partai: PBB

  • Hamas Serahkan Jasad Sandera Usai Israel Ancam Pangkas Bantuan

    Hamas Serahkan Jasad Sandera Usai Israel Ancam Pangkas Bantuan

    Gaza City

    Kelompok Hamas menyerahkan lebih banyak jenazah sandera yang tewas di Jalur Gaza, setelah Israel mengancam akan mengurangi bantuan kemanusiaan yang masuk saat gencatan senjata berlangsung. Sebanyak delapan jenazah telah diserahkan Hamas, dengan empat jenazah lainnya akan diserahkan berikutnya.

    Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza yang berlaku sejak Jumat (10/10), Hamas harus menyerahkan total 48 sandera yang diyakini masih berada di Jalur Gaza. Jumlah itu terdiri atas 20 sandera yang masih hidup dan 28 sandera yang sudah tewas.

    Hamas telah menyerahkan semua 20 sandera yang masih hidup kepada Israel, melalui Komite Palang Merah Internasional (ICRC), pada Senin (13/10) waktu setempat. Sebagai imbalan, Israel membebaskan sebanyak 1.968 tahanan dan narapidana Palestina dari penjara-penjara mereka pada hari yang sama.

    Namun dari 28 jenazah sandera yang masih ada di Jalur Gaza, seperti dilansir Reuters dan Al Jazeera, Rabu (15/10/2025), Hamas sejauh ini baru menyerahkan delapan peti mati berisi jenazah sandera kepada Israel, melalui ICRC.

    Sekitar 20 jenazah sandera lainnya — dengan satu jenazah tidak diketahui keberadaannya — masih berada di wilayah Jalur Gaza.

    Pada Selasa (14/10) waktu setempat, militer Israel mengatakan pihaknya telah menerima empat peti mati dari ICRC di salah satu titik pertemuan di Jalur Gaza bagian utara. Peti-peti mati itu, dengan dikawal pasukan Israel, dibawa melintasi perbatasan masuk ke wilayah Israel sebelum tengah malam.

    Dituturkan oleh militer Israel bahwa jenazah para sandera itu akan menjalani proses identifikasi forensik.

    Israel kemudian memberitahu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa mereka hanya akan mengizinkan separuh dari jumlah bantuan yang disetujui dalam kesepakatan gencatan senjata Gaza.

    Para pejabat Tel Aviv mengatakan pihaknya memutuskan untuk membatasi bantuan kemanusiaan dan menunda rencana pembukaan perbatasan selatan Jalur Gaza dengan Mesir, karena Hamas melanggar kesepakatan dengan tidak menyerahkan jenazah para sandera yang tewas saat ditahan di wilayah tersebut.

    Beberapa jam kemudian, menurut seorang pejabat yang terlibat operasi tersebut, Hamas memberitahu para mediator bahwa mereka akan menyerahkan empat jenazah sandera lainnya kepada Israel mulai pukul 19.00 GMT.

    Hamas, dalam pernyataan terbaru, mengonfirmasi bahwa penyerahan jenazah para sandera lainnya sedang berlangsung.

    Dikatakan juga oleh Hamas bahwa mencari dan mengevakuasi jenazah sandera terbukti sulit karena skala kerusakan yang disebabkan oleh serangan Israel di Jalur Gaza.

    Belum diketahui jelas apakah penyerahan lebih banyak jenazah sandera ini dianggap cukup oleh Israel untuk memulihkan pengiriman bantuan secara penuh ke Jalur Gaza. Sebelumnya disepakati sebanyak 600 truk bantuan akan memasuki Jalur Gaza setiap harinya selama gencatan senjata berlangsung.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Kapolda Metro Gandeng 5.000 Anggota Ormas untuk Jaga Jakarta

    Kapolda Metro Gandeng 5.000 Anggota Ormas untuk Jaga Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri telah menggandeng 5.000 anggota dari berbagai ormas untuk membantu menjaga keamanan Jakarta.

    Dia mengatakan 5.000 anggota ormas ini telah dilibatkan dalam apel siaga pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Lapangan Polda Metro Jaya, pada Rabu (15/10/2025).

    “Hari ini ada lebih dari 5.000 orang, 5.000 masyarakat dengan berbagai latar belakang dan berbagai bendera dan berbagai warna organisasi,” ujar Asep dalam amanatnya sebagai pimpinan apel.

    Dia menambahkan, untuk menciptakan rasa aman dan ketertiban masyarakat bukan hanya tugas aparat keamanan. Namun, hal itu juga memerlukan partisipasi dari masyarakat.

    Oleh karena itu, kolaborasi antara kepolisian dan berbagai organisasi masyarakat ini diperlukan untuk memelihara Kamtibmas.

    “Hal itu bukan hanya menjadi harapan dan keinginan kami, melainkan menjadi tanggung jawab kita bersama,” imbuh Asep.

    Jenderal polisi bintang dua ini juga meminta kepada seluruh ormas untuk bisa bekerja sama dalam mewujudkan keamanan di Jakarta meskipun memiliki latar yang berbeda.

    Adapun, ormas yang dilibatkan dalam cipta kondisi Jaga Jakarta ini adalah GRIB, KOKAM, Timur Indonesia Bersatu, ANTARA, PPM, FORKABI, FBR, KBPP Polri, Kembang Latar, PBB, Bang Japar, PP , Satria Banten, BPPKB Banten, FKPPI, hingga GMBI.

    “Kita harus saling menjaga, saling memahami, dan saling memiliki walaupun ada perbedaan. Tujuannya satu, yaitu Jakarta yang aman, damai, dan penuh kebersamaan,” pungkasnya.

  • Prabowo dan babak baru perdamaian Gaza

    Prabowo dan babak baru perdamaian Gaza

    KTT Perdamaian Gaza di Mesir menjadi babak baru dari upaya panjang dunia mencari jalan damai di Timur Tengah. Bagi Indonesia, perjuangan belum selesai, tanpa sikap aktif global mengawal jalannya perdamaian

    Jakarta (ANTARA) – Pada Minggu (12/10) yang tenang di Jakarta, tiba-tiba Presiden RI Prabowo Subianto menerima undangan mendadak dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang memintanya untuk segera terbang ke Mesir, malam itu juga.

    Gedung Putih menyebut kehadiran Indonesia diperlukan di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian yang digelar di International Congress Centre, Sharm El-Sheikh, Republik Arab Mesir bersama puluhan tokoh penting dunia.

    Tanpa jeda waktu panjang, Presiden Prabowo segera menggelar rapat persiapan keberangkatan di kediamannya di Kertanagara, Jakarta. Pertemuan sekitar tiga jam itu, diikuti jajaran inti pemerintahan, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    Menurut Mensesneg, undangan dadakan yang hanya berselang sehari ini, bukan sekadar panggilan diplomatik biasa, melainkan undangan khusus sebagai pengakuan atas peran Indonesia merumuskan solusi perdamaian, terutama terkait konflik di Jalur Gaza.

    Presiden Prabowo memang dikenal lantang menyuarakan perdamaian global, seperti yang pernah disampaikan pada Sidang Ke-80 PBB di New York, AS, pada akhir September 2025, tentang solusi dua negara.

    Lewat solusi ini, Indonesia berharap Palestina-Israel bisa hidup berdampingan dengan damai sebagai dua negara yang merdeka dan saling menghormati hak-haknya.

    Dari Markas Besar PBB, Kepala Negara menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu kontributor terbesar Pasukan Penjaga Perdamaian PBB, termasuk pengerahan 20.000 tambahan pasukan untuk misi perdamaian di Gaza maupun di negara lain, seperti Ukraina, Sudan, dan Libya.

    Keinginan kuat Indonesia itu dilatari keprihatinan atas penderitaan dan ketidakadilan perang yang dialami umat manusia, termasuk serangan genosida yang hari ini masih menjadi ancaman di berbagai belahan dunia.

    Presiden mengajak para pemimpin dunia untuk bersatu, menciptakan perdamaian, menegakkan keadilan, serta menjaga kebebasan bagi seluruh umat manusia.

    Berangkat dari niat yang sama, 20 pemimpin dunia pun berkumpul di KTT Sharm El-Sheikh atas inisiasi Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi bersama Presiden AS Donald Trump.

    Mereka, antara lain Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Raja Yordania Abdullah II, Perdana Menteri Kuwait Ahmad Al Abdullah Al Sabah, Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Friedrich Merz, dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.

    Selain itu, turut hadir Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani, Wakil Presiden Uni Emirat Arab Mansour bin Zayed Al Nahyan, serta Menteri Luar Negeri Oman Badr Al Busaidi.

    Kehadiran para pemimpin tersebut juga didampingi sejumlah tokoh organisasi internasional, termasuk Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Presiden Dewan Eropa Antonio Costa, dan Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit.

    Secara khusus, Trump pun memuji langkah diplomasi Indonesia untuk meredakan perang di Jalur Gaza. “Also with us, President Prabowo, very incredible man, President of Indonesia. Great Job!,” kata Trump kepada Presiden Prabowo.

    Langkah awal

    KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh mengawali era baru stabilitas regional. Dalam pernyataan resminya, KTT ini bertujuan untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza, meningkatkan upaya untuk membawa perdamaian dan stabilitas situasi di Timur Tengah.

    Pertemuan para pemimpin dunia ini disebut-sebut dilaksanakan sejalan dengan visi Presiden AS Trump untuk mencapai perdamaian di kawasan itu dan upayanya yang gigih untuk mengakhiri konflik di seluruh dunia.

    KTT ini menjadi puncak dari upaya diplomatik yang bergerak dinamis, terutama setelah pengumuman penting dari Presiden AS Donald Trump bahwa Israel dan Hamas telah menyetujui pelaksanaan fase pertama dari rencana 20 poin perdamaian yang ia susun pada 29 September.

    Isinya, dalam waktu 72 jam setelah Israel menyetujui perjanjian gencatan senjata, seluruh sandera, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, wajib dikembalikan.

    Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, setelah para sandera dibebaskan, Israel akan melepaskan 250 tahanan dengan hukuman seumur hidup, serta 1.700 warga Gaza yang ditahan sejak serangan 7 Oktober 2023, termasuk perempuan dan anak-anak.

    Selain itu, untuk setiap jasad sandera Israel yang dikembalikan, pihak Israel berkomitmen menyerahkan 15 jenazah warga Gaza kepada pihak berwenang Palestina.

    Hal yang lainnya, termasuk penarikan pasukan Israel secara bertahap dari seluruh Jalur Gaza, terhitung berlaku efektif mulai Jumat (10/10), pukul 12.00 waktu setempat, diiringi gencetan senjata yang ditandai dengan perlucutan senjata penuh (demiliterisasi) Hamas.

    Tahap lanjutan dari rencana perdamaian tersebut mengatur beberapa langkah penting, termasuk pembentukan mekanisme pemerintahan baru di Gaza, tanpa partisipasi Hamas, pembentukan pasukan keamanan baru yang terdiri atas warga Palestina dan pasukan dari negara-negara Arab dan Islam, hingga rehabilitasi infrastruktur di Palestina.

    Agenda penandatanganan dokumen perdamaian pada Senin (13/10), dilakukan oleh Trump, El-Sisi, Recep Tayyip Erdogan, dan Syekh Tamim bin Hamad Al Thani. Terlihat para pemimpin negara lainnya, termasuk Presiden Prabowo yang duduk berdampingan dengan Macron, ikut menjadi saksi dalam prosesi penandatanganan tersebut.

    Kawal perdamaian

    Pada Selasa (14/10) sore, Pesawat Kepresidenan-1 mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Dari tangga pesawat, Presiden Prabowo turun membawa kesan dari hasil diplomasi Sharm El-Sheikh.

    Di hadapan jurnalis yang menunggu sejak siang, ia tak berbicara panjang. “Puluhan tahun saya membela Palestina, sejak saya masih muda,” demikian petikan pernyataan singkat Presiden.

    Bagi Kepala Negara, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina bukan sekadar sikap diplomatik. Ia menyebutnya sebagai tekad moral bangsa Indonesia yang berakar dari amanat konstitusi untuk perdamaian abadi dunia.

    Kata-kata itu seakan mengingatkan kembali posisi Indonesia yang sejak 15 November 1988 menjadi salah satu negara pertama di dunia yang mengakui kemerdekaan Palestina, tak lama setelah Yasser Arafat membacakan deklarasinya di Aljir.

    Di bawah kepemimpinannya, dukungan itu terus dijaga, bahkan diwujudkan dalam bentuk nyata. Pemerintah Indonesia, kata Presiden, telah menyalurkan ribuan ton beras untuk membantu rakyat Palestina yang dilanda krisis kemanusiaan.

    KTT Perdamaian Gaza di Mesir menjadi babak baru dari upaya panjang dunia mencari jalan damai di Timur Tengah. Bagi Indonesia, perjuangan belum selesai, tanpa sikap aktif global mengawal jalannya perdamaian.

    Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, suara itu kembali menggema di panggung dunia, membawa pesan yang sama sejak Republik ini berdiri, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan dua negara atas kedaulatan Palestina-Israel kian nyata.

    Editor: Masuki M. Astro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pakistan-Taliban Bentrok Bersenjata, Ancaman Konflik Besar Mengintai

    Pakistan-Taliban Bentrok Bersenjata, Ancaman Konflik Besar Mengintai

    Jakarta

    Pertempuran sengit antara militer Pakistan dan pasukan Taliban Afganistan yang terjadi akhir pekan lalu, menjadi konflik paling mematikan antara kedua negara sejak Taliban kembali berkuasa di Kabul pada Agustus 2021.

    Baik Pakistan maupun Taliban-Afganistan mengklaim telah menimbulkan kerugian besar terhadap pihak lawan.

    Taliban mengatakan pada Minggu (12/10/2025) telah menewaskan 58 tentara Pakistan dalam operasi perbatasan. Namun, militer Pakistan menyebut jumlah lebih sedikit yakni 23 tentara yang tewas. Taliban turut mengklaim telah merebut 25 pos militer Pakistan.

    Di lain pihak, militer Pakistan mengklaim telah menewaskan lebih dari 200 militan Afghanistan, sedang Taliban mengklaim hanya sembilan tentaranya yang tewas.

    Klaim dari kedua belah pihak belum dapat diverifikasi secara independen dikarenakan akses ke wilayah perbatasan sangat dibatasi.

    Mengapa Pakistan dan Taliban Afganistan saling serang?

    Ketegangan antara kedua negara, yang dulunya adalah sekutu, meningkat setelah Islamabad menuntut Kabul menindak Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), kelompok separatis yang terafiliasi erat dengan Taliban Afganistan.

    TTP berupaya memberlakukan interpretasi Islam garis keras, terutama di provinsi Khyber Pakhtunkhwa di barat laut Pakistan, yang berbatasan dengan Afganistan. Menurut pemerintah Pakistan, kelompok ini beroperasi dari wilayah Afganistan. Namun pihak Taliban Afganistan membantah tuduhan tersebut.

    Sebuah laporan PBB tahun ini menyebut, TTP “menerima dukungan logistik dan operasional yang substansial dari pihak otoritas de facto,” merujuk pada pemerintah Taliban di Kabul.

    Lebih dari 500 orang, termasuk diantaranya 311 tentara dan 73 polisi, tewas dalam serangan sejak Januari hingga 15 September, menurut kantor berita AFP yang mengutip juru bicara militer Pakistan.

    Pemerintah Pakistan menuding India telah mendukung Taliban dan kelompok pemberontak lain untuk mengguncang stabilitas Pakistan. India membantah tuduhan tersebut, dan balik menuduh justru Pakistanlah yang mendukung kelompok militan separatis beroperasi di wilayah Kashmir yang dikuasai India.

    Situasi yang rawan di perbatasan

    Pekan lalu, Taliban Afganistan menuduh Pakistan telah mengebom Kabul dan sebuah pasar di wilayah timur Afghanistan.

    Pemerintah Pakistan tidak mengonfirmasi maupun membantah serangan tersebut. Namun Pakistan berulang kali menegaskan haknya untuk membela diri terhadap tindakan militansi lintas batas yang telah bereskalasi.

    Pasukan Taliban Afganistan mengatakan serangan terhadap pasukan Pakistan pada Sabtu(11/10) malam sebagai tindakan “balasan atas serangan udara yang dilakukan oleh militer Pakistan di Kabul.”

    Michael Kugelman, analis Asia Selatan yang berbasis di Washington kepada DW mengatakan, bentrokan antara Pakistan dan Afganistan “disebabkan oleh kegagalan Islamabad menekan terorisme anti-Pakistan yang berbasis di Afganistan.”

    “Meski telah mencoba berbagai strategi, termasuk perundingan dan operasi militer terbatas di dalam ngeri, Pakistan sulit untuk berhasil,” kata Kugelman. Ia menambahkan, “operasi kontra-terorisme yang diperkuat darinPakistan” terhadap target di Afganistan kini memicu respons Taliban, sehingga kian bereskalasi.

    Meskipun pertempuran tampak mereda untuk saat ini, situasinya rawan dan ketegangan masih tinggi.

    Pakistan menutup titik-titik perlintasan di sepanjang perbatasan sepanjang 2.600 kilometer, menyebabkan terhentinya arus perdagangan di perbatasan kedua negara.

    Akankah TTP Meningkatkan Serangan?

    Omar Samad, mantan duta besar Afganistan untuk Kanada dan peneliti senior Atlantic Council, mengatakan kepada DW, permusuhan antara kedua pihak “dapat meningkat menjadi kekerasan yang meluas dan aksi militer yang lebih besar dari yang terjadi sekarang” dan dapat merusak hubungan kedua negara secara permanen.

    “Ketegangan antara institusi militer Pakistan dan pemerintah de facto Afganistan telah meningkat selama dua tahun terakhir, sebagian karena salah langkah, salah paham, dan salah kelola,” kata Samad.

    Kugelman berpendapat, salah satu konsekuensi krisis ini bisa berupa meningkatnya serangan balasan oleh TTP, “yang memiliki kehadiran kuat di Pakistan meskipun berbasis di Afganistan.”

    Ia mengatakan lebih lanjut, kekuatan militer Taliban Afganistan tidak sebanding dengan kekuatan militer Pakistan, meski Taliban mampu melancarkan operasi di pos-pos perbatasan.

    “Serangan balasan TTP yang kemungkinan didukung oleh Taliban Afganistan — menjadi kekhawatiran utama bagi Pakistan ke depannya,” ujarnya.

    Imtiaz Gul, pakar keamanan dan direktur eksekutif Center for Research and Security Studies di Islamabad, memiliki pandangan serupa.

    “Pakistan akan menghadapi ancaman yang semakin besar dari meningkatnya militansi TTP setelah bentrokan dengan Afganistan,” katanya kepada DW. “Hal ini menuntut penguatan operasi kontra-terorisme dan kemampuan intelijen untuk menghadapi ancaman dan memberantas terorisme.”

    Apa upaya meredakan ketegangan?

    Pemerintah Pakistan, Mei 2025 lalu mengumumkan akan meningkatkan hubungan diplomatik dengan Taliban Afganistan dengan menunjuk seorang duta besar untuk Kabul, meski Pakistan belum secara resmi mengakui pemerintahan Taliban.

    Kedua negara juga memiliki ikatan sejarah, budaya, dan hubungan antarmasyarakat yang erat.

    Jutaan warga Afganistan yang melarikan diri dari perang selama 40 tahun terakhir, sebelumnya telah menemukan tempat berlindung di Pakistan.

    Namun, di tengah hubungan yang memburuk dengan Taliban Afganistan, pemerintah Pakistan memulai program besar-besaran untuk memulangkan sekitar 4 juta warga Afghanistan yang tinggal di Pakistan pada 2023 silam.

    Sejak itu, Pakistan telah mendeportasi lebih dari 800.000 warga Afghanistan. Hal ini menambah ketegangan hubungan dengan Kabul.

    “Waktunya kepemimpinan yang bijaksana”

    Samad mengatakan, kedua belah pihak seharusnya mengadakan pembicaraan konstruktif untuk menyelesaikan masalah mereka, bukan mengadopsi taktik konfrontatif.

    “Kedua negara memiliki kerentanan dan kekuatan yang unik yang saling bertolak belakang,” ujar Samad. “Afganistan tidak mengkhawatirkan kerugian menghadapi kekuatan militer besar, sedang Pakistan rapuh dari dalam.”

    “Sekarang adalah waktunya untuk kepemimpinan yang bijaksana dan hati-hati serta dialog yang jujur,” tambahnya. “Bukan waktunya untuk tipu daya, manipulasi, atau gertakan.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Agus Setiawan

    Simak juga Video: Taliban Klaim Tewaskan 58 Tentara Pakistan dalam Baku Tembak

    (haf/haf)

  • ICRC Soroti Jumlah Bantuan Masuk ke Gaza Masih Minim

    ICRC Soroti Jumlah Bantuan Masuk ke Gaza Masih Minim

    Jumlah bantuan untuk mengatasi kelaparan yang melanda Gaza selama perang masih minim. Komite Internasional Palang Merah (ICRC) menyebut sedikitnya dibutuhkan 600 truk bantuan per hari yang masuk untuk memenuhi kebutuhan warga Gaza.

    Sementara itu, Koordinator Bidang Bantuan Kemanusiaan PBB (OCHA), menyebut sudah ada 190.000 ton bantuan yang siap untuk masuk ke Gaza. Bantuan tersebut kini berada di wilayah Yordania, Tepi Barat Palestina, Mesir, dan Cyprus.

    Tonton video lainnya di sini ya!

  • Tertangkap Kamera Ejek Orator Saat Didemo, Anggota DPRD Gorontalo Utara Dheninda: Saya Mohon Maaf…

    Tertangkap Kamera Ejek Orator Saat Didemo, Anggota DPRD Gorontalo Utara Dheninda: Saya Mohon Maaf…

    GELORA.CO – Nama Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Dheninda Chaerunnisa, tengah ramai diperbincangkan usai videonya diduga mencibir massa aksi beredar luas di media sosial.

    Potongan video yang diunggah beberapa akun media sosial itu sontak memicu beragam komentar publik.

    Dalam video berdurasi singkat tersebut, Dheninda terlihat mengenakan busana ungu kemerahan dan berdiri di antara massa Aliansi Masyarakat Peduli Gorontalo Utara (AMP-Gorut).

    Kala itu, AMP-Gorut tengah berunjuk rasa di depan kantor DPRD. Di tengah orasi tentang dugaan oknum calo PPPK paruh waktu, ekspresi wajahnya dinilai sebagian publik seperti mengejek orator.

    Rekaman itu langsung viral di berbagai platform, membuat nama Dheninda menjadi sorotan.

    Tak tinggal diam, Dheninda pun memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa ekspresi tubuh yang terekam kamera itu bukan bentuk ejekan kepada demonstran, melainkan respons spontan kepada stafnya.

    “Mereka memberi semangat dari dekat mobil sound, seperti berkata ‘jangan takut, kami di sini’. Saya membalasnya dengan gerakan bibir dan kepala, seolah menjawab ‘iya, saya tidak takut’,” ujar Dheninda saat dikonfirmasi Liputan6.com, Selasa (14/10/2025).

    Menurut politisi Partai NasDem itu, video yang beredar telah keluar dari konteks sebenarnya. Ia menyayangkan kesimpulan sepihak yang berkembang di publik dan menegaskan bahwa dirinya selalu menghargai aspirasi masyarakat.

    “Saya selalu terbuka terhadap aspirasi. Demonstrasi adalah bagian dari demokrasi yang saya hargai,” tegasnya.

    Namun, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Gorontalo Utara (AMP-Gorut) tetap menilai sikap Dheninda sebagai bentuk arogansi pejabat publik. Mereka menyebut gestur yang terekam itu merendahkan semangat perjuangan rakyat.

    “Kami datang membawa substansi, tapi justru disambut dengan sikap yang mencibir. Ini mencederai semangat demokrasi,” kata Andi, koordinator aksi AMP-Gorut.

    Dalam orasinya, AMP-Gorut menyoroti berbagai persoalan, mulai dari dugaan calo PPPK paruh waktu, upah di bawah UMR, hingga tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh sejumlah perusahaan.

    Mereka juga mendesak Ketua DPW Partai NasDem Gorontalo, Rahmat Gobel, untuk turun tangan.

    “Kader partai harus menjaga etika publik. Kami minta Pak Rahmat menertibkan anggotanya,” ujar Andi.

    Klarifikasi Dheninda

    Dheninda kembali menegaskan kesiapannya menerima kritik dan masukan dari masyarakat. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada pihak yang merasa tersinggung.

    “Kalau ada pihak yang tersinggung, saya mohon maaf. Tidak ada niat buruk. Mari kita fokus pada persoalan yang lebih substansial,” ucapnya.

    Ia mengaku, dalam aksi tersebut ada beberapa pernyataan yang menyerempet ranah pribadi dan keluarga. Namun, sebagai pejabat publik, ia memilih menanggapinya dengan kepala dingin.

    “Saya percaya, komunikasi yang baik bisa menyelesaikan semua persoalan,” ujar Dheninda menutup.

  • Bakom RI: Presiden di KTT Gaza bukti RI garis depan jaga perdamaian

    Bakom RI: Presiden di KTT Gaza bukti RI garis depan jaga perdamaian

    “Keikutsertaan Indonesia mencerminkan pelaksanaan amanat konstitusi untuk ikut menjaga perdamaian dunia,”

    Jakarta (ANTARA) – Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Hamdan Hamedan menjelaskan kehadiran Presiden Prabowo Subianto secara langsung dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Sharm el-Sheikh membuktikan Indonesia selalu ada di garis depan dalam upaya bersama menjaga perdamaian dunia.

    Hamdan melanjutkan rakyat Indonesia juga patut berbangga mengingat Indonesia merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang diundang oleh penyelenggara KTT Sharm el-Sheikh, yaitu oleh Presiden Mesir Abdel Fattah Saeed Hussein Khalil El-Sisi dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    “Keikutsertaan Indonesia mencerminkan pelaksanaan amanat konstitusi untuk ikut menjaga perdamaian dunia,” kata Hamdan saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Hamdan kemudian menjelaskan undangan yang diberikan kepada Presiden Prabowo itu menunjukkan posisi strategis Indonesia yang diperhitungkan oleh negara-negara dunia, terutama untuk ikut andil dalam mewujudkan gencatan senjata permanen dan perdamaian di Gaza, Palestina.

    “Ini menunjukkan posisi kepemimpinan dan peran besar Indonesia dalam diplomasi kemanusiaan, sekaligus memperkuat kepercayaan internasional terhadap peran strategis Indonesia di panggung diplomasi global,” sambung Hamdan, yang juga merupakan pakar hubungan internasional.

    Tidak hanya turut andil dalam jalur diplomasi, Hamdan menambahkan Presiden Prabowo juga menunjukkan langkah konkret dalam mendukung perdamaian di Gaza, salah satunya menyiapkan 20.000 prajurit TNI untuk bertugas bersama pasukan perdamaian PBB manakala Dewan Keamanan PBB memberikan mandat membentuk pasukan perdamaian di Gaza.

    “Presiden Prabowo juga telah menegaskan kesiapan Indonesia untuk mengerahkan hingga 20.000 personel pasukan penjaga perdamaian di Gaza di bawah mandat PBB sebagai kontribusi nyata bagi perdamaian dunia dan perlindungan kemanusiaan,” ujar Hamdan.

    Presiden Prabowo Subianto bersama 20 lebih pemimpin negara menghadiri KTT Sharm el-Sheikh di Mesir, Senin (13/10) untuk menyaksikan secara langsung penandatanganan dokumen perjanjian damai (peace deal) di Gaza, Palestina, oleh beberapa negara, yaitu Amerika Serikat dan Mesir selaku inisiator perjanjian damai tersebut, kemudian Turki dan Qatar.

    Dokumen perjanjian damai itu diteken oleh Presiden El-Sisi, Presiden Trump, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad Al Thani. Dalam prosesi itu, Presiden Prabowo duduk tepat di belakang Presiden Mesir bersama deretan pemimpin lainnya, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron.

    Selepas upacara penandatanganan dokumen perjanjian damai, Presiden Sisi dan Presiden Trump secara bergantian memberikan pernyataan bersama di hadapan media. Presiden Trump dalam kesempatan itu mengucapkan terima kasih secara langsung kepada para pemimpin negara yang hadir, termasuk kepada Presiden Prabowo dan Indonesia.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tiba di Tanah Air, Prabowo Beberkan Isi KTT Gaza di Mesir

    Tiba di Tanah Air, Prabowo Beberkan Isi KTT Gaza di Mesir

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Tanah Air setelah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza di Syarm al-Sheikh, Mesir. Dalam forum tingkat tinggi itu, sejumlah tokoh dunia dan perwakilan negara-negara kunci yang terlibat dalam upaya penyelesaian konflik turut hadir.

    Prabowo mengungkapkan pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan awal terkait tahap gencatan senjata dan langkah-langkah menuju perdamaian permanen antara Israel dan Palestina.

    Menurutnya, gencatan senjata di Gaza kini mulai berjalan dan jadi langkah awal yang baik menuju perdamaian menyeluruh di kawasan Timur Tengah. “Di situ kita kumpul, saya kira banyak tokoh dari banyak negara menyaksikan tanda tangan pokok-pokok persetujuan, rencana gencatan senjata yang nantinya mengarah kepada perdamaian keseluruhan,” kata Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur Selasa (14/10/2025).

    Prabowo menegaskan Indonesia hadir untuk menyatakan dukungan penuh terhadap proses perdamaian, sekaligus menunjukkan komitmen terhadap kemerdekaan Palestina. Ia juga menyebut sejumlah langkah konkret telah berjalan, termasuk dimulainya penarikan pasukan Israel secara bertahap serta pembebasan para sandera.

    “Yang penting gencatan senjata sudah berjalan, kemudian segera pasukan Israel akan ditarik. Tentunya sesuai tahapan-tahapan, sandera-sandera sudah dilepas, masih ada beberapa yang mungkin yang jenazahnya yang belum ketemu,” ujar Presiden Prabowo.

    Dia menegaskan, Indonesia siap berpartisipasi untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian jika diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “Mereka bertanya, bagaimana kesiapan Indonesia, kami katakan kami siap, kalau diminta pasukan penjaga perdamaian, pasukan peacekeeping, Indonesia siap,” kata Prabowo.

    Presiden Prabowo juga menambahkan, sejak dulu, Indonesia konsisten membela kemerdekaan dan perdamaian di Palestina. Dirinya sendiri sebagai WNI juga telah menyuarakan kemerdekaan Palestina puluhan tahun lalu.

    “Memang ini tekad kita sebagai bangsa. Tekad saya, puluhan tahun saya membela Palestina, puluhan tahun sejak saya masih muda,” kata Prabowo.

    Menurut catatan, Indonesia secara resmi mengakui kemerdekaan Palestina pada 15 November 1988. Pengakuan ini diberikan tidak lama setelah Deklarasi Kemerdekaan Palestina dibacakan oleh Yasser Arafat di Aljir, Aljazair.

    Prabowo menyatakan di masa kepemimpinannya, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina terus ditunjukkan Indonesia lewat beragam hal. Salah satunya dengan memberikan bantuan berupa beras untuk Palestina yang tengah berkonflik dengan Israel.

    “Kita terus-menerus mendukung kemerdekaan Palestina, rakyat Palestina. Kita juga kirim bantuan pangan cukup besar, ribuan ton beras. Dan kita terus komit untuk mendukung ini,” ujar Prabowo. [hen/suf]

  • Menlu Sugiono: Pemerintah Matangkan Rencana Pengiriman Pasukan Perdamaian RI ke Palestina

    Menlu Sugiono: Pemerintah Matangkan Rencana Pengiriman Pasukan Perdamaian RI ke Palestina

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan bahwa Indonesia siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan penjaga perdamaian ke Palestina jika diminta oleh pihak terkait dalam proses implementasi Middle East Peace Deal yang baru ditandatangani di Sharm El-Sheikh, Mesir.

     Pernyataan itu disampaikan Sugiono saat memberikan keterangan pers di Base Ops Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (14/10/2025), usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh.

     “Itu detailnya juga belum, tapi kita sudah menyatakan kesiapan kita. Karena itu tadi, modalitasnya banyak, kemudian detailnya seperti apa. Tapi yang pasti, kita juga menyatakan kita siap,” ujar Sugiono.

    Menurutnya, pembahasan mengenai pengiriman pasukan penjaga perdamaian (peacekeeping force) masih berada pada tahap awal. Proses tersebut akan memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan negara-negara mediator dan lembaga internasional yang terlibat, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Sugiono menjelaskan bahwa komitmen Indonesia ini merupakan kelanjutan dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya telah menyatakan kesiapan Indonesia mendukung penuh implementasi perdamaian di Timur Tengah, baik melalui diplomasi maupun kontribusi kemanusiaan dan keamanan.

    “Modalitasnya banyak, dan pembahasan detail tentu akan melibatkan berbagai pihak. Tapi secara prinsip, Indonesia siap berperan,” tandas Sugiono.

  • Tumben, Biden Puji-puji Trump Atas Gencatan Senjata Gaza

    Tumben, Biden Puji-puji Trump Atas Gencatan Senjata Gaza

    Washington DC

    Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memberikan pujian untuk Presiden Donald Trump atas upaya yang dilakukan oleh Trump dan pemerintahannya dalam mewujudkan gencatan senjata di Gaza. Pujian Biden untuk Trump ini tergolong langka.

    Biden sebelumnya terus-menerus dikecam oleh Trump yang kembali ke Gedung Putih pada awal tahun ini.

    Dalam pernyataan terbaru, seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (14/10/2025), Biden memuji Trump karena berhasil mencapai kesepakatan gencatan senjata Gaza yang “diperbarui”. Dia menyebut bahwa Timur Tengah berada di jalur menuju perdamaian.

    “Saya memberikan penghargaan kepada Presiden Trump dan timnya atas upaya mereka untuk menyelesaikan tugas dalam mencapai kesepakatan gencatan senjata yang diperbarui,” tulis Biden dalam pernyataan di media sosial X.

    “Sekarang, dengan dukungan Amerika Serikat dan dunia, Timur Tengah berada di jalur menuju perdamaian yang saya harap akan bertahan lama dan masa depan bagi Israel dan Palestina dengan tingkat perdamaian, martabat, dan keamanan yang setara,” ucap Biden.

    Dalam pernyataannya, Biden juga memberikan penghargaan untuk pemerintahannya atas upaya yang telah dilakukan selama dua tahun terakhir, setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang Gaza.

    “Pemerintahan saya bekerja tanpa henti untuk memulangkan para sandera, memberikan bantuan kepada warga sipil Palestina, dan mengakhiri perang,” tulis Biden dalam pernyataannya.

    Di bawah pemerintahan Biden, mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken melakukan perjalanan hingga belasan kali ke Timur Tengah setelah serangan Hamas pada Oktober 2023.

    Blinken berusaha mendesak kedua belah pihak untuk menerima gencatan senjata sementara Israel terus menggempur Jalur Gaza.

    Israel dan Hamas akhirnya menyetujui gencatan senjata pada Januari 2025 sebelum Biden meninggalkan jabatannya, dengan utusan baru Trump turut mendukung upaya diplomasi tersebut.

    Namun pada Maret lalu, Israel melanjutkan operasi militer besar-besaran di wilayah Jalur Gaza dan menutup semua akses masuk untuk bantuan makanan, yang memicu kondisi kemanusiaan mengerikan di wilayah tersebut, yang membuat PBB menyatakan bencana kelaparan.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)