Xcloud.id

partai: PBB

  • Rezim yang Ancam Kehancuran Layak Dihancurkan

    Rezim yang Ancam Kehancuran Layak Dihancurkan

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, membalas Iran usai menyinggung ‘perang yang melenyapkan’. Iran sempat mengatakan Israel memulai agresi militer di Lebanon dengan menyebut ‘perang yang menghancurkan’.

    “Rezim yang mengancam kehancuran layak untuk dihancurkan,” kata Katz dalam postingannya di X, dilansir Reuters, Minggu (30/6/2024).

    Dia juga mengatakan Israel akan bertindak dengan kekuatan penuh terhadap Hizbullah yang didukung Iran jika mereka tidak berhenti menembaki Israel dari Lebanon dan menjauh dari perbatasan negara tersebut.

    Diketahui, meskipun Katz adalah anggota kabinet keamanan Israel, kebijakan perang sebagian besar dipimpin oleh PM Israel Benjamin Netanyahu dan sekelompok kecil menteri termasuk Gallant, yang mengunjungi Washington minggu ini untuk melakukan pembicaraan mengenai Gaza dan Lebanon.

    Perwakilan Iran di PBB mengatakan pada hari Jumat bahwa jika Israel memulai ‘agresi militer skala penuh’ di Lebanon, ‘perang yang menghancurkan akan terjadi’.

    Sementara itu perwakilan Iran mengatakan dalam postingan di X, bahwa dalam peristiwa seperti itu ‘semua opsi, termasuk keterlibatan penuh semua front perlawanan, ada di atas meja’.

    Diketahui Hizbullah telah melakukan baku tembak dengan Israel sejak Oktober, bersamaan dengan perang Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant mengatakan pekan ini bahwa mereka lebih memilih jalur diplomatik untuk menyelesaikan situasi ini.

    (yld/idn)

  • Negara Mayoritas Muslim Tajikistan Larang Hijab, Ini Alasannya

    Negara Mayoritas Muslim Tajikistan Larang Hijab, Ini Alasannya

    Dushanbe –

    Tajikistan yang merupakan negara mayoritas Muslim di Asia Tengah baru saja mengesahkan undang-undang yang melarang pemakaian hijab. Apa alasannya?

    Seperti dilansir Euronews.com, Selasa (25/6/2024), pemerintah Tajikistan, yang merupakan negara bekas Uni Soviet di kawasan Asia Tengah, mengesahkan undang-undang yang melarang hijab di negaranya pada akhir pekan.

    Undang-undang itu sebelumnya telah disetujui oleh majelis tinggi parlemen Tajikistan, atau yang disebut Majlisi Milli, pada Kamis (20/6) pekan lalu.

    Disahkannya undang-undang larang hijab itu dipandang mengejutkan, karena menurut sensus terakhir tahun 2020 lalu, Tajikistan yang berpenduduk 10 juta jiwa ini memiliki sekitar 96 persen penduduk beragama Islam.

    Pada intinya, undang-undang itu melarang penggunaan “pakaian asing” yang termasuk hijab atau jilbab, atau penutup kepala yang dikenakan oleh perempuan Muslim. Sebaliknya, warga Tajikistan dianjurkan untuk mengenakan pakaian nasional negara tersebut.

    Mereka yang melanggar undang-undang itu akan dikenai hukuman denda dengan besaran yang bervariasi. Mulai dari denda sebesar 7.920 Somoni Tajikistan (Rp 12 juta) untuk warga negara biasa, denda 54.000 Somoni (Rp 82,6 juta) untuk pejabat pemerintah dan denda 57.600 Somoni (Rp 88 juta) untuk tokoh keagamaan.

    Undang-undang yang melarang pemakaian hijab itu merupakan yang terbaru dari serangkaian 35 tindakan terkait agama yang dilakukan pemerintah Tajikistan.

    Dalam penjelasannya, pemerintah Tajikistan menggambarkan langkah yang diambilnya tersebut sebagai tindakan untuk “melindungi nilai-nilai budaya nasional” dan “mencegah takhayul dan ekstremisme”.

    Undang-undang serupa telah disahkan awal bulan ini, dan berdampak terhadap sejumlah praktik keagamaan, seperti tradisi berabad-abad yang dikenal di Tajikistan sebagai “iydgardak” di mana anak-anak mendatangi rumah-rumah untuk mengumpulkan uang saku pada Hari Raya Idul Fitri.

    Terlepas dari itu, menurut Euronews.com, larangan hijab di Tajikistan dan undang-undang yang berdampak pada praktik keagamaan itu dipandang sebagai cerminan dari garis politik yang diupayakan oleh pemerintahan presiden seumur hidup, Emomali Rahmon, sejak tahun 1997 silam.

    Presiden Tajikistan Bertekad Berantas Ekstremisme Sejak Lama

    Diketahui bahwa Presiden Rahmon, yang berkuasa sejak tahun 1994, sudah sejak lama mengincar apa yang mereka gambarkan sebagai ekstremisme di Tajikistan.

    Setelah perjanjian damai tercapai untuk mengakhiri perang sipil selama lima tahun pada tahun 1997 silam, Presiden Rahmon pertama kali menemukan cara untuk hidup berdampingan dengan oposisi, Partai Kebangkitan Islam Tajikistan (TIRP), yang mendapatkan serangkaian konsesi.

    Menurut perjanjian yang dimediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perwakilan TIRP yang pro-syariat Islam akan berbagi 30 persen pemerintahan, dan TIRP akan diakui sebagai partai politik pertama pasca-Soviet yang didirikan berdasarkan nilai-nilai Islam.

    Namun, Presiden Rahmon berhasil menyingkirkan TIRP dari kekuasaan, meskipun partai tersebut menjadi lebih sekuler seiring berjalannya waktu. Pada tahun 2015, Presiden Rahmon membubarkan TIRP setelah menetapkannya sebagai organisasi teroris usai partai itu diduga terlibat dalam upaya kudeta yang gagal.

    Upaya kudeta gagal itu menewaskan Jenderal Abdulhakim Nazarzoda, seorang birokrat penting pemerintah Tajikistan.

    Dalam situasi itu, Presiden Rahmon mengarahkan fokus pemerintahannya terhadap apa yang disebutnya sebagai pengaruh “ekstremis” di tengah masyarakat.

    Setelah memberlakukan larangan hijab untuk lembaga publik, termasuk universitas dan gedung pemerintahan, pada tahun 2009, rezim Presiden Rahmon mendorong sejumlah aturan formal dan informal yang bertujuan mencegah negara-negara tetangga memberikan pengaruh tapi juga memperkuat kekuasaan.

    Meskipun tidak ada aturan hukum soal memanjangkan jenggot di Tajikistan, sejumlah laporan menyebut penegak hukum mencukur paksa pria-pria yang berjenggot lebat, yang dipandang sebagai tanda potensial untuk pandangan keagamaan yang ekstremis.

    Undang-undang Tanggung Jawab Orang Tua, yang diberlakukan sejak tahun 2011, mengatur hukuman untuk para orang tua yang menyekolahkan anak-anak mereka ke pendidikan keagamaan di luar negeri.

    Undang-undang yang sama juga melarang anak-anak di bawah 18 tahun untuk memasuki tempat ibadah tanpa izin.

    Sementara itu, laporan tahun 2017 yang dirilis Komisi Urusan Agama Tajikistan menyebut 1.938 masjid ditutup dalam waktu setahun dan tempat-tempat ibadah dialihfungsikan menjadi kedai teh dan pusat medis.

    Rentetan undang-undang terbaru ini dinilai dipicu oleh serangan mematikan di Balai Kota Crocus di Moskow, Rusia, pada April lalu. Empat pelaku penyerangan yang ditangkap oleh otoritas Rusia disebut memiliki paspor Tajikistan dan dituduh sebagai anggota ISIS-Khorasan.

    Presiden Rahmon dalam pernyataannya menegaskan dirinya ingin menjadikan Tajikistan sebagai negara yang “demokratis, berdaulat, berdasarkan hukum dan sekuler”. Dia bahkan mengutip kalimat pembuka dalam Konstitusi Tajikistan tahun 2016 yang menganjurkan masyarakat untuk “mencintai Tuhan dengan hati”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • China Khawatir Korut Jadi Makin Agresif Usai Dikunjungi Putin

    China Khawatir Korut Jadi Makin Agresif Usai Dikunjungi Putin

    Washington DC –

    Pemerintah China disebut mengkhawatirkan Korea Utara (Korut) akan semakin berani untuk memulai krisis regional setelah kunjungan langka Presiden Rusia Vladimir Putin. Kekhawatiran itu tetap dirasakan Beijing meskipun negara itu merupakan sekutu Pyongyang dan menjalin aliansi publik dengan Moskow.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (25/6/2024), Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Amerika Serikat (AS) Kurt Campbell mengungkapkan bahwa China telah mengindikasikan dalam interaksinya dengan AS jika mereka “cemas” setelah Putin pekan lalu menandatangani pakta pertahanan dengan Pyongyang.

    “Saya pikir adil untuk mengatakan bahwa China mungkin khawatir jika Korea Utara akan terdorong untuk mengambil langkah-langkah provokatif yang dapat menyebabkan krisis di Asia Timur Laut,” ucap Campbell saat berbicara dalam forum Dewan Hubungan Luar Negeri.

    Dia merujuk pada peningkatan insiden militer skala kecil yang dilakukan Korut di area perbatasan dengan Korea Selatan (Korsel), serta “bahasa yang sangat provokatif” dan “tekad yang sangat jelas” dari Pyongyang untuk menghindari diplomasi dengan AS.

    Rusia, seperti diyakini oleh Washington, sedang mencari dukungan yang lebih besar untuk Korut, termasuk potensi dalam bidang nuklir.

    “Ini adalah serangkaian perkembangan yang berbahaya dan sedang kami pantau,” ujar Campbell dalam pernyataannya.

    Korut berada di bawah rentetan sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas program nuklir dan rudalnya. Namun negara itu menemukan mitra yang bersemangat, yaitu Rusia, yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan memiliki hak veto.

    Pyongyang dilaporkan telah mengirimkan peluru-peluru artileri kepada Moskow untuk digunakan dalam perang di Ukraina.

    Saksikan juga ‘Korsel: Parasit Terdeteksi di Balon Sampah yang Dikirim Korut’:

    Dalam kunjungannya pekan lalu, Putin menandatangani perjanjian dengan pemimpin Korut Kim Jong Un yang mencakup pakta bagi kedua negara untuk saling membantu jika diserang — yang tampaknya merupakan kembalinya aliansi era Perang Dingin.

    Sementara China, yang sejak lama menjadi mitra utama Pyongyang namun baru-baru ini menjaga jarak dengan Kim Jong Un, tidak banyak berkomentar secara terbuka mengenai kunjungan Putin.

    AS juga menuduh Beijing telah memicu peningkatan kekuatan militer Rusia melalui ekspor industri, meskipun bukan pengiriman senjata secara langsung.

    Campbell, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa meskipun China dan Rusia bersatu dalam hal antagonisme terhadap Barat, kedua negara itu memiliki pandangan yang berbeda tidak hanya soal Korut tapi juga soal hubungan Beijing dan Moskow.

    “Saya pikir di masa depan, kemungkinan besar akan terjadi kembali ketegangan antara Moskow dan Beijing,” sebut Campbell.

    Namun dalam jangka waktu dekat, menurut Campbell, China akan lebih unggul dan mungkin bisa mendapatkan kapal selam atau teknologi lainnya dari Rusia yang masih lebih canggih dari Moskow.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • 70.000 Tentara Israel Cacat Akibat Perang Gaza, Ribuan Luka-luka

    70.000 Tentara Israel Cacat Akibat Perang Gaza, Ribuan Luka-luka

    Tel Aviv –

    Militer Israel melaporkan bahwa jumlah tentaranya yang cacat, atau menjadi penyandang disabilitas, telah melampaui 70.000 ribu personel untuk pertama kalinya. Angka itu termasuk sekitar 8.000 tentara yang mengalami luka-luka sejak perang berkecamuk di Jalur Gaza pada Oktober tahun lalu.

    Seperti dilansir Middle East Monitor dan Press TV, Jumat (21/6/2024), laporan militer Israel menyebut jumlah tentara yang luka-luka selama perang berkecamuk lebih dari delapan bulan terakhir mencapai sedikitnya 8.663 personel.

    Laporan media lokal Israel Channel 7 mengonfirmasi angka tersebut sedang menerima perawatan di departemen rehabilitasi pada Kementerian Pertahanan Israel. Disebutkan juga bahwa sekitar 35 persen dari mereka mengalami masalah kesehatan mental, sedangkan 21 persen lainnya mengalami cedera fisik.

    Channel 7 dalam laporannya menyebut departemen rehabilitasi pada Kementerian Pertahanan Israel sedang bersiap menerima sekitar 20.000 korban luka tambahan akibat perang yang terus berkecamuk, hingga akhir tahun 2024 ini.

    Menurut laporan itu, data yang diberikan oleh Konferensi Medis Israel menunjukkan bahwa lebih dari 1.000 tentara mendapatkan perawatan bulanan, dengan 95 persen di antaranya berjenis kelamin laki-laki dan 70 persen di antaranya merupakan tentara cadangan. Separuh dari mereka berusia antara 18-30 tahun.

    Disebutkan juga bawah 20 persen di antaranya mengalami reaksi mental dan gangguan stres pasca-trauma (PTSD).

    “Menurut analisis yang dilakukan oleh para spesialis, sekitar 40 persen korban luka yang akan dirawat di rumah sakit pada akhir tahun ini kemungkinan menghadapi berbagai reaksi mental, termasuk kecemasan, depresi, stres pasca-trauma dan kesulitan dalam adaptasi dan komunikasi,” demikian bunyi laporan itu.

    “Dari sekitar 70.000 tentara penyandang disabilitas yang dirawat di bangsal rehabilitasi, sebanyak 9.539 personel di antaranya mengalami reaksi pasca-trauma dan reaksi mental,” imbuh laporan tersebut.

    Saksikan juga ‘Ribuan Mahasiswa AS Tolak Kerja di Google dan Amazon’:

    Pada 7 Juni lalu, seorang tentara Israel yang diidentifikasi bernama Eliran Mizrahi menghabisi nyawanya sendiri, setelah dia dipanggil kembali untuk berperang di Jalur Gaza saat dia menderita PTSD dan mengalami dua cedera.

    Sebuah studi terbaru oleh para peneliti menyebut pada Maret lalu bahwa lebih dari setengah juta warga Israel berisiko terkena PTSD setelah perang yang memakan banyak korban jiwa berkecamuk di Jalur Gaza.

    Pada pertengahan April lalu, menurut laporan situs berita berbahasa Ibrani Walla, militer Israel mengakui bahwa lebih dari 2.000 tentara, polisi, dan personel keamanan telah dinonaktifkan sejak awal perang berkecamuk di Jalur Gaza.

    “Persentase orang-orang yang mengalami kesulitan tidur meningkat dari 18,7 persen pada musim panas lalu, menjadi 37,7 persen, meningkat sebesar 101 persen sementara laporan soal mereka yang mengalami stres berat meningkat menjadi 43,5 selama perang, peningkatannya sekitar 78 persen,” demikian laporan Institut Keselamatan dan Keamanan pada Kementerian Tenaga Kerja Israel pada April lalu.

    Sejak perang pecah antara Israel dan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu, rentetan serangan terus dilancarkan militer Tel Aviv terhadap Jalur Gaza. Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sedikitnya 37.343 orang tewas dan sekitar 85.372 orang lainnya luka-luka di daerah kantong Palestina tersebut.

    Sekitar 1,7 juta orang lainnya terpaksa mengungsi akibat perang di Jalur Gaza.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Bertemu di Pyongyang, Putin-Kim Jong Un Sepakat Perkuat Hubungan

    Bertemu di Pyongyang, Putin-Kim Jong Un Sepakat Perkuat Hubungan

    Pyongyang –

    Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un memeluk Presiden Rusia Vladimir Putin saat tiba di Pyongyang pada Rabu (19/5) dini hari waktu setempat. Kedua pemimpin kemudian saling berbagi “pikiran secara mendalam” dan sepakat mengembangkan hubungan kedua negara.

    Seperti dilansir Reuters, Rabu (19/6/2024), Putin sedang melakukan perjalanan pertamanya dalam 24 tahun terakhir ke ibu kota Korut. Kunjungan ini kemungkinan akan mengubah hubungan Rusia dan Korut yang terjalin selama bertahun-tahun, saat kedua negara sama-sama menghadapi isolasi internasional.

    Laporan kantor berita Korut, Korean Central News Agency (KCNA), menyebut kemitraan kedua negara bagaikan “mesin yang mempercepat pembangunan dunia multi-kutub baru”. Disebutkan KCNA bahwa kunjungan Putin menunjukkan persahabatan dan persatuan kedua negara yang tidak terkalahkan dan kokoh.

    Kim Jong Un menyapa dan menjabat tangan Putin yang mendarat di Pyongyang pada Rabu (19/6) dini hari waktu setempat. Tidak hanya itu, Kim Jong Un dan Putin juga disebut saling berpelukan saat bertemu dan berbicara di dekat pesawat yang membawa Presiden Rusia itu.

    Keduanya kemudian menaiki limusin yang sama yang bergegas menuju Rumah Tamu Negara Kumsusan.

    “Melewati jalan-jalan Pyongyang yang terang benderang pada malam hari, para pemimpin tertinggi saling bertukar pikiran secara mendalam dan membuka pikiran mereka untuk lebih mengembangkan hubungan DPRK-Rusia,” sebut KCNA menggunakan nama resmi Korut, Republik Demokratik Rakyat Korea.

    Agenda Putin di Pyongyang pada Rabu (19/6) waktu setempat mencakup diskusi tatap muka dengan Kim Jong Un, kemudian menghadiri konser gala, jamuan kenegaraan, menerima sambutan pengawal kehormatan, penandatanganan dokumen dan menyampaikan pernyataan kepada media.

    Informasi itu disampaikan oleh penasihat kebijakan luar negeri Putin, Yuri Ushakov, kepada kantor berita Rusia Interfax.

    Putin dan Kim Jong Un juga berjabat tangan saat bertemu di Pyongyang Foto: Reuters

    Rusia selama kini memanfaatkan hubungan yang menghangat dengan Korut untuk menyerang Amerika Serikat (AS). Sementara Pyongyang yang terjerat sanksi berat telah mendapatkan dukungan politik dan janji dukungan ekonomi serta perdagangan dari Moskow.

    Washington dan sekutu-sekutunya menyampaikan kekhawatiran mereka soal Rusia akan memberikan bantuan untuk program rudal dan nuklir Korut, yang dilarang oleh resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    AS dan sekutunya juga menuduh Pyongyang telah memasok rudal balistik dan peluru artileri yang digunakan Moskow dalam perang di Ukraina. Baik Korut maupun Rusia telah membantah adanya transfer senjata.

    Namun sebagai isyarat bahwa Rusia, anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto, sedang mengkaji ulang seluruh pendekatannya terhadap Korut, Putin memuji Pyongyang menjelang kunjungannya karena menolak apa yang disebutnya sebagai tekanan, pemerasan dan ancaman ekonomi AS.

    Dalam sebuah artikel yang dimuat halaman depan surat kabar partai berkuasa di Korut, Putin berjanji untuk “mengembangkan mekanisme perdagangan alternatif dan penyelesaian bersama yang tidak dikendalikan oleh Barat” dan “membangun arsitektur keamanan yang setara dan tidak bisa dipisahkan di Eurasia”

    Analis program 38 North di Washington, Rachel Minyoung Lee, menilai artikel media pemerintah Korut soal Putin itu menyiratkan peluang bagi pertumbuhan ekonomi Pyongyang dalam blok ekonomi anti-Barat yang dipimpin oleh Moskow, yang menjadi pesan yang mungkin menarik bagi Kim Jong Un.

    Putin juga mengeluarkan perintah presiden pada malam kunjungan ke Pyongyang yang isinya menyatakan Rusia ingin menandatangani “perjanjian kemitraan strategis yang komprehensif” dengan Korut. Ushakov menyebut bahwa hal itu akan mencakup masalah keamanan.

    Ditambahkan oleh Ushakov kesepakatan Rusia-Korut tidak akan ditujukan untuk negara mana pun, namun akan “menguraikan prospek kerja sama lebih lanjut”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Otoritas Israel Dilaporkan Abaikan Info Intel soal Serangan Hamas 7 Oktober

    Otoritas Israel Dilaporkan Abaikan Info Intel soal Serangan Hamas 7 Oktober

    Tel Aviv –

    Otoritas keamanan Israel dilaporkan mengabaikan dokumen intelijen pada September 2023 yang meramalkan serangan Hamas pada 7 Oktober. Hal itu diungkap outlet media yang dikelola pemerintah Israel.

    Dilansir Anadolu Agency, Selasa (18/6/2024), laporan yang diungkapkan oleh Otoritas Penyiaran Israel mengklaim bahwa dokumen bertanggal 19 September atau sekitar tiga minggu sebelum serangan yang Israel gambarkan sebagai yang terburuk dalam sejarahnya, disiapkan oleh unit intelijen militer 8200.

    Outlet tersebut mengutip sumber keamanan Israel yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan bahwa dokumen tersebut ‘diketahui oleh pimpinan intelijen dan, setidaknya, komando Gaza’ dari militer Israel.

    Laporan tersebut mengatakan dokumen itu ‘menggambarkan secara rinci serangkaian latihan yang dilakukan oleh unit elite Hamas, yang melakukan serangan terhadap posisi militer dan kibbutzim (komunitas kecil Israel), penculikan tentara dan warga sipil, dan bahkan instruksi tentang cara menahan dan menjaga korban penculikan. saat berada di Jalur Gaza’.

    Dokumen itu disebut menguraikan langkah awal latihan tersebut sebagai ‘menciptakan pelanggaran dalam simulasi posisi tentara Israel yang dibangun di Gaza yang meniru lokasi di dekat Jalur Gaza’ dengan empat brigade masing-masing ditugaskan di lokasi yang berbeda.

    Laporan tersebut mengatakan analis intelijen Israel yang mengamati latihan tersebut kemudian ‘menguraikan langkah-langkah selanjutnya setelah menyusup ke wilayah Israel dan merebut posisi terdepan’ dan mencatat bahwa instruksi tersebut menyerukan penyerahan setiap tentara yang ditangkap kepada komandan brigade, dengan perkiraan jumlah sandera 200-250 orang.

    Dokumen tersebut juga dilaporkan merinci target serangan militer yang dilakukan unit-unit tersebut, termasuk ‘pos komando, pusat operasi, kuil Yahudi di pangkalan militer, markas besar angkatan udara, markas komunikasi, posisi tembak, dan area perumahan tentara’.

    Stasiun penyiaran Israel menyimpulkan bahwa bukan hanya Komando Selatan dan Divisi Gaza yang tidak mengetahui rencana penculikan Hamas, namun dokumen tersebut juga ‘merinci kondisi di mana para sandera akan ditahan, termasuk instruksi bagi para penculik tentang bagaimana bertindak dalam kasus-kasus ekstrem dan dalam keadaan apa para tawanan dapat dieksekusi’.

    Laporan itu juga disebut mencatat meskipun ada peringatan, otoritas keamanan Israel mengabaikan dokumen intelijen tersebut.

    Sumber keamanan Israel itu menambahkan bahwa sebelum pecahnya perang pada 7 Oktober 2023, lembaga pertahanan telah membual tentang penghalang keamanan ‘pintar’ baru yang diselesaikan 2 tahun sebelum serangan Hamas. Sistem itu menampilkan teknologi di atas dan di bawah tanah.

    Banyak pejabat senior politik, keamanan, dan militer Israel kemudian menggambarkan serangan Hamas sebagai ‘kegagalan intelijen yang besar’.

    Mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, Israel menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutal yang terus berlanjut di Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Lebih dari 37.300 warga Palestina telah terbunuh di Gaza, sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak, dan lebih dari 85.000 lainnya terluka.

    Lebih dari 8 bulan setelah perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur akibat blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan yang melumpuhkan.

    Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang keputusan terbarunya memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasinya di Rafah, tempat lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum diserbu pada 6 Mei.

    (haf/imk)

  • Pria Australia Diancam 12 Tahun Penjara di Bali

    Pria Australia Diancam 12 Tahun Penjara di Bali

    Dunia Hari Ini kembali dengan rangkuman berita-berita utama dari sejumlah negara dalam 24 jam terakhir.

    Edisi Jumat, 14 Juni 2023, kita awali dari Indonesia.

    Pria Australia di Bali terancam penjara 12 tahun

    Pria Australia Troy Andrew Smith terancam hukuman 12 tahun penjara jika terbukti bersalah memiliki metamfetamin, menurut keputusan sidang yang dilaksanakan kemarin.

    Polda Bali mengatakan Troy ditangkap April lalu setelah polisi menggerebek hotelnya di dekat pantai Kuta.

    Polisi menyita 3,15 gram metamfetamin kristal dari kamarnya.

    Penangkapan tersebut dilakukan setelah adanya informasi bahwa Troy menerima paket mencurigakan berisi pasta gigi melalui pos dari Australia.

    Penerbangan langsung Bali-Canberra

    Batik Air membuka jalur penerbangan langsung antara Bali dengan Canberra mulai hari ini.

    Maskapai penerbangan asal Malaysia, yang sebelumnya dikenal sebagai Malindo Air tersebut, akan mengoperasikan layanan 737-800 tiga kali seminggu.

    Premier Kawasan Ibukota Australia, Andrew Barr, mengatakan penerbangan langsung antara Bali dan Canberra akan sangat menguntungkan, tak hanya di sektor pariwisata.

    “Rute ini juga menghadirkan peluang besar untuk menghubungkan wilayah Canberra ke Asia Tenggara untuk rekreasi, perdagangan, dan pendidikan.”

    Tuntutan kelompok anti-aborsi Amerika ditolak

    Mahkamah Agung Amerika Serikat menolak tawaran dari kelompok anti-aborsi yang salah satunya mewajibkan dokter untuk membatasi akses mendapat pil aborsi.

    Hakim memutuskan penentang aborsi tidak memiliki hak hukum untuk mengajukan tuntutan persetujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) atas obat tersebut, mifepristone.

    Ini adalah keputusan pertama pengadilan tentang aborsi sejak hakim membatalkan Roe vs Wade dua tahun lalu.

    Kasus tersebut mengancam akan membatasi akses mendapat obat mifepristone di Amerika Serikat, termasuk di negara bagian tempat aborsi masih legal, serta jadi kemenangan bagi Presiden Joe Biden yang mendukung hak aborsi secara vokal.

    Israel dan Palestina dituduh melanggar hak anak-anak

    Untuk pertama kalinya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menambahkan militer Israel, Hamas, dan kelompok militan Jihad Islam Palestina (PIJ) ke dalam daftar pelanggar hak-hak anak.

    Laporan Tahunan PBB tentang Anak-anak dan Konflik Bersenjata yang disiapkan oleh Sekretaris Jenderal António Guterres mendokumentasikan penyebaran konflik bersenjata yang melibatkan anak-anak di seluruh dunia.

    Dalam temuan 2023 yang dirilis kemarin, mereka menyimpulkan adanya peningkatan hingga 155 persen terhadap pelanggaran hak anak-anak di Israel, serta di Palestina, termasuk Gaza.

    “[Saya] terkejut melihat lonjakan dramatis ini, skala, serta intensitas pelanggaran berat yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap anak-anak di Jalur Gaza, Israel, dan Tepi Barat yang diduduki Israel,” kata António.

    Amerika dan Ukraina menandatangani perjanjian

    Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menandatangani perjanjian 10 tahun yang dirancang untuk memperkuat pertahanan Ukraina terhadap invasi Rusia.

    Presiden Zelenskyy menggambarkan kesepakatan keamanan baru tersebut sebagai “kesepakatan terkuat” yang dicapai sejak negaranya merdeka pada tahun 1991.

    “Hari ini adalah hari yang benar-benar bersejarah,” katanya.

    Presiden Zelenskyy mempertanyakan berapa lama kedekatan kedua negara akan bertahan. Namun Presiden Biden meyakinkan Presiden Zelenskyy jika Ukraina “akan mendapatkan apa yang mereka perlukan.”

  • Rekor 120 Juta Orang Terpaksa Mengungsi Secara Global

    Rekor 120 Juta Orang Terpaksa Mengungsi Secara Global

    Jakarta –

    PBB mengatakan pada Kamis (13/06) bahwa 120 juta orang hidup dalam status pengungsi paksa secara global antara awal tahun 2023 hingga Mei 2024.

    Data baru ini terungkap dalam laporan Tren Global oleh Badan Pengungsi PBB (UNHCR) yang menguraikan statistik yang melacak jumlah pengungsi, pencari suaka, pengungsi internal, dan orang-orang tanpa kewarganegaraan di seluruh dunia.

    Konflik mendorong migrasi besar-besaran

    “Diperkirakan 117,3 juta orang masih terpaksa mengungsi pada akhir 2023, terpaksa melarikan diri dari penganiayaan, konflik, kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, dan peristiwa yang sangat mengganggu ketertiban umum,” kata laporan itu.

    Pada Mei, 120 juta orang menjadi pengungsi secara global, hampir 10% lebih banyak dibandingkan angka pada 2022, yang mewakili sekitar 1,5% dari populasi dunia, kata UNHCR.

    “Konflik masih menjadi pendorong terbesar terjadinya pengungsian massal,” kata Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi Filippo Grandi kepada wartawan.

    “Kecuali terjadi pergeseran geopolitik internasional, sayangnya saya melihat angkanya terus meningkat,” tambahnya.

    “Tahun ini, selama 12 tahun berturut-turut, jumlah pengungsi dan orang terlantar meningkat: dari 114 menjadi 120 juta. Di balik angka-angka ini terdapat banyak tragedi kemanusiaan, yang hanya dapat diatasi dan diselesaikan dengan solidaritas dan tindakan bersama,” kata Grandi dalam sebuah postingan di X, sebelumnya Twitter.

    Dari Gaza, Sudan, hingga Myanmar

    Pertempuran di Sudan yang pecah pada April 2023, disebut-sebut menyebabkan salah satu “krisis kemanusiaan dan pengungsian terbesar di dunia” dengan lebih dari 6 juta orang terpaksa mengungsi pada Desember 2023.

    Sementara itu, UNHCR mengatakan bahwa perang yang sedang berlangsung di Gaza “telah menimbulkan dampak buruk terhadap warga sipil Palestina” dan hingga 1,7 juta orang atau lebih dari 75% penduduk telah mengungsi di wilayah Palestina.

    Menurut badan bantuan PBB untuk Palestina (UNRWA), terdapat sekitar 6 juta pengungsi Palestina yang saat ini berada di bawah mandat mereka, dengan 1,6 juta di antaranya berada di Jalur Gaza.

    Myanmar, Afganistan, Ukraina, Republik Demokratik Kongo, Somalia, Haiti, Suriah dan Armenia termasuk di antara negara-negara yang disebutkan di mana konflik dan kekerasan telah memaksa orang mencari keselamatan di tempat lain.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Negara mana yang diincar para pengungsi?

    Laporan tersebut menunjukkan bahwa 75% pengungsi dan migran menuju ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, berlawanan dengan persepsi bahwa sebagian besar pengungsi dan migran menuju ke negara-negara kaya.

    Namun laporan tersebut menyatakan bahwa setengah dari seluruh permohonan suaka baru, hanya diterima di lima negara dan sebagian besar diajukan di AS dengan jumlah 1,2 juta jiwa.

    Diikuti oleh Jerman dengan 329.100, disusul oleh Mesir, Spanyol dan Kanada.

    rs/gtp (AFP, DPA)

    (ita/ita)

  • Kapal Migran Tenggelam di Lepas Pantai Yaman, 39 Orang Tewas-150 Hilang

    Kapal Migran Tenggelam di Lepas Pantai Yaman, 39 Orang Tewas-150 Hilang

    Sanaa –

    Sebuah kapal yang membawa lebih dari 200 migran tenggelam di lepas pantai Yaman. Sedikitnya 39 orang tewas dalam insiden terbaru di jalur migrasi berbahaya dari kawasan Afrika tersebut.

    “Insiden tragis di lepas pantai Yaman: Kapal yang membawa 260 migran tenggelam kemarin (10/6). Sedikitnya 39 orang tewas, 150 orang lainnya hilang, 71 orang selamat,” demikian pernyataan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) via media sosial X, seperti dilansir AFP, Selasa (11/6/2024).

    Pernyataan IOM yang merupakan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini tidak menyebut lebih spesifik soal asal kewarganegaraan para migran tersebut.

    Setiap tahunnya, puluhan ribu migran dari Tanduk Afrika nekat melintasi perairan Laut Merah dalam upaya mencari negara-negara Teluk yang kaya minyak, untuk menghindari konflik, bencana alam, atau prospek ekonomi yang buruk.

    Pada April lalu, dua kapal pengangkut migran tenggelam di lepas pantai Djibouti dalam waktu berselang dua pekan, yang menyebabkan kematian puluhan orang.

    Pada saat itu, IOM mengatakan bahwa telah mencatat total 1.350 kematian di jalur migrasi berbahaya itu sejak tahun 2014 lalu. Angka itu belum termasuk insiden-insiden yang terjadi sepanjang tahun ini.

    Untuk tahun 2023 saja, IOM mencatat sedikitnya 698 kematian di rute migrasi berbahaya tersebut, termasuk 105 orang yang hilang di lautan.

    IOM mengatakan pada Selasa (11/6) waktu setempat bahwa pihaknya “memberikan bantuan segera kepada para korban selamat”.

    Para migran yang berhasil mencapai wilayah Yaman seringkali menghadapi ancaman lebih lanjut terhadap keselamatan mereka. Negara termiskin di Semenanjung Arab ini terjerumus ke dalam perang sipil berkepanjangan yang berkecamuk selama satu dekade terakhir.

    Banyak migran yang berusaha mencapai wilayah Arab Saudi dan negara-negara Teluk Arab lainnya agar bisa bekerja sebagai buruh atau pekerja rumah tangga.

    Pada Agustus tahun lalu, Human Rights Watch (HRW) menuduh penjaga perbatasan Saudi membunuh “sedikitnya ratusan” warga Ethiopia yang berupaya melintasi perbatasan untuk masuk ke Saudi dari Yaman antara Maret 2022 hingga Juni 2023. Dalam beberapa kasus, sebut HRW, Saudi menggunakan senjata peledak.

    Riyadh membantah tuduhan HRW tersebut, yang disebutnya “tidak berdasar dan tidak didasarkan pada sumber-sumber yang biasa dipercaya”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Bentrok dengan Tentara Israel di Tepi Barat, Komandan Hamas Tewas

    Bentrok dengan Tentara Israel di Tepi Barat, Komandan Hamas Tewas

    Tepi Barat –

    Kelompok Hamas mengakui salah satu komandannya tewas dalam bentrokan terbaru dengan tentara Israel di wilayah Tepi Barat. Sejumlah petempur Hamas juga tewas dalam bentrokan yang sama.

    Seperti dilansir Associated Press, Selasa (11/6/2024), Hamas dalam pernyataan pada Senin (10/6) tengah malam menyebut bentrokan dengan tentara Israel terjadi di sebuah desa dekat Ramallah, yang menjadi kantor Otoritas Palestina yang didukung Barat.

    Dalam pernyataannya, Hamas mengakui bahwa salah satu komandannya yang bernama Mohammed Jaber Abdo tewas bersama tiga petempur lainnya.

    Militer Israel, dalam pernyataan gabungan dengan pihak Kepolisian Tel Aviv, mengatakan bahwa pasukan yang menyamar telah melacak seorang tersangka yang diburu terkait serangan terhadap permukiman Yahudi di Tepi Barat.

    Tidak disebutkan lebih lanjut oleh militer Israel soal apakah operasinya di Tepi Barat memakan korban jiwa.

    Tindak kekerasan semakin meningkat di wilayah Tepi Barat sejak perang antara Hamas dan Israel berkecamuk di Jalur Gaza pada Oktober tahun lalu.

    Sejak saat itu, menurut Kementerian Kesehatan Palestina, lebih dari 530 warga Palestina terbunuh oleh serangkaian serangan Israel di wilayah Tepi Barat. Sebagian besar korban tewas dalam aksi protes yang diwarnai kekerasan atau dalam operasi penangkapan oleh militer Israel, yang seringkali memicu baku tembak.

    Bentrokan di Tepi Barat itu terjadi saat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui resolusi yang mendukung proposal gencatan senjata terbaru antara Hamas dan Israel di Jalur Gaza.

    Resolusi yang diajukan oleh Amerika Serikat (AS) itu juga mendesak militan-militan Palestina, termasuk Hamas, untuk menerima kesepakatan yang bertujuan mengakhiri perang yang berlangsung selama nyaris sembilan bulan terakhir.

    Perang berkecamuk di Jalur Gaza setelah serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu terhadap wilayah Israel bagian selatan, yang dilaporkan menewaskan sekitar 1.200 orang. Lebih dari 250 orang diculik dan disandera oleh Hamas di Jalur Gaza.

    Serangan balasan oleh militer Israel terhadap Jalur Gaza, yang dikuasai Hamas, sejauh ini menewaskan sedikitnya 37.124 orang.

    Rentetan serangan Tel Aviv itu tidak hanya memicu kehancuran, tapi juga membuat warga Palestina menghadapi kelaparan yang semakin meluas akibat terputusnya pasokan makanan, obat-obatan dan kebutuhan pokok lainnya.

    Badan-badan PBB bahkan memperingatkan lebih dari satu juta orang di Jalur Gaza akan mengalami tingkat kelaparan tertinggi pada pertengahan Juli mendatang.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)