partai: PBB

Aceh Minta Bantuan Penanganan Bencana ke PBB, Mardani Ali Sera: Ini Bukan Angka, Ini Kemanusiaan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, ikut bicara mengenai langkah Pemerintah Aceh yang menyurati dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meminta bantuan penanganan bencana.

Dikatakan Mardani, kondisi bencana yang melanda Aceh serta sejumlah wilayah di Sumatra Utara dan Sumatra Barat sudah berada pada level yang sangat serius.

Mardani menegaskan, bencana yang terjadi tidak bisa lagi dilihat semata sebagai persoalan data statistik.

Ia menilai, situasi ini menyangkut keselamatan dan kemanusiaan warga yang terdampak.

“Bencana ini luar biasa. Ini bukan angka. Ini kemanusiaan,” ujar Mardani di X @MardaniAliSera (15/12/2025).

Ia menekankan, masyarakat Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tidak boleh kehilangan harapan terhadap kehadiran negara di tengah situasi sulit yang mereka alami.

Lanjut dia, negara harus menunjukkan peran nyata melalui kebijakan dan langkah yang terukur.

“Warga Aceh, juga Sumut dan Sumbar, tak boleh putus harapan bahwa negara hadir,” katanya.

Mardani bilang, kehadiran negara harus diwujudkan melalui arah kebijakan yang jelas, sistem komando yang tegas, serta program rekonstruksi yang terencana dengan dukungan anggaran yang memadai.

“Dengan kebijakan yang jelas, komando yang jelas, program rekonstruksi yang jelas hingga anggaran yang jelas,” lanjutnya.

Lebih jauh, anggota DPR RI itu menilai kunci utama penanganan bencana saat ini terletak pada keputusan politik dari pimpinan tertinggi negara.

Ia mengingatkan, waktu yang tersedia sangat terbatas, sehingga tidak boleh ada keraguan dalam mengambil keputusan strategis.

15/12/2025 14:22
Penembakan di Bondi, Netanyahu Salahkan PM Australia Akui Palestina

Tel Aviv –

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyalahkan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese atas penembakan massal di Pantai Bondi, Sydney, yang menewaskan sedikitnya 15 orang. Netanyahu menuduh Albanese semakin “mengobarkan api antisemitisme” dengan mengakui negara Palestina.

Ini bukan pertama kalinya Netanyahu mengkritik Albanese. Sang PM Israel sebelumnya menyebut Albanese sebagai pemimpin yang lemah, setelah Australia memberikan pengakuan resmi untuk negara Palestina pada September lalu.

Dalam pidato yang berapi-api, seperti dilansir ABC News dan Sydney Morning Herald, Senin (15/12/2025), Netanyahu mengatakan bahwa “antisemitisme adalah kanker” dan bahwa itu “menyebar ketika para pemimpin tetap diam”. Penembakan di Pantai Bondi itu terjadi saat festival tahunan Yahudi digelar.

“Saya menyerukan kepada Anda untuk mengganti kelemahan dengan tindakan, sikap lunak dengan tekad. Sebaliknya, Perdana Menteri, Anda mengganti kelemahan dengan kelemahan dan sikap lunak dengan lebih banyak sikap lunak,” kata Netanyahu dalam pidatonya pada Minggu (14/12) waktu setempat.

“Pemerintah Anda tidak melakukan apa pun untuk menghentikan penyebaran antisemitisme di Australia. Anda tidak melakukan apa pun untuk mengekang sel-sel kanker yang tumbuh di dalam negara Anda,” ucapnya.

“Anda tidak mengambil tindakan apa pun. Anda membiarkan penyakit itu menyebar dan hasilnya adalah serangan mengerikan terhadap orang-orang Yahudi yang kita lihat hari ini,” kritik Netanyahu dalam pidato yang disampaikan saat rapat pemerintah Israel tersebut

Australia telah mengakui negara Palestina dalam rangkaian Sidang Umum PBB pada September lalu, setelah Albanese mengumumkan rencana pengakuan itu pada 11 Agustus lalu. Netanyahu, dalam pidatonya, menyinggung surat yang dikirimkannya kepada Albanese pada saat itu.

“Saya menulis: ‘Seruan Anda untuk negara Palestina justru menyulut api antisemitisme. Itu memberikan hadiah kepada teroris Hamas. Itu memberikan keberanian kepada mereka yang mengancam orang Yahudi Australia dan mendorong kebencian terhadap Yahudi yang kini berkeliaran di jalanan Anda’,” ujar Netanyahu.

Netanyahu, selama perang Gaza berkecamuk, telah berulang kali mengaitkan seruan luas untuk negara Palestina dan kritikan terhadap serangan militer Israel di Jalur Gaza dengan semakin meningkatnya insiden-insiden antisemitisme di seluruh dunia.

Albanese tidak menanggapi secara langsung kritikan Netanyahu. Saat berbicara kepada wartawan di Sydney pada Senin (15/12), Albanese mengatakan bahwa sekarang adalah “momen untuk persatuan nasional”.

“Ini adalah momen untuk persatuan nasional. Ini adalah momen bagi warga Australia untuk bersatu. Itulah tepatnya yang akan kita lakukan,” ucapnya.

“Apa yang kita lihat kemarin adalah tindak kejahatan murni, tindakan antisemitisme, tindakan terorisme di wilayah kita di lokasi ikonik Australia,” ujar Albanese.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

15/12/2025 14:22
Konflik Thailand-Kamboja Memanas, RI Ingatkan Komitmen Gencatan Senjata

Jakarta –

Indonesia menyampaikan keprihatinan atas berlanjutnya konflik bersenjata di wilayah perbatasan Thailand dan Kamboja. Pemerintah RI pun mendorong kedua negara untuk kembali berpegang pada komitmen gencatan senjata yang telah disepakati dalam Kuala Lumpur Peace Accord.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan Indonesia memandang eskalasi konflik di perbatasan kedua negara tersebut dapat berdampak pada stabilitas kawasan.

“Indonesia menyampaikan kekhawatiran atas berlanjutnya konflik bersenjata di wilayah perbatasan Thailand dan Kamboja,” kata Yvonne saat dihubungi detikcom, Minggu (4/12/2025).

Yvonne menegaskan, Indonesia mendorong Thailand dan Kamboja untuk kembali kepada kerangka gencatan senjata yang telah disepakati dalam Kuala Lumpur Peace Accord. Menurutnya, kesepakatan tersebut menjadi landasan penting untuk menurunkan ketegangan dan mencegah jatuhnya korban lebih lanjut.

“Indonesia mendorong kedua negara untuk kembali kepada kerangka gencatan senjata yang telah disepakati dalam Kuala Lumpur Peace Accord,” ujarnya.

“Sebagai bagian dari ASEAN, Indonesia mendorong kedua negara untuk terus memprioritaskan penyelesaian secara diplomasi,” katanya.

Indonesia berharap Thailand dan Kamboja dapat menahan diri serta mengedepankan semangat kerja sama regional, sejalan dengan komitmen ASEAN dalam menjaga perdamaian dan keamanan kawasan.

Sementara, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto menilai Presiden Prabowo Subianto bisa menjadi mediator untuk mendamaikan konflik.

“Menurut saya Bapak Presiden bisa berperan sebagai mediator agar Thailand dan Kamboja mau menyelesaikan sengketa mereka secara damai sesuai amanat Pasal ayat (3) Piagam PBB dan Pasal 2 ayat (2) huruf c dan d,” ujar Hikmanto kepada wartawan, Minggu (14/12).

Hikmahanto berpendapat perang antara Thailand dan Kamboja turut berdampak bagi Indonesia. Menurutnya, konflik tersebut bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN.

(bel/dek)

15/12/2025 02:17
2 Disorot Pakar Hukum, Dedi Mulyadi Tegaskan Surat Edaran untuk Mitigasi Bencana, Lindungi Warga Bandung

Disorot Pakar Hukum, Dedi Mulyadi Tegaskan Surat Edaran untuk Mitigasi Bencana, Lindungi Warga
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa penerbitan surat edaran yang dilakukannya merupakan langkah mitigasi bencana.
Hal ini menyusul kritik dari pakar hukum yang menilai
surat edaran
tidak boleh menabrak aturan karena memiliki kekuatan hukum yang lemah.
Sebelumnya, Pakar Hukum dari Universitas Islam Bandung (Unisba), Rusli K. Iskandar, mengingatkan kepala daerah, termasuk Gubernur Jawa Barat
Dedi Mulyadi
, yang gemar mengeluarkan surat edaran (SE).
Selama menjabat, Dedi Mulyadi sudah beberapa kali mengeluarkan SE, seperti larangan
study tour
dan wisuda, penerapan jam malam, pembinaan karakter di barak, penghapusan tunggakan PBB, donasi harian Rp 1.000, pengaturan operasional kendaraan ODOL, dan lainnya.
Mantan Bupati Purwakarta itu mengakui bahwa secara hierarki, surat edaran memang tidak lebih tinggi dari undang-undang maupun peraturan daerah.
Namun, menurut dia, kondisi Jawa Barat saat ini berada dalam situasi kebencanaan yang membutuhkan respons cepat.
“Saya memahami bahwa surat edaran yang dikeluarkan itu pasti memiliki kekuatan hukum yang lemah, jauh di atas undang-undang. Saya memahami itu. Namun, situasi kita hari ini adalah situasi kebencanaan, di mana banjir terus terjadi, longsor terus terjadi,” ucap Dedi dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Minggu (14/12/2025).
Dedi menyebut bahwa bencana yang berulang terjadi tidak terlepas dari kesalahan tata ruang dan perizinan.
Akibatnya, banyak bangunan berdiri di kawasan rawan bencana.
Kesalahan tersebut, lanjutnya, berawal dari penetapan tata ruang yang keliru hingga berujung pada izin mendirikan bangunan yang tidak tepat.
“Sehingga banyak bangunan yang dibangun di atas rawa. Banyak bangunan yang dibangun di atas permukaan sawah. Banyak bangunan yang dibangun di atas daerah aliran sungai. Banyak bangunan yang dibangun di atas perbukitan yang memiliki potensi bencana,” katanya.
Dedi menilai terdapat kekeliruan dalam penyusunan regulasi daerah maupun penerbitan izin bangunan yang berpotensi menimbulkan bencana.
Oleh sebab itu, surat edaran diterbitkan sebagai langkah pencegahan.
“Kekeliruan itu berpotensi menimbulkan bencana sehingga surat edaran itu adalah sebagai upaya mitigasi untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar,” tegasnya.
Gubernur menegaskan bahwa dalam kondisi darurat, keselamatan warga menjadi prioritas utama pemerintah.
Aturan tidak akan bermakna jika bencana menelan korban jiwa.
Dedi menambahkan bahwa pemimpin harus memiliki tanggung jawab untuk mengambil
kebijakan strategis
guna melindungi masyarakat.
“Pemimpin harus mengambil kebijakan-kebijakan strategis. Untuk apa? Melindungi warganya dari bencana,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/12/2025 17:09
Hari Apa Saja yang Diperingati Setiap 13 Desember? Yuk Simak Daftarnya!

Hari Nusantara diperingati setiap 13 Desember sebagai momen penting untuk mengenang lahirnya Deklarasi Djuanda. Hadirnya peringatan ini diharapkan dapat mengingat pentingnya peran deklarasi tersebut dalam penetapan kedaulatan laut dan negara Indonesia.

Mengutip dari Ensiklopedia Sejarah Indonesia Kemdikbud, Deklarasi Djuanda dirumuskan oleh Perdana Menteri Indonesia Djuanda Kartawidjaja pada 13 Desember 1957. Deklarasi ini merupakan respon atas masih berlakunya undang-undang kelautan Hindia Belanda, Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie (TZMKO, Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkar Maritim) 1939 yang dianggap merugikan eksistensi Indonesia sebagai negara kepulauan.

Awalnya, batas wilayah laut Indonesia yang dibuat berdasarkan ketentuan TZMKO adalah 3 mil. Batas tersebut merupakan jarak yang sempit dan mengakibatkan munculnya laut-laut bebas di antara pulau-pulau Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, Ordonansi ini masih berlaku selama bertahun-tahun. Adanya Deklarasi Djuanda bertujuan agar TZMKO 1930 tidak berlaku lagi.

Pada 1960, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Ini merupakan langkah hukum yang diambil pemerintah Indonesia agar Deklarasi Djuanda memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara internasional.

Awalnya, Deklarasi Djuanda mendapat penolakan dari dunia maritim internasional. Protes datang dari Australia, Perancis, Inggris, Jepang, Selandia Baru, Belanda, dan Amerika Serikat.

Isi Deklarasi Djuanda menegaskan bahwa seluruh perairan yang mengelilingi, menghubungkan, dan di antara pulau-pulau Indonesia adalah bagian yang tak terpisahkan dari wilayah yurisdiksi Republik Indonesia. Isi deklarasi ini dipandang bertentangan dengan hukum internasional kala itu yang hanya memberi pengakuan pada wilayah laut selebar tiga mil dari setiap pulau.

Selain itu, belum ada pengakuan terhadap kesatuan kewilayahan, di mana laut, pulau, dan gugusan kepulauan merupakan satu kesatuan kewilayahan. Meski menuai protes dari beberapa negara, tetapi ada dua negara yang mendukung, yakni Uni Soviet dan China.

Selepas Deklarasi Djuanda, pemerintah Indonesia terus berupaya agar wilayah laut Indonesia diakui dunia internasional. Pada 1958, Indonesia mengambil bagian dalam Konferensi Hukum Laut yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaui United Nations Conference on the Law of Sea (UNCLOS) I yang diadakan di Jenewa, Swiss.

Sayangnya, suara yang menentang deklarasi tersebut masih dominan. Indonesia pun menarik kembali usulnya dan memilih untuk memperkuat konsep yang ditawarkan dalam deklarasi tersebut.

Kemudian, isi Deklarasi Djuanda diresmikan pada Februari 1960 melalui Undang-Undang/Prp No. 4/1960. Hal ini bertujuan untuk menjadi bekal menuju Konferensi PBB kedua tentang Hukum Laut di Jenewa pada 1960 meskipun tema Negara Nusantara tidak didiskusikan.

13/12/2025 06:30
Indonesia di Ambang “Genesis Mission” AS, Kita Perlu Berbuat Sekarang

Indonesia di Ambang “Genesis Mission” AS, Kita Perlu Berbuat Sekarang
Mengabdi lebih dari empat dekade pengalaman di bidang pertahanan, keamanan, dan penanggulangan bencana, antara lain sebagai Penasihat Militer Indonesia pada Perwakilan Tetap RI di PBB New York hingga 2007, Komandan Pangkalan Utama TNI AL VIII Manado hingga 2010, Deputi I Menko Kesra yang membidangi lingkungan hidup dan kerawanan sosial hingga 2015, serta menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga 2019, dan aktif dalam berbagai forum kebencanaan tingkat ASEAN dan global.
ADA
rencana besar sedang berjalan di Washington. Namanya Genesis Mission, yakni strategi ambisius Amerika Serikat untuk menguasai kecerdasan buatan (AI), komputer supercanggih, dan data-data nasional sebagai senjata ekonomi dan militer di abad ke-21.
Inisiatif ini bukan sekadar program teknologi biasa melainkan tentang siapa yang akan menguasai dunia di era digital.
Bayangkan,
AI
bukan lagi fitur di ponsel Anda. Pikirkan AI sebagai mesin penggerak utama dalam industri manufaktur, sistem pertahanan negara, dan cara kita hidup sehari-hari. Itu yang AS targetkan.
Mereka mau menguasai
chip
semikonduktor, energi baru, bioteknologi, komputer kuantum, dan industri manufaktur canggih. Mereka mau menarik para ilmuwan dan engineer terbaik dari seluruh dunia ke ekosistem riset mereka. Juga mau menulis aturan main global tentang bagaimana AI boleh digunakan, diatur, dan dievaluasi dari segi etika.
Pertanyaannya untuk Indonesia sederhana, tetapi menggugah: Kita mau jadi pemain utama, atau sekadar pasar pembeli?
Jika Indonesia hanya menjadi penonton, maka kesenjangan teknologi dengan negara maju bisa melebar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan dalam puluhan tahun, tapi mungkin hanya beberapa tahun saja.
Pertama
, menjadi pasar konsumen teknologi AI impor. Perusahaan teknologi global datang membawa solusi AI siap pakai, mulai platform kesehatan, sistem pabrik pintar, sistem perbankan, hingga sistem logistik berbasis AI.
Indonesia membeli dan menggunakan produk-produk itu, tapi tidak menguasai cara kerjanya. Kita tidak mengontrol data pelanggan kita sendiri dan nilai uang terbesar didapat oleh pihak asing, bukan oleh perusahaan dan negara kita.
Kedua
, menjadi sumber data dan bahan baku digital. Data tentang konsumen Indonesia, data transaksi, data pendidikan, dan data kesehatan mengalir ke server perusahaan asing. Mereka menggunakan data itu untuk membuat produk dan layanan yang lebih baik, lalu menjualnya kembali kepada kita dengan harga premium. Ini seperti “koloni digital generasi baru”.
Indonesia sebagai negara kaya dengan sumber daya besar, tapi bergantung sepenuhnya pada teknologi asing.
Akan tetapi, cerita ini tidak harus berakhir buruk. Indonesia sebenarnya punya tiga leverage strategis sangat besar yang sering diabaikan.
Pertama
, data dan pasar raksasa. Dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta, ekonomi yang terus berkembang, dan ekosistem digital yang dinamis, Indonesia adalah “laboratorium hidup” untuk mengembangkan teknologi AI yang unik.
Pertanian tropis, logistik kepulauan, sistem keuangan syariah butuh solusi AI khusus yang tidak bisa dibuat hanya dengan meniru negara lain.
Kedua
, generasi muda yang cerdas. Banyak anak muda Indonesia sudah bekerja sebagai
research scientist, engineer
, dan
founder startup
teknologi di berbagai belahan dunia.
Tantangannya, mencegah mereka hanya menjadi ekspor talenta. Bagaimana membuat mereka ingin pulang atau berkontribusi di Indonesia? Kalau mereka tersedot ke Amerika Serikat, Singapura, atau Eropa saja, Indonesia bakal kehilangan talenta terbaik.
Ketiga
, posisi geostrategis dan ekonomi. Indonesia berada di jalur perdagangan global, jalur energi, dan jalur data internasional. Kabel laut yang menghubungkan dunia, pusat data, jaringan satelit ini penting di era AI. Indonesia punya kartu tawar penting jika tahu cara memanfaatkannya.
Dengan aset-aset ini, Indonesia sebenarnya bisa menjadi mitra strategis yang dihormati di dunia AI global, bukan sekadar pembeli atau pemasok bahan mentah.
Dampak Genesis Mission akan terasa paling keras di dunia industri dan pabrik.

Pabrik di Eropa dan Asia Timur sudah menggunakan AI untuk desain produk, memprediksi kapan mesin akan rusak, menghemat energi, dan mengoptimalkan pengiriman barang.
Mereka bisa memproduksi dengan biaya lebih rendah, kualitas lebih bagus, dan inovasi lebih cepat.
Kalau industri Indonesia tidak ikut menggunakan AI, maka akan terjadi tiga hal buruk: (1) biaya produksi lebih tinggi, (2) inovasi tertinggal jauh, (3) akhirnya hanya menjadi kontraktor murah yang mengerjakan pekerjaan bermargin tipis sehingga tidak mampu menjadi pemimpin industri.
Akan tetapi ada cara lain. Indonesia bisa memilih tiga sampai lima sektor prioritas untuk jadi ”
pilot project
” adopsi AI:
Untuk berhasil, Indonesia butuh “Peta Jalan AI Industri Indonesia” yang jelas, bagaimana AI akan meningkatkan produktivitas, hemat energi, dan kurangi emisi karbon.
Ini tidak bisa dikerjakan pemerintah sendiri. Butuh kemitraan besar mulai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, universitas, dan bahkan militer. Perusahaan strategis di aviasi, logistik, dan energi harus jadi pusat eksperimen dan akselerasi, bukan sekadar menjalankan operasi rutin.
Ada kekhawatiran nyata tentang risiko hilangnya pekerjaan. Pekerjaan yang paling terancam saat ini adalah yang ebrkaitan dengan administrasi, input data,
customer service
, dan operasional rutin. AI bisa mengerjakan ini lebih cepat dan lebih murah.
Pekerja dengan skill rendah yang tidak belajar AI bisa menjadi pengangguran dalam jangka panjang.
Di sisi lain, para ahli Indonesia di bidang AI bisa ditarik keluar negeri dengan gaji fantastis dan fasilitas riset bagus.
Pekerja yang belajar memanfaatkan AI bisa produktif berkali-kali lipat. Seseorang yang dulunya cuma bisa proses beberapa laporan sehari, dengan bantuan AI bisa meng-handle lebih dari 20 laporan.
Solusinya, Indonesia harus punya program pelatihan nasional yang serius, bukan sekadar simbolis. Ada tiga tingkat:
Program Kartu Prakerja bisa dikembangkan fokus pada skill AI. Sekolah kejuruan dan politeknik perlu dibenahi agar langsung selaras dengan kebutuhan industri.
Sekolah-sekolah di negara maju sudah pakai AI tutor pribadi, pembelajaran yang menyesuaikan kemampuan siswa, dan simulasi lab virtual. Siswa di Eropa bisa belajar fisika lewat simulasi, dapat soal yang disesuaikan dengan kemampuan, dan dapat umpan balik instan dari AI.
Bila Indonesia tetap memakai metode mengajar puluhan tahun lalu, kesenjangan akan semakin dalam. Lebih serius lagi, kalau semua platform AI pendidikan dari luar negeri, maka nilai Pancasila, sejarah, budaya, agama lokal bisa terpinggirkan. Data puluhan juta siswa Indonesia ada di server asing.
Solusinya, Indonesia harus membuat Platform Pendidikan AI Nasional sendiri, dengan konten lokal (Bahasa Indonesia, Pancasila, sejarah, agama, sains sesuai kebutuhan lokal / local wisdom).
Dengan begitu, guru tidak digantikan, malah di-upgrade jadi “pengajar berbasis AI” yang fokus pada nilai, makna, dan pengembangan karakter, sementara tugas mengajar rutin dibantu AI.
Di dunia bisnis, AI sudah jadi mesin di balik rekomendasi produk e-commerce, penilaian risiko fintech, optimasi rute logistik.
Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tidak pakai AI akan kalah dalam jangka panjang karena kurang terlihat dan kurang ekspos, iklan kurang efisien, serta pelayanan pelanggan kurang cepat.
Jangan lupa, ada peluang besar juga dari
chatbot customer
service, otomasi pembukuan, tool design dan promosi yang
AI-powered
,
startup
lokal di agritech, healthtech dan, fintech syariah.
Pemerintah harus buat regulasi yang melindungi data konsumen tapi tidak menghambat inovasi. Perlu tempat uji coba regulasi untuk
startup AI
, dan dorong pembangunan data center lokal dengan keamanan tinggi.
Genesis Mission bukan hanya soal ekonomi, tapi juga keamanan militer. AI akan mengubah cara perang, drone swarm, sistem pertahanan udara otomatis, cyber attack yang dijalankan AI, termasuk intelijen berbasis big data.
Negara yang infrastruktur listrik, komunikasi, transportasinya tidak terlindungi bisa dilumpuhkan tanpa perang fisik.
Indonesia harus membangun kemampuan pertahanan AI sendiri, mulai cyber defense, pengawasan maritim dengan AI, hingga analisis ancaman.
Hal ini memerlukan kolaborasi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), juga pihak universitas dan industry untukmengadaptasi Genesis Mission yang fokus untuk Indonesia.
Untuk jangka panjang, Indonesia butuh visi besar: “Indonesia AI Mission” dengan lima pilar: (1) Kedaulatan data nasional, (2) Penguasaan teknologi kritikal di beberapa titik kunci, (3) Jutaan pekerja yang melek AI, (4) AI untuk kesejahteraan rakyat (pangan, kesehatan, dan pendidikan), (5) Sishankam yang canggih berbasis AI.
Perusahaan besar, terutama BUMN di aviasi, logistik, dan energi, harus punya rencana AI 5–10 tahun, pahami risiko AI, mulai dari
cyber
, data, dan model, hingga tata kelola yang jelas.
Genesis Mission menunjukkan
kecerdasan buatan
dan data bukan lagi pilihan, tapi keharusan untuk tetap relevan di dunia global dan telah menjadi dasar kekuatan Nasional.
Indonesia memiliki peluang emas. Kita punya pasar besar, talenta yang terus berkembang, letak geografis strategis. Jika kita cerdas, fokus, dan berani bertindak, kita bisa jadi pemain penting di dunia AI, bukan sekadar pembeli atau konsumen.
Pertanyaannya bukan lagi apakah AI akan mengubah Indonesia? Namun, “Apakah kita ingin menentukan sendiri bentuk perubahan itu? atau kita sekedar sebagai
follower
dari Keputusan dari negara lain?
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/12/2025 20:20
Israel Larang Siswa SD Pakai HP di Sekolah Mulai Februari 2026

Jakarta –

Pemerintah Israel segera menerapkan aturan baru terkait penggunaan ponsel atau HP di dunia pendidikan. Mulai tahun depan, siswa SD dilarang menggunakan HP di lingkungan sekolah.

“Mulai 2 Februari (2026), kebijakan baru akan diterapkan di sekolah dasar: anak-anak dilarang menggunakan telepon seluler di lingkungan sekolah,” kata Kementerian Pendidikan dalam sebuah pernyataan dilansir AFP, Jumat (12/12/2025).

Menteri Pendidikan Israel Yoav Kisch mengatakan kebijakan itu diterapkan berdasarkan studi yang dilakukan di Israel. Pemerintah Israel mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang sehat dan aman serta mengurangi dampak negatif penggunaan gawai oleh siswa.

“Penerapannya akan mencakup program pendidikan di kelas dan dialog dengan orang tua untuk menanamkan penggunaan telepon yang seimbang, mencegah penggunaan media sosial yang berlebihan (oleh anak-anak) dan mengurangi paparan konten yang tidak sesuai usia,” tambah pernyataan tersebut.

Hingga saat ini, masing-masing sekolah dapat memutuskan melarang penggunaan HP di lingkungan sekolah. Sejak awal tahun ajaran pada bulan September, HP telah dilarang di semua sekolah di pusat kota pesisir Tel Aviv, melalui keputusan dari pemerintah kota.

Beberapa negara telah memberlakukan larangan serupa terhadap HP di sekolah, termasuk Australia dan Prancis.

Badan kebudayaan dan pendidikan PBB, UNESCO, mengatakan bahwa pada akhir tahun 2024, 40% sistem pendidikan di seluruh dunia telah menerapkan larangan penggunaan HP di sekolah. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berkisar 30%.

Tonton juga video “Pemerintah Australia Tanggapi Gugatan Reddit soal Larangan Anak Bermedsos”

(ygs/rfs)

12/12/2025 20:05
Ekspor Udang ke AS Jadi Angin Segar Produk Perikanan RI

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan Indonesia kembali dapat melakukan ekspor udang ke Amerika Serikat (AS) setelah berhenti selama dua bulan pasca adanya temuan udang yang mengandung Cesium-137 (Cs-137). Dibukanya kembali ekspor ke AS menjadi angin segar pada produk perikanan Indonesia.

Kepala Badan Pengawas Mutu Kelautan dan Perikanan (BPPMHP) Ishartini mengatakan, dibukanya kembali ekspor ditandai adanya ekspor udang yang telah disertifikasi bebas Cesium-137 (Cs-137) pada 3 Desember dan berhasil melewati inspeksi ketat.

“Alhamdulillah kita sudah bisa kembali mengekspor udang kita ke AS,” kata Ishartini dalam laporan akhir tahun dikutip, Jumat (12/12/2025).

Kembali diberlakukannya ekspor tersebut memberikan angin segar setelah selama dua bulan berhenti ekspor. Dengan kembalinya ekspor ke AS membuka kembali pundi dolar masuk ke Indonesia yang setiap tahunnya mencapai lebih dari US$ 1 miliar.

“Penanganan udang ini sudah bisa menyelamatkan setiap tahun udang kita ke AS mencapai US$ 1 miliar dan lebih itu sudah bisa kita lakukan kembali,” jelasnya.

Ishartini mencatat, produk perikanan Indonesia pada tahun 2025 telah diekspor dan diterima di 147 negara dari 193 negara anggota PBB. Jumlah ini meningkat 5% dari 2024 yang mencapai 140 negara.

“Kami sudah melaksanakan tugas-tugas yang ujungnya hasil perikanan kita diterima di negara tujuan ekspor. Kita bisa tembus di 147 negara pada 2025,” ujar Ishartini.

Untuk terus meningkatkan produks ekspor perikanan Indonesia, pihaknya juga lakukan sertifikasi terhadap unit pengolahan ikan dan dilakukan pengawasan (surveillance) terhadap penerapan ketertelusuran (traceability) mereka. Saat ini tercatat ada 1.104 unit pengelolaan dilakukan sertifikasi.

“Sudah 1.104 unit pengolahan ikan kita selesaikan,” pungkasnya.

12/12/2025 18:50
Tentara Myanmar Mengebom RS di Rakhine, 31 Orang Tewas

Kami kembali menghadirkan rangkuman informasi pilihan dari berbagai negara yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

Dunia Hari Ini edisi Jumat, 12 Desember 2025, diawali dengan berita dari Myanmar.

Serangan Militer Myanmar ke Rumah sakit

Menurut kesaksian dua pekerja bantuan kepada kantor berita AFP, sebuah jet tempur militer Myanmar mengebom rumah sakit umum Mrauk-U di negara bagian Rakhine barat, yang berbatasan dengan Bangladesh.

Seorang saksi dan kelompok pemberontak di daerah itu juga melaporkan serangan tersebut kepada Reuters.

Seorang juru bicara Tentara Arakan (AA), yang sedang memerangi junta yang berkuasa di daerah itu, mengatakan rumah sakit tersebut “hancur total” dan menewaskan setidaknya 31 orang.

“Jumlah korban yang tinggi terjadi karena rumah sakit terkena serangan langsung,” kata Khine Thu Kha.

Seorang juru bicara junta militer Myanmar tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

Pemilik klub malam yang terbakar di Goa ditahan

Dua bersaudara telah ditahan di Thailand setelah kebakaran klub malam di Goa yang menewaskan 25 orang.

Menteri Utama Goa menyebut keduanya adalah pemilik klub malam Birch by Romeo Lane di Arpora.

“Kami telah menahan mereka hari ini di Thailand. Kami akan membawa mereka ke Goa dalam waktu singkat,” kata Menteri Utama Goa Pramod Sawant kepada wartawan di ibu kota negara bagian Panaji.

Tapi di pengadilan, pengacara mereka mengatakan Saurabh dan Gaurav Luthra sedang dalam perjalanan bisnis di Thailand, dan mengatakan mereka bukan pemilik klub malam tersebut, melainkan hanya pemegang izing.

Tersangka pembunuh Charlie Kirk menghadiri sidang

Pengacara Tyler Robinson, pria yang dituduh membunuh aktivis konservatif Amerika Serikat, Charlie Kirk, berupaya membatasi akses media untuk memastikan persidangan yang adil.

Robinson tampil perdana secara langsung di pengadilan, hari Kamis kemarin.

Pria berusia 22 tahun itu, mengenakan kemeja dan dasi, duduk di sebelah pengacaranya di ruang sidang, sekitar enam kilometer dari tempat Kirk, 31 tahun, ditembak mati pada 10 September lalu.

Robinson dituduh menembakkan satu peluru yang menewaskan Kirk selama acara Turning Point USA di kampus Utah Valley University di Orem, sekitar 65 kilometer dari Salt Lake City, saat Kirk berdebat dengan mahasiswa.

Sejak Robinson pertama muncul di pengadilan melalui tautan video pada 27 Oktober, hakim mengambil keputusan untuk melindungi asas praduga tak bersalah dengan mengizinkannya hadir di pengadilan dengan pakaian biasa tetapi harus diikat secara fisik.

Masakan Italia ditetapkan sebagai Warisan Dunia

UNESCO, lembaga kebudayaan PBB, memasukkan masakan Italia sebagai bagian dari warisan budaya dunia.

Makanan Italia sudah dicintai di seluruh dunia karena rasanya yang lezat, tetapi UNESCO kini menambahkan ritual seputar persiapan dan konsumsi makanan Italia ke dalam daftar praktik dan ekspresi tradisional dunia.

Ini adalah penghargaan yang dirayakan bersamaan dengan daftar Situs Warisan Dunia UNESCO yang lebih terkenal, di mana Italia terwakili dengan baik dengan lokasi-lokasi seperti Koloseum dan kota kuno Pompeii.

Penghargaan tersebut tidak menyebutkan hidangan, resep, atau spesialisasi regional tertentu, tetapi menyoroti pentingnya budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Italia pada ritual memasak dan makan.

Beberapa tradisi tersebut termasuk makan siang keluarga di hari Minggu, tradisi nenek mengajari cucu cara melipat adonan tortellini dengan benar, bahkan kegiatan berkumpul untuk berbagi makanan.

12/12/2025 11:00
Diduga Kirim Bocah Ukraina ke Korut, Rusia Banjir Kecaman

Jakarta –

Dua anak Ukraina disebut-sebut dikirim ke sebuah kamp untuk anak-anak elite Korea Utara. Kedua anak itu dipandang sejumlah analis sebagai pion dalam perang propaganda yang dijalankan Moskow dan Pyongyang. Sementara itu, seorang aktivis HAM mengatakan kedua anak tersebut adalah korban kejahatan perang.

Pemindahan keduanya terungkap dalam kesaksian di hadapan subkomite Kongres AS pada 3 Desember yang disampaikan Kateryna Rashevska, pakar hukum dari Regional Center for Human Rights (RCHR) Ukraina.

Kedua anak tersebut adalah Misha, 12 tahun, dari wilayah Donetsk yang diduduki Rusia, dan Liza, 16 tahun, dari Simferopol, ibu kota Krimea. Mereka termasuk di antara lebih dari 19.500 anak Ukraina yang menurut Kyiv ‘diculik’ dari wilayah Ukraina yang berada di bawah kendali Rusia.

Sebagian besar dari 165 kamp anak yang didokumentasikan RCHR berada di Rusia dan Belarus. Namun, kedua negara tampak mempererat hubungan mereka sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022.

Sebagai bagian dari persekutuan baru antara kedua negara, Korea Utara memasok amunisi dan pasukan untuk perang di Ukraina, sementara Rusia membalas dengan bantuan pangan, bahan bakar dan teknologi militer.

Aktivis HAM kecam langkah ‘propaganda’

Rashevska mengatakan kepada DW bahwa kedua anak yang sempat tinggal di Songdowon International Children’s Camp, dekat kota pelabuhan Wonsan di Korea Utara, kemudian dipulangkan ke wilayah Ukraina yang diduduki Rusia.

“Mereka menggunakan anak-anak kami untuk membangun kemitraan strategis dengan negara yang oleh AS ditetapkan sebagai sponsor terorisme, dan pada kenyataannya, ikut dalam kejahatan agresi terhadap tanah air anak-anak ini, terhadap Ukraina. Itu sama sekali tidak bisa diterima.”

Kamp Songdowon yang dibangun pada 1960 awalnya ditujukan untuk menampung anak-anak dari negara-negara blok Komunis, dengan fasilitas seperti taman air, pantai, lapangan sepak bola, gimnasium, akuarium dan berbagai kegiatan, serta asrama di dalam kompleks.

Setelah Uni Soviet runtuh, kamp ini bergeser menjadi tempat menginap anak-anak pejabat tinggi Korea Utara. Sejak hubungan Moskow dan Pyongyang kembali menghangat, kamp ini juga menerima anak-anak dari luar negeri.

Kamp menanamkan propaganda sejak dini

“Bentuknya sedikit mirip seperti kamp pramuka, tetapi dengan keluarga Kim sebagai pusatnya,” kata Dan Pinkston, profesor hubungan internasional di Troy University kampus Seoul, yang pernah mengunjungi fasilitas itu pada 2013.

“Bagi anak-anak Korea Utara, kamp ini hampir seperti ritus kedewasaan. Mereka bisa melakukan berbagai aktivitas rekreasi, tetapi semua itu dibarengi porsi besar propaganda dan indoktrinasi. Ada poster, papan informasi dan slogan yang menyerang imperialisme.”

“Tetapi, yang menarik adalah bagaimana Korea Utara dan Rusia kini semakin sering bekerja sama, termasuk mengatur kunjungan wisatawan, pebisnis, dan kini pelajar,” tambahnya.

Pinkston menilai dua anak Ukraina yang dikirim ke Korea Utara mungkin bagian dari percobaan untuk melihat dampak indoktrinasi yang dibungkus sebagai ‘penghargaan’ atas perilaku baik mereka.

“Ini semua bagian dari proses ‘Russifikasi’ terhadap anak-anak ini dan saya memperkirakan kunjungan serupa bisa bertambah ke depannya,” katanya.

Analis lain melihatnya hanya sebagai propaganda. Andrei Lankov, profesor sejarah dan hubungan internasional asal Rusia di Kookmin University, Seoul, menyebut kunjungan itu sebagai “manipulasi yang sangat terang-terangan.”

Apa pun motif Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden Rusia Vladimir Putin, Rashevska menegaskan komunitas internasional perlu berbuat lebih banyak untuk melindungi anak-anak Ukraina.

‘Perlakuan tidak manusiawi’

“Bagi rezim Kim Jong Un, ini adalah cara yang lebih halus dan dapat diterima publik untuk memperdalam ‘kemitraan strategis’ dengan Rusia melalui ‘diplomasi anak’,” katanya.

“Bagi Rusia, langkah ini efektif karena anak-anak dibawa ke negara yang kondisi hak asasi manusianya bahkan lebih buruk daripada Rusia. Tidak ada internet, tidak ada ponsel, tidak ada kemungkinan tetap menjalin kontak setelah pulang.”

“Bahkan jika hanya satu anak yang terdampak. Bahkan jika hanya dua anak yang terdampak. Karena mereka adalah anak-anak kami. Anak bukan angka statistik. Anak bukan alat untuk mengguncang opini publik,” kata Rashevska.

“Anak adalah masa depan kita. Dan masa depan itu seharusnya milik kita, tetapi telah dicuri. Itu perlu disuarakan.”

Desakan pengembalian anak-anak Ukraina

Majelis Umum PBB pekan lalu menyerukan pengembalian segera dan tanpa syarat anak-anak Ukraina yang “dipindahkan secara paksa” ke Rusia.

Majelis mengadopsi resolusi tidak mengikat yang menuntut “Federasi Rusia menjamin pemulangan segera, aman dan tanpa syarat semua anak Ukraina yang telah dipindahkan atau dideportasi secara paksa.”

Resolusi itu juga mendesak Moskow untuk menghentikan tanpa penundaan praktik pemindahan paksa, deportasi, pemisahan dari keluarga dan wali, perubahan status pribadi termasuk melalui kewarganegaraan, adopsi, atau penempatan di keluarga asuh, serta indoktrinasi terhadap anak-anak Ukraina.

Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan resolusi tersebut memuat tuduhan yang mereka nilai berlebihan terhadap Rusia dengan menuduhnya mendeportasi anak-anak Ukraina, berbicara tentang ‘adopsi paksa’ dan upaya menghapus identitas mereka.

“Rusia kembali menegaskan bahwa tuduhan deportasi anak-anak Ukraina tidak berdasar dan menyesatkan,” menurut pernyataan kementerian itu.

“Ini sepenuhnya soal mengevakuasi anak-anak dari zona pertempuran ketika nyawa mereka terancam.”

Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara
Editor: Rizki Nugraha

(ita/ita)

12/12/2025 10:42