partai: PBB

  • Helikopter Militer Israel Jatuh di Gaza, 2 Tentara Tewas-7 Luka

    Helikopter Militer Israel Jatuh di Gaza, 2 Tentara Tewas-7 Luka

    Gaza City

    Israel mengakui sebuah helikopter militernya terjatuh di wilayah Jalur Gaza bagian selatan saat perang melawan Hamas terus berkecamuk. Sedikitnya dua tentara Israel tewas dan tujuh orang lainnya mengalami luka-luka dalam kecelakaan helikopter tersebut.

    Militer Israel dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Rabu (11/9/2024), menyebut kecelakaan itu tidak disebabkan oleh “tembakan musuh”. Namun penyebab pasti dari jatuhnya helikopter militer itu belum diketahui secara jelas.

    “Penyelidikan awal… mengindikasikan bahwa kecelakaan itu bukan disebabkan oleh tembakan musuh,” tegas militer Israel.

    “Dua tentara IDF (Angkatan Bersenjata Israel-red) tewas akibat kecelakaan itu,” sebut pernyataan militer Israel tersebut.

    Disebutkan juga oleh militer Tel Aviv bahwa tujuh orang lainnya yang mengalami luka-luka itu telah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

    Militer Israel menyatakan pihaknya sedang melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mencari tahu penyebab kecelakaan tersebut.

    Disebutkan bahwa helikopter militer Israel itu terjatuh saat melakukan pendaratan di dekat kota Rafah, Jalur Gaza bagian selatan.

    Kematian dua tentara itu semakin menambah jumlah kerugian militer Israel dalam operasi militer yang dilancarkan di Jalur Gaza sejak Oktober tahun lalu. Sejauh ini, total sedikitnya 344 tentara Israel tewas dalam perang melawan Hamas di daerah kantong Palestina tersebut.

    Perang meletus setelah kelompok Hamas melancarkan serangan mengejutkan terhadap wilayah Israel bagian selatan pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan membuat lebih dari 250 orang lainnya disandera.

    Serangan militer yang dilancarkan Israel terhadap Jalur Gaza untuk membalas Hamas selama 11 bulan terakhir telah memicu kehancuran dan banyak kematian. Laporan Kementerian Kesehatan Gaza, yang dikuasai Hamas, menyebut sedikitnya 41.020 orang tewas akibat rentetan serangan militer Tel Aviv.

    Kantor hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan sebagian besar korban tewas di Jalur Gaza adalah perempuan dan anak-anak.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Houthi Tembak Jatuh Drone Militer AS di Yaman

    Houthi Tembak Jatuh Drone Militer AS di Yaman

    Sanaa

    Kelompok pemberontak Houthi yang bermarkas di Yaman mengklaim telah menembak jatuh sebuah drone militer MQ-9 milik Amerika Serikat (AS). Houthi menyebut drone AS itu ditembak jatuh saat melakukan tindakan permusuhan di wilayah udara Provinsi Marib di Yaman.

    Juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, dalam pernyataannya via video, seperti dilansir Al-Arabiya dan Al Jazeera, Senin (9/9/2024), mengklaim sebuah drone MQ-9 Reaper telah ditembak jatuh oleh pertahanan udara di Marib.

    “Drone itu sedang melakukan aktivitas permusuhan,” sebut Saree dalam pernyataannya.

    Marib merupakan wilayah yang sejak lama diperebutkan dan merupakan lokasi ladang minyak dan gas utama yang dikuasai oleh sekutu koalisi pimpin Arab Saudi yang memerangi Houthi sejak tahun 2015, usai konflik sipil Yaman pecah setahun sebelumnya.

    Saree tidak menyampaikan informasi lebih detail soal bagaimana Houthi menjatuhkan drone militer AS tersebut. Namun, seperti dilaporkan Associated Press, Iran yang mendukung Houthi telah mempersenjatai kelompok itu dengan rudal permukaan-ke-udara yang dikenal sebagai 358 selama bertahun-tahun.

    Teheran terus membantah tuduhan yang menyebut pihaknya mempersenjatai Houthi, meskipun persenjataan buatan Iran telah ditemukan di medan pertempuran dan disita dalam pengiriman melalui jalur laut menuju Yaman, yang mengabaikan embargo senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    “Houthi terus melakukan tugas jihad mereka dalam kemenangan bagi rakyat Palestina yang tertinda dan membela Yaman,” tegas Saree dalam pernyataannya.

    Saree, dalam pernyataannya, juga menyebut drone itu menjadi drone ke-8 untuk jenis yang sama yang telah ditembak jatuh oleh Houthi sejak perang berkecamuk di Jalur Gaza pada Oktober tahun lalu. Namun kelompok Houthi tidak merilis foto atau video untuk membuktikan klaim mereka telah menembak jatuh drone AS.

    Beberapa waktu lalu, Houthi selalu merilis gambar atau video untuk mendukung klaim mereka menjatuhkan drone-drone militer asing di wilayah Yaman. Sejak merebut ibu kota Sanaa tahun 2014 lalu, Houthi telah berulang kali mengklaim telah menembak jatuh drone MQ-9 Reaper buatan AS.

    Drone MQ-9 Reaper, yang per unitnya berharga sekitar US$ 30 juta atau setara Rp 463,2 miliar, merupakan drone canggih yang bisa terbang pada ketinggian hingga 50.000 kaki atau 15.240 meter dan memiliki daya tahan hingga 24 jam tanpa mendarat.

    Drone jenis ini telah diterbangkan oleh militer AS dan Badan Intelijen Pusat AS atau CIA di wilayah udara Yaman selama bertahun-tahun, terutama sejak perang sipil pecah di negara tersebut usai Houthi memberontak melawan pemerintah Sanaa yang diakui dunia internasional pada akhir tahun 2014 lalu.

    Pertempuran di Yaman sebagian besar telah berakhir usai gencatan senjata yang dimediasi PBB disepakati dan diberlakukan sejak Desember 2023.

    Namun Houthi semakin meningkatkan serangan yang menargetkan kapal-kapal yang berlayar di jalur internasional di Laut Merah dan sekitarnya, sejak perang berkecamuk antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza pada Oktober tahun lalu.

    Serangan itu disebut oleh Houthi sebagai bentuk solidaritas untuk warga Palestina di Jalur Gaza yang terus digempur militer Israel.

    Sementara itu, militer AS, dalam pernyataan kepada Associated Press, mengatakan pihaknya mengetahui klaim Houthi, namun menegaskan “tidak menerima laporan” soal drone militernya ditembak jatuh di Yaman.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Pemukim Ekstremis Israel Kian Gencar Rebut Tanah Warga Palestina

    Pemukim Ekstremis Israel Kian Gencar Rebut Tanah Warga Palestina

    Jakarta

    Pada Oktober silam, seorang nenek Palestina, Ayesha Shtayyeh mengatakan bahwa seorang laki-laki menodongkan pistol ke kepalanya lalu menyuruhnya meninggalkan rumah yang telah dia tinggali selama 50 tahun.

    Kepada BBC, dia mengatakan bahwa ancaman bersenjata tersebut merupakan puncak dari tindakan pelecehan dan intimidasi yang kian kejam sejak tahun 2021, setelah sebuah pos pemukim ilegal didirikan di dekat rumahnya di wilayah Tepi Barat yang diduduki.

    Jumlah pos-pos ini telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, berdasarkan analisis terbaru BBC.

    Saat ini, setidaknya ada 196 pos di Tepi Barat dan 29 di antaranya didirikan tahun lalu, lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya.

    Pos-pos tersebut yang bisa berupa pertanian, klaster perumahan, atau bahkan sekumpulan karavan sering kali tidak memiliki batas-batas yang jelas. Pos-pos ini juga ilegal berdasarkan hukum Israel dan internasional.

    Namun, BBC World Service telah melihat dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa organisasi-organisasi yang berhubungan erat dengan pemerintah Israel telah menyediakan uang dan tanah yang digunakan untuk mendirikan pos-pos ilegal baru.

    BBC juga telah menganalisis sumber intelijen terbuka untuk mengecek penyebarannya, dan telah menyelidiki pemukim yang menurut Ayesha Shtayyeh mengancamnya.

    Tidak ada data resmi perihal pos-pos tersebut. Namun BBC Eye meninjau daftar pos-pos tersebut dan lokasinya yang dikumpulkan oleh organisasi-organisasi pengawas anti-permukiman Israel, Peace Now dan Kerem Navot serta Otoritas Palestina, yang memerintah di sebagian wilayah Tepi Barat.

    Kami menganalisis ratusan citra satelit untuk melakukan verifikasi pos-pos telah yang dibangun di lokasi-lokasi tersebut untuk mengonfirmasi tahun pendiriannya.

    BBC juga memeriksa unggahan media sosial, publikasi pemerintah Israel, dan sumber-sumber berita untuk menguatkan hal ini dan menunjukkan bahwa pos-pos tersebut masih digunakan.

    Analisis kami menunjukkan bahwa hampir setengah (89) dari 196 pos yang kami verifikasi telah dibangun sejak tahun 2019.

    BBC

    Beberapa di antara pos-pos tersebut berkaitan dengan meningkatnya kekerasan terhadap komunitas Palestina di Tepi Barat.

    Pada awal tahun ini, pemerintah Inggris memberikan sanksi kepada delapan pemukim ekstremis karena menghasut atau melakukan kekerasan terhadap warga Palestina. Setidaknya enam orang di antaranya telah mendirikan, atau tinggal di pos-pos ilegal.

    Seorang mantan komandan tentara Israel di Tepi Barat, Avi Mizrahi, mengatakan bahwa sebagian besar pemukim adalah warga negara Israel yang taat hukum, namun dia mengakui bahwa keberadaan pos-pos tersebut kekerasan lebih mungkin terjadi.

    “Setiap kali mereka menempatkan pos-pos secara ilegal di daerah tersebut, itu menimbulkan ketegangan dengan warga Palestina yang tinggal di daerah yang sama,” kata Mizrahi.

    Salah satu pemukim ekstremis yang diberi sanksi oleh Inggris adalah Moshe Sharvit, laki-laki yang menurut Ayesha mengancamnya dengan todongan senjata.

    AS menjatuhkan sanksi terhadap Sharvit dan pos yang dia dirikan kurang dari 800 meter dari rumah Ayesha. Posnya digambarkan sebagai “markas tempat dia melakukan kekerasan terhadap warga Palestina”.

    “Dia membuat hidup kami seperti di neraka,” kata Ayesha, yang kini harus tinggal bersama putranya di sebuah kota yang dekat dengan Nablus.

    BBC

    Pos-pos ini tidak mengantongi persetujuan berdasarkan perencanaan resmi Israel, berbeda dengan permukiman yang biasanya lebih besar, berbentuk kawasan, atau kantong-kantong Yahudi yang dibangun di seluruh Tepi Barat, yang legal menurut hukum Israel.

    Keduanya dianggap ilegal di bawah hukum internasional, yang melarang pemindahan penduduk sipil ke wilayah pendudukan.

    Namun, banyak pemukim yang tinggal di Tepi Barat mengeklaim bahwa, sebagai orang Yahudi, mereka memiliki hubungan religius dan historis dengan tanah tersebut.

    Pada Juli, pengadilan tertinggi PBB, dalam putusan penting, mengatakan bahwa Israel harus menghentikan semua aktivitas permukiman baru dan mengevakuasi semua pemukim dari Wilayah Palestina yang Diduduki.

    Israel menolak pendapat tersebut dan menyebutnya “salah secara fundamental” serta berat sebelah.

    Meskipun pos-pos permukiman tidak memiliki status hukum, hanya ada sedikit bukti bahwa pemerintah Israel berupaya mencegah pertumbuhan jumlah pemukim yang cepat.

    BBC telah melihat bukti baru yang menunjukkan bagaimana dua organisasi yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah Israel telah menyediakan dana dan tanah yang digunakan untuk mendirikan pos-pos baru di Tepi Barat.

    Salah satunya adalah Organisasi Zionis Dunia (World Zionist Organization/WZO), sebuah badan internasional yang didirikan lebih dari seabad yang lalu dan berperan penting dalam pendirian negara Israel.

    WZO memiliki Divisi Permukiman, yang bertanggung jawab mengelola area yang luas di tanah yang diduduki Israel sejak 1967. Divisi ini didanai sepenuhnya oleh anggaran publik Israel dan menggambarkan organisasinya sebagai “perpanjangan tangan negara Israel”.

    Kontrak-kontrak yang diperoleh oleh Peace Now, yang kemudian dianalisis oleh BBC, menunjukkan bahwa Divisi Permukiman telah berulang kali mengalokasikan lahan untuk membangun pos-pos pemukiman.

    Di dalam kontrak-kontrak tersebut, WZO melarang pembangunan bangunan apapun dan mengatakan bahwa lahan tersebut hanya boleh digunakan untuk peternakan atau pertanian. Namun citra satelit mengungkapkan bahwa setidaknya dalam empat kasus, pos-pos ilegal dibangun di atasnya.

    Salah satu kontrak ini ditandatangani oleh Zvi Bar Yosef pada tahun 2018. Sama seperti Moshe Sharvit, dia dijatuhi sanksi oleh Inggris dan Amerika Serikat pada awal tahun ini karena melakukan kekerasan dan intimidasi terhadap warga Palestina.

    Kami menghubungi WZO untuk menanyakan apakah mereka mengetahui bahwa beberapa bidang tanah yang dialokasikan untuk menggembala ternak dan pertanian digunakan untuk pembangunan pos-pos ilegal. Mereka tidak memberikan tanggapan. Kami juga mengajukan pertanyaan kepada Zvi Bar Yosef, tetapi tidak mendapat jawaban.

    BBC juga menemukan dua dokumen yang mengungkapkan bahwa organisasi pemukim utama lainnya Amana, meminjamkan ratusan ribu shekel untuk membantu mendirikan pos-pos.

    Dalam satu kasus, organisasi ini meminjamkan NIS 1.000.000 (setara Rp4,2 miliar) kepada seorang pemukim untuk membangun rumah-rumah kaca di sebuah pos terdepan yang dianggap ilegal berdasarkan hukum Israel.

    BBCDokumen pengadilan mengenai sengketa perdata yang melibatkan pemukim mengungkapkan bahwa Amana menyediakan dana yang digunakan untuk membangun pos-pos

    Amana didirikan pada tahun 1978 dan telah bekerja sama dengan pemerintah Israel untuk membangun permukiman di seluruh Tepi Barat sejak saat itu.

    Namun dalam beberapa tahun terakhir, bukti-bukti yang berkembang menunjukkan bahwa Amana juga mendukung pos-pos permukiman.

    Dalam sebuah rekaman dari pertemuan para eksekutif pada tahun 2021 yang dibocorkan oleh seorang aktivis, terdengar CEO Amana Zeev Hever menyatakan: “Dalam tiga tahun terakhir… satu operasi yang telah kami kembangkan adalah peternakan penggembalaan [pos terdepan].”

    “Saat ini, area [yang mereka kuasai] hampir dua kali lebih luas dari pemukiman yang telah dibangun.”

    Tahun ini, pemerintah Kanada memasukkan Amana ke dalam daftar sanksi terhadap individu dan organisasi yang bertanggung jawab atas “tindakan kekerasan dan destabilisasi terhadap warga sipil Palestina serta harta benda mereka di Tepi Barat”. Sanksi tersebut tidak menyebutkan pos-pos.

    BBC telah menghubungi Amana untuk menanyakan mengapa mereka memberikan pinjaman yang digunakan untuk mendirikan pos-pos. Mereka tidak menanggapi pertanyaan BBC.

    Ada juga kecenderungan pemerintah Israel secara retroaktif melegalkan pos-pos yang secara efektif mengubahnya menjadi permukiman.

    Pada tahun lalu, misalnya, pemerintah Israel telah memproses legalisasi 10 pos, dan telah melegalkan setidaknya enam pos lainnya.

    Pada bulan Februari, Moshe Sharvit, pemukim yang mengusir Ayesha dari rumahnya, mengadakan acara di posnya yang divideokan oleh seorang juru kamera lokal.

    Secara terang-terangan, dia menjelaskan betapa efektifnya pos-pos terdepan ini untuk merebut tanah.

    “Penyesalan terbesar ketika kami [pemukim] membangun permukiman adalah kami terjebak di dalam pagar dan tidak bisa berkembang,” kata dia kepada orang banyak.

    “Kebun ini sangat penting, tetapi yang paling penting bagi kami adalah daerah sekitarnya.”

    Dia mengeklaim bahwa dia sekarang menguasai sekitar 7.000 dunam (tujuh kilometer persegi) lahan, yang lebih luas daripada permukiman berpenduduk ribuan orang di Tepi Barat.

    Tujuan utama beberapa pemukim yang mendirikan dan tinggal di pos-pos ini adalah menguasai wilayah luas yan seringkali mengorbankan masyarakat Palestina, kata Hagit Ofran dari Peace Now.

    “Para pemukim yang tinggal di puncak bukit [pos-pos] menganggap diri mereka sebagai ‘pelindung tanah’ dan pekerjaan sehari-hari mereka adalah mengusir warga Palestina dari daerah tersebut,” kata Ofran.

    Ayesha mengatakan bahwa Moshe Sharvit memulai aksi pelecehan dan intimidasi tak lama setelah dia mendirikan posnya pada akhir 2021.

    Ketika suaminya, Nabil, menggembala kambingnya di padang rumput yang telah dia gunakan selama puluhan tahun, Sharvit akan segera tiba dengan ATV dan mengusir hewan-hewan itu.

    “Saya menjawab bahwa kami akan pergi jika pemerintah, atau polisi, atau hakim menyuruh kami pergi,” kata Nabil.

    “Dia mengatakan kepada saya: ‘Saya pemerintah, dan saya hakim, dan saya polisi.”

    Baca juga:

    Kepala Komisi Perlawanan Permukiman dan Penjajah dari Otoritas Palestina, Moayad Shaaban mengatakan bahwa dengan membatasi akses ke lahan penggembalaan, para pemukim seperti Moshe Sharvit membuat petani Palestina semakin terdesak.

    “Ini mencapai titik di mana warga Palestina tidak memiliki apa-apa lagi. Mereka tidak bisa makan, tidak bisa menggembala, tidak bisa mendapatkan air,” katanya.

    Setelah serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan dan operasi balasan Israel di Gaza, tindakan pelecehan oleh Moshe Sharvian menjadi kian agresif, kata Ariel Moran yang mendukung komunitas Palestina menghadapi agresi pemukim.

    Sharvit selalu membawa pistol ke ladang, tetapi sekarang dia mulai mendekati para aktivis dan warga Palestina dengan senapan serbu yang disampirkan di bahunya. Ancamannya menjadi lebih mengerikan, kata Ariel.

    “Saya rasa dia melihat kesempatan untuk mengambil jalan pintas dan tidak perlu menunggu satu atau dua tahun lagi untuk secara bertahap membuat mereka [keluarga-keluarga Palestina] lelah,” tutur Ariel.

    “Lakukan saja dalam semalam. Dan itu berhasil.”

    Banyak keluarga, seperti keluarga Ayesha, meninggalkan rumah mereka setelah mendapat ancaman dari Moshe Sharvit. Itu terjadi beberapa pekan setelah 7 Oktober.

    Di seluruh Tepi Barat, OCHAKantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB mengatakan bahwa eskalasi kekerasan oleh pemukim telah mencapai “tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya”.

    Dalam 10 bulan terakhir, tercatat lebih dari 1.100 serangan pemukim terhadap warga Palestina. Setidaknya 10 warga Palestina tewas dan lebih dari 230 lainnya terluka oleh para pemukim sejak 7 Oktober, menurut OCHA.

    Selain itu, lima pemukim telah tewas dan setidaknya 17 orang terluka oleh warga Palestina di Tepi Barat dalam kurun waktu yang sama.

    Pada Desember 2023, dua bulan setelah mereka dipaksa meninggalkan rumah mereka, kami merekam Ayesha dan Nabil saat kembali untuk mengambil beberapa barang mereka.

    Ketika sampai, mereka melihat rumah itu telah diobrak-abrik. Di dapur, lemari-lemari lepas dari engselnya. Di ruang tamu, seseorang telah mencabik dudukan sofa dengan pisau.

    “Saya tidak menyakiti dia. Saya tidak melakukan apa pun padanya. Apa yang telah saya lakukan sehingga saya pantas menerima ini?” kata Ayesha.

    Ketika mereka mulai memilah-milah kerusakan, Moshe Sharvit muncul dengan buggy. Tak lama kemudian, polisi dan tentara Israel tiba.

    Mereka mengatakan kepada pasangan itu, dan para aktivis perdamaian Israel yang menemani mereka, bahwa mereka harus meninggalkan daerah itu.

    “Dia tidak meninggalkan apa pun untuk kami,” kata Ayesha kepada BBC.

    Kami menghubungi Moshe Sharvit beberapa kali untuk meminta tanggapannya atas tuduhan yang dilontarkan kepadanya, tetapi dia tidak merespons.

    Pada Juli 2023, BBC menghampirinya secara langsung di posnya untuk meminta tanggapannya atas tuduhan tersebut dan juga untuk menanyakan apakah dia akan mengizinkan warga Palestina seperti Ayesha untuk kembali ke daerah tersebut.

    Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang kami bicarakan dan menyangkal bahwa dia adalah Moshe Sharvit.

    Grafis oleh Kate Gaynor dan tim Jurnalisme Visual World Service

    Baca juga:

    (ita/ita)

  • Sabina Shoal, Titik Api Baru di Sengketa China-Filipina di Laut China Selatan

    Sabina Shoal, Titik Api Baru di Sengketa China-Filipina di Laut China Selatan

    Jakarta

    Sebuah titik perselisihan baru mengemuka di tengah sengketa antara China dan Filipina di Laut China Selatan. Kedua negara ini telah memperjuangkan klaim mereka atas sejumlah pulau dan zona-zona di Laut China Selatan.

    Perselisihan keduanya kian memanas selama beberapa tahun belakangan yang ditandai oleh semakin seringnya tabrakan kapal, pertikaian, hingga tuduhan ancaman bersenjata.

    Namun pada pekan lalu, perselisihan memuncak ketika kapal-kapal China dan Filipina bertabrakan di dekat Sabina Shoal. Keduanya saling menuduh satu sama lain telah sengaja menabrak.

    Sabina Shoal diklaim oleh China sebagai Xianbin Jiao, sedangkan bagi Filipina dianggap sebagai Escoda Shoal.

    Lokasinya berjarak sekitar 75 mil laut dari pantai barat Filipina dan 630 mil laut dari China.

    Apa yang terjadi di Sabina Shoal?

    Pada 19 Agustus, beberapa kapal China dan Filipina bertabrakan di kawasan Kepulauan Spratly yang disengketakan.

    Wilayah ini kaya akan minyak dan gas. Baik China dan Filipina telah mengeklaim kawasan ini selama bertahun-tahun.

    Sementara itu, Filipina menuding bahwa kapal-kapal China melakukan “manuver agresif”.

    BBC

    Tabrakan kedua terjadi pada Minggu (25/08), dan kedua belah pihak lagi-lagi saling menyalahkan satu sama lain.

    Pihak lain termasuk Inggris, Jepang, Australia, Korea Selatan hingga Uni Eropa telah mengkritik tindakan China.

    Pada Senin, Filipina mengatakan bahwa 40 kapal China menghalangi dua kapal mereka yang menjalankan “misi kemanusiaan” untuk mengirimkan suplai logistik ke Teresa Magbuana, sebuah kapal penjaga pantai Filipina yang dikerahkan ke Sabina Shoal beberapa bulan lalu.

    Filipina mencurigai China berupaya merebut kembali Sabina Shoal.

    Mereka menunjukkan gundukan pasir dan karang yang hancur di Sabina Shoal, yang direkam oleh penjaga pantai Filipina, lalu menuduh China memanfaatkan materialnya untuk memperluas wilayah itu.

    Media pemerintah China menyebut tuduhan tersebut “tidak berdasar”.

    Sementara itu, Filipina mengirim Teresa Magbuana ke Sabina pada April sebagai wujud kehadiran jangka panjang mereka di kawasan ini.

    Bagi Filipina, ini adalah upaya untuk mengeksplorasi minyak dan gas di Kepulauan Spratly.

    Sedangkan China menganggap kehadiran Teresa Magbuana membuktikan niat Filipina untuk menduduki Sabina Shoal.

    Baca juga:

    Pernyataan terbaru yang diterbitkan oleh kantor berita pemerintah China, Xinhua, menyinggung soal sebuah kapal era Perang Dunia II yang usang dan dikandaskan oleh Filipina pada tahun 1999 di Second Thomas Shoal, yang dalam bahasa China dikenal sebagai Ren’ai Jiao.

    Filipina masih menempatkan sejumlah tentara di Teresa Magbuana yang membutuhkan suplai pangan secara rutin.

    Kapal tersebut terus menerus menjadi pemicu gesekan antara kedua negara.

    China terus berupaya memblokir misi membawa pasokan logistik ke kapal itu.

    “Setelah 25 tahun berlalu, kapal itu masih ada di sana. Jelas sekali, Filipina berusaha mengulangi skenario ini di Xianbin Jiao,” tulis artikel tersebut.

    “China tidak akan pernah tertipu oleh Filipina lagi.”

    Apakah ini menunjukkan eskalasi ketegangan China dan Filipina?

    Telah terjadi serangkaian pertemuan berbahaya dalam beberapa bulan terakhir karena kedua belah pihak berupaya menegakkan klaim mereka atas terumbu karang yang disengketakan, termasuk Second Thomas Shoal dan Scarborough Shoal.

    Tabrakan biasanya terjadi akibat permainan kucing-kucingan yang dilakukan kedua kapal, saat mereka berusaha mengusir pihak lain.

    China semakin sering menembakkan meriam air dan laser yang kuat ke kapal-kapal Filipina.

    Filipina juga menuduh China menaiki kapal mereka, yang menyebabkan perkelahian, serta menyita barang-barang dan menusuk kapal karet mereka.

    Manila belakangan menuduh personel penjaga pantai China yang dipersenjatai dengan pisau, tombak dan pedang menaiki salah satu kapal militer mereka dan mengancam para prajurit mereka.

    Getty ImagesSabina Shoal terletak di Kepulauan Spratly yang kaya akan minyak

    “Kami sedang berjuang melawan musuh yang lebih kuat,” kata kepala pertahanan Filipina Gilberto Teodoro pada hari Selasa, seraya mengimbau masyarakat internasional untuk mengeluarkan seruan keras terhadap China.

    Tidak ada korban jiwa sejauh ini, walaupun Filipina mengatakan sejumlah tentaranya mengalami luka-luka.

    Namun, Presiden Marcos Jr telah mengultimatum bahwa setiap kematian warga Filipina akibat tindakan China akan dianggap sebagai “tindakan perang”.

    Para pengamat khawatir perselisihan kedua negara ini pada akhirnya dapat memicu konfrontasi yang lebih besar di Laut China Selatan.

    Filipina sebelumnya telah meminta PBB menengahi sengketa ini.

    Getty ImagesKapal Penjaga Pantai China (di latar belakang kiri dan kanan) terlihat melewati kapal Penjaga Pantai Filipina BRP Cape Engao (tengah), seperti yang difoto dari BRP Cabra selama misi ke Sabina Shoal di perairan yang disengketakan di Laut Cina Selatan pada 26 Agustus 2024.

    PBB kemudian menyatakan bahwa China tidak memiliki klaim yang sah. China selama ini mengeklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan berdasarkan batas yang mereka sebut sebagai sembilan garis putus-putus.

    Namun Beijing menolak mengakui keputusan PBB tersebut.

    Dalam beberapa pekan terakhir, kedua negara telah berupaya meredakan konflik di laut.

    Pada bulan lalu, mereka sepakat mengizinkan Filipina menyuplai kembali makanan, logistik dan personel ke pos terdepan di Second Thomas Shoal. Sejak saat itu, tidak ada bentrokan yang dilaporkan.

    Tetapi, insiden di Sabina Shoal menimbulkan pertanyaan apakah upaya de-eskalasi seperti itu efektif ketika perselisihan dapat dengan mudah berpindah ke tempat yang baru.

    Laporan tambahan oleh BBC Monitoring.

    (ita/ita)

  • Gempuran Israel Targetkan Polisi Hamas di Sekolah Gaza, 11 Orang Tewas

    Gempuran Israel Targetkan Polisi Hamas di Sekolah Gaza, 11 Orang Tewas

    Gaza City

    Serangan udara Israel menargetkan sekelompok polisi Hamas yang berjaga di sebuah sekolah di Jalur Gaza, yang kini menjadi tempat penampungan para pengungsi Palestina. Sedikitnya 11 orang tewas dalam serangan yang terjadi pada Minggu (1/9) waktu setempat.

    Militer Israel mengklaim serangan udaranya itu menghantam pusat komando Hamas di Jalur Gaza. Demikian seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (2/9/2024).
    “Sedikitnya 11 orang, termasuk seorang wanita dan seorang anak perempuan, tewas ketika serangan udara Israel menghantam sekolah Safad di Gaza City yang menampung para pengungsi,” tutur juru bicara badan pertahanan sipil Gaza, Mahmud Bassal, saat berbicara kepada AFP.

    Disebutkan juga oleh Bassal bahwa beberapa orang lainnya mengalami luka-luka akibat serangan Israel tersebut.

    Seorang pejabat kesehatan Gaza lainnya, yang enggan disebut namanya, mengakui bahwa terdapat pos polisi Hamas di kompleks sekolah tersebut.

    Militer Israel, dalam pernyataannya, menyebut Angkatan Udaranya telah menyerang pusat komando Hamas yang ada di sekolah Safad di Jalur Gaza.

    “IAF (Angkatan Udara Israel-red) menyerang teroris-teroris Hamas yang beroperasi di dalam pusat komando dan kendali yang terletak di dalam area yang sebelumnya berfungsi sebagai sekolah Safad di Gaza City,” demikian pernyataan militer Israel mengenai serangannya tersebut.

    Lihat Video ‘Warga Israel Marah ke Netanyahu, Tuntut Pemulangan Sandera di Gaza’:

    Perang yang berkecamuk antara militer Israel dan kelompok Hamas meletus setelah militan Gaza itu menyerang Tel Aviv pada 7 Oktober tahun lalu. Serangan Hamas itu menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan membuat lebih dari 250 orang lainnya disandera.

    Sejak saat itu, militer Israel tanpa henti mengebom Jalur Gaza dari udara, laut dan darat. Laporan terbaru otoritas kesehatan Gaza, yang dikuasai Hamas, menyebut sedikitnya 40.738 orang, kebanyakan warga sipil, tewas akibat rentetan serangan Israel selama 11 bulan terakhir.

    Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagian korban tewas di Jalur Gaza adalah perempuan dan anak-anak.

    Lihat Video ‘Warga Israel Marah ke Netanyahu, Tuntut Pemulangan Sandera di Gaza’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/zap)

  • Hamas Tunjuk Hidung Israel Usai Serangan Udara Tewaskan Sandera

    Hamas Tunjuk Hidung Israel Usai Serangan Udara Tewaskan Sandera

    Gaza

    Israel menemukan enam jenazah sandera di terowongan bawah tanah Gaza, Palestina. Hamas menuding serangan udara Israel yang menyebabkan enam sandera itu tewas.

    Dilansir AFP, Minggu (1/9/2024), Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden awalnya menyebut jenazah warga AS Hersh Goldberg-Polin termasuk di antara enam mayat sandera yang ditemukan di Gaza. Biden menyebut mayat itu ditemukan di terowongan di bawah Rafah, Gaza.

    “Hari ini, di sebuah terowongan di bawah kota Rafah, pasukan Israel menemukan enam jenazah sandera yang ditawan Hamas,” kata Biden.

    “Kami kini telah mengonfirmasi bahwa salah satu sandera, adalah warga negara Amerika, Hersh Goldberg-Polin,” imbuh Biden.

    Pria berusia 23 tahun itu merupakan satu di antara 251 sandera yang ditangkap Hamas saat serangan 7 Oktober 2023 di Israel selatan. Sekitar 100 sandera diyakini masih ditawan. Israel menyebut puluhan di antaranya telah tewas.

    Orang tua Goldberg-Polin, yang diculik dari festival musik Supernova, menyampaikan pidato di hadapan delegasi di Konvensi Nasional Demokrat di Chicago bulan lalu. Pasangan itu juga bergabung dengan kerabat sandera lainnya yang berunjuk rasa di dekat perbatasan Gaza pada Kamis (29/8).

    “Hersh! Ini Ibu, aku mencintaimu, tetaplah kuat, bertahanlah,” teriak Rachel Goldberg-Polin ke mikrofon.

    Putranya bersembunyi di tempat perlindungan bom bersama orang lain pada 7 Oktober 2023, tetapi tempat itu dikepung oleh orang-orang bersenjata. Video yang dirilis Hamas pada hari itu menunjukkan Goldber-Polin sedang dinaikkan ke pikap dengan sebagian lengan kirinya, yang hancur dalam serangan itu, hilang.

    Dia juga muncul dalam sebuah video bukti kehidupan yang dirilis oleh Hamas pada 24 April 2024. Saat itu, dia mengatakan para tawanan hidup ‘di neraka’. Lengan kirinya telah diamputasi di bawah siku.

    Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 telah mengakibatkan kematian sekitar 1.200 orang. Israel lalu melakukan serangan yang mereka klaim balasan dan untuk memusnahkan Hamas di Gaza.

    Serangan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 40.691 orang Palestina. Sebagian besar korban tewas adalah wanita dan anak-anak. Jutaan warga Gaza juga menjadi pengungsi akibat serangan Israel.

    Hamas Salahkan Serangan Israel

    Pejabat senior Hamas, Izzat al-Risheq, menyalahkan Israel terkait tewasnya enam sandera di terowongan itu. Hamas menyebut para sandera tewas karena serangan udara Israel pada Sabtu (31/8).

    Dilansir Al-Jazeera, Al-Risheq juga menyalahkan AS atas ‘bias, dukungan, dan kemitraannya’ dalam perang selama 11 bulan di wilayah yang terkepung itu. Pejabat itu menyatakan Hamas lebih peduli dengan kehidupan para sandera daripada Presiden AS Joe Biden.

    Dia menekankan Hamas telah menerima usulan dan resolusi Dewan Keamanan PBB. Sementara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak usulan dan resolusi tersebut.

    Hamas juga menuding Netanyahu menghalangi tercapainya kesepakatan guna mempertahankan kekuasaan di Israel.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Serangan Terbaru di Gaza

    Israel juga meluncurkan serangan yang menewaskan sedikitnya 48 orang di Jalur Gaza, Palestina, pada Sabtu (31/8). Serangan terjadi di wilayah tengah dan selatan Gaza menjelang dimulainya vaksinasi polio di wilayah itu.

    Dilansir Reuters, Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mulai melakukan vaksinasi polio terhadap 640.000 anak di wilayah itu. Vaksinasi polio itu akan beradu cepat dengan waktu.

    Israel hanya memberi jeda 8 jam setiap hari dalam pertempuran antara pasukan Israel dan militan Hamas di wilayah tertentu. Wakil Menteri Kesehatan Gaza, Yousef Abu Al-Reesh, mengatakan tim vaksinasi akan mencoba menjangkau sebanyak mungkin wilayah untuk memastikan cakupan yang luas, tetapi dia mengatakan hanya gencatan senjata yang komprehensif yang dapat menjamin cukup banyak anak yang dijangkau.

    “Jika masyarakat internasional benar-benar menginginkan kampanye ini berhasil, mereka harus menyerukan gencatan senjata, mengetahui bahwa virus ini tidak akan berhenti, dan dapat menyebar ke mana saja,” katanya kepada wartawan di Rumah Sakit Nasser di kota selatan Khan Younis.

    Petugas medis telah memberikan vaksin kepada beberapa anak di bangsal Rumah Sakit Nasser pada Sabtu (31/8) sebagai langkah simbolis sebelum kampanye resmi dimulai. Kampanye ini menyusul munculnya kasus bayi lumpuh sebagian akibat virus polio tipe 2 yang menjadi kasus pertama di wilayah tersebut dalam 25 tahun.

    Pejabat WHO mengatakan sedikitnya 90% anak-anak perlu divaksinasi dua kali dengan jarak 4 minggu antardosis agar upaya ini berhasil. Tetapi, vaksinasi ini menghadapi tantangan besar di Gaza, yang sebagian besar telah hancur akibat perang selama hampir 11 bulan.

    Pada hari Sabtu, saat lebih dari 2.000 pekerja medis dan masyarakat bersiap untuk memulai vaksinasi, petugas medis di Nuseirat, salah satu dari delapan kamp pengungsi bersejarah di Jalur Gaza, mengatakan serangan Israel yang terpisah menewaskan sedikitnya 19 orang, termasuk sembilan anggota keluarga yang sama.

    Lebih dari 30 orang lainnya tewas dalam serangkaian serangan di wilayah lain di Gaza. Warga dan sumber militan mengatakan pejuang dari Hamas, Jihad Islam, dan kelompok lain bertempur melawan pasukan Israel di lingkungan Zeitoun Gaza utara, tempat tank-tank telah beroperasi selama berhari-hari, dan di Rafah, dekat perbatasan dengan Mesir.

    Militer Israel menyatakan akan terus beroperasi di Jalur Gaza tengah dan selatan. Pasukan Israel mengklaim telah membunuh militan dan membongkar infrastruktur militer di Kota Gaza, sementara mereka menemukan senjata dan membunuh orang-orang bersenjata di Tel Al-Sultan di Rafah barat.

    Di Khan Younis, di Jalur Gaza selatan, keluarga-keluarga kembali ke daerah mereka setelah tentara mengakhiri serangan selama 22 hari yang katanya ditujukan untuk mencegah Hamas berkumpul kembali. Rekaman menunjukkan area yang luas diratakan, dan bangunan serta infrastruktur hancur.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/haf)

  • Militer Israel Selamatkan 1 Sandera dari Terowongan Gaza

    Militer Israel Selamatkan 1 Sandera dari Terowongan Gaza

    Gaza City

    Militer Israel mengumumkan pasukannya berhasil menyelamatkan seorang sandera dari terowongan bawah tanah di Jalur Gaza bagian selatan. Penyelamatan sandera ini disebut Tel Aviv sebagai “operasi penyelamatan yang rumit”.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Rabu (28/8/2024), Kaid Alkadi yang berusia 52 tahun diculik oleh militan Palestina saat serangan Hamas melanda Israel pada 7 Oktober tahun lalu. Militer Israel menyebut Alkadi berhasil diselamatkan oleh pasukannya di Jalur Gaza bagian selatan.

    Disebutkan bahwa Alkadi merupakan warga komunitas Bedouin Israel. Dia merupakan warga Rahat, sebuah kota di Israel yang mayoritas penduduknya keturunan Arab.

    Saat serangan Hamas terjadi tahun lalu, Alkadi sedang bekerja sebagai penjaga keamanan di sebuah gudang yang ada di salah satu kibbutz di Israel bagian selatan, dekat perbatasan Gaza.

    “Kaid Alkadi telah diselamatkan… dalam operasi rumit di Jalur Gaza bagian selatan,” sebut militer Israel dalam pernyataannya

    “Dia dalam kondisi medis yang stabil dan sedang dipindahkan untuk pemeriksaan medis ke sebuah rumah sakit,” imbuh pernyataan tersebut.

    Juru bicara militer Israel Laksamana Muda Daniel Hagari, seperti dilansir Reuters, menyebut Alkadi diselamatkan oleh pasukan Israel dari dalam terowongan bawah tanah di Jalur Gaza bagian selatan. Namun dia tidak menjelaskan lebih detail soal operasi penyelamatan itu, dengan alasan bisa membahayakan keamanan sandera yang masih ditahan dan pasukan Israel di Jalur Gaza.

    “Kami berkomitmen untuk memanfaatkan setiap kesempatan untuk membawa para sandera kembali ke rumah mereka,” tegas Menteri Pertahanan (Menhan) Israel, Yoav Gallant, dalam pernyataan terpisah via media sosial X.

    Seorang pejabat militer Israel, yang enggan disebut namanya, mengatakan kepada Reuters bahwa pasukan Tel Aviv beroperasi di area yang menjadi tempat Alkadi ditemukan. Pasukan Israel melakukan navigasi sistem bawah tanah di mana para sandera diduga ditahan bersama militan Gaza dan bahan-bahan peledak.

    Menurut pejabat militer Israel tersebut, Alkadi ditemukan oleh pasukan Tel Aviv saat dia sendirian, dan langsung dievakuasi keluar dari terowongan bawah tanah.

    Laporan media lokal Israel menyebut Alkadi menuturkan dirinya tidak melihat matahari selama hampir delapan bulan, dan seorang sandera lainnya yang bersama dirinya selama dua bulan telah “meninggal di sebelah saya”.

    Nyaris 1.200 orang tewas di Israel akibat serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu, yang memicu perang di Jalur Gaza. Lebih dari 250 orang lainnya disandera di Jalur Gaza, dengan saat ini diyakini sekitar 104 orang masih ditahan di daerah kantong Palestina itu usai puluhan dibebaskan dalam kesepakatan gencatan senjata singkat pada November tahun lalu.

    Rentetan serangan Israel terhadap Jalur Gaza untuk membalas Hamas, menurut otoritas kesehatan Gaza, telah menewaskan sedikitnya 40.476 orang sejauh ini. Menurut kantor hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagian besar korban tewas di Jalur Gaza adalah perempuan dan anak-anak.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Apa Kabar Putusan ICJ yang Perintahkan Israel Cegah Genosida di Gaza?

    Apa Kabar Putusan ICJ yang Perintahkan Israel Cegah Genosida di Gaza?

    Jakarta

    Pada Januari silam, Mahkamah Internasional (ICJ) memerintahkan Israel untuk mencegah pernyataan publik yang memicu genosida. Setengah tahun sesudah putusan itu, para kritikus mengeklaim Israel tidak melakukan tindakan yang cukup.

    “Bakar Gaza sekarang, tidak kurang dari itu!”

    Ketika Nissim Vaturi, wakil ketua parlemen Israe, Knesset menggunggah komentar tersebut di X pada November silam, platform tersebut kemudian memblokir akunnya dan memintanya menghapus unggahan tersebut.

    Nissim Vaturi melakukan apa yang diminta, dan akunnya telah diaktifkan kembali, namun dia tidak meminta maaf.

    Komentarnya adalah salah satu dari banyak pernyataan kontroversial yang dibuat oleh beberapa tokoh penting Israel ketika militer negara tersebut melakukan serangan udara dan operasi darat di Gaza.

    Tindakan Israel ini sebagai balasan atas serangan mematikan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 lalu.

    Pada hari terjadinya serangan, Nissim Vaturi menulis: “Sekarang kita semua memiliki satu tujuan yang samamenghapus Jalur Gaza dari muka bumi.”

    Unggahan tersebut yang masih terlihat di X dikutip dalam kasus Afrika Selatan melawan Israel di Mahkamah Internasional (ICJ).

    Dalam gugatannya, Afrika Selatan menuduh Israel melakukan genosida terhadap Palestina dalam perang di Gaza.

    Namun Israel menyebut tuduhan tersebut “sepenuhnya tidak berdasar” dan didasarkan pada “klaim yang bias dan salah”.

    Sebagai bagian dari keputusan sementara pada Januari, ICJ memutuskan bahwa Israel harus mencegah pernyataan publik yang memicu genosida.

    Meskipun pengadilan tidak mempunyai wewenang untuk menerapkan putusan ini, Israel setuju untuk menyerahkan laporan yang merinci tindakan yang telah diambil untuk menyelidiki dan mengadili kemungkinan terjadinya hasutan.

    Pengadilan mengonfirmasi bahwa laporan tersebut diterima pada Februari lalu, namun belum mengumumkan isinya kepada publik.

    Beberapa pakar hukum yakin Israel tidak berbuat banyak untuk menyelidiki kasus-kasus potensial.

    Baca juga:

    “Warga Israel yang memicu genosida atau menggunakan retorika genosida kebal dari tuntutan,” kata pengacara hak asasi manusia Israel, Michael Sfard.

    Sulit untuk membuktikan adanya hasutan untuk melakukan genosida, yang merupakan kejahatan berdasarkan hukum internasional dan hukum Israel.

    Genosida didefinisikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk menghancurkansecara keseluruhan atau sebagiansuatu kelompok bangsa, etnis, ras atau agama.

    Namun membedakan antara menghasut genosida dan menghasut kekerasan atau rasismedan apa yang bisa dianggap sebagai kebebasan berpendapatbisa jadi rumit.

    BBC telah mempelajari beberapa pernyataan yang dibuat Israel sejak perintah ICJ untuk melihat apakah mereka dapat melanggar putusan tersebut dan berkonsultasi dengan ahli hukum untuk menilainya.

    Meskipun perintah ini ditujukan kepada Israel, BBC juga telah mengkaji bahasa yang digunakan dalam pidato sejumlah pejabat Hamas yang beberapa di antaranya menyebut akan mengulangi serangan mereka pada tanggal 7 Oktober.

    Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mendukung kebijakan yang mendorong warga Gaza untuk pindah secara sukarela. (EPA)

    Sebuah organisasi hak asasi manusia pro-Palestina yang terdiri dari jaringan para ahli dan peneliti di seluruh dunia yang memantau konflik tersebut, Law for Palestine, telah menyelidiki kasus-kasus yang diyakini bahwa pejabat Israel dan tokoh masyarakat lainnya telah memicu genosida.

    Daftarnya mencakup beberapa pernyataan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir.

    Ben-Gvir telah menganjurkan kebijakan untuk mendorong warga Palestina meninggalkan Gaza, dengan mengatakan bahwa orang Israel harus menetap di sana.

    Dia memimpin partai ultranasionalis yang banyak dikritik karena mendukung kebijakan anti-Arab yang diskriminatif secara rasial.

    Dia pernah dijatuhi hukuman sebelumnya oleh pengadilan Israelsebelum dia menjabat sebagai menterikarena menghasut rasisme dan mendukung terorisme.

    Baca juga:

    Seorang pria lanjut usia menggandeng tangan anggota keluarganya ketika dia berjalan melewati bangunan yang luluh lantak akibat pemboman Israel di kamp pengungsi Bureij, Gaza, 25 Agustus 2024. (Getty Images)

    Dua hari setelah keputusan ICJ pada Januari, ia menganjurkan kebijakan untuk mendorong warga Palestina meninggalkan Gaza dan menggantikan mereka dengan pemukim Israel.

    Dia mengatakan bahwa untuk menghindari terulangnya serangan Hamas terhadap Israel “kita harus kembali ke rumah dan mengendalikan wilayah [Gaza] mendorong migrasi dan memberikan hukuman mati kepada teroris”, serta mengusulkan bahwa setiap emigrasi harus dilakukan secara sukarela.

    “Kami menganggap seruan agar penduduk Gaza mengungsi sebagai bagian dari pembersihan etnis yang sedang berlangsung di Gaza,” kata pendiri Law for Palestine, Ihsan Adel.

    Dia meyakini seruan tersebut harus dianggap sebagai hasutan untuk melakukan genosida, dan bahwa genosida sedang terjadi sebuah tuduhan yang dibantah oleh Israel.

    Namun tidak semua orang setuju dengan penilaiannya.

    “Saya tentu saja tidak akan membela pernyataan-pernyataan seperti itu, namun pernyataan-pernyataan tersebut tidak akan mencapai tingkat genosida,” kata Anne Herzberg, penasihat hukum di LSM Monitor, yang melaporkan aktivitas LSM internasional dari perspektif pro-Israel.

    Baik Ben-Gvir maupun Vaturi tidak menanggapi permintaan tanggapan dari BBC.

    Kaitan antara apa yang dikatakan politisi dan apa yang dikatakan tentara Israel merupakan bagian inti dari gugatan Afrika Selatan di Mahkamah Internasional.

    Dalam video YouTube yang diunggah pada akhir 2023, sekelompok tentara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) terdengar meneriakkan: “Menempati, mengusir, dan menetap.”

    Dan militer Israel telah membuat video lain sejak keputusan ICJ pada Januari yang mengejek dan merayakan kehancuran Gaza.

    IDF mengatakan kepada BBC bahwa mereka memeriksa laporan video yang beredar di dunia maya dan jika ada dugaan tindak pidana, polisi militer akan menyelidikinya dan “dalam beberapa kasus yang diperiksa, jika disimpulkan bahwa ekspresi atau perilaku tentara dalam rekaman tersebut tidak pantas itu ditangani sebagaimana mestinya”.

    Pasukan Israel beroperasi di Jalur Gaza pada Juni 2024. (Reuters)

    Sorotan juga tertuju pada para pemimpin agama Israel.

    Rabbi Eliyahu Mali menarik perhatian setelah ia memberikan ceramah pada Maret silam di sebuah konferensi yeshiva Zionis Israel, sekolah agama Yahudi yang memiliki keyakinan kuat pada Negara Israel.

    Rabbi Mali adalah kepala yeshiva yang merupakan bagian dari jaringan yang menerima dana dari Kementerian Pertahanan Israel. Siswanya menggabungkan studi Taurat dengan dinas militer.

    Dia menggambarkan ceramahnya tersebut mengenai “perlakuan terhadap penduduk sipil di Gaza selama perang”.

    Rekaman dibagikan secara online. Setelah mengutip seorang sarjana Yahudi abad ke-12 tentang perang suci, Rabbi Mali berkata: “[Dan jika demikian] aturan dasar yang kita miliki ketika kita melakukan perang mitzvah, dalam hal ini Gaza, menurut kitab suci, ‘Jangan biarkan jiwa tetap hidup,’ penjelasannya sangat jelasjika Anda tidak membunuh mereka, mereka akan membunuh Anda.”

    Dalam Yudaisme, perang mitzvah adalah perang membela kedaulatan Yahudi dan dianggap wajib dan bukan pilihan.

    Kami menghubungi Rabbi Mali dan tanggapan yang dikirim atas namanya menyatakan bahwa kata-katanya “sangat disalahartikan karena kutipannya diambil di luar konteks”.

    Baca juga:

    Dikatakan bahwa ia telah menguraikan posisi pada zaman dahulu, namun ia telah “menjelaskan dengan jelas bahwa siapa pun yang mengikuti perintah Alkitab saat ini akan menyebabkan kerugian besar bagi tentara dan negara” dan bahwa berdasarkan hukum nasional “adalah dilarang untuk menyakiti penduduk sipil mulai dari anak-anak hingga orang tua”.

    BBC menyaksikan keseluruhan ceramah dan dalam beberapa kesempatan dia mengingatkan hadirin mengenai poin-poin tersebut, termasuk pada kesimpulannya, dan juga mengatakan di awal: “Anda harus melakukan persis seperti yang diperintahkan oleh perintah militer.”

    Namun, dalam ceramah tersebut, dia secara khusus menyebutkan masyarakat Gaza dengan mengatakan: “Saya pikir ada perbedaan antara penduduk sipil di tempat lain dan penduduk sipil di Gaza,” dan menambahkan klaim yang tidak berdasar bahwa “95% hingga 98% tertarik pada kematian kita, itu adalah mayoritas, itu mencengangkan.”

    Ketika seorang penonton bertanya tentang bayi, dia menjawab: “Sama Taurat mengatakan: ‘Jangan biarkan satu jiwa pun tetap hidup’ Hari ini dia masih bayi, besok dia laki-laki, besok dia menjadi pejuang.”

    Dalam ceramah tersebut, rabbi juga menceritakan apa yang ia katakan kepada putranya, yang pergi berperang setelah serangan 7 Oktober.

    Dia mengatakan putranya harus “membunuh segala sesuatu yang bergerak”.

    Dia menjelaskan posisinya dengan menambahkan bahwa komandan putranya telah mengatakan hal yang sama kepadanya dan bahwa dia menginstruksikan putranya untuk “mendengarkan perintah komandan”.

    Belakangan, dia menegaskan kembali bahwa dia tidak mengharapkan tentara melakukan apa yang ditetapkan dalam Taurat.

    Dia mengatakan bahwa jika hukum negara bertentangan dengan hukum Taurat, maka hukum negaralah yang harus dipatuhi dan “hukum negara hanya ingin membunuh teroris dan bukan penduduk sipil”.

    Eitay Mack, seorang pengacara dari kelompok Israel Tag Meir yang berkampanye melawan rasisme dan diskriminasi, mengatakan dia telah meminta polisi untuk menyelidiki rabbi tersebut atas dugaan hasutan untuk melakukan genosida, kekerasan dan terorisme.

    Ia mengaku masih menunggu kabar apakah pemeriksaan yang dimintanya akan dilakukan.

    EPASalah satu target Hamas pada 7 Oktober 2023 adalah festival musik Nova Israel.

    Klaim lain yang ditudingkan oleh Afrika Selatan pada sidang ICJ adalah tentang “pesan-pesan genosida yang secara rutin disiarkantanpa kecaman atau sanksidi media Israel”.

    Pada Februari, di saluran berita sayap kanan Channel 14, jurnalis Yaki Adamker mengatakan: “Warga Gaza, menurut saya, bisa mati kelaparan. Apa peduli saya terhadap mereka?”

    Pada April, seorang jurnalis Israel di saluran yang paling banyak ditonton di negara tersebut, Channel 12, Yehuda Schlesinger, menyuarakan sentimen serupa, dengan mengatakan: “Tidak ada orang yang tidak bersalah di Jalur Gaza, tidak ada. Mereka memilih Hamas, mereka menginginkan Hamas.”

    Bagi Anne Herzberg dari LSM Monitor, hal ini mungkin menunjukkan “kurangnya empati terhadap masyarakat di Gaza dan apa yang mereka alami,” namun “hal ini tidak menyerukan genosida”.

    BBC menghubungi kedua lembaga penyiaran tersebut tetapi tidak mendapat tanggapan.

    Terkait apakah pihak berwenang harus mengatur siaran dengan lebih ketat, pengacara hak asasi manusia Israel Michael Sfard memperingatkan bahwa “regulator, yaitu negara, harus memastikan bahwa siaran publik tidak dieksploitasi” oleh orang-orang yang melontarkan komentar provokatif.

    Meskipun keputusan ICJ tentang pencegahan hasutan genosida ditujukan kepada Israel, Hamas juga dituduh membuat pernyataan dengan “niat genosida”.

    Getty ImagesYahya Sinwar menjadi pemimpin Hamas setelah Ismail Haniyeh terbunuh di Iran pada bulan Juli.

    “Bahasa anihilasi dalam piagam Hamas sering diulang-ulang oleh para pemimpinnya,” kata Tal Becker, penasihat hukum Kementerian Luar Negeri Israel.

    Pada 2021, Yahya Sinwar , yang baru saja menjadi pemimpin umum Hamas mengatakan: “Kami mendukung penghapusan Israel melalui jihad dan perjuangan bersenjata, ini adalah doktrin kami.”

    Dan, baru-baru ini, beberapa pejabat Hamas menyatakan mereka ingin mengulangi serangan tanggal 7 Oktober, yang menewaskan sekitar 1.200 orangsebagian besar warga sipildan 251 orang disandera.

    Pada November, anggota biro politik Hamas, Ghazi Hamad, mengatakan: “Kita harus memberi pelajaran kepada Israel dan kita akan melakukan ini lagi dan lagi.”

    Pada waktu yang hampir bersamaan, pemimpin Hamas di luar negeri, Khaled Mashaal, mengatakan bahwa 7 Oktober “membuka jalan raya menuju penghapusan Israel”.

    Hamas tidak menanggapi permintaan komentar BBC.

    Banyak yang ingin melihat kelompok tersebut yang disebut sebagai organisasi teroris oleh AS, Inggris, Uni Eropa dan negara-negara lain pertanggungjawaban.

    “Sangat jelas bahwa mereka mempunyai niat melakukan genosida, dan kami sangat sedikit mendengar tentang investigasi Hamas, dan saya pikir itu adalah bagian yang hilang dalam seluruh konflik ini,” kata Anne Herzberg dari LSM Monitor.

    Pelapor khusus PBB mengenai hak asasi manusia di wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese yang kritiknya terhadap tindakan Israel sangat ditentang, khususnya di Israel dan Amerika Serikat setuju bahwa para pemimpin Hamas harus bertanggung jawab.

    Namun dia mengatakan: “Ketika menilai genosida, kita tidak hanya harus melihat kata-kata yang diucapkan para pemimpin, tetapi juga kapasitas untuk melakukan genosida, yang tampaknya tidak dimiliki oleh Hamas.”

    Getty ImagesPada bulan Januari, ICJ memutuskan bahwa Israel harus melakukan segala kemungkinan untuk mencegah genosida dan hasutan untuk melakukan genosida

    Berbeda dengan Israel, Hamas tidak bisa dibawa ke ICJ karena bukan sebuah negara. Namun badan lain, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), dapat meminta pertanggungjawaban individu.

    Pada Mei, jaksa penuntutnya mengajukan surat perintah penangkapan bagi para pemimpin Hamas Yahya Sinwar, Mohammed Deif dan Ismail Haniyeh (Haniyeh telah dibunuh di Iran dan Israel mengatakan mereka membunuh Deif di Gaza) karena kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.

    Dia juga meminta surat perintah untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Baik Hamas maupun Israel bereaksi keras.

    Mengenai apa yang dilakukan pihak berwenang Israel untuk mencegah dan mengadili orang-orang yang dicurigai menghasut kekerasan, jaksa agung dan jaksa negara Israel telah mengakui bahwa pernyataan apa pun yang menyerukan kekerasan yang disengaja terhadap warga sipil “dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana, termasuk pelanggaran penghasutan”.

    Tepat sebelum sidang ICJ pada Januari mereka mengatakan bahwa beberapa kasus sedang diperiksa.

    Namun baru-baru ini, Haaretz melaporkan bahwa jaksa penuntut negara merekomendasikan agar tidak ada penyelidikan kriminal yang dilakukan terhadap tokoh masyarakat senior, termasuk menteri dan anggota Knesset, yang “mengundang untuk merugikan warga sipil di Jalur Gaza”. Keputusan akhir ada di tangan jaksa agung.

    BBC menghubungi pengacara negara Israel, komisaris polisi dan Kementerian Kehakiman untuk memberikan tanggapan.

    Hanya Kementerian Kehakiman yang menjawab, dengan mengatakan mereka harus menyeimbangkan “hak konstitusional atas kebebasan berpendapat sambil menjaga terhadap hasutan yang merugikan”.

    Mereka menambahkan: “Aparat penegak hukum terus-menerus bertindak untuk mengurangi pelanggaran hasutan, dan upaya ini telah diprioritaskan oleh jaksa agung Israel dalam beberapa bulan terakhir.”

    Dan ketika ICJ terus berupaya mencapai keputusan akhir dalam kasusnya, jumlah korban jiwa terus meningkatsejak Oktober, lebih dari 40.000 warga Palestina dilaporkan terbunuh di Gaza, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas.

    Apa itu genosida?Genosida: Tindakan yang dimaksudkan untuk menghancurkan secara fisik, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras atau agama; termasuk melukai tubuh dan dengan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan yang diperkirakan akan mengakibatkan kehancuran fisik; diakui sebagai kejahatan berdasarkan hukum internasional sejak tahun 1946Penghasutan untuk melakukan genosida: Konvensi Genosida PBB menyatakan bahwa penghasutan publik untuk melakukan genosida juga dapat dihukumPembersihan etnis: Suatu kebijakan yang dilakukan oleh suatu kelompok etnis atau agama untuk mengusir penduduk sipil dari kelompok lain dari suatu wilayah tertentu dengan kekerasan atau intimidasi.

    Sumber: Konvensi Genosida PBB dan Komisi Eropa

    (ita/ita)

  • Jerman dan Filipina Ingin Pakta Pertahanan yang Luas

    Jerman dan Filipina Ingin Pakta Pertahanan yang Luas

    Jakarta

    Awal Agustus lalu, Jerman dan Filipina sepakat untuk merampungkan pakta kerja sama pertahanan sampai akhir tahun ini. Perjanjian tersebut akan memungkinkan pelatihan militer bersama dan potensi penjualan senjata Jerman ke Filipina.

    Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro menerima kunjungan Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius di Manila pada awal Agustus, menandai kunjungan pertama seorang menteri pertahanan Jerman ke Filipina. Dalam kunjungan tersebut, kedua menteri pertahanan menyatakan komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama militer antar negara.

    Teodoro mengumumkan bahwa usulan pengaturan kerja sama pertahanan itu diharapkan akan ditandatangani “sebelum akhir tahun ini.” Pakta pertahanan tersebut akan mencakup latihan bersama, penjualan persenjataan canggih dan peningkatan pembagian informasi terkait keamanan.

    Selain itu, kerja sama ini kemungkinan akan meluas hingga transfer teknologi militer, yang sangat dibutuhkan Filipina untuk memodernisasi angkatan udara dan angkatan lautnya, di tengah meningkatnya tantangan keamanan regional.

    Golberto Teodoro menggarisbawahi minat Filipina dalam memperoleh kemampuan dalam sistem komando dan kendali, teknologi pertahanan udara, dan peralatan militer berteknologi tinggi lainnya, untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negaranya.

    Poros Indo-Pasifik Jerman

    Keterlibatan Jerman di Indo-Pasifik telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Angkatan Laut Jerman telah melakukan beberapa operasi di Laut Cina Selatan, yang terakhir dilakukan pada bulan Mei dan menggarisbawahi komitmen Berlin terhadap tatanan internasional berbasis aturan.

    Hal ini sejalan dengan Strategi Indo-Pasifik Jerman yang dirilis pada tahun 2020, yang menekankan pentingnya menjaga kebebasan pelayaran di jalur laut yang bebas dan terbuka di kawasan. Tanggal 2 Agustus lalu, Jerman juga bergabung dengan Komando PBB di Korea Selatan yang dipimpin AS, yang mengawasi perbatasan dengan Korea Utara yang dijaga ketat. Langkah ini lebih jauh menggambarkan peningkatan keterlibatan militer Jerman di Asia.

    Filipina, pada gilirannya, secara aktif mencari kemitraan pertahanan untuk mengimbangi ancaman Cina di Laut Cina Selatan. Tahun lalu, Filipina memperbarui Visiting Forces Agreement (VFA) dengan Amerika Serikat, setelah presiden sebelumnya, Rodrigo Duterte, mengancam akan mengakhiri perjanjian tersebut. Filipina juga telah menandatangani perjanjian serupa dengan Australia dan Jepang. Filipina baru-baru ini juga melakukan latihan militer gabungan pertamanya dengan Vietnam.

    Cina bereaksi tajam terhadap perkembangan ini. The Global Times, surat kabar milik pemerintah Cina yang terkenal dengan retorika nasionalisnya, mengkritik inisiatif pertahanan Jerman di Filipina sebagai “pendekatan oportunistik” yang dimaksudkan untuk “memprovokasi Cina” dan menenangkan Washington.

    Global Times juga menilai, Jerman hanya punya kemampuan kecil untuk memberikan bantuan militer yang berarti kepada Filipina, dengan alasan minimnya jejak militer Jerman di wilayah Asia.

    Menjamin keterbukaan jalur pelayaran internasional

    Pada tahun 2016, pengadilan internasional di Den Haag mengeluarkan keputusan penting yang menolak klaim luas Tiongkok atas Laut Cina Selatan, sebuah kasus yang awalnya diajukan oleh Filipina. Beijing secara konsisten menolak untuk mengakui keputusan pengadilan internasional ini, namun keputusan itu tetap menjadi titik acuan penting bagi Filipina dan sekutunya dalam upaya untuk menegaskan hak maritim mereka.

    “Jerman, yang sangat bergantung pada perdagangan internasional, bertujuan untuk menunjukkan kepada mitra-mitranya di Indo-Pasifik – dan juga kepada Cina – bahwa Jerman berkomitmen untuk menjaga tatanan regional berbasis aturan,” kata Alfred Gerstl, pakar hubungan internasional Indo-Pasifik di Universitas Wina.

    “Untuk mencapai hal ini, Berlin harus secara teratur mengerahkan aset angkatan laut ke wilayah tersebut, berpartisipasi dalam latihan angkatan laut bilateral dan multilateral, dan melakukan kunjungan ke pelabuhan untuk memperkuat kehadiran strategisnya,” katanya.

    Seiring berjalannya waktu, semua perhatian akan tertuju pada finalisasi pakta pertahanan Jerman-Filipina, sebuah perkembangan yang dapat menandai babak baru dalam lanskap geopolitik di kawasan Indo-Pasifik.

    (hp/yf)

    (ita/ita)

  • Mengusir-Menelantarkan Migran adalah Dosa Besar

    Mengusir-Menelantarkan Migran adalah Dosa Besar

    Vatican City

    Pemimpin umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus, mengecam upaya mengusir para migran dan memblokir rute yang mereka tempuh sebagai “dosa besar”. Dia mengenang para migran yang kehilangan nyawa, termasuk mereka “ditelantarkan” di gurun.

    Paus Fransiskus secara rutin menyerukan lebih banyak empati terhadap orang-orang yang melarikan diri dari konflik, kemiskinan, bencana, atau persekusi, terutama mereka yang berusaha mencapai kawasan Eropa dari Afrika dengan menyeberangi Laut Mediterania.

    Dia mendedikasikan pidatonya saat audiensi mingguannya pada Rabu (28/8) waktu setempat untuk membahas masalah migran.

    Paus Fransiskus, dalam pidatonya seperti dilansir AFP, Rabu (28/8/2024), memperingatkan terhadap “undang-undang yang restriktif” dan “militerisasi perbatasan”, serta menyerukan rute migrasi yang aman.

    “Harus dikatakan dengan jelas: ada pihak yang bekerja secara sistematis dan dengan segala cara untuk mengusir para migran. Dan hal ini, jika dilakukan dengan kesadaran dan tanggung jawab, adalah dosa besar,” ucap Paus Fransiskus memberikan peringatan.

    Dia berulang kali menyebut Laut Mediterania, yang menurut penghitungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi lokasi hilangnya 3.000 migran sepanjang tahun lalu, telah menjadi “kuburan”.

    “Sangat disayangkan, sejumlah gurun juga menjadi kuburan para migran. Dan bahkan di sini pun tidak selalu ada pertanyaan tentang kematian yang ‘alami’. Tidak. Kadang-kadang, mereka dibawa ke gurun dan ditinggalkan,” kata Paus Fransiskus.

    “Pada era satelit dan drone, ada banyak migran laki-laki, perempuan dan anal-anak yang tidak boleh dilihat siapa pun. Hanya Tuhan yang melihat dan mendengar tangisan mereka,” sebutnya.

    Paus Fransiskus tidak menyebut secara spesifik negara mana saja yang dibahasnya, namun pernyataannya menyinggung soal laut dan gurun, juga soal samudra, danau dan sungai, serta hutan dan padang rumput yang menjadi “tempat pada migran berjalan sendirian”.

    “Saudara dan saudari, kita semua bisa sepakat pada satu hal: para migran tidak boleh berada di laut dan gurun yang mematikan,” katanya.

    “Tetapi hal ini tidak dilakukan melalui undang-undang yang lebih restriktif, tidak dilakukan dengan militerisasi perbatasan, tidak juga dilakukan dengan penolakan bahwa kita akan mendapatkan hasil ini,” ucap Paus Fransiskus.

    Lebih lanjut, dia menyerukan rute yang “aman dan legal” bagi para migran dan pencari suaka, serta upaya internasional yang lebih besar untuk memerangi perdagangan manusia.

    Pada Mei lalu, Uni Eropa mengakui pihaknya menghadapi “situasi sulit” setelah konsorsium jurnalisme melaporkan bahwa Tunisia, Maroko dan Mauritania “membuang” para migran ke gurun dengan menggunakan dana dari blok tersebut.

    Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara telah mencapai kesepakatan dengan ketiga negara tersebut, dengan pendanaan eksplisit untuk meningkatkan penghentian migrasi tidak teratur ke Eropa.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)