Xcloud.id

partai: PBB

  • Curhat ke CEO Forbes, Prabowo Sebut KTT Mesir Harapan Baru Perdamaian Dunia

    Curhat ke CEO Forbes, Prabowo Sebut KTT Mesir Harapan Baru Perdamaian Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai peluang perdamaian di Timur Tengah serta posisi Indonesia dalam menjaga stabilitas global. 

    Hal itu ia ungkapkan saat berdialog dengan Ketua dan Pemimpin Redaksi Forbes Media, Steve Forbes, dalam agenda “Pertemuan Pikiran” pada rangkaian Forbes Global CEO Conference bertajuk “The World Pivot” yang digelar di St. Regis Jakarta, Rabu (15/10/2025) malam. 

    Dalam sesi penutup dialog yang berlangsung santai namun mendalam itu, Steve Forbes menyinggung berbagai isu global mulai dari upaya pemberantasan korupsi hingga dinamika geopolitik. 

    Dia kemudian menanyakan kesan Prabowo atas lawatannya ke Republik Arab Mesir, di mana Prabowo menghadiri pertemuan penting yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait kesepakatan perdamaian di kawasan Timur Tengah.

    Menanggapi hal tersebut, Prabowo mengungkapkan bahwa momentum yang ia saksikan di Mesir memberikan harapan baru bagi perdamaian dunia, terutama di kawasan yang selama puluhan tahun dilanda konflik.

    “Itu sangat menarik. Saya merasa ada kesadaran bahwa kita berada di momen bersejarah. Masih banyak yang harus dilakukan, jalan masih panjang, dan apa pun bisa terjadi. Tapi kami semua merasa kali ini ada harapan,” ujar Prabowo.

    Dia menjelaskan bahwa saat Sidang Majelis Umum PBB di New York, Presiden Trump mengundang delapan negara berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, untuk mendiskusikan rancangan rencana perdamaian tersebut. 

    “Presiden Trump memanggil delapan negara, termasuk Indonesia. Kami melihat rencananya, kami berdiskusi, dan itu memberi kami harapan. Beberapa pemimpin Arab bahkan mengatakan, ‘Kami bisa menerima rencana ini. Kami suka, karena memberi harapan,’” tutur Prabowo.

    Menurutnya, Amerika Serikat (AS) telah berhasil meyakinkan pihak Israel untuk menyetujui langkah gencatan senjata.

    “Sekarang sudah ada gencatan senjata. Bantuan kemanusiaan mulai masuk. Beberapa sandera sudah dibebaskan. Ada juga jenazah yang akan dipulangkan. Jadi, saya melihat masih ada harapan bahwa proses ini bisa berhasil,” jelas Prabowo. 

    Lebih jauh, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia siap berkontribusi secara aktif dalam upaya menjaga perdamaian, termasuk dengan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian jika diperlukan. 

    “Indonesia tetap bersedia menjadi bagian dari proses itu. Jika mereka membutuhkan pasukan penjaga perdamaian, kami siap mengirimkan,” ucapnya.

    Prabowo menutup dengan menyatakan optimismenya terhadap masa depan proses perdamaian ini, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang menitikberatkan pada kerja sama dan kemanusiaan. 

    “Saya pribadi optimistis. Saya berharap ini bisa berjalan baik. Indonesia akan terus mendukung segala upaya yang membawa perdamaian,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa dalam bidang diplomasi, Presiden Prabowo secara konsisten menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan dan perdamaian Palestina di berbagai forum internasional.

    Sikap tegas ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap prinsip politik luar negeri bebas aktif yang berpihak pada kemanusiaan dan keadilan.

    “Yang pertama adalah diplomasi. Beliau selalu memberikan pidato dalam forum-forum besar internasional, yang kedua lewat aksi nyata, sejak beliau Menhan hingga sekarang,” ujar Teddy 

    Menurutnya, kehadiran Indonesia dalam forum tersebut mencerminkan semakin besarnya penghormatan dan pengakuan dunia terhadap posisi Indonesia di tingkat global.   

    “Ini adalah momentum yang sangat besar, hari yang istimewa. Jadi Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo tidak hanya menjadi penonton, tapi kita di sini turut serta menjadi salah satu penentu dan salah satu pencetak sejarah dalam perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Palestina,” imbuhnya.

  • Purbaya di Antara Godaan Turunkan Tarif atau Benahi Administrasi PPN

    Purbaya di Antara Godaan Turunkan Tarif atau Benahi Administrasi PPN

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi untuk menurunkan tarif pajak pertambahan nilai alias PPN. Rencana penurunan tarif PPN diklaim akan membantu meningkatkan daya beli masyarakat. 

    Namun demikian, di luar kebijakan populis tersebut, langkah pemerintah untuk membenahi administrasi PPN juga diperlukan untuk memastikan ada keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan penerimaan negara.

    Sekadar catatan, pemerintah telah menaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022 lalu. Kenaikan tarif PPN itu merupakan konsekuensi dari pelaksanaan Undang-undang No7/2001 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang lebih condong kepada dunia usaha.

    Sejatinya, beleid itu juga mengatur bahwa tarif PPN naik menjadi 12% pada 2025. Namun karena penolakan publik, kenaikan tarif PPN hanya berlaku secara terbatas, yakni untuk barang mewah. 

    Meski demikian, Purbaya mengemukakan bahwa pihaknya perlu melihat kondisi perekonomian ke depan, setidaknya sampai dengan Maret 2026 untuk menentukan kebijakan tarif PPN. Dia menyebut perlu dorongan tambahan untuk memperbaiki daya beli masyarakat, setelah sebelumnya menginjeksi likuiditas ke sistem keuangan melalui himbara senilai Rp200 triliun. 

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa-JIBI

    Bekas Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga mengatakan otoritas fiskal akan berhati-hati dalam mengambil keputusan soal opsi penurunan PPN. Dia pun tak ingin perubahan kebijakan pajak itu bisa berdampak ke semakin lebarnya defisit APBN melewati batas 3% terhadap PDB. 

    “Jadi setelah triwulan pertama tahun depan, saya akan bisa lihat sepertinya respons sistem terhadap perubahan kebijakan fiskal dalam hal manage uang seperti apa. Kalau mau kita dorong, kita dorong di sebelah mana. Dari situ kan kelihatan,” ujar Purbaya.

    Rumitnya Administrasi PPN 

    Terlepas dari rencana penurunan tarif, administrasi PPN di Indonesia tergolong rumit. Hal itu terjadi karena semakin banyaknya kebijakan yang membebaskan pengenaan PPN atau tax exemption. 

    Sekadar ilustrasi, pada tahun 2024 lalu penerimaan PPN tercatat hanya sebesar Rp828,5 triliun. Meski tercatat tumbuh, kinerja penerimaan PPN pada 2024 lalu hanya sebesar 6,9% dari total konsumsi rumah tangga atas harga berlaku yang angkanya sebesar Rp11.1964,9 triliun. Padahal, normalnya, kalau mengacu kepada tarif PPN sebesar 11%, penerimaan PPN seharusnya bisa menembus angka Rp1.316,13 triliun. 

    Tidak hanya itu kalau menggunakan rumus VAT gross collection ratio yang rumusnya adanya realisasi penerimaan PPN dibagi dengan tarif PPN dikalikan konsumsi rumah tangga, maka penerimaan PPN yang dipungut oleh pemerintah hanya sekitar 62,9% dari potensinya. Padahal, kalau mengacu kepada benchmark negara lain, angka ideal PPN yang seharusnya dipungut pemerintah ada di kisaran 70% dari potensi PPN.

    Tahun
    PPN
    Konsumsi RT
    Ratio
    VAT Gross Ratio

    2022 
    687,6
    10.161,7
    6,76
    61,5

    2023
    764,3
    11.109,6
    6,8
    62,5

    2024
    828,5
    11.964,9
    6,9
    62,9

    Sumber: Kemenkeu, BPS, diolah

    Belum optimalnya kinerja pemungutan PPN itu merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang royal menggelontorkan insentif dan stimulus yang efeknya tidak terlalu signifikan ke perekonomian. Pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 5%. Tidak pernah menembus angka 6% kecuali ada booming komoditas. 

    Bukti royalnya insentif dan stimulus pemerintah itu tampak dari realisasi belanja pajak. Saat ini, insentif untuk aktivitas konsumsi masih mendominasi struktur belanja pajak atau tax expenditure yang digelontorkan pemerintah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Besarannya mencapai Rp371,9 triliun atau 65,9% dari total belanja perpajakan tahun depan sebesar Rp563,6 triliun.

    Sementara itu, belanja perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) pada RAPBN 2026 diproyeksikan sebesar Rp160,1 triliun atau lebih besar dari 2025 yakni Rp150,3 triliun.

    Kemudian, untuk bea masuk dan cukai diproyeksikan Rp31,1 triliun atau lebih kecil dari tahun sebelumnya yakni Rp36,2 triliun. Sedangkan, PBB P5L diproyeksikan pada 2026 sebesar Rp0,1 triliun atau hampir sama dengan tahun sebelumnya. 

    Penerimaan Pajak 2025

    Adapun kinerja APBN 2025 membukukan penerimaan pajak sebesar Rp1.295,3 triliun sampai dengan akhir September 2025. Realisasinya turun sebesar 4,4% (yoy) dari September 2024 yakni Rp1.354,9 triliun.

    Purbaya masih membutuhkan setoran sebesar Rp781,6 triliun untuk menutup celah penerimaan pajak tahun 2025 yang outlooknya sebesar Rp2.076,9 triliun.

    Secara umum, pendapatan negara sampai dengan 30 September 2025 adalah sebesar Rp1.863,3 triliun atau turun 7,2% (yoy) dari periode yang sama pada 2024 yang sudah mencapai Rp2.008,6 triliun. Realisasinya baru 65% dari outlook yakni Rp2.865,5 triliun.

    “Lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu bersumber dari penerimaan akibat penurunan harga migas dan tambang,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di gedung kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta.

    Secara terperinci, penerimaan perpajakan September 2025 yakni Rp1.516,6 triliun atau mencapai 63,5% dari outlook. Realisasinya turun 2,9% dari periode yang sama tahun lalu. Penerimaan pajak turun hingga 4,4% yoy dari September 2024. Realisasinya baru 62,4% terhadap outlook penerimaan pajak yakni Rp2.076,9 triliun.

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan bahwa penerimaan pajak bruto per September 2025 sebesar Rp1.619,2 triliun atau sudah lebih tinggi dari September 2024 yakni Rp1.588,2 triliun.

    Dari penerimaan PPh badan, PPh orang pribadi, PBB, hanya PPN dan PPnBM yang realisasinya masih turun yakni 3,2% dari tahun sebelumnnya pada September 2025. Nilainya yakni Rp702,20 triliun hingga 20 September 2025. “Akan kita pantau terus semoga-moga semakin menuju ke belakang perekonomian semakin baik, realisasi bruto semakin meningkat,” katanya.

    Sementara itu, penerimaan pajak secara neto Rp1.295,28 triliun atau turun dari September 2024 yakni Rp1.354,86 triliun. Suahasil menjelaskan bahwa kondisi tersebut karena masih ada restitusi pajak. “Restitusi artinya dikembalikan kepada masyarakat, dunia usaha, wajib pajak sehingga uangnya beredar di tengah-tengah perekonomian. Kita berharap dengan uang beredar di tengah perekonomian termasuk yang berasal dari restitus membantu gerak ekonomi kita selama ini,” pungkasnya.

  • Steve Forbes Sebut Dunia Butuh Pemimpin seperti Prabowo, Tegas dan Visioner Nasional 16 Oktober 2025

    Steve Forbes Sebut Dunia Butuh Pemimpin seperti Prabowo, Tegas dan Visioner Nasional 16 Oktober 2025

    Steve Forbes Sebut Dunia Butuh Pemimpin seperti Prabowo, Tegas dan Visioner
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Chairman dan Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes, mengungkapkan bahwa dunia membutuhkan pemimpin kuat seperti Presiden Prabowo Subianto.
    Ia menyebut Prabowo sebagai pemimpin yang tegas dan visioner saat menyoroti pidato Prabowo di PBB tentang perdamaian di Gaza, Palestina.
    “Beberapa orang mengkritik Anda karena hal itu, tetapi hal itu justru menunjukkan jenis kepemimpinan tegas dan visioner yang dibutuhkan dunia saat ini,” kata Forbes saat berbincang dengan Prabowo di acara Forbes Global CEO Conference di Hotel St Regis, Jakarta Pusat, Rabu (15/10/2025) malam.
    Menurut Steve Forbes, Indonesia memiliki seorang pemimpin yang kuat.
    Pemimpin itu banyak menciptakan program berdampak di dalam negeri, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menyediakan
    cold storage
    bagi para nelayan untuk menunjang usahanya.
    “Apakah itu tentang menyediakan es bagi para nelayan atau berupaya membawa perdamaian di wilayah yang bergejolak, Indonesia memiliki seorang pemimpin yang sangat kuat. Saya bersyukur untuk itu,” imbuh dia.
    Dalam dialog bersama Steve Forbes, Prabowo sempat menyoroti program Kampung Nelayan.
    Prabowo bilang, selama ini banyak desa yang tidak punya dermaga dan terkendala dalam distribusi logistik lantaran tidak punya fasilitas
    cold storage
    .
    “Banyak desa nelayan tidak punya dermaga, tidak punya es. Jadi kami bangun dermaga, kami bantu dengan fasilitas produksi es kecil. Setelah satu setengah sampai dua tahun, pendapatan mereka naik 100 persen. Saya sendiri terkejut,” ujarnya.
    Prabowo juga menjelaskan asal mula program Makan Bergizi Gratis.
    Selama masa kampanye sekitar 20-25 tahun belakangan, ia melihat langsung anak-anak di desa yang mengalami kekurangan gizi.
    Kini, MBG telah berjalan secara luas dengan 11.900 dapur yang memberi makan 35,4 juta anak dan ibu hamil setiap hari atau setara dengan tujuh kali jumlah penduduk Singapura.
    “Saya melihat langsung
    stunting
    , kekurangan gizi, dan kemiskinan dengan mata kepala sendiri. Sulit bagi orang-orang di kalangan elite untuk memahami bahwa ada anak-anak yang hanya makan nasi dengan garam,” tandas Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tema hingga Latar Belakang Peringatan

    Tema hingga Latar Belakang Peringatan

    Jakarta –

    Setiap tahun pada tanggal 16 Oktober, ada peringatan Hari Pangan Sedunia atau World Food Day. Tahun ini, Hari Pangan Sedunia 2025 bertepatan dengan peringatan 80 tahun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau Food and Agriculture Organization (FAO).

    Simak ulasan tentang Hari Pangan Sedunia 2025.

    Melansir situs FAO, Hari Pangan Sedunia 2025 mengangkat tema “Hand in Hand for Better Foods and a Better Future”. Peringatan Hari Pangan Sedunia 2025 menyerukan kolaborasi global dalam menciptakan masa depan yang damai, berkelanjutan, sejahtera, dan berketahanan pangan.

    Dengan bekerja sama, lintas pemerintah, organisasi, sektor, dan komunitas, kita dapat mentransformasi sistem agrifood untuk memastikan setiap orang memiliki akses terhadap pola makan sehat, hidup selaras dengan planet ini.

    Sistem agrifood menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Konflik, dampak cuaca ekstrem dan peristiwa iklim, guncangan ekonomi, serta meningkatnya ketimpangan memberikan tekanan yang semakin besar pada lahan pertanian kita, air yang kita andalkan, dan keanekaragaman hayati yang menopang kehidupan. Rantai pasokan masih rapuh, dan dampak gangguannya terasa di rumah, pasar, dan ladang di seluruh dunia.

    Poster Hari Pangan Sedunia 2025 (Foto: Dok. FAO)

    Mulai dari pemerintah dan organisasi internasional hingga petani, peneliti, pelaku bisnis, dan konsumen, termasuk kaum muda, semua pihak memiliki peran dalam membentuk transformasi sistem agrifood.

    Dalam rangka memperingati 80 tahun FAO, organisasi ini siap untuk terus bekerja sama dengan para anggota dan mitranya. Fokusnya jelas, yaitu menemukan solusi praktis dan berkelanjutan yang mampu menjawab tantangan saat ini dan membantu mewujudkan dunia yang berketahanan pangan bagi semua, baik saat ini maupun di masa mendatang.

    Latar Belakang Hari Pangan Sedunia

    Hari Pangan Sedunia menandai berdirinya FAO. Di tahun 2025, organisasi FAO berusia 80 tahun, bersamaan dengan Hari Pangan Sedunia 2025 yang diperingati pada tanggal 16 Oktober.

    Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food and Agriculture Organization (FAO) adalah badan khusus PBB yang memimpin upaya internasional untuk mengatasi kelaparan. Tujuannya adalah mencapai ketahanan pangan bagi semua orang dan memastikan bahwa setiap orang memiliki akses rutin terhadap pangan berkualitas tinggi yang cukup untuk menjalani hidup aktif dan sehat. Dengan 195 anggota di 194 negara dan Uni Eropa, FAO bekerja di lebih dari 130 negara di seluruh dunia.

    (kny/imk)

  • Soal Sengketa Lahan Eigendom di Surabaya, Adies Kadir Kritik BPN

    Soal Sengketa Lahan Eigendom di Surabaya, Adies Kadir Kritik BPN

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota DPR RI Dapil Surabaya-Sidoarjo, Adies Kadir mengkritik Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait klaim lahan seluas 534 hektar  di lima kelurahan di Surabaya sangat merugikan masyarakat.

    Dia menilai, banyak warga telah menempati lahan itu secara sah selama puluhan tahun dan memiliki dokumen kepemilikan yang diakui negara.

    Anggota DPR RI dapil Jatim I Surabaya-Sidoarjo, turun langsung menyerap aspirasi warga dalam forum terbuka di Gedung Srijaya jalan Mayjen Soengkono, Rabu (15/10/2025).

    Didampingi Wawali Surabaya Armuji, Adies menegaskan komitmennya untuk mengawal perjuangan warga hingga ke tingkat pusat.

    “Ini sangat merugikan masyarakat. Mereka sudah menempati puluhan tahun, ada yang 40 tahun, 50 tahun bahkan 60 tahun, dan memiliki alas hak yang diakui undang-undang. Legalitasnya jelas, ada sertifikat hak milik dan HGB, serta bayar PBB setiap tahun,” ujar Adies usai audiensi dengan warga terdampak di Surabaya, Rabu (15/10/2025).

    Menurut dia, warga membeli tanah itu dengan jerih payah sendiri, bukan menempati secara ilegal. Namun, pada tahun 2010 hingga 2015, lahan yang sudah berkembang menjadi kawasan padat penduduk justru mulai diklaim oleh BUMN Pemerintah.

    “Mereka beli dengan uang dan keringat sendiri, tapi tiba-tiba diklaim. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, batas konversi hak tanah sudah ditetapkan sampai tahun 1980,” kata dia.

    “Ini masalah keadilan. Saya hadir bukan hanya sebagai legislator, tapi sebagai warga Surabaya yang tidak akan tinggal diam. Insyaallah, saya akan kawal langsung hingga ke DPR RI dan Kementerian ATR/BPN,” tegas Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini di hadapan ribuan warga.

    Pertemuan itu menyikapi sengketa lahan seluas 534 hektare yang tersebar di lima kelurahan dan tiga kecamatan—Dukuh Pakis, Wonokromo, dan Wonocolo—yang kini diklaim sebagai bagian dari Eigendom Verponding (E.V.) No. 1305 dan No. 1278 oleh BUMN Pemerintah.

    Adies menyoroti ketimpangan perlakuan salah satu Badan Usaha Milik Negara terhadap rakyatnya. Padahal, warga sudah menempati lahan tersebut puluhan tahun dengan dokumen legal—mulai SHM, HGB, hingga rutin membayar PBB.

    “Lalu tiba-tiba, sejak 2010 sampai 2015 mengklaim lahan ini. Padahal Undang-Undang Pokok Agraria 1960 sudah tegas, hak eigendom harus dikonversi paling lambat 1980. Kalau tidak dilakukan, ya sudah gugur secara hukum,” ujarnya.

    Adies juga mengkritisi sikap BPN yang langsung memblokir sertifikat warga hanya berdasarkan surat permintaan dari BUMN tersebut.

    “Ini negara hukum. Tidak bisa hanya berdasarkan surat permintaan, lalu BPN memblokir sertifikat yang dikeluarkan oleh institusinya sendiri. Ini harus diluruskan,” tegasnya.

    Didampingi Wakil Wali Kota Armuji yang juga tegas menyatakan keberpihakannya pada warga, Adies menekankan bahwa kawasan sengketa kini sudah menjadi kota modern, lengkap dengan perumahan, fasilitas publik, hingga infrastruktur negara.

    “Kita bicara realitas. Ini sudah jadi kota. Ada rumah sakit, hotel, pusat belanja, dan jalan negara. Kalau semua ini ditarik jadi miliknya, di mana keadilan untuk masyarakat?” katanya.

    Menurut Adies, BPN tidak bisa memblokir sertifikat yang dikeluarkannya sendiri tanpa dasar hukum yang jelas. “Besok-besok tanah saya bisa diblokir hanya karena ada surat dari orang lain, kan tidak benar,” ujar politisi kawakan Golkar ini.

    Sebagai langkah nyata, Adies telah menghubungi Ketua Komisi II Rifqinizamy, dan Anggia Ermarini Ketua Komisi VI DPR RI serta mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pertanahan DPR RI untuk menangani kasus ini secara nasional.

    “Setelah reses berakhir 4 November, kami akan dorong pembentukan Pansus Pertanahan. Masalah 534 hektare ini harus dibuka terang-benderang, dan rakyat harus dilindungi,” pungkasnya.

    Tanggapan BPN

    Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Budi Hartanto, menyatakan pihaknya memiliki keterbatasan wewenang untuk menuntaskan sengketa ini secara sepihak. Menurutnya, sengketa ini melibatkan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka penyelesaiannya harus melalui mekanisme antar-kementerian.

    “Ini harusnya di tingkat kementerian yang bisa menyelesaikan. Levelnya itu kami nggak mampu menjangkau di sana, jadi yang menyelesaikan kementerian, ” ujar Budi usai pertemuan dengan ribuan warga yang tanahnya diklaim salah satu BUMN.

    Meskipun demikian, Budi menegaskan, BPN tidak tinggal diam. Pihaknya telah secara aktif melaporkan perkembangan situasi dan telah menggelar serangkaian rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder terkait.

    “Upaya yang kami lakukan adalah melaporkan. Kita sudah beberapa kali rapat koordinasi dengan stakeholder juga,” tambahnya.

    Langkah di tingkat pusat pun mulai berjalan. Budi mengungkapkan, kementerian terkait telah merespons dan akan segera mengambil langkah strategis. Bahkan, isu ini telah menjadi perhatian hingga tingkat kementerian koordinator.

    “Kementerian akan melakukan rakor untuk penyelesaian ini segera. Beberapa waktu kemarin, minggu yang lalu juga dari Menko Infrastruktur juga sudah mengundang,” jelasnya.

    Di tengah ketidakpastian dan situasi yang kian memanas, Budi memberikan jaminan terkait legalitas sertifikat hak milik (SHM) yang dipegang oleh masyarakat. Ia menegaskan, sertifikat tersebut dikeluarkan melalui prosedur yang sah pada masanya, jauh sebelum klaim Pertamina menguat.

    “Dulu sebelum ada klaim  ini kan penelitian sertifikat tentunya sudah melalui proses, prosedur segala macam. Secara prosedur itu juga sudah memenuhi syarat,” terangnya.

    Ia pun meminta warga untuk tidak khawatir. Hingga saat ini, BPN masih mengakui keabsahan sertifikat milik masyarakat dan data kepemilikannya tercatat dengan baik di kantor pertanahan.

    Adapun status pemblokiran atau pembatasan transaksi jual-beli yang dirasakan warga, Budi enggan berkomentar lebih jauh. “Ini masih dalam penanganan kementerian ya, saya nggak bisa ngomentari dulu sekarang. Jadi menunggu dari kementerian. Jangan sampai nanti kalau ada kegiatan-kegiatan yang lain justru akan memperumit, ” imbuhnya. (asg/ted)

     

     

  • Video: Bantuan ke Gaza Tetap Mengalir Meski Ada Pembatasan

    Video: Bantuan ke Gaza Tetap Mengalir Meski Ada Pembatasan

    Jakarta, CNBC Indonesia –Israel memutuskan hanya mengizinkan separuh dari jumlah truk bantuan yang telah disepakati masuk ke jalur Gaza mulai Rabu (15/10), menurut dokumen yang diperoleh reuters dan dikonfirmasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Rabu (15/10/2025).

  • Prabowo ungkap arah pemikiran ekonominya dibentuk pemikiran Sumitro

    Prabowo ungkap arah pemikiran ekonominya dibentuk pemikiran Sumitro

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto saat berbicara dalam sesi puncak Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Rabu malam, mengungkap arah pemikiran ekonominya turut dibentuk oleh pemikiran ayahnya, yang merupakan begawan ekonomi Indonesia, Sumitro Djojohadikusumo.

    Dalam sesi dialog bersama Pimpinan Utama Forbes, Steve Forbes, Presiden Prabowo menceritakan bagaimana pemikiran ekonomi kakeknya, Margono Djojohadikusumo, kemudian ayahnya, Sumitro, juga dibentuk oleh semangat anti-kolonialisme dan anti-imperialisme.

    “Ayah saya bersekolah di Belanda, dan lulus di sana dengan gelar (sarjana) ekonomi, ini sekitar tahun 1940-an, dan kita (di Indonesia) saat itu ada pada masa perjuangan untuk merdeka. Saat itu, jujur saja, sebagian besar pemimpin negara-negara Asia dan Afrika, para elite, merupakan penganut sosialis, karena saat itu, Sosialisme, faktanya bahkan Marxisme, Komunisme, merupakan gerakan yang menentang kolonialisme, dan imperialisme. Saya pikir itu juga yang membuat banyak gerakan pemuda di Asia dan Afrika sayap kiri, Sosialis, Komunis. Ayah saya pun seorang Sosialis pada masa mudanya, dia memimpin Partai Sosialis Indonesia,” kata Presiden Prabowo saat berbicara mengenai pengaruh pemikiran sosialis dari Sumitro pada masa mudanya.

    Prabowo melanjutkan pemikiran ekonomi Sumitro, yang pada masa itu berkiblat pada Sosialisme, kemudian berkembang saat ayahnya itu ditugaskan ke New York, untuk berbicara mewakili Indonesia di Markas PBB, Amerika Serikat. Di AS, Prabowo melanjutkan, Sumitro bertemu dan bersahabat dengan banyak pemimpin-pemimpin di Amerika, termasuk para pebisnis-pebisnis yang berkiblat pada Kapitalisme. Saat itu, Prabowo menyebut Kapitalisme yang dianut oleh para ekonom dan pebisnis di AS juga dimotori semangat anti-imperialisme dan anti-kolonialisme.

    “Amerika saat itu ada di garda terdepan untuk memaksa negara-negara kolonialis untuk de-kolonisasi. Saya pikir, ayah saya itu, dan dia mendapat banyak bantuan dari banyak pemimpin-pemimpin usaha di AS,” sambung Presiden Prabowo.

    Prabowo menambahkan ayahnya kemudian bersahabat dengan salah satu pebisnis besar di AS yang turut membantu perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka.

    “Ketika dia (Sumitro) kembali ke tanah air, (pemikiran) dia menjadi lebih seimbang, tentunya arah pemikirannya berkiblat pada Sosialisme, tetapi dia memahami ada poin penting dari Kapitalisme dan Pasar Bebas. Saat itu, saya masih muda, saya bertanya kepada ayah saya: Apa sistem ekonomi terbaik menurutmu? Dia jawab: Sebenarnya, sistem ekonomi terbaik untuk kita, Indonesia, merupakan sistem ekonomi campuran, kita harus mengambil yang terbaik dari Sosialisme, dan yang terbaik dari Kapitalisme,” ujar Presiden Prabowo menceritakan kisahnya bersama ayahnya, yang kemudian turut membentuk arah pemikiran ekonominya kelak.

    Di hadapan para CEO, yang jumlahnya sekitar 400-an orang lebih, Presiden Prabowo kemudian menyebut dirinya pun sepakat dengan pemikiran ayahnya, terutama sejak memasuki Abad Ke-21, sulit untuk berkiblat hanya pada satu sistem ekonomi.

    “Kita harus, menurut saya, kita harus mencari sistem terbaik yang bekerja untuk negara (kita masing-masing),” ujar Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo berdialog dengan Steve Forbes dalam sesi puncak Forbes Global CEO Conference 2025 yang bertajuk “A Meeting of Minds”.

    Forbes Global CEO Conference dilaksanakan pertama kali oleh majalah Forbes pada 2001 di Singapura, dan konferensi itu pun rutin digelar di negara-negara berbeda tiap tahunnya. Jakarta pernah menjadi tuan rumah Forbes CEO Global Forum pada 2016.

    Forbes Global CEO Conference 2025, yang digelar di Jakarta pada 14 Oktober sampai dengan 15 Oktober, menghadirkan sejumlah CEO dan inovator dari berbagai sektor, termasuk dari Indonesia ada Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara Rosan P. Roeslani, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, CIO Danantara Pandu Sjahrir, Direktur Utama DCI Indonesia Otto Toto Sugiri, Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani, Managing Director Tanoto Foundation Belinda Tanoto, Executive Director Salim Group Axton Salim, dan Co-CEO MNC Group Angela Tanoesoedibjo.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Suriah ke Rusia, Minta Putin Serahkan Assad

    Presiden Suriah ke Rusia, Minta Putin Serahkan Assad

    Damaskus –

    Presiden sementara Suriah, Ahmed al-Sharaa, melakukan kunjungan pertamanya ke Rusia pada Rabu (15/10) waktu setempat. Dalam kunjungan ini, Sharaa akan meminta Presiden Vladimir Putin untuk menyerahkan mantan penguasa Suriah, Bashar al-Assad, yang kabur ke Rusia usai digulingkan dari kekuasaan.

    “Sharaa akan meminta Presiden Rusia untuk menyerahkan semua individu yang melakukan kejahatan perang dan berada di Rusia, terutama Bashar al-Assad,” ungkap seorang pejabat pemerintah Suriah, yang meminta identitasnya dirahasiakan, seperti dilansir AFP, Rabu (15/10/2025).

    Assad yang digulingkan pada Desember tahun lalu setelah berkuasa lama di Suriah, diketahui mencari perlindungan di Moskow, ibu kota Rusia.

    Kantor berita Suriah, SANA, melaporkan bahwa Sharaa tiba di Rusia pada Rabu (15/10) untuk “kunjungan resmi guna melakukan pembicaraan dengan mitranya dari Rusia, Vladimir Putin, mengenai hubungan bilateral antara kedua negara dan perkembangan regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama”.

    Dituturkan pejabat pemerintah Suriah itu kepada AFP pada Selasa (14/10) bahwa Sharaa dan Putin juga akan membahas “isu-isu ekonomi terkait investasi, status pangkalan Rusia di Suriah, dan isu mempersenjatai kembali militer Suriah yang baru”.

    Rusia merupakan sekutu utama Assad selama 14 tahun perang sipil berkecamuk di Suriah.

    Setelah memberikan dukungan diplomatik di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Moskow melakukan intervensi militer untuk mendukung Assad pada tahun 2015 dengan pengeboman udara besar-besaran di wilayah-wilayah yang dikuasai pemberontak.

    Meskipun demikian, para penguasa Islamis baru di Suriah mengupayakan hubungan damai dengan Rusia.

    Ketidakpastian telah membayangi nasib pangkalan angkatan laut Rusia yang ada di Tartus, kota pelabuhan terbesar kedua di Suriah, dan pangkalan udaranya di Hmeimim sejak Assad digulingkan.

    Tonton juga video ” Presiden Suriah Setelah Diserang Israel: Kami Tak Takut Perang!” Di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Bantuan Masuk ke Gaza Setelah Pengembalian Jenazah Sandera

    Bantuan Masuk ke Gaza Setelah Pengembalian Jenazah Sandera

    Jakarta –

    Israel akan mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza melalui perbatasan Rafah pada Rabu (15/10). Sebelumnya Israel mengancam akan menutup akses bantuan masuk, jika Hamas tidak mempercepat pengembalian jenazah sandera, demikian laporan lembaga penyiaran publik Israel, Kan, pada Rabu pagi.

    Keputusan ini diambil setelah Hamas menyerahkan empat jenazah sandera tambahan pada Selasa (14/10) malam, sehingga total delapan dari 28 jenazah yang masih berada di Gaza sekarang telah dikembalikan. Pasukan Pertahanan Israel ( IDF ) mengonfirmasi bahwa empat jenazah sandera yang diserahkan Hamas pada Selasa telah tiba di Israel.

    Kan melaporkan bahwa “sebanyak 600 truk bantuan kemanusiaan akan dikirim pada hari Rabu ke Jalur Gaza oleh PBB, lembaga internasional yang disetujui, sektor swasta, dan donor negara-negara.” Namun, lembaga penerbit itu tidak menyebutkan sumber informasinya .

    Senada dengan informasi tersebut, COGAT , lembaga militer Israel yang mengawasi penyaluran bantuan ke Gaza, mengatakan bahwa mereka mengira 600 truk bantuan akan masuk setiap hari selama masa gencatan senjata

    Organisasi kesejahteraan telah memperingatkan bahwa warga Gaza saat ini berada dalam kondisi kelaparan atau hampir kelaparan akibat perang di wilayah ini. dan bantuan yang masuk sangat minim dalam beberapa bulan terakhir.

    Israel membatalkan sanksi terhadap Gaza setelah lebih banyak jenazah dikembalikan

    Pemerintah Israel telah membatalkan sejumlah langkah yang sebelumnya diumumkan untuk menekan Hamas , agar mempercepat pengembalian jenazah sandera. Sebelumnya, Hamas telah menyerahkan delapan peti jenazah sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata. Dalam kesepakatan tersebut, Hamas setuju untuk mengembalikan total 28 jenazah sandera.

    Palang Merah pada Selasa (14/10) mengatakan bahwa proses pengembalian jenazah bisa memakan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Hamas menyebut bahwa mereka membutuhkan waktu untuk menemukan jenazah karena kerusakan parah yang menimpa Jalur Gaza.

    “Empat peti jenazah sandera…telah melintasi perbatasan dan tiba di wilayah Israel beberapa waktu lalu,” kata militer Israel dalam pernyataannya.

    Jenazah-jenazah tersebut kini sedang menjalani proses identifikasi forensik.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Prita Kusumaputri

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Israel Bebaskan 1.800 Tahanan Palestina Usai Kesepakatan Gencatan Senjata” di sini:

    (ita/ita)

  • Bahaya Bom yang Belum Meledak Intai Warga Gaza

    Bahaya Bom yang Belum Meledak Intai Warga Gaza

    Gaza City –

    Bom-bom yang belum meledak di Jalur Gaza dinilai menimbulkan risiko “sangat besar” bagi para pengungsi Palestina, yang kembali ke rumah-rumah mereka selama gencatan senjata berlangsung.

    Organisasi non-pemerintah, Handicap International, seperti dilansir AFP, Rabu (15/10/2025), menyerukan masuknya peralatan yang dibutuhkan untuk operasi penjinakan bom dan ranjau, setelah gencatan senjata Gaza berlaku sejak 10 Oktober lalu.

    “Risikonya sangat besar — diperkirakan 70.000 ton bahan peledak telah dijatuhkan di Gaza (sejak awal perang pada Oktober 2023),” kata direktur Handicap International, Anne-Claire Yaeesh, dalam pernyataannya.

    Handicap International merupakan organisasi non-pemerintah atau NGO yang memiliki spesialisasi dalam pembersihan ranjau dan bantuan bagi korban ranjau antipersonel.

    Senjata yang belum meledak, mulai dari bom atau granat yang belum meledak hingga peluru biasa, telah menjadi pemandangan umum di Jalur Gaza selama dua tahun perang berkecamuk.

    “Lapisan-lapisan puing dan tingkat akumulasinya sangat tinggi,” sebut Yaeesh.

    Dia memperingatkan bahwa risiko tersebut diperburuk oleh kondisi lingkungan yang “sangat kompleks”, karena terbatasnya ruang di area perkotaan yang padat penduduk.

    Pada Januari lalu, Badan Aksi Ranjau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau UNMAS memperkirakan bahwa sekitar “5 persen hingga 10 persen” amunisi yang ditembakkan ke Gaza tidak meledak.

    Sejak itu, pertempuran terus berlanjut, dengan militer Israel secara khusus melancarkan operasi skala besar pada pertengahan September di Kota Gaza, kota terbesar di Jalur Gaza. Gencatan senjata terbaru, yang ketiga sejak dimulainya perang tahun 2023, telah mulai berlaku pada Jumat (10/10) di Jalur Gaza.

    UNMAS, saat dihubungi AFP, mengatakan bahwa adanya pembatasan selama dua tahun terakhir membuat timnya “tidak dapat melakukan operasi survei sekala besar di Gaza”. Oleh karena itu, UNMAS mengakui pihaknya tidak memiliki “gambaran komprehensif tentang ancaman (alat peledak) di Jalur Gaza”.

    Namun, UNMAS tetap menekankan bahwa sejak gencatan senjata dimulai, permintaan untuk keahlian teknis “telah melonjak”, dan badan tersebut telah diminta untuk “berbagai misi kemanusiaan termasuk ke area-area yang sebelumnya tidak dapat diakses”.

    Dalam beberapa hari mendatang, ujar UNMAS, “sebagian besar upaya akan difokuskan untuk memastikan keamanan operasi pengelolaan puing” dan pembersihan puing-puing, terutama di sepanjang jalan yang digunakan oleh ribuan pengungsi kembali ke rumah.

    UNMAS menambahkan bahwa pihaknya belum mendapatkan izin dari otoritas Israel untuk membawa peralatan yang diperlukan guna menghancurkan persenjataan yang belum meledak. UNMAS menyebut ada tiga kendaraan lapis baja “di perbatasan yang menunggu untuk memasuki Gaza, yang akan memungkinkan operasi yang lebih aman dan berskala lebih besar”.

    Tonton juga video “Israel Bebaskan 1.800 Tahanan Palestina Usai Kesepakatan Gencatan Senjata” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)