Xcloud.id

partai: PBB

  • Kajian Fodor’s Travel tak pengaruhi kunjungan wisatawan ke Jatiluwih

    Kajian Fodor’s Travel tak pengaruhi kunjungan wisatawan ke Jatiluwih

    Kunjungan wisatawan ke DTW Jatiluwih tidak ada pengaruh sama sekali. Hal ini dilihat dari data kunjungan Sabtu 23 November kemarin, dalam satu hari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) tercatat 409 orang dan wisatawan domestik (wisdom) 502

    Tabanan, Bali (ANTARA) – ​​​​​Kajian Fodor’s Travel yang menempatkan Pulau Bali masuk daftar tempat tujuan atau destinasi wisata yang tak layak dikunjungi pada tahun 2025 diyakini tidak mempengaruhi kunjungan pariwisata ke Daerah Tujuan Wisata (DTW) Jatiluwih Tabanan, Bali.

    “Kunjungan wisatawan ke DTW Jatiluwih tidak ada pengaruh sama sekali. Hal ini dilihat dari data kunjungan Sabtu 23 November kemarin, dalam satu hari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) tercatat 409 orang dan wisatawan domestik (wisdom) 502 orang,” kata Manajer Daerah Tujuan Wisata (DTW) Jatiluwih I Ketut Purna di Kabupaten Tabanan, Minggu.

    Meskipun ada pemberitaan dari Fodor’s tersebut, Ketut Purna meyakini hal tersebut tidak akan berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan baik domestik dan mancanegara yang berlibur ke DTW Jatiluwih, Tabanan, Bali.

    Ketut Purna mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali di tahun 2023 yang menyebutkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali pada tahun 2023 mencapai 5.273.258 orang. Angka ini naik 144,61 persen dibandingkan tahun 2022 yang hanya 2.155.747 kunjungan.

    Secara kumulatif, jumlah turis asing yang berkunjung ke Bali pada Januari-Agustus 2024 sudah mencapai 4.155.540 orang. Angka tersebut naik 21,55 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023 yang berada di angka 3.418.667 orang.

    Lebih lanjut Ketut Purna mengatakan untuk menghindari adanya penumpukan wisatawan di wilayah Bali bagian selatan, maka diperlukan upaya dari berbagai pihak dan para pemangku kepentingan untuk mengenalkan wisatawan dengan daerah Bali utara, timur, dan barat, agar tidak menumpuk di selatan.

    “Termasuk Ketika Fodor memasukkan Bali dalam daftar permasalahan overtourism, hal tersebut bisa teratasi dengan memaksimalkan lagi upaya mempromosikan potensi pariwisata di Bali,” katanya.

    Ketut Purna menambahkan, agar Pulau Bali tetap memiliki daya tarik bagi wisatawan mancanegara, ia mengajak seluruh elemen menjaga budaya Bali agar tidak hilang ditelan zaman.

    “Memang Pulau Bali jika dibandingkan negara lain, keindahan alam tidak ada yang menandingi. Ayo kita bekerja sama siapapun itu untuk menjaga budaya Bali agar tetap lestari,” katanya.

    Dia meyakini wisatawan mancanegara datang ke Bali bukan sekedar melihat alam, tetapi yang utama adalah kebudayaan Bali.

    Dengan menjaga budaya Bali, Ketut Purna yakin dalam kondisi apapun pariwisata di daerah ini tetap akan menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Bali.

    Sebelumnya, UNWTO atau UN Tourism mengumumkan 55 desa wisata dengan predikat baik atau Best Tourism Villages yang diterima langsung oleh I Ketut Purna di Kolombia pada Jumat (15/11).

    Desa Jatiluwih terpilih dari total 260 desa wisata lain yang berasal dari 60 negara anggota UN Tourism.

    UN Tourism menyebutkan 55 desa wisata dengan predikat baik itu dinilai berdasarkan sembilan indikator yakni sumber daya alam dan budaya, promosi dan konservasi budaya, keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, integrasi rantai nilai dan pembangunan pariwisata, tata kelola dan prioritas pariwisata, konektivitas dan infrastruktur serta keselamatan, keamanan dan kesehatan.

    Selain Desa Jatiluwih, Desa Wukirsari Kapanewon Imogiri di Bantul, DI Yogyakarta juga meraih penghargaan serupa.

    Dan setelah mendapat predikat Desa Wisata Terbaik dari PBB, DTW Jatiluwih juga berhasil menerima Sertidewi (Sertifikat Desa Wisata Berkelanjutan) dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024. Sertifikat ini diserahkan pada Forum Kolaborasi Mitra Strategi ADWI 2024.

    Ketut Purna menjelaskan penghargaan itu merupakan pengakuan atas dedikasi Desa Jatiluwih dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan.

    Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai upaya desa dalam menjaga kelestarian alam, melestarikan nilai-nilai budaya lokal, serta memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan.

    Jatiluwih, dengan filosofi Tri Hita Karana yang menekankan keharmonisan antara manusia, alam, dan spiritualitas, telah menjadi contoh nyata desa wisata yang mampu mengintegrasikan keberlanjutan dengan daya tarik pariwisata.

    “Penghargaan ini merupakan bukti nyata dari dedikasi masyarakat Jatiluwih dalam menjaga harmoni budaya, lingkungan, dan kesejahteraan bersama. Kami akan terus berinovasi untuk memberikan pengalaman wisata yang autentik dan berkelanjutan, sekaligus mempertahankan nilai-nilai tradisional yang menjadi kekuatan desa ini,” kata Ketut Purna.

    Pewarta: Pande Yudha/Rolandus Nampu
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menbud Fadli Zon: Indonesia Harus Jadi Ibu Kota Kebudayaan Dunia

    Menbud Fadli Zon: Indonesia Harus Jadi Ibu Kota Kebudayaan Dunia

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan Indonesia harus menjadi pusat kebudayaan dunia. Dari 100 negara yang sudah dikunjunginya, tidak ada satu negara pun yang memiliki kekayaan budaya semelimpah Indonesia.

    “Kita melihat bahwa Indonesia ke depan harus menjadi ibu kota kebudayaan dunia,” ujarnya, Sabtu (23/11/2024).

    Fadli Zon menyampaikan itu saat memberikan sambutan pada pembukaan Pekan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) atau Intangible Cultural Heritage (ICH) Festival 2024. ICH Festival diselenggarakan di Museum Benteng Vredeburg, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama sepekan mulai Sabtu (23/11/2024) hingga Kamis (28/11/2024).

    “Insyaallah saya kira budaya kita ini akan semakin maju. Bukan hanya diterima oleh masyarakat kita, warisan dari generasi ke generasi, tetapi menjadi juga bagian dari kebudayaan dunia,” tuturnya.

    Indonesia, menurut Fadli, memiliki 2.213 warisan budaya tak benda level nasional dan 228 cagar budaya peringkat nasional. Indonesia sudah mendaftarkan 13 Warisan Budaya Takbenda (WBTb) kepada PBB yang membidangi kebudayaan UNESCO.

    Ke-13 WBTb itu, yakni kesenian wayang yang diakui pada 2008, keris (2008), batik (2009), pendidikan dan pelatihan batik (2009), angklung (2010), tari Saman (2011), tas noken (2012), tiga jenis tari Bali (2015), kapal Pinisi (2017), tradisi pencak silat (2019), pantun tahun 2020, gamelan (2021), dan budaya sehat jamu (2023).

    Fadli yang meraih doktor ilmu sejarah di Universitas Indonesia menambahkan, dalam waktu dekat Pemerintah Indonesia akan mendaftarkan lagi tiga Warisan Budaya Takbenda ke UNESCO.

    “Dengan pengakuan internasional dari UNESCO, kita berharap dapat memperkuat identitas nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Fadli Zon.

    Gelaran ICH Festival diampu Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan (PPK) Kementerian Kebudayaan. ICH Festival 2024 yang dibuka untuk umum itu, berisikan, antara lain seminar dan workshop, yang melibatkan pegiat budaya, akademisi, pelajar, hingga komunitas internasional, termasuk workshop Batik di atas topeng.

    Selama sepekan, ICH Festival juga menyuguhkan pertunjukan seni budaya, seperti tari anak, penampilan musik tradisi modern Sri Rejeki, Slamet Man dengan sinden legendaris Anik Sunyahni, juga pertunjukan Dagelan Yogyakarta yang ditampilkan artis nasional seperti Kirun, Marwoto, dan Yati Pesek. ICH Festival juga menjadi ajang promosi dan melestarikan 13 WBTb yang sudah dibukukan UNESCO.

    Selain membukan ICH Festival di Yogyakarta, Fadli Zon juga memberikan kuliah umum literasi budaya dengan tema “Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Nasional” di Auditorium Lantai 4 Gedung Pusat Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta.

    Fadli Zon menyatakan, Indonesia merupakan salah satu pusat peradaban tertua di dunia. Hal ini terlihat dari temuan-temuan arkeologi di Tanah Air apabila dibandingkan dengan negara lain, seperti lukisan purba di Prancis yang berusia 30.000 tahun.

    Temuan di Prancis itu kalah tua dari lukisan Goa Leang Karampuang, Maros, Sulawesi Selatan, yang mengungkap peradaban manusia 50.000 tahun lalu. Bahkan, kata Fadli Zon, Goa Lida Ajer di Sumatera Barat mengungkap keberadaan peradaban manusia sejak 60.000 tahun lalu.

    “Kita dua kali lipatnya Prancis. Indonesia adalah pusat peradaban tertua di dunia. Saya tantang tokoh-tokoh di dunia, di mana ada negara dengan peradaban tertua di dunia. Kekayaan kita ini kekayaan yang luar biasa,” ujar Fadli Zon di hadapan para civitas akademika UST ini.  

    Salah satu komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memajukan kebudayaan, menurut dia, adalah dengan membentuk Kementerian Kebudayaan. Pembentukan itu juga merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum dalam Pasal 32.

    Pasal tersebut berbunyi, “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

    Menurut Fadli Zon, ini adalah satu wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto kebudayaan akan menjadi haluan paradigma pembangunan.

  • Daftar Lengkap Calon Gubernur dan Wakilnya di 37 Provinsi, Nomor Urut dan Partai Pengusungnya

    Daftar Lengkap Calon Gubernur dan Wakilnya di 37 Provinsi, Nomor Urut dan Partai Pengusungnya

    Bisnis.com, JAKARTA – 38 Provinsi di Indonesia akan menggelar pilkada serentak pada 27 November mendatang untuk memilih gubernur dan wakilnya yang baru.

    Masing-masing daerah memilih pasangan calon yang jumlahnya beragam. Ada yang dua paslon atau 3 paslon.

    Berikut daftar lengkap nama calon gubernur dan wakilnya di 28 provinsi dalam pilkada 2024

    Aceh

    1. Bustami Hamzah dan Fadhil Rahmi (nomor urut 1) dengan partai pengusung PAN, Golkar, Nasdem, PAS Aceh, dan PDA

    2. Muzakir Manaf dan Fadlulah (nomor urut 2) partai pengusung PDIP, Demokrat, PKB, PKS, PNA, Aceh, PPP, Gerindra

    Sumatra Utara

    1. Bobby Afif Nasution dan Surya (nomor urut 1) partai pengusung PAN, Perindo, PSI, Demokrat, Nasdem, PKS, PKB, Golkar, PPP dan Gerindra

    2. Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala (nomor urut 2) diusung oleh Partai Hanura, PDIP, Ummat, Partai Gelora dan Partai Buruh.

    Sumatra Barat

    1. Mahyeldi dan Vasko Ruseimy (nomor urut 1) diusung oleh partai Perindo, Demokrat, PKS, PBB dan Gerindra

    2. Epyardi Asda dan Ekos Albar (nomor urut 2) diusung oleh partai PDIP, PAN, Gelora, Nasdem, Golkar, dan Partai Buruh

    Riau

    1. Abdul  Wahid dan Hariyanto (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP, Nasdem dan PKB

    2. M Nasir dan Muhammad Wardan (nomor urut 2) diusung oleh partai PAN, Perindo, PSI, Gelora, Demokrat, PPP dan Gerindra

    3. Syamsuar dan Mawardi Muhammad Soleh (nomor urut 3) diusung oleh partai PKS dan Golkar

    Jambi

    1.  Romi Hariyanto dan Letjen. TNI (Purn.) Dr. Sudirman (nomor urut 1) diusung oleh partai PSI, Gelora, PKN, Nasdem

    2. Al Aris dan Abdulla Sani (nomor urut 2) diusung oleh partai Hanura, PKS, PAN, PKB, Golkar, Gerindra, PDIP, PPP, Demokrat, Nasdem, Partai Buruh, PBB dan partai Ummat.

    Sumatra Selatan

    1. Herman Deru dan Cik Ujang (nomor urut 1) diusung oleh partai Nasdem, Demokrat, Perindo dan PKS

    2. Santana Putra dan Riezky Aprilia (nomor urut 2) diusung oleh partai PDIP

    3. Mawardi Yahya dan Anita Noeringhati (nomor urut 3) diusung oleh partai Hanura, PAN, PKB, Golkar, Gerindra, PPP, PKN, partai Garuda dan Partai Gelora.

    Bengkulu

    1. Helmi Hasan dan Mian (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP, PAN, Gelora, Demokrat Nasdem, PKB, Gerindra

    2. Rohidin Mersyah dan Meriani (nomor urut 2) diusung oleh partai Hanura, PKS, Golkar dan PPP 

    Lampung

    1. Arinal Zunaidi dan Sutono (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP

    2. Mirhani Djausal dan Jihan Nurlaela (nomor urut 2) diusung oleh partai PAN, PSI, Demokrat, Nasdem, PKS, PKB, Buruh, Golkar dan Gerindra

    Kepulauan Bangka Belitung

    1. Erzaldi Rosman dan Yuri Kemal (nomor urut 1) diusung oleh partai PAN, Perindo, PSI, Demokrat, Garuda, Nasdem, PKB, PBB dan Gerindra

    2. Hidayat Arsani dan Hellyana (nomor urut 2) diusung oleh partai PDIP, PKS, Golkar dan PPP

    Kepulauan Riau

    1. Ansar Ahmad dan Nyangnyang Haris (nomor urut 1) diusung oleh partai Ummat, PAN, Perindo, Gelora, Demokrat, PKS, PKB, Golkar, PPP, dan Gerindra

    2. Muhammad Rudi dan Aunur Rofiq (nomor urut 2) diusung oleh partai PDIP, PSI dan Nasdem

    DKI Jakarta 

    1. Ridwan Kamil dan Suswono (nomor urut 1) diusung oleh partai Nasdem, PKB, PKS, PAN, Golkar, Gerindra, PPP, Demokrat, Perindo, PKN, Garuda, PBB, PSI, dan Gelora

    2. Dharma Pongrekun dan Kun Wardana (nomor urut 2) paslon perseorangan

    3. Pramono Anung dan Rano Karno (nomor urut 3) diusung oleh partai PDIP dan Hanura

    Jawa Barat

    1. Acep Adang Ruhiyat dan Gitalis Dwinatarina (nomor urut 1) diusung oleh partai PKB

    2. Jeje Wiradinata dan Ronal Surapradja (nomor urut 2) diusung oleh partai PDIP

    3. Ahmad Syaiku dan Ilham Akbar Habibie (nomor urut 3) diusung oleh partai Nasdem, PKS, PPPP

    Jawa Tengah

    1. Andika Perkasa dan Hedrar Prihadi (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP

    2. Ahmad Lutfi dan Taj Yasin (nomor urut 2) diusung oleh partai PAN, PSI, Demokrat, Nasdem, PKS, PKB, Golkar, PPP dan Gerindra

    Jawa Timur

    1. Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim (nomor urut 1) diusung oleh partai PKB

    2. Khofifah Indar Parawangsa dan Emil Dardak (nomor urut 2) diusung oleh partai Nasdem, PKS, PAN, Golkar, Gerindra, PPP, Demokrat, Perindo, PKN, Partai Buruh, Garuda, PBB, PSi dan Gelora.

    3. Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar (nomor urut 3) diusung oleh partai PDIP dan Hanura

    Banten

    1. Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP, Ummat, Gelora, PKN, Partai Buruh, Golkar, dan PBB

    2. Andra Soni dan Achmad Dimyati (nomor urut 2) diusung oleh partai PAN, PSI, Demokrat, Garuda, Nasdem, PKS, PKB, PPP, dan Gerindra

    Bali

    1. Made Muliawan dan Putu Agus (nomor urut 1) diusung oleh partai PAN, PSI, PKN, Demokrat, Nasdem, PKS, Golkar, dan Gerindra

    2. Wayan Koster dan I Nyoman Giri (nomor urut 2) diusung oleh partai Ummat, PDIP, Perindo, Hanura, Gelora, PKB, partai Buruh dan PBB.

    NTB

    1. Siti Rohmi dan Musyafirin (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP, Ummat, Perindo, dan PKB

    2. Zulkieflymansyah dan Suhaili Fadil (nomor urut 2) diusung oleh partai Demokrat, Nasdem, PKS

    3. Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti (nomor urut 3) diusung oleh partai PAN, Hanura, PSI, Gelora, Garuda, Golkar, PPP, PBB dan Gerindra

    NTT

    1. Yohanis Fransiskus Lema dan Jane Natalia (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP, Hanura, Buruh, PBB

    2. Melkiades Laka Lena dan Johni Asadoma (nomor urut 2) diusung oleh partai PAN, Perindo, PSI, Gelora, Demokrat, PKN, dan Gerindra, Golkar, PPP

    3. Simon Petrus dan Adrianus Garu (nomor urut 3) diusung oleh partai Nasdem, PKS, PKB

    Kalimantan Barat

    1. Sutarmidji dan Didi Haryono (nomor urut 1) diusung oleh partai PAN, Perindo, PSI, Demokrat, Nasdem, PKS, Golkar, dan Gerindra.

    2. Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan (nomor urut 2) diusung oleh partai PDIP, Hanura dan PPP

    3. Muda Mahendrawan dan Jakius Sinyor (nomor urut 3) diusung oleh partai Ummat, Gelora, PKN, PKB, Buruh, PKB

    Kalimantan Tengah

    1. Willy Midel dan Habib Ismail (nomor urut 1) diusung oleh partai Nasdem, PKB, PBB

    2. Nadalsyah Koyem dan Supian Hadi (nomor urut 2) diusung oleh partai PDIP, Hanura, Demokrat dan PPP

    3. Agustian Sabran dan Edy Pratowo (nomor urut 3) diusung oleh partai PAN, PSI, PKS, PKN, dan Gerindra.

    Kalimantan Selatan

    1. Muhidin dan Hasnuryadi (nomor urut 1) diusung oleh partai PAN, Perindo, PSI, Demokrat, dan PKS

    2. Raudatul Janah dan Akhmad Rozanie (nomor urut 2) diusung oleh partai PDIP, Nasdem, PKB, Golkar dan Gerindra

    Kalimantan Timur

    1. Isran Noor dan Hadi Mulyadi (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP, Ummat, Perindo, Hanura, Gelora dan Demokrat

    2. Rudi Mas’ud dan Seno Aji (nomor urut 2) diusung oleh partai Nasdem, PKS, PAN, PKB, Golkar, Gerindra, PPP, PKN, Partai Buruh, Garuda, PBB, dan PSI

    Kalimantan Utara

    1. Sulaiman dan Adri Patton (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP, dan PAN

    2. Zainal Paliwang dan Ingkong Ala (nomor urut 2) diusung oleh partai Nasdem, PKS, Hanura, Golkar, Gerindra, PKN, Perindo, Partai Buruh, PBB, PSI, dan Gelora

    3. Yensen dan Suratno (nomor urut 3) diusung oleh partai Demokrat, PKB, dan PPP

    Sulawesi Utara

    1. Yulius Selvanus dan Johannes Victor (nomor urut 1) diusung oleh partai PAN, Perindo, PSI, Nasdem, PKS, PKB, Golkar dan Gerindra

    2. Elly Engelbert dan Hanny Joost (nomor urut 2) diusung oleh partai PKN, Demokrat, Buruh, PBB

    3. Stefen Octavianus dan Alfret Denny (nomor urut 3) diusung oleh partai PDIP

    Sulawesi Tengah

    1. Ahmad Ali dan Abdul Karim (nomor urut 1) diusung oleh partai PAN, Perindo, PSI, Nasdem, PKB, Golkar, PPP, dan Gerindra

    2. Anwar dan Renny Lamadjido (nomor urut 2) diusung oleh partai Demokrat, PKS, dan PBB

    3. Rusdy Mastura dan Sulaiman Agusto (nomor urut 3) diusung oleh partai Ummat, PDIP, Hanura, dan partai Buruh

    Sulawesi Selatan

    1. Ramdhan Pomanto dan Azhar Arsyad (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP, PKB, dan PPP

    2. Andi Sudirman dan Fatmawati Rusdi (nomor urut 2) diusung oleh partai PAN, Perindo, Hanura, PSI, Gelora, Demokrat, Nasdem, PKS, Golkar, dan Gerindra.

    Sulawesi Tenggara

    1. Ruksamin dan Syafei Kahar (nomor urut 1) diusung oleh partai Gelora dan PBB

    2. Andi Sumangerukka dan Hugua (nomor urut 2) diusung oleh partai PAN, PPP, Hanura, dan Gerindra

    3. Lukman Abunawas dan Laode Ida (nomor urut 3) diusung oleh partai PDIP, Perindo, Demokrat, PKB dan Partai Buruh

    Gorontalo

    1. Tony Uloli dan Marten Taha (nomor urut 1) diusung oleh partai Nasdem, PKS dan PKB

    2. Nelson Pomalingo dan Muhammad Kris (nomor urut 2) diusung oleh partai Hanura, Perindo, PSI, dan PPP

    3. Hamzah Isa dan Abdurrahman Abubakar (nomor urut 3) diusung oleh partai PAN dan PDIP

    Sulawesi Barat

    1. Andi Ibrahim Masdar dan Asnuddin (nomor urut 1) diusung oleh partai Perindo, PKB, PPP

    2. Muhammad Ali Baal dan Arwan M Aras (nomor urut 2) diusung oleh partai Golkar dan Gerindra

    3. Suhardi Duka dan Salim Mengga (nomor urut 3) diusung oleh partai Ummat, PSI, Gelora, Demokrat, Nasdem, PKS dan Partai Buruh

    Maluku

    1. Jeffry Rahawarin dan Mukti Keliobas (nomor urut 1) diusung oleh partai Nasdem, PDIP dan Hanura

    2. Murad Ismael dan Michael Wattimena (nomor urut 2) diusung oleh partai PAN, Demokrat, PKS, PKB dan Golkar

    3. Hendrik Lewerisa dan Abdullah Vanath (nomor urut 3) diusung oleh partai Perindo, PPP, dan Gerindra

    Maluku Utara

    1. Husain Alting dan Asrul Rasyid (nomor urut 1) diusung oleh partai Ummat, PDIP dan PKN

    2. Aliong Mus dan Sharir Tahir (nomor urut 2) diusung oleh partai Perindo, Garuda, Golkar, PBB dan Gerindra

    3. M Kasuba, dan Basri Salama (nomor urut 3) diusung oleh partai Hanura dan PKS

    Papua

    1. Benhur Tomi Mano dan Yermias Bisai (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP

    2. Mathius Fakhiri dan Aryoko Alberto (nomor urut 2) diusung oleh partai Nasdem, PKS, PKB, PAN, Hanura, Golkar, Gerindra, PPP, Demokrat, Perindo, Buruh, Garuda, PBB, PSI, dan Partai Gelora

    Papua 

    Papua Barat

    1. Dominggus Mandacan dan Muhammad Lakotoni (nomor urut 1) diusung oleh partai Nasdem, PKS, Hanura, PAN, PKB, Golkar, Gerindra, PPP, PDIP, Demokrat, Perindo, Buruh, Garuda, PBB, PSI, Gelora, dan Ummat.

    Papua Selatan

    1. Darius Geliwom dan Yusak Yaluwo (nomor urut 1) diusung oleh partai Perindo, Gerindra, Demokrat, dan Golkar

    2. Nikolaus Kondomo dan H Baidin Kurita (nomor urut 2) diusung oleh partai PKB, Buruh dan PBB

    3. Romanus Mbaraka dan Albertus Muyak (nomor urut 3) diusung oleh partai PAN dan Nasdem

    Papua Tengah

    1. Wempi Wetimpo dan Agustinus Anggabaik (nomor urut 1) diusung oleh partai Gelora, PKS dan Gerindra

    2. Natalis Tabuni dan Titus Natkime (nomor urut 2) diusung oleh partai Ummat, PSI, Nasdem, dan Buruh

    3. Meki Nawipa dan Deinas Geley (nomor urut 3) diusung oleh partai PAN, PDIP, PKN, PPP dan PBB 

    Papua Pegunungan

    1. John Tabo dan Ones Pahabol (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP, Gelora, Demokrat, PKB, Buruh, dan Golkar

    2. Befa Yigibalom dan Natan Pahabol (nomor urut 2) diusung oleh partai PAN, Perindo, PSI, PKN, Garuda, Nasdem, PKS, PBB dan Gerindra.

    Papua Barat Daya

    1. Abdul Faris dan Petrus Kasihiw (nomor urut 1) diusung oleh partai PSI, Demokrat, Nasdem, dan PKS

    2. Gabriel Asem dan Lukman Wugaje (nomor urut 2) diusung oleh partai Perindo, Hanura, Gelora

    3. Elisa Kambus dan Ahmad Nausraus (nomor urut 3) diusung oleh partai PAN, PKB dan Gerindra.

  • Masa Tenang Pilkada Jakarta, Alat Peraga Kampanye di Ruas Jalan Jakarta Utara Ditertibkan

    Masa Tenang Pilkada Jakarta, Alat Peraga Kampanye di Ruas Jalan Jakarta Utara Ditertibkan

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

    TRIBUNJAKARTA.COM, PADEMANGAN – Memasuki masa tenang kampanye Pilkada Jakarta 2024, petugas menertibkan alat peraga kampanye (APK) dari sejumlah ruas jalan di Jakarta Utara.

    Penertiban ini dilakukan petugas gabungan dari Pemerintah Kota Jakarta Utara, TNI-Polri, hingga organisasi masyarakat yang juga dipantau oleh petugas KPU dan Bawaslu Jakarta Utara.

    Penertiban dilakukan di enam kecamatan di Jakarta Utara, mulai Sabtu (23/11/2024) hingga Minggu (24/11/2024) dinihari.

    Di Kecamatan Pademangan, penertiban APK dilakukan di sejumlah ruas jalan raya, termasuk jalan protokol.

    Beberapa titik yang disasar petugas antara lain ruas Jalan Gunung Sahari, Jalan Budi Mulia, hingga Jalan R. E. Martadinata.

    Di tiga lokasi itu, terdapat banyak APK pasangan calon Pilkada Jakarta yang meliputi spanduk, poster, hingga umbul-umbul.

    Camat Pademangan Didit Mulyadi mengatakan, penertiban APK ini menindaklanjuti arahan dari KPU dan Bawaslu terkait masa tenang Pilkada Jakarta 2024.

    “Memasuki masa tenang, kami menertibkan alat peraga kampanye dari sejumlah titik di Kecamatan Pademangan, karena masa tenang ini mulai tanggal 24 sampai 26 November 2024, sebelum nantinya hari pencoblosan pada 27 November 2024,” ucap Didit.

    Didit menjelaskan, penertiban APK ini tak hanya menyasar ruas jalan raya.

    Ia juga sudah memerintahkan para lurah di Kecamatan Pademangan untuk menertibkan alias mencopot APK dari jalan-jalan permukiman hingga gang-gang rumah warga.

    “Para lurah juga sudah diarahkan untuk melakukan penertiban, berkoordinasi juga dengan para pengurus RW di Pademangan,” kata Didit.

    3 Paslon

    Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga paslon.

    Nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono. Paslon tersebut diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Nomor 2 paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto. Paslon ini memenuhi persyaratan dukungan 677.468 KTP warga Jakarta.

    Nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno, diusung PDIP dan Hanura.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Eks Menlu RI, Retno Marsudi, Jabat Direktur Non-Eksekutif di Perusahaan Energi Singapura

    Eks Menlu RI, Retno Marsudi, Jabat Direktur Non-Eksekutif di Perusahaan Energi Singapura

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi kini menjabat sebagai direktur non-eksekutif independen di perusahaan energi terkemuka asal Singapura, Gurin Energy Pte Ltd.

    Penunjukan ini diumumkan melalui laman resmi Gurin Energy pada Jumat (22/11/2024), dan efektif berlaku mulai Kamis, 21 November 2024.

    Dalam peran barunya, Retno Marsudi akan memberikan arahan strategis kepada tim manajemen Gurin Energy serta memperkuat tata kelola perusahaan.

    “Penunjukan Ibu Marsudi mengikuti kariernya yang sangat terhormat di bidang layanan luar negeri Indonesia yang telah berlangsung selama empat dekade,” tertulis dalam keterangan Gurin Energy dikutip pada Minggu (24/11/2024).

    Retno Marsudi juga dikenal sebagai pejuang pembangunan berkelanjutan.

    Atas dedikasinya, ia telah menerima berbagai penghargaan, termasuk Penghargaan Agen Perubahan dari Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

    Ketua Gurin Energy, Vimal Vallabh, menyambut hangat kehadiran Retno Marsudi di jajaran direksi.

    “Kami merasa terhormat untuk menyambut yang mulia Retno Marsudi ke dalam jajaran Direksi Gurin Energy,” ujar Vallabh.

    Dikatakan Vallabh, dengan melihat pengalaman yang dimiliki Retno, pihaknya yakin bisa bergerak lebih kuat dan lebih jauh.

    “Pengalamannya yang luas, pandangan strategis yang tajam, dan pengetahuan regional yang mendalam akan memungkinkan kami untuk bergerak lebih kuat dan lebih jauh dalam misi kami untuk mempercepat transisi energi di Asia, dan kami mengucapkan selamat datang” sebutnya.

  • Pilkada Jakarta Masuki Masa Tenang 3 Hari, Simak Larangan Kampanye dan Sanksinya

    Pilkada Jakarta Masuki Masa Tenang 3 Hari, Simak Larangan Kampanye dan Sanksinya

    TRIBUNJAKARTA.COM – Per hari ini, Minggu (24/11/2024), perhelatan Pilkada Serentak 2024, termasuk di Jakarta, memasuki masa tenang, sampai 3 hari mendatang (26/11/2024).

    Masa tenang menandai berakhirnya proses kampanye dan mempersiapkan diri untuk pemungutan suara pada 27 November 2024.

    Sejumlah larangan pun jelas tertulis pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 13 tahun 2024.

    Tiga pasal tertulis pelarangan kampanye dari mulai media daring, media massa maupun dalam bentuk apapun:

    Pasal 31 ayat (1): Penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang. 

    Pasal 46 ayat (2): Penayangan iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.

    Pasal 63: Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara. 

    Bahkan para paslon sampai tim suskesnya dilarang mengaktifkan media sosial resmi yang sudah didaftarkan ke KPU, tertuang pada pasal 45:

    Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.

    Media massa pun diberi batasan untuk tidak menyiarkan materi terkait paslon yang dapat mempengaruhi pemilih.

    Pasal 47 ayat (4): Media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon selama masa tenang.

    Sanksi

    Untuk sanksi pelanggar aturan pada masa tenang dapat dilihat pada Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

    Pasal 492: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000.

    Pasal 523 ayat (2): Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000.

    Pasal 509: Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu dalam masa tenang dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000.

    Untuk larangan soal pengumuman hasil survei yang sanksinya disebutkan di atas, tertuang pada pasal 449 ayat (2):

    Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang. 

    3 Paslon

    Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga paslon.

    Nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono. Paslon tersebut diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Nomor 2 paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto. Paslon ini memenuhi persyaratan dukungan 677.468 KTP warga Jakarta.

    Nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno, diusung PDIP dan Hanura.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Belasan ribu pendukung Paslon Karna-Koko, sambut gong kemenangan pilkada Majalengka 2024

    Belasan ribu pendukung Paslon Karna-Koko, sambut gong kemenangan pilkada Majalengka 2024

    laporan kontributor Enok Carsinah

    Belasan ribu pendukung Paslon Karna-Koko, sambut gong kemenangan pilkada Majalengka 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 23 November 2024 – 22:10 WIB

    Elshinta.com – Kampanye pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Majalengka nomor urut dua, Karna Sobahi dan Koko Suyoko, memadati Lapangan GGM, Jalan KH Abdul Halim Majakengka, Jumat (22/11).  Sedikitnya tiga belas ribu warga tumpah ruah, bersatu dalam lantunan shalawat akbar dan doa bersama yang dipimpin Pimpinan Ponpes, Addahlaaniyyah, Kabupaten Bandung, KH Ahmad Salimul Apip.  

    Momentum tersebut semakin meriah dengan simbolis gong kemenangan yang dipukul pasangan Karna-Koko. Sorakan “Menang, menang!” menggema dari para pendukung yang memenuhi lokasi, menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat terhadap pasangan yang diusung koalisi PDIP, PKS, PBB, Partai Ummat, Partai Buruh, Perindo, dan PKN.  

    Ketua tim kampanye, Tarsono D Mardiana, mengajak seluruh elemen pendukung untuk terus menjaga semangat hingga hari pemungutan suara. 

    “Mari rapatkan barisan, bahu-membahu, dan pastikan masyarakat Majalengka tetap mendukung pasangan Karna-Koko untuk mewujudkan Majalengka yang lebih baik,” tegas Tarsono.  

    Sementara Karna Sobahi mengaku optimis dengan dukungan masyarakat. Ia mengukur antusiasme dari kehadiran warga, mencatat kebutuhan mereka, dan memastikan program yang disampaikan menjawab persoalan di lapangan.  Kesehatan menjadi salah satu fokus utama Karna. Ia menjamin akses kesehatan yang mudah, murah, dan gratis bagi warga Majalengka. 

    “Yang mudah itu mendekatkan pusat kesehatan ke masyarakat, bahkan puskesmas harus berkunjung ke rumah-rumah. Gratis untuk yang tidak mampu, itu wajib,” tegasnya.  

    Selain kesehatan, Karna juga memahami kendala permodalan yang sering dihadapi rakyat kecil. Ia menawarkan solusi melalui program dana bergulir di setiap desa. 

    “Setiap desa akan mendapatkan Rp10 juta untuk dikelola secara bergilir dalam kelompok usaha,” jelasnya.  

    Karna juga berencana memberdayakan lulusan SLTA yang tidak melanjutkan pendidikan melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai minat mereka. Bahkan, ia berkomitmen membantu warga yang ingin mandiri dengan menyediakan modal usaha, seperti untuk beternak, bertani, atau membuka bengkel.  

    “Bagi anak-anak yang tidak sekolah, kami akan sediakan program Bakatku Raharja dengan beasiswa khusus bagi warga tidak mampu,” tambah Karna.  

    Petani juga menjadi perhatian utama Karna. Ia berjanji memberikan akses mudah terhadap pupuk, bibit unggul, alat pertanian, dan pelatihan. Sementara itu, guru ngaji, imam masjid, hingga perangkat desa seperti RT, RW, dan Linmas akan mendapatkan insentif sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka.  

    Kurangi Studi Banding, Karna Ngantor di Desa

    Untuk memastikan anggaran lebih banyak dirasakan rakyat, Karna akan mengurangi kegiatan kunjungan luar daerah, seminar, dan studi banding ASN. “ASN sudah punya gaji dan tunjangan. Tidak perlu ditambah lagi. Anggaran itu akan diarahkan ke rakyat,” ujarnya.  

    Ia juga berencana lebih sering berkantor di kecamatan atau desa-desa untuk lebih dekat dengan masyarakat. “Bukan saya yang menunggu kepala desa datang, tapi saya yang mendatangi mereka,” kata Karna.  

    Anggaran untuk Rakyat

    Dengan pendekatan ini, Karna ingin memastikan pembangunan lebih berpihak kepada masyarakat. “Kita akan lebih sedikit di Pendopo, lebih banyak turun ke bawah,” tutupnya.  

    Program-program ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi kebutuhan masyarakat Majalengka, sekaligus wujud komitmen Karna Sobahi untuk menjadikan pemerintahan yang benar-benar berpihak pada rakyat.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Kampanye Akbar Syamsul-Ammy Dibanjiri Puluhan Ribu Pendukung di Cilacap: Minta Warga Tak Salah Pilih

    Kampanye Akbar Syamsul-Ammy Dibanjiri Puluhan Ribu Pendukung di Cilacap: Minta Warga Tak Salah Pilih

    TRIBUNJATENG.COM, CILACAP – Kampanye akbar pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Cilacap nomor urut 3 Syamsul – Ammy berlangsung meriah.

    Puluhan ribu pendukung dari berbagai penjuru tumpah ruah di Lapangan Krida Nusantara, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Sabtu (23/11/2024).

    Terlebih dalam kampanye pamungkas ini, Syamsul – Ammy menghadirkan pendangdut kondang, Nella Kharisma untuk menghibur para pendukungnya.

    Tak ayal, kampanye yang digelar mendekati masa tenang ini dibanjiri puluhan ribu pendukung, relawan, hingga simpatisan serta kader partai pengusung.

    Di hadapan para pendukungnya, Calon Bupati Cilacap Syamsul kembali mengingatkan agar 27 November 2024 masyarakat Cilacap dalam memilih calon Bupati dan Wakil Bupati terbaik yakni paslon nomor urut 3.

    Dia pun meyakinkan para pendukungnya karena pasangan Syamsul – Ammy merupakan pasangan yang terbukti telah berpengalaman di bidang politik serta pemerintahan.

    “Mas Syamsul sudah pernah menjadi Wakil Bupati 5 tahun, sudah biasa melaksanakan tugas-tugas Bupati.”

    “Kalau cari Wakil Bupati yang berpengalaman, dari keempat calon Wakil Bupati, yang sudah menduduki jabatan wakil rakyat dan jabatan politik yakinkan itu adalah Mba Ammy karena sudah pernah menjadi anggota DPR RI” ujar Syamsul.

    Lebih lanjut menurut Syamsul terkait background pendidikan yang dimiliki pasangan Syamsul – Ammy sangatlah mumpuni, sehingga ke depan mereka akan sangat mampu memimpin Kabupaten terluas di Jawa Tengah ini.

    “Nyari Bupati dan Wakil Bupati yang paling lengkap, paling pas ilmunya ya Syamsul – Ammy, karena kami berpendidikan.”

    “Kami S3 Pemerintahan, Mba Ammy S1 dan S2 Hukum, sehingga tepat sekali membawa Cilacap sesuai aturan,” kata dia.

    Syamsul pun memastikan bahwa program-program yang dibuatnya berpihak kepada rakyat.

    Seperti contoh terkait masalah kenaikan pajak yang kerapkali dikeluhkan oleh masyarakat.

    “Syamsul – Ammy tidak akan menaikkan pajak sekarepe dewek (read semaunya sendiri).” 

    “Apalagi PBB gratis untuk semuanya itu tidak adil, karena yang kaya harus tetap membayar pajak, yang gratis hanya untuk warga miskin dan tidak mampu,” kata Syamsul.

    Kemudian Syamsul juga memastikan bahwa pihaknya peduli akan pendidikan, bukan pendidikan gratis yang akan diusung, tapi sekolah bebas sumbangan.

    “Syamsul-Ammy peduli pendidikan, tapi bukan pendidikan gratis karena nyatanya masih banyak sumbangan, makanya program Syamsul-Ammy adalah sekolah tanpa sumbangan,” ucap dia.

    Kemudian dia juga meyakinkan para pendukung bahwa pihaknya juga peduli di bidang keagamaan, salah satunya yakni mengadakan intensif untuk para guru ngaji.

    “Guru-guru ngaji, TPQ, Madin (read Madrasah Dininyah) dan imam masjid serta marbot akan kami berikan intensif atau kesejahteraan,” kata Syamsul.

    Selain itu Syamsul pun memastikan apabila terpilih nanti, dirinya akan mempercepat infrastruktur di desa, termasuk juga meningkatkan kesejahteraan para ketua RT dan RW.

    Dia pun memastikan pembangunan infrastruktur maupun ekonomi akan berjalan adil baik di Cilacap bagian barat maupun timur.

    “Yang berasal dari pelosok desa dari ujung Dayeuhluhur sampai Nusawungu, Syamsul – Ammy berkomitmen untuk mempercepat infrastruktur.”

    “Kami akan menambah anggaran di desa, diperbanyak agar pembangunan cepat di desa,” imbuh dia. (*)

  • Tanpa PPAT dan Notaris, Ini Cara Balik Nama Sertipikat Tanah

    Tanpa PPAT dan Notaris, Ini Cara Balik Nama Sertipikat Tanah

    Daftar Isi

    Syarat Balik Nama Sertifikat Tanah Tanpa Notaris/PPAT

    Lantas Berapa Biaya yang Dibutuhkan?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Setiap pembelian tanah, anda harus segera melakukan proses balik nama sertifikat. Proses ini biasanya melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau notaris untuk mengesahkan.

    Hanya saja bagi sebagian orang menggunakan jasa PPAT atau notaris dirasa cukup mahal. Namun ternyata anda bisa mengurus sertipikat tanah anda sendiri. Berikut panduannya, seperti dilansir dari Detik.com, Sabtu (23/11/2024).

    Syarat Balik Nama Sertifikat Tanah Tanpa Notaris/PPAT

    Sebelum mengurus balik nama pada sertifikat tanah secara mandiri di kantor Pertanahan, pemohon harus memiliki akta yang menjadi dasar peralihan. Jika tanah tergolong melalui proses jual beli, maka butuh akta jual beli (AJB) yang dibuat oleh PPAT.

    Jika dari hibah, pemohon perlu melampirkan akta hibah dari PPAT dan jika dari pewarisan, dibutuhkan akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris. Akta tersebut merupakan dokumen otentik yang menjadi syarat balik nama sertifikat tanah di Kantor Pertanahan.

    Dikutip dari laman Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN, syarat balik nama sertifikat tanah tanpa notaris atau PPAT sebagai berikut:

    1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup (formulir dari Kantor Pertanahan)

    2. Fotokopi identitas pemohon/pemegang dan penerima hak, baik Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

    3. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket (bagi badan hukum)

    4. Sertifikat tanah asli

    5. Akta jual beli dari PPAT (untuk balik nama karena jual beli)

    6. Akta hibah dari PPAT (untuk balik nama karena hibah)

    7. Akta wasiat notaris (untuk balik nama karena pewarisan)

    8. Fotokopi KTP para pihak penjual-pembeli dan atau kuasanya (untuk balik nama karena jual beli)

    9. Izin pemindahan hak apabila di dalam sertifikat atau keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang

    10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket Penyerahan bukti SSB (Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan/BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (saat pendaftaran hak)

    11. Penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti Surat Setoran Pajak (SSP/PPH) untuk perolehan tanah lebih dari Rp 60 juta (untuk balik nama karena hibah).

    Caranya

    Berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Kemenpan-RB, proses peralihan hak atas tanah atau balik nama sertifikat tanah melibatkan beberapa tahapan administratif yang harus dilalui pemohon di Kantor Pertanahan. Berikut penjelasan rinci dari tahapan tersebut:

    1. Pengajuan Berkas Permohonan
    Pemohon memulai dengan menyerahkan berkas-berkas permohonan yang diperlukan ke petugas di Kantor Pertanahan. Berkas yang diserahkan akan diverifikasi terlebih dahulu untuk memastikan kelengkapannya.

    2. Proses Verifikasi dan Input Data
    Setelah verifikasi awal dilakukan dan dokumen dianggap lengkap, petugas akan memasukkan data permohonan ke dalam sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). Tahap ini bertujuan untuk mendokumentasikan dan memproses permohonan secara digital.

    3. Penerbitan Surat Tanda Terima Berkas (STTB) dan Surat Perintah Setor (SPS)
    Setelah data dimasukkan, petugas akan menerbitkan Surat Tanda Terima Berkas (STTB) dan Surat Perintah Setor (SPS). STTB merupakan bukti bahwa berkas permohonan telah diterima oleh Kantor Pertanahan, sedangkan SPS adalah dokumen yang memuat informasi tentang biaya yang harus dibayarkan oleh pemohon.

    4. Pembayaran Biaya PNBP
    Pemohon diwajibkan untuk membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan yang tertera pada SPS. Pembayaran dilakukan melalui bank yang bekerja sama dengan Kantor Pertanahan.

    5. Distribusi dan Pemeriksaan Berkas
    Setelah pembayaran lunas, petugas Kantor Pertanahan akan mendistribusikan berkas permohonan ke unit kerja terkait untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Jika dalam pemeriksaan ditemukan kekurangan dokumen, berkas akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

    6. Proses Pengambilan Buku Tanah
    Jika semua berkas dinyatakan lengkap dan tidak ada kekurangan, tahap selanjutnya adalah pengambilan buku tanah untuk dilakukan pencatatan peralihan hak. Buku tanah tersebut akan diperiksa dan diverifikasi oleh analis yang berwenang.

    7. Pencatatan Peralihan Hak
    Setelah verifikasi selesai, petugas akan mencatatkan peralihan hak atas tanah pada buku tanah sesuai dengan nama pemilik baru.

    8. Penyerahan Sertifikat kepada Pemohon
    Tahap akhir dari proses ini adalah penyerahan sertifikat tanah yang telah dibalik nama kepada pemohon, menandakan bahwa peralihan hak atas tanah telah selesai secara resmi.

    Proses ini memastikan bahwa setiap tahapan dilakukan dengan benar dan terdokumentasi, sehingga hak atas tanah dapat dialihkan dengan sah dan terdaftar di Kantor Pertanahan.

    Lantas Berapa Biaya yang Dibutuhkan?

    Biaya yang harus dibayarkan oleh pemohon, yaitu biaya AJB, biaya cek sertifikat, biaya balik nama sertifikat, dan biaya pembuatan sertifikat. Pembuatan AJB dikenai biaya sebesar 1 persen dari nilai transaksi.

    Sementara, biaya cek sertifikat dikenakan tarif Rp 50.000 per sertifikat hak atas tanah. Selain itu, ada pula biaya administrasi balik nama sertifikat. Biaya yang dikenakan berbeda untuk setiap pemohon, tergantung nilai jual rumahnya.

    Melakukan balik nama sertifikat tanah tanpa PPAT atau notaris memungkinkan Anda untuk menghemat biaya tambahan. Namun, penting untuk memastikan semua dokumen yang diperlukan lengkap dan akurat agar proses di BPN dapat berjalan dengan lancar.

    Jika ragu, Anda tetap bisa berkonsultasi dengan pihak Kantor Pertanahan atau mencari bantuan dari ahli hukum untuk memastikan proses balik nama berlangsung tanpa masalah.

    (dce)

  • Arus Balik Dukungan Menguat, Risma-Gus Hans Diyakini Memimpin Jawa Timur

    Arus Balik Dukungan Menguat, Risma-Gus Hans Diyakini Memimpin Jawa Timur

    Malang (beritajatim.com) – Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri memberikan atensi khusus pada Pilkada Serentak 2024, khususnya Jawa Timur. Pasalnya, selain Jatim dikenal sebagai barometer politik nasional, juga karena adanya gelombang arus balik dukungan masyarakat non partisan pada Risma dan Gus Hans yang kian tak terbendung.

    Terbukti, di berbagai Kota dan Kabupaten yang konon menjadi basis lawan politiknya, ribuan warga yang tak berafiliasi dengan partai politik, ramai ramai ber-migrasi. Berbondong berbalik dukungan ke Ibu Risma dan Gus Hans.

    “Itulah alasan utama, mengapa Ibu Mega pekan lalu turun gunung ke Jawa Timur. Bertemu para kader struktural yang duduk di kursi legislatif maupun eksekutif, para calon kepala daerah Kabupaten dan Kota serta Provinsi di Surabaya beberapa waktu lalu,” ungkap Abdul Aziz, Juru Bicara Pemenangan Risma – Gus Hans, Sabtu (23/11/2024).

    Menurut Aziz, Ibu Megawati ingin menyapa langsung seluruh kader-kader militan di Jatim. Ibu Mega juga punya kedekatan dengan Ibu Risma, yang sejak menjabat Wali Kota Surabaya (2010-2020) mencuri perhatian publik, baik di dalam maupun luar negeri.

    Terlebih, sambung Aziz, sosok Risma yang biasa ceplas-ceplos, apa adanya, sederhana, dekat dengan wong cilik, diasosiasikan sebagai pemimpin yang jujur, dan transparan dalam mengelola anggaran.

    “Komitmen Risma memajukan Jawa Timur sudah dibuktikan dengan wajah Kota Pahlawan, Surabaya yang kini bersih dan indah. Tak saja bersih dari sampah yang berserakan, juga praktik korupsi yang biasa terjadi,” ucapnya.

    Aziz juga menerangkan banyaknya warga sipil mulai bergerak mengalihkan dukungan ke Risma. Aziz bilang jika arus balik dukungan ke Risma menjadi fenomena yang cukup menarik karena terjadi sejak 2 pekan menjelang coblosan pada 27 November mendatang.

    “Setidaknya, ada 4 alasan warga non partisan dalam gelombang arus balik dukungan pada Ibu Risma dan Gus Hans. Oleh banyak kalangan, kelima alasan ini menjadi peluang besar bagi Ibu Risma dan Gus Hans untuk memenangkan perhelatan Pilkada Jawa Timur,” ujarnya.

    Aziz menjelaskan, penyebab arus balik dukungan yang pertama, kegigihan Ibu Risma dalam memimpin jantungnya Jawa Timur dan berhasil membawa Surabaya ke tingkat dunia, membuat Ibu Risma dinobatkan sebagai satu diantara 50 pemimpin dunia, seperti dilansir majalah Forbes. Tak tanggung-tanggung, Ibu Risma mampu mengalahkan prestasi Gubernur Jawa Timur sekalipun. Pada tahun 2024 misalnya, Ibu Risma yang duduk sebagai Menteri Sosial dipercaya untuk tampil di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai pembicara 12 sesi hingga disebut sebagai teman yang langka dan membanggakan dari Indonesia.

    “Saat itu Ibu Risma menyampaikan gagasan segar bagaimana mengelola Kementerian Sosial yang berkemajuan, dan menata sebuah Kota waktu menjadi Wali Kota Surabaya hingga diperhitungkan dan layak diteladani, dicontoh oleh para pemimpin internasional,” tegasnya.

    Kedua, lanjut Aziz, dalam mengelola Kota Surabaya, Risma tampil sebagai birokrat yang toleran dan komitmen menjaga keberagaman. Berbagai penghargaan diberikan padanya kala itu. Dalam hal ini, secara mengejutkan, Risma juga dinobatkan sebagai birokrat toleran, penjaga keberagaman oleh Pewarna Indonesia pada tahun 2024, yang digelar di Kabupaten Lumajang pekan lalu. Komitmen yang luar biasa dalam menyangga nurani segenap warganya itu, yang mengantarkan Risma sebagai Wali Kota terbaik ketiga di dunia pada periode pertama memimpin Surabaya.

    “Yang Ketiga, sifat dan karakter keibuan yang terpancar nyata, begitu melekat pada Ibu Risma saat memimpin. Sehingga ia juga dianugerahi penghargaan sebagai perempuan yang menginspirasi banyak pemimpin perempuan di Indonesia. Jiwa Ibu Risma terganggu saat menyaksikan masyarakat yang bergulat dengan kemiskinan. Hatinya teriris kala melihat masyarakat yang harus berjuang mati-matian menyekolahkan putra-putrinya. Perasaan Ibu Risma terluka tatkala melihat para calon generasi masa depan terputus sekolah dan harus hidup di kolong jembatan yang kumuh,” beber Aziz.

    Masih kata Aziz, alasan keempat, sejak tahun 1965, Gang Dolly eksis dengan 6 ribuan karyawan di dalamnya. Dari era ke era, masa ke masa, Waki Kota ke Wali Kota, dan Gubernur ke Gubernur, tak satupun yang mampu membuat kebijakan strategis dalam menutup Gang Dolly dan menyiapkan lapangan pekerjaan yang berkesinambungan (sustainable) untuk mereka yang bekerja di sana. Sehingga, Risma lah yang dicatat oleh sejarah sebagai Wali Kota Surabaya yang menutup Gang Dolly tanpa resistensi.

    Tanpa riak yang berarti, dan memimpin langsung proses penutupannya walaupun harus bertaruh nyawa sekalipun karena harus berhadapan dengan birokrasi yang sudah lama ikut menikmati pundi-pundi dan gemerlap-nya Dolly.

    “Bahkan, saat Ibu Risma bertandang ke kawasan Dolly pekan lalu, ia disambut hangat dan dielu-elukan oleh eks karyawan dan anak-anak mereka sebagai dewa penyelamat yang patut dimenangkan dalam kontestasi Pilkada Jawa Timur,” ucapnya.

    Aziz menambahkan, dalam perspektif kesehatan, penutupan Gang Dolly berkorelasi positif dengan kesehatan masyarakat jangka panjang. Seorang Menteri Kesehatan kenamaan, Siti Fadillah Supari menyebut Ibu Risma sebagai pemimpin yang bekerja dengan sikap dan perbuatan yang terukur di mana menutup Gang Dolly sama dengan turut menjaga kesehatan masyarakat Jawa Timur, bahkan Indonesia. Tidak mudah menutup Dolly tapi Ibu Risma mampu melakukannya.

    “Pesan penting Ibu Megawati bahwa, Jawa Timur merupakan Provinsi terbesar kedua, yang memegang laju pergerakan ekonomi kedua pula, dan menjadi penyangga ekonomi bagi Provinsi tidak kurang dari 20 Provinsi, yang secara sumberdaya logistik menggantungkan pada Jawa Timur.
    Dan sosok Ibu Risma harus di-bersamai karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk membangun dan memajukan Jawa Timur,” tutur Aziz.

    Aziz menambahkan, pesan Ibu Megawati pada seluruh kader PDIP di Jawa Timur, memenangkan Risma dan Gus Hans adalah sama dengan memenangkan warga-masyarakat Jawa Timur. Bersiap menyongsong pemimpin baru dengan harapan baru. Seorang pemimpin dengan karakter yang kuat, tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Seluruh hidupnya dihibahkan untuk warga Jawa Timur. (yog/kun)