partai: PBB

  • Lula da Silva: Dunia berutang pada Indonesia atas KAA di Bandung

    Lula da Silva: Dunia berutang pada Indonesia atas KAA di Bandung

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menyatakan bahwa negara-negara berkembang saat ini memiliki utang sejarah kepada Bangsa Indonesia atas lahirnya Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung, Jawa Barat, pada 70 tahun silam.

    Lula, dalam pernyataan bersama di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, menyebut bahwa konferensi yang dihadiri oleh 29 negara dari kawasan Asia dan Afrika itu menjadi fondasi gerakan solidaritas negara-negara berkembang saat ini.

    “Dunia berkembang memiliki utang sejarah kepada Indonesia, karena 70 tahun lalu, Konferensi Asia-Afrika di Bandung telah menjadi fondasi gerakan solidaritas negara-negara berkembang,” ujarnya.

    KAA yang digagas oleh Indonesia, India, Mesir, Pakistan, dan Burma (Myanmar) pada saat itu merupakan tonggak lahirnya solidaritas negara-negara Asia dan Afrika pasca-Perang Dunia II.

    Saat itu banyak negara baru merdeka, dan KAA menjadi wadah pertama di mana mereka bersatu menolak kolonialisme, rasisme, serta ketimpangan global

    Presiden Lula melanjutkan, bahwa Indonesia dan Brazil, sebagai bagian aktif dari negara-negara Selatan Global, bertekad memperkuat peran keduanya dalam mengawal perdamaian, pembangunan berkelanjutan, serta penegakan tatanan internasional yang berkeadilan.

    Kedua negara juga menentang genosida di Gaza, Palestina, dan mendukung solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian di Timur Tengah.

    Lula turut menyerukan reformasi menyeluruh terhadap Dewan Keamanan PBB agar lembaga tersebut menjadi lebih representatif dan mampu menjalankan perannya secara efektif dalam menjaga perdamaian dunia.

    “Kami juga menyerukan reformasi menyeluruh Dewan Keamanan PBB agar menjadi lebih representatif dan efektif,” katanya.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia dan Brazil memiliki pandangan yang sejalan dalam isu politik internasional, termasuk dalam mendorong terciptanya gencatan senjata di Palestina dan Ukraina.

    “Kita di bidang politik internasional kita saling mendukung, sikap kita sama. Di masalah Palestina, sama di masalah Ukraina, kita ingin gencatan senjata cepat,” katanya.

    Presiden Prabowo mengatakan kedua negara menilai pentingnya perdamaian yang nyata dan solusi politik yang berkeadilan, khususnya melalui pendekatan solusi dua negara untuk penyelesaian konflik di Timur Tengah.

    “Kita ingin perdamaian yang real, menuju ke solusi politik, yaitu solusi dua negara. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan,” ucap Kepala Negara.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RI Dilarang Gelar Kejuaraan Olahraga Internasional, Ini Tanggapan Menpora

    RI Dilarang Gelar Kejuaraan Olahraga Internasional, Ini Tanggapan Menpora

    Anda sedang membaca rangkuman berita-berita terkini yang terjadi dari sejumlah negara dalam 24 jam terakhir.

    Berita soal Indonesia menjadi pembuka edisi Kamis, 23 Oktober 2025.

    Indonesia dilarang jadi tuan rumah olahraga

    Komite Olimpiade Internasional (IOC) mendesak seluruh federasi olahraga internasional untuk tidak menyelenggarakan acara di Indonesia, setelah Indonesia melarang pesenam Israel ikut bertanding.

    Semua ini berasal setelah Indonesia menyatakan tidak akan memberikan visa kepada tim Israel di ajang Gymnastic World Championship di Jakarta, karena serangan militer Israel di Gaza, yang kemudian dikecam oleh IOC.

    Dewan eksekutif IOC bertemu minggu ini dan memutuskan untuk “mengakhiri segala bentuk dialog” dengan Komite Olimpiade Nasional Indonesia “mengenai penyelenggaraan Olimpiade, Olimpiade Remaja, acara Olimpiade, atau konferensi di masa mendatang”.

    Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mengatakan pemerintah Indonesia memahami keputusan ini, tapi juga memiliki alasan untuk tidak menerima tim Israel, yakni ” untuk menjaga keamanan, ketertiban umum dan kepentingan publik dalam setiap penyelenggaraan event internasional.”

    “Kemenpora dan Pemerintah tetap berkomitmen mempersiapkan blueprint pembangunan olahraga nasional, termasuk penguatan 17 cabang olahraga unggulan serta pembangunan pusat latihan tim nasional,” seperti dikutip dari situs resmi Kemenpora RI.

    ‘Aksi teroris’ di luar gedung parlemen Serbia

    Satu orang ditahan dan setidaknya seorang lainnya terluka setelah insiden penembakan dan kebakaran di luar gedung parlemen Serbia di Beograd.

    Sebuah video yang diunggah di media NOVA, yang lokasinya telah dikonfirmasi oleh kantor berita Reuters, menunjukkan petugas keamanan bersenjata mendekati sebuah tenda besar di luar gedung parlemen, Rabu kemarin.

    Beberapa tembakan dilepaskan dan kemudian kebakaran terjadi di dalam tenda tersebut, yang merupakan salah satu dari beberapa tenda yang didirikan tahun ini oleh para pendukung Presiden Serbia Aleksandar Vui selama protes anti-pemerintah.

    Presiden Vui menyebut penembakan itu sebagai aksi teroris dan mengatakan kalau ia harus pulang lebih awal untuk menangani insiden tersebut.

    China tuduh Australia melakukan ‘propaganda’

    China mengkritik Australia setelah bentrokan militer yang menegangkan di Laut China Selatan pada akhir pekan.

    China menuduh Angkatan Pertahanan Australia (ADF) menggunakan propaganda “yang diputarbalikkan” setelah sebuah jet tempur China melepaskan dua suar di dekat pesawat pengintai Australia, di atas perairan kepulauan Paracel.

    Australia sebelumnya mengatakan aksi militer China tersebut “tidak aman dan tidak profesional”, tapi China membantah tuduhan itu dan menyebut Australia “melanggar kedaulatan China” dan pasukan Australia telah “memasuki” “wilayah udara China”.

    Seorang pakar mengatakan ini adalah salah satu pernyataan terkuat yang pernah dibuat China tentang aktivitas Australia di kawasan tersebut dan mencerminkan “benturan” pandangan dunia.

    Akses tanpa hambatan untuk bantuan ke Gaza

    Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan Israel harus mengizinkan akses tanpa hambatan bagi kelompok-kelompok yang membawa bantuan ke Gaza.

    Pendapat penasihat ICJ yang tidak mengikat juga menyatakan upaya Israel untuk menghentikan badan bantuan utama PBB menjangkau warga Palestina adalah ilegal.

    Israel menolak keputusan tersebut sebagai “upaya untuk memaksakan tindakan politik” dan menuding badan tersebut “dipenuhi dengan kegiatan teror.”

    Buku The Hobbit bisa bernilai puluhan ribu dolar

    Perempuan asal Hobart, Australia Renee Woodleigh, menjual edisi 1937 dari karya klasik JRR Tolkien, The Hobbit.

    Dia mengklaim buku yang dibelinya di toko barang bekas 31 tahun yang lalu itu sebagai buku edisi pertama.

    Ia kini memutuskan untuk menjual buku itu seharga AU$44.000, atau lebih dari Rp440 juta.

    Meski seorang spesialis buku langka mengatakan kemungkinan besar klaim Renee itu benar, buku tersebut belum diverifikasi secara resmi.

  • Prabowo: RI-Brazil ingin gencatan senjata segera di Palestina, Ukraina

    Prabowo: RI-Brazil ingin gencatan senjata segera di Palestina, Ukraina

    “Kita di bidang politik internasional kita saling mendukung, sikap kita sama. Di masalah Palestina, sama di masalah Ukraina, kita ingin gencatan senjata cepat,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia dan Brazil memiliki pandangan yang sejalan dalam isu politik internasional, termasuk dalam mendorong terciptanya gencatan senjata di Palestina dan Ukraina.

    “Kita di bidang politik internasional kita saling mendukung, sikap kita sama. Di masalah Palestina, sama di masalah Ukraina, kita ingin gencatan senjata cepat,” kata Prabowo dalam pernyataan bersama dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

    Presiden Prabowo mengatakan kedua negara menilai pentingnya perdamaian yang nyata dan solusi politik yang berkeadilan, khususnya melalui pendekatan solusi dua negara untuk penyelesaian konflik di Timur Tengah.

    “Kita ingin perdamaian yang real, menuju ke solusi politik, yaitu solusi dua negara. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan,” ucap Kepala Negara.

    Sementara itu, Presiden Lula menegaskan bahwa Indonesia dan Brazil sama-sama berkomitmen terhadap perdamaian, pembangunan berkelanjutan, dan tatanan dunia yang lebih adil.

    Dia menyampaikan kedua negara menolak genosida di Gaza, Palestina dan mendukung solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian di kawasan tersebut.

    Selain itu, Lula juga menyoroti perlunya reformasi menyeluruh terhadap Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi kurangnya representasi dan kebuntuan dalam pengambilan keputusan di tingkat global.

    “Hanya reformasi menyeluruh terhadap Dewan Keamanan PBB yang dapat mengatasi kurangnya representasi dan kebuntuan yang ada saat ini,” kata dia.

    Presiden Prabowo menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Lula di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

    Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban itu menjadi bagian penting dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Lula ke Indonesia, sekaligus momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara kedua negara.

    Presiden Prabowo menyebut tersebut berlangsung produktif dan memperkuat hubungan kerja sama Indonesia dan Brasil di berbagai bidang strategis, seperti perdagangan, teknologi, energi, pertanian, dan pertahanan.

    Pewarta: Fathur Rochman/Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • LSI Denny JA ungkap lima rapor biru dan satu rapor merah setahun Prabowo

    LSI Denny JA ungkap lima rapor biru dan satu rapor merah setahun Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkapkan bahwa dari enam bidang yang diteliti dalam rangka satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ada lima yang mendapatkan rapor biru atau baik dan satu yang mendapatkan rapor merah atau kurang baik.

    Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby mengatakan bahwa lima bidang yang mendapatkan rapor biru itu meliputi bidang sosial budaya, keamanan nasional, hukum nasional, politik nasional, dan hubungan internasional. Sedangkan satu rapor merah itu adalah bidang ekonomi nasional.

    “Setahun pemerintahan Prabowo adalah satu momen krusial bagi pemerintahan baru karena di situlah janji kampanye akan diuji,” kata Adjie di Kantor LSI Denny JA, Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan bahwa enam bidang itu disurvei dengan cara meminta pendapat baik/sangat baik atau buruk/sangat buruk kepada responden. Hasilnya, penilaian baik/sangat baik itu akan dikurangi dengan penilaian buruk/sangat buruk hingga menjadi suatu skor.

    Dari survei tersebut, bidang sosial budaya mendapatkan skor 61 poin, keamanan nasional 48,5 poin, hukum nasional 8,3 poin, politik nasional 9,4 poin, ekonomi nasional -13,8 poin, dan hubungan internasional mendapatkan 63,5 poin.

    Dari skor tersebut, menurut dia, hubungan internasional merupakan bidang yang mendapatkan skor paling tinggi, sedangkan ekonomi nasional mendapatkan skor paling rendah bahkan minus.

    Dia menjelaskan bahwa hubungan internasional mendapatkan skor paling tinggi karena Presiden Prabowo aktif dalam dunia internasional.

    Khususnya Presiden Prabowo mendapatkan kesan baik atas pidatonya di PBB dan juga turut hadir dalam upaya perdamaian Gaza.

    Sedangkan bidang ekonomi nasional yang mendapatkan skor paling buruk, menurut dia, disebabkan oleh lapangan kerja yang bermasalah. Publik pun, kata dia, membandingkan ketersediaan lapangan pekerjaan dengan tahun sebelumnya.

    “Penurunan daya beli juga menjadi salah satu masalah yang paling urgen,” kata dia.

    Adapun dia menjelaskan bahwa survei dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling terhadap 1.200 responden selama 10-19 Oktober 2025.

    Survei itu pun dilakukan dengan cara wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner, yang memiliki margin of error plus minus 2,9 persen.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pasokan Makanan ke Gaza Masih Jauh dari Target

    Pasokan Makanan ke Gaza Masih Jauh dari Target

    Jakarta

    Program Pangan Dunia (World Food Programme/WFP) PBB mengatakan pada Selasa (21/10) bahwa pasokan makanan ke Gaza yang seharusnya adalah 2.000 ton per hari, masih jauh dari target.

    Sejak terjadinya gencatan senjata yang dimediasi AS, pasokannya mulai meningkat, tetapi tetap belum cukup.

    Target itu belum terpenuhi karena saat ini hanya dua jalur perbatasan yang dibuka, dan tidak ada yang menuju wilayah utara Gaza yang dilanda kelaparan. Dua jalur perbatasan yang dikendalikan Israel itu adalah Kerem Shalom di selatan dan Kissufim di tengah.

    WFP mengatakan sekitar 750 ton makanan kini masuk ke Jalur Gaza setiap hari, tetapi jumlah ini masih jauh dari kebutuhan setelah terjadinya dua tahun konflik antara Israel dan Hamas. Situasi ini telah mengubah sebagian besar wilayah Gaza menjadi gurun dan membuat hampir seluruh penduduknya kehilangan tempat tinggal.

    “Untuk bisa mencapai peningkatan pasokan sebesar ini, saat ini kami harus memanfaatkan setiap pos perbatasan yang ada,” kata juru bicara WFP, Abeer Etefa, dalam konferensi pers di Jenewa.

    Etefa menjelaskan, beberapa pasokan gizi untuk anak-anak dan ibu hamil telah mencapai wilayah utara melalui jalur selatan, tetapi jumlahnya masih jauh dari yang dibutuhkan.

    “Kami belum melakukan konvoi berskala besar ke Kota Gaza atau ke wilayah utara Gaza,” ujarnya.

    Banyak warga Gaza menyimpan makanan yang mereka terima karena khawatir pasokan bisa habis lagi.

    “Mereka memakan sebagian, kemudian membagi dan menyimpan sebagiannya untuk keadaan darurat, karena mereka tidak yakin berapa lama gencatan senjata akan bertahan dan apa yang akan terjadi selanjutnya,” katanya.

    Jalur perbatasan perlu dibuka untuk menambah pusat distribusi makanan

    Sejauh ini, 26 dari 145 pusat distribusi yang direncanakan di wilayah pesisir yang sebelumnya diblokade telah dibuka, dan semuanya berada di Gaza bagian selatan atau tengah.

    WFP menambahkan bahwa sulit membuka pusat distribusi makanan lebih banyak dan lebih cepat karena situasi di Gaza mengalami kehancuran parah dan banyak tumpukan reruntuhan di jalan. Untuk bisa menyalurkan makanan ke utara, sangat penting membuka jalur perbatasan terdekat.

    Namun, Etefa mencatat bahwa sejak gencatan senjata, tidak ada laporan pembajakan truk, baik oleh orang-orang yang kelaparan maupun kelompok bersenjata.

    “Orang-orang sekarang sedikit lebih optimistis bahwa makanan akan dikirim dan semua orang akan terpenuhi kebutuhannya, meski masih berhati-hati,” ujarnya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Prita Kusumaputri

    Editor: Rizki Nugraha


    (ita/ita)

  • OPINI: Dari ‘Serakahnomics’ke Reformasi Sistemik

    OPINI: Dari ‘Serakahnomics’ke Reformasi Sistemik

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memasuki usia satu tahun pada 20 Oktober 2025. Sejumlah prestasi berhasil dicapai, meskipun masih ada tantangan yang perlu diselesaikan.

    Salah satu prestasi yang perlu diangkat ke permukaan adalah soal komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Data kinerja penegakan hukum terkait kasus korupsi (20 Oktober 2024—26 April 2025) misalnya menyebutkan, sejumlah kasus besar dan kakap berhasil terbongkar.

    Seperti kasus tata niaga Pertamina yang ditaksir kerugian negara mencapai Rp968 triliun, korupsi tata kelola sawit (sekitar 3 juta hektare/ha), termasuk Duta Palma 221.870 ha yang disita dengan potensi kerugian negara Rp1.000 triliun. Begitu pula dengan kasus korupsi PLTU Kalimantan Barat (Rp1,3 triliun), kasus pemberian kredit LPEI (Rp11 trilun), kasus kerja sama ASDP (Rp893 miliar), kasus pengadaan iklan BJB (Rp222 miliar), dan lain sebagainya.

    Di bawah pemerintahan Prabowo, tercatat bahwa Kejaksaan RI telah menetapkan 490 kasus baru dan 648 tersangka baru, sementara Kepolisian RI menetapkan 73 kasus baru dan 156 tersangka baru. Adapun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 20 kasus baru dan 56 tersangka baru. Data ini tentu mencengangkan, karena tidak hanya begitu banyak kasus yang terbongkar, tetapi potensi kerugian negara dalam kasus megakorupsi ini mencapai ribuan triliun rupiah.

    Lantas pertanyaannya, mengapa pemberantasan korupsi di Indonesia penting dan menjadi salah satu agenda fundamental dalam pemerintahan Prabowo–Gibran? Menurut penulis, paling tidak ada tiga alasan. Pertama, karena korupsi merupakan akar dari ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Korupsi tidak hanya menggerogoti keuangan negara, tetapi juga memutus rantai keadilan sosial.

    Setiap rupiah yang dikorupsi berarti ada hak rakyat yang terampas, baik dalam bentuk layanan pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan infrastruktur dasar. Kedua, pemberantasan korupsi adalah prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri membutuhkan jaminan transparansi dan kepastian hukum.

    Jika korupsi terus berakar dalam sistem birokrasi, maka reformasi ekonomi sebesar apa pun akan kehilangan efektivitasnya. Dalam konteks ini, langkah tegas pemerintahan Prabowo dalam menindak kasus korupsi berskala besar dapat dilihat sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia sedang memperkuat fondasi keperca-yaannya di mata dunia usaha dan komunitas global.

    Itulah mengapa dalam sejumlah kesempatan, Presiden Prabowo selalu menyinggung istilah “serakahnomics” dalam kasus korupsi di Indonesia. Tentu istilah “serakahnomics” ini bisa dimaknai sebagai upaya Presiden Prabowo mengatasi ketimpangan dengan menyindir para pelaku bisnis dan kekuasaan yang tamak, lantaran mengeruk untung banyak sembari menindas rakyat kecil, bahkan bermetamorfosis sebagai ‘vampir ekonomi’ yang menghisap darah rakyat.

    Hal itu penting karena data menyebutkan bahwa 10% orang terkaya di Indonesia menguasai sekitar 60% kekayaan nasional. Padahal jika merujuk pada studi Dana Moneter Internasional (IMF), ketika pendapatan hanya meningkat di kelompok orang kaya saja, maka pertumbuhan ekonomi justru akan mengalami kelambatan.

    Artinya, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan sulit diraih ketika ketimbangan sosial masih menjadi problem serius yang tidak teratasi. Ketiga, pemberantasan korupsi juga berhubungan erat dengan penguatan demokrasi. Demokrasi tanpa akuntabilitas hanya akan melahirkan oligarki baru yang menguasai sumber daya publik demi kepentingan kelompok kecil.

    Prabowo tampaknya memahami hal ini: penegakan hukum yang kuat akan menjadi penopang legitimasi politiknya, sekaligus bukti nyata bahwa kekuasaan tidak digunakan untuk melindungi kepentingan pri-badi atau kroni politik.

    PENGAWASAN

    Tentu saja, di balik capaian dan prestasi gemilang tersebut, sejumlah tantangan juga masih menanti. Masyarakat menuntut agar semangat pemberantasan korupsi tidak berhenti di level penindakan, tetapi juga menyentuh reformasi sistemik: mulai dari perbaikan tata kelola birokra-si, digitalisasi pelayanan publik, hingga penataan ulang mekanisme pengawasan internal di kementerian dan lembaga.

    Tanpa reformasi sistemik, pemberantasan korupsi berisiko menjadi siklus yang tidak pernah berakhir karena terus terulang.

    Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran dengan segala capaian dan tantang-annya telah menunjukkan bahwa arah baru pemberantasan korupsi mulai dibangun secara kokoh. Konsistensi, transparansi, dan keberanian menindak siapa pun tanpa pandang bulu akan menjadi penentu apakah janji perubahan itu akan bertransformasi menjadi kepercayaan publik yang nyata.

    Seperti pernah dikatakan mantan Sekjen PBB Kofi Annan bahwa “korupsi adalah penyakit, korupsi adalah kanker. Ia menggerogoti keyakinan masyarakat, merusak demokrasi, dan menghambat pembangunan.” Karena itu, saatnya rakyat Indonesia bersatu padu dalam satu irama untuk membumihanguskan praktik korupsi dari ibu pertiwi.

  • Ratusan Elit Yahudi Minta Dunia ‘Hukum’ Israel, Sebut Ada Genosida

    Ratusan Elit Yahudi Minta Dunia ‘Hukum’ Israel, Sebut Ada Genosida

    Jakarta, CNBC Indonesia – Lebih dari 450 tokoh Yahudi terkemuka di seluruh dunia telah menandatangani surat terbuka yang mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan para pemimpin dunia untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel. Mereka menuduh tindakan Israel di Gaza, Tepi Barat yang diduduki, dan Yerusalem Timur, sebagai tindakan genosida.

    Dalam laporan Guardian, para penandatangan berasal dari berbagai latar belakang, seperti mantan Ketua Knesset (Parlemen Israel) Avraham Burg, mantan Negosiator Perdamaian Israel Daniel Levy, dan pembuat film peraih Oscar Jonathan Glazer. Tak hanya itu penulis Kanada Naomi Klein, aktor AS Wallace Shawn, dan filosof Israel Omri Boehm, juga turut serta menandatangani petisi ini.

    Para penandatangan secara kolektif menuntut para pemimpin dunia untuk menjunjung tinggi putusan Pengadilan Internasional (International Court of Justice atau ICJ) dan Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court atau ICC).

    Mereka juga secara eksplisit mendesak negara-negara untuk menghindari keterlibatan dalam pelanggaran hukum internasional dengan menghentikan transfer senjata ke Israel dan memberlakukan sanksi yang ditargetkan terhadap negara tersebut.

    Selain itu, inti dari pesan mereka adalah pengakuan atas sejarah penderitaan Yahudi dan dampaknya terhadap hukum internasional, yang kini digunakan sebagai kerangka kritik.

    “Kami menundukkan kepala dalam kesedihan yang tak terukur karena bukti-bukti yang terkumpul menunjukkan bahwa tindakan Israel akan dinilai telah memenuhi definisi hukum genosida,” demikian bunyi surat terbuka tersebut yang dirilis Rabu (22/10/2025), memperingatkan potensi konsekuensi hukum.

    Para tokoh tersebut juga mengingatkan bahwa banyak undang-undang, piagam, dan konvensi yang dibentuk untuk menjaga kehidupan manusia diciptakan sebagai tanggapan atas Holocaust. Mereka mengklaim bahwa perlindungan tersebut “telah dilanggar tanpa henti oleh Israel.”

    Tak hanya menuntut dijaminnya bantuan kemanusiaan yang memadai ke Gaza, mereka juga secara tegas menolak klaim palsu anti-Semitisme yang digunakan untuk membungkam kritik terhadap Israel.

    “Kami menundukkan kepala dalam kesedihan yang tak terkira seiring dengan banyaknya bukti yang terkumpul bahwa tindakan Israel akan dinilai memenuhi definisi hukum genosida,” bunyi surat itu.

    Lebih lanjut, mereka juga menegaskan bahwa solidaritas kami terhadap Palestina bukanlah pengkhianatan terhadap Yudaisme, namun merupakan pemenuhannya. Menurut mereka, apa yang dilakukan Israel saat ini sangat menciderai prinsip-prinsip perdamaian.

    “Ketika orang-orang bijak kita mengajarkan bahwa menghancurkan satu kehidupan berarti menghancurkan seluruh dunia, mereka tidak memberikan pengecualian bagi warga Palestina. Kita tidak akan berhenti sampai gencatan senjata ini berlanjut hingga berakhirnya pendudukan dan apartheid.”

    Seruan ini mencerminkan pergeseran signifikan dalam opini di kalangan komunitas Yahudi di AS dan pemilih yang lebih luas selama beberapa tahun terakhir. Jajak pendapat Washington Post menemukan bahwa 61% orang Yahudi AS percaya Israel telah melakukan kejahatan perang di Gaza, dan 39% mengatakan Israel melakukan genosida.

    Di antara masyarakat Amerika secara luas, 45% mengatakan kepada Brookings Institution bahwa mereka yakin Israel melakukan genosida, sementara survei Quinnipiac pada bulan Agustus menemukan setengah dari pemilih AS memiliki pandangan yang sama, termasuk 77% dari Partai Demokrat.

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Israel Wajib Permudah Penyaluran Bantuan ke Gaza

    Israel Wajib Permudah Penyaluran Bantuan ke Gaza

    Jakarta

    Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan bahwa Israel berkewajiban untuk mempermudah penyaluran bantuan ke Gaza. ICJ menekankan bahwa Israel harus menyediakan kebutuhan dasar bagi warga Palestina untuk bertahan hidup.

    Dilansir AFP, Kamis (23/10/2025), putusan ICJ yang dengan cepat ditolak oleh Israel ini muncul di tengah upaya kelompok-kelompok bantuan yang berupaya meningkatkan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan ke Gaza. Di mana mereka memanfaatkan gencatan senjata ‘rapuh’ yang disepakati awal bulan ini.

    Pendapat penasihat ICJ tidak mengikat secara hukum, tetapi pengadilan meyakini pendapat tersebut memiliki “bobot hukum dan otoritas moral yang besar”.

    Presiden ICJ, Yuji Iwasawa, mengatakan Israel berkewajiban untuk menyetujui dan memfasilitasi skema bantuan yang disediakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan entitas-entitasnya. Termasuk UNRWA, badan PBB untuk pengungsi Palestina, yang dilarang Israel setelah menuduh beberapa stafnya terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang.

    ICJ memutuskan bahwa Israel tidak membuktikan tuduhan tersebut. Israel tidak berpartisipasi dalam proses tersebut dan membalas temuan tersebut.

    Iwasawa mengatakan ICJ “menolak argumen bahwa permintaan tersebut menyalahgunakan dan mempersenjatai proses peradilan internasional”.

    Pejabat Israel lainnya menambahkan bahwa Israel “bekerja sama dengan organisasi internasional, dengan badan PBB lainnya terkait Gaza. Namun Israel tidak akan bekerja sama dengan UNRWA”.

    “Komunitas internasional bertanggung jawab untuk menjunjung tinggi nilai-nilai ini dan mewajibkan Israel, serta mendorong Israel untuk mematuhinya,” ujarnya kepada para wartawan.

    Sebelum putusan tersebut, Abeer Etefa, juru bicara Program Pangan Dunia (WFP) PBB untuk Timur Tengah, mengatakan 530 truk WFP telah memasuki Gaza sejak gencatan senjata dimulai pada 10 Oktober. Truk-truk tersebut telah mengirimkan lebih dari 6.700 ton makanan, yang menurutnya “cukup untuk hampir setengah juta orang selama dua minggu”.

    Etefa mengatakan sekitar 750 ton makanan kini telah tiba per hari, jauh di bawah target WFP sekitar 2.000 ton per hari. ICJ menyatakan bahwa Israel, sebagai kekuatan pendudukan, berkewajiban “untuk menjamin kebutuhan dasar penduduk setempat, termasuk pasokan penting untuk kelangsungan hidup mereka”.

    Pada saat yang sama, Israel juga berkewajiban negatif untuk tidak menghalangi penyediaan pasokan ini, kata pengadilan tersebut. Pengadilan juga mengingatkan kewajiban berdasarkan hukum internasional untuk tidak menggunakan kelaparan sebagai metode peperangan.

    (azh/azh)

  • Menkum Supratman Umumkan Protokol Jakarta di IDC 2025, Tegaskan Perlindungan Hak Cipta atas Berita di Era AI

    Menkum Supratman Umumkan Protokol Jakarta di IDC 2025, Tegaskan Perlindungan Hak Cipta atas Berita di Era AI

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas resmi mengumumkan inisiatif penyusunan regulasi perlindungan royalti bagi pelaku industri kreatif, termasuk media dan jurnalis, melalui Protokol Jakarta. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kedaulatan intelektual dan kemandirian industri media nasional di tengah disrupsi digital akibat kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI).

    “Bagi Menteri Hukum, tugas utama kami dalam ekosistem royalti adalah menciptakan perlindungan,” ujar Supratman dalam pidato kunci Indonesia Digital Conference (IDC) 2025 yang diselenggarakan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bertema Sovereign AI Menuju Kemandirian Digital di The Hub Sinarmas Land, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    Menurut Supratman, setiap kreasi yang dihasilkan masyarakat harus mendapatkan perlindungan hukum agar memberikan manfaat ekonomi bagi penciptanya. “Perlindungan hak cipta tidak hanya berhenti pada pengakuan formal, tetapi juga harus memberi nilai ekonomi yang adil bagi para pencipta dan penerbit,” katanya. Ia menegaskan, pengakuan tanpa nilai ekonomi tidak cukup untuk menjamin kesejahteraan kreator.

    Kementerian Hukum telah mengembangkan sistem digital yang memungkinkan pendaftaran hak cipta dilakukan secara mudah dan cepat. Hanya dalam dua menit melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sertifikat hak cipta bisa diterbitkan sebagai bentuk pengakuan negara atas karya intelektual warga.

    Menkum juga menyoroti pentingnya publisher right sebagai bentuk perlindungan bagi jurnalis dan pekerja media di tengah derasnya disrupsi digital. Menurutnya, media merupakan pilar utama demokrasi yang harus dijaga kemandiriannya. “Dari kesadaran itulah, lahir inisiatif Protokol Jakarta,” ujarnya.

    Supratman menjelaskan, gagasan Protokol Jakarta muncul dari pengalamannya dalam berbagai forum internasional, termasuk World Intellectual Property Organization (WIPO), lembaga PBB yang menangani kekayaan intelektual. Dalam forum tersebut, ia menyoroti pentingnya keadilan dalam pembagian royalti antara platform digital, industri penerbitan, dan para pencipta karya.

    “Saya tidak bicara soal tarif, tapi soal keadilan. Mengapa platform digital mendapat porsi 30 persen, industri lokal 50 persen, sementara pencipta hanya 15 persen? Ini yang harus diperjuangkan,” tegasnya.

    Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan di ekosistem media untuk mendukung dan menyempurnakan usulan Protokol Jakarta, yang telah dijadwalkan akan dibahas dalam sidang WIPO di Jenewa, Swiss, awal Desember 2025 mendatang.

    Selain pembagian royalti, Kemenkum juga menyiapkan regulasi yang memungkinkan sertifikat kekayaan intelektual dijadikan collateral atau jaminan pinjaman. Indonesia kini menjadi negara ke-15 di dunia yang mengakui kekayaan intelektual sebagai aset tak berwujud bernilai ekonomi.

    Supratman menutup pidatonya dengan menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja media dan jurnalis adalah fondasi bagi keberlanjutan industri media nasional. “Kita harus melindungi dari bawah, agar perusahaan medianya juga terlindung,” ujar dia.

    Sebagai bentuk dukungan, pengurus nasional AMSI menyerahkan kanvas putih bertanda tangan seluruh ketua wilayah AMSI dari 28 provinsi kepada Menteri Supratman. “Jika perlindungan hak cipta atas konten berita bisa masuk dalam regulasi nasional dan global, maka inilah kontribusi bersejarah Indonesia untuk kemandirian digital ekosistem informasi kita,” kata Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika.

    AMSI kembali menyelenggarakan ajang tahunan Indonesia Digital Conference (IDC) 2025 di The Hub Epicentrum, Jakarta Selatan, pada 22–23 Oktober 2025. Tahun ini, IDC mengangkat tema “Sovereign AI: Menuju Kemandirian Digital” yang menyoroti pentingnya kedaulatan dan kemandirian industri media dalam menghadapi transformasi digital berbasis AI.

    National Sales Department Head Sinar Mas Land, Johan Triono, turut memberikan selamat atas terselenggaranya IDC 2025 dan menyampaikan dukungan agar media digital Indonesia terus bertahan di tengah tantangan industri saat ini.

    Selain Sinar Mas Land, event IDC dan AMSI Awards 2025 juga didukung oleh PT Astra International Tbk, Djarum Foundation, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Harita Nickel, PT Alam Tri Resources Indonesia Tbk, PT Telkom Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Indofood Sukses Makmur, Mining Industry Indonesia (MIND ID), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Merdeka Copper Gold Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Indosat Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. [ian]

  • Harga Daging Dunia Capai Rekor Tertinggi, Kenapa?

    Harga Daging Dunia Capai Rekor Tertinggi, Kenapa?

    Jakarta

    Harga daging global mencapai rekor tertinggi pada September lalu, akibat pasokan yang ketat dan permintaan yang tinggi.

    Harga daging telah naik hampir 10% sepanjang tahun ini. Fakta ini merujuk indeks harga pangan yang disusun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), yang mengukur variasi harga bulanan lima jenis produk pangan di tingkat dunia.

    Untuk kategori daging, yang mencakup daging sapi, babi, unggas, dan domba, mencapai rata-rata hampir 128 poin pada Agustus lalu. Angka itu menandai rekor tertinggi sejak indikator ini dibuat tiga dekade lalu.

    Merujuk indikator itu, harga daging sapi dan domba mengalami kenaikan, sementara harga daging babi dan unggas hampir stabil.

    Data ini mencerminkan kombinasi antara berkurangnya pasokan daging ekspor dari beberapa negara produsen utama dan permintaan impor global yang berkelanjutan, kata ekonom senior FAO, Monika Tothova.

    Wabah penyakit hewan, ketegangan politik serta ketidakpastian yang terus-menerus mengenai arah kebijakan perdagangan diseburnya menjadi faktor pemicu kenaikan harga.

    Untuk berlindung dari fluktuasi pasar, beberapa importir menimbun daging. Ini dianggap sebagai cara mengantisipasi potensi gangguan perdagangan.

    Kenaikan harga daging sapi

    Harga daging sapi naik bukan hanya karena kurangnya pasokan di negara-negara seperti Brasil dan Amerika Serikat, tapi juga karena faktor lain, seperti tingginya biaya pakan ternak, energi, tenaga kerja, dan transportasi.

    Faktor tadi diperparah suku bunga tinggi yang meningkatkan biaya bagi pengusaha untuk mendapatkan pembiayaan.

    Getty ImagesIndeks harga daging global naik 10% tahun ini.

    Harga daging di tingkat global juga naik, menurut Tothova, karena pasar di banyak negara telah terkonsentrasi di tangan segelintir pengolah daging besar. Mereka memegang kekuatan pasar secara signifikan sehingga membatasi persaingan dan memperkuat peluang penetapan harga.

    Semua ini terjadi di tengah ketidakpastian terkait kebijakan perdagangan, seperti penerapan tarif, pembatasan kesehatan di beberapa negara, atau perubahan perjanjian perdagangan, menurut Tothova.

    Andres Oyhenard, pakar di firma konsultan Tardguila Agromercados, menyaksikan bagaimana pasokan daging sapi dari AS terus menurun dalam beberapa tahun terakhir.

    “Stok sapi AS berada pada titik terendah dalam 70 tahun,” ujarnya.

    “Baru sekarang ada indikasi bahwa lebih sedikit sapi yang dikirim ke rumah potong hewan untuk membangun kembali stok yang hilang,” kata Tothova. Langkah itu dikenal sebagai retensi hewan.

    Tothova berkata, siklus pembiakan dan pertumbuhan ternak membutuhkan waktu. Konsekuensinya, pemulihan jumlah hewan bisa memakan waktu hingga pertengahan 2027.

    Brasil, eksportir daging sapi terkemuka, juga perlahan-lahan bergerak menuju fase retensi ternak (untuk mendorong pembiakan) dengan tujuan membangun kembali pasokannya di masa mendatang.

    “Intinya adalah karena harga begitu tinggi, ada insentif untuk terus menangkap ikan,” jelas Oyhenard.

    Nilai daging sapi Brasil meningkat berkat permintaan global yang kuat, yang telah mengimbangi berkurangnya akses ke pasar AS setelah Presiden Donald Trump memberlakukan tarif 50%.

    Getty ImagesHarga daging sapi di AS telah meningkat sebesar 12% dalam setahun terakhir.

    Melihat kondisi global, harga daging sapi telah meroket di banyak belahan dunia.

    Harga sapi jantan yang digemukkan untuk disembelih naik 54% di Uni Eropa, 33% di AS, 26% di Brasil, dan 17% di Meksiko, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu dan September tahun ini, menurut data dari World Beef Report.

    Hal ini tidak berarti harga akhir yang dibayarkan konsumen mengalami kenaikan yang sama.

    Terdapat banyak faktor lain dalam rantai produksi yang memengaruhinya, seperti jumlah daging yang diimpor, pajak yang dikenakan, biaya transportasi, struktur rantai pasok, dan tingkat persaingan antara pengolah daging dan pengecer.

    Harga gula dan produk susu turun

    Getty ImagesHarga gula di pasar internasional kini turun 21% dibandingkan tahun lalu.

    Meskipun harga daging di tingkat global mencapai rekor tertinggi, indeks FAO, yang memantau lima kategori pangan, turun pada September lalu.

    Indeks Harga Pangan rata-rata mencapai 128,8 poin September lalu. Ini dianggap mencerminkan penurunan kumulatif yang signifikan hampir 20% dari rekor tertinggi yang dicapai pada Maret 2022, saat terjadi invasi Rusia ke Ukraina.

    Penurunan rata-rata harga pangan pada bulan Septembersecara keseluruhandisebabkan oleh penurunan harga gula dan produk susu, yang mengimbangi kenaikan harga daging.

    Harga gula anjlok drastis hingga turun 21% secara tahunan, mencapai level terendah sejak Maret 2021, akibat produksi gula yang lebih tinggi dari perkiraan di Brasil.

    Pada saat yang sama, prospek panen yang baik di India dan Thailand, menyusul curah hujan monsun yang melimpah, dikombinasikan dengan perluasan perkebunan, juga berkontribusi terhadap penurunan harga.

    Sementara itu, harga susu hingga September lalu telah turun selama tiga bulan berturut-turut.

    Harga mentega, susu bubuk skim, dan susu bubuk murni turun, sementara harga keju hanya turun sedikit.

    Di wilayah lain, harga sereal (termasuk produk seperti gandum, jagung, dan beras) turun hampir 7% tahun lalu, sementara nilai minyak nabati di pasar internasional tetap 18% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

    (ita/ita)