Xcloud.id

partai: PBB

  • Trump Berubah Haluan, Hapus Hukuman Tarif untuk Brasil

    Trump Berubah Haluan, Hapus Hukuman Tarif untuk Brasil

    Jakarta –

    Krisis dagang antara Amerika Serikat dan Brasil mulai mereda, setelah pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Brasil Luiz Incio Lula da Silva di sela-sela KTT ASEAN di Malaysia, Minggu (26/10). Washington sebabnya dinilai melunak, usai mengadopsi strategi baru dalam hubungan dagang dengan Brasil.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan, “Kami percaya, dalam jangka panjang Brasil akan diuntungkan dengan menjadikan Amerika Serikat mitra dagang utama, bukan Cina,” dalam sebuah pernyataan resmi di Malaysia.

    Tentu saja masih ada beberapa masalah politik dengan Brasil, namun pemerintahan AS yakin hal itu dapat diatasi dan akan menguntungkan kedua belah pihak.

    Harus Bergerak Cepat

    Negosiasi untuk menormalisasi hubungan dagang kedua negara dimulai pada Minggu malam hingga hari Senin (27/10). Kepada harian Brasil O Globo, Menteri Luar Negeri Brasil Mauro Vieira mengatakan “telah menyusun jadwal pertemuan”, dan bahwa kesepakatan akan bisa dicapai dalam “beberapa minggu” ke depan.

    Namun, niat AS untuk kembali menjadi mitra dagang terpenting Brasil masih jauh dari kenyataan. Menurut data resmi, volume perdagangan antara kedua negara tahun lalu hanya mencapai 84 miliar dolar AS (Rp 1,328 triliun).

    Cina geser AS

    Sebagai perbandingan: nilai perdagangan antara Cina dan Brasil pada tahun 2024 mencapai 151 miliar dolar AS (Rp 2,500 triliun). Sejak tahun 2009, Cina telah ‘menyalip AS’ sebagai mitra dagang terbesar Brasil.

    Sejak saat itu, volume perdagangan antara kedua negara meningkat hampir tiga kali lipat, dari 56 miliar menjadi 151 miliar dolar AS. Sedangkan, perdagangan AS dengan Brasil naik dua kali lipat dari 42 miliar dolar AS (2009) menjadi 84 miliar dolar AS (2024).

    “Perburuan penyihir terhadap Bolsonaro”

    Sementara itu, ekspor AS ke Brasil stabil di kisaran 4,3 miliar dolar AS (Rp 71 triliun) pada bulan Juli dan September 2025. Akibatnya, defisit perdagangan jangka panjang Brasil terhadap AS, yang telah berlangsung sejak 2015 semakin besar.

    Alasan tarif hukuman AS terhadap Brasil bukan disebabkan defisit perdagangan yang merugikan AS. Sebaliknya, langkah tersebut digunakan Presiden Trump untuk mengekspresikan ketidaksetujuannya atas vonis mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro oleh Mahkamah Agung Brasil.

    Dalam sebuah unggahan di jejaring sosialnya, Truth Social, Trump pada bulan Juli menyebut putusan tersebut sebagai “Perburuan penyihir terhadap mantan presiden dan keluarganya” (AS menggunakan istilah perburuan penyihir untuk menggambarkan perburuan terhadap orang atau kelompok yang dianggap bersalah tanpa bukti yang kuat). Namun, di Malaysia, Trump bersikap lebih tenang. Ia mengatakan dalam konferensi pers bahwa dirinya “selalu menyukai Bolsonaro.”

    Lula: “Pertemuan berjalan sangat baik”

    Namun, Trump tampaknya juga mulai menyukai Presiden Brasil Lula, meskipun pandangan ideologis keduanya saling bertolak belakang. Dua politisi yang hampir sebaya ini, Lula berusia 80 tahun dan Trump 79 tahun, pertama kali bertemu di Sidang Majelis Umum PBB, September lalu.

    Setelah pertemuan singkat itu, Trump mengatakan bahwa ia merasa Lula sebagai sosok yang simpatik, dan mengaku terkesan dengan perjalanan hidup tokoh sosialis tersebut. Selama percakapan telepon menjelang pertemuan di Kuala Lumpur, hubungan kedua pemimpin dikabarkan kian erat.

    Lula turut memberi tanggapan positif, “Saya mengakui bahwa pertemuan dengan Trump berlangsung dengan sangat baik,” katanya kepada media internasional. Turut menambahkan bahwa dirinya dan Trump berkomitmen memastikan “hubungan 200 tahun antara Brasil dan Amerika Serikat tetap terjaga.”

    Setelah pertemuan antara Trump dan Lula, Menteri Keuangan AS Scott Bessent juga mengumumkan bahwa persiapan perjanjian dagang dengan Cina sudah berada pada tahap lanjutan. Rencananya, Trump dan Xi Jinping akan menyelesaikan negosiasi dalam pertemuan 30 Oktober mendatang di Korea Selatan.

    Menurut Bessent, perjanjian mencakup penangguhan tarif tambahan sebesar 100 persen atas impor Cina yang sebelumnya dijadwalkan berlaku pada 1 November mendatang. Selain itu perjanjian juga akan mencakup pencabutan sebagian pembatasan ekspor terhadap Cina.

    Sebagai balasannya, Beijing dapat mencabut pembatasan ekspor atas logam tanah jarang dan kembali mengimpor kedelai dari AS.

    Sejak Mei tahun ini, menurut Departemen Pertanian AS, Cina sama sekali tidak membeli kedelai dari AS. Sedangkan tahun lalu, impor kedelai Cina dari AS mencapai hampir 13 miliar dolar AS (Rp 215 triliun). Sebagai gantinya, Beijing membeli kedelainya dari Brasil dan Argentina.

    Para petani kedelai di AS menyambut dengan lega ‘perubahan haluan’ Trump ini sama halnya dengan industri agrikultur Brasil. Dewan Ekspor Kopi Brasil (Cecafe) menyatakan bahwa mereka menyambut baik dialog antara Trump dan Lula dan menantikan “hasil konkretnya.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)

  • Horor 2 Ribu Warga Sudan Dikabarkan Dibantai Milisi RSF

    Horor 2 Ribu Warga Sudan Dikabarkan Dibantai Milisi RSF

    Jakarta –

    Laporan mengenai kekejaman bermotif etnis di kota El-Fasher, Sudan barat, meningkat sejak kota itu direbut oleh kelompok milisi Rapid Support Forces (RSF). Dilaporkan bahwa kelompok tersebut telah membantai lebih dari 2 ribu warga sipil.

    Sekitar 260.000 warga sipil terjebak di El-Fasher, separuh dari mereka adalah anak-anak. Selama berbulan-bulan kota itu telah dikepung RSF dan terputus dari segala bentuk kontak dengan dunia luar. Kota itu akhirnya jatuh ke tangan RSF setelah lebih dari 18 bulan pengepungan yang brutal.

    Dilansir kantor berita AFP dan Al Arabiya, Rabu (29/10/2025), sekutu militer Sudan, Joint Forces, mengatakan pada hari Selasa (28/10) waktu setempat bahwa RSF “melakukan kejahatan keji terhadap warga sipil tak berdosa di kota El-Fasher, di mana lebih dari 2.000 warga tak bersenjata dieksekusi dan dibunuh pada tanggal 26 dan 27 Oktober, kebanyakan dari mereka adalah perempuan, anak-anak, dan lansia.”

    Kelompok-kelompok lokal dan LSM internasional sebelumnya telah memperingatkan bahwa jatuhnya El-Fasher dapat memicu kekejaman massal, kekhawatiran yang menurut kelompok pemantau Laboratorium Riset Kemanusiaan Universitas Yale menjadi kenyataan.

    Kelompok pemantau tersebut, yang mengandalkan intelijen sumber terbuka dan citra satelit, mengatakan kota itu “tampaknya sedang dalam proses pembersihan etnis yang sistematis dan disengaja terhadap komunitas Fur, Zaghawa dan non-Arab pribumi Berti melalui pemindahan paksa dan eksekusi mati.”

    Ini termasuk apa yang tampak seperti “operasi pembersihan dari pintu ke pintu” di kota tersebut.

    Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada hari Senin lalu, disebutkan bahwa tindakan RSF “mungkin konsisten dengan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dan dapat meningkat ke tingkat genosida.”

    Pada hari yang sama, kepala hak asasi manusia PBB Volker Turk berbicara tentang meningkatnya risiko “pelanggaran dan kekejaman bermotif etnis” di El-Fasher.

    Kantornya mengatakan bahwa mereka “menerima banyak laporan yang mengkhawatirkan bahwa RSF sedang melakukan kekejaman, termasuk eksekusi mati.”

    Sementara itu, para aktivis pro-demokrasi mengatakan penduduk El-Fasher telah mengalami “bentuk-bentuk kekerasan dan pembersihan etnis terburuk” sejak RSF merebut kendali.

    Paramiliter ini memiliki rekam jejak kekejaman, telah menewaskan hingga 15.000 warga sipil dari kelompok non-Arab di ibu kota Darfur Barat, El-Geneina.

    Militer Sudan, yang telah memerangi RSF sejak April 2023, juga telah dituduh melakukan kejahatan perang.

    Lebih dari satu setengah tahun perang pengepungan menjadikan El-Fasher salah satu tempat terkelam dalam perang, yang oleh PBB disebut sebagai salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Pasokan makanan sudah lama tidak lagi masuk ke kota yang terletak sekitar 200 kilometer dari perbatasan dengan Chad di Provinsi Darfur itu. Menurut saksi mata, banyak orang kini bertahan hidup dengan memakan pakan ternak.

    Lihat juga Video: Serangan Bom-Penembakan di Sudan Tewaskan 127 Orang

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Horor 2 Ribu Warga Sudan Dikabarkan Dibantai Milisi RSF

    El Fasher Jatuh, ‘Neraka Baru’ di Jantung Darfur Sudan

    Jakarta –

    Sekitar 260.000 warga sipil terjebak di El Fasher di timur Sudan, separuh dari mereka adalah anak-anak. Selama berbulan-bulan kota itu telah dikepung oleh milisi Rapid Support Forces (RSF) dan terputus dari segala bentuk kontak dengan dunia luar.

    Bahkan pasokan makanan pun sudah lama tidak lagi masuk ke kota yang terletak sekitar 200 kilometer dari perbatasan dengan Chad di Provinsi Darfur. Menurut saksi mata, banyak orang kini bertahan hidup dengan memakan pakan ternak.

    Pada hari Senin (27/10), Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinannya yang mendalam. Pengambilalihan itu merupakan “eskalasi mengerikan dari konflik,” kata Guterres. “Tingkat penderitaan yang kita saksikan di Sudan sungguh tak tertahankan.”

    Guterres bereaksi terhadap pernyataan dari RSF yang bersifat paramiliter. Mereka pada hari Minggu (26/10) mengumumkan bahwa mereka telah memperoleh kendali penuh atas kota tersebut. Sementara itu, menurut pernyataan dari Asosiasi Jurnalis Sudan, seluruh komunikasi di kota itu telah diputus, termasuk jaringan satelit.

    Dikhawatirkan terjadi peningkatan tajam situasi

    Para ahli kini memperkirakan akan terjadi peningkatan tajam dalam situasi, yang ditandai dengan kekerasan besar-besaran terhadap penduduk sipil yang terjebak di kota.

    Selama berbulan-bulan warga sipil, begitu pula para tentara Sudanese Armed Forces (SAF) yang ada di sana, hampir tidak memiliki kebutuhan dasar, ujar Ketua Forum Sudan dan Sudan Selatan Jerman, Marina Peter, dalam wawancaranya dengan DW. “Selama berminggu-minggu warga sipil yang terjebak telah mencoba meninggalkan kota. Sejak mulai terlihat bahwa RSF dapat sepenuhnya merebut kota itu, upaya pelarian meningkat kembali.”

    Namun peluang mereka sangat kecil, lanjut Peter: “Memang, beberapa orang masih bisa melarikan diri hingga baru-baru ini. Namun yang lain ditembak mati saat mencoba melarikan diri.”

    Perebutan kekuasaan terbuka

    Konflik di Sudan berakar pada berakhirnya pemerintahan Presiden otoriter Omar al-Bashir pada tahun 2019. Ia membangun kekuasaannya di atas angkatan bersenjata resmi, Sudanese Armed Forces (SAF), yang kini berada di bawah komando penguasa de facto Sudan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan. Namun, Al-Bashir juga mengandalkan beberapa milisi yang berafiliasi dengan tentara, termasuk yang disebut Rapid Support Forces (RSF), yang dipimpin oleh Mohamed Hamdan Daglo, dikenal sebagai “Hemeti.”

    Kelompok Hemeti, sama seperti SAF, menjadi bagian dari dewan transisi sipil yang dibentuk setelah tergulingnya Al-Bashir. Namun pada Oktober 2021, kedua kelompok tersebut melakukan kudeta bersama. Hemeti menjadi wakil Al-Burhan. Namun kemudian kedua komandan itu berselisih tentang struktur dan hierarki dari sebuah tentara gabungan. Hemeti menolak untuk mengintegrasikan militianya ke dalam angkatan bersenjata nasional.

    Pada bulan April 2023, hal ini berujung pada perebutan kekuasaan terbuka di antara keduanya. Sejak saat itu, negara tersebut berada dalam keadaan perang.

    Pembunuhan, pemerkosaan, dan penjarahan

    Rapid Support Forces berasal dari apa yang disebut Janjaweed, milisi berkuda beretnis Arab yang pada awal tahun 2000-an juga digunakan untuk melawan kelompok pemberontak beretnis non-Arab, seperti Sudan Liberation Army (SLA) dan Justice and Equality Movement (JEM) di Darfur Barat. Bahkan saat itu, milisi-milisi tersebut telah menggunakan kekerasan ekstrem, termasuk terhadap warga sipil.

    “RSF dan milisi-milisi sekutunya telah secara luas menargetkan dan membunuh warga sipil, banyak di antaranya karena etnis mereka,” demikian bunyi laporan organisasi hak asasi manusia Human Rights Watch (HRW) pada Juni tahun ini. “RSF juga melakukan kekerasan seksual yang meluas, terutama pemerkosaan berkelompok, serta penjarahan. Mereka juga menghancurkan kota dan desa, sering kali dengan cara membakar, serta menjarah bantuan kemanusiaan dalam skala besar.” Mahkamah Pidana Internasional menemukan adanya indikasi kejahatan perang di Sudan.

    Tujuan: Mematahkan semangat musuh

    Pola ini, menurut Peter, dikhawatirkan akan terulang dalam beberapa hari mendatang di El Fasher. Para komandan kerap memerintahkan tentara yang berada di bawah pengaruh narkoba berat. Sebagian dari mereka bahkan adalah tentara anak-anak.

    “Kami mengenali pola dan logika yang kini diterapkan di El Fasher dari tempat-tempat lain di Sudan,” lanjut Peter. “Tujuannya adalah untuk, dalam arti tertentu, mematahkan semangat musuh. Dan hal itu dilakukan paling efektif dengan memperkosa perempuan — dan semakin sering juga laki-laki. Selain itu, RSF telah menggali parit-parit di sekitar kota sehingga tidak ada yang bisa melarikan diri. Tujuannya adalah untuk membuat kota itu kelaparan secara sistematis. Nyawa manusia tidak berarti apa-apa dalam konflik ini.”

    Hal serupa juga dilaporkan oleh Arjan Hehenkamp dari organisasi bantuan International Rescue Committee (IRC), kepala penanganan krisis untuk Darfur. Beberapa orang berhasil melarikan diri ke Kota Tawila, di mana sudah ratusan ribu orang mencari perlindungan. “Orang-orang yang melarikan diri dari El Fasher datang dari neraka,” kata Hehenkamp di situs organisasi tersebut. “Mereka tidak memiliki apa-apa selain pakaian yang mereka kenakan. Banyak dari mereka sangat trauma dan mencari perlindungan serta harapan.” Namun Tawila pun kini berada di ambang batas kemampuannya. “Tanpa perluasan besar-besaran bantuan kemanusiaan, penderitaan ini akan terus meningkat.”

    Namun bukan hanya RSF yang melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Sudanese Armed Forces (SAF) juga melakukan “serangan brutal terhadap penduduk sipil,” demikian isi laporan HRW. “Daftar kekejaman mereka semakin panjang, hampir setiap hari.”

    Selama berbulan-bulan, kekhawatiran meningkat bahwa Sudan dapat terpecah akibat perang ini. “Bahaya ini,” pungkas Marina Peter, “menjadi semakin nyata setiap hari perang ini berlangsung.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)

  • Bela Hak RI, HNW Sarankan Menpora Banding ke CAS Koreksi Keputusan IOC

    Bela Hak RI, HNW Sarankan Menpora Banding ke CAS Koreksi Keputusan IOC

    Jakarta –

    Demi keadilan dan sportifitas, Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid (HNW) menyarankan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir (ET) untuk maksimal memperjuangkan hak Indonesia, sehingga tidak dijatuhi sanksi tendensius dan tidak fair oleh Internasional Olympic Comittee (IOC).

    Menurutnya, dengan mengajukan banding ke Court of Arbitration for Sport (CAS) atau Mahkamah Arbitrase Olahraga atas keputusan IOC, agar Indonesia tidak dilarang menjadi tuan rumah event olahraga internasional, hanya karena Indonesia tidak menerbitkan visa bagi atlet Israel masuk ke Indonesia dalam kejuaraan senam dunia beberapa waktu lalu.

    “Memaksimalkan usaha bela hak Indonesia dengan mengajukan banding atas Keputusan IOC yang tidak adil tersebut ke CAS perlu dipertimbangkan, sebagai langkah terakhir, apabila diplomasi yang sedang diupayakan pihak Kemenpora menemui jalan buntu,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (28/10/2025).

    HNW menghormati langkah Erick Thohir yang saat ini sedang berupaya melakukan upaya diplomasi dan berdialog untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

    “Upaya ini juga patut kita hormati, sebagai langkah untuk membela hak Indonesia dengan menjelaskan posisi konstitusional Indonesia dalam menolak segala bentuk penjajahan, apalagi dibarengi dengan genosida dan kejahatan kemanusiaan sebagaiamana dilakukan Israel terhadap Gaza/Palestina, serta juga mempertimbangkan keamanan publik apabila atlet Israel diperbolehkan masuk ke Indonesia,” tutur HNW.

    “Sikap Indonesia itu memiliki dasar hukum internasional yang kuat, termasuk mempertimbangkan keamanan publik yg jadi dasar pihak Italia dan Belgia menolak keikutsertaan atlet Israel ikut bertanding di sana, dan ternyata IOC tidak menjatuhkan sanks terhadap Italia maupun Belgia,” sambungnya.

    “Sehingga negara anggota PBB seperti Indonesia juga diperintahkan oleh ICJ untuk bertindak agar pelanggaran tersebut bisa dihentikan. Salah satunya bisa diterjemahkan dengan memboikot Israel,” katanya.

    HNW menjelaskan bahwa langkah tegas Indonesia ini bukan mencampurkan olahraga dengan politik sebagaimana dituduhkan oleh IOC, melainkan bagaimana olahraga dikaitkan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

    “Bahkan oleh ICJ, Israel divonis sbg telah melakukan genosida dan kejahatan kemanusiaan, dan pendudukan yang illegal. Sehingga ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan atas Pimpinan Israel seperti PM Benyamin Netanyahu. Israel juga telah melakukan kejahatan terhadap para olahragawan dan atlet Palestina, lebih dari 800 atlet/olahragawan Palestina yang sudah tewas dibunuh Israel. Hal2 yang tidak dilakukan oleh atau tidak terjadi dengan Afrika Selatan,”sambungnya.

    Sekalipun demikian, lanjut HNW, IOC telah menjatuhkan sanksi oleh IOC dengan dilarang mengikuti olimpiade. Sehingga mestinya demi keadilan dan sportifitas, IOC juga jatuhkan sanksi malah lebih berat atas Israel ketimbang yang telah dijatuhkan terhadap Afrika Selatan, bukan malah membebaskan Israel dengan menjatuhkan sanksi atas Indonesia.

    Oleh karena itu, HNW menyampaiakn upaya menjalin dialog dan diplomasi terhadap poin-poin tersebut dengan IOC patut dihormati. Namun, selain itu, Indonesia juga perlu menjalin dialog dengan negara-negara sahabat yang memiliki sikap penolakan keras terhadap keikutsertaan atlet Israel.

    Misalnya, negara tetangga Malaysia yang menolak atlet Israel sehingga berujung pada dicoretnya Malaysia sebagai tuan rumah kejuaraan dunia paralimpik renang pada 2019 lalu. Selain itu, ada juga Arab Saudi yang tidak memberikan visa kepada atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Catur pada 2017 lalu.

    Atau Kuwait, kata HNW, yang tidak memberikan visa kepada atlet Israel dalam kejuaraan menembak Asia pada 2015 lalu. Ada pula Uni Emirat Arab yang melakukan hal yang sama kepada atlet Israel pada kejuaraan tenis pada 2009.

    “Mereka juga mengalami nasib yang sama dengan Indonesia, yakni dijatuhi sanksi, gara2 Israel. Karenanya, bila negara-negara yang punya sikap sama dengan Indonesia yang menolak atlet Israel tersebut dapat satu sikap dengan Indonesia, tentu dapat memberikan tekanan yang lebih kuat kepada IOC,” ujar HNW.

    “Karena seharusnya Israel yang melakukan berbagai pelanggaran hukum internasional yang diberi sanksi hukuman, bukan malah negara2 yang melaksanakan berbagai keputusan lembaga internasional malah dikenakan sanksi oleh IOC,” lanjutnya.

    Namun, apabila beragam upaya dialog dan diplomasi menemui jalan buntu, HNW mendorong agar Indonesia memaksimalkan usaha bela negara dengan mengajukan banding ke CAS atas keputusan tidak adil IOC tersebut.

    “Menpora perlu berjuang habis2an bela hak dan marwah Indonesia. Bahkan sebagai upaya yang terakhir, langkah hukum banding ke CAS perlu dilakukan juga,” ujarnya.

    HNW mengatakan bahwa saluran untuk membawa persoalan ini ke CAS sesuai dengan Pasal 61 Olympic Charter (OIC Charter). Dan, meski CAS dibentuk berdasarkan OIC Charter, bukan berarti keputusan OIC tidak bisa dikoreksi.

    Dalam berbagai kasus, CAS juga bisa mengoreksi dan membatalkan keputusan OIC. Misalnya, dalam kasus mantan Menpora Rusia, Vitaly Mutko yang sempat dihukum oleh OIC tidak boleh menghadiri pertandingan atau event OIC seumur hidupnya, kemudian dibatalkan oleh CAS.

    Apalagi, lanjut HNW, dalam kasus Indonesia ini, posisi Indonesia seharusnya lebih kuat, karena sebelumnya CAS juga telah menolak banding dari Israel atas tidak diberikannya visa atlet mereka untuk masuk ke Indonesia untuk mengikuti Kejuaraan Dunia Senam. Itu artinya sikap Indonesia tidak disalahkan oleh CAS.

    Tapi anehnya justru karena sikap Indonesia, lanjut HNW, yang tidak menerbitkan visa bagi atlet Israel tapi tidak disalahkan oleh CAS, malah itu yang dijadikan dasar oleh IOC untuk menjatuhkan sanksi atas Indonesia.

    “Padahal sikap Indonesia itu, secara tidak langsung diamini dan diperbolehkan oleh CAS. Karena bila CAS menilai tindakan Indonesia salah, maka seharusnya banding Israel dimenangkan, faktanya CAS menolak banding Israel tersebut, dan tidak menghukum Indonesia,” pungkasnya.

    (ega/ega)

  • Nasib Pengungsi Anak di Laut: Perjalanan Sendirian yang Mematikan

    Nasib Pengungsi Anak di Laut: Perjalanan Sendirian yang Mematikan

    Jakarta –

    “Tak seorang pun akan mempertaruhkan nyawanya di laut jika ada cara yang lebih baik. Tapi tidak ada alternatif. Itulah mengapa kami mempertaruhkan nyawa kami.”

    Itulah kata-kata seorang bocah berusia 15 tahun dari Guinea yang diselamatkan sebagai anak yang tidak didampingi di laut oleh NGO yang berbasis di Berlin, SOS Humanity.

    Organisasi yang telah menyelamatkan pengungsi dan migran di laut selama satu dekade ini memperingatkan bahwa semakin banyak anak-anak dan remaja yang berangkat sendirian dari Libya atau Tunisia menuju Eropa dengan kapal yang terlalu penuh dan sering kali tidak layak laut. Sekitar seperlima dari mereka yang diselamatkan adalah anak di bawah umur.

    Esther, seorang psikolog klinis asal Jerman, menjadi relawan sebagai petugas kesehatan mental dalam misi penyelamatan di Mediterania pada November dan Desember 2024.

    Dalam konferensi pers di Berlin pada Selasa, di mana Esther tidak menyebutkan nama belakangnya, ia mengatakan bahwa selama berada di laut, enam kapal yang membawa 347 orang berhasil diselamatkan. Di antara mereka terdapat 43 orang muda, sebagian besar anak yang tidak didampingi, dalam kondisi fisik dan mental yang buruk.

    “Sering kali mereka berada di laut tanpa makanan atau minuman selama beberapa hari dan malam, mengalami dehidrasi, mabuk laut, dan sering memiliki luka bakar akibat bahan bakar dan air laut. Banyak juga yang menderita scabies atau infeksi dan luka lainnya, karena mereka telah berada di kamp-kamp di Libya dalam waktu lama. Semua mereka kelelahan secara emosional,” ujarnya.

    Anak-anak sangat berisiko di kamp-kamp Libya

    Selama bertahun-tahun, Libya, yang berdasarkan kesepakatan multimiliar euro dengan Uni Eropa seharusnya mengambil alih pengendalian perbatasan dan secara drastis mengurangi jumlah migran, menghadapi kritik keras atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius.
    “Orang muda menceritakan kepada saya tentang kekerasan seksual ekstrem, penyiksaan, kerja anak, kehilangan anggota keluarga, dan kasus perdagangan manusia yang melibatkan perempuan,” kenang Esther. “Beberapa dari mereka menunjukkan bukti fisik dari apa yang mereka alami. Beberapa memiliki bekas luka akibat penyiksaan, serta foto dan video yang diambil di kamp-kamp Libya yang menunjukkan mereka diikat dan dipukuli.”

    Lebih dari 3.500 anak hilang atau meninggal

    Anak-anak yang berhasil melarikan diri dari kamp menghadapi bahaya yang lebih besar selama perjalanan.

    Menurut perkiraan UNICEF pada April, sekitar 3.500 anak telah meninggal atau hilang dalam 10 tahun terakhir saat mencoba mencapai Italia melalui rute Mediterania tengah. Ini berarti hampir satu anak meninggal atau hilang setiap hari selama satu dekade penuh.

    Statistik ini membuat SOS Humanity menyerukan penghentian segera kerja sama UE dengan Libya dan Tunisia.

    “Proporsi anak-anak di antara mereka yang melarikan diri sebenarnya meningkat secara stabil selama 10 tahun terakhir. Sekitar seperlima dari semua kedatangan di Italia adalah anak-anak. Dalam penyelamatan kami, rata-ratanya bahkan lebih dari sepertiga,” kata Till Rummenhohl, direktur pelaksana SOS Humanity.

    “Kami baru-baru ini mengevakuasi seluruh kapal yang hanya berisi anak-anak, 120 orang. Mereka adalah anak-anak yang benar-benar panik, bepergian sendirian dan meloncat ke air karena takut terhadap penjaga pantai Libya,” tambahnya.

    Kebijakan Trump potong bantuan USAID berdampak dramatis

    Jumlah anak-anak dan remaja yang semakin banyak menempuh perjalanan berbahaya ke Eropa kemungkinan akan meningkat di masa depan, kata Lanna Idriss, kepala SOS Children’s Villages Worldwide. Penyebabnya: pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump telah membubarkan badan bantuan pembangunan USAID, dengan konsekuensi dramatis.

    Dalam sebuah studi yang diterbitkan musim panas ini, jurnal medis The Lancet menghitung bahwa pemotongan USAID dapat mengakibatkan lebih dari 14 juta kematian global dalam lima tahun ke depan, termasuk hingga 5 juta anak di bawah usia 5 tahun. Jerman juga telah memotong bantuan pembangunan hampir €1 miliar (sekitar Rp19,3 triliun).

    “Kita sedang memasuki siklus buruk yang akan membuat lebih banyak anak-anak menempuh rute ini,” kata Idriss, dengan mengutip Somalia sebagai contoh. “Negara itu 80% bergantung pada USAID. Tahun lalu, kami menjangkau 4,5 juta anak-anak dan remaja di Somalia; tahun ini, hanya 1,3 juta. Mengapa? Karena kamp-kamp yang seharusnya mendukung anak-anak ini kosong sejak musim panas.”

    Vera Magali Keller memimpin firma hukum di Berlin yang berspesialisasi mendukung organisasi kemanusiaan, termasuk yang melakukan penyelamatan di laut.

    Anak-anak dan remaja harus diberikan perlindungan dan evakuasi prioritas selama penyelamatan di laut, kata pengacara itu kepada DW, merujuk pada Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang telah disepakati semua negara anggota PBB.

    “Di beberapa negara Eropa, ada prospek khusus untuk mendapatkan izin tinggal, hak perlindungan, dan hak reunifikasi keluarga. Di Italia, misalnya, hal ini sering berlaku sampai usia dewasa secara hukum. Secara umum, anak-anak dan remaja harus ditempatkan terpisah dari orang dewasa dan diberi perlindungan khusus. Penahanan harus dihindari sejauh mungkin,” kata Keller.

    Pemerintah Jerman memotong dana untuk penyelamatan laut

    SOS Humanity telah mengumumkan rencana untuk mengerahkan kapal penyelamat lain di Mediterania pada 2026. Kapal ini akan beroperasi terutama di lepas pantai Tunisia, mencari kapal migran dan memantau pelanggaran hak asasi manusia.

    Untuk melakukannya, organisasi penyelamatan laut ini akan mengandalkan donasi, karena pemerintah Jerman telah menghentikan dana tahunan €2 juta (sekitar Rp38,6 miliar) untuk penyelamatan laut sipil. Ini menjadi salah satu alasan Keller pesimis tentang masa depan.

    “Mengingat perkembangan politik dan hukum saat ini, saya tidak melihat prospek yang positif. Saya khawatir kriminalisasi dan penindasan terhadap penyelamatan laut sipil akan meningkat di bawah koalisi saat ini. Standar perlindungan dan penerimaan bagi pengungsi di Eropa yang sudah buruk kemungkinan akan terus memburuk,” katanya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga Video: Alasan Pengungsi Perang Thailand-Kamboja Tak Mau Kembali ke Rumah

    (ita/ita)

  • Prabowo Siap Kirim Pasukan ke Gaza, Netanyahu Bilang Israel yang Menentukan

    Prabowo Siap Kirim Pasukan ke Gaza, Netanyahu Bilang Israel yang Menentukan

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan siap menempatkan pasukan di Gaza dalam upaya mewujudkan rencana perdamaian yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Kesiapan Indonesia itu disampaikan Prabowo di KTT ASEAN-Amerika Serikat di Kuala Lumpur, Malaysia, yang turut dihadiri Trump pada 26 Oktober 2025.

    Namun, rencana itu sampai saat ini belum menemui titik terang, terlebih setelah Israel berkeras bahwa mereka merupakan pihak yang berwenang menentukan negara asing yang boleh terlibat dalam pasukan perdamaian itu.

    “Kami memegang kendali atas keamanan kami, dan kami juga telah menegaskan bahwa terkait pasukan internasional, Israel akan menentukan pasukan mana yang tidak dapat kami terima, dan beginilah cara kami beroperasi dan akan terus beroperasi,” kata Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

    Israel telah menolak niatan Turki untuk ikut serta dalam pasukan perdamaian di Gaza.

    Adapun Yordania menyatakan tidak ingin terlibat dalam pasukan perdamaian tersebut jika misinya menegakkan perdamaian di Gaza.

    Penempatan prajurit yang dinamakan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) tersebut merupakan satu dari 20 butir rencana perdamaian yang diinisiasi Trump.

    ‘Bola di tangan Israel’

    Dalam pernyataan di sela-sela KTT ASEAN-Amerika Serikat di Kuala Lumpur, Minggu (26/01), Prabowo mengatakan pemerintahannya siap dan berkomitmen untuk mendukung upaya perdamaian dan stabilisasi di Gaza, salah satunya dengan mengirim prajurit ke dalam pasukan perdamaian internasional.

    “Mari kita memilih untuk berada di sisi sejarah yang benar,” kata Prabowo.

    “Marilah ASEAN dan AS menjadi mitra perdamaian, membangun perdamaian yang lestari, memupuk kerja sama yang membangun, dan memperkuat kemitraan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat kita dan dunia.”

    Presiden Prabowo (kiri) bertemu dengan Presiden AS, Donald Trump, untuk membahas Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir, pada 13 Oktober 2025. (AFP via Getty Images)

    Pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, berpendapat niatan Pranowo itu memang sejalan dengan konstitusi negara soal keterlibatan dalam menjaga perdamaian dunia.”

    Hanya saja Rezasyah ragu komitmen Prabowo itu bakal berjalan mulus lantaran keputusan mengirimkan pasukan perdamaian tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah Indonesia.

    Dia merujuk pernyataan Netanyahu pada 26 Oktober yang mengatakan pemerintahannya yang berhak menentukan negara asing yang terlibat dalam pasukan multinasional tersebut.

    “Bola di tangan Israel,” kata Rezasyah.

    Agar dapat berperan dalam mewujudkan pasukan perdamaian internasional, Rezasyah menyebut Prabowo harus mengintensifkan lobi kepada Amerika Serikat dan PBB.

    Hal itu diperlukan lantaran Amerika Serikat masih menjadi salah satu pihak utama yang bisa menekan Netanyahu.

    “Bagaimana pun harus ada komunikasi bagus dengan Amerika Serikat dan Dewan Keamanan PBB. Lagipula, hubungan kita kan sudah semakin enggak mesra setelah kasus atlet gimnastik,” lanjut Rezasyah, merujuk pada penolakan Indonesia dalam memberi visa kepada para atlet Israel untuk mengikuti Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Jakarta.

    “Saya pikir cukup ikut [mandat] PBB, karena Dewan Keamanan PBB yang memberikan mandat akan diberikan kepada negara [kirim pasukan perdamaian].”

    AFP via Getty ImagesPresiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan dengan Perdana Menteri israel Benjamin Netanyahu.

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, menyebut pemerintahan Trump telah mempertimbangkan untuk mengajukan resolusi PBB soal mandat bagi pasukan perdamaian di Gaza.

    Pasukan multinasional itu bertujuan untuk menjadi kekuatan penstabil di wilayah Gaza, terang Rubio di Doha, Qatar, pada 25 Oktober.

    Rubio menambahkan, pemerintah Amerika Serikat tidak akan mengirim prajurit mereka ke Gaza, tapi menyatakan telah membahas topik tersebut dengan Indonesia, Azerbaijan, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, dan Turki.

    Baca juga:

    Namun, Israel menyatakan tak ingin Turki terlibat dalam program tersebut.

    “Negara-negara yang ingin atau siap mengirim pasukan bersenjata harus setidaknya adil terhadap Israel,” kata Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, tanpa merinci lebih jauh maksud pernyataannya.

    Sementara itu, Raja Abdullah dari Yordania mengatakan negaranya dan Mesir hanya bersedia melatih pasukan keamanan Palestina.

    “Jika kami berpatroli di sekitar Gaza dengan senjata, negara manapun tidak ingin terlibat dalam situasi itu,” kata Abdullah dalam wawancara eksklusif dengan BBC.

    Selama beberapa dekade terakhir, Yordania merupakan negara penampung pengungsi Palestina terbesar di Timur Tengah, mencapai 2,3 juta orang.

    Untung-rugi mengirim pasukan perdamaian

    Pengamat Timur Tengah, Faisal Assegaf, meminta Presiden Prabowo mempertimbangkan ulang rencana mengirim prajurit ke dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).

    Menurutnya, proposal keberadaan ISF hanya akan melemahkan Hamas sehingga Israel nantinya dapat menguasai wilayah Palestina dengan mudah.

    Sedari awal, Faisal menilai, poin-poin dalam proposal yang diusulkan Trump sejatinya lebih banyak menguntungkan Israel.

    Ia merujuk, antara lain, soal pelucutan senjata Hamas serta keberadaan buffer zone yang ditetapkan di dalam Gaza yang “justru makin mengurangi wilayah.”

    Saat ini, terang Faisal, Israel sejatinya telah menguasai lebih dari setengah wilayah Gaza.

    Oleh karena itu, Faisal mengatakan, “Ini skenario Amerika Serikat dan Israel, supaya Hamas melemah dan Gaza akhirnya dikuasai Israel.”

    “Poin kesepakatan itu sudah rentan sedari awal. Ada wilayah buffer zone, tapi kenapa di wilayah Gaza?” ujarnya.

    Berbeda dengan Faisal, Teuku Rezasyah menilai pengiriman pasukan perdamaian internasional bakal cukup membantu menstabilkan kondisi di Gaza.

    Ia menilai, pasukan Indonesia memiliki kemampuan untuk mendekati Hamas sehingga perdamaian dapat segera tercapai. Di sisi lain, Hamas pun tidak memiliki resistensi dengan Indonesia.

    “Hamas tahu diri. Mereka melihat “abang” mereka yang datang. Saya percaya mereka akan bisa menahan diri jika pasukan kita ke sana,” ujar Rezasyah.

    “Pasukan kita juga lengkap dan bisa menghargai kearifkan lokal. Namun, yang harus dilakukan sekarang adalah harus berkoordinasi dengan Dewan Keamanan PBB.”

    Kemlu tunggu mandat PBB

    Sampai saat ini, posisi Indonesia dalam pasukan perdamaian internasional masih belum jelas, apakah sekadar penyokong atau menjadi pasukan inti.

    Namun sejumlah media Israel melaporkan bahwa Indonesia dan Azerbaijan akan menjadi pasukan inti ISF di Gaza.

    Media Israel Hayom dalam salah satu laporannya menyatakan, pembahasan soal posisi Indonesia itu sempat muncul dalam diskusi terbaru antara Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, tak berkomentar lebih lanjut soal kabar prajurit Indonesia menjadi pasukan inti di Gaza.

    Menurutnya, pemerintah Indonesia sampai saat ini masih memantau saksama perkembangan di Gaza dan “mendukung penuh upaya rekonstruksi pascaperang.”

    “Seperti disampaikan Presiden RI dalam pidato di Sidang Majelis Umum PBB, Indonesia siap berkontribusi nyata dalam bentuk pengiriman pasukan penjaga perdamaian,” kata Yvonne.

    “Itu jika PBB melalui Dewan Keamanan telah memberikan mandat resmi.”

    Anadolu via Getty ImagesPersonel TNI bersiap menjalani misi perdamaian PBB di Kongo.

    Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada 20 Oktober, Prabowo menyebut pemerintahannya siap mengirimkan 20.000 personel perdamaian ke Gaza.

    Soal jumlah itu, Yvonne belum memastikan, dengan mengatakan, “Pelaksanaan menyesuaikan kebutuhan dan mandat dari PBB.”

    “Prisipnya adalah setiap penugasan akan mengikuti keputusan dan kerangka yang ditetapkan Dewan Keamanan PBB.”

    Sementara Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Freddy Ardianzah, mengatakan siap jika pemerintah menginstruksikan pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza.

    “Pada prinsipnya, TNI selalu siap melaksanakan setiap keputusan dan kebijakan pemerintah, dalam hal ini perintah langsung dari Presiden Republik Indonesia selaku Panglima Tertinggi TNI,” ujar Freddy.

    Menurut Freddy, TNI sejatinya telah memiliki satuan-satuan khusus yang siap diterjunkan untuk operasi di luar negeri, baik misi kemanusiaan atau perdamaian.

    “Segala bentuk keterlibatan TNI di luar negeri itu akan dilaksanakan sesuai mandat dan keputusan politik negara,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa penerjunan pasukan itu akan tetap selaras dengan kebijakan luar negeri Indonesia.

    “Prinsipnya, TNI siap menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan permintaan resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan memperhatikan aspek keamanan, kemampuan, dan mandat operasi,” pungkasnya.

    (ita/ita)

  • Kemenhan pastikan TNI siapkan langkah awal pengiriman pasukan ke Gaza

    Kemenhan pastikan TNI siapkan langkah awal pengiriman pasukan ke Gaza

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertahanan memastikan saat ini TNI sedang merancang langkah-langkah awal terkait rencana pengiriman pasukan perdamaian di wilayah Gaza.

    Hal tersebut dilakukan sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung terciptanya perdamaian di Gaza melalui pengiriman pasukan.

    “Saat ini Mabes TNI melalui Staf Operasi Luar Negeri (Sops TNI) sedang menyiapkan langkah-langkah awal sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo,” kata Kepala Biro (Karo) Infohan Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Frega melanjutkan, langkah-langkah awal itu nantinya akan menjadi dasar persiapan bagi TNI untuk mengirim pasukan ke Gaza untuk misi perdamaian.

    Frega sendiri tidak menjelaskan secara rinci apa saja telah langkah yang dipersiapkan TNI. Dia hanya memastikan bahwa TNI akan selalu siap jika sudah mendapat perintah resmi dari presiden untuk mengirimkan pasukan ke Gaza.

    “Pelaksanaannya menunggu keputusan politik dan mandat resmi dari PBB dan/atau resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan. Proses ini akan mengikuti mekanisme kerja sama multilateral bersama PBB dan negara-negara terkait,” jelas Frega.

    Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan TNI sudah menyiapkan satgas gabungan yang mempunyai banyak kemampuan khusus dari mulai membangun konstruksi hingga membuka layanan kesehatan untuk jalani misi kemanusiaan di Gaza.

    Hal tersebut dikatakan Freddy saat ditanya Antara tentang kesiapan TNI mengirim pasukan perdamaian ke Gaza sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto.

    “Pasukan yang kemungkinan akan dilibatkan, dapat terdiri dari unsur Satgas gabungan TNI yang memiliki kemampuan Zeni Konstruksi kaitannya dengan pembenahan infrastruktur, dukungan kesehatan lapangan, Rehabilitasi aspek psikologi,” kata Freddy kepada Antara di Jakarta, Senin (27/8).

    Menurut Freddy, pasukan dari satuan Zeni TNI AD sangat dibutuhkan untuk memulihkan infrastruktur yang rusak akibat perang di kawasan Gaza.

    Selain satuan Zeni, kehadiran tenaga kesehatan dari TNI juga diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara fisik dan psikis para korban perang.

    Tidak lupa TNI juga akan menerjunkan pasukan pengamanan guna memastikan operasi misi perdamaian yang dilakukan di Gaza berjalan dengan aman.

    Walau seluruhnya sudah disiapkan, Freddy mengatakan TNI akan tetap menunggu perintah pemerintah pusat untuk kepastian pengiriman pasukan perdamaian.

    “Intinya, TNI siap melaksanakan setiap keputusan pemerintah dengan profesional, proporsional, dan tetap menjunjung tinggi prinsip perdamaian serta kepentingan nasional Indonesia, berdasarkan pada legal standing nasional dan internasional,” jelas Freddy.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jual Rumah Berbekal Surat Wasiat Palsu, Ibu di Surabaya Dihukum 4 Bulan

    Jual Rumah Berbekal Surat Wasiat Palsu, Ibu di Surabaya Dihukum 4 Bulan

    Surabaya (beritajatim.com) – Hosairiyah, seorang ibu rumah tangga di Surabaya, dijatuhi hukuman penjara selama empat bulan. Ia dinyatakan terbukti melakukan pemalsuan surat waris yang digunakan untuk menjual rumah milik orang tuanya tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya.

    “Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP,” ujar Hakim Ketua Meilia Christina Mulyaningrum dalam sidang putusan.

    “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hosairiyah dengan pidana penjara selama empat bulan,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Estik Dilla Rahmawati menuntut Hosairiyah dengan hukuman penjara selama empat bulan.

    Selain Hosairiyah, dalam perkara ini juga terdapat terdakwa lain, yakni Irwansyah, pembeli rumah milik orang tua Hosairiyah. Irwansyah dihukum lebih ringan, yakni tiga bulan 15 hari penjara, setelah dinyatakan turut serta dalam tindak pidana tersebut.

    Diketahui, Hosairiyah Binti Alm. Soepari, bersama Faridah dan Nor Hotimah, merupakan kakak beradik kandung dan ahli waris dari almarhum Soepari bin Niman dan almarhumah Rochimah binti Pai. Orang tua mereka meninggalkan rumah di Jalan Bulak Banteng Langgar II/2C, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Surabaya. Rumah tersebut disewa oleh Irwansyah.

    Hosairiyah menawarkan rumah itu kepada Irwansyah dengan harga Rp350 juta tanpa memberitahu kedua saudaranya yang juga ahli waris. Ia menunjukkan petok D rumah tersebut sebagai bukti awal kepemilikan.

    Keduanya sepakat melakukan jual beli, kemudian mengurus Surat Keterangan Ahli Waris dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke Notaris Wibowo Ibo Sarwono, S.H. agar dapat dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).

    Hosairiyah menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK), akta kematian kedua orang tuanya, KTP, dan surat nikah sebagai syarat pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris.

    Pada 3 Oktober 2018, saksi Feryanto melihat Irwansyah datang sendiri tanpa didampingi Hosairiyah ke Kantor Kelurahan Sidotopo Wetan untuk mengajukan pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris kepada alm. Hasan Bisri, staf kelurahan.

    Hasan Bisri meminta kelengkapan tanda tangan RT/RW, lurah, dan camat sesuai domisili pemohon. Namun, Irwansyah dan Hosairiyah justru membuat surat palsu untuk melengkapi syarat administrasi agar dapat diterbitkan Surat Keterangan Ahli Waris Tunggal.

    Atas pengajuan itu, Hasan Bisri meminta Feryanto membuat draft surat tersebut. Sidang waris bahkan dilakukan di rumah di Jalan Bulak Banteng Langgar II/2C, bukan di kantor kelurahan sebagaimana mestinya.

    Terbitnya Surat Keterangan Ahli Waris palsu itu menjadi dasar dilakukannya perikatan jual beli rumah senilai Rp350 juta antara Hosairiyah dan Irwansyah.

    Penjualan rumah tersebut akhirnya diketahui oleh dua ahli waris lainnya, Faridah dan Nor Hotimah, yang kemudian melaporkan kasus ini ke pihak berwenang. Akibat perbuatan kedua terdakwa, keduanya mengalami kerugian sebesar Rp350 juta. [uci/kun]

  • MC Salah Sebut Prabowo Jadi Jokowi Bikin Malaysia Minta Maaf

    MC Salah Sebut Prabowo Jadi Jokowi Bikin Malaysia Minta Maaf

    Jakarta –

    Insiden salah sebut nama Presiden Indonesia saat KTT Ke-47 ASEAN berujung permintaan maaf dari Malaysia. Radio Televisyen Malaysia (RTM) sebagai stasiun penyiaran publik milik pemerintah Malaysia telah mengakui kekeliruan tersebut.

    Seperti diberitakan Antara, Minggu (26/10/2025), dalam sesi siaran langsung ketibaan para pemimpin ASEAN dan pemimpin dunia di KTT ASEAN, Kuala Lumpur, komentator RTM menyebutkan sosok Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Presiden RI Joko Widodo. Wartawan dari berbagai negara mendengar langsung salah penyebutan nama itu di media center KTT ASEAN.

    Permintaan maaf pun disampaikan oleh Malaysia. Mereka mengakui kesalahan ini sebagai hal yang serius.

    “Departemen Penyiaran Malaysia menyampaikan permohonan maaf yang tulus atas kesalahan yang terjadi selama siaran langsung RTM dalam rangka KTT Ke-47 ASEAN dan pertemuan terkait yang diadakan di Pusat Konvensi Kuala Lumpur (KLCC),” tulis keterangan yang diterima di Kuala Lumpur, Minggu.

    Pihak RTM menyatakan, berdasarkan hasil penyelidikan internal, ditemukan bahwa komentator siaran telah keliru menyebutkan Presiden Republik Indonesia sebagai Joko Widodo. Padahal Presiden Republik Indonesia saat ini adalah Prabowo Subianto.

    “RTM memandang hal ini dengan serius dan telah mengambil tindakan yang sesuai. RTM dengan ini menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia, serta kepada semua pihak yang terdampak oleh kesalahan ini,” tulis keterangan itu.

    RTM menegaskan pihaknya akan terus memperkuat pengawasan editorial dan proses pemeriksaan fakta untuk memastikan bahwa semua informasi yang disiarkan akurat dan disampaikan dengan integritas.

    Kehadiran Prabowo di KTT ASEAN

    Saat menghadiri KTT ASEAN di Kuala Lumpur, Prabowo disambut hangat oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Prabowo mengenakan setelan jas berwarna abu-abu dengan kopiah hitam. KTT ASEAN ini disiarkan langsung akun YouTube Bernama TV.

    PM Anwar Ibrahim sebagai tuan rumah KTT Ke-47 ASEAN menyambut Prabowo selayaknya kawan lama yang bertemu kembali. Hal itu terlihat dari gestur PM Anwar yang menghampiri lebih dahulu Presiden Prabowo, kemudian keduanya berpelukan dan berjabat tangan.

    Perbincangan keduanya juga tampak begitu intensif, saat PM Anwar mempersilakan Prabowo untuk berfoto di hadapan awak media. Sesekali keduanya saling tertawa saat berbincang dan berjabat tangan.

    Presiden Prabowo pun dipersilakan memasuki ruangan Upacara Pembukaan KTT Ke-47 ASEAN, bersama para pemimpin ASEAN lainnya, yang sudah hadir, seperti Presiden Timor Leste José Ramos Horta dan Perdana Menteri Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão, karena negara tersebut akan dikukuhkan sebagai anggota ke-11 ASEAN.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, KTT Ke-47 ASEAN juga turut dihadiri Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Presiden European Council António Costa, dan pemimpin negara mitra wicara ASEAN antara lain Presiden Donald Trump, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, hingga Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa.

    Rangkaian KTT ke-47 ASEAN mencakup 25 pertemuan penting yang akan membahas peningkatan kerja sama ekonomi regional, dorongan transisi energi bersih, dan pengembangan ekonomi digital.

    Salah satu topik yang akan menjadi pembahasan sentral adalah potensi pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai dalam kerangka jaringan listrik ASEAN yang terintegrasi.

    Selain itu, KTT kali ini akan mencatat momen bersejarah dengan pengukuhan Timor Leste sebagai anggota penuh ASEAN.

    Selain isu internal, KTT ASEAN juga dijadwalkan membahas isu global, salah satunya perkembangan situasi di Jalur Gaza dan posisi bersama ASEAN terhadap upaya perdamaian di kawasan tersebut.

    Pembahasan ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan regional yang kuat untuk mendorong stabilitas global.

    Halaman 2 dari 2

    (knv/knv)

  • Lagi! Trump Puji Prabowo, Kali Ini di KTT ASEAN

    Lagi! Trump Puji Prabowo, Kali Ini di KTT ASEAN

    Lagi! Trump Puji Prabowo, Kali Ini di KTT ASEAN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pujian dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada Presiden RI Prabowo Subianto seolah tidak ada habisnya.
    Sebab, kali ini, Prabowo dipuji Trump dalam momen Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN yang digelar di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, Minggu (26/10/2025).
    Prabowo disebut ikut memberi dukungan dalam memastikan lahirnya masa baru di Timur Tengah.
    Trump sebelumnya juga telah memuji Prabowo dalam berbagai kesempatan, seperti ketika Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di AS pada 23 September 2025 silam.
    Lalu, Trump juga memuji Prabowo ketika keduanya menghadiri KTT Perdamaian Gaza di Sharm El-Sheikh, Kairo, Mesir, pada 13 Oktober 2025.
    Pada intinya, Prabowo dipuji Trump karena berapi-api dalam mendukung kedaulatan Palestina.
    Kepala Negara Indonesia itu bahkan disebut Trump sebagai ‘pria tangguh’.
    Donald Trump memuji peran Prabowo Subianto dalam upaya mendukung perdamaian di kawasan Timur Tengah.
    Pujian itu disampaikan Trump saat memberikan pidato pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN yang digelar di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, Minggu (26/10/2025), sebagaimana disampaikan siaran pers Tim Media Prabowo.
    “Dan sahabat saya Presiden Prabowo dari Indonesia, atas dukungan luar biasa mereka dalam upaya memastikan lahirnya masa baru bagi Timur Tengah. Ini benar-benar masa baru. Timur Tengah akan memiliki perdamaian setelah 3.000 tahun, perdamaian yang kuat dan abadi,” kata Trump, seraya menatap ke arah Prabowo.
    Pujian tersebut disampaikan di hadapan para kepala negara dan pemerintahan anggota ASEAN, termasuk Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim dan sejumlah pemimpin negara kawasan lainnya.
    Dalam kesempatan itu, Trump juga menegaskan komitmen AS untuk memperkuat kemitraan strategis dengan negara-negara Asia Tenggara, terutama di sektor perdagangan, keamanan, teknologi, dan energi.
    “Kami sedang membangun kemitraan yang lebih erat di bidang energi, teknologi, kecerdasan buatan, mineral penting, dan berbagai industri lainnya. Amerika Serikat ada untuk Anda. Amerika Serikat berkomitmen pada kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, dan berkembang pesat,” ujar Trump.
     
    Prabowo pun turut mengapresiasi langkah AS yang berperan sebagai penengah dalam ketegangan antara Thailand dan Kamboja.
    “Kami sangat senang bahwa AS telah memediasi konflik antara Thailand dan Kamboja. Jadi, hasil KTT ini sangat positif,” kata Prabowo.
    Selain itu, Prabowo juga memuji keterlibatan aktif AS dalam forum ASEAN.
    Menurut dia, keterlibatan itu membawa dampak konstruktif, tak hanya bagi kawasan, tetapi juga bagi AS sendiri.
    “Kami mendukung kelanjutan keterlibatan AS dengan ASEAN. Keterlibatan ini sangat positif bagi ASEAN dan Amerika Serikat,” ujar Kepala Negara.
    Bulan lalu, dalam Sidang Umum PBB di New York, AS, juga menjadi salah satu momen Trump memuji Prabowo.
    Pujian itu datang usai Prabowo berpidato di Sidang Umum dengan berapi-api menyatakan kedaulatan negara dan dukungan untuk Palestina.
    Trump menilai, pidato Prabowo penuh ketegasan dan energi, bahkan menyebut gaya komunikasinya mampu menggugah perhatian para pemimpin dunia.
    “Anda juga, sahabatku. Pidato yang hebat. Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan mengetukkan tangan di meja itu. Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa. Terima kasih banyak,” ujar Trump, sembari menoleh ke arah Presiden Prabowo, di Ruang Konsultasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, ketika menghadiri Multilateral Meeting on the Middle East, pada Selasa (23/9/2025).
    Menurut Presiden Trump, gaya Prabowo yang menggetarkan meja menjadi simbol keberanian dalam menyuarakan keadilan di forum internasional.
    Apresiasi itu dinilai bukan hanya sekadar pujian pribadi, melainkan juga mencerminkan pengakuan dunia atas posisi Indonesia sebagai suara penting dalam diplomasi global.
    Senyum yang mengiringi kata-kata Presiden Trump pun menjadi tanda bahwa di balik ketegangan isu internasional, ada penghargaan tulus atas keberanian dan ketegasan yang ditunjukkan Presiden Prabowo Subianto.
     
    Sementara itu, Donald Trump juga sempat menyapa Prabowo Subianto sebagai ‘pria tangguh’ dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh di Kairo, Mesir, Senin (13/10/2025).
    Momen itu terjadi saat Trump menyalami satu per satu pimpinan negara yang hadir dalam KTT yang menyepakati perdamaian Gaza tersebut.
    Ketika tiba giliran Prabowo, Trump tampak membentangkan tangannya seolah ingin memeluk.
    Di situlah Trump menyapa Prabowo sebagai sosok pria tangguh.
    ”
    I see tough man right here
    (saya melihat pria tangguh di sini),” ujar Trump.
    Prabowo, yang tampak mengenakan setelan jas abu-abu dan peci hitam, terlihat maju dan langsung menyalami Trump.
    Keduanya terlihat berbincang-bincang sebentar, sebelum akhirnya berfoto bersama.
    Saat foto bersama, senyum lebar tampak menghiasi wajah Trump.
    Tidak hanya itu, Trump juga mengacungkan jempolnya saat berfoto bersama Prabowo.
    Di dalam pidato KTT Perdamaian Gaza itu, Trump menyinggung kehadiran Indonesia dalam proses kesepakatan perdamaian Gaza ini.
    Trump memuji Indonesia sebagai negara besar yang berkembang secara luar biasa.
    “Indonesia, kita sudah bahas, dan saya hanya ingin mengatakan bahwa itu negara besar, negara yang kuat, yang berkembang luar biasa,” ujar Trump.
    “Dan sangat menyenangkan memiliki Anda di sini,” imbuh dia.
    Selain itu, Trump juga menyebut Prabowo beserta pemimpin negara lain sebagai sosok yang kaya dan berkuasa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.