partai: PBB

  • Sekjen PBB Peringatkan Tenggelamnya Kepulauan Pasifik

    Sekjen PBB Peringatkan Tenggelamnya Kepulauan Pasifik

    Jakarta

    Dalam Forum Kepulauan Pasifik, Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-bangsa, PBB, Antonio Guterres ikut merilis penelitian yang menunjukkan permukaan laut di selatan Pasifik telah naik jauh lebih cepat daripada rata-rata global.

    “Saya berada di Tonga untuk menyampaikan SOS global, Save Our Seas, akibat naiknya permukaan air laut. Bencana global tengah mengancam surga Pasifik ini,” katanya.

    Dengan populasi yang relatif kecil dan minim industri berat, kepulauan Pasifik secara kolektif menghasilkan kurang dari 0,02 persen emisi gas rumah kaca global setiap tahun.

    Namun, kumpulan pulau-pulau vulkanik dan atol karang berelevasi rendah ini juga mendiami koridor tropis yang terancam oleh naiknya permukaan laut.

    Organisasi Meteorologi Dunia, WMO, telah memantau pengukur pasang surut air laut di pantai-pantai di Kepulauan Pasifik sejak awal 1990-an.

    Sebuah laporan baru yang dirilis oleh badan pemantau iklim PBB menunjukkan permukaan laut telah naik sekitar 15 sentimeter di beberapa bagian Pasifik dalam 30 tahun terakhir.

    Rata-rata global adalah 9,4 sentimeter, menurut laporan tersebut.

    Kepunahan pulau dataran rendah

    Sejumlah lokasi, terutama di Kiribati dan Kepulauan Cook, mencatatkan kenaikan yang sama atau sedikit di bawah rata-rata global. Namun situs lain, seperti ibu kota Samoa dan Fiji, mengalami kenaikan muka air laut hampir tiga kali lipat lebih tinggi.

    Di Tuvalu yang berelevasi rendah, lahan sudah sangat langka sehingga anak-anak terpaksa menggunakan landasan pacu di bandara internasional sebagai taman bermain darurat.

    Para ilmuwan telah memperingatkan bahwa, bahkan dalam beberapa skenario moderat, Tuvalu hampir sepenuhnya akan terhapus dari peta dalam 30 tahun ke depan.

    “Bencana demi bencana terjadi, dan kami kehilangan kapasitas untuk membangun kembali, untuk menahan topan lain atau banjir lain,” Kata Menteri Iklim Tuvalu Maina Talia kepada AFP di sela-sela pertemuan puncak, Senin (26/8).

    “Bagi negara-negara kepulauan dataran rendah, ini adalah masalah kelangsungan hidup bagi kami.”

    Barometer iklim di Pasifik

    Nasib negara Kepulauan Pasifik selama ini cenderung diabaikan, lantaran lokasi yang terpencil dan kurangnya kepentingan ekonomi .

    Namun, wilayah tersebut semakin dilihat oleh para ilmuwan sebagai barometer iklim Bumi, yang mengisyaratkan masalah di belahan dunia lain.

    “Laporan baru ini mengonfirmasi apa yang telah dikatakan para pemimpin Pasifik selama bertahun-tahun,” kata peneliti iklim Australia Wes Morgan kepada AFP.

    “Perubahan iklim adalah ancaman keamanan utama bagi mereka. Negara-negara Pasifik tengah berjuang untuk bertahan hidup, dan pengurangan polusi iklim adalah kunci masa depan mereka.”

    Dikelilingi oleh jutaan mil persegi lautan tropis, Pasifik Selatan secara unik terancam oleh kenaikan permukaan laut. Sebagian besar orang tinggal dalam jarak lima kilometer dari pantai, menurut PBB.

    Naiknya permukaan laut menelan lahan yang langka dan mencemari sumber makanan dan air minum.

    Suhu air yang lebih hangat juga melazimkan bencana cuaca ekstrem, sementara pengasaman laut perlahan-lahan membunuh terumbu karang yang memelihara rantai makanan. Negara-negara Pasifik mendesak negara-negara pencemar karbon untuk memangkas emisi dan mendanai program ketahanan iklim.

    Isu ini diharapkan akan menjadi sorotan utama dalam pembicaraan tingkat tinggi sepanjang minggu.

    “Kebutuhan akan pendanaan kerugian dan kerusakan sudah ada saat ini, dan biaya hanya akan meningkat tanpa tindakan iklim yang mendesak sekarang,” kata Rosanne Martyr, seorang ilmuwan senior di lembaga kebijakan Climate Analytics.

    “Pada tahun 2020, beberapa negara Kepulauan Pasifik termasuk Vanuatu, Papua Nugini, dan Mikronesia melaporkan telah kehilangan lebih dari satu persen PDB mereka akibat naiknya permukaan laut.”

    rzn/hp (dpa, AFP, AP, Reuters)

    (ita/ita)

  • Rumah Warga Miskin di Timor-Leste Dihancurkan untuk Kunjungan Paus

    Rumah Warga Miskin di Timor-Leste Dihancurkan untuk Kunjungan Paus

    Anda sedang membaca sejumlah informasi pilihan dari berbagai negara yang kami rangkumkan dalam Dunia Hari Ini.

    Edisi Rabu, 28 Agustus hari ini kita awali dari Timor-Leste.

    Pemerintah Timor-Leste hancurkan rumah warga

    Paus Fransiskus akan berkunjung ke Timor-Leste selama tiga hari, menjadi acara terbesar yang pernah digelar di Timor-Leste sejak mereka merdeka di tahun 2002.

    Diperkirakan sebanyak 700.000 orang akan turun ke daerah Tasitolu untuk menghadiri misa.

    Tapi pemerintah khawatir tidak ada cukup ruang untuk menampung semua orang, sehingga rumah-rumah di daerah Tasitolu mulai dihancurkan, yang juga menurut pemerintah dibangun secara ilegal.

    “Kami sangat sedih karena harus pergi,” kata Andre Bere, yang rumahnya juga dibuldoser, kepada ABC.

    Perwakilan gereja untuk kunjungan Paus, Pastor Luzerio Martins Da Silva, mengatakan ia bersimpati dengan warga yang rumahnya dihancurkan, tetapi pemerintah hanya “mengikuti aturan hukum.”

    Kandidat kepala daerah mulai mendaftar

    Sejak dibuka mulai kemarin (27/08) sejumlah kandidat kepala daerah mendatangi KPUD untuk mendaftarkan diri.

    Pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur pertama yang mendaftarkan diri ke KPUD Jawa Barat.

    Pasangan ini diusung Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PSI, Partai Prima, dan delapan partai nonparlemen.

    Di Jawa Tengah, pasangan yang diusung PDI-P, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi resmi mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur.

    Hari ini, pasangan Ridwan Kamil-Suswono juga dijadwalkan akan mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur ke KPUD DKI Jakarta dengan diantar perwakilan partai pengusung dan masyarakat Betawi.

    Kandidat yang diusung PDI-P Pramono Anung-Rano Karno juga dikabarkan akan mendaftarkan diri ke KPUD DKI Jakarta hari ini.

    Taliban larang wajah dan suara perempuan

    Taliban menepis kekhawatiran dan kritik dari PBB atas undang-undang baru yang melarang perempuan untuk memperlihatkan wajah mereka dan menyuarakan pendapat mereka di tempat umum.

    Roza Otunbayeva, yang mengepalai misi PBB di Afghanistan, UNAMA, mengatakan undang-undang tersebut memberikan “visi yang menyedihkan” bagi masa depan Afghanistan.

    Menurutnya undang-undang baru semakin membuat “pembatasan yang sudah tidak dapat ditoleransi” terhadap hak-hak perempuan, karena “bahkan suara perempuan” di luar rumah dianggap sebagai pelanggaran moral.

    Zabihullah Mujahid, juru bicara pemerintahan Taliban, memperingatkan mereka yang menyatakan keberatan adalah orang-orang yang tak paham hukum Syariah, khususnya umat non-Muslim, akibat “kesombongan” mereka.

    “Kami mendesak pemahaman menyeluruh tentang hukum-hukum ini dan pengakuan penuh hormat terhadap nilai-nilai Islam,” katanya.

    Australia akan batasi penyewaan Airbnb

    Pemerintah negara bagian Victoria, yang beribu kota di Melbourne, akan memberikan wewenang kepada dewan kota dan owners corporations di komplek perumahan dan apartemen untuk melarang menyewakan properti lewat platform Airbnb dan sejenisnya.

    Kebijakan ini keluar setelah sebelumnya ditetapkan akan ada penarikan retribusi sebesar 7,5 persen untuk rumah atau apartemen yang disewakan, mulai 1 Januari tahun depan.

    Hasil dari retribusi diperkirakan akan mencapai AU$37,5 juta pada tahun 202425 untuk digunakan membangun perumahan publik yang lebih terjangkau.

    Kepala eksekutif Dewan Industri Pariwisata Victoria, Felicia Mariani, mengatakan pemerintah belum melakukan konsultasi penuh dengan industri mengenai retribusi tersebut.

    “Industri memohon kepada pemerintah untuk berkonsultasi dengan kami, melibatkan kami, dan kemudian kami dapat menciptakan dan menerapkan sistem yang sesuai untuk kita semua dan mencapai hasil yang diinginkan pemerintah tanpa menghancurkan industri dalam prosesnya,” ujarnya.

    Lihat juga Video ‘Presiden Jokowi-PM Timor Leste Bahas Perjanjian Batas Negara di Istana’:

  • Israel Umumkan 3 Tentaranya Tewas di Gaza

    Israel Umumkan 3 Tentaranya Tewas di Gaza

    Gaza

    Militer Israel mengumumkan perkembangan terkini seputar pertempuran dengan Hamas di Gaza. Israel melaporkan tiga tentaranya tewas.

    Dilansir AFP, Minggu (25/8/2024), tiga tentara yang tewas yakni 2 tentara sersan kelas satu dan seorang tentara berpangkat sersan mayor. Mereka tewas di Gaza tengah.

    Dua orang tewas dalam ledakan bom, sementara seorang tentara lainnya tewas dalam baku tembak dengan Hamas, kata juru bicara militer Israel Daniel Hagari dalam penjelasannya yang disiarkan televisi.

    Dalam beberapa pekan terakhir, pasukan Israel terlibat dalam pertempuran sengit dengan militan Palestina di Gaza tengah, khususnya di wilayah Deir el-Balah.

    Dengan begitu, pasukan Israel yang tewas dalam pertempuran mencapai 338 tentara. Perang Israel dan Hamas meletus pada 7 Oktober 2023.

    Diketahui, serangan Israel telah menewaskan sedikitnya 40.334 orang di Gaza, menurut Kementerian Kesehatan wilayah yang dikelola Hamas. Sebagian besar korban tewas adalah perempuan dan anak-anak, menurut kantor hak asasi manusia PBB.

    (isa/isa)

  • Susul China, Uni Emirat Arab Terima Surat Kepercayaan Dubes Taliban

    Susul China, Uni Emirat Arab Terima Surat Kepercayaan Dubes Taliban

    Jakarta

    Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) telah menerima surat kepercayaan seorang duta besar (dubes) dari pemerintah Taliban di Afghanistan. Dengan demikian, UEA menjadi negara kedua setelah China yang melakukan hal tersebut.

    Dilansir kantor berita AFP, Jumat (23/8/2024), negara Teluk yang kaya minyak itu, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk “membangun jembatan” guna membantu rakyat Afghanistan. Hal ini disampaikan Kementerian Luar Negeri Afghanistan mengumumkan di media sosial bahwa duta besar baru Mawlawi Badruddin Haqqani telah diterima dalam sebuah upacara di Abu Dhabi, UEA.

    Hubungan UEA yang semakin erat dengan pemerintah Taliban mencakup pengelolaan bandara Afghanistan oleh perusahaan Emirat, GAAC, setelah penarikan pasukan AS dan kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan pada tahun 2021.

    Penerimaan duta besar tersebut akan dilihat sebagai kemenangan oleh otoritas Taliban. Pemerintah Taliban hingga saat ini, sebagian besar masih terisolasi secara internasional dan tidak diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagian karena menolak akses anak perempuan ke pendidikan menengah.

    “Dunia mengakui tantangan yang dihadapi Afghanistan selama beberapa tahun terakhir,” kata seorang pejabat UEA dalam sebuah pernyataan yang dikirim ke AFP pada Kamis malam.

    “Keputusan untuk menerima surat kepercayaan duta besar Afghanistan menegaskan kembali tekad kami untuk berkontribusi dalam membangun jembatan guna membantu rakyat Afghanistan,” imbuhnya.

    Pemerintah UEA berencana untuk memberikan “bantuan kemanusiaan melalui proyek-proyek pembangunan dan rekonstruksi dan mendukung upaya menuju de-eskalasi dan stabilitas regional”, kata pejabat UEA tersebut dalam pernyataannya.

    UEA adalah satu dari tiga negara bersama dengan Pakistan dan Arab Saudi yang mengakui pemerintahan Taliban sebelumnya, yang digulingkan oleh invasi pimpinan Amerika Serikat pada tahun 2001.

    Pekan lalu, sebagai tanda-tanda lebih lanjut dari hubungan UEA-Taliban, Presiden UEA Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan mengunjungi perdana menteri Afghanistan saat ia menerima perawatan di sebuah rumah sakit di UEA.

    Pada bulan Juni lalu, presiden UEA menjamu Menteri Dalam Negeri Afghanistan Sirajuddin Haqqani, yang diburu oleh otoritas AS dengan hadiah US$10 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • 564 Sekolah di Gaza Hancur Dibom Israel

    564 Sekolah di Gaza Hancur Dibom Israel

    Jakarta

    United Nations Childrens Fund (UNICEF) menyoroti serangan tentara Israel yang menyasar ke sekolah-sekolah di Gaza. Data UNICEF menunjukkan ada 564 sekolah di Gaza hancur dibom Israel selama masa agresi Gaza yang telah berlangsung 10 bulan terakhir.

    “Hingga 6 Juli, 564 sekolah di Jalur Gaza terkena dampak langsung atau rusak akibat serangan Israel,” bunyi data UNICEF dilansir Al-Jazeera, Kamis (15/8/2024).

    UNICEF menjelaskan peta sebaran sekolah di Gaza yang hancur terkena serangan Israel. 95 gedung sekolah tercatat hancur di Gaza Utara. Sementara di kota Gaza ada 208 gedung sekolah rusak atau terkena dampak langsung.

    70 sekolah di wilayah Deir el-Balah juga ikut menjadi sasaran penyerangan militer Israel. Wilayah itu padahal sebelumnya dianggap sebagai Kawasan aman.

    Di wilayah Khan Younis sendiri tercatat ada 125 gedung sekolah yang rusak. 75 ribu penduduk di wilayah tersebut juga terpaksa mengungsi akibat agresi Israel. Sementara di Rafah ada 66 gedung sekolah yang rusak selama agresi militer Israel.

    Serangan Israel ke sekolah-sekolah yang ada di Gaza tidak surut saat memasuki Agustus 2024. Di bulan ini Israel telah menyerang lima sekolah di Kota Gaza dengan menewaskan lebih dari 179 orang.

    15 orang juga dilaporkan tewas akibat serangan Israel yang menyasar sekolah Dalal al-Mughrabi. Serangan itu terjadi 1 Agustus lalu dan ikut membuat 29 orang terluka.

    Periode serangan Israel yang menyasar sekolah di Gaza terus terjadi pada 4 Agustus di mana 30 orang tewas saat Israel menyerang sekolah Nassr dan Hassan Salameh di Kota Gaza. Israel juga mengebom sekolah Abdul Fattah dan az-Zahra pada 8 Agustus silam dan menewaskan 17 orang.

    Pelapor khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, mengutuk rentetan serangan tersebut.

    “Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina, satu lingkungan pada saat itu, satu rumah sakit pada saat itu, satu sekolah pada saat itu, satu kamp pengungsi pada saat itu, satu ‘zona aman’ pada saat itu. Dengan senjata AS dan Eropa,” tulisnya di X.

    Pada bulan Juli, kampanye serupa yang menargetkan tempat penampungan sekolah di Jalur Gaza menewaskan hampir 50 orang dalam waktu seminggu.

    Hampir 85% gedung sekolah di Gaza telah rusak, dan hampir semua sekolah di Gaza Utara “terkena dampak langsung” atau rusak. Hal ini diikuti oleh Kota Gaza, di mana lebih dari 90% sekolahnya rusak atau hancur.

    Jumlah total anak-anak yang terbunuh selama perang telah meningkat menjadi lebih dari 16.500. Sementara jumlah korban tewas di Gaza mencapai hampir 40. 000.

    (ygs/ygs)

  • Bos Mossad Jadi Perwakilan Israel dalam Perundingan Gencatan Senjata di Doha

    Bos Mossad Jadi Perwakilan Israel dalam Perundingan Gencatan Senjata di Doha

    Jakarta

    Perundingan gencatan senjata di Jalur Gaza akan digelar di Doha, Qatar. Direktur Mossad Davide Barnea dan Kepala Dinas Keamanan Israel Shit Bet Ronen Bar akan menjadi delegasi Israel dalam perundingan tersebut.

    “Kepala Mossad, Kepala Shin Bet, Nitzan Alon dan Ophir Falk akan menjadi delegasi Israel untuk pertemuan Kamis di Qatar,” kata Juru Bicara Perdana Menteri Israel, Omar Dostri, dilansir AFP, Rabu (14/8/2024).

    Perundingan itu akan digelar pada Kamis (15/8) Waktu Qatar. Dalam perundingan itu akan membahas mengenai persoalan sandera yang masih ditahan oleh Israel dan Hamas. Selain pimpinan Mossad, penasihat politik Benjamin Netanyahu, Ophir Falk, juga akan ikut dalam pertemuan di Qatar.

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, diketahu telah mengkonfirmasi bahwa tim Israel akan menghadiri pembicaraan di Doha. Para mediator akan mencoba menengahi gencatan senjata perang Gaza dan pembebasan sandera.

    “Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menyetujui keberangkatan delegasi Israel ke Doha besok, serta mandat untuk melakukan perundingan,” bunyi pernyataan dari kantornya.

    Hamas Pertimbangkan Kirim Perwakilan

    Sementara di pihak Hamas meragukan apakah pihaknya akan berpartisipasi dalam perundingan terbaru untuk mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza. Baik Hamas maupun Israel telah beberapa kali menggelar perundingan dalam beberapa bulan terakhir, namun tanpa mencapai kesepakatan akhir.

    Diungkapkan dua sumber yang dikutip Reuters bahwa Iran sedang mempertimbangkan untuk mengirimkan perwakilannya ke perundingan gencatan senjata yang akan digelar Kamis (15/8).

    Dalam pernyataan terpisah, misi diplomatik Iran untuk PBB di New York mengatakan kepada Reuters bahwa Teheran tidak akan menghadirkan perwakilan di sela-sela perundingan gencatan senjata.

    Para pejabat di Washington, Qatar dan Mesir tidak segera menanggapi pertanyaan soal apakah Iran akan memainkan peran tidak langsung dalam perundingan itu.

    Sementara itu, dua sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan bahwa Teheran akan memberikan kesempatan pada perundingan gencatan senjata, namun tidak akan menghentikan tekadnya untuk membalas dendam.

    Menurut sumber itu, gencatan senjata di Jalur Gaza akan memberikan perlindungan bagi Iran untuk memberikan respons “simbolis” yang lebih kecil.

    (ygs/aud)

  • 56 Warga Palestina Tewas dalam Serangan Terbaru Israel di Gaza

    56 Warga Palestina Tewas dalam Serangan Terbaru Israel di Gaza

    Jakarta

    Tentara Israel belum menyurutkan serangan ke wilayah Gaza, Palestina. Setidaknya ada 56 warga Palestina tewas dalam serangan baru Israel.

    Dilansir Al-Jazeera, Rabu (14/8/2024), Kementerian Kesehatan Gaza yang dikuasai Hamas menyebut ada 36 warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel di Gaza pada Selasa (13/8). Hari ini pihak otoritas kesehatan Palestina menyebut 20 warganya tewas setelah Israel kembali menyerang Gaza.

    Dari total jumlah tersebut, lima orang tewas dibunuh tentara Israel di wilayah Tepi Barat. Sementara empat orang lainnya ditemukan tewas akibat serangan pesawat drone milik militer Israel di kota Tammun.

    PBB juga menyoroti intensitas serangan Israel ke sekolah-sekolah di Gaza yang semakin meningkat. PBB menyebut serangan tersebut bukan sebagai ‘insiden yang terisolasi’.

    Militer Israel saat ini juga telah memerintahkan warga Palestina untuk segera meninggalkan lebih banyak wilayah Khan Younis. Ultimatum itu dikeluarkan sebagai persiapan untuk bertindak lebih tegas lagi di wilayah tersebut.

    Sejak serangan Israel ke Gaza pada Oktober 2023 lalu, 39.965 orang tewas di Gaza. 92.294 orang juga tercatat luka-luka. Sementara pihak Israel memperkirakan ada 1.139 orang tewas di negaranya akibat serangan Hamas yang terjadi pada 7 Oktober 2023 silam.

    (ygs/aud)

  • Ulah Menteri Garis Keras Israel Ajak Yahudi ke Al-Aqsa Picu Dunia Marah

    Ulah Menteri Garis Keras Israel Ajak Yahudi ke Al-Aqsa Picu Dunia Marah

    Jakarta

    Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, mengajak ribuan warga Israel memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem timur yang dianeksasi, dan melaksanakan ibadah untuk memperingati hari raya Yahudi. Ulah menteri garis keras Israel ini memicu kemarahan dunia internasional.

    Ben Gvir, yang kerap menentang larangan lama pemerintah Israel untuk melaksanakan ibadah keagamaan Yahudi di kompleks masjid tersebut, bersumpah untuk “mengalahkan Hamas” di Gaza dalam sebuah video yang ia rekam selama kunjungannya pada Selasa (13/8) waktu setempat.

    Kompleks ini merupakan situs tersuci ketiga dalam Islam dan simbol identitas nasional Palestina. Namun, tempat ini juga merupakan tempat tersuci dalam agama Yahudi, dihormati sebagai kuil kuno yang dihancurkan oleh Romawi pada tahun 70 Masehi.

    Meskipun umat Yahudi dan non-Muslim lainnya diizinkan untuk mengunjungi kompleks masjid tersebut pada jam-jam tertentu, mereka tidak diizinkan untuk berdoa atau menampilkan simbol-simbol keagamaan.

    Dalam beberapa tahun terakhir, pembatasan tersebut makin kerap dilanggar oleh kelompok nasionalis religius garis keras seperti Ben Gvir, yang memicu reaksi keras dari warga Palestina.

    Foto yang diunggah di jejaring media sosial pada Selasa (13/8) menunjukkan Ben Gvir berada di dalam kompleks masjid tersebut sementara beberapa warga Israel bersujud di tanah melakukan ritual Talmud.

    Ben Gvir merilis pernyataan video di media sosial X, yang direkamnya sendiri di dalam kompleks tersebut, yang menegaskan kembali penolakannya terhadap segala gencatan senjata dalam perang di Gaza.

    “Kita harus memenangkan perang ini. Kita harus menang dan tidak pergi ke perundingan di Doha atau Kairo,” katanya, merujuk pada perundingan yang didukung Amerika Serikat untuk gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera untuk Gaza yang akan dilanjutkan pada hari Kamis mendatang.

    “Kita bisa mengalahkan Hamas… kita harus membuat mereka bertekuk lutut,” kata Ben Gvir.

    Masuknya ke kompleks Al-Aqsa pada hari Selasa bertepatan dengan hari berkabung Yahudi Tisha Be’Av yang memperingati penghancuran kuil kuno tersebut.

    Kunjungan Ben Gvir ke kompleks masjid tersebut menuai kecaman keras dari negara-negara Muslim serta kekuatan Barat, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan Ben Gvir menunjukkan “pengabaian yang mencolok” terhadap status quo di situs tersebut dan mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mencegah tindakan tersebut.

    “Tindakan provokatif ini hanya memperburuk ketegangan di saat yang krusial ketika semua fokus seharusnya tertuju pada upaya diplomatik yang sedang berlangsung untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata (Gaza) dan mengamankan pembebasan semua sandera serta menciptakan kondisi untuk stabilitas regional yang lebih luas,” katanya.

    Kementerian luar negeri Yordania juga mengutuk “penyerbuan” masjid tersebut, menyebutnya sebagai “pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional”.

    “Pelanggaran berkelanjutan terhadap status quo historis dan hukum di Yerusalem dan kesuciannya memerlukan posisi internasional yang jelas dan tegas yang mengutuk pelanggaran ini,” kata juru bicara kementerian Sufyan al-Qudah dalam sebuah pernyataan.

    Organisasi Kerja Sama Islam, sebuah kelompok payung negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, juga “mengutuk keras” insiden tersebut dan mengatakan bahwa itu adalah “provokasi terhadap perasaan umat Muslim di seluruh dunia”.

    Farhan Haq, wakil juru bicara Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres, mengatakan PBB “menentang segala upaya untuk mengubah status quo di tempat-tempat suci”.

    “Perilaku semacam ini tidak membantu dan sangat provokatif,” tambahnya.

    Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell juga mengunggah di X bahwa blok tersebut “mengutuk keras provokasi” oleh Ben Gvir.

    Halaman 2 dari 2

    (fas/ygs)

  • Kesaksian Warga Palestina Disiksa di Penjara Israel: Dipukuli Habis-habisan

    Kesaksian Warga Palestina Disiksa di Penjara Israel: Dipukuli Habis-habisan

    Jakarta

    Peringatan: Artikel ini berisi detail yang mungkin mengganggu kenyamanan Anda.

    Organisasi hak asasi manusia terkemuka di Israel mengatakan puluhan tahanan Palestina yang ditahan di penjara Israel mengalami penyiksaan dan kondisi mereka semakin memburuk sejak pertikaian tak berkesudahan di Gaza sejak Oktober 2023.

    Laporan B’tselem yang bertajuk Welcome to Hell, memuat kesaksian dari 55 tahanan Palestina yang baru saja dibebaskan. Mereka menggambarkan memburuknya kondisi di dalam penjara secara dramatis sejak dimulainya pertikaian di Gaza sejak 10 bulan lalu.

    Ini adalah laporan terbaru dari serangkaian laporan, termasuk laporan PBB, yang berisi tuduhan mengejutkan mengenai penyiksaan yang ditujukan terhadap tahanan Palestina.

    B’tselem mengatakan kesaksian yang dikumpulkan para peneliti sangat konsisten.

    “Semuanya berkali-kali menyampaikan hal yang sama kepada kami,” kata Yuli Novak, direktur eksekutif B’tselem.

    “Penganiayaan yang terus-menerus, kekerasan sehari-hari, kekerasan fisik dan kekerasan mental, penghinaan, kurang tidur, orang-orang kelaparan.”

    ‘Sel yang penuh sesak dan kotor’

    Sejak serangan mematikan Hamas pada tanggal 7 Oktober, yang menewaskan sekitar 1.200 warga Israel dan warga negara asing, jumlah tahanan Palestina meningkat dua kali lipat menjadi sekitar 10.000.

    Penjara-penjara Israel sebagian dijalankan oleh tentara, sisanya dikelola oleh petugas penjara sudah kewalahan.

    Penjara penuh sesak. Satu sel diisi puluhan narapidana yang dirancang untuk menampung tidak lebih dari enam orang.

    Laporan B’tselem menggambarkan sel-sel yang penuh sesak dan kotor, tempat beberapa narapidana terpaksa tidur di lantai, terkadang tanpa kasur atau selimut.

    Beberapa tahanan ditangkap segera setelah serangan Hamas. Yang lainnya ditangkap di Gaza ketika invasi Israel sedang berlangsung, atau ditangkap di Israel dan Tepi Barat yang diduduki.

    Banyak di antara mereka yang kemudian dibebaskan tanpa dakwaan.

    BBCFiras Hassan mengatakan “hidupnya berubah total” ketika menjadi tahanan di penjara Israel setelah serangan 7 Oktober

    Firas Hassan sudah dipenjara pada Oktober, dan ditahan di bawah “penahanan administratif”, sebuah tindakan yang memungkinkan tersangka meskipun banyak diterapkan pada warga Palestina dapat ditahan, tanpa batas waktu, tanpa dakwaan.

    Israel mengatakan bahwa penerapan kebijakan tersebut diperlukan dan mematuhi hukum internasional.

    Firas mengatakan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kondisi memburuk dengan cepat setelah tanggal 7 Oktober.

    “Hidup berubah total,” katanya kepada saya ketika kami bertemu di Tuqu’, sebuah desa di Tepi Barat di selatan Bethlehem.

    “Saya menyebut apa yang terjadi sebagai tsunami.”

    Hassan telah keluar masuk penjara sejak awal tahun sembilan puluhan, dua kali dituduh menjadi anggota Jihad Islam Palestina kelompok milisi yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Israel dan sebagian besar negara Barat.

    Dia tidak merahasiakan afiliasi masa lalunya, dengan mengatakan bahwa dia pernah “aktif”.

    Baca juga:

    Familier dengan kerasnya kehidupan di penjara, ia mengatakan bahwa ia tidak mempersiapkan apa pun untuk menghadapi apa yang terjadi ketika petugas memasuki selnya dua hari setelah tanggal 7 Oktober.

    “Kami dipukuli habis-habisan oleh 20 petugas, pria bertopeng menggunakan pentungan dan tongkat, anjing dan senjata api,” katanya.

    “Kami diikat dari belakang, mata kami ditutup, dan dipukuli dengan kejam. Darah mengucur dari wajah saya. Mereka terus memukuli kami selama 50 menit. Saya melihat mereka dari bawah penutup mata. Mereka merekam kami sambil memukuli kami.”

    Hassan akhirnya dibebaskan, tanpa dakwaan, pada April silam, dan saat itu dia mengatakan bahwa dia telah kehilangan 20kg berat badan nya.

    Sebuah video yang direkam pada hari pembebasannya menunjukkan sosok kurus.

    “Saya pernah menghabiskan 13 tahun di penjara,” katanya kepada peneliti B’tselem pada akhir bulan itu, “dan tidak pernah mengalami hal seperti itu.”

    BBCSari Khourieh, seorang warga Arab Israel, mengatakan tidak ada hukum atau ketertiban di dalam penjara Israel utara tempat dia ditahan selama 10 hari.

    Namun bukan hanya warga Palestina dari Gaza dan Tepi Barat yang berbicara tentang penyiksaan di penjara-penjara Israel.

    Warga negara Israel keturunan Arab, seperti Sari Khourieh, yang berprofesi sebagai pengacara, mengatakan hal itu juga terjadi pada mereka.

    Khourieh ditahan di Penjara Megiddo di Israel utara selama 10 hari pada bulan November lalu. Polisi mengatakan bahwa dua unggahan di akun Facebook miliknya mengagung-agungkan tindakan Hamas tuduhan yang segera dibantahnya.

    Namun pengalaman singkatnya di penjara yang pertama hampir menghancurkannya.

    “Mereka kehilangan akal,” katanya tentang pemandangan yang dia saksikan di Megiddo.

    “Tidak ada hukum. Tidak ada ketertiban di dalam.”

    Baca juga:

    Khourieh mengatakan dia terhindar dari penyiksaan terburuk. Namun dia mengaku terkejut dengan perlakuan yang diterima sesama narapidana.

    “Mereka memukuli mereka dengan kejam tanpa alasan,” katanya kepada kami.

    “Mereka berteriak, ‘kami tidak melakukan apa-apa. Anda tidak perlu memukul kami.’”

    Saat berbicara dengan tahanan lain, dia segera mengetahui bahwa apa yang dilihatnya tidak normal.

    “Itu bukanlah perlakuan terbaik sebelum 7 Oktober, kata mereka kepada saya, namun setelahnya semuanya berbeda.”

    Saat berada di sel isolasi yang dikenal oleh para tahanan sebagai Tora Bora (merujuk pada jaringan gua al-Qaeda di Afghanistan), Khourieh mengatakan dia mendengar seorang narapidana yang dipukuli memohon bantuan medis di sel yang berdekatan.

    Menurut Khourieh, dokter mencoba menyelamatkannya, namun dia meninggal tak lama kemudian.

    Menurut laporan PBB, “pengumuman oleh Layanan Penjara Israel (IPS) dan organisasi tahanan menunjukkan bahwa 17 warga Palestina telah tewas dalam tahanan IPS antara tanggal 7 Oktober dan 15 Mei”.

    Sementara itu, pengacara militer Israel mengatakan pada tanggal 26 Mei bahwa mereka sedang menyelidiki kematian 35 tahanan Gaza dalam tahanan tentara.

    Beberapa bulan setelah pembebasan Khourieh sekali lagi, tanpa dakwaan pengacara tersebut masih kesulitan memahami apa yang ia saksikan di Megiddo.

    “Saya orang IsraelSaya seorang pengacara,” katanya kepada kami.

    “Saya telah melihat dunia di luar penjara. Sekarang saya di dalam. Saya melihat dunia lain.”

    Baca juga:

    Keyakinannya terhadap kewarganegaraan dan supremasi hukum, katanya, telah hancur.

    “Semuanya hancur setelah pengalaman ini.”

    Kami menyampaikan klaim mengenai penganiayaan yang meluas terhadap tahanan Palestina kepada pihak berwenang yang terlibat.

    Tentara mengatakan mereka “menolak tuduhan terang-terangan mengenai penganiayaan sistematis terhadap tahanan”.

    “Keluhan nyata mengenai pelanggaran atau kondisi penahanan yang tidak memuaskan,” kata pihak militer kepada kami, “akan diteruskan ke badan terkait di IDF, dan ditangani sebagaimana mestinya.”

    Sementara itu, layanan penjara mengatakan mereka “tidak mengetahui klaim yang Anda jelaskan, dan sejauh yang kami tahu, tidak ada kejadian seperti itu yang terjadi”.

    Channel 13The Israeli Prison Service denies the allegations of abuse, saying “no such events have occurred”

    Sejak 7 Oktober, Israel menolak memberikan akses terhadap tahanan Palestina kepada Komite Palang Merah Internasional (ICRC), sebagaimana diwajibkan oleh hukum internasional.

    Tidak ada penjelasan yang diberikan atas penolakan ini, namun pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sering mengungkapkan rasa frustrasinya atas kegagalan ICRC dalam mendapatkan akses terhadap sandera Israel dan sandera lainnya yang ditahan di Gaza.

    Asosiasi Hak Sipil di Israel (ACRI) menuduh pemerintah “secara sadar menentang hukum internasional”.

    Perlakuan terhadap tahanan Palestina memicu kemarahan publik, ketika para demonstran sayap kanan termasuk anggota parlemen Israel berusaha keras untuk mencegah penangkapan tentara yang dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap seorang tahanan dari Gaza di pangkalan militer Sde Teiman.

    Beberapa dari mereka yang melakukan protes adalah pengikut menteri keamanan garis keras Israel, Itamar Ben Gvir, orang yang bertanggung jawab atas layanan penjara.

    Ben Gvir sering berkoar-koar bahwa di bawah pengawasannya, kondisi para tahanan Palestina semakin memburuk.

    “Saya bangga bahwa pada masa saya, kami telah mengubah semua kondisi,” katanya kepada anggota parlemen Israel, Knesset, dalam sesi di parlemen pada Juli.

    Bagi B’Tselem, Ben Gvir memikul tanggung jawab yang berat atas pelanggaran yang kini dilaporkan.

    “Sistem ini berada di tangan kelompok sayap kanan, menteri paling rasis yang pernah dimiliki Israel,” kata Yuli Novak kepada kami.

    Baginya, perlakuan Israel terhadap tahanan, setelah peristiwa traumatis tanggal 7 Oktober, merupakan indikator berbahaya dari kemerosotan moral bangsa.

    “Trauma dan kecemasan menyertai kita setiap hari,” katanya.

    “Tetapi membiarkan hal ini mengubah kita menjadi sesuatu yang tidak manusiawi, tidak melihat manusia, menurut saya tragis.”

    (ita/ita)

  • Kecaman dari Mana-mana Usai Israel Serang Sekolah di Gaza

    Kecaman dari Mana-mana Usai Israel Serang Sekolah di Gaza

    Jakarta

    Pasukan Israel melancarkan serangan ke sebuah sekolah di Kota Gaza pada Sabtu (10/8) yang menewaskan nyaris 100 orang. Serangan Israel itu dikecam sejumlah negara.

    “Jumlah korban tewas sekarang antara 90 hingga 100 orang dan ada puluhan lainnya yang terluka. Tiga roket Israel menghantam sekolah yang menampung warga Palestina yang mengungsi,” kata juru bicara badan tersebut Mahmud Bassal kepada kantor berita AFP, Sabtu (10/8/2024). Kantor media pemerintah Gaza mengatakan ada “lebih dari 100 martir” dalam serangan itu.

    Sementara militer Israel mengatakan mereka menyerang “pusat komando dan kendali” Hamas yang berada di sekolah Al-Tabi’een di kawasan Daraj.

    Dirangkum detikcom, Minggu (11/8/2024), imbas serangan Israel tersebut, sejumlah pemimpin dunia dan pemimpin negara muslim mengecam.

    Indonesia

    Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengutuk keras pembantaian Israel di sebuah sekolah di Gaza. Kemlu mengatakan aksi pembantaian Israel menewaskan lebih dari 100 orang warga Palestina.

    “Indonesia mengutuk keras pembantaian lebih dari 100 warga Palestina di Sekolah Al-Taba’een di Gaza oleh Israel pada 10 Agustus 2024,” kata Kemlu melalui akun X resminya, Minggu (11/8/2024).

    RI lantas mendesak Dewan Keamanan PBB segera melakukan investigasi menyeluruh. RI juga menyerukan dunia internasional bersatu menghentikan kejahatan kemanusiaan dan genosida yang dilakukan oleh Israel.

    “Israel harus bertanggung jawab atas semua kejahatan tersebut. Segala bentuk impunitas harus dihentikan,” tegasnya.

    Amerika Serikat

    Gedung Putih (White House) mengaku sangat prihatin atas serangan tersebut. AS menyebut terlalu banyak warga sipil yang terbunuh.

    “Sekali lagi, terlalu banyak warga sipil yang terbunuh,” Wakil Presiden dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris dilansir Reuters, Sabtu (11/8/2024). Kamala sambil menegaskan kembali seruan untuk gencatan senjata Gaza.

    “Kami sangat prihatin dengan laporan korban sipil di Gaza menyusul serangan oleh Pasukan Pertahanan Israel di kompleks yang mencakup sebuah sekolah,” tambah Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.

    Washington telah menghadapi kritik domestik dan internasional yang meningkat, termasuk dari kelompok hak asasi manusia, atas dukungan militernya terhadap Israel.

    Serangan udara pada hari Sabtu terjadi sehari setelah juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan AS akan memberikan Israel $3,5 miliar untuk dibelanjakan persediaan senjata serta peralatan militer AS.

    “Kami tahu Hamas telah menggunakan sekolah sebagai lokasi untuk berkumpul dan beroperasi, tetapi kami juga telah mengatakan berulang kali dan secara konsisten bahwa Israel harus mengambil tindakan untuk meminimalkan kerugian warga sipil,” Gedung Putih menambahkan.

    Simak halaman selanjutnya.

    Mesir

    Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Mesir mengutuk serangan tersebut dan menuduh Tel Aviv memiliki kurangnya niat yang tulus untuk mengakhiri perang yang sedang berlangsung. Kementerian tersebut mengatakan bahwa serangan tersebut merupakan pengabaian terang-terangan terhadap hukum internasional dan kemanusiaan.

    “Serangan skala besar yang terus-menerus dan tingginya korban sipil meningkat setiap kali upaya untuk menegosiasikan gencatan senjata meningkat,” ujar pernyataan Kemenlu Mesir.

    Mesir menegaskan kembali komitmennya untuk melanjutkan upaya diplomatik guna memastikan bantuan kemanusiaan mencapai Gaza dan untuk bekerja menuju kesepakatan gencatan senjata.

    Yordania

    Sementara itu Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania, Sufyan Qudah, juga menyatakan kecaman negaranya atas pelanggaran hukum internasional dan norma kemanusiaan yang terus dilakukan Israel.

    “Serangan terarah ini, yang terjadi pada saat para mediator berupaya melanjutkan negosiasi untuk kesepakatan pertukaran sandera yang dapat mengarah pada gencatan senjata permanen, menandakan niat pemerintah Israel untuk menghalangi dan melemahkan upaya ini,” kata Qudah.

    Juru bicara Yordania menyerukan diakhirinya “pelanggaran hukum internasional yang terus dilakukan Israel”. Yordania juga mendesak agar “mereka yang bertanggung jawab atas kekejaman tersebut dimintai pertanggungjawaban.”

    Arab Saudi

    Lebih lanjut Kementerian Luar Negeri Saudi juga mengutuk serangan pasukan pendudukan Israel terhadap Sekolah Al-Taba’een.

    Dalam sebuah pernyataan, kementerian tersebut menekankan kebutuhan mendesak untuk menghentikan pembantaian di Jalur Gaza. Arab Saudi juga mengutuk “kelambanan masyarakat internasional dalam meminta pertanggungjawaban Israel atas kejahatannya.”

    Pakistan

    Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif menyebut pengeboman sekolah oleh Israel sebagai agresi terbuka.

    “Kami sekali lagi menegaskan kembali tuntutan kami agar para pemimpin dan pasukan keamanan Israel diadili atas genosida warga Palestina dan kejahatan perang yang dilakukan di Palestina,” kata Sharif.

    Irak

    Irak juga mengutuk serangan Israel tersebut. Irak menyebut serangan tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional.

    “Serangan yang terus-menerus terhadap warga sipil ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap norma dan konvensi internasional,” kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Irak.

    “Serangan tersebut juga menunjukkan Israel mengabaikan upaya global yang bertujuan untuk mencapai gencatan senjata di Gaza,” tambahnya.

    Kementerian Luar Negeri Irak juga mendesak masyarakat internasional, khususnya dunia Islam, untuk mengambil sikap tegas untuk menghentikan agresi Israel terhadap warga Palestina.

    Baca halaman selanjutnya.

    Qatar

    Lebih lanjut, Qatar juga mengutuk keras serangan tersebut. Qatar menggambarkannya sebagai pembantaian yang mengerikan dan kejahatan brutal terhadap warga sipil yang tidak berdaya dan pelanggaran mencolok terhadap prinsip dasar hukum humaniter internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB 2601.

    Kementerian Luar Negeri negara Teluk itu menegaskan kembali seruan Doha untuk “melaksanakan investigasi internasional yang mendesak dengan mengirimkan penyelidik independen PBB untuk menyelidiki penargetan yang sedang berlangsung oleh pasukan pendudukan Israel terhadap sekolah dan tempat penampungan bagi orang-orang yang mengungsi.”

    Kementerian tersebut menggarisbawahi posisi tegas Qatar pada “keadilan perjuangan Palestina, hak-hak sah rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka mereka di perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.”

    UEA

    Secara terpisah, Uni Emirat Arab (UEA) juga mengutuk keras penargetan Israel terhadap sekolah Al-Taba’een. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Emirat menekankan “penolakan tegas UEA terhadap penargetan warga sipil dan fasilitas sipil.”

    Kementerian tersebut menegaskan kembali perlunya “gencatan senjata segera untuk mencegah jatuhnya korban jiwa lebih lanjut.”

    UEA meminta masyarakat internasional untuk “mengintensifkan upaya untuk menghindari semakin memanasnya situasi di Wilayah Palestina yang Diduduki, dan untuk memajukan semua upaya untuk mencapai perdamaian yang komprehensif dan adil.”

    Berdasarkan data Anadolu, dengan pengeboman sekolah Al-Taba’een, jumlah total sekolah yang menjadi sasaran tentara Israel di Kota Gaza selama seminggu terakhir telah meningkat menjadi enam.

    Meskipun ada seruan pada hari Kamis dari para mediator, termasuk Mesir, AS, dan Qatar, untuk menghentikan permusuhan, gencatan senjata, dan perjanjian pertukaran sandera, Israel tetap melanjutkan serangan mematikannya di Jalur Gaza.

    Serangan Israel terhadap Jalur Gaza telah menewaskan hampir 39.800 orang sejak Oktober lalu menyusul serangan lintas batas oleh kelompok perlawanan Palestina Hamas.

    Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ), yang memerintahkannya untuk segera menghentikan operasi militernya di kota selatan Rafah, tempat lebih dari 1 juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum diserang pada tanggal 6 Mei.

    Halaman 2 dari 3

    (yld/dwia)