Xcloud.id

partai: PBB

  • Joe Biden Sedang Berdialog dengan Israel untuk Tunda UU Larangan UNRWA

    Joe Biden Sedang Berdialog dengan Israel untuk Tunda UU Larangan UNRWA

    Washington, Beritasatu.com – Gedung Putih pada Rabu (30/10/2024) mendesak Israel menunda pelaksanaan dua undang-undang (UU) yang baru saja disahkan soal pembatasan operasi badan pengungsi Palestina milik PBB (UNRWA).

    Juru Bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre menyatakan, pemerintahan AS yang dipimpin Joe Biden sedang berdialog dengan Israel untuk menunda pelaksanaan undang-undang ini.

    Washington juga mendesak Tel Aviv agar memastikan UNRWA dapat melaksanakan misinya secara efektif dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan.

    “Kami mendukung langkah-langkah memperkuat UNRWA, agar netralitas dan ketidakberpihakan UNRWA tetap terjaga, termasuk menanggapi tuduhan terkait hubungan terorisme, tetapi kami prihatin akan hal itu dan terus melakukan pembicaraan dengan Israel,” kata dia dilansir Antara.

    Parlemen Israel, yang dikenal sebagai Knesset, meloloskan dua RUU pada Senin (28/10/2024) terkait badan tersebut.

    Salah satunya melarang UNRWA beroperasi di wilayah Israel, sementara yang lainnya melarang pejabat Israel berhubungan dengan badan bantuan tersebut. Undang-undang terakhir secara efektif mencabut perjanjian 1967 yang memungkinkan UNRWA beroperasi di area kendali Israel.

    Israel menuduh beberapa pegawai UNRWA terlibat dalam serangan lintas perbatasan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023. Selain itu, menuding program pendidikan lembaga tersebut mempromosikan terorisme dan kebencian.

    UNRWA, yang berkantor pusat di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, membantah tuduhan tersebut. UNRWA menegaskan mereka tetap netral, dengan fokus utama dukungan bagi pengungsi.

    UNRWA didirikan oleh Majelis Umum PBB pada 1949 untuk memberikan bantuan kepada warga Palestina yang terlantar akibat pembentukan negara Israel oleh PBB pada 1948.

  • PM Lebanon Harap Gencatan Senjata Terwujud Sebelum Pemilu AS

    PM Lebanon Harap Gencatan Senjata Terwujud Sebelum Pemilu AS

    Jakarta –

    Perdana menteri Lebanon Najib Mikati berkomunikasi dengan utusan AS Amos Hochstein via telepon. Melalui komunikasi itu, Najib memandang AS seakan memberi isyarat gencatan senjata dalam perang Israel-Hizbullah mungkin terjadi sebelum Pemilihan Umum AS diadakan pada 5 November.

    “Panggilan telepon hari ini dengan Hochstein memberi kesan kepada saya bahwa mungkin kita bisa mencapai gencatan senjata dalam beberapa hari mendatang, sebelum tanggal lima November”, kata Najib Mikati dalam wawancara yang disiarkan televisi dengan penyiar Lebanon Al-Jadeed, seperti dilansir AFP, Kamis (31/10/2024).

    Hochstein, kata dia, sedang menuju Israel pada Rabu membahas persyaratan gencatan senjata dengan Hizbullah, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller kepada wartawan.

    Sementara, Pemimpin baru Hizbullah Naim Qassem pada hari Rabu mengatakan kelompok itu akan menyetujui gencatan senjata dengan Israel. Namun, dengan syarat-syarat yang dapat diterima. Meski begitu, sampai saat ini kesepakatan yang layak belum diajukan.

    “Kami melakukan yang terbaik… untuk mencapai gencatan senjata dalam beberapa jam atau hari mendatang,” kata Mikati seraya menambahkan bahwa ia “sangat optimis”.

    Sebelumnya, Hizbullah telah berulang kali menyatakan akan menghentikan serangannya terhadap Israel hanya jika gencatan senjata dicapai di Gaza.

    Mikati mengatakan gencatan senjata akan dikaitkan dengan penerapan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengakhiri perang tahun 2006 antara Israel dan Hizbullah.

    Resolusi Dewan Keamanan 1701 menyatakan bahwa hanya tentara Lebanon dan pasukan penjaga perdamaian PBB yang boleh dikerahkan di Lebanon selatan, sembari menuntut penarikan pasukan Israel dari wilayah Lebanon.

    Ia juga mengatakan akan terus berusaha melindungi satu-satunya bandara Lebanon dari serangan Israel.

    “Saya dapat menjamin bahwa kami tidak akan memberi siapa pun alasan untuk merusak keamanan atau lalu lintas udara kami,” kata Mikati.

    Pengiriman bantuan dari Iran, Irak, dan Aljazair dapat dilakukan melalui jalur laut agar Israel tidak punya dalih untuk melancarkan serangan.

    Mikati juga mengatakan terlalu berisiko jika membuka kembali perbatasan darat utama Lebanon dengan Suriah, yang dihentikan layanannya akibat serangan Israel bulan ini.

    “Kami mengirim buldoser untuk mengisi kawah di persimpangan dan kawah itu dibom,” kata Mikati.

    “Kami tidak akan membahayakan siapa pun sebelum kami memiliki jaminan penuh.”

    (taa/taa)

  • AS hingga Korsel Serukan Korut Tarik Pasukan dari Rusia

    AS hingga Korsel Serukan Korut Tarik Pasukan dari Rusia

    Jakarta –

    Korea Utara (Korut) mengirimkan 10 ribuan pasukan Pyongyang ke medan tempur membantu Rusia melawan pasukan Ukraina. Merespons hal ini, Pimpinan pertahanan Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) menyerukan agar Korut menarik pasukannya dari Rusia.

    Dilansir AFP, Kamis (31/10/2024), Rusia dan Korut telah memperdalam aliansi politik dan militer selama perang bergulir. Namun, mengirim pasukan Pyongyang ke medan tempur melawan pasukan Kyiv akan menimbulkan eskalasi signifikan sehingga memicu kekhawatiran internasional yang meluas.

    “Saya menyerukan kepada mereka untuk menarik pasukan mereka dari Rusia,” kata Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin di Pentagon. Hadir pula Menteri Pertahanan Korsel Kim Yong-hyun, di sampingnya.

    Austin mengatakan Amerika Serikat akan terus bekerja dengan sekutu dan mitra untuk mencegah Rusia menggunakan pasukan tersebut dalam pertempuran.

    Sementara itu, Kim mengatakan dia yakin pengerahan pasukan Korea Utara “dapat mengakibatkan meningkatnya ancaman keamanan di semenanjung Korea.”

    Hal tersebut lantaran “kemungkinan besar” Pyongyang akan meminta transfer teknologi dari Rusia untuk membantu program persenjataannya “termasuk senjata nuklir taktis, rudal balistik antarbenua, dan satelit pengintaian–sebagai imbalan atas pengerahan pasukannya,” katanya.

    Namun dia tidak mengumumkan perubahan pada kebijakan lama Seoul yang melarangnya menjual senjata ke zona konflik aktif termasuk Ukraina. Seperti diketahui, AS dan Ukraina sebelumnya meminta Korsel mempertimbangkan kebijakan tersebut.

    Pentagon mengatakan pada hari sebelumnya bahwa “sejumlah kecil” pasukan Korea Utara telah dikerahkan di wilayah Kursk Rusia, tempat pasukan Ukraina telah melakukan serangan darat sejak Agustus.

    Gedung Putih mengatakan bahwa pasukan Pyongyang akan menjadi “target militer yang sah” jika mereka berperang melawan Ukraina.

    Jika pasukan Korea Utara “bertempur bersama tentara Rusia dalam konflik ini dan menyerang tentara Ukraina, tentara Ukraina berhak untuk membela diri,” kata Austin.

    Mereka akan menjadi “pihak yang berperang bersama, dan Anda punya banyak alasan untuk percaya bahwa… mereka akan terbunuh dan terluka akibat pertempuran,” tambahnya.

    Pyongyang membantah telah mengirim pasukan ke Rusia, tetapi wakil menteri luar negerinya mengatakan bahwa jika pengerahan semacam itu terjadi, itu akan sejalan dengan norma-norma global.

    Korea Utara dan Rusia sama-sama dikenai sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pyongyang dijatuhkan sanksi atas program senjata nuklirnya, sementara Moskow atas perang Ukraina.

    Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son Hui berada di Moskow pada hari Rabu untuk mengadakan pembicaraan “strategis” dengan mitranya dari Rusia Sergei Lavrov, sementara Wang Yi selaku diplomat tertinggi untuk Tiongkok, sekutu diplomatik utama Pyongyang, tengah membahas krisis Ukraina dengan wakil menteri luar negeri Rusia di Beijing.

    (taa/taa)

  • Jadi Penengah, AS Upayakan Gencatan Senjata 60 Hari di Lebanon

    Jadi Penengah, AS Upayakan Gencatan Senjata 60 Hari di Lebanon

    Beirut –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) berusaha menengahi Israel dengan kelompok Hizbullah yang bermarkas di Lebanon ketika pertempuran antara kedua pihak terus berlanjut. Sebagai mediator, Washington sedang mengupayakan proposal untuk mengakhiri pertempuran, yang dimulai dengan gencatan senjata selama 60 hari di Lebanon.

    Upaya AS itu, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Rabu (30/10/2024), diungkapkan oleh dua sumber yang memahami upaya perundingan yang sedang berlangsung. Kedua sumber itu terdiri atas seseorang yang mendapat penjelasan soal perundingan itu dan seorang diplomat senior yang bertugas di Lebanon.

    Dituturkan kedua sumber itu kepada Reuters bahwa periode dua bulan itu, selama gencatan senjata berlangsung nantinya, akan dimanfaatkan untuk menyelesaikan implementasi penuh Resolusi 1701 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) — yang diadopsi tahun 2006 untuk menjaga wilayah Lebanon bagian selatan bebas dari senjata yang bukan milik Angkatan Bersenjata Lebanon.

    Kedutaan Besar AS di Lebanon belum menanggapi laporan tersebut.

    Resolusi 1701 itu telah menjadi landasan perundingan untuk mengakhiri pertempuran antara Israel dan Hizbullah, yang meletus sejak tahun lalu bersamaan dengan perang yang berkecamuk di Jalur Gaza. Pertempuran di wilayah Lebanon bagian selatan itu meningkat secara dramatis selama lima pekan terakhir.

    Utusan kepresidenan AS, Amos Hochstein, yang sedang mengerjakan proposal terbaru itu, mengatakan kepada wartawan di Beirut pada awal bulan ini bahwa diperlukan mekanisme pelaksanaan yang lebih baik, karena baik Israel maupun Lebanon belum sepenuhnya menerapkan resolusi itu.

  • Apa Itu UNRWA dan Mengapa Israel Melarangnya Beroperasi?

    Apa Itu UNRWA dan Mengapa Israel Melarangnya Beroperasi?

    Jakarta –

    Israel didesak mempertimbangkan kembali keputusannya yang melarang Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) beroperasi di negara tersebut.

    Selama ini, UNRWA dianggap sebagai penopang hidup di Gaza di tengah krisis kemanusiaan yang kian mengerikan.

    Banyak negara, termasuk sekutu-sekutu utama Israel seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman telah menyatakan keprihatinan mendalam atas pelarangan tersebut.

    Keputusan Israel tersebut dinilai akan sangat berdampak terhadap kapasitas UNRWA yang selama ini sudah sangat terbatas untuk menyediakan layanan pokok bagi warga Gaza. Aturan ini juga akan membatasi kegiatan UNRWA di Tepi Barat.

    Rancangan Undang-Undang (RUU) soal larangan tersebut akan mulai berlaku dalam waktu tiga bulan.

    “Ini adalah kampanye terbaru yang mendiskreditkan UNRWA,” kata Komisaris Jenderal UNRWA, Phillipe Lazzarini.

    “Rancangan Undang-Undang ini hanya akan memperburuk penderitaan warga Palestina,” sambungnya.

    Apa itu UNRWA?

    Lembaga ini mengoperasikan sekolah, pelayanan sosial, pusat kesehatan hingga mendistribusikan bantuan makanan kepada pengungsi Palestina di Gaza dan wilayah lainnya.

    Kapan UNRWA didirikan?

    UNRWA didirikan pada 1949 untuk membantu para pengungsi Palestina dari perang tahun 1948 yang berujung pada didirikannya negara Israel.

    Sebanyak 750.000 orang Palestina terusir dari tanah mereka dalam peristiwa yang mereka sebut sebagai ‘Nakhba’ atau malapetaka.

    Lembaga ini mengatakan bahwa mereka telah berkontribusi terhadap “kesejahteraan dan pembangunan manusia dari empat generasi pengungsi Palestina”.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC BBC

    Siapa yang dilayani oleh UNRWA?

    Saat ini, sekitar 5,9 juta pengungsi Palestina memenuhi syarat untuk mendapat layanan UNRWA.

    Dari jumlah itu, ada lebih dari 1,5 juta orang yang tinggal di 58 kamp pengungsi yang terdaftar di UNRWA.

    Kamp-kamp tersebut tersebar di Yordania, Lebanon, Suriah, Jalur Gaza, hingga West Bank termasuk Yerusalem Timur.

    Lebih dari 871.000 pengungsi yang terdaftar tinggal di Tepi Barat, sekitar seperempat di antaranya di 19 kamp pengungsi.

    Kantor Pusat UNRWA berada di Amman dan Gaza. Lembaga ini juga memiliki kantor-kantor perwakilan di wilayah operasionalnya yakni Yordania, Lebanon, Suriah, Tepi Barat (termasuk Yerusalem Timur) dan Gaza.

    Baca juga:

    Apa yang dilakukan UNRWA di Gaza?

    Ada sekitar 1,4 juta pengungsi di Gaza dan delapan kamp pengungsian yang terdaftar di UNRWA.

    Sejak 7 Oktober 2023, sebagian besar dari warga Gaza yang berjumlah 2,3 juta orang telah melarikan diri ke wilayah selatan. Setidaknya satu juga orang Palestina kini tinggal di kamp UNRWA.

    Lembaga ini memiliki 13.000 staf dan menjadi Badan PBB terbesar di Gaza.

    UNRWA menjalankan fasilitas-fasilitas keseatan, pendidikan, termasuk pusat pelatihan guru dan hampir 300 sekolah dasar. Lembaga ini juga memproduksi buku-buku pelajaran untuk mendidik anak-anak muda Palestina.

    Getty ImagesSebuah sekolah yang dijalankan oleh UNRWA berubah menjadi kamp pengungsian di Gaza

    Apa yang telah terjadi sejak konflik Israel-Gaza?

    Lebih dari 42.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah tewas sejak Israel melancarkan serangan udara dan menginvasi Gaza sebagai respons atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

    UNRWA mengatakan setidaknya 231 stafnya di Gaza juga telah terbunuh.

    Menurut PBB, sekitar 1,9 juta orang Gaza (90% dari populasi) menjadi pengungsi di dalam wilayah itu. Banyak dari mereka telah berulang kali mengungsi, sampai 10 kali bahkan lebih.

    Sejak Israel memulai serangan militer baru di Gaza utara pada Oktober, kelompok-kelompok kemanusiaan mengatakan hampir tidak ada bantuan yang masuk ke wilayah tersebut.

    Data Israel sendiri menunjukkan bahwa pengiriman bantuan ke Gaza telah anjlok dibandingkan pada September.

    Sebelum serangan 7 Oktober, sebanyak 500 truk bantuan masuk ke Gaza setiap harinya. Namun dalam 10 hari pertama Oktober tahun ini, hanya 30 truk yang diizinkan masuk per hari, jumlah terendah yang tercatat sejak konflik.

    Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu (IPC) yang didukung PBB mengatakan sekitar 1,84 juta orang mengalami tingkat kerawanan pangan akut yang tinggi.

    Sebanyak 664.000 orang di antaranya mengalami kelaparan tingkat “darurat” dan hampir 133.000 menghadapi kelaparan tingkat “bencana” di Gaza.

    Bagaimana operasional UNRWA dibiayai?

    Sebagian besar operasional UNRWA dibiayai dari bantuan sukarela dan dana dari negara-negara donor.

    Donor terbesar lembaga ini adalah AS yang menyumbang US$422 juta (Rp6,6 triliun) pada tahun 2023. Jerman adalah donor terbesar kedua, menyumbang US$212,8 juta (Rp3,3 triliun).

    Kedua negara ini berkontirbusi pada sebagian besar pendanaan UNRWA yang jumlahnya mencapai US$1,46 miliar.

    Getty ImagesSekolah yang dikelola UNRWA rusak berat setelah terkena serangan Israel di Gaza

    Mengapa Israel melarang UNRWA?

    Israel menuduh UNRWA berkolusi dengan Hamas di Gaza.

    Selama beberapa dekade terakhir, Israel telah menentang lembaga ini. Namun ketegangan di antara keduanya mencapai puncaknya setelah peristiwa 7 Oktober, di mana Hamas menyerang Israel dan menewaskan 1.200 orang serta menyandera lebih dari 250 orang.

    Israel kemudian mengklaim bahwa beberapa staf UNRWA terlibat dalam serangan tersebut.

    PBB kemudian melakukan investigasi dan memberhentikan sembilan staf pada Agustus.

    Lembaga itu mengatakan bahwa mereka telah memeriksa referensi dan latar belakang semua stafnya secara rinci, bahkan berbagi daftar staf dengan Israel.

    Masalah itu sempat membuat negara-negara donor menangguhkan pendanaan terhadap UNRWA. Sebagian besar telah melanjutkan kembali donasinya, kecuali AS sebagai donor terbesar UNRWA.

    AS menyatakan tidak akan meneruskan bantuannya sampai UNRWA membuat “kemajuan yang nyata”.

    Apa respons PBB?

    Sekretaris Jenderal PBB Antnio Guterres telah memperingatkan bahwa pelarangan tersebut akan menimbulkan “konsekuensi yang sangat buruk” jika diberlakukan.

    Menurutnya, itu akan “merugikan upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina serta perdamaian dan keamanan di wilayah itu secara keseluruhan”.

    Direktur UNRWA William Deere mengaku tak yakin lembaganya punya rencana cadangan setelah Israel memutuskan melarang operasional mereka.

    “Kami adalah tulang punggung bantuan kemanusiaan [di Gaza],” katanya kepada BBC.

    Baca juga:

    Lihat Video ‘Korban Tewas Akibat Serangan Israel di Gaza Capai 43 Ribu’:

    (ita/ita)

  • AS Kecam Serangan Mengerikan Israel di Gaza

    AS Kecam Serangan Mengerikan Israel di Gaza

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) mengutuk serangan Israel ke Kota Beit Lahiya di Gaza pada Selasa (29/10), dengan mengatakan pihaknya “sangat prihatin dengan jatuhnya korban sipil” menyusul laporan bahwa banyak anak-anak yang tewas dalam pemboman tersebut.

    “Ini adalah sebuah insiden yang mengerikan dengan hasil yang juga mengerikan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri (Deplu) AS, Matthew Miller, kepada para wartawan.

    Sedikitnya 93 orang tewas atau hilang akibat serangan tersebut, menurut petugas medis Palestina.

    Washington telah menghubungi pemerintah di Tel Aviv dan “menjelaskan bahwa kami ingin mengetahui secara pasti apa yang sebenarnya terjadi,” kata Miller.

    Salah satu pertanyaan yang diajukan oleh AS adalah “bagaimana Anda bisa mencapai sesuatu, yang menurut laporan, mengakibatkan puluhan anak tewas. Dan kami belum dapat jawaban dari pertanyaan itu,” menurut Miller.

    Miller menegaskan kembali seruan gencatan senjata di Gaza karena Israel “telah menghancurkan kemampuan militer Hamas.”

    “Sangatlah penting… bahwa Israel harus hati-hati dalam mencapai keberhasilan strategis yang lebih besar, dan bahwa (Israel) harus berpikir matang dalam menemukan cara untuk mengakhiri operasi ini dengan membawa pulang para sandera, memastikan keamanan mereka, dan tidak hanya melanjutkan konflik yang tak berujung yang terus berlanjut ini,” kata Miller.

    Pengacara HAM Israel mengecam keputusan pelarangan UNRWA

    “Ketika Israel menolak badan PBB yang bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan para pengungsi dan anak-anak mereka, maka Israel berkewajiban untuk menyediakan itu sendiri,” kata Michael Sfard kepada Emily Gordine dari DW.

    “Undang-undang di parlemen Israel kemarin, disahkan tanpa menetapkan pengganti UNRWA. Dan itu, tentu saja, akan menyebabkan bencana kemanusiaan.”

    Sfard juga menuduh Jerman sebagai “aktor utama” yang memungkinkan Israel untuk menghindari konsekuensi dari tindakannya ini, secara internasional.

    “Jerman mungkin adalah pendukung nomor satu, bersama dengan AS, tentu saja, dari pelanggaran-pelanggaran Israel terhadap hukum internasional,” katanya.

    “Jika ada negara lain yang melakukannya, katakanlah sebuah negara di Afrika, saya yakin Jerman akan berada di urutan teratas dari negara-negara yang akan menuntut untuk memberikan tekanan kepada negara itu, untuk mundur dari pelanggaran yang menghebohkan tersebut, tidak hanya terhadap konvensi dan hukum internasional, tetapi juga terhadap hak-hak orang yang tidak bersalah,” tambah Sfard.

    “Jika Jerman dan semua negara, tidak menerapkan standar yang sama terhadap Israel maka hal itu akan merusak seluruh gagasan hukum internasional.”

    Norwegia desak ICJ tinjau kewajiban Israel terhadap Palestina

    Norwegia mengatakan akan mengajukan resolusi ke Majelis Umum PBB yang meminta Mahkamah Internasional (ICJ) untuk kembali menegaskan tanggung jawab Israel dalam memberikan bantuan kepada warga Palestina.

    Perdana Menteri (PM) Norwegia Jonas Gahr Store mengatakan bahwa pemerintahnya “mendesak agar ICJ menyatakan kewajiban Israel untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina, yang diberikan oleh organisasi internasional, termasuk PBB, dan berbagai negara.”

    Langkah ini merupakan tanggapan atas keputusan Israel pada hari Senin (28/10), yang melarang beroperasinya badan bantuan PBB untuk Palestina, UNRWA, di wilayah konflik tersebut.

    “Kebijakan pemerintah Israel membuat warga Palestina semakin sulit untuk mengakses bantuan penyelamatan nyawa dan layanan dasar seperti perawatan kesehatan dan pendidikan,” tambah Menteri Luar Negeri Norwegia, Espen Barth Eide.

    kp/ha/ (AFP, Reuters, AP)

    (ita/ita)

  • Roket Hantam Markas UNIFIL di Lebanon, Hizbullah Diduga Dalangnya

    Roket Hantam Markas UNIFIL di Lebanon, Hizbullah Diduga Dalangnya

    Beirut –

    Pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan serangan roket menghantam markas mereka di Naqoura, Lebanon bagian selatan. PBB menyebut roket itu ditembakkan dari area utara, dengan kemungkinan besar didalangi oleh Hizbullah atau kelompok afiliasinya.

    Pasukan Interim PBB di Lebanon, atau UNIFIL, ditempatkan di Lebanon bagian selatan untuk memantau permusuhan di sepanjang garis demarkasi dengan Israel, area yang menjadi lokasi pertempuran sengit antara pasukan Tel Aviv dan petempur Hizbullah, yang didukung Iran, bulan ini.

    Serangan roket yang menghantam markas UNIFIL itu, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Rabu (30/10/2024), melukai sedikitnya delapan tentara Austria yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian PBB.

    Kementerian Pertahanan Austria, dalam pernyataannya pada Selasa (29/10), menyebut delapan tentaranya mengalami luka ringan akibat serangan roket di Kamp Naqoura di dekat perbatasan Israel.

    “Kami mengecam keras serangan ini dan menuntut agar serangan ini segera diselidiki,” cetus Kementerian Pertahanan Austria dalam pernyataannya.

    Disebutkan bahwa tidak ada tentara Austria yang membutuhkan perawatan medis mendesak.

    UNIFIL, dalam pernyataannya, menyebut serangan roket yang menghantam markasnya di Naqoura itu didalangi oleh kelompok Hizbullah atau kelompok militan lainnya yang merupakan afiliasinya.

    Namun sejauh ini belum ada tanggapan Hizbullah atas laporan tersebut.

    Austria mengerahkan sekitar 180 tentara untuk mendukung pasukan UNIFIL yang memiliki sekitar 10.000 personel. Para tentara Austria yang bergabung UNIFIL menjadi bagian dari “Unit Logistik Multi Peran” yang menjalankan sejumlah peran, seperti mengangkut barang dan personel, memperbaiki kendaraan, memasok bahan bakar dan memadamkan kebakaran.

    Beberapa waktu terakhir, UNIFIL melaporkan bahwa pasukannya sudah beberapa kali dilanda serangan, yang disebutnya dilancarkan “secara sengaja” oleh pasukan Israel. Disebutkan UNIFIL bahwa serangan-serangan itu menghambat upaya mereka membantu warga sipil di desa-desa Lebanon yang menjadi zona perang.

    Militer Israel, dalam tanggapannya beberapa waktu lalu, menuduh Hizbullah menjadikan pasukan penjaga perdamaian PBB sebagai tameng manusia. Tel Aviv juga meminta UNIFIL menarik mundur pasukannya dari Lebanon bagian selatan demi keselamatan mereka. Permintaan Israel itu ditolak mentah-mentah oleh UNIFIL.

    Sejak militer Israel melakukan operasi darat ke wilayah Lebanon bagian selatan pada 1 Oktober lalu yang diklaim menargetkan Hizbullah, UNIFIL melaporkan sedikitnya lima tentaranya mengalami luka-luka imbas serangan Israel. Terdapat dua tentara nasional Indonesia (TNI) di antara personel UNIFIL yang luka-luka itu.

    Menurut laporan PBB, posisi pasukan UNIFIL terkena dampak setidaknya 20 kali, termasuk oleh tembakan langsung dan insiden pada 13 Oktober ketika dua tank Israel menerobos gerbang pangkalan UNIFIL.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Israel Larang UNRWA, Arab Saudi Bilang Gini

    Israel Larang UNRWA, Arab Saudi Bilang Gini

    Riyadh –

    Pemerintah Arab Saudi mengutuk keras keputusan parlemen Israel untuk melarang badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pengungsi Palestina (UNRWA) beroperasi di Israel dan Yerusalem Timur yang diduduki. Riyadh menyebut larangan itu secara terang-terangan melanggar hukum internasional.

    Para anggota parlemen Israel, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Rabu (30/10/2024), dengan suara bulat meloloskan undang-undang (UU) yang melarang UNRWA untuk bekerja di area Israel dan Yerusalem Timur. UU ini menuai kritikan banyak pihak, termasuk Amerika Serikat (AS) yang merupakan sekutu dekat Israel.

    Saudi, dalam pernyataannya, juga turut menyampaikan kecaman terhadap UU tersebut.

    “Langkah itu merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan pelanggaran langsung terhadap aturan legitimasi internasional, mengingat bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang sedang dihadapi saudara-saudara Palestina kita,” sebut Kementerian Luar Negeri Saudi dalam pernyataannya, seperti dikutip kantor berita Saudi Press Agency (SPA).

    Dalam pernyataannya, Saudi menegaskan penolakan terhadap praktik sistematis oleh Israel untuk menargetkan badan PBB dan organisasi kemanusiaannya. Riyadh menilai praktik semacam itu hanya menghambat upaya untuk mewujudkan perdamaian di kawasan.

    “Kerajaan (Saudi) menegaskan penolakan tegas terhadap praktik terus-menerus dan sistematis yang dilakukan otoritas pendudukan Israel dalam menargetkan badan-badan PBB dan organisasi bantuannya secara politik dan militer, yang merupakan bagian dari kegigihan dalam melakukan kejahatan pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina dan penghapusan identitas Palestina, dan menghambat upaya untuk mencapai perdamaian yang komprehensif dan adil,” sebut Kementerian Luar Negeri Saudi.

    Lebih lanjut, Saudi menegaskan dukungan dan solidaritas untuk UNRWA dan misi kemanusiaannya bagi para pengungsi Palestina.

  • Israel Larang UNRWA, Sekjen PBB Kirim Surat ke Netanyahu

    Israel Larang UNRWA, Sekjen PBB Kirim Surat ke Netanyahu

    Jakarta –

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengirim surat kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memprotes undang-undang baru, yang secara efektif dapat melumpuhkan badan PBB yang bertanggung jawab untuk membantu pengungsi Palestina (UNRWA).

    Peraturan yang disetujui oleh parlemen Israel itu melarang badan PBB tersebut beroperasi di Israel dan Yerusalem timur yang diduduki, dan mencegahnya berkomunikasi dan berkoordinasi dengan otoritas Israel, yang pada dasarnya dapat mengakhiri operasional UNRWA di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.

    Israel telah lama berselisih dengan UNRWA, dan menuduh bahwa beberapa pegawainya terlibat dalam serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober yang memicu perang di Gaza.

    Larangan UNRWA tersebut akan dimulai dalam tiga bulan.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (30/10/2024), dalam surat yang dikirim kepada Netanyahu pada Selasa (29/10) waktu setempat tersebut, Guterres mengatakan undang-undang tersebut dapat menimbulkan “dampak yang menghancurkan” bagi warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat karena tidak ada alternatif yang masuk akal bagi UNRWA untuk menyediakan bantuan dan pendampingan yang dibutuhkan mereka.

    “Saya meminta kepada Anda dan pemerintah Israel untuk mencegah konsekuensi yang menghancurkan tersebut dan mengizinkan UNRWA untuk terus melaksanakan kegiatannya di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, sesuai dengan kewajibannya berdasarkan hukum internasional,” tulis Guterres.

    UNRWA dibentuk pada tahun 1949 oleh Majelis Umum PBB setelah perang Arab-Israel pertama, tak lama setelah pembentukan Israel pada bulan Mei 1948 dan pengungsian massal warga Palestina setelahnya.

  • Israel Larang UNRWA, Arab Saudi Bilang Gini

    Kecaman Internasional Buntut Israel Larang UNRWA

    Jakarta –

    Israel lewat Parlemennya menyetujui undang-undang yang melarang badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) bekerja di Israel. Sejumlah negara, termasuk Indonesia, pun mengecam keputusan Israel tersebut.

    Dilansir AFP, Selasa (29/10), undang-undang ini disetujui Senin (28/10) waktu setempat. Para legislator Israel meloloskan undang-undang tersebut dengan 92 suara mendukung.

    Sementara itu, ada 10 suara menentang. Undang-undang ini disahkan setelah bertahun-tahun kritik keras Israel terhadap UNRWA, yang semakin meningkat sejak dimulainya perang di Gaza menyusul serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu.

    Larangan terhadap badan PBB tersebut –yang telah menyediakan bantuan penting dan pendampingan di seluruh wilayah Palestina dan pengungsi Palestina di tempat lain selama lebih dari tujuh dekade — akan menjadi pukulan bagi kerja kemanusiaan di Gaza jika diterapkan, menurut para ahli.

    Sementara itu, Juru bicara UNRWA Juliette Touma mengecam pemungutan suara tersebut.

    “Sangat keterlaluan bahwa negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berupaya membubarkan badan PBB yang juga merupakan penanggap terbesar dalam operasi kemanusiaan di Gaza,” katanya kepada AFP.

    Amerika CS Mengecam

    Sejumlah negara hingga PBB pun mengecam keputusan Israel tersebut. Keputusan itu juga disebut bisa berimplikasi serius.

    Beberapa sekutu setia Israel di Barat menyuarakan kekhawatiran atas larangan tersebut, dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan Inggris “sangat khawatir”. Amerika Serikat pun menyatakan “keprihatinan mendalam”, dengan menekankan bahwa UNRWA memiliki peran “kritis” dalam memberikan bantuan kepada warga sipil di Gaza.

    Miller menyatakan bahwa UNRWA memainkan peran penting dalam menyediakan layanan bagi warga Palestina di Tepi Barat dan wilayah lainnya. Menurutnya, badan PBB itu menjalankan peran yang “tak tergantikan” di Gaza, di mana mereka berada di garis depan dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat.

    “Tidak ada yang bisa menggantikan mereka saat ini di tengah krisis,” ujarnya.

    Jerman — yang selama ini menjadi pembela setia keamanan Israel — memperingatkan bahwa hal itu akan “secara efektif membuat pekerjaan UNRWA di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem timur menjadi mustahil… membahayakan bantuan kemanusiaan penting bagi jutaan orang”.

    Sekjen PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa RUU Israel itu bisa memiliki “konsekuensi yang menghancurkan” jika diterapkan, dan “kemungkinan akan mencegah UNRWA melanjutkan pekerjaan pentingnya”.

    Baca selengkapnya di halaman berikutnya.