Xcloud.id

partai: PBB

  • Satu Tahun Prabowo Jabat Presiden, Kunjungan Luar Negeri Capai 33 Kali ke 25 Negara

    Satu Tahun Prabowo Jabat Presiden, Kunjungan Luar Negeri Capai 33 Kali ke 25 Negara

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mencatatkan aktivitas diplomasi yang intens sepanjang satu tahun pemerintahannya, dengan 33 kunjungan luar negeri ke sedikitnya 25 negara sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.

    Jumlah ini hampir dua kali lipat lebih sering dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun pertamanya memimpin Indonesia pada jenjang waktu yang sama pada 20 Oktober 2014—20 Oktober 2015 yang tercatat melakukan 16 kunjungan luar negeri.

    Berdasarkan data yang dirangkum Bisnis, Prabowo mengawali lawatan internasionalnya ke Beijing, China pada 8 November 2024, hanya tiga pekan setelah dilantik. Setelah itu, rangkaian diplomasi berlanjut ke Amerika Serikat, Brasil, Uni Emirat Arab, hingga ke Eropa dan Timur Tengah.

    Sejak awal, agenda diplomasi luar negeri Prabowo menunjukkan pola yang lebih ekspansif dan strategis, mencakup partisipasi aktif dalam KTT G20 di Rio de Janeiro, Sidang Umum PBB di New York, hingga KTT BRICS di Brasil.

    Dia juga memperkuat kemitraan strategis dengan negara-negara ASEAN dan Timur Tengah, termasuk menjalin hubungan erat dengan Turki, Arab Saudi, dan Qatar.

    Perbandingan dengan Jokowi

    Sementara itu, Presiden Jokowi pada tahun pertamanya lebih menitikberatkan pada penguatan hubungan regional dan investasi Asia Pasifik.

    Berdasarkan penelusuran, Jokowi hanya melakukan 16 lawatan luar negeri selama 2014–2015, dengan fokus ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Singapura, serta pertemuan tingkat tinggi seperti APEC di Beijing dan KTT G20 di Brisbane, Australia.

    Jika dibandingkan, cakupan diplomasi Prabowo lebih luas, mencakup hampir seluruh kawasan utama dunia mulai dari Asia Timur, Timur Tengah, Eropa Barat, hingga Amerika Latin dan Amerika Utara.

    Dalam konteks agenda, Prabowo juga aktif memimpin forum investasi dan pertahanan, di mana isu pangan, energi, dan perdamaian global menjadi sorotan.

    Diplomasi ekonomi menjadi ciri utama lawatan Prabowo. Dalam 33 perjalanan luar negeri, sebagian besar agenda berfokus pada investasi, ketahanan energi, dan kerja sama pangan.

    Selain ekonomi, Prabowo juga aktif dalam isu kemanusiaan. Pada 12 Oktober 2025, ia menghadiri KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh di Mesir, yang membahas penyelesaian krisis Gaza, menegaskan peran Indonesia sebagai juru damai di kawasan Timur Tengah.

    Berbeda dari Jokowi yang dikenal pragmatis dan selektif, Prabowo tampil dengan gaya diplomasi yang lebih proaktif dan simbolik, mencerminkan ambisinya untuk mengembalikan posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah dunia (middle power).

    Selama satu tahun pertama pemerintahannya, Prabowo tidak hanya memperluas jejaring diplomasi, tetapi juga memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang percaya diri dan aktif di kancah internasional.

    Dengan total lebih dari 60 lawatan domestik dan luar negeri dalam 12 bulan, pola ini menandai perubahan signifikan dari era Jokowi menuju diplomasi yang lebih agresif, berbasis geopolitik dan ekonomi strategis.

  • Presiden Prabowo tegaskan sikap Indonesia atas Palestina di PBB

    Presiden Prabowo tegaskan sikap Indonesia atas Palestina di PBB

    Selasa, 23 September 2025 10:11 WIB

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya dalam Konferensi Internasional Tingkat Tinggi (KITT) untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Senin (22/9/2025). Presiden Prabowo menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap Deklarasi New York, yang menyebutkan Solusi Dua Negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi bagi Palestina dan Israel. ANTARA FOTO/Fathur Rochman/rwa.

    Presiden Prabowo Subianto (bawah) didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono (depan, tengah), Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (depan, kiri), Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rosan Roeslani (kanan), Wakil Tetap RI untuk PBB di New York Umar Hadi (atas, tengah) dan Menteri HAM Natalius Pigai (atas) mengikuti jalannya Konferensi Internasional Tingkat Tinggi (KITT) untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Senin (22/9/2025). Presiden Prabowo menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap Deklarasi New York, yang menyebutkan Solusi Dua Negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi bagi Palestina dan Israel. ANTARA FOTO/Fathur Rochman/rwa.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • UNRWA Peringatkan Harga Makanan di Gaza Meroket

    UNRWA Peringatkan Harga Makanan di Gaza Meroket

    JAKARTA – UNRWA memperingatkan lonjakan harga pangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Gaza akibat penghancuran lahan pertanian oleh Israel.

    Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) memperingatkan harga makanan di Jalur Gaza meroket ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat penghancuran dan perampasan lahan oleh Israel.

    Dilansir ANTARA, Sabtu, 18 Oktober, UNRWA mengatakan hampir seluruh lahan pertanian di Jalur Gaza kini “hancur atau tidak dapat diakses”, sehingga warga kehilangan sumber penghasilan.

    Kondisi itu juga menyebabkan harga pangan mencapai rekor tertinggi setelah dua tahun perang Israel yang berdampak menghancurkan kesejahteraan masyarakat Palestina, khususnya di Gaza.

    Badan PBB itu menjelaskan keluarga-keluarga di Palestina yang sebelumnya bergantung pada hasil panen dari lahan mereka di Gaza kini tidak lagi memiliki sumber pendapatan, sehingga tidak mampu membeli makanan, sekalipun tersedia di pasaran.

    Dalam unggahan di platform X, UNRWA mengatakan, “Satu kilogram tomat yang dulu harganya 60 sen (sekitar Rp9.940), kini mencapai 15 dolar (sekitar Rp248.350) — jika masih bisa ditemukan”.

    “Sampai sektor pertanian Gaza dapat dibangun kembali, harus ada distribusi bantuan yang disalurkan dengan benar-benar tanpa hambatan,”sambung UNRWA. 

     

  • Hakim Ditembak Mati Saat Antar Anak ke Sekolah, Polisi Ungkap Pelaku

    Hakim Ditembak Mati Saat Antar Anak ke Sekolah, Polisi Ungkap Pelaku

    Jakarta, CNBC Indonesia – Seorang hakim tewas ditembak saat mengantar anak-anaknya ke sekolah, sementara seorang pesepak bola nasional ditembak dan terluka, dalam serangkaian serangan terbaru yang diduga kuat dilakukan kelompok kriminal bersenjata.

    Polisi mengatakan hakim Marcos Mendoza ditembak mati oleh pelaku bermotor di kota pesisir Montecristi, Provinsi Manabi, wilayah yang selama ini dikenal sebagai sarang kartel narkoba, pada Kamis (16/10/2025).

    “Kelompok Los Lobos diduga berada di balik serangan ini,” kata Kepala Kepolisian Provinsi Manabi, Kolonel Giovanni Naranjo, dikutip dari AFP, Minggu (19/10/2025).

    Adapun kelompok tersebut telah ditetapkan sebagai organisasi teroris asing oleh Amerika Serikat.

    Menurut laporan Human Rights Watch, sedikitnya 15 hakim dan jaksa di Ekuador telah dibunuh sejak 2022. Asosiasi Hakim Ekuador mengecam keras pembunuhan Mendoza, menyebutnya sebagai “tamparan keras terhadap lembaga peradilan” dan bukti nyata “kerentanan” aparat hukum di negara itu.

    “Mereka menghadapi tekanan, ancaman, dan risiko setiap hari hanya karena menjalankan tugasnya dengan keberanian dan independensi,” ujar pernyataan resmi asosiasi tersebut.

    Di hari yang sama, pesepak bola Ekuador Bryan “Cuco” Angulo, yang pernah membela sejumlah klub di Amerika Latin dan tim nasional, juga menjadi korban kekerasan. Ia ditembak di bagian kaki ketika sedang mengikuti sesi latihan bersama klubnya, Liga de Portoviejo.

    Polisi menahan dua tersangka pelaku, sementara klub menyebut sejumlah pemain lain juga telah menerima ancaman menjelang pertandingan melawan Buhos ULRV pada Jumat.

    Kekerasan terhadap pemain sepak bola di Ekuador bukan hal baru. Mafia pengaturan skor disebut terhubung dengan jaringan kejahatan internasional yang menghasilkan keuntungan hingga US$1,7 triliun per tahun, menurut perkiraan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Para ahli menilai tim-tim divisi dua Ekuador menjadi target utama karena para pemainnya menerima gaji yang jauh lebih rendah, sehingga lebih rentan terhadap tekanan geng.

    Tahun lalu, polisi sempat menangkap seorang perempuan di salah satu rumah Angulo dan menemukan sistem pengawasan yang diduga digunakan oleh jaringan kriminal. “Kami tidak menutup kemungkinan serangan ini terkait dengan kasus tersebut,” kata Naranjo.

    Ekuador, yang dahulu dikenal sebagai salah satu negara paling aman di Amerika Latin, kini terjebak dalam spiral kekerasan. Letaknya yang strategis di antara Kolombia dan Peru, dua produsen kokain terbesar dunia, menjadikan negara itu pusat transit utama perdagangan narkoba.

    Presiden Daniel Noboa telah mengerahkan militer untuk menekan gelombang kejahatan, namun hasilnya masih minim. Menurut data Observatorium Kejahatan Terorganisasi Nasional, angka pembunuhan di Ekuador melonjak 47% pada paruh pertama tahun 2025 dibanding periode yang sama tahun lalu.

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Israel Langgar Gencatan Senjata 47 Kali, Bunuh 38 Warga Palestina

    Israel Langgar Gencatan Senjata 47 Kali, Bunuh 38 Warga Palestina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kantor media pemerintah Gaza menuduh Israel melanggar perjanjian gencatan senjata dengan Hamas sebanyak 47 kali sejak awal Oktober, dengan serangkaian serangan yang disebut telah menewaskan 38 warga Palestina dan melukai 143 orang lainnya.

    Dalam pernyataannya pada Sabtu (18/10/2025) malam, otoritas Gaza menyebut pelanggaran itu meliputi “penembakan langsung terhadap warga sipil, pengeboman yang disengaja, serta penangkapan sejumlah warga”. Tindakan-tindakan tersebut, menurut mereka, menunjukkan bahwa Israel “terus melanjutkan kebijakan agresi meskipun perang telah dinyatakan berakhir”.

    Pihak Gaza mendesak PBB dan negara-negara penjamin perjanjian gencatan senjata untuk segera bertindak agar Israel menghentikan kekerasan dan melindungi penduduk sipil yang tidak bersenjata.

    Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa perlintasan Rafah, jalur utama bagi bantuan kemanusiaan, tidak akan dibuka kembali hingga Hamas menyerahkan seluruh jenazah sandera Israel yang masih ditahan di Jalur Gaza.

    “Perdana Menteri Netanyahu memerintahkan agar perbatasan Rafah tetap ditutup sampai pemberitahuan lebih lanjut,” demikian bunyi pernyataan dari kantornya, dilansir The Guardian.

    “Pembukaannya akan dipertimbangkan berdasarkan sejauh mana Hamas memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan sandera dan jenazah, serta melaksanakan ketentuan yang telah disepakati.”

    Militer Israel pada Sabtu malam mengatakan bahwa Palang Merah telah menerima dua jenazah sandera sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata. Namun di lapangan, kekerasan masih terjadi.

    Gencatan Senjata Rapuh

    Pada Jumat, sebelas anggota satu keluarga Palestina tewas ketika kendaraan yang mereka tumpangi diserang pasukan Israel, insiden yang disebut otoritas Gaza sebagai pelanggaran paling mematikan sejak gencatan senjata diberlakukan delapan hari sebelumnya.

    Menurut Badan Pertahanan Sipil Gaza, keluarga tersebut sedang berusaha kembali ke rumah mereka di kawasan Zeitoun, Kota Gaza, ketika bus yang mereka naiki dihantam karena dianggap melintasi “garis kuning”, batas imajiner yang ditetapkan tentara Israel untuk membedakan zona operasi mereka.

    “Mereka mungkin tidak tahu di mana posisi garis itu, karena tidak ada tanda fisik di lapangan,” kata Mahmoud Basal, juru bicara badan pertahanan sipil. “Saya yakin keluarga itu tidak dapat membedakan antara garis kuning dan merah yang disebutkan tentara.”

    Rekaman video yang dirilis oleh Badan Pertahanan Sipil Gaza, bersama Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA), menunjukkan proses evakuasi jenazah keluarga tersebut, termasuk tujuh anak dan tiga perempuan.

    Militer Israel, IDF, membenarkan telah menembak sebuah kendaraan di wilayah utara Gaza, menyatakan bahwa “kendaraan mencurigakan terdeteksi melintasi garis kuning dan mendekati pasukan”. Menurut pernyataan IDF, pasukan sempat melepaskan tembakan peringatan, namun kendaraan “tetap melaju dengan cara yang dianggap mengancam”.

    Israel dan Hamas saling menuduh pihak lain melanggar kesepakatan gencatan senjata. Israel menuding Hamas gagal mengembalikan seluruh jenazah sandera yang telah meninggal. Hamas sendiri mengatakan sudah menyerahkan 20 sandera hidup dan 12 dari 28 jenazah, namun membutuhkan peralatan khusus untuk menemukan sisanya di reruntuhan.

    Untuk membantu proses pencarian, Turki mengirim puluhan ahli penyelamat bencana guna membantu menggali puing-puing bangunan di Gaza. Pihak Kementerian Kesehatan Gaza menyebut lebih dari 68.000 warga Palestina telah tewas sejak perang dimulai, dan diperkirakan 10.000 jasad masih terperangkap di bawah reruntuhan.

    Badan Pertahanan Sipil Gaza memperkirakan sekitar 60 juta ton puing tersebar di seluruh wilayah tersebut, menjadikan upaya pemulihan dan pencarian korban sebagai pekerjaan yang “nyaris mustahil” tanpa bantuan besar-besaran.

    Sementara itu, kantor Netanyahu mengonfirmasi bahwa salah satu jenazah yang dikembalikan Hamas diidentifikasi sebagai Eliyahu Margalit. Dalam pernyataan terpisah, ia juga memastikan niatnya untuk maju kembali dalam pemilihan umum tahun depan.

    Di sisi lain, Kementerian Kesehatan Palestina menyebut Israel telah mengembalikan 15 jenazah warga Palestina pada Sabtu, sehingga total mencapai 135 jenazah sejak gencatan senjata dimulai. Dokter di Rumah Sakit Nasser, Khan Younis, melaporkan bahwa banyak jenazah menunjukkan tanda-tanda penyiksaan dan eksekusi, seperti tangan terikat, mata tertutup, serta luka tembak di kepala.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Gencatan Senjata, Israel Masih Tutup Akses Gaza di Perbatasan Rafah

    Gencatan Senjata, Israel Masih Tutup Akses Gaza di Perbatasan Rafah

    Jakarta –

    Irsael masih menutup akses Gaza di perbatasan Rafah dengan Mesir. Kantor Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa perbatasan Rafah akan dibuka kembali hanya setelah Hamas menyerahkan jenazah semua sandera yang masih ditawan di Gaza.

    “Perdana Menteri Netanyahu telah memerintahkan agar perlintasan Rafah tetap ditutup sampai pemberitahuan lebih lanjut,” bunyi pernyataan tersebut dilansir AFP, Minggu (19/10/2025).

    “Pembukaan kembali perlintasan ini akan dipertimbangkan berdasarkan bagaimana Hamas memenuhi kewajibannya untuk memulangkan para sandera dan jenazah korban, serta untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang disepakati (dari gencatan senjata)”, tambah kantor tersebut.

    Sebelumnya pada Sabtu (18/10), Kedutaan Besar Palestina di Kairo mengumumkan bahwa perlintasan Rafah antara Gaza dan Mesir akan dibuka kembali pada Senin (20/10), untuk memungkinkan warga Palestina yang tinggal di Mesir kembali ke Gaza.

    Pada Kamis (16/10), otoritas Israel mengatakan bahwa ketika perlintasan dibuka kembali, hanya akan mengizinkan pergerakan orang, bukan pengiriman bantuan kemanusiaan.

    Tentara Israel mengambil alih sisi Palestina dari penyeberangan Rafah pada 7 Mei tahun lalu, mengklaim fasilitas tersebut telah “digunakan untuk tujuan teroris” dan mengungkapkan kecurigaan kuat bahwa fasilitas tersebut juga digunakan untuk menyelundupkan senjata.

    Setelah pengambilalihan tersebut, semua akses melalui penyeberangan tersebut ditangguhkan, termasuk akses bagi personel Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Penyeberangan tersebut sempat dibuka kembali selama gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang berlaku efektif pada 19 Januari 2025.

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/rfs)

  • 67 Juta Orang di Pengungsian hingga Daerah Konflik Alami Gangguan Kesehatan Mental

    67 Juta Orang di Pengungsian hingga Daerah Konflik Alami Gangguan Kesehatan Mental

    JAKARTA – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pekan lalu memperingatkan, sekitar 67 juta orang yang tinggal di daerah konflik, bencana, atau pengungsian menderita gangguan kesehatan mental.

    Sejalan dengan itu, badan kesehatan PBB itu mendesak agar dukungan kesehatan mental diperlakukan sebagai prioritas penyelamatan jiwa dalam operasi kemanusiaan.

    “Satu dari lima orang dalam keadaan darurat hidup dengan kondisi kesehatan mental, namun dukungan kesehatan mental masih dianggap opsional dalam banyak respons,” ujar Fahmy Hanna, pejabat teknis WHO untuk kesehatan mental, dalam jumpa pers PBB di Jenewa, dilansir dari Anadolu 17 Oktober.

    Hanna mengatakan kemajuan telah dicapai, dengan mekanisme koordinasi yang kini aktif di 71 persen keadaan darurat dibandingkan dengan kurang dari setengahnya pada tahun 2019.

    Kendati demikian, Hanna menegaskan kualitas dan cakupan layanan “masih kurang.”

    Ia memperingatkan, permintaan negara untuk obat-obatan psikotropika turun 94 persen pada awal tahun 2025 karena pemotongan dana, yang menyebabkan jutaan orang kehilangan dukungan.

    “Ketika dana kemanusiaan menghilang, dampaknya langsung terasa dan sangat besar,” ujar Hanna, seraya mengimbau pemerintah, donatur, dan responden untuk mengintegrasikan dan berinvestasi dalam perawatan kesehatan mental di seluruh tahap kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan.

  • Anggota DPR: Jaga sawah, jaga kedaulatan pangan nasional

    Anggota DPR: Jaga sawah, jaga kedaulatan pangan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti menegaskan langkah Presiden Prabowo Subianto untuk memperketat larangan alih fungsi lahan sawah perlu mendapat dukungan penuh karena kedaulatan pangan bukan hanya slogan, melainkan fondasi ketahanan nasional

    “Saya percaya, menjaga sawah sama artinya dengan menjaga masa depan bangsa. Presiden telah memberi arah yang tegas. Tugas kami di legislatif dan pemerintah daerah adalah memastikan arah itu berjalan dengan disiplin dan konsisten. Lahan pertanian bukan sekadar bidang tanah, ia adalah sumber kehidupan, kedaulatan, dan kehormatan bangsa,” kata Azis dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Aziz berharap langkah tegas Presiden Prabowo menjadi awal bagi kebangkitan pertanian yang berkeadilan dan berkelanjutan karena sejatinya kekuatan pangan Indonesia bertumpu pada tanahnya sendiri dan tangan para petaninya.

    Ia menambahkan pernyataan Presiden Prabowo bukan sekadar seruan moral, tetapi peringatan keras terhadap realitas lapangan bahwa lahan-lahan produktif terus menyusut akibat tekanan investasi dan urbanisasi yang tidak terkendali.

    Data Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) menunjukkan Indonesia saat ini memiliki sekitar 7,38 juta hektare lahan baku sawah, namun luasnya terancam terus berkurang.

    Pemerintah menargetkan agar 87 persen dari total lahan baku tersebut dapat dikunci menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang artinya tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan apa pun selain pertanian.

    Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa celah hukum dan lemahnya pengawasan sering kali membuat kebijakan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.

    “Saya memandang bahwa akar masalah alih fungsi sawah tidak hanya soal izin, tetapi menyangkut sinkronisasi tata ruang dan integritas kebijakan daerah,” ujarnya

    Menurutnya, masih ada daerah yang belum menyelesaikan pembaruan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang sejalan dengan peta lahan sawah dilindungi (LSD) yang ditetapkan pemerintah pusat.

    Akibatnya, terjadi tumpang tindih antara peta nasional dan rencana daerah. Di celah inilah sering muncul praktik “alih fungsi terselubung”, yaknj izin diberikan atas nama investasi strategis tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap produksi pangan.

    Selain itu, mekanisme rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2024 (Pasal 12) juga berpotensi membuka ruang penyalahgunaan.

    Instrumen hukum ini sejatinya dibuat untuk kondisi khusus, tetapi tanpa transparansi dan pengawasan publik, dapat menjadi pintu legal bagi konversi lahan yang seharusnya dilindungi.

    “Saya menilai ke depan, seluruh proses rekomendasi harus dibuka secara digital dan bisa diaudit oleh masyarakat. Keterbukaan adalah benteng utama pencegahan penyimpangan,” kata Azis.

    Semua pihak harus memahami bahwa setiap hektare sawah yang hilang bukan hanya kehilangan lahan, tetapi juga kehilangan produksi, lapangan kerja, dan stabilitas harga pangan.

    Indonesia tidak bisa bergantung pada impor beras selamanya. Jika lahan-lahan subur terus berkurang, maka krisis pangan bukan sekadar ancaman global, tetapi bisa menjadi krisis nasional yang nyata.

    Karena itu, kebijakan Presiden Prabowo merupakan langkah strategis untuk memastikan ketahanan pangan nasional berpijak di atas kedaulatan lahan sendiri.

    Dari perspektif legislasi, Komisi II DPR RI yang bermitra dengan Kementerian ATR/BPN memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa perlindungan LP2B dan LSD benar-benar terintegrasi ke dalam sistem perizinan digital, seperti OSS (Online Single Submission) dan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang).

    Izin investasi harus tunduk pada peta ruang yang telah dilindungi secara hukum. Kami juga mendorong moratorium penerbitan izin baru di atas lahan yang masuk dalam peta LSD hingga seluruh daerah menyelesaikan sinkronisasi RTRW dan RDTR nya.

    Perlindungan lahan

    Namun, perlindungan lahan pertanian tidak cukup hanya dengan regulasi; ia harus diikuti penguatan infrastruktur pendukung pertanian.

    Di Purworejo, salah satu kunci ketahanan pangan adalah normalisasi Sungai Bogowonto yang selama ini menjadi sumber irigasi utama bagi ribuan hektare sawah.

    Pendangkalan dan kerusakan parapet di sejumlah titik membuat aliran air tak lagi optimal, bahkan mengancam banjir di musim hujan.

    Ia menilai perlu percepatan normalisasi segmen Purworejo – Bagelen – Ngombol oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu – Opak, agar irigasi dan pengendalian banjir bisa berjalan beriringan.

    Sementara itu, di Wonosobo, banyak saluran irigasi lama yang kini kering akibat sedimentasi dan keterbatasan anggaran. Tahun 2025, tidak ada alokasi DAK (Dana Alokasi Khusus) irigasi bagi Wonosobo, padahal jaringan ini vital untuk menghidupkan kembali sawah teknis di dataran tinggi.

    “Saya mendorong agar pemerintah daerah bersama BBWS menyiapkan rehabilitasi saluran lama dengan memanfaatkan Embung Dieng I dan II yang baru diserahkan pengelolaannya kepada DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Wonosobo pada September 2025. Embung tersebut dapat berfungsi sebagai suplesi air untuk jaringan sekunder dan tersier yang selama ini tidak lagi beroperasi,” tuturnya.

    Upaya seperti normalisasi Bogowonto dan reaktivasi irigasi lama di Wonosobo bukan hanya soal proyek fisik, melainkan bentuk nyata menjaga nadi pertanian rakyat. Ketika air kembali mengalir ke sawah, maka semangat petani pun akan hidup kembali. Inilah wujud konkret dari semangat Presiden Prabowo dalam membangun kedaulatan pangan yang berakar di desa.

    Bagi daerah-daerah pertanian seperti Wonosobo, Temanggung, Purworejo, Magelang, dan Kota Magelang, wilayah yang saya wakili di DPR RI, isu ini bukan sekadar wacana nasional, tetapi menyentuh langsung kehidupan petani. Sawah di dataran tinggi dan lereng-lereng subur itu adalah benteng ekonomi rakyat.

    “Karena itu, saya akan mendorong pemerintah daerah untuk segera memetakan ulang desa-desa yang memiliki sawah beririgasi teknis, menetapkannya dalam LP2B daerah, dan mengawasi agar tidak ada revisi tata ruang yang menggerus sawah produktif,” ujar Azis.

    Namun, pengendalian saja tidak cukup. Petani yang mempertahankan sawahnya perlu diberikan insentif nyata: pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), prioritas Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian, bantuan Alat dan mesin pertanian (alsintan), serta jaminan harga gabah yang stabil.

    Tanpa dukungan ekonomi, upaya mempertahankan sawah hanya akan membebani petani kecil. Kedaulatan pangan tidak mungkin dicapai tanpa keadilan bagi petani.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menanti Janji Trump dan Nasib Palestina

    Menanti Janji Trump dan Nasib Palestina

    Jakarta –

    Awal Oktober 2025, kabar gembira ketika dunia menyaksikan pengumuman gencatan senjata pasca ketegangan antara Israel dan Hamas sejak dua tahun yang lalu, diumumkan di Sharm el-Sheikh, difasilitasi oleh Mesir. Pengumuman inisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memuat rencana 20 poin menandai fase pertama penghentian permusuhan, pembebasan sandera, dan pergeseran pasukan.

    Namun, keberhasilan jangka panjang akan sangat bergantung pada niat politik yang jelas dan tindakan nyata dari negara-negara besar, terutama Amerika Serikat, serta komunitas internasional yang dapat membantu membangun kembali Gaza, yang telah hancur akibat serangan militer Israel.

    Pihaknya bersama mitranya dari Eropa dan negara-negara Arab bertemu di Paris pada Kamis (9/10/2025) membahas masa depan Gaza. Pertemuan digelar atas dasar kesepakatan kedua pihak berseteru untuk gencatan senjata, pertukaran tawanan dan sandera, serta penarikan pasukan dari sebagian wilayah di Gaza yang diusulkan Trump.

    Pertemuan di Paris dihadiri oleh para menteri luar negeri dan dipandang penting untuk membahas perihal pembentukan pasukan stabilisasi internasional, tata kelola pascaperang, dan rekonstruksi Gaza.

    Paling penting untuk menegaskan bahwa gencatan senjata dipimpin AS; sejumlah laporan menjelaskan bahwa Gedung Putih memainkan peran sentral mendesak pihak-pihak terkait persetujuan fase awal perjanjian.

    Ada dua perasaan yang bebarengan muncul. Lega karena kekerasan yang mengoyak kehidupan rakyat Palestina tersendat dan/atau skeptisisme. Pengumuman tersebut dihadapkan pada dualisme cara pandang menyoal komitmen, mengarah pada perdamaian permanen atau hanya jeda sementara sebelum spiral kekerasan berulang.

    Pasalnya, beberapa jam setelah kesepakatan damai, pesawat tempur Israel melancarkan serangan di kawasan Zeitoun dan Khan Younis.

    Suara ledakan menggema, asap tebal menjulang dari rumah yang baru saja merdeka, memupus harapan untuk merdeka menjadi perasaan hancur berkeping-keping. Harapannya, setelah diwawancarai oleh media Israel, otoritas Palestina Mahmoud Abbas akan mereformasi berbagai sektor di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan keamanan-untuk menentukan nasib sendiri bersungguh-sungguh dan membentuk struktur kenegaraan yang kredibel sesuai cita-cita rakyat Palestina.

    Gencatan Senjata: Sementara atau Selamanya?

    Perjanjian di atas mengubah lanskap politik Israel, melalui pemerintahannya mengumumkan kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas, membuka peluang untuk penghentian serangan di Gaza. Pasca pengumuman, pasukan Israel mulai menarik diri di Gaza secara bertahap pada Jumat (10/10/2025).

    Reuters menyebutkan bahwa warga Israel dan Palestina menyambut kabar tersebut dengan suka cita, setelah perang dua tahun yang menewaskan lebih dari 67.000 warga Palestina.

    Meskipun Khalil al-Hayya, pemimpin Hamas, mengklaim telah menerima jaminan dari AS dan mediator lain bahwa perang akan berakhir. Serangan udara oleh Israel di Gaza menurun drastis. Suara “Allahu Akbar” menggema setelah mendengar kabar tersebut, setelah warga Gaza diselimuti dengan kesedihan, wajah lelah, dan tubuh yang luka.

    Meskipun ada pengumuman tersebut, Netanyahu menghadapi tekanan dari internal koalisi setelah bersepakat untuk gencatan senjata dengan Hamas.

    Namun perjanjian fase awal ini masih belum menyentuh persoalan struktural-mengenai status politik Gaza, proses demiliterisasi yang kredibel, pengaturan keamanan jangka panjang, hingga mekanisme pemerintahan yang menjamin hak-hak sipil dan politik rakyat Palestina.

    Tanpa rencana politis yang komprehensif, jeda operasi militer berisiko menjadi jeda sementara dalam kengerian yang dapat kembali menyala.

    Trump menuju kawasan Timur Tengah, Minggu (12/10/2025) untuk menghadiri penandatanganan perjanjian di Mesir. Lawatan ke Timur Tengah disertai undangan dari Ketua Parlemen Israel Amir Ohana untuk berpidato di Knesset, Parlemen Israel.

    Trump berharap agar tujuannya dapat menciptakan perdamaian abadi di kawasan Timur Tengah.

    Harapnya, kata Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat, Tom Fletcher, gencatan senjata jangan sampai menjadi harapan palsu bagi masyarakat lokal Palestina dan sejumlah komunitas internasional, yang menginginkan konflik dapat berakhir dan mewujudkan perdamaian abadi.

    Rekonstruksi Gaza

    Setelah gencatan senjata yang disepakati oleh Hamas, pasukan Israel menarik diri dari sejumlah wilayah di Gaza pada Jumat (10/10/2025). Hal ini memberikan kesempatan bagi warga Gaza untuk kembali ke rumahnya, meskipun hampir keseluruhan hancur akibat perang dua tahun terakhir.

    Namun, yang lebih penting, skala kerusakan di Gaza bukan hanya membangun kembali rumah yang telah hancur, melainkan menghidupkan ekosistem tatanan sosial-ekonomi secara keseluruhan.

    Ismail Zayda (40), sebagai warga Gaza, dihadapkan situasi yang berkecamuk dan bangunan rata dengan tanah, seluruh distrik lenyap, rasa takut dan ketidakpastian masih menyelimuti. Bantuan sosial sudah masuk ke Gaza untuk membantu ratusan ribu warga sipil yang hidup di tenda-tenda.

    Penilaian kolektif Bank Dunia bersama Uni Eropa dan PBB, pada Februari 2025 melalui Interim Rapid Damage and Needs Assessment (IRDNA), memperkirakan kebutuhan rekonstruksi mencapai sekitar US$53,2 miliar untuk dekade mendatang, dengan kebutuhan mendesak sekitar US$20 miliar pada tiga tahun pertama.

    Angka tersebut memberikan gambaran bahwa kekayaan finansial dan teknologi perlu diperkuat dengan koordinasi politik dan mekanisme yang menjamin akses, transparansi, dan perlindungan hak-hak penduduk selama fase rekonstruksi.

    Komitmen finansial tanpa pengaturan politik yang aman berisiko menimbulkan masalah baru-seperti korupsi, penguatan rekonstruksi oleh aktor yang memperkuat ketidaksetaraan, atau rekonstruksi yang mengabaikan kebutuhan korban yang paling rentan. Hal Ini perlu peran komunitas internasional melalui donor negara, lembaga internasional, NGO, dan aktor regional (seperti Mesir, Qatar, dan Turki) menjadi krusial.

    Rekonstruksi idealnya harus berbasis prinsip do no harm, inklusif, dan dipimpin oleh kebutuhan lokal. Penentuan bentuk rekonstruksi, seperti perumahan, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi, listrik, serta pemulihan mata pencaharian, harus melibatkan perwakilan organisasi sipil Palestina agar kebijakan tidak menjadi alat politik untuk meraih legitimasi jangka pendek.

    Berdasarkan laporan IRDNA, menempatkan prioritas secara jelas bahwa prakarsa donor tanpa mekanisme partisipasi lokal justru berbahaya.

    Komitmen Kemanusiaan

    Hal yang lebih penting menyoal gencatan senjata atau rekonstruksi Gaza, yang tidak boleh diabaikan adalah dimensi kemanusiaan. Banyaknya korban jiwa dan luka-luka yang meluas, trauma kolektif, serta kehancuran infrastruktur publik (sekolah, rumah sakit, jaringan air dan listrik) menggores generasi mendatang.

    Data resmi yang dirilis organisasi kemanusiaan dan otoritas kesehatan di Gaza, korban jiwa mencapai puluhan ribu, dengan jumlah terus bertambah seiring verifikasi data secara statistik, menjadi alasan moral mengapa rekonstruksi harus didahului oleh jaminan keamanan dan akses kemanusiaan yang tidak dapat diintervensi secara politis.

    Komitmen Trump dan administrasi AS dalam penyelesaian konflik, apakah bersifat temporer atau permanen? Meskipun AS dalam konteks geopolitik dinilai mampu memimpin proses perdamaian besar-baik lewat tekanan diplomatik, insentif politik, maupun bantuan ekonomi-sering kali bergantung pada agenda domestik dan pergantian kepemimpinan.

    Yang berbeda kali ini adalah klaim Trump berhasil menggalang koalisi regional dan internasional untuk mendorong Israel dan Hamas menerima fase awal perjanjian. Tetapi komitmen jangka panjang membutuhkan konsistensi kebijakan, dukungan anggaran berkelanjutan, serta mekanisme pengawasan dan akuntabilitas internasional yang kuat, bukan hanya deklarasi sesaat yang kemudian terpinggirkan oleh perubahan prioritas politik domestik.

    Indonesia dan Pesan Perdamaian

    Mengenai perdamaian yang dimotori oleh AS. Terdapat nilai penting yang dapat ditawarkan Indonesia maupun jaringan masyarakat sipil: pengalaman membangun koeksistensi lintas agama, advokasi untuk solusi berbasis hak asasi manusia, dan penekanan pada keadilan transisional inklusif.

    Indonesia dapat berperan sebagai jembatan moral dan diplomatik-memfasilitasi suara masyarakat sipil Palestina di forum internasional, mendorong donor untuk menerapkan prinsip transparansi, dan menegaskan bahwa rekonstruksi harus melindungi warisan sipil serta pluralitas sosial.

    Pengalaman historis Indonesia menjadi modal untuk berperan dalam rekonsiliasi pasca-konflik menjadi referensi relevan, tanpa menyederhanakan kompleksitas lokal Palestina.

    Namun peran moral tidak cukup; harus disertai komitmen praksis dari negara-negara donatur (termasuk AS) yang harus meliputi tiga hal konkret: (1) paket pendanaan multiyear yang terikat pada hasil konkret (recovery milestones); (2) jaminan akses aman untuk bantuan dan pekerja rekonstruksi melalui mekanisme internasional yang disepakati; serta (3) dukungan untuk rekonstruksi yang dipimpin lokal-melalui dana yang dikelola kolektif oleh lembaga internasional dan otoritas sipil Palestina untuk memastikan partisipasi dan akuntabilitas.

    Selain solusi dua negara, seringkali disebut konsep normatif dalam diplomasi internasional, dihadapkan tantangan besar: berkurangnya kepercayaan, ekspansi pemukiman di Tepi Barat, serta bahaya fragmentasi politik internal Palestina.

    Tanpa momentum politik yang jelas yang menghubungkan gencatan senjata di Gaza dan perundingan politik yang lebih luas yang menghormati hak kewarganegaraan, batas-batas yang diterima, dan jaminan keamanan-upaya perdamaian berisiko terbatas pada manajemen konflik daripada penyelesaian konflik.

    Oleh karenanya penting peranan dari non-Atlantik (negara-negara Asia, Liga Arab, dan organisasi internasional) dalam menyeimbangkan pengaruh dan menawarkan jalur diplomasi yang inklusif. Publik Indonesia dan komunitas global harus menuntut transparansi.

    Trump atau siapa pun yang mengklaim keberhasilan broker perdamaian, klaim tersebut harus diikuti dengan akses terbuka untuk pengamat independen, laporan berkala tentang implementasi, serta keterlibatan aktor kemanusiaan untuk memantau kondisi lapangan.

    Komitmen politik tanpa mekanisme evaluasi dan akuntabilitas rentan. Indonesia, bagian dari komunitas global peduli kemanusiaan dan keadilan, dapat menekan agar bantuan dan proses rekonstruksi diarahkan pada pemulihan prestasi publik-melalui pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Bukan hanya pencitraan politik.

    Aji Cahyono. Direktur Eksekutif Indonesian Coexistence, Program Master Kajian Timur Tengah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

    (rdp/imk)

  • Rusia Murka Drone Ukraina Tewaskan Wartawan Meliput Zona Perang

    Rusia Murka Drone Ukraina Tewaskan Wartawan Meliput Zona Perang

    JAKARTA – Rusia menuntut Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) untuk mengutuk serangan pesawat nirawak Ukraina yang menewaskan seorang wartawan peliput konflik bersenjata dari zona perang.

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mendesak diambilnya langkah-langkah komprehensif untuk mencegah hal serupa di masa mendatang.

    “Kami akan berupaya sekuat tenaga agar lembaga-lembaga internasional memberikan penilaian hukum yang semestinya atas pembunuhan yang disengaja ini dan kejahatan junta Kiev lainnya terhadap warga sipil,” kata Zakharova kepada Tass, Jumat 17 Okotber.

    Zakharova menegaskan organisasi-organisasi internasional terkait harus segera bertindak mengecam serangan Ukraina menewaskan jurnalis perang asal Rusia bernama Ivan Zuyev tersebut. 

    “Mereka yang bertanggung jawab atas kematian jurnalis Rusia tersebut akan diidentifikasi dan pasti akan dihukum,” tegasnya.

    Dia mengajak lembaga-lembaga multilateral terkait, terutama Direktur Jenderal UNESCO, perwakilan OSCE untuk kebebasan media, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, dan organinasi hak asasi manusia transnasional lainnya, memenuhi kewajibannya segera mengutuk kejahatan terbaru rezim Kiev.

    Termasuk, lanjut dia, mengambil langkah-langkah komprehensif untuk mencegah hal serupa di masa mendatang.

    “Kami akan berupaya sekuat tenaga agar lembaga-lembaga internasional memberikan penilaian hukum yang semestinya atas pembunuhan yang disengaja ini dan kejahatan junta Kiev lainnya terhadap warga sipil.” “Mereka yang bertanggung jawab atas kematian jurnalis Rusia tersebut akan diidentifikasi dan pasti akan dihukum,” tegasnya.

    Adapun Ivan Zuyev merupakan wartawan perang media RIA Novosti menjadi korban tewas drone militer Ukraina saat bertugas meliput di wilayah Zaporozhye, Ukraina. Rekan Zuyev, Yury Voitekovich, yang juga menjadi korban terluka parah.