ini, organisasi bantuan internasional tidak lagi bisa bekerja di lapangan lantaran besarnya risiko serangan bersenjata.

    Gawat di al Fashir

    Situasi dramatis dilaporkan di al Fashir, ibu kota negara bagian Darfur Utara. Ke sana lah jutaan warga sipil mencari perlindungan dari perang yang berkobar di pedalaman.

    “Di sana, bencana kelaparan sudah di depan mata,” kata Marina Peter, direktur Forum Sudan dan Sudan Selatan, sebuah organisasi kemanusiaan di Eropa. Penaklukkan al Fashir oleh RSF akan memicu gelombang pengungsi baru. Kelangkaan dan inflasi harga bahan pangan juga melanda kota-kota yang dikuasai oleh milisi binaan Hemeti.

    “Mereka yang punya sedikit uang, mungkin bisa meninggalkan kota jika mereka beruntung. Tapi kaum miskin akan dibantai,” kata Marina Peter.

    Aliansi rapuh

    Menurutnya, RSF menggunakan taktik brutal untuk meneror warga sipil agar mau bergabung. “Al Fashir pada dasarnya adalah rantai terakhir yang menyatukan Sudan. Jika direbut RSF, maka Sudan akan terbelah dua, yang berarti bencana secara politis,” imbuhnya lagi.

    Brutalitas militer Sudan dan RSF membiaskan ketergesaan, menurut analisa lembaga penelitian International Crisis Group, ICG. Karena menurut para analis, semakin lama konflik berkecamuk, semakin rapuh pula aliansi yang dijalin kedua jendral dengan milisi-milisi lokal.

    Kerapuhan itu menyulitkan SAF dan RSF untuk mengendalikan milisi-milisi binaan mereka, yang kini semakin leluasa menebar prahara. “Konflik ini sudah memasuki fase baru yang lebih berbahaya, di mana Sudan semakin tercerai-berai,” tulis organisasi yang bermarkas di Brussels, Belgia, itu.

    Intervensi dunia internasional

    Bantuan bagi militer Sudan datang dari luar negeri. Menjelang akhir tahun lalu, Jendral al-Burhan melobi Iran untuk mengirimkan senjata. Sejak itu, SAF rajin menerbangkan drone tempur untuk menyerang posisi RSF. Pengakuan juga diumumkan Mesir dan Arab Saudi bagi pemerintahan junta di Khartoum.

    “Seseorang seperti dia lah yang ingin dilihat Mesir dan Arab Saudi di puncak pemerintahan sebuah negara,” kata analis Sudan, Marina Peter.

    Mesir dan Sudan juga dikaitkan oleh ideologi yang sama, kata pakar politik Afrika Hager Ali dari Institut Penelitian GIGA, Jerman, yang baru-baru ini merilis analisa terkait situasi di Sudan. “Mesir tidak bekerja sama dengan RSF, karena mereka tidak dianggap sebagai aktor negara.”

    Sebab itu pula, pentolan RSF Hemeti memposisikan diri sebagai pemberontak kemerdekaan. Melalui cara itu, dia bisa mendulang dukungan Uni Emirat Arab, termasuk juga Rusia, yang dijanjikan hak penambangan atas cadangan emas Sudan.

    Destabilisasi Sudan

    Namun Moskow kini mulai mengulurkan tangan ke arah SAF, dan akan membangun pangkalan angkatan laut di Port Sudan. Selain itu, delegasi Rusia juga telah bertemu dengan petinggi junta pada akhir April silam.

    “Baik UEA atau Rusia ingin memperluas pengaruhnya di Sudan,” kata Hager Ali. Di Sudan, kedua negara memadu kepentingan ekonomi atas cadangan sumber daya alam. Selain itu, Sudan terletak strategis dan bisa menjadi labuhan bagi negara luar untuk berjejak di Afrika.

    “Akses diupayakan melalui kerja sama, baik dengan aktor non-negara seperti Hemeti yang memberontak, tapi juga dengan aktor negara melalui jalur diplomasi resmi.”

    Patut dipertimbangkan, aktor-aktor internasional tidak berkepentingan pada solusi konflik atau perdamaian di Sudan. “Bagi semua negara yang terlibat, Sudan adalah gerbang menuju Laut Merah, dan dari Laur Merah menuju Afrika,” kata Ali.

    Sebab itu, akan menguntungkan bagi aktor internasional jika Sudan tidak memiliki administrasi yang berfungsi maksimal, karena melapangkan jalan bagi masuknya pengaruh asing. “Prosesnya akan sangat lebih cepat melalui jalur tidak resmi, seperti misalnya penyelundupan senjata, seperti yang sedang terjadi di Sudan saat ini.”

    “Dalam hal ini, aktor-aktor asing tidak punya kepentingan perdamaian dalam jangka panjang, melainkan pada ketidakstabilan terkendali.”

    rzn/yf

    (ita/ita)