Xcloud.id

partai: PBB

  • Perwakilan PBB Beberkan Permasalahan Digital Terbesar RI

    Perwakilan PBB Beberkan Permasalahan Digital Terbesar RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia masih menjumpai kesenjangan dalam transformasi digitalisasi. Laporan UNDP menyatakan salah satunya tantangan tersebut terkait perbedaan geografis.

    Perbedaan akses internet masih terlihat pada 2022. Jakarta mencapai 85% mulai dari lima tahun dan hanya 26% warga Papua yang bisa mengakses internet.

    Bukan hanya itu, desa dan kota juga memiliki perbedaan akses internet. Di kota ada 81% rumah tangga yang menggunakan internet, berbeda dengan pedesaan 81%.

    Kesenjangan digital juga terpengaruh oleh perbedaan usia, pendidikan, dan gender. Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Norimasa Shimomura menjelaskan semua aspek tersebut masih jadi tantangan besar dalam digitalisasi.

    “Meskipun perbedaan gender sedang menurunkan wanita, khususnya penduduk berusia tua dengan level pendidikan masih mengalami tantangan yang signifikan dengan akses dan visualisasi digital,” jelas dia dalam acara UNDP Indonesia Policy Volume, Senin (11/11/2024).

    Selain itu juga ada terkait hak dan etika digital. Perlindungan data yang dinilai lemah dan rentan pada pelanggaran privasi data yang jadi tantangan dalam mengembangkan ekonomi digital dan pemerintahan digital.

    “Transparansi yang lebih kuat diperlukan berkaitan dengan algoritma dan interface pengguna untuk platform,” kata Shimomura.

    Tantangan lanjutan adalah soal polarisasi dan echo chambers. Platform bisa memperkuatnya dan mengisolasi dalam kelompok dengan pemikiran sama.

    Shimomura mengatakan algoritma dalam platform akan memisahkan individu dari pandangan yang berbeda. “Hanya menampilkan opini yang sama dengan pandangan sendiri, dan akan memperdalam perpecahan sosial,” ucapnya.

    (dem/dem)

  • Partai Gelora cabut dukungan Paslon 02, siap menangkan Paslon 01 Pilkada Solo 

    Partai Gelora cabut dukungan Paslon 02, siap menangkan Paslon 01 Pilkada Solo 

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Partai Gelora cabut dukungan Paslon 02, siap menangkan Paslon 01 Pilkada Solo 
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Senin, 11 November 2024 – 18:44 WIB

    Elshinta.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gelora Solo mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Teguh Prakosa dan Bambang Gage Nugroho di Pilkada Solo 2024. Deklarasi dilakukan setelah sebelumnya mereka mencabut dukungan untuk paslon nomor 02, Respati Ardi dan Astrid Widayani.

    “Partai Gelora yang terbaru karena beberapa minggu yang lalu telah mengundurkan diri dari paslon nomor 2,” kata Ketua DPD Partai Gelora, Kota Solo Sumarno seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso, Senin (11/11).

    Sumarno menyebut Partai Gelora beralih mendukung paslon 01 karena visi dan misi dari Teguh Prakosa – Bambang Gage dinilainya benar -benar merakyat. Selain itu, Teguh Prakosa juga dinilai lebih memiliki pengalaman. Pihaknya sudah memprediksi bahwa beliau adalah orang yang bisa menjadi Walikota Solo. 

    “Karena pengalaman beliau, dan beliau juga jujur.  Program-programnya juga ternyata cocok,” jelasnya lagi.

    Dalam deklarasi dukungan dilakukan belasan kader Partai Gelora Solo. Berikut dihadiri pendiri organisasi massa  G-Nesia, Diah Warih Anjari. Termasuk halnya, pengurus DPC PDIP Solo Suharsono. 

    “Ada juga dari Partai Bulan Bintang, Partai Buruh dan PKN, mereka memang satu koalisi dengan kami,” ujarnya.

    Disinggung strategi yang akan dilakukan untuk memenangkan, dirinya mengatakan Partai Gelora memiliki basis massa di akar rumput. Pihaknya bergerak di masing- masing kecamatan dan berjalan untuk merekrut warga untuk memenangkan paslon 01. Terkait keputusan Partai Gelora Solo yang mendukung palson 01 yang diusung PDIP, Sumarno mengatakan dirinya sudah menyamoaikan hal itu ke DPW Partai Gelora Jateng. 

    “Jawabannya diserahkan kepada kami,” ujarnya.

    Secara administratif, KPU Kota tidak bisa merubah sebagai partai pendukung Paslon Nomer 02 sebelumnya. Namun demikian bukan halangan untuk mendukung paslon 01. Sementara itu, Pendiri Ormas  G- Nesia yang juga pegiat sosial Diah Warih Anjari mengatakan pihaknya senang karena  eksistensi dari Partai Gelora. Hal ini bukan hanya sebatas dukungan tapi ada aksi nyata untuk mendukung Teguh – Bambang. Termasuk eksis mereka, ia mengapresiasi Telah dibukanya kantor sekretariat partai di Kawasan Banjasari Solo. 

    “Ini merupakan bukti bahwa mereka eksis bergerak dan mereka punya kiprah juga nanti ke depan,” katanya.

    Dirinya mengatakan tidak melihat partai kecil tapi dari G- Nesia melihat hal ini sebuah tantangan bagaimana kolaborasi ke depan. Dengan  bergabungnya Partai Gelora ini, semakin yakin untuk memenangkan palson nomor urut 01.Mereka punya jaringan khususnya ibu-ibu pastinya mereka punya cara dan strategi.

    “Ibu-ibu merupakan magnet, mereka bisa mempengaruhi mereka punya keluarga, mereka punya putri dan saudara dan suara dari ibu-ibu ini pastinya menjadi sebuah kekuatan energi untuk meraih suara maksimal,” terangnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Hashim Djojohadikusumo Resmi Buka Paviliun RI di COP 29

    Hashim Djojohadikusumo Resmi Buka Paviliun RI di COP 29

    Jakarta – CEO Arsari Group Hashim Djojohadikusumo resmi membuka Paviliun Indonesia di ajang COP 29. Hashim sendiri merupakan Ketua Delegasi Indonesia dalam gelaran konferensi PBB tentang perubahan iklim (Conference of the Parties 29/COP29).

    Tahun ini COP digelar di Baku Olympic Stadium, Azerbaijan mulai 11 November hingga 22 November 2024. Paviliun Indonesia sendiri bakal menjadi rumah bagi Indonesia untuk melakukan soft diplomacy dalam rangka aksi-aksi iklim.

    Hashim mengatakan Presiden Prabowo Subianto menitip pesan bahwa pemerintah yang saat ini akan meneruskan semua komitmen dan perjuangan aksi-aksi iklim yang pernah dirundingkan oleh pemerintah sebelumnya.

    “Bapak Presiden Prabowo berkomitmen penuh dan teguh untuk melaksanakan semua komitmen yang telah dibuat oleh Bapak Presiden sebelumnya, sehingga semua komitmen yang telah dibuat dalam perjanjian-perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan sebelumnya akan dilaksanakan sepenuhnya, dan kami akan terus memenuhi komitmen-komitmen tersebut,” tegas Hashim saat membuka Paviliun Indonesia, Senin (11/11/2024).

    Prabowo, kata Hashim, juga memiliki beberapa agenda baru yang mau disuarakan di COP 29. Mulai dari pengembangan energi baru terbarukan, pengembangan pengelolaan karbon, hingga penghijauan kawasan hutan.

    “Kami yakin bahwa kami memiliki tim yang baik untuk memulai program baru ini dan untuk memulai inisiatif baru ini,” sebut Hashim.

    “Dengan ini saya nyatakan Paviliun Indonesia resmi dibuka,” katanya meresmikan.

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq selaku Wakil Ketua Delegasi Indonesia di COP 29 juga ikut mendampingi Hashim membuka Paviliun Indonesia.

    (hal/rrd)

  • China Dongkrak Angka Kelahiran Anak setelah Catat Rekor Penurunan, Iming-iming Subsidi dan Pajak Ringan

    China Dongkrak Angka Kelahiran Anak setelah Catat Rekor Penurunan, Iming-iming Subsidi dan Pajak Ringan

    Jakarta, Beritasatu.com – China mendorong masyarakat untuk mendongkrak angka kelahiran setelah terjadi penurunan hingga mencatat rekor terendah. Sebelumnya, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada Juli meramal China akan kehilangan lebih dari separuh populasi pada 2.100.

    Mengutip CNBC International, Senin (11/11/12204), Pemerintah China mengeluarkan rencana subsidi dan keringanan pajak untuk rumah tangga dengan usia 3 tahun. Kebijakan ini menargetkan keluarga yang sudah memiliki anak.

    Para keluarga ini akan didorong untuk memiliki anak kedua dan ketiga, sehingga program ini akan meringankan biaya hidup mereka.

    Profesor madya Pusat Studi Tiongkok di Universitas Sydney Lauren Johnston mengatakan, upaya China untuk mendorong angka kelahiran ini bukan terletak pada mendukung mendorong rumah tangga baru, tetapi lebih mendukung keluarga yang sudah ada.

    “Langkah kecil dari China yang dilakukan untuk agenda jangka panjang,” ucapnya.

    Diketahui, jumlah angka kelahiran di China menurun dengan rekor terendah mencapai 9 juta bayi lahir di negara itu pada 2023. Diketahui, angka kelahiran bayi di China pada 2014 mencapai 17 juta.

    Sementara, jumlah pendaftaran pernikahan baru China anjlok sebesar 25% tahun ke tahun pada kuartal III. Hal ini menunjukkan total selama setahun akan turun menjadi 6,4 juta, terendah sejak 1979.

    Pada Oktober, Pemerintah China mengumumkan rencana untuk memberikan subsidi dan keringanan pajak bagi rumah tangga dengan anak-anak berusia di bawah 3 tahun.

    Langkah-langkah tersebut juga memperpanjang cuti hamil dari 98 hari menjadi 158 hari. Pada 2023, China menggandakan keringanan pajak pengasuhan anak menjadi 2.000 yuan atau US$280, yang setara Rp 4,3 juta per bulan.

    Angka kelahiran di Tiongkok mengalami tren penurunan yang drastis sejak pemerintah menerapkan kebijakan satu anak secara nasional pada 1980.

  • Iran Serukan Embargo Senjata dan Usir Israel dari PBB!

    Iran Serukan Embargo Senjata dan Usir Israel dari PBB!

    Jakarta –

    Kementerian Luar Negeri Iran menyerukan embargo senjata terhadap Israel dan pengusiran musuh bebuyutannya itu dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Seruan ini disampaikan pada Minggu (10/11), menyusul serangan mematikan di Suriah yang menewaskan 9 orang, termasuk komandan Hizbullah.

    Dilansir kantor berita AFP, Senin (11/11/2024), juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei mengatakan Teheran “mengutuk keras serangan agresif yang dilakukan hari ini oleh rezim Zionis terhadap sebuah bangunan tempat tinggal” di wilayah Damaskus, ibu kota Suriah.

    Baghaei menyerukan tindakan terhadap Israel, termasuk “embargo senjata” dan “pengusirannya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa”.

    Serangan terhadap sebuah apartemen milik kelompok bersenjata Lebanon, Hizbullah, yang didukung oleh Iran tersebut, menewaskan sembilan orang termasuk seorang komandan Hizbullah, kata kelompok pemantau perang

    Syrian Observatory for Human Rights atau Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia.

    Direktur Syrian Observatory, Rami Abdel Rahman, mengatakan kepada AFP bahwa komandan Hizbullah yang tewas itu “aktif di Suriah dan memiliki kewarganegaraan Lebanon”. Belum diketahui nama komandan Hizbullah yang tewas.

    “Sembilan orang kehilangan nyawa mereka — empat warga sipil (seorang wanita dan tiga anaknya) yang berkewarganegaraan Suriah, dan lima orang lainnya, termasuk seorang komandan Hizbullah,” kata Syrian Observatory, yang memiliki jaringan sumber yang luas di wilayah Suriah, dalam laporannya.

  • RI Bakal Mejeng di COP 29 Azerbaijan, Bawa Pesan Ini ke Dunia

    RI Bakal Mejeng di COP 29 Azerbaijan, Bawa Pesan Ini ke Dunia

    Jakarta –

    Indonesia bakal kembali mejeng dalam agenda Konferensi para pihak konvensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim (Conference of the Parties 29/COP29). Tahun ini COP digelar di Baku Olympic Stadium, Azerbaijan mulai 11 November-22 November 2024.

    Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan membesut Paviliun Indonesia di COP 29. Ini bakal menjadi ‘rumah’ bagi Indonesia di rangkaian acara COP 29 di Baku, Azerbaijan.

    Paviliun Indonesia bakal diresmikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan juga Head of Delagation (Ketua Delegasi Indonesia) di COP29 Hashim Djojohadikusumo.

    Nantinya, di Paviliun Indonesia akan diadakan banyak forum diskusi hingga pertemuan dengan sejumlah tamu global. Ini menjadi ajang soft diplomacy bagi Indonesia dalam rangka memerangi dampak perubahan iklim dan mengupayakan keberlanjutan lingkungan.

    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam keterangannya mengatakan dirinya mendapat amanah untuk melanjutkan kerja-kerja dalam pengendalian perubahan iklim yang telah terbangun baik di gelaran COP 29. Arahan ini dilakukan guna mendukung keberhasilan visi misi Presiden Prabowo melalui Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.

    Visi misi tersebut antara lain untuk menjamin pelestarian lingkungan hidup, mencapai swasembada pangan, energi, dan air, pemberantasan kemiskinan, penguatan sains dan teknologi, hingga penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dan anak.

    “Kami harap seluruh delegasi Indonesia dapat mewakili kepentingan nasional dengan sebaik-baiknya dan menegaskan posisi Indonesia dalam perundingan iklim global ini,” ujar Hanif dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (10/11/2024).

    Sebagai wujud dukungan terhadap pilar Enhance Ambition, Presidensi COP29 akan meluncurkan 14 inisiatif dalam berbagai bentuk, termasuk pledges, deklarasi, kemitraan, dan platform. Inisiatif-inisiatif tersebut mencakup komitmen global pada bidang mitigasi dan adaptasi, pembiayaan iklim, transparansi, serta pengembangan jaringan kolaboratif yang melibatkan banyak pihak.

    Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong peningkatan ambisi negara-negara dalam mitigasi, adaptasi, serta pengurangan dampak perubahan iklim secara terukur dan transparan.

    Sementara itu, pilar Enable Action menitikberatkan pada New Collective Quantified Goal (NCQG) yang terkait dengan pembiayaan iklim, yang juga menjadi fokus utama di COP29. Pilar ini juga mencakup isu krusial dalam Pasal 6 Paris Agreement yang mengatur kerjasama internasional untuk mencapai target iklim, serta pendanaan Loss and Damage untuk membantu negara-negara terdampak.

    Indonesia juga siap untuk mendukung pencapaian visi Enhance Ambition dalam rangka mencapai Nationally Determined Contributions (NDC) untuk mitigasi, Rencana Adaptasi Nasional (NAPs) untuk adaptasi, serta pelaporan transparansi melalui Biennial Transparency Reports.

    COP29 akan memperkenalkan 14 inisiatif utama sebagai langkah konkret yang terdiri atas sembilan deklarasi dan pledge serta lima kemitraan dan platform. Diantaranya COP29 Truce Appeal, COP29 Global Energy Storage and Grids Pledge, COP29 Declaration on Water for Climate Action.

    Selain itu, terdapat lima kemitraan dan platform yang mendukung aksi nyata di COP29, diantaranya: Climate Finance Action Fund (CFAF), The Baku Initiative for Climate Finance, Investment, and Trade (BICFIT), dan Baku Harmoniya Climate Initiative for Farmers dan Baku Global Climate Transparency Platform (BTP).

    (hal/rrd)

  • Perang Saudara di Tetangga RI Menggila, Negara Terancam Malapetaka

    Perang Saudara di Tetangga RI Menggila, Negara Terancam Malapetaka

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 2 juta orang di negara bagian Rakhine, Myanmar berisiko menghadapi kelaparan dalam beberapa bulan mendatang. Situasi ini terjadi akibat kudeta berkepanjangan yang memblokade perdagangan, menyebabkan keruntuhan ekonomi total.

    Menurut penelitian dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), negara bagian Rakhine, yang berbatasan dengan Bangladesh di sebelah barat, berada di ambang bencana.

    Saat ini pendapatan masyarakat menurun, penanaman padi anjlok, dan pembatasan perdagangan yang diberlakukan militer menyebabkan kekurangan pangan yang parah dan hiperinflasi di wilayah tersebut. UNDP menyebut situasi ini terjadi lantaran militer menjatuhkan “hukuman kolektif” pada warga sipil.

    Kanni Wignaraja, asisten sekretaris jenderal PBB dan direktur regional untuk UNDP mengatakan situasi di Myanmar belum pernah terjadi sebelumnya. “Kami belum pernah melihat ini sebelumnya – keruntuhan ekonomi yang begitu total,” katanya, seperti dikutip dari The Guardian, Minggu (10/11/2024).

    “Jika ini diproyeksikan hingga tahun 2025, yang tampaknya sangat mungkin terjadi, maka Anda akan melihat hampir 2 juta orang berada di titik kelaparan,” katanya. “Banyak rumah tangga yang kami survei kini mengurangi jatah makan menjadi satu kali makan sehari – beberapa bahkan lebih sedikit.”

    Wignaraja mengatakan ada juga peningkatan pinjaman, meskipun bahkan pemberi pinjaman uang tidak memiliki banyak uang untuk dipinjamkan.

    Penelitian UNDP menunjukkan bahwa lebih dari separuh rumah tangga di Rakhine, sekitar 1,4 juta orang, akan mengalami penurunan pendapatan bulanan dari 66.600 kyat (Rp498.471) menjadi sekitar 46.620 kyat (Rp348.929) setelah eskalasi pertempuran akhir tahun lalu.

    Jumlah ini hampir tidak cukup untuk menutupi biaya beras, bahkan tanpa memperhitungkan bahan makanan lain atau pengeluaran yang terkait dengan sewa atau tempat tinggal, transportasi, atau kebutuhan kesehatan.

    Kenaikan Harga Pangan

    Konflik di negara bagian Rakhine, di perbatasan Myanmar dengan Bangladesh, kembali meletus akhir tahun lalu, dan negara bagian tersebut masih dilanda pertempuran sengit antara militer dan Tentara Arakan, kelompok etnis Rakhine yang menginginkan negara otonom.

    Laporan UNDP mengatakan pembatasan yang diberlakukan oleh militer “jelas ditujukan untuk mengisolasi Rakhine dari seluruh negara dan memberikan ‘hukuman kolektif’ pada populasi yang sudah rentan”.

    Kepala Junta Min Aung Hlaing sebelumnya telah menolak tuduhan tersebut, dan malah menyalahkan Tentara Arakan karena “menghancurkan kehidupan sosial ekonomi penduduk, sektor pendidikan dan kesehatan”.

    Situasi ini khususnya sangat menyedihkan bagi 511.000 orang yang mengungsi di Rakhine, termasuk Rohingya, yang bergantung pada bantuan dari lembaga kemanusiaan dan masyarakat.

    Wignaraja menyebut akses “sangat terbatas” bagi lembaga bantuan. Ini terhambat oleh rintangan birokrasi yang diberlakukan militer, seperti persyaratan izin khusus, serta intensitas konflik.

    Program kesehatan dasar seperti kampanye imunisasi telah dihentikan, pasien HIV tidak dapat mengakses obat antiretroviral. Pada Juli, lebih dari tiga lusin anak dipastikan meninggal selama wabah diare. Jumlah kematian sebenarnya bisa lebih tinggi.

    Bahkan parasetamol pada dasarnya tidak dapat diperoleh karena harganya sangat mahal. Satu blister – strip berisi 12 kapsul – dijual dengan harga antara 6.000 hingga 7.000 kyat (Rp44.000-Rp52.000).

    Konflik tersebut telah melumpuhkan sektor konstruksi, sumber lapangan kerja utama, dan memaksa ratusan ribu orang meninggalkan rumah mereka.

    Pada saat yang sama, harga bahan makanan pokok seperti beras dan minyak goreng telah meroket hampir sepuluh kali lipat di daerah-daerah yang paling parah terkena dampak, menurut UNDP.

    Diprediksi bahwa hanya 97.000 ton beras yang akan diproduksi tahun ini, cukup untuk memenuhi hanya 20% dari kebutuhan penduduk. Jumlah ini turun dari 282.000 ton tahun lalu, yang bahkan saat itu hanya memenuhi 60% dari kebutuhan.

    Jumlah rute perdagangan yang membawa pasokan ke Rakhine telah turun menjadi dua dari 8-10 rute yang ada sebelum Oktober 2023. Wignaraja mengatakan penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor termasuk pembatasan yang diberlakukan militer, intensitas konflik, anjloknya permintaan karena pendapatan telah menghilang, dan pertumbuhan kegiatan ekonomi ilegal.

    Myanmar telah dilanda konflik dan krisis ekonomi yang terus meningkat sejak militer merebut kekuasaan pada Februari 2021. Kudeta tersebut disambut dengan perlawanan keras dari masyarakat, dan banyak yang mengangkat senjata untuk memperjuangkan kembalinya demokrasi.

    Kelompok etnis bersenjata yang lebih tua yang telah lama menginginkan otonomi yang lebih besar juga telah berperang melawan junta, terkadang berkoordinasi dengan kelompok yang lebih baru.

    (luc/luc)

  • PBB Kirim Pesan Penting Khusus ke RI, Ini Isinya

    PBB Kirim Pesan Penting Khusus ke RI, Ini Isinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengirimkan pesan khusus kepada Indonesia. Pesan ini berupa imbauan untuk menyelamatkan perahu yang terdampar di lepas pantai baratnya.

    “UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees/Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi) mendesak pihak berwenang untuk memastikan penyelamatan di laut dan pendaratan yang aman bagi kelompok yang putus asa ini,” kata rekan perlindungan UNHCR di Indonesia, Faisal Rahman, seperti dikutip AFP, Minggu (10/11/2024).

    “UNHCR dan mitra siap untuk mendukung dan memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang rentan ini,” tambahnya.

    Perahu tersebut diyakini membawa lebih dari 100 pengungsi Rohingya, termasuk wanita dan anak-anak. Mereka telah berlabuh sekitar empat mil (enam kilometer) di lepas pantai provinsi paling barat Aceh.

    Tetapi pada, Senin kapal bantuan menariknya hingga hanya berjarak satu mil. Faisal menambahkan sebelumnya, lima orang Rohingya dievakuasi pada Kamis untuk perawatan medis di sebuah rumah sakit lokal.

    Ia mengatakan setidaknya satu pengungsi meninggal saat berada di atas kapal. Faisal mengatakan negosiasi antara PBB dan pemerintah sedang berlangsung.

    Perlu diketahui, Indonesia bukan penandatangan konvensi pengungsi PBB dan mengatakan tidak dapat dipaksa untuk menerima pengungsi dari Myanmar tersebut. Sebaliknya pemerintah telah meminta negara-negara tetangga untuk berbagi beban dan memukimkan kembali warga Rohingya yang tiba di pantainya.

    Banyak warga Aceh, yang memiliki kenangan tentang konflik berdarah selama puluhan tahun, bersimpati terhadap penderitaan sesama Muslim mereka. Namun yang lain mengatakan kesabaran mereka telah diuji, mengklaim bahwa warga Rohingya mengonsumsi sumber daya yang langka dan terkadang berkonflik dengan penduduk setempat.

    Desember 2023, ratusan mahasiswa memaksa relokasi lebih dari seratus pengungsi Rohingya. Para mahasiswa menyerbu aula serbaguna di Aceh tempat mereka berlindung dan menendang barang-barang mereka.

    Etnis Rohingya yang sebagian besar beragama Islam mengalami penganiayaan berat di Myanmar. Bahkan, ribuan orang mempertaruhkan nyawa mereka setiap tahun dalam perjalanan laut yang panjang dan berbahaya untuk mencoba mencapai Malaysia atau Indonesia.

    (mkh/mkh)

  • Jurus ampuh Riau genjot pajak untuk tingkatkan pendapatan daerah

    Jurus ampuh Riau genjot pajak untuk tingkatkan pendapatan daerah

    Pekabaru (ANTARA) – Harus diakui saat ini pajak merupakan salah satu penyumbang signifikan pendapatan daerah di Provinsi Riau.

    Penerimaan pajak yang optimal memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan anggaran pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta berbagai program yang menunjang kesejahteraan masyarakat.

    Uang dari pajak itu pada akhirnya juga akan dikembalikan kepada masyarakat dalam banyak hal, antara lain membiayai pembangunan yang bermuara kepada perwujudan masyarakat madani dan sejahtera.

    Meski pajak adalah salah satu sumber pendapatan terbesar sebuah daerah, siapa sangka untuk meraihnya perlu perjuangan yang besar.

    Di sisi lain, kesadaran masyarakat atau perusahaan tertentu masih kurang dalam membayar pajak. Hal itu dirasakan banyak daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Riau yang terdiri dari dua kota dan 10 kabupaten.

    Tantangan yang ada menjadi pekerjaan rumah para pihak terkait, termasuk pentingnya peningkatan kesadaran wajib pajak, pengawasan ketat atas kepatuhan, serta transparansi dalam pengelolaan penerimaan agar pajak benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

    Oleh karena itu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau dan pemerintah setempat ataupun pihak lainnya getol mengeluarkan berbagai jurus untuk meraih pendapatan dari sektor pajak.

    Kantor Wilayah DJP Riau, misalnya, kerap mendatangi pemerintah daerah untuk kerja sama dalam menggenjot pendapatan di sektor pajak.

    Kanwil DJP Riau yang berpusat di Kota Pekanbaru ini juga kerap melakukan berbagai kegiatan seperti adanya Tax Center, Pojok Pajak, penyuluhan, sosialisasi di masyarakat dan perkebunan sawit serta kegiatan lainnya dalam upayanya menciptakan simpati dan kesadaran masyarakat atau perusahaan dalam membayar pajak.

    Selain itu, juga ada lomba cerdas cermat tentang pajak tingkat SMA yang bertujuan mengenalkan pajak sejak dini di kalangan pelajar.

    Cerdas cermat ini dilakukan di setiap kabupaten/kota di Riau, dan babak final dilakukan di Pekanbaru pada Agustus lalu.

    Contoh aksi lainnya adalah Kantor Wilayah DJP Riau memperpanjang Tax Center di Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru belum lama ini.

    Tax Center adalah pusat informasi, pendidikan, penelitian dan pelatihan perpajakan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap hak dan kewajiban perpajakannya.

    “Ini merupakan perpanjangan tangan Kanwil DJP Riau,” kata Kepala Kanwil DJP Riau Ardiyanto Basuki.

    UIR melalui Tax Center juga berupaya meningkatkan kepatuhan perpajakan mulai dari civitas akademika di lingkungan UIR hingga ke masyarakat umum yang berada di wilayah kampus.

    Meskipun hal ini terkadang sulit mengingat momok yang dibayangkan oleh masyarakat setiap membahas soal pajak.

    Sebagai bagian dari Kanwil DJP Riau, Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Siak Sri Indrapura juga melakukan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) di Kabupaten Siak, kepada pengusaha kelapa sawit baik pengepul maupun petani yang relatif potensial dalam upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

    Kegiatan ini merupakan rangkaian dari program ekstensifikasi dan profilling Wajib Pajak yang bertujuan untuk memberikan efek kejut sekaligus upaya untuk meningkatkan kepatuhan bagi Wajib Pajak terdaftar maupun yang belum.

    Tim Pajak Siak juga siap untuk menampung keluhan dan hambatan yang dialami para Wajib Pajak sehingga ke depannya tidak ada lagi halangan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

    Sementara, KPP Pratama Bengkalis menyelenggarakan kegiatan Tax Goes To Campus dengan tema “Manfaat Pajak Bagi Negeri” untuk menanamkan kesadaran pajak kepada mahasiswa baru sejak dini di Institut Teknologi Mitra Gama pada akhir September lalu.

    Kesadaran pajak harus ditanamkan sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang taat pajak dan berkontribusi bagi pembangunan negara.

    Ajang ini juga bisa menjadi jembatan bagi mahasiswa untuk memahami kewajiban perpajakan mereka ke depannya, terutama ketika mereka mulai berpartisipasi dalam dunia kerja dan bisnis.

    Aksi pemerintah daerah

    Selain Kanwil DJP Riau, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota di Riau juga mengeluarkan berbagai strategi untuk mengumpulkan pajak.

    Strategi itu antara lain berupa pemberian diskon untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pemutihan pajak kendaraan bermotor yang telah menunggak beberapa tahun tapi dengan syarat harus membayar pajak di tahun yang sedang berjalan.

    Dalam upaya mendongkrak penerimaan pajak, Pemprov Riau kembali memberlakukan pemutihan denda keterlambatan bayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhitung sejak 9 September sampai 15 Desember 2024.

    Hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan/Pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya serta Pembebasan Sanksi Administrasi.

    Adapun dalam Pergub tersebut pasal 2 berbunyi pengurangan sebesar 10 persen pokok PKB dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan kedua dan seterusnya untuk kendaraan pembuatan sebelum tahun 2023 bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan mutasi masuk ke daerah.

    Hal sejenis juga dilakukan Bapenda Kota Pekanbaru yang memberikan insentif berupa diskon (pengurangan) PBB dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak yang telah berakhir pada Agustus 2024 lalu.

    Pihaknya juga memberikan stimulus atau diskon bahkan ada yang 100 persen misalnya besaran PBB di bawah Rp100 ribu diberikan diskon 100 persen alias gratis.

    Misalnya, PBB senilai Rp100.001 hingga Rp500 ribu diberikan pengurangan sebesar 85 persen. Besaran PBB antara Rp501 ribu hingga Rp2 juta diberikan diskon 70 persen dan besaran PBB di atas Rp2 juta diberikan diskon 33 persen.

    Dari pemberian diskon itu, realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Pekanbaru, sudah mencapai Rp65 miliar per 26 Juli 2024 dan meningkat tajam dibandingkan periode sebelumnya berkat inovasi diskon pembayaran pajak.

    Tercatat sampai akhir Juli 2024, realisasi PBB di Pekanbaru mencapai angka lebih dari Rp65 miliar atau meningkat di atas Rp11 miliar dari realisasi di tanggal yang sama pada tahun 2023 yang lalu pada angka Rp53 miliar.

    Selain itu, pemberian penghargaan juga dilakukan kepada Wajib Pajak yang taat dengan memberikan penghargaan agar bisa menjadi contoh baik.

    Sementara bagi pihak yang melanggar juga diberikan hukuman berupa penyitaan aset, kurungan penjara atau pemberlakuan denda sesuai aturan yang berlaku.

    Capaian pajak Riau

    Pada tahun 2023, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau mengumpulkan pajak sebesar Rp23,1 triliun dengan realisasi capaian 104,6 persen dari target sebesar Rp22,4 triliun.

    Sementara hingga September 2024, tercatat penerimaan pajak di Riau mencapai Rp16,6 triliun. Angka tersebut setara dengan 68,68 persen dari target 2024 dengan total sebesar Rp24,2 triliun.

    Jumlah tersebut dipastikan akan terus meningkat seiring berbagai upaya yang sedang dilakukan oleh pihak Kanwil DJP Riau.

    Sedangkan realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) Provinsi Riau sampai semester pertama 2024 mencapai 50,32 persen atau Rp750,6 miliar dari target Rp1,491 triliun.

    Sementara raihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sendiri mencapai Rp501 miliar atau 44,08 miliar dari target Rp1,138 triliun.

    Berbagai inovasi atau kegiatan di atas adalah dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak yang nantinya untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang.

    Namun demikian, pegawai pajak pun diharapkan tidak main mata atau kongkalikong dengan Wajib Pajak dengan mengakali aturan hingga akhirnya merugikan keuangan negara.

    Apalagi saat ini sudah ada intelijen keuangan yang dibentuk Presiden Prabowo di Kementerian Keuangan sehingga diharapkan tak ada celah bagi oknum yang berbuat curang untuk memperkaya diri sendiri, terutama dari sektor pajak.

    Editor: Primayanti
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ormas Islam Gelar Aksi Peringatan 400 Hari Genosida Israel di Palestina Megapolitan 10 November 2024

    Ormas Islam Gelar Aksi Peringatan 400 Hari Genosida Israel di Palestina Megapolitan 10 November 2024

    Ormas Islam Gelar Aksi Peringatan 400 Hari Genosida Israel di Palestina
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Majelis Ormas Islam (
    MOI
    ) bersama Front Persaudaraan Islam (
    FPI
    ) menggelar aksi peringatan 400 hari
    genosida
    Israel di Palestina, di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (10/11/2024).
    Aksi dimulai sekitar pukul 06.00 WIB dengan zikir, doa, pembacaan ayat suci Al-Quran, dan lantunan selawat.
    Pengamatan di lokasi menunjukkan ratusan peserta aksi kompak mengenakan pakaian muslim putih untuk pria dan hitam untuk wanita.
    Mereka juga memakai selendang bermotif bendera Palestina di leher, sementara sebagian lainnya mengenakan sorban bermotif.
    Polisi turut bersiaga di sekitar lokasi, dan sejumlah beton pengaman telah dipasang di belakang lokasi aksi. Salah seorang peserta yang berdiri di atas mobil pikap menyampaikan seruan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
    “Menuntut Indonesia serius dalam dukungan kemerdekaan Palestina dengan ikut berperan aktif secara internasional menekan zionis Israel serta para sekutunya, untuk segera hentikan genosida khususnya di wilayah Gaza Utara pada saat ini dan merdekakan Palestina, bukan sekedar ‘
    lips services
    ’ belaka,” ujarnya.
    Setidaknya ada enam poin tuntutan yang dibacakan oleh para orator atas nama rakyat Indonesia. Selain itu, mereka juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Malaysia yang berencana mengajukan resolusi untuk mengusir Israel dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
    Setelah orasi, salah satu peserta mengingatkan massa untuk tak segan mengusir warga Israel yang ditemui di Indonesia.
    “Jangan lupa, kalau jalan
    ketemu
    orang Israel, diusir. Setuju? Di Bali sudah ada orang Israel, kacau tidak?” ujarnya di depan massa.
    Aksi diakhiri sekitar pukul 10.00 WIB dengan iringan nyanyian dari grup penampil.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.