partai: PBB

  • di Depan Biden, Prabowo Tawarkan Two State Solution untuk Konflik Israel-Palestina

    di Depan Biden, Prabowo Tawarkan Two State Solution untuk Konflik Israel-Palestina

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyebutkan Indonesia dan Amerika Serikat (AS) mendukung solusi Two State Solution untuk meredam serangan Israel di Gaza.

    “Ya kami [dengan Presiden AS Joe Biden] bahas itu [serangan di Gaza], saya tetap menyarankan two state solution sebenarnya mereka juga setuju. Kami bekerja kami berharap untuk bisa gencatan sejata segera,” ujarnya kepada wartawan usai bertemu Menteri Pertahanan (Menhan) Lloyd J. Austin, Kamis (14/11/2024).

    Dia menegaskan bersama Biden, kedua negara menegaskan kembali seruan mendesak untuk gencatan senjata segera di Gaza melalui pembebasan sandera, pertukaran tahanan, aliran bebas bantuan kemanusiaan, dan diakhirinya konflik.

    Kedua pemimpin menyatakan keprihatinan yang mendalam atas situasi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza, dan mengutuk semua serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil.

    Bahkan Indonessia dan Amerika menggarisbawahi bahwa pemulihan dan rekonstruksi Gaza di masa mendatang akan bergantung pada keterlibatan berkelanjutan dari komunitas internasional.

    Prabowo dan Biden tetap berkomitmen pada negara Palestina yang layak dan merdeka serta masalah keamanan Israel sebagai bagian dari solusi dua negara yang memungkinkan warga Israel dan Palestina untuk hidup dalam perdamaian yang adil, langgeng, dan aman.

    Setiap tindakan sepihak yang merusak prospek solusi dua negara, termasuk perluasan permukiman Israel dan ekstremisme kekerasan di semua pihak, harus diakhiri.

    Para pemimpin menggarisbawahi perlunya mencegah konflik meningkat dan menyebar lebih jauh ke wilayah tersebut. Kedua pemimpin menegaskan kembali bahwa sangat penting untuk mencapai resolusi diplomatik di Lebanon.

    Berdasarkan kerja sama yang sukses dalam pengiriman bantuan kemanusiaan Indonesia ke Gaza pada April, Prabowo dan Biden juga berkomitmen untuk memperluas kerja sama dalam menangani kondisi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza.

    Kedua pemimpin berjanji untuk bekerja sama memfasilitasi evakuasi medis anak-anak Palestina agar dapat menerima perawatan kritis, dan berkomitmen untuk mendukung kegiatan kemanusiaan dan pemulihan awal di Gaza.

    Di sisi lain, Biden menyampaikan apresiasinya atas peran Indonesia dalam misi penjaga perdamaian Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) dan bergabung dengan Indonesia dalam menyerukan agar semua pihak menghormati keutuhan gedung PBB, serta menyerukan perlindungan dan menghindari kegiatan militer yang dapat membahayakan personel UNIFIL.

  • Sri Mulyani Akui Berat Kumpulkan Pajak sepanjang 2024

    Sri Mulyani Akui Berat Kumpulkan Pajak sepanjang 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui 2024 menjadi tahun yang berat dalam mengumpulkan pundi-pundi kas negara, khususnya dari pajak, untuk memenuhi kebutuhan belanja yang ditargetkan senilai Rp3.325,1 triliun. 

    Hingga kuartal III/2024, Bendahara Negara mencatat pendapatan mencapai 80,2% atau setara Rp2.247,5 triliun dari target Rp2.802,3 triliun. Sementara penerimaan pajak telah mencapai Rp1.517,5 triliun, terkontraksi 0,4% dari periode yang sama di tahun lalu. 

    “Tahun ini tahun yang sangat berat dengan pertumbuhan pajak kita negatif,” ujarnya dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (13/11/2024).

    Sektor utama yang mengalami kontraksi, yakni realisasi pajak dari sektor pertambangan yang pertumbuhan neto -41,4% (year on year/YoY). Selain itu, industri pengolahan juga kontraksi 6,3%.

    Sri Mulyani menjelaskan pertumbuhan ke bawah dari pajak tersebut akibat pergerakan harga komoditas unggulan Indonesia, yakni minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

    Sementara harga gas dan batu bara cenderung turun akibat outlook pertumbuhan yang rendah. Mengacu paparannya, harga batu bara telah anjlok 25,1% (YoY), kontraksi 3,6% sepanjang tahun ini (year to date/YtD), sedangkan secara bulanan (month to month/MtM) kontraksi 5%.

    Untuk komoditas gas, harganya telah anjlok 21,7% (YoY) dan 14,6% (MtM). Sementara secara tahun berjalan, harga gas alam tumbuh 3,6%.

    Lebih lanjut, penerimaan pajak tersebut berasal dari PPh non-migas senilai Rp810,76 triliun atau setara 76,24% dari target. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, realisasi pajak non-migas tersebut menurun 0,44%.

    Lalu, dari PPN dan PPnBM yaitu senilai Rp620,42 triliun atau setara 76,47% dari target. Secara tahunan, angka tersebut naik sebesar 7,87%.

    Kemudian, setoran dari PBB dan pajak lainnya senilai Rp32,65 triliun atau setara 86,52% dari target. Secara tahunan, realisasi tersebut naik sebanyak 12,81%. Terakhir dari PPh Migas mencapai Rp53,70 triliun atau setara 70,31% dari target. Secara tahunan, angka tersebut turun cukup drastis yaitu -8,97%.

    Dengan kondisi demikian, Sri Mulyani memproyeksikan outlook penerimaan pajak tidak akan menyentuh target awal dan hanya akan mencapai Rp1.921,9 triliun.

  • Isu Penyusutan Lahan Pertanian di Debat Publik Pilkada Sleman 2024
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        13 November 2024

    Isu Penyusutan Lahan Pertanian di Debat Publik Pilkada Sleman 2024 Regional 13 November 2024

    Isu Penyusutan Lahan Pertanian di Debat Publik Pilkada Sleman 2024
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com –

    Penyusutan lahan pertanian
    di Kabupaten Sleman menjadi salah satu isu utama dalam debat publik putaran ketiga Pilkada Kabupaten Sleman 2024 yang berlangsung pada Selasa malam, 12 November 2024.
    Laju
    penyusutan lahan pertanian
    di daerah ini mencapai sekitar 50 hingga 75 hektar per tahun.
    Meskipun sudah ada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 6 tahun 2020 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, masalah ini terus berlanjut akibat ketiadaan
    penegakan hukum
    , terutama terkait pembagian kewenangan di antara pihak-pihak yang berwenang memberikan sanksi atas pengalihan lahan.
    Harda Kiswaya menegaskan bahwa ia akan segera menindaklanjuti peraturan yang belum ada agar menjadi pegangan bagi masyarakat.
    “Yang belum ada segera ditindaklanjuti agar itu sebagai pegangan masyarakat. Bahwasanya pengajuan terkait alih fungsi ini betul-betul sesuai peraturan yang sudah ada,” tambahnya.
    Danang Maharsa menekankan pentingnya penertiban dan pengawasan terhadap peraturan yang ada.
    “Kalau tidak sesuai dengan tata ruang jangan diizinkan dan jangan dialihfungsikan untuk pembangunan yang tidak penting,” tegasnya.
    Sementara itu, pasangan
    calon bupati
    dan calon wakil bupati nomor urut 1, Kustini Sri Purnomo dan Sukamto, juga memberikan tanggapan.
    Kustini juga mengusulkan pemberian insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) kepada pemilik lahan pertanian untuk mengurangi beban finansial.
    “Mengajak masyarakat untuk mengoptimalkan pekarangan di area pemukiman dengan menanam ketahanan pangan,” ungkapnya.
    Kustini juga menekankan perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat lahan pertanian berkelanjutan.
    Di akhir debat, Harda Kiswaya kembali menegaskan pentingnya penegakan peraturan dan pengawasan yang masif untuk menghentikan pelanggaran di lapangan.
    “Sedikit ada gerakan pelanggaran di lapangan segera dihentikan, intinya itu,” ujarnya.
    Debat ini menunjukkan keseriusan para calon dalam menangani isu penyusutan lahan pertanian yang menjadi tantangan besar bagi Kabupaten Sleman.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sri Mulyani: Rasio Pajak Capai 10,02% per Akhir Oktober 2024

    Sri Mulyani: Rasio Pajak Capai 10,02% per Akhir Oktober 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan posisi tax ratio atau rasio pajak terhadap PDB per akhir Oktober 2024 telah mencapai 10,02%. 

    Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut dalam rangka menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie yang mempertanyakan posisi tax ratio Indonesia di tengah penurunan pendapatan negara.  

    “Tax ratio sekarang di 10,02% dengan proyeksi dari GDP,” ujarnya dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR, Rabu (13/11/2024).  

    Melihat capaian tersebut, masih dalam rentang yang pemerintah targetkan untuk tahun ini sebesar 9,92% hingga 10,2%.  

    Mengacu data APBN Kita edisi November 2024 yang memaparkan realisasi belanja dan penerimaan hingga akhir Oktober, pendapatan negara mencapai 80,2% atau setara Rp2.247,5 triliun dari target Rp2.802,3 triliun.

    Penerimaan pajak telah mencapai Rp1.517,5 triliun atau kontraksi 0,4% dari periode yang sama di tahun lalu. 

    Penerimaan tersebut berasal dari PPh non-migas senilai Rp810,76 triliun atau setara 76,24% dari target. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, realisasi pajak non-migas tersebut menurun 0,44%. 

    Lalu, dari PPN dan PPnBM yaitu senilai Rp620,42 triliun atau setara 76,47% dari target. Secara tahunan, angka tersebut naik sebesar 7,87%.

    Kemudian, setoran dari PBB dan pajak lainnya senilai Rp32,65 triliun atau setara 86,52% dari target. Secara tahunan, realisasi tersebut naik sebanyak 12,81%. Terakhir dari PPh Migas mencapai Rp53,70 triliun atau setara 70,31% dari target. Secara tahunan, angka tersebut turun cukup drastis yaitu -8,97%.

    Adapun, angka tax ratio yang Sri Mulyani sampaikan tersebut berbeda berdasarkan hasil perhitungan Bisnis.

    Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Bisnis, produk domestik bruto (PBD) atas dasar harga berlaku mencapai Rp16.463,7 triliun hingga Kuartal III/2024 atau selama Januari—September 2024.

    Sementara itu, berdasarkan pembukuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.561,52 triliun. Perinciannya, penerimaan pajak sebesar Rp1.354,82 triliun serta penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp206,7 triliun.

    Jika penerimaan perpajakan dibagi PDB maka didapatkan rasio pajak (dalam arti luas) per Kuartal III/2024 yaitu sebesar 9,48%. Bahkan, angka tersebut akan lebih kecil apabila penerimaan kepabeanan dan cukai tidak diikutsertakan (rasio pajak dalam arti sempit) yaitu hanya sebesar 8,22%.

    Meski demikian, Sri Mulyani tidak menyampaikan proyeksi tax ratio yang akan dicapai pemerintah. Pasalnya, penerimaan perpajakan tahun ini saja telah diyakini tidak akan mencapai target. 

  • Bos Lippo Bocorkan Strategi Ciptakan Nilai dan Dorong Pertumbuhan – Page 3

    Bos Lippo Bocorkan Strategi Ciptakan Nilai dan Dorong Pertumbuhan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR), berkomitmen untuk menciptakan budaya kesukarelaan yang bertujuan untuk memberikan dampak sosial dan signifikan di wilayah operasional perusahaan.

    Pada tahun lalu, Lippo Karawaci secara aktif mendorong keterlibatan dalam kegiatan kesukarelaan untuk mendukung tujuan-tujuan penting dan mengeksplorasi cara-cara inovatif untuk berinteraksi dengan komunitas di berbagai lokasi.

    Melalui program “Lippo untuk Indonesia PASTI” (Pintar, Asri, Sejahtera, Tangguh, Independen), semua inisiatif perusahaan mendukung agenda keberlanjutan Indonesia dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB, serta memenuhi kebutuhan masyarakat lokal.

    Pada 2023, melalui “Lippo untuk Indonesia PASTI,” Lippo Karawaci melaksanakan 1.284 program dan kegiatan keterlibatan masyarakat, yang mencakup beasiswa untuk mahasiswa di bidang kesehatan dan perhotelan, serta pengoperasian Klinik Papua.

    Total dana yang dihabiskan untuk kegiatan ini mencapai lebih dari Rp 25,1 miliar.

    Program “Lippo untuk Indonesia PASTI” mencerminkan semangat yang kuat dan berani dalam mendorong kemajuan holistik agenda keberlanjutan di Indonesia.

    Lippo Karawaci berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup semua pemangku kepentingan dalam ekosistem perusahaan, guna memastikan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang.

    Group CEO Lippo Karawaci John Riady, menjelaskan bahwa dalam menghadapi kondisi ekonomi global yang semakin dinamis, aspek keberlanjutan menjadi fondasi ketangguhan bisnis.

    “Lippo Karawaci meyakini bahwa keberlanjutan adalah strategi penting yang dapat menciptakan nilai serta mendorong pertumbuhan jangka panjang bagi organisasi,” kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (13/11/2024).

    Dengan demikian, Lippo Karawaci menekankan pentingnya integrasi keberlanjutan dalam strategi bisnis inti, pekerjaan, dan manajemen risiko.

    Hal ini bertujuan agar direksi dan tim manajemen menerapkan pendekatan menyeluruh dan mengakomodasi berbagai aspek Environmental, Social and Governance (ESG), sekaligus memaksimalkan potensi peningkatan efisiensi dan membuka peluang baru.

  • Ilmuwan Takut Kiamat Makin Nyata Gegara Donald Trump, Ini Alasannya

    Ilmuwan Takut Kiamat Makin Nyata Gegara Donald Trump, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Banyak ilmuwan iklim khawatir dengan nasib umat manusia usai Donald Trump dinyatakan menang dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS). 

    Pasalnya, Trump dinilai tidak peduli dengan perubahan iklim dan dampak petakanya di masa depan. 

    Dalam beberapa kesempatan, Trump tak segan menyebut perubahan iklim adalah hoax dan salah satu penipuan terbesar sepanjang masa.

    Ia juga berencana menghapus pengeluaran energi bersih, serta memangkas insentif bagi warga AS untuk mengendarai mobil listrik.

    Rencana tersebut akan dilakukan selama periode empat tahun Trump menjabat, di mana waktu tersebut merupakan dekade penting bagi para ilmuwan.

    Dalam masa tersebut, ahli menyatakan AS dan dunia harus memangkas polusi yang membawa pemanasan global untuk menghindari kerusakan iklim yang membawa bencana lebih lanjut.

    Saat ini, penghasil emisi utama seperti AS sangat tertinggal dalam komitmen untuk memangkas emisi yang cukup untuk menghindari kenaikan suhu global sebesar 1,5C di atas era pra-industri.

    Dengan pemanasan rata-rata hanya lebih dari 1C sejauh ini, dunia telah mengalami gelombang panas yang memecahkan rekor, kebakaran hutan, badai dahsyat, punahnya satwa liar dan ancaman lainnya.

    “Kita harus menghentikan penggunaan bahan bakar fosil secepat mungkin,” kata Michael Mann, seorang ilmuwan iklim di Universitas Pennsylvania.

    “Sulit untuk melihat hal itu terjadi jika Trump menang,” imbuhnya.

    Jadi saat nanti memimpin, AS bisa saja kembali keluar dari perjanjian iklim Paris dan tidak mematuhi rencana PBB untuk menangani krisis iklim yang dinilai semakin parah.

    Para analis memperkirakan kedua langkah tersebut akan melemahkan pengaruh AS dalam perundingan iklim PBB, membatasi tindakan negara itu sendiri terhadap perubahan iklim, dan mengurangi tekanan pada penghasil gas rumah kaca besar lainnya seperti China untuk menyerahkan rencana iklim yang ambisius kepada PBB tahun depan.

    Ini berarti negara dengan emisi terbesar kedua di dunia tidak perlu lagi menyerahkan rencana aksi iklim nasional kepada PBB setiap lima tahun.

    Namun, karena semua negara diharapkan menerbitkan rencana terbarunya tahun depan sebelum AS di bawah kepemimpinan Trump, Washington tetap diharapkan untuk menyerahkannya.

    (fab/fab)

  • Negara Bagian di India Ini Minta Warganya Memiliki Lebih Banyak Anak

    Negara Bagian di India Ini Minta Warganya Memiliki Lebih Banyak Anak

    Jakarta

    Tahun lalu, India menyalip China dan menjadi negara dengan penduduk terbanyak di dunia, dengan jumlah penduduk sekitar 1,45 miliar jiwa.

    Selama beberapa dekade, pertumbuhan penduduk yang pesat dipandang sebagai tantangan besar, dan pemerintah di New Delhi terus menekankan pengendalian populasi.

    Pada tahun 2019, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan, populasi yang besar menghambat pembangunan negara, dan mendesak pemerintah negara bagian untuk mengatasi masalah tersebut.

    Namun, beberapa pemimpin politik di India kini khawatir tentang masalah yang sebaliknya — tingkat kesuburan yang menurun dan tidak cukupnya jumlah kelahiran untuk memastikan populasi yang stabil.

    ‘Seruan untuk lebih banyak anak’

    Nara Chandrababu Naidu, kepala menteri negara bagian Andhra Pradesh di selatan India, baru-baru ini mengubah fokusnya dari mempromosikan pengendalian populasi, menjadi justru mendorong keluarga untuk memiliki lebih banyak anak.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Beberapa hari kemudian, kepala menteri lainnya, M.K. Stalin, dari negara bagian tetangga Tamil Nadu, menyuarakan pemikiran serupa dan juga mendesak orang-orang di sana untuk memiliki lebih banyak anak.

    Selama beberapa dekade, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, dan negara bagian India lainnya secara aktif mempromosikan keluarga kecil, mendorong orang untuk membatasi diri mereka sendiri dengan dua anak. Jadi, mengapa para pemimpin politik dari India selatan sekarang mendorong keluarga yang lebih besar?

    Penurunan besar dalam tingkat kesuburan

    Namun pada tahun 2022, angka reproduksi ini telah turun menjadi sekitar 2,01 anak per perempuan, di bawah apa yang disebut tingkat penggantian — angka yang dibutuhkan untuk menstabilkan populasi.

    “Negara-negara Eropa seperti Prancis dan Inggris membutuhkan waktu lebih dari 200 tahun untuk menurunkan angka kelahiran mereka, sementara AS membutuhkan waktu sekitar 145 tahun,” kata Srinivas Goli, seorang profesor demografi di Institut Internasional untuk Ilmu Kependudukan, kepada DW.

    “Namun, di India, perubahan ini terjadi hanya dalam waktu 45 tahun. Kecepatan transisi ini menjadi perhatian terbesar,” sambungnya

    Karena penurunan angka kelahiran yang cepat ini, India juga mengalami peningkatan populasi lansia lebih cepat dari yang diperkirakan. “Meskipun saat ini terdapat lebih banyak orang usia kerja, meningkatnya jumlah lansia dapat menimbulkan tantangan di masa mendatang,” ujar Goli.

    Angka kelahiran di India Selatan setara dengan negara-negara Nordik

    Meskipun tingkat kelahiran yang rendah menjadi perhatian yang terus berkembang di seluruh India, negara-negara bagian selatan khususnya merasa paling khawatir.

    Lima negara bagian selatan India, yakni Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, Telangana, dan Karnataka, dengan jumlah penduduk gabungan lebih dari 240 juta orang — menghadapi penurunan tajam dalam tingkat kelahiran, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 2,01.

    India adalah negara pertama yang mengadopsi kebijakan keluarga berencana nasional pada tahun 1950-an, untuk mengendalikan ledakan penduduknya. “Negara-negara bagian selatan mengadaptasi kebijakan ini dengan sangat ketat,” kata Goli.

    Ia menambahkan bahwa negara-negara bagian seperti Andhra Pradesh dan Tamil Nadu sekarang memiliki tingkat kelahiran yang sebanding dengan negara-negara Nordik di Eropa. Misalnya, pada tahun 2023, tingkat kelahiran Finlandia adalah 1,3 menurut PBB.

    Namun, ada perbedaan yang mencolok dalam status ekonomi.

    “Dalam hal pendapatan per kapita atau indikator pembangunan manusia, India tertinggal jauh di belakang negara-negara lain,” kata Goli. “Misalnya, pendapatan per kapita Andhra Pradesh 22 kali lebih rendah daripada Swedia.” Selain konsekuensi ekonomi, negara bagian selatan juga bergulat dengan dampak politik akibat menurunnya angka kelahiran.

    “Angka kelahiran yang lebih rendah di selatan berarti pertumbuhan populasi yang lebih lambat dibandingkan dengan negara bagian utara. Hal ini dapat berdampak pada pengaruh politik mereka, karena kursi di parlemen dan pendanaan federal didasarkan pada jumlah populasi,” kata Jeyaranjan.

    Di India, negara bagian menerima bagian dari pendapatan pemerintah yang dihasilkan dari pajak pusat, seperti pajak penghasilan dan pajak perusahaan, berdasarkan faktor-faktor seperti populasi, kebutuhan fiskal, dan indikator sosial ekonomi lainnya seperti pendapatan per kapita.

    Akibatnya, dengan populasi yang lebih kecil dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi, negara bagian selatan menerima lebih sedikit pendanaan dan bagian anggaran, sehingga mereka dirugikan.

    Akankah lebih banyak anak menyelesaikan masalah tersebut?

    Goli berpendapat, para pemimpin politik yang mendorong angka kelahiran yang lebih tinggi mungkin bukan solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh menurunnya angka kelahiran.

    “Melahirkan menjadi semakin mahal, sehingga menjadi tantangan bagi keluarga untuk membesarkan anak sambil memenuhi standar hidup modern,” jelasnya, menggarisbawahi mengapa banyak pasangan ragu untuk memiliki anak.

    Pakar tersebut mengatakan India dapat mengekang penurunan angka kelahiran dengan memastikan kesetaraan gender dan menerapkan kebijakan kerja-keluarga yang mendukung. Namun, ia menekankan bahwa pembalikan tren secara menyeluruh hampir mustahil.

    “Tidak ada negara di dunia yang berhasil membalikkan angka kelahiran setelah mencoba selama beberapa dekade.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (haf/haf)

  • 10 Update Perang Arab: 200 Roket Bom Israel-Kapal Perang AS Dirudal

    10 Update Perang Arab: 200 Roket Bom Israel-Kapal Perang AS Dirudal

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang di Timur Tengah masih terjadi. Bahkan perang tak hanya menyangkut serangan Israel ke Gaza dan Lebanon saja atau sebaliknya, tapi juga kekerasan lain yang di Laut Merah.

    Lalu apa saja updatenya? Berikut rangkuman CNBC Indonesia Rabu (13/11/2024).

    1.200 Roket Bombardir Israel

    Sekitar lebih dari 200 roket dilaporkan menyerang Israel. Hal ini terjadi Senin waktu setempat, dan sempat menimbulkan kebakaran di banyak titik.

    Mengutip pemberitaan laman Turki, TRT World, sebuah video memperlihatkan bagaimana petugas-petugas Israel berusaha memadamkan api di Israel utara, Haifa. Di gambar lain terlihat pula mobil-mobil gosong seperti terkena serangan.

    “Lebih dari 200 roket ditembakkan dari Lebanon ke Israel,” muat laman itu.

    “Setidaknya tiga warga Israel terluka,” tambahnya.

    Hal sama juga diberitakan laman Inggris, Sky News. Dalam video yang diberikan roket menghantam dua mobil di Krayot dan membuat kebakaran hebat.

    Tentara memenuhi wilayah itu. Terlihat pula pecahan kaca dan bangunan di jalan area lokasi.

    Sementara itu, mengutip AFP, serangan juga terjadi Selasa. Sebanyak 10 lebih roket ditembakkan ke Israel, di mana dua orang dilaporkan tewas di kota utara, Nahariya.

    “Ini adalah malam yang sulit dan menyakitkan di Nahariya”, kata kotamadya tersebut dalam sebuah pernyataan, menyebut kedua pria tersebut sebagai Ziv Belfer, 52 tahun, dan Shimon Najam, 54 tahun.

    “Keduanya dinyatakan meninggal di tempat, di dekat gudang yang terkena hantaman langsung,” tambahnya.

    Sirine pun menggaung di Tel Aviv dan di bandara Ben Gurion. Hizbullah mengonfirmasi penembakan rudal ke pangkalan udara Israel di selatan Tel Aviv.

    2.Serangan Terbaru Israel di Gaza

    Israel masih melancarkan serangan di Gaza, Palestina, Selasa malam. Mengutip Al-Jazeera, drone Israel menyerang tenda-tenda pengungsi di Deir el-Balah, di Gaza bagian tengah.

    “Serangan pesawat nirawak Israel menghantam sebuah tenda. Kebakaran terjadi di kamp darurat tersebut,” muat laman itu.

    “Dua orang tewas. Beberapa anak termasuk di antara yang terluka,” tambahnya.

    Sumber media Al-Jazeera mengatakan setidaknya 63 orang tewas dalam serangan Israel di Gaza sejak fajar. Selasa, serangan udara Israel menghantam daerah yang penuh sesak di dekat Masjid Al Noor di Deir el-Balah barat, menewaskan sedikitnya enam orang.

    3.Serangan Terbaru Israel di Lebanon

    Serangan Isarel juga terjadi di Lebanon, kemarin.Setidaknya dalam catatan Al-Jazeera ada lima wilayah yang dihantam drone dan rudal serta serangan udara lain pasukan Zionis.

    “Di Joun, distrik Chouf, Gunung Lebanon sebanyak 12 tewas, delapan luka-luka. Di Roumine, provinsi Nabatieh sebanyak dua tewas, dua luka-luka,” tulis laman itu.

    “Di Hermel, provinsi Baalbek-Hermal sebanyak satu tewas, delapan luka-luka. Lalu Baalchmay, Gunung Lebanon sebanyak delapan tewas, lima luka-luka. Lalu Tefahta, Provinsi Selatan sebanyak lima tewas,” tambahnya.

    AFP melaporkan setidaknya 33 orang tewas dalam sehari di Lebanon, Selasa. Lebih dari 3.300 orang telah tewas di Lebanon sejak bentrokan dimulai tahun lalu, dan semakin besar ketika perang dideklarasikan Israel di September.

    4.PBB: Tak Ada Tempat yang Aman di Gaza

    PBB mengadakan pertemuan untuk membahas situasi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza. Termasuk risiko kelaparan yang akan segera terjadi di daerah kantong pantai tersebut.

    Asisten sekretaris jenderal PBB untuk hak asasi manusia (HAM) Ilze Brand Kehris, menegaskan ini kepada Dewan Keamanan (DK) PBB. Mereka adalah pengungsi perang Israel termasuk wanita hamil, anak-anak, orang tua, dan penyandang disabilitas.

    “Serangan Israel terhadap tempat penampungan dan bangunan tempat tinggal terus menewaskan warga sipil dalam jumlah yang tidak masuk akal, baik pria, wanita, maupun anak-anak,” kata Kehris.

    “Serangan terhadap apa yang disebut zona aman ini membuktikan bahwa tidak ada tempat yang aman di Gaza,” tegasnya.

    “Pemantauan oleh kantor kami menunjukkan bahwa tingkat pembunuhan dan cedera warga sipil yang belum pernah terjadi sebelumnya ini merupakan konsekuensi langsung dari pilihan metode dan sarana perang partai tersebut dan kegagalan mereka untuk mematuhi prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional,” tambahnya.

    5.PBB Kutuk Perang Gaza: Kejahatan Internasional Paling Serius

    Seorang pejabat tinggi PBB mengutuk “kekejaman harian” di Gaza. Ia menggambarkan “tindakan yang mengingatkan pada kejahatan internasional paling serius” saat Israel melanjutkan pemboman hariannya di wilayah Palestina.

    “Warga sipil diusir dari rumah mereka dan dipaksa menyaksikan anggota keluarga mereka terbunuh, dibakar, dan dikubur hidup-hidup di Gaza,” kara kepala sementara badan kemanusiaan PBB (OCHA), Joyce Msuya, berbicara ke DK PBB, menggambarkan Gaza yang disebutnya “gurun puing”.

    “Apa perbedaannya, dan tindakan pencegahan apa yang diambil, jika lebih dari 70% perumahan warga sipil rusak atau hancur?” kata Msuya mengutip AFP.

    “Kita menyaksikan tindakan yang mengingatkan pada kejahatan internasional paling serius,” tambahnya.

    “Kekejaman yang kita lihat setiap hari di Gaza tampaknya tidak ada batasnya.”

    Komentar Msuya muncul di tengah kampanye Israel di Gaza utara yang ia gambarkan sebagai “versi yang semakin intensif, ekstrem, dan dipercepat dari kengerian tahun lalu”. Pertemuan dk yang dibahas Msuya difokuskan pada laporan terbaru yang didukung PBB yang memperingatkan tentang “kemungkinan besar kelaparan yang akan segera terjadi”.

    6.Duta Besar AS di Israel Pilihan Trump

    Pemenang pemilu Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dilaporkan telah menunjuk mantan Gubernur Arkansas Mike Huckabee sebagai duta besar AS untuk Israel. Ia adalah seorang Kristen evangelis dan disebut Al-Jazeera sebagai pendukung setia Israel dan pembela permukiman ilegal Yahudi di Palestina, bahkan mendukung aneksasi Israel di Tepi Barat.

    Huckabee sendiri sebelumnya telah mengkritik pemerintahan pentahana saat ini, Joe Biden, karena memberikan “tekanan ringan” pada Israel untuk memoderasi tindakannya dalam perang di Gaza. Huckabee dilaporkan telah memimpin kunjungan kelompok tur berbayar ke Israel selama bertahun-tahun, sering mengiklankan perjalanan tersebut di outlet berita yang condong ke konservatif.

    “Jika seseorang pro-Israel, bagaimana Anda bisa pro-Biden karena pemerintahan Biden telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa mereka akan memberikan konsesi kepada Hamas,” kata Huckabee dalam sebuah wawancara pada bulan Maret di News Nation.

    7.AS Godok ‘Sanksi’ ke Kelompok Pendukung Palestina

    Di sisi lain, AS dilaporkan tengah menggodok undang-undang baru yang akan menyasar kelompok pro-Palestina. Mengutip AFP, anggota parlemen AS akan memberikan suara pada RUU yang akan memberikan Departemen Keuangan kewenangan luas untuk mencabut status bebas pajak organisasi nirlaba yang dianggap mendukung “terorisme”, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa undang-undang tersebut akan digunakan untuk melawan kelompok pro-Palestina dan kelompok hak asasi lainnya.

    RUU itu pertama kali diperkenalkan sebagai respons terhadap protes kampus yang meluas terhadap perang Israel di Gaza. Di mana beberapa kelompok solidaritas Palestina dicap sebagai “pro-Hamas” oleh politisi dan media berita pro-Israel.

    Para pendukung hak-hak sipil telah secara luas mengutuk RUU yang diusulkan tersebut. Dalam surat yang ditandatangani oleh lebih dari 100 kelompok pada bulan September, mereka memperingatkan bahwa RUU tersebut “menimbulkan kekhawatiran konstitusional yang signifikan”.

    “Karena RUU tersebut memberikan kewenangan sepihak yang sangat besar kepada Menteri Keuangan, RUU tersebut menimbulkan risiko tinggi penegakan hukum yang dipolitisasi dan diskriminatif,” tegas mereka.

    Sementara itu, terpilihnya kembali Trump sebagai Presiden juga menjadi masalah lain. Implikasi undang-undang yang berpotensi luas menjadi semakin mendesak setelah kemenangannya dalam pemilihan umum AS minggu lalu.

    “Ini merupakan ancaman yang jauh lebih nyata saat ini,” kata penasihat kebijakan senior di American Civil Liberties Union, Kia Hamadanchy.

    “Kita tahu bahwa Trump akan menjadi presiden. Saya tidak tahu apakah ini saatnya untuk memberinya wewenang tambahan,” tegasnya.

    8.Israel Tak Melanggar Hukum?

    AS mengatakan pada hari Selasa bahwa Israel tidak melanggar hukum terkait jumlah bantuan yang masuk ke Gaza. Tetapi Washington menyerukan kemajuan lebih lanjut, sebulan setelah pemerintahan Biden yang akan lengser, mengancam akan menahan sejumlah dukungan militer.

    “Kami belum membuat penilaian bahwa mereka melanggar hukum AS,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Vedant Patel.

    “Situasi kemanusiaan secara keseluruhan di Gaza masih belum memuaskan,” tambahnya.

    “Namun dalam konteks surat tersebut, ini bukan tentang apakah kami menemukan sesuatu yang memuaskan atau tidak; ini tentang tindakan apa yang kami lihat,” ujarnya lagi.

    Ia pun mengklaim AS telah melihat “beberapa kemajuan” Israel dalam mengizinkan masuknya bantuan. Termasuk pembukaan penyeberangan baru ke Gaza.

    “Setelah periode 30 hari ini berakhir, kami terus menilai dan mengevaluasi, dan jika kami tidak melihat kemajuan yang konsisten, jika kami tidak melihat hasilnya di lapangan, maka kami tentu saja akan membuat penilaian yang tepat tentang kepatuhan mereka terhadap hukum internasional,” katanya.

    9.Hamas Sebut AS Pelaku Genosida Gaza

    Kelompok militan Palestina Hamas mengecam AS, Selasa. Ini atas keterlibatannya dalam “perang genosida” di Jalur Gaza setelah Washington mengatakan Israel tidak melanggar hukum AS terkait jumlah bantuan yang masuk ke wilayah tersebut.

    “Hamas mengecam klaim Washington bahwa Israel “mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza,” katanya dimuat AFP.

    “Konfirmasi kemitraan penuh pemerintahan Presiden (Joe) Biden dalam perang genosida brutal terhadap rakyat kami,” tambahnya.

    10.Kapal Perang AS Diserang

    Pentagon mengonfirmasi serangan Houthi Yaman ke dua kapal perang AS. Dua kapal perusak AS dibombardir dengan pesawat nirawak dan rudal saat mereka melewati Selat Bab al-Mandeb.

    Meski begitu, Pentagon mengatakan pihaknya bisa mengalahkan kapal perang tersebut. Kala tidak rusak dan tak ada personil terluka.

    “Kapal-kapal tersebut “diserang oleh sedikitnya delapan sistem udara nirawak serang satu arah, lima rudal balistik antikapal, dan tiga rudal jelajah antikapal, yang berhasil dilawan dan dikalahkan”, kata juru bicara Pentagon Mayor Jenderal Pat Ryder dikutip AFP.

    Houthi telah menargetkan kapal-kapal di Laut Merah dan Teluk Aden sejak November 2023 dalam serangan yang mereka katakan sebagai bentuk solidaritas dengan warga Palestina di Gaz. Ini menjadi tantangan keamanan internasional yang signifikan yang mengancam jalur pelayaran utama.

    AS dan negara-negara lain telah mengerahkan kapal-kapal militer untuk membantu melindungi pengiriman dari serangan Houthi. Tetapi pengakuan atas serangan yang secara langsung menargetkan kapal-kapal perang Amerika jarang terjadi.

    (sef/sef)

  • Kritik Keras Putra Mahkota Saudi MBS Sebut Israel Genosida di Gaza

    Kritik Keras Putra Mahkota Saudi MBS Sebut Israel Genosida di Gaza

    Jakarta

    Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS) mengutuk tindakan Israel di Gaza. MBS bahkan menyebut Israel telah melakukan genosida di wilayah Gaza.

    Dilansir BBC dan Al Arabiya, Selasa (12/11/2024), MBS berbicara di pertemuan puncak para pemimpin Muslim dan Arab. Dia juga mengkritik serangan Israel terhadap Lebanon dan Iran.

    “Kerajaan memperbarui kecamannya dan penolakan tegas terhadap genosida kolektif yang dilakukan Israel terhadap Palestina,” kata MBS.

    Kritis dari MBS itu merupakan kritik paling keras yang dikeluarkan oleh Arab Saudi usai perang Gaza dimulai.

    Selain itu, Arab Saudi pun memperingatkan Israel agar tak melancarkan serangan ke tanah Iran. Pemimpin de facto Saudi itu bergabung dengan para pemimpin lain yang hadir untuk menyerukan penarikan total Israel dari Tepi Barat dan Gaza, Palestina.

    Israel Sebabkan Kelaparan di Gaza

    Menteri Luar Negeri Arab Saudi menyebut perang di Gaza tidak berhenti karena ‘kegagalan masyarakat internasional’. Dia juga menuduh Israel menyebabkan kelaparan di wilayah tersebut.

    “Kegagalan utama masyarakat internasional adalah mengakhiri konflik langsung dan mengakhiri agresi Israel,” ujar Menlu Saudi, Pangeran Faisal Bin Farhan Al-Saud.

    Sebuah laporan oleh Kantor Hak Asasi Manusia PBB menemukan bahwa hampir 70% korban yang diverifikasi selama periode enam bulan di Gaza adalah wanita dan anak-anak. Para pemimpin di KTT tersebut juga mengutuk apa yang mereka gambarkan sebagai ‘serangan berkelanjutan’ Israel terhadap staf dan fasilitas PBB di Gaza.

    Bulan lalu, Knesset meloloskan RUU untuk melarang UNRWA atau badan pengungsi Palestina PBB untuk beroperasi di Israel dan menduduki Yerusalem Timur. Israel menuduh organisasi tersebut berkolusi dengan Hamas.

    Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Inggris, telah menyatakan keprihatinan serius tentang langkah yang membatasi kemampuan badan tersebut untuk mentransfer bantuan ke Gaza.

    Pertemuan puncak itu juga digelar usai Donald Trump ke Gedung Putih. Para pemimpin di kawasan Timur Tengah menyadari kedekatan Trump dengan Israel, tetapi mereka juga memiliki hubungan baik dengannya.

    Negara-negara di kawasan Teluk ingin Trump menggunakan pengaruhnya dan kegemarannya membuat kesepakatan untuk mengakhiri konflik di wilayah tersebut. Di Arab Saudi, Trump dipandang jauh lebih baik daripada Presiden AS Joe Biden, tetapi rekam jejaknya di Timur Tengah beragam.

  • Dinas Luar Negeri Prabowo Habiskan 16 Hari, Lebih Lama Dibanding SBY, Jokowi Tercepat

    Dinas Luar Negeri Prabowo Habiskan 16 Hari, Lebih Lama Dibanding SBY, Jokowi Tercepat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Prabowo dijadwalkan meninggalkan Tanah Air selama 16 hari untuk sejumlah kunjungan kenegaraan mulai dari China, Amerika Serikat, Brasil, dan Peru, dan Inggris.

    Kunjungan kerja dimulai pada Jumat (8/11/2024) sampai dengan Minggu (24/11/2024).

    Agenda Prabowo yang telah terjadwal di antaranya adalah akan melakukan pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, menghadiri KTT APEC di Peru, hingga KTT G20 di Brasil.

    Prabowo tercatat melakukan perjalanan dinas luar negeri selama 16 hari. Lawatan tersebut dilakukan secara non-stop menggunakan pesawat Kepresidenan sehingga Prabowo dan jajaran menteri tidak perlu transit atau pulang ke Indonesia terlebih dahulu untuk menghadiri satu kunjungan ke kunjungan lain.

    Berdasarkan informasi dari Istana, terdapat tiga kunjungan kehormatan, yaitu ke China, ke Amerika Serikat, dan ke Inggris. Selain itu, Prabowo juga akan menghadiri dua Konferensi Tingkat Tilggi (KTT), yakni APEC di Peru dan G20 di Brasil.

    Kunjungan itu disebut lebih lama dibandingkan dinas luar negeri saat SBY dan Jokowi menjabat sebagai prseiden.

    SBY selaku Presiden ke-6 RI tercatat melakukan lawatan terakhir ke luar negeri ke beberapa negara, yaitu Portugal, AS, dan Jepang yang dilaksanakan pada 18 September hingga 1 Oktober 2014.

    SBY bahkan mengakui bahwa kunjungan tersebut merupakan yang terpanjang dari segi waktu 12 hari selama 10 tahun memimpin Indonesia.

    “Karena ada tiga kegiatan bilateral yang kami lakukan yaitu di Portugal, di Amerika dan di Jepang, dan tidak kalah pentingnya tugas multilateral di New York di markas besar PBB,” kata SBY seperti dikutip dari Antara.