partai: PBB

  • Israel Hancurkan Bangunan di Yerusalem Timur, Palestina Khawatir

    Israel Hancurkan Bangunan di Yerusalem Timur, Palestina Khawatir

    Yerusalem

    Otoritas Israel menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di wilayah Yerusalem Timur yang dianeksasi oleh Tel Aviv. Bangunan yang dihancurkan itu terletak di dekat sejumlah tempat suci paling penting di kota tersebut.

    Langkah Israel itu menuai kekhawatiran warga Palestina, para aktivis dan pemerintahan asing, terutama Prancis.

    Salah satu yang dihancurkan oleh Tel Aviv, seperti dilansir AFP, Jumat (15/11/2024), adalah sebuah pusat kebudayaan dan dan area kemah untuk aksi protes warga setempat di area Silwan. Para personel Kepolisian Israel dilaporkan melakukan aktivitas penghancuran di area tersebut pada Rabu (13/11) waktu setempat.

    “Mereka berusaha untuk menghancurkan kami,” ucap salah satu warga Silwan, Fakhri Abu Diab, dalam pernyataannya.

    Bangunan yang dihancurkan itu terletak di area Al-Bustan di Silvan, dekat Kota Tua di Yerusalem, yang menjadi lokasi bagi banyak situs keagamaan, dan di mana aktivitas para pemukim Israel meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

    “Dari sinilah pesan-pesan kepada masyarakat kami dan kepada dunia terpancar,” ujar Abu Diab, yang rumahnya bersama rumah beberapa orang lainnya telah dihancurkan dalam aktivitas penghancuran oleh Israel pekan lalu.

    Dia menyebut Israel “ingin memenggal kepala” dari gerakan anti-permukiman Yahudi di Yerusalem Timur, yang diduduki Tel Aviv sejak tahun 1967 silam dan dianeksasi dalam tindakan yang tidak diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Lihat Video ‘Rudal Israel Hantam Damaskus Suriah, 15 orang Tewas’:

  • AS Tolak Tuduhan Genosida terhadap Israel

    AS Tolak Tuduhan Genosida terhadap Israel

    Jakarta

    Pemerintah Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka tidak setuju dengan temuan sebuah komite Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa metode perang Israel konsisten dengan “genosida” dan tuduhan kelompok Human Rights Watch tentang “kejahatan terhadap kemanusiaan” di Gaza.

    Laporan Komite Khusus PBB yang menuduh Israel menggunakan kelaparan sebagai taktik perang, “adalah sesuatu yang sangat tidak kami setujui,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Vedant Patel, dilansir kantor berita AFP, Jumat (15/11/2024).

    “Kami pikir ungkapan dan tuduhan semacam itu tentu tidak berdasar,” ujarnya.

    Dia juga mempersoalkan laporan Human Rights Watch yang mengatakan, bahwa Israel telah memindahkan paksa warga Gaza selama lebih dari setahun perang dalam apa yang merupakan “kejahatan terhadap kemanusiaan.”

    Pemindahan paksa warga Palestina “akan menjadi garis merah” bagi Amerika Serikat dan tidak konsisten dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan pada awal perang oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan sekutu-sekutu Kelompok Tujuh, kata Patel.

    “Adalah sangat konsisten dan dapat diterima untuk meminta warga sipil untuk mengungsi dari area tertentu saat mereka melakukan operasi militer tertentu, dan kemudian mereka dapat pulang,” kata Patel.

    “Kami belum melihat adanya pemindahan paksa secara khusus,” imbuhnya.

    Saksikan juga video: Duh! Pria di AS Nyamar Jadi Beruang-Rusak Mobil Mewah Demi Asuransi

  • COP29, Negara-Negara Berjibaku Kumpulkan US Triliun untuk Pendanaan Iklim

    COP29, Negara-Negara Berjibaku Kumpulkan US$1 Triliun untuk Pendanaan Iklim

    Bisnis.com, JAKARTA – Negara-negara yang menghadiri KTT COP29 berupaya mencapai kemajuan mengenai cara mengumpulkan hingga US$1 triliun pendanaan iklim bagi kelompok paling rentan di dunia.

    Pembicaraan tersebut dilakukan ditengah  ketegangan politik yang membayangi perundingan itu dan mundurnya delegasi Argentina dari KTT tersebut yang diselenggarakan di Baku, Azerbaijan.

    Keberhasilan KTT iklim PBB tahun ini bergantung pada apakah negara-negara dapat menyepakati target pendanaan baru yang akan dilaksanakan setiap tahun oleh negara-negara kaya, pemberi pinjaman pembangunan, dan sektor swasta. Negara-negara berkembang membutuhkan setidaknya $1 triliun per tahun pada akhir dekade ini untuk mengatasi perubahan iklim, kata para ekonom dalam pembicaraan di PBB.

    Banyak negara mengatakan bahwa dana tersebut sangat penting dalam menetapkan tujuan iklim mereka yang ambisius menjelang COP30 2025 di Brasil. Namun, mencapai kesepakatan bisa jadi sulit pada pertemuan puncak tahun ini, karena suasana telah memburuk karena ketidaksepakatan publik dan pesimisme mengenai perubahan dalam politik global.

    Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden telah membuat peran Amerika Serikat di masa depan dalam perundingan perubahan iklim menjadi diragukan, dan ketegangan antara negara-negara maju dan berkembang telah muncul ke permukaan di panggung utama dan di ruang perundingan.

    “Para pihak harus ingat bahwa waktu terus berjalan,” kata Ketua Negosiator COP29 Yalchin Rafiyev pada konferensi pers dikutip dari Reuters, Jumat (15/11/2024).

    Target pemenuhan pendanaan tahunan sebelumnya sebesar US$100 miliar akan berakhir tahun ini. Namun negara-negara kaya baru memenuhi janji tersebut secara penuh mulai 2022.

    Sebuah laporan dari Independent High-Level Expert Group on Climate Finance mengatakan bahwa target angka tahunan perlu ditingkatkan menjadi setidaknya US$1,3 triliun per tahun pada 2035 jika negara-negara gagal mengambil tindakan sekarang.

    Di balik layar, para perunding sedang mengerjakan rancangan naskah, namun dokumen tahap awal yang diterbitkan oleh badan iklim PBB menunjukkan pandangan seputar perundingan masih sangat berbeda.

    Banyak negara Barat yang datang ke Baku enggan menjanjikan dana dalam jumlah besar. Kemungkinan penarikan Amerika Serikat dari kesepakatan pendanaan di masa depan akan meningkatkan tekanan pada para delegasi untuk mencari cara lain guna mengamankan dana yang dibutuhkan.

    Diantaranya adalah bank pembangunan multilateral dunia seperti Bank Dunia, yang didanai oleh negara-negara kaya dan sedang dalam proses reformasi sehingga mereka dapat memberikan pinjaman lebih banyak.

    Sepuluh negara terbesar mengatakan mereka berencana untuk meningkatkan pendanaan iklim mereka sekitar 60% menjadi US$120 miliar per tahun pada  2030, dengan setidaknya tambahan US$65 miliar dari sektor swasta.

    Zakir Nuriyev, ketua Asosiasi Bank Azerbaijan, mengatakan 22 bank di negaranya akan memberikan hampir US$1,2 miliar untuk membiayai proyek-proyek yang membantu transisi Azerbaijan ke ekonomi rendah karbon.

    Perpecahan

    Adapun, banyak pemimpin global yang memutuskan untuk tidak ikut serta pada Konferensi COP29. 

    Sejauh ini, COP29 lebih banyak  ditandai dengan perpecahan dibandingkan persatuan, salah satunya adalah mundurnya delegasi Argentina secara tiba-tiba pada hari Kamis (14/11/2024) mengikuti perintah dari Buenos Aires.

    Juru bicara kepresidenan negara tersebut mengatakan langkah tersebut akan memungkinkan Gerardo Werthein, menteri luar negeri yang baru, untuk menilai kembali situasi dan merenungkan posisinya.

    “Menteri menarik delegasi berdasarkan keseluruhan reformasi yang akan dilakukan menteri. Tidak banyak lagi yang bisa dikatakan,” kata juru bicara Manuel Adorni pada konferensi pers di Buenos Aires.

    Presiden Argentina Javier Milei, yang sebelumnya menyebut pemanasan global sebagai hoaks, pekan ini dijadwalkan bertemu Trump, yang juga seorang penyangkal perubahan iklim.

    Ketika ditanya apakah Argentina akan menarik diri dari Perjanjian Paris, Ana Lamas, wakil menteri lingkungan hidup Argentina, yang memimpin delegasi negara tersebut di COP29, mengatakan negaranya hanya menarik diri dari COP29.

    Para pengamat mengkritik penarikan dana yang dilakukan oleh pemerintah sayap kanan Argentina, dan mengatakan hal itu dapat merugikan harapan negara tersebut dalam mengumpulkan dana tunai untuk perubahan iklim di masa depan.

    “Hal ini akan membuat Argentina, yang selama ini merupakan tokoh penting dalam bidang lingkungan hidup, terlihat kurang kredibel dan kurang dapat diandalkan di pasar internasional dan komunitas internasional,” kata Oscar Soria, ketua kelompok masyarakat sipil Top Social.

    Presidensi COP29 Azerbaijan menggambarkan hal ini sebagai masalah antara Argentina dan PBB.

    Seorang perunding dari negara maju mengatakan sejauh ini mereka belum melihat tanda-tanda bahwa negara lain akan mengikuti jejak Argentina dan keluar dari perjanjian tersebut.

    Sehari sebelumnya, Menteri Iklim Prancis Agnès Pannier-Runacher membatalkan perjalanannya ke COP29 setelah Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev menuduh Prancis melakukan kejahatan di wilayah luar negerinya di Karibia.

    Prancis dan Azerbaijan telah lama memiliki hubungan yang tegang karena dukungan Paris terhadap saingan Azerbaijan, Armenia. Tahun ini, Paris menuduh Baku ikut campur dan bersekongkol dalam kerusuhan di Kaledonia Baru.

    “Terlepas dari perselisihan bilateral apa pun, COP harus menjadi tempat di mana semua pihak merasa bebas untuk datang dan bernegosiasi mengenai aksi iklim,” kata komisioner iklim Uni Eropa Wopke Hoekstra sebagai tanggapannya, dalam sebuah postingan di X.

    Hal ini menyusul pidato pembukaan Aliyev di konferensi tersebut yang menuduh Amerika Serikat dan UE bersikap munafik karena memberi kuliah kepada negara-negara mengenai perubahan iklim namun tetap menjadi konsumen dan produsen utama bahan bakar fosil.

  • ‘Kado’ untuk Trump, Israel Upayakan Gencatan Senjata di Lebanon

    ‘Kado’ untuk Trump, Israel Upayakan Gencatan Senjata di Lebanon

    Tel Aviv

    Para pejabat pemerintahan Israel dilaporkan sedang melakukan pembicaraan dengan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan menantunya, Jared Kushner, untuk merundingkan kesepakatan gencatan senjata segera di Lebanon dengan bantuan kerja sama Barat dan Rusia.

    Hal itu dimaksudkan untuk memberikan kemenangan awal dalam kebijakan luar negeri Trump, yang akan mulai menjabat Presiden AS pada Januari tahun depan.

    Informasi itu, seperti dilansir Al Arabiya, Jumat (15/11/2024), didasarkan pada laporan media terkemuka The Washington Post, yang mengutip tiga pejabat aktif dan mantan pejabat Israel yang mengetahui soal pembicaraan tersebut.

    The Washington Post melaporkan pada Rabu (13/11) bahwa Menteri Urusan Strategis Israel, Ron Dermer — dari pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu — singgah di Mar-a-Lago sebagai bagian dari kunjungan ke AS pada Minggu (10/11), sebelum mengunjungi Gedung Putih untuk bertemu para pejabat pemerintahan Presiden Joe Biden guna membahas soal Lebanon.

    Menurut The Washington Post, persyaratan untuk kesepakatan gencatan senjata yang diusulkan itu akan mengharuskan para petempur Hizbullah untuk mundur dari area Sungai Litani, dan militer Lebanon akan mengambil alih kendali zona perbatasan selama 60 hari, dengan diawasi oleh AS dan Inggris.

    Sungai Litani merupakan tepi utara zona penyangga yang diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan ditetapkan setelah konflik Israel-Hizbulllah tahun 2006 lalu.

    Aspek yang lebih luas dari kesepakatan yang berkembang ini serupa dengan putaran negosiasi sebelumnya dan sejalan dengan keinginan Trump untuk mengakhiri perang multifront Israel di kawasan Timur Tengah, namun menurut para pejabat kedua negara, proposal itu belum secara resmi diserahkan kepada Hizbullah.

  • Berdayakan Perempuan, BRI Raih Penghargaan Indonesia Women’s Empowerment Principles Awards 2024

    Berdayakan Perempuan, BRI Raih Penghargaan Indonesia Women’s Empowerment Principles Awards 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berhasil meraih penghargaan UN Women Indonesia Women’s Empowerment Principles Awards (WEPs Awards) 2024 untuk kategori Community Engagement and Partnership. Penghargaan tersebut diperoleh BRI atas upaya perseroan dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan Perempuan. Diluncurkan oleh UN Women pada 2020, Penghargaan WEPs mengakui tindakan sektor swasta yang mempromosikan kesetaraan gender di tempat kerja, pasar dan masyarakat. Acara penganugrahan itu dihelat di Hotel Shangri-La Jakarta pada Selasa, (29/10/2024).

    Semua penerima penghargaan ditentukan panel juri ahli yang dibentuk dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, badan PBB, masyarakat sipil, organisasi pendukung bisnis dan akademisi. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Arifah Fauzi mengatakan pencapaian kesetaraan gender tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi perlu melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, bisnis, media, dan masyarakat.

    Arifatul menuturkan sektor swasta memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Data terbaru dari Bank Dunia menunjukkan sektor swasta menyumbang lebih dari 90 persen lapangan kerja di Indonesia yang mendorong tenaga kerja nasional.

    Pejabat yang bertanggung jawab untuk perwakilan negara UN Women Indonesia, Dwi Faiz, memuji sektor swasta yang merangkul kesetaraan gender sebagai nilai-nilai yang melampaui profit. Dia mengatakan kesetaraan gender harus menjadi kenyataan hidup.

    “Kami berharap penghargaan ini akan menginspirasi lebih banyak perusahaan untuk menjadi bagian dari penandatangan Prinsip Pemberdayaan Perempuan karena ini juga merupakan panggilan bagi kita semua untuk melangkah maju dan mengambil tindakan untuk dunia yang setara gender,” ujar Dwi. 

    “Ini disebut kolaborasi Pentahelix dan harus dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan,” kata Arifatul saat menyampaikan sambutan. 

    BRI meraih keberhasilan di kategori Community Engagement and Partnership, perseroan dianggap mampu mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam strategi bisnisnya dengan melibatkan masyarakat maupun kemitraan.

    Direktur Kepatuhan BRI Ahmad Solichin Lutfiyanto mengatakan bahwa BRI terus berupaya berkontribusi dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan berkelanjutan, selaras dengan upaya global untuk menjaga lingkungan dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

    “Selama ini kami banyak melakukan inisiasi dan program yang bertujuan untuk mewujudkan keuangan berkelanjutan yang inklusif dan selaras dengan prinsip ESG,” ujarnya.

    Misalnya, program BRInita (BRI Bertani di Kota) yang dilakukan melalui aktivitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Aktivitas ini mengambil bagian penting dalam mendukung peran wanita melalui berbagai macam program pemberdayaan yang secara nyata mampu mendorong kesejahteraan bersama.

    Program BRINita melibatkan kaum wanita untuk membuat ekosistem urban farming yang berkelanjutan, di daerah kota padat penduduk, agar dapat mengambil peran untuk meningkatkan nilai, di sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sebanyak kurang lebih 615 perempuan telah mendapatkan pelatihan komprehensif terkait urban agriculture.

    Selain itu, melalui keberadaan Holding Ultra Mikro menyediakan berbagai layanan diantaranya PNM Mekaar yang menawarkan pembiayaan dengan skema khusus diperuntukkan bagi kelompok Perempuan. Program tersebut telah memberdayakan lebih dari 15,1 juta nasabah perempuan sehingga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals terutama SDG 5 kesetaraan gender dan SDG 3 kehidupan sehat dan sejahtera.

  • Berdayakan Perempuan, BRI Raih Penghargaan Indonesia Womens Empowerment Principles Awards 2024

    Berdayakan Perempuan, BRI Raih Penghargaan Indonesia Womens Empowerment Principles Awards 2024

    Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berhasil meraih penghargaan UN Women Indonesia Women’s Empowerment Principles Awards (WEPs Awards) 2024 untuk kategori Community Engagement and Partnership. Penghargaan tersebut diperoleh BRI atas upaya perseroan dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
     
    Diluncurkan oleh UN Women pada 2020, Penghargaan WEPs mengakui tindakan sektor swasta yang mempromosikan kesetaraan gender di tempat kerja, pasar, dan masyarakat. Acara penganugerahan itu dihelat di Hotel Shangri-La Jakarta pada 29 Oktober 2024.
     
    Semua penerima penghargaan ditentukan panel juri ahli yang dibentuk dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, badan PBB, masyarakat sipil, organisasi pendukung bisnis, dan akademisi. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Arifah Fauzi mengatakan pencapaian kesetaraan gender tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi perlu melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, bisnis, media, dan masyarakat.
    Arifatul menuturkan sektor swasta memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Data terbaru dari Bank Dunia menunjukkan sektor swasta menyumbang lebih dari 90 persen lapangan kerja di Indonesia yang mendorong tenaga kerja nasional.
     
    Pejabat yang bertanggung jawab untuk perwakilan negara UN Women Indonesia, Dwi Faiz, memuji sektor swasta yang merangkul kesetaraan gender sebagai nilai-nilai yang melampaui profit. Dia mengatakan kesetaraan gender harus menjadi kenyataan hidup.
     
    “Kami berharap penghargaan ini akan menginspirasi lebih banyak perusahaan untuk menjadi bagian dari penandatangan Prinsip Pemberdayaan Perempuan karena ini juga merupakan panggilan bagi kita semua untuk melangkah maju dan mengambil tindakan untuk dunia yang setara gender,” ujar Dwi.
     
    “Ini disebut kolaborasi pentahelix dan harus dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan,” kata Arifatul saat menyampaikan sambutan. 
     
     

     
    BRI meraih keberhasilan di kategori Community Engagement and Partnership, perseroan dianggap mampu mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam strategi bisnisnya dengan melibatkan masyarakat maupun kemitraan.
     
    Direktur Kepatuhan BRI Ahmad Solichin Lutfiyanto mengatakan bahwa BRI terus berupaya berkontribusi dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan berkelanjutan, selaras dengan upaya global untuk menjaga lingkungan dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
     
    “Selama ini, kami banyak melakukan inisiasi dan program yang bertujuan untuk mewujudkan keuangan berkelanjutan yang inklusif dan selaras dengan prinsip ESG,” ujarnya.
     
    Misalnya, program BRInita (BRI Bertani di Kota) yang dilakukan melalui aktivitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Aktivitas ini mengambil bagian penting dalam mendukung peran wanita melalui berbagai macam program pemberdayaan yang secara nyata mampu mendorong kesejahteraan bersama.
     
    Program BRINita melibatkan kaum wanita untuk membuat ekosistem urban farming yang berkelanjutan, di daerah kota padat penduduk agar dapat mengambil peran untuk meningkatkan nilai, di sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sebanyak kurang lebih 615 perempuan telah mendapatkan pelatihan komprehensif terkait urban agriculture.
     
    Selain itu, melalui keberadaan Holding Ultra Mikro menyediakan berbagai layanan, di antaranya PNM Mekaar yang menawarkan pembiayaan dengan skema khusus diperuntukkan bagi kelompok Perempuan. Program tersebut telah memberdayakan lebih dari 15,1 juta nasabah perempuan sehingga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals terutama SDG 5 kesetaraan gender dan SDG 3 kehidupan sehat dan sejahtera.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Elon Musk Bertemu Utusan Iran untuk Redakan Ketegangan di Era Trump Nanti

    Elon Musk Bertemu Utusan Iran untuk Redakan Ketegangan di Era Trump Nanti

    New York

    Elon Musk, hartawan dan orang dekat presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump, bertemu dengan utusan Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amir Saeid Iravani. Pertemuan digelar di lokasi rahasia di New York.

    Dilansir AFP dan CNN, Jumat (15/11/2024), peristiwa politik penting ini pertama kali dilaporkan oleh The New York Times, terjadi pada Kamis (14/11) waktu setempat. Pertemuan berlangsung lebih dari satu jam.

    Pejabat pemerintahan Biden di PBB tidak diberitahu bahwa pertemuan itu sedang terjadi, dan masih belum menerima konfirmasi independen mengenai kebenaran pertemuan itu, kata seorang pejabat AS kepada CNN.

    AFP sebelumnya memberitakan bahwa AS ingin ada perubahan sikap dari Iran setelah Presiden Iran Masoud Pezeshkian berjanji untuk menghilangkan keraguan dari dunia mengenai program nuklirnya. Hal ini disampaikan oleh Pezeshkian saat kepala pengawas nuklir dari PBB, Rafael Grossi, berkunjung ke Tehran.

    Trump pada masa jabatan terakhirnya berusaha memberikan “tekanan maksimum” pada Iran dan menarik diri dari kesepakatan nuklir yang dinegosiasikan di bawah pendahulunya Barack Obama, meskipun ia baru-baru ini mengatakan bahwa ia terbuka terhadap diplomasi dengan Teheran.

    Israel telah meningkatkan tekanan pada Iran termasuk melalui serangan militer langsung, dengan Menteri Pertahanan Israel Katz baru-baru ini memperingatkan bahwa Iran “lebih rentan terhadap serangan terhadap fasilitas nuklirnya daripada sebelumnya.”

    (dnu/zap)

  • Israel Serang Damaskus Suriah, 20 Orang Tewas

    Israel Serang Damaskus Suriah, 20 Orang Tewas

    Damaskus

    Serangan tentara Zionis terhadap negara tetangganya, Suriah, masih saja terjadi. Terbaru, serangan Israel menyasar Ibu Kota Damaskus dan menewaskan 20 orang.

    Dilansir AFP, Jumat (15/11/2024), serangan terjadi di Distrik Mazzeh di Damaskus pada Kamis (14/11) waktu setempat.

    “Jumlah korban tewas dari serangan Israel di kawasan Mazzeh dan Qudsaya menjadi 20 orang, dan 21 orang lain luka-luka,” kata Pemantau Hak Asasi Manusia di Suriah yang berbasis di Inggris.

    Korban tewas meliputi warga sipil dan dua petempur Suriah dari golongan yang tidak didukung Iran.

    Daerah Mazzeh adalah tempat bermukimnya para duta besar, kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan kantor keamanan. Kawasan ini menjadi target serangan Israel juga pada waktu sebelumnya.

    “Israel menghancurkan bangunan tiga lantai di Mazzeh,” kata Pemantau HAM di Suriah.

    Adapun daerah Qudsaya berada di pinggiran Damaskus. Jet-jet Israel menargetkan apartemen dan permukiman warga Palestina. Ada 10 orang tewas dalam serangan ini, termasuk tiga anggota Jihan Islam Palestina. Israel juga mengonfirmasi hal ini.

    (dnu/zap)

  • 7 Update Perang Arab, PBB Sebut Israel Lakukan Genosida di Gaza

    7 Update Perang Arab, PBB Sebut Israel Lakukan Genosida di Gaza

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang Israel di Timur Tengah belum juga usai. Pasukan zionis secara konstan masih terus menyerang wilayah Gaza di Palestina hingga Lebanon.

    Di sisi lain, Komite PBB kini mengatakan metode perang Israel di Gaza sejalan dengan “genosida”, termasuk penggunaan kelaparan sebagai senjata perang.

    Berikut update terkait situasi di wilayah Timur Tengah saat ini, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber oleh CNBC Indonesia pada Kamis (14/11/2024):

    PBB Sebut Metode Perang Israel di Gaza adalah Genosida

    Komite khusus PBB untuk menyelidiki praktik Israel telah merilis laporan yang menyatakan bahwa korban sipil massal dan kondisi yang mengancam jiwa “sengaja dipaksakan” kepada warga Palestina di Gaza oleh tentara Israel. Menurut mereka, ini adalah genosida.

    “Sejak awal perang, pejabat Israel secara terbuka mendukung kebijakan yang merampas kebutuhan pokok warga Palestina yang dibutuhkan untuk bertahan hidup – makanan, air, dan bahan bakar,” kata komite tersebut dalam siaran pers, seperti dikutip Al Jazeera.

    “Pernyataan-pernyataan ini beserta campur tangan sistematis dan melanggar hukum terhadap bantuan kemanusiaan memperjelas niat Israel untuk memanfaatkan pasokan penyelamat jiwa demi keuntungan politik dan militer,” lanjutnya.

    Temuan laporan tersebut – bahwa Israel sengaja menahan bantuan dari Jalur Gaza, menggunakan kelaparan sebagai senjata perang, dan ceroboh dalam menimbulkan korban sipil – konsisten dengan kecaman PBB dan kemanusiaan lainnya atas tindakan Israel.

    Meski begitu, istilah “genosida” jarang diterapkan pada perang Israel di Gaza oleh badan mana pun yang terkait dengan PBB.

    HRW: Pengungsian Paksa oleh Israel di Gaza Adalah Kejahatan Perang

    Pihak berwenang Israel telah menyebabkan pengungsian paksa besar-besaran dan disengaja terhadap warga Palestina di Gaza, yang merupakan kejahatan perang. demikian temuan laporan baru oleh Human Rights Watch (HRW).

    Organisasi hak asasi manusia internasional tersebut menganalisis citra satelit, perintah evakuasi paksa Israel, dan pernyataan pejabat senior Israel untuk menunjukkan bahwa pihak berwenang di Israel secara sengaja dan permanen membuat warga Palestina tidak mungkin kembali ke sebagian besar wilayah Gaza.

    “Pasukan Israel telah menghancurkan sebagian besar infrastruktur air, sanitasi, komunikasi, energi, dan transportasi di Gaza serta sekolah dan rumah sakitnya” dan “secara sistematis menghancurkan kebun buah, ladang, dan rumah kaca”, kata penulis laporan Nadia Hardman kepada wartawan dalam konferensi pers sebelum laporan tersebut dirilis pada Kamis.

    Israel Selidiki Pembunuhan di Gaza Utara Terkait Pelanggaran Hukum Internasional

    Surat kabar Israel Haaretz melaporkan, militer telah mengidentifikasi “sedikitnya 16” serangan di Gaza utara yang akan diselidiki karena berada di bawah pengawasan internasional yang ketat atas serangannya di wilayah tersebut.

    Sejak 6 Oktober, Israel tanpa henti mengebom Gaza utara, menewaskan sedikitnya 1.000 orang, memutus jalur bantuan ke wilayah tersebut, dan menghancurkan banyak rumah dan bangunan lain dalam apa yang banyak orang katakan sebagai upaya pembersihan etnis.

    Haaretz melaporkan, militer mengalami kesulitan membenarkan skala pembunuhan dan penghancuran tersebut.

    Penyelidikan atas serangan antara 21 Oktober dan 2 November akan dilakukan oleh “Mekanisme Staf Umum untuk Penilaian Pencari Fakta, alias Mekanisme FFA”, menurut harian tersebut.

    “Pemeriksaan ini dilakukan jika ada kecurigaan bahwa serangan itu tidak proporsional, atau melampaui hukum internasional,” lapornya. “Sistem investigasi Staf Umum mengirimkan rekomendasinya kepada Advokat Jenderal Militer, yang memutuskan apakah akan membuka investigasi kriminal.”

    Mengutip organisasi hak asasi manusia, laporan tersebut menambahkan bahwa, berdasarkan rekam jejaknya, apa yang disebut mekanisme akuntabilitas ini akan digunakan untuk menutupi tindakan ilegal tanpa mengarah pada investigasi kriminal apa pun.

    “Investigasi Mekanisme FFA berlangsung selama bertahun-tahun (dibandingkan dengan beberapa hari atau minggu di angkatan darat lain), dan sebagian besar ditutup tanpa memulai investigasi kriminal terhadap mereka yang terlibat,” kata Haaretz.

    Rencana Baru Menteri Israel, Minta Rebut Banyak Tanah di Gaza

    Menteri Pemukiman Israel Orit Strock mengatakan kepada surat kabar Israel Yedioth Ahronoth, ia menyarankan pemerintah bahwa Israel perlu “merebut lebih banyak tanah di Gaza sehingga Hamas memahami bahwa ada harga yang tidak ingin mereka bayar”.

    “Saya tidak akan setuju dengan penarikan pasukan kami dari Gaza, dan saya akan meninggalkan pemerintahan jika kami keluar dari Koridor Philadelphia,” katanya seperti dikutip media tersebut.

    Strock juga mengatakan Israel harus mencaplok Tepi Barat yang diduduki, dengan mengklaim bahwa “hak nasional atas tanah di sana seharusnya hanya dimiliki oleh orang Israel.

    “Orang Palestina dapat tinggal di Yudea dan Samaria, dan kami harus memberi mereka hak penuh sebagai manusia, tetapi mereka tidak akan dapat memberikan suara dalam pemilihan Knesset [parlemen Israel],” katanya, merujuk ke Tepi Barat dengan nama wilayah tersebut dalam Alkitab.

    Strock menolak solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina, dan mengatakan bahwa itu bukanlah solusi “melainkan bencana”.

    Tentara Israel Tewas Berguguran di Lebanon

    Sebanyak enam orang tentara Israel (IDF) dilaporkan tewas dalam sebuah serangan di Lebanon Selatan, Rabu (13/11/2024). Hal ini terjadi saat IDF masih terus berada di wilayah itu untuk menghabisi milisi Hizbullah.

    Mengutip AFP, jumlah korban tewas ini membuat serangan Hizbullah kali ini menjadi hari paling mematikan bagi IDF. Kematian mereka berarti 47 tentara Israel telah tewas dalam pertempuran dengan Hizbullah sejak 30 September, ketika Israel mengirim pasukan darat ke Lebanon.

    “Para tentara tewas selama pertempuran di Lebanon Selatan,” kata militer dalam sebuah pernyataan.

    Pengumuman militer itu muncul setelah Menteri Pertahanan Israel yang baru, Israel Katz, mengatakan tidak akan ada pelonggaran dalam perang melawan Hizbullah.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di platform media sosial X membagikan gambar simbol Brigade Golani, yang merupakan unit tempat para tentara yang tewas itu berasal.

    Sejak 23 September, Israel telah meningkatkan kampanye pengebomannya di Lebanon, terutama menargetkan benteng Hizbullah di Beirut selatan dan timur serta selatan negara itu. Pada 30 September, Israel mengirim pasukan darat.

    Israel Klaim Bunuh 200 Pejuang Hizbullah di Lebanon dalam Seminggu

    Tentara Israel mengklaim pihaknya telah menewaskan 200 pejuang Hizbullah serta menghancurkan lebih dari 140 peluncur roket milik kelompok tersebut di Lebanon selatan selama seminggu terakhir.

    Dikatakan dalam sebuah pernyataan di Telegram bahwa serangan terbaru terhadap kemampuan ofensif Hizbullah, yang telah menargetkan wilayah Galilea barat Israel dan pusat negara itu, terjadi kemarin dan Selasa.

    Pada Selasa, pesawat tempur Israel menewaskan kepala operasi batalion, kepala unit antipesawat batalion dan seorang komandan kompi di pasukan Radwan milik Hizbullah, klaim tentara.

    Sementara Hizbullah belum mengumumkan kematian apa pun dalam seminggu terakhir.

    Netanyahu Siap Caplok Tepi Barat Saat Trump Resmi Menjabat

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan akan melanjutkan rencana untuk merebut Tepi Barat, Palestina, saat Donald Trump resmi menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat.

    Media Israel, KAN, melaporkan bahwa Netanyahu berniat mendorong kembali rencana aneksasi Tepi Barat yang sempat tertunda saat Trump masih menjabat Presiden AS dahulu.

    Dalam pembicaraan tertutup, sang PM menyatakan bahwa dirinya akan memperkenalkan kembali plot aneksasi Tepi Barat dalam agenda pemerintahannya usai Trump resmi dilantik.

    Dilansir dari Anadolu Agency, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich pada Senin sempat menginstruksikan kepada Divisi Pemukiman dan Administrasi Sipil Israel untuk memulai pembangunan infrastruktur guna “menerapkan kedaulatan di Tepi Barat.

    “Kami hampir menerapkan kedaulatan atas pemukiman di Yudea dan Samaria (Tepi Barat) sebelum pemerintahan Biden,” kata Smotrich. “Sekarang waktunya bertindak.”

    (dce)

  • Para Kepala Negara Absen di KTT Iklim COP29, Ada yang Undur Diri

    Para Kepala Negara Absen di KTT Iklim COP29, Ada yang Undur Diri

    Jakarta

    Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) terkait perubahan iklim COP29 sedang berlangsung di Baku, Azerbaijan. Para pemimpin dunia, negosiator, pelobi dan LSM bertemu di sini, membahas perubahan iklim dan lingkungan hidup.

    Lebih dari 100 kepala negara dan pemerintahan telah mengonfirmasi kehadiran mereka di COP29, menurut sumber PBB. Namun, sejumlah pemimpin dunia dan pejabat pemerintah telah menyatakan tidak akan menghadiri acara yang berlangsung 11-22 November 2024 ini. Siapa saja? Berikut daftar negara yang tidak hadir beserta alasannya, dikutip dari Euro News.

    Presiden Komisi Eropa

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen tidak hadir. Alasannya, Komisi Eropa sedang dalam fase transisi. “Presiden akan fokus pada tugas kelembagaannya. Von der Leyen saat ini tengah mempersiapkan masa jabatan keduanya yang akan dimulai pada 1 Desember,” kata juru bicara Komisi Eropa.

    Sementara itu, Uni Eropa diwakili oleh Presiden Dewan Eropa Charles Michel, Kepala Kebijakan Iklim Wopke Hoekstra, dan Komisaris Bidang Energi Kadri Simson.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron

    Presiden Prancis Emmanuel Macron juga absen dari KTT ini. Kabarnya, alasannya karena pertemuan tersebut diadakan di Azerbaijan dan Prancis menolak menginjakkan kaki di negara itu.

    Hubungan antara kedua negara menegang sejak tahun lalu ketika Paris mengutuk serangan militer Azerbaijan terhadap separatis Armenia di wilayah Karabakh yang memisahkan diri.

    Kanselir Jerman Ola Scholz

    Pemimpin negara adikuasa Eropa lainnya juga tidak hadir, yakni Kanselir Jerman Olaf Scholz. Jauh hari sebelumnya, ia telah mengumumkan tidak akan menghadiri COP29 setelah koalisi yang berkuasa bubar.

    Semula, ia berencana menghadiri COP29, tetapi kemudian membatalkan keputusan itu setelah runtuhnya pemerintahan koalisi tiga partai Jerman.

    Presiden AS ke-46 Joe Biden

    COP29 digelar beberapa hari setelah pemilihan umum di Amerika Serikat (AS), sehingga Joe Biden tidak hadir. Ini adalah tahun kedua berturut-turut ia tidak hadir dalam perundingan iklim global. Sebagai gantinya, delegasi AS dipimpin oleh John Podesta, penasihat senior presiden AS untuk kebijakan iklim internasional.

    Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva

    Setelah mengalami cedera kepala bulan lalu, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva membatalkan perjalanannya ke Baku. Negaranya akan menjadi tuan rumah COP30 di Belem tahun depan.

    Raja Charles III

    Raja Charles juga tidak menghadiri COP29 dikarenakan pemerintah Inggris memutuskan untuk tidak mengutusnya mewakili rakyat mengingat ia masih dalam masa pemulihan dari kanker. Namun Raja Charles III memiliki sejarah panjang dalam advokasi perubahan iklim dan telah menghadiri konferensi-konferensi PBB sebelumnya.

    Presiden Rusia Vladimir Putin

    Presiden Rusia Vladimir Putin juga tidak hadir, dan delegasi negaranya di COP29 akan dipimpin oleh Perdana Menteri Mikhail Mishustin. Ironisnya, Oktober lalu, duta besar Ukraina untuk Uni Eropa, Vsevolod Chentsov mengatakan bahwa masyarakat internasional harus menghindari perundingan tersebut jika Putin hadir.

    Pemimpin Kanada, India, China, Afrika Selatan, dan Australia

    Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden China Xi Jinping, Cyril Ramaphosa dari Afrika Selatan, dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese juga melewatkan konferensi iklim tahun ini. Namun alasan mereka absen tidak diketahui.

    Papua Nugini Protes dan Menarik Diri

    Pada Agustus tahun ini, Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengumumkan bahwa negara tersebut tidak akan menghadiri COP29 sebagai protes terhadap negara-negara besar karena kurangnya dukungan cepat bagi para korban perubahan iklim.

    Marape mengatakan, hal ini dilakukan demi kepentingan semua negara kepulauan kecil. Dikelilingi oleh lautan dan merupakan rumah bagi hamparan hutan hujan terbesar ketiga di planet ini, Papua Nugini sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Wilayah ini dirusak oleh berbagai dampak seperti naiknya permukaan air laut dan bencana alam.

    (rns/fay)