Xcloud.id

partai: PBB

  • Ejek Usulan Netanyahu, Pejabat Arab Saudi Sebut Israel Bisa Ditempatkan di Alaska dan Greenland

    Ejek Usulan Netanyahu, Pejabat Arab Saudi Sebut Israel Bisa Ditempatkan di Alaska dan Greenland

    PIKIRAN RAKYAT – Seorang anggota Dewan Syura Saudi yang berpengaruh, Yousef bin Trad Al-Saadoun, mengejek usulan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mendirikan negara Palestina di Arab Saudi.

    Ia malah mengusulkan agar Presiden AS Donald Trump menempatkan warga Israel di Alaska dan kemudian di Greenland setelah mencaploknya.

    Dalam surat kabar Saudi Okaz, Al-Saadoun mengkritik pendekatan Trump terhadap kebijakan Timur Tengah, dengan menyatakan bahwa keputusan yang gegabah berasal dari mengabaikan saran ahli dan mengabaikan dialog.

    Ia memperingatkan bahwa Zionis dan sekutu mereka akan gagal memanipulasi kepemimpinan Saudi melalui tekanan media dan manuver politik.

    Tak Jatuh dalam Tekanan

    Menyindir pemerintahan Trump, Al-Saadoun mengatakan bahwa kebijakan luar negeri resmi Amerika Serikat akan mengupayakan pendudukan ilegal atas tanah kedaulatan dan pembersihan etnis penduduknya, yang merupakan pendekatan Israel dan dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

    “Siapa pun yang mengikuti jejak kemunculan dan kelanjutan Israel jelas menyadari bahwa rencana ini tentu saja dirumuskan dan disetujui oleh entitas Zionis, dan diserahkan kepada sekutu mereka untuk dibaca dari podium Gedung Putih,” katanya.

    “Kaum Zionis dan para pendukungnya harus menyadari betul bahwa mereka tidak akan mampu memikat para pemimpin dan pemerintah Saudi ke dalam perangkap manuver media dan tekanan politik palsu,” tulisnya.

    Dewan Syura Saudi adalah majelis konsultatif yang memberi nasihat kepada raja tentang masalah legislatif dan kebijakan tetapi tidak memiliki kewenangan legislatif. Para anggotanya ditunjuk oleh raja dan membahas undang-undang, rencana ekonomi, dan kebijakan sosial.

    Seruan Israel untuk Negara Palestina di Arab Saudi

    Pada hari Kamis, Benjamin Netanyahu mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Channel 14 Israel bahwa Saudi dapat mendirikan negara Palestina di Arab Saudi karena mereka memiliki banyak tanah di sana.

    Pernyataan itu muncul setelah Riyadh menegaskan kembali bahwa mereka hanya akan menormalisasi hubungan dengan Israel jika ada jalur yang jelas menuju negara Palestina.

    Para pejabat Palestina dan Mesir telah mengecam saran Netanyahu untuk mendirikan negara Palestina di Arab Saudi, menyebutnya sebagai serangan terhadap kedaulatan Kerajaan.

    Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam usulan tersebut sebagai rasis dan antiperdamaian, dan menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan stabilitas Arab Saudi.

    Hussein Al-Sheikh, sekretaris jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), mengatakan pernyataan Netanyahu mengabaikan hukum dan konvensi internasional, dan menekankan bahwa negara Palestina hanya akan berdiri di tanah Palestina.

    Mesir juga mengecam komentar tersebut sebagai tidak bertanggung jawab dan tidak dapat diterima, dan Kementerian Luar Negerinya menyatakan bahwa pernyataan Netanyahu melanggar kedaulatan Saudi dan melanggar hukum internasional serta Piagam PBB.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Israel Klaim Serang Terowongan Hizbullah di Perbatasan Suriah-Lebanon

    Israel Klaim Serang Terowongan Hizbullah di Perbatasan Suriah-Lebanon

    Jakarta –

    Militer Israel mengatakan telah melaksanakan serangan udara dengan menargetkan terowongan di perbatasan antara Suriah, dan Lebanon. Mereka mengklaim telah menyerang terowongan yang digunakan oleh kelompok militan Lebanon Hizbullah untuk menyelundupkan senjata.

    Pesawat Israel “melakukan serangan berdasarkan intelijen yang tepat pada terowongan bawah tanah yang melintasi wilayah Suriah ke wilayah Lebanon yang digunakan oleh Hizbullah untuk menyelundupkan senjata,” kata militer sehari setelah menyerang depot senjata yang digunakan oleh kelompok militan Palestina Hamas di Suriah selatan, dilansir AFP, Senin (10/2/2025).

    Dalam serangannya pada hari Minggu (9/2), militer mengatakan juga menyerang “beberapa lokasi Hizbullah lainnya” di Lebanon.

    Kantor Berita Nasional resmi Lebanon pada hari Minggu melaporkan “pesawat tempur Israel yang bermusuhan” melancarkan beberapa serangan di perbatasan Lebanon-Suriah, termasuk satu serangan yang menargetkan sebuah penyeberangan.

    Diketahui, gencatan senjata Israel-Hizbullah yang rapuh telah berlaku sejak 27 November, setelah lebih dari setahun permusuhan termasuk dua bulan perang habis-habisan.

    Meskipun ada gencatan senjata, Israel terus menyerang Lebanon, dan kedua belah pihak telah berulang kali menuduh pihak lain melanggar gencatan senjata.

    Berdasarkan kesepakatan tersebut, militer Lebanon akan dikerahkan di selatan bersama pasukan penjaga perdamaian PBB saat tentara Israel mundur selama periode 60 hari.

    Israel telah melakukan ratusan serangan di Suriah sejak perang saudara meletus pada tahun 2011, terutama terhadap target yang terkait dengan Iran.

    Lihat juga Video: Israel Klaim Temukan Terowongan Hizbullah Dekat Pos PBB

    (aik/aik)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Libya Temukan Kuburan Massal Berisi Jenazah 28 Migran

    Libya Temukan Kuburan Massal Berisi Jenazah 28 Migran

    Jakarta –

    Pihak berwenang Libya telah menemukan kuburan massal yang berisi jasad 28 migran sub-Sahara di distrik tenggara Kufra, dekat lokasi tempat mereka diduga ditahan dan disiksa, kata kantor jaksa agung pada hari Minggu.

    Dilansir AFP, Senin (10/2/2025), dikatakan bahwa kuburan tersebut ditemukan setelah penggerebekan di lokasi perdagangan manusia, tempat pihak berwenang membebaskan 76 migran sub-Sahara yang telah ditahan dan disiksa. Laporan mengatakan operasi tersebut berlangsung Sabtu malam.

    Penggerebekan tersebut menargetkan “sekelompok geng yang anggotanya dengan sengaja merampas kebebasan imigran ilegal, menyiksa mereka, dan menjadikan mereka sasaran perlakuan yang kejam, memalukan, dan tidak manusiawi,” kata kantor tersebut dalam sebuah pernyataan.

    Mayat-mayat itu telah “dikubur di sekitar tempat penahanan” dan tiga orang telah ditangkap, “satu warga Libya dan dua warga negara asing”, tambahnya.

    Foto-foto yang diunggah bersama dengan pernyataan tersebut di media sosial menunjukkan para migran kurus kering dengan bekas luka di wajah, anggota badan, dan punggung mereka.

    Libya telah berjuang untuk pulih dari kekacauan yang terjadi setelah pemberontakan yang didukung NATO tahun 2011 yang menggulingkan diktator lama Moamer Kadhafi.

    Libya masih terpecah antara pemerintah Dbeibah yang diakui PBB dan otoritas saingan di timur yang didukung oleh orang kuat militer Khalifa Haftar.

    Penyelundup dan pedagang manusia telah memanfaatkan ketidakstabilan tersebut sejak saat itu.

    Libya telah lama dikritik atas perlakuan terhadap para migran dan pengungsi, dengan tuduhan dari kelompok-kelompok hak asasi manusia mulai dari pemerasan hingga perbudakan.

    Terletak sekitar 300 kilometer (186 mil) dari Italia, tempat ini merupakan titik keberangkatan utama bagi para migran, terutama dari negara-negara Afrika sub-Sahara, yang mengambil risiko menempuh perjalanan berbahaya di Laut Mediterania untuk mencari kehidupan yang lebih baik di Eropa.

    Bulan lalu, pihak berwenang menangkap dua orang yang dituduh menyiksa dan menahan 263 migran ilegal untuk memeras uang tebusan di El Wahat, Libya timur.

    Jaksa penuntut mengatakan pada saat itu para migran telah ditahan untuk “memaksa keluarga mereka membayar $17.000 sebagai imbalan atas pembebasan migran Somalia dan membayar $10.000 sebagai imbalan atas pembebasan migran Eritrea”.

    Pada bulan Maret tahun lalu, sebuah kuburan massal yang berisi “sedikitnya 65 jenazah migran” ditemukan di Libya barat daya, menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    “Biaya dari tindakan yang tidak memadai terbukti dari meningkatnya kematian manusia dan kondisi yang mengganggu yang dialami para migran,” kata IOM.

    (aik/aik)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kecaman Bertubi ke Netanyahu Buntut Seruan Negara Palestina di Saudi

    Kecaman Bertubi ke Netanyahu Buntut Seruan Negara Palestina di Saudi

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bicara agar warga Palestina mendirikan negara di wilayah Arab Saudi. Pernyataan Netanyahu itu memicu kecaman dari negara-negara Arab dan Palestina.

    Dirangkum detikcom seperti dilansir Aljazeera, Anadolu, dan Reuters, Minggu (9/2/2025), negara-negara Arab seperti Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab (UEA), Sudan, Organisasi Kerjasama Islam (OKI), hingga Palestina mengecam usulan Netanyahu tersebut. Pernyataan Netanyahu itu merupakan penolakan terbarunya terhadap hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

    “Saudi dapat mendirikan negara Palestina di Arab Saudi, mereka memiliki banyak tanah di sana,” kata Netanyahu dalam sebuah wawancara dengan Channel 14 Israel seperti dikutip dari Middle East Eye.

    Pernyataan itu muncul ketika Arab Saudi dan Israel tampaknya semakin jauh dari normalisasi hubungan, lebih dari setahun setelah pejabat di AS mengatakan kesepakatan sudah dekat.

    Arab Saudi berulang kali mengatakan selama tahun lalu bahwa hanya jalur yang jelas menuju negara Palestina yang akan membawanya untuk membangun hubungan formal dengan Israel, tetapi Netanyahu menolak gagasan itu secara langsung dan menyebutnya sebagai “ancaman keamanan bagi Israel,”.

    “Terutama bukan negara Palestina,” kata Netanyahu.

    “Setelah 7 Oktober? Tahukah Anda apa itu? Ada negara Palestina, yang disebut Gaza. Gaza, yang dipimpin oleh Hamas, adalah negara Palestina dan lihat apa yang kita dapatkan,” tambahnya.

    Wawancara itu berlangsung saat Netanyahu sedang dalam kunjungan resmi ke Amerika Serikat. Hal ini menyusul konferensi pers bersama dengan Donald Trump, di mana presiden AS mengumumkan rencananya untuk mengusir warga Palestina dari Gaza guna menjadikan daerah kantong Palestina itu sebagai “Riviera Mediterania”, dengan AS mengambil alih wilayah tersebut.

    Normalisasi dengan Arab Saudi dibahas antara kedua pemimpin dan, selain penolakan kerasnya terhadap syarat utama Saudi untuk mendirikan negara Palestina, Netanyahu menegaskan bahwa perdamaian antara Israel dan kerajaan itu adalah kenyataan yang akan datang.

    “Itu tidak hanya layak, saya pikir itu akan terjadi,” kata Netanyahu.

    Saudi Tolak Usul Netanyahu

    Foto: AFP/OZAN KOSE

    Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menolak pernyataan yang bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari kejahatan berkelanjutan yang dilakukan pendudukan Israel terhadap saudara-saudara Palestina di Gaza, termasuk pembersihan etnis yang mereka alami.

    “Kerajaan menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak atas tanah mereka, dan mereka bukanlah penyusup atau imigran yang dapat diusir kapan pun pendudukan brutal Israel menginginkannya,” katanya.

    Adapun kecaman terhadap Netanyahu datang dari negara-negara Dewan Kerja Sama Negara Teluk Arab (Gulf Cooperation Council). GCC menilai pernyataan Netanyahu tidak bertanggung jawab.

    “Pernyataan yang berbahaya dan tidak bertanggung jawab ini menegaskan pendekatan pasukan pendudukan Israel dalam ketidakhormatan mereka terhadap hukum dan perjanjian internasional dan PBB serta kedaulatan negara,” kata Sekretaris Jenderal Jasem Mohamed Albudaiwi dalam keterangannya, dilansir Aljazeera, Minggu (9/2/2025).

    Albudaiwi menegaskan bahwa posisi Kerajaan dan negara-negara GCC, tegas dan kuat untuk mendukung rakyat Palestina dalam memperoleh hak-hak mereka yang sah. Dia memandang perlunya mencapai solusi dua negara dan mendirikan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur yang diduduki sebagai ibu kotanya.

    Palestina Kecam Usul Netanyahu

    Ilustrasi Bendera Palestina (Foto: iStock)

    Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut usulan Netanyahu itu “rasis dan anti-perdamaian”. Kemlu Palestina juga mengatakan rencana Netanyahu itu merupakan pelanggaran atas kedaulatan Arab Saudi.

    “Pelanggaran terhadap kedaulatan dan stabilitas Arab Saudi,” ujar Kemlu Palestina dalam pernyataannya.

    Pernyataan tersebut menyuarakan dukungan penuh dan solidaritas dengan Arab Saudi terhadap hasutan Israel dan mendesak masyarakat internasional untuk mengutuk pernyataan Netanyahu.

    Sekretaris Jenderal Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Hussein Al-Sheikh, mengatakan pernyataan Israel tersebut menargetkan kedaulatan Saudi. Al-Sheikh juga mengutuk pernyataan Netanyahu sebagai “pelanggaran hukum internasional dan konvensi internasional,”.

    “Negara Palestina hanya akan berdiri di atas tanah Palestina,” imbuhnya di akun X miliknya.

    Dia juga memuji sikap Saudi, “yang selalu menyerukan penerapan legitimasi dan hukum internasional serta berkomitmen pada solusi dua negara sebagai dasar keamanan, stabilitas, dan perdamaian di kawasan tersebut,”.

    Negara-negara Arab Kecam Usul Netanyahu

    Foto: Getty Images/iStockphoto/Joel Carillet

    Beberapa negara seperti Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab (UEA), Sudan, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menolak pernyataan Netanyahu tersebut. Mesir dan Yordania sama-sama mengecam usulan Israel tersebut.

    Mesir mengecam pernyataan Netanyahu dengan menyebutnya “tidak bertanggungjawab dan sepenuhnya ditolak”. Mesir dalam pernyataan yang disampaikan Kementerian Luar Negerinya menolak pernyataan Netanyahu tersebut karena mengancam keamanan dan kedaulatan Arab Saudi.

    “Sepenuhnya menolak pernyataan sembrono yang mengancam keamanan dan kedaulatan kerajaan,” ujar pernyataan Kemlu Mesir.

    “Stabilitas dan keamanan nasional Arab Saudi merupakan bagian integral dari keamanan dan stabilitas Mesir dan negara-negara Arab, suatu hal yang tidak dapat dikompromikan,” imbuh pernyataan tersebut.

    Selain Mesir, UEA dan Sudan menganggap pernyataan Israel itu melanggar hukum internasional dan piagam PBB. Mesir dan UEA juga menganggap kedaulatan Saudi sebagai ‘garis merah’.

    Menteri Luar Negeri UEA, Khalifa bin Shaheen Al-Marar, menegaskan dalam pernyataannya untuk kembali menolak usulan tersebut. Sebab hal itu merupakan pelanggaran atas hak rakyat Palestina.

    “Penolakan tegas UEA terhadap pelanggaran hak-hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina dan segala upaya untuk menggusur mereka,” ujar Al-Marar.

    Al-Marar merujuk pada “posisi UEA yang bersejarah dan teguh mengenai perlindungan hak-hak Palestina dan perlunya menemukan cakrawala politik yang serius yang mengarah pada penyelesaian konflik dan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.”

    Ia menambahkan dengan tegas bahwa “tidak akan ada stabilitas di kawasan ini tanpa solusi dua negara.”

    Kementerian Luar Negeri Sudan juga mengutuk pernyataan Netanyahu itu sebagai pernyataan yang tidak bertanggungjawab. Sudan menyebut pernyataan itu seraya mencatat bahwa pernyataan tersebut “mewakili eskalasi oleh Israel dalam melanggar hak-hak rakyat Palestina.”

    Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga mengatakan bahwa “pernyataan rasis ini merupakan bagian dari penolakan Israel yang berkelanjutan atas pendudukannya atas hak-hak historis, politik, dan hukum rakyat Palestina di tanah air mereka.”

    Negara OKI menegaskan kembali “penolakan dan kutukannya terhadap rencana dan upaya untuk mengusir rakyat Palestina dari tanah mereka, dengan menganggap pembersihan etnis ini sebagai kejahatan, dan pelanggaran berat hukum internasional.”

    Halaman 2 dari 4

    (yld/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Bikin Sertifikat Tanah Gratis Tak Sepenuhnya Gratis, Tetap Harus Bayar untuk Ini

    Bikin Sertifikat Tanah Gratis Tak Sepenuhnya Gratis, Tetap Harus Bayar untuk Ini

    PIKIRAN RAKYAT – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat secara gratis.

    Program ini dirancang untuk mengurangi sengketa tanah dan meningkatkan kesejahteraan dengan menyediakan bukti kepemilikan yang sah.

    Apa Itu PTSL?

    PTSL adalah program nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Program ini bertujuan melakukan pendaftaran tanah secara serentak di seluruh Indonesia agar semua bidang tanah dalam suatu wilayah memiliki sertifikat resmi.

    Sejak diluncurkan pada 2018, program ini telah membantu jutaan orang memperoleh sertifikat tanah secara gratis dan masih akan terus berjalan hingga 2025.

    Apakah PTSL 100% Gratis?

    Pemerintah menanggung beberapa biaya dalam program ini, antara lain:

    Penyuluhan kepada masyarakat. Pengumpulan data fisik dan yuridis. Pengukuran tanah dan verifikasi data. Penerbitan sertifikat tanah.

    Namun, terdapat beberapa biaya yang tetap menjadi tanggungan masyarakat, seperti:

    Pembuatan dan pemasangan tanda batas tanah. Biaya administrasi untuk dokumen pendukung, seperti fotokopi dan meterai. BPHTB dan Pajak Penghasilan (PPh), kecuali bagi yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah.
    Estimasi Biaya Tambahan Berdasarkan SKB 3 Menteri 2017

    Biaya tambahan yang perlu dipersiapkan dapat berbeda di setiap daerah, dengan kisaran sebagai berikut:

    Kategori I (Papua, Papua Barat, Maluku, NTT): Rp450.000. Kategori II (Sulawesi Tengah, NTB, Bangka Belitung, Kepulauan Riau): Rp350.000. Kategori III (Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat): Rp250.000. Kategori IV (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung): Rp200.000. Kategori V (Jawa dan Bali): Rp150.000.

    Biaya ini digunakan untuk keperluan administratif di tingkat desa dan kelurahan serta operasional pemasangan tanda batas.

    Manfaat PTSL Memberikan Kepastian Hukum
    Sertifikat tanah menjadi bukti hukum yang sah dan kuat atas kepemilikan tanah. Mengurangi Sengketa Tanah
    Sertifikasi tanah dapat mencegah konflik kepemilikan di masa mendatang. Memudahkan Akses Kredit
    Sertifikat tanah dapat digunakan sebagai jaminan saat mengajukan pinjaman ke perbankan. Mendukung Pembangunan Nasional
    Data pertanahan yang valid membantu perencanaan tata ruang dan pembangunan oleh pemerintah. Syarat Pengajuan Sertifikat Tanah Gratis Melalui PTSL

    Untuk mengikuti program ini, pemohon harus memenuhi beberapa syarat utama:

    Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan tanah yang belum bersertifikat. Tanah yang dimiliki tidak sedang dalam sengketa hukum. Berada di wilayah yang masuk dalam program PTSL (informasi dapat diperoleh di kantor desa atau kantor pertanahan setempat). Dokumen yang Perlu DisiapkanFotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Surat permohonan pengajuan PTSL. Bukti kepemilikan tanah (letter C, girik, petok D, atau akta jual beli/hak waris). Surat pernyataan pemasangan tanda batas yang telah disepakati dengan pemilik tanah berbatasan. Berita acara kesaksian dari dua saksi yang mengetahui sejarah kepemilikan tanah.
    Surat Pemberitahuan Pajak Terutang-Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun berjalan. Bukti setor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang dapat dibebaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tahapan Pengajuan Sertifikat Tanah Gratis

    Pendaftaran

    Mengajukan permohonan di kantor desa/kelurahan atau kantor pertanahan setempat. Mengikuti penyuluhan yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

    Pengukuran Tanah

    Petugas BPN akan melakukan pengukuran bidang tanah dan pemasangan tanda batas sesuai dengan data yang diberikan pemohon.

    Verifikasi Data

    Pemeriksaan dokumen kepemilikan tanah dan validasi untuk memastikan tidak ada sengketa atau kepemilikan ganda.

    Sidang Panitia A

    Pemeriksaan administrasi dan pengumuman daftar tanah yang telah disertifikasi selama 14 hari, memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk mengajukan keberatan jika ada sengketa.

    Penerbitan Sertifikat Tanah

    Jika seluruh tahapan telah terpenuhi dan tidak ada keberatan, sertifikat tanah akan diterbitkan dan diserahkan kepada pemilik yang berhak. Perbedaan PTSL dan Prona

    Meskipun sama-sama merupakan program sertifikasi tanah gratis, terdapat perbedaan mendasar antara PTSL dan Prona:

    Prona hanya mengukur tanah yang sudah terdaftar, sementara PTSL melakukan pendataan secara menyeluruh di suatu wilayah. PTSL lebih sistematis dan berbasis wilayah, sedangkan Prona tidak memiliki pendekatan yang sistematis. Saat ini, Prona telah terintegrasi dengan PTSL, sehingga pemohon cukup mengikuti PTSL untuk mendapatkan sertifikat tanah.

    Program PTSL memberikan kemudahan dalam mendapatkan sertifikat tanah secara gratis. Dengan memenuhi persyaratan dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, masyarakat dapat memperoleh sertifikat tanah yang sah tanpa harus mengeluarkan biaya besar.

    Meskipun masih ada beberapa biaya tambahan untuk keperluan administratif, program ini tetap menjadi solusi terbaik untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Pastikan untuk mengecek apakah suatu wilayah sudah masuk dalam program PTSL 2025 dan segera siapkan dokumen yang diperlukan agar pengajuan sertifikat tanah dapat diproses dengan lancar.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Negara-negara Arab Kecam Usul Netanyahu Dirikan Negara Palestina di Saudi Negara-negara Arab Kecam Usul Netanyahu Dirikan Negara Palestina di Saudi

    Negara-negara Arab Kecam Usul Netanyahu Dirikan Negara Palestina di Saudi Negara-negara Arab Kecam Usul Netanyahu Dirikan Negara Palestina di Saudi

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bicara agar warga Palestina mendirikan negara di wilayah Arab Saudi. Negara-negara Arab mengecam pernyataan Netanyahu.

    Dilansir Anadolu dan Reuters, Minggu (9/2/2025), beberapa negara seperti Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab (UEA), Sudan, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menolak pernyataan Netanyahu tersebut. Mesir dan Yordania sama-sama mengecam usulan Israel tersebut.

    Mesir mengecam pernyataan Netanyahu dengan menyebutnya “tidak bertanggungjawab dan sepenuhnya ditolak”. Mesir dalam pernyataan yang disampaikan Kementerian Luar Negerinya menolak pernyataan Netanyahu tersebut karena mengancam keamanan dan kedaulatan Arab Saudi.

    “Sepenuhnya menolak pernyataan sembrono yang mengancam keamanan dan kedaulatan kerajaan,” ujar pernyataan Kemlu Mesir.

    “Stabilitas dan keamanan nasional Arab Saudi merupakan bagian integral dari keamanan dan stabilitas Mesir dan negara-negara Arab, suatu hal yang tidak dapat dikompromikan,” imbuh pernyataan tersebut.

    Selain Mesir, UEA dan Sudan menganggap pernyataan Israel itu melanggar hukum internasional dan piagam PBB. Mesir dan UEA juga menganggap kedaulatan Saudi sebagai ‘garis merah’.

    Menteri Luar Negeri UEA, Khalifa bin Shaheen Al-Marar, menegaskan dalam pernyataannya untuk kembali menolak usulan tersebut. Sebab hal itu merupakan pelanggaran atas hak rakyat Palestina.

    “Penolakan tegas UEA terhadap pelanggaran hak-hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina dan segala upaya untuk menggusur mereka,” ujar Al-Marar.

    Al-Marar merujuk pada “posisi UEA yang bersejarah dan teguh mengenai perlindungan hak-hak Palestina dan perlunya menemukan cakrawala politik yang serius yang mengarah pada penyelesaian konflik dan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.”

    Ia menambahkan dengan tegas bahwa “tidak akan ada stabilitas di kawasan ini tanpa solusi dua negara.”

    Simak selengkapnya halaman selanjutnya.

    Kementerian Luar Negeri Sudan juga mengutuk pernyataan Netanyahu itu sebagai pernyataan yang tidak bertanggungjawab. Sudan menyebut pernyataan itu seraya mencatat bahwa pernyataan tersebut “mewakili eskalasi oleh Israel dalam melanggar hak-hak rakyat Palestina.”

    Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga mengatakan bahwa “pernyataan rasis ini merupakan bagian dari penolakan Israel yang berkelanjutan atas pendudukannya atas hak-hak historis, politik, dan hukum rakyat Palestina di tanah air mereka.”

    Negara OKI menegaskan kembali “penolakan dan kutukannya terhadap rencana dan upaya untuk mengusir rakyat Palestina dari tanah mereka, dengan menganggap pembersihan etnis ini sebagai kejahatan, dan pelanggaran berat hukum internasional.”

    Netanyahu Serukan Pembentukan Negara Palestina di Saudi

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya mengusulkan agar Palestina mendirikan negara di Arab Saudi, bukan di tanah air mereka. Pernyataan itu merupakan penolakan terbarunya terhadap hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

    “Saudi dapat mendirikan negara Palestina di Arab Saudi, mereka memiliki banyak tanah di sana,” kata Netanyahu dalam sebuah wawancara dengan Channel 14 Israel seperti dikutip dari Middle East Eye.

    Pernyataan itu muncul ketika Arab Saudi dan Israel tampaknya semakin jauh dari normalisasi hubungan, lebih dari setahun setelah pejabat di AS mengatakan kesepakatan sudah dekat.

    Arab Saudi berulang kali mengatakan selama tahun lalu bahwa hanya jalur yang jelas menuju negara Palestina yang akan membawanya untuk membangun hubungan formal dengan Israel, tetapi Netanyahu menolak gagasan itu secara langsung dan menyebutnya sebagai “ancaman keamanan bagi Israel”.

    “Terutama bukan negara Palestina,” kata Netanyahu.

    “Setelah 7 Oktober? Tahukah Anda apa itu? Ada negara Palestina, yang disebut Gaza. Gaza, yang dipimpin oleh Hamas, adalah negara Palestina dan lihat apa yang kita dapatkan,” tambahnya.

    Wawancara itu berlangsung saat Netanyahu sedang dalam kunjungan resmi ke Amerika Serikat. Hal ini menyusul konferensi pers bersama dengan Donald Trump, di mana presiden AS mengumumkan rencananya untuk mengusir warga Palestina dari Gaza guna menjadikan daerah kantong Palestina itu sebagai “Riviera Mediterania”, dengan AS mengambil alih wilayah tersebut.

    Normalisasi dengan Arab Saudi dibahas antara kedua pemimpin dan, selain penolakan kerasnya terhadap syarat utama Saudi untuk mendirikan negara Palestina, Netanyahu menegaskan bahwa perdamaian antara Israel dan kerajaan itu adalah kenyataan yang akan datang.

    “Itu tidak hanya layak, saya pikir itu akan terjadi,” kata Netanyahu.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Tokoh Agama dan Diplomat Hadiri Peringatan World Interfaith Harmony Week di Jakarta – Halaman all

    Tokoh Agama dan Diplomat Hadiri Peringatan World Interfaith Harmony Week di Jakarta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia RI (DPD RI) menggelar perayaan dua resolusi PBB, yaitu World Interfaith Harmony Week (WIHW) dan International Day for Human Fraternity (IDHF) di Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Minggu (9/2/2025).

    Kegiatan ini dihadiri Ketua Kehormatan Inter Religious Council (IRC) Indonesia, Prof. Dr. Din Syamsuddin, sejumlah tokoh agama, diplomat, dan pemimpin organisasi lintas iman.

    Sebagai bagian dari perayaan ini, peserta akan mendengarkan pesan perdamaian dari Paus Fransiskus dan Grand Syaikh Al-Azhar Al-Sharif melalui video.

    Selain itu, para pemuka agama dari berbagai majelis di Indonesia akan menyampaikan doa bersama untuk dunia yang lebih damai.

    Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin mengatakan, perayaan ini untuk mempererat kerukunan antarumat beragama dan memperingati Hari Persaudaraan Kemanusiaan Dunia.

    Selain itu juga menjadi wujud nyata semangat persaudaraan kemanusiaan yang diusung oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar Sheikh Ahmed El-Teyeb.

    Dia mengatakan, hingga kini masih banyak terjadi diskriminasi, intoleransi, dan bahkan kekerasan etnis di berbagai belahan dunia, yang mengancam perdamaian dan kehidupan yang lebih baik.

    “Seperti yang diumumkan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, tugas kita semua, termasuk para pemimpin agama, adalah mengupayakan terjadinya dialog dan bukan membiarkan perpecahan terjadi,” ujarnya.

    Kita harus menghapus kebencian di mana pun ditemukan sebelum kebencian itu menguasai dan menyebar,” katanya.

    Ia juga menegaskan, Indonesia percaya pada komitmen dan tanggung jawab moral bersama terhadap kemanusiaan, dengan menegakkan hak asasi dan martabat manusia untuk menciptakan tatanan global yang lebih adil dan damai.

    Sebagai negara yang kaya akan keberagaman agama dan budaya, Indonesia memiliki modal sosial yang kuat dalam membangun harmoni.

    Sultan Baktiar Najamudin menekankan, meskipun Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, negara ini bukan negara Islam, melainkan negara bangsa yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial.

    “Sebagai sebuah bangsa yang majemuk, Indonesia memiliki pandangan hidup dan ideologi negara yang khas, yaitu Pancasila. Sebuah konsensus kebangsaan yang berisikan prinsip-prinsip ketuhanan, persatuan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial,” katanya.

    Ia juga menegaskan, para pemimpin agama memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial, terutama di tengah tantangan global seperti konflik geopolitik, bencana alam, dan perubahan iklim.

    Menurutnya, para tokoh agama merupakan teladan dalam memperkuat solidaritas kemanusiaan dan menjaga keseimbangan lingkungan.

    “Meskipun Indonesia adalah negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia, kita bukan negara Islam. Indonesia bukan negara agama, tetapi negara bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial,” tegasnya.

    Dia mengutip ayat suci Al-Qur’an dan kitab Injil sebagai pedoman dalam membangun persaudaraan. “Dalam Al-Qur’an, Allah SWT berfirman ‘Innallaha ya’murukum bil Adli wal Ihsan’ (Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan).

    Sedangkan dalam Injil disebutkan, ‘Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri’ (Matius 22:39). Ajaran ini menjadi dasar bagi kita untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” jelasnya.

    Dia juga mengutip pernyataan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, bahwa siapa pun yang memeluk agama tertentu tetap harus mempertahankan identitas kebangsaan dan budaya Nusantara.

    “Bung Karno pernah berkata, ‘Kalau percaya Hindu, jangan jadi orang India. Kalau memeluk Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau memeluk Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Indonesia dengan adat-budaya Nusantara yang kaya raya ini’,” ujarnya.

    Menurutnya, Pancasila mengandung misi perdamaian dan kemakmuran universal, di mana toleransi dan gotong royong menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa.

    “Tanpa toleransi dan kolaborasi, nilai-nilai Pancasila akan kehilangan maknanya,” tambahnya.

    Sebagai bagian dari perayaan ini, acara akan diakhiri dengan pagelaran seni dan budaya lintas agama. Kegiatan ini menjadi simbol bahwa keindahan harmoni dapat terwujud melalui seni, yang merupakan bahasa universal perdamaian.

    Di tengah situasi dunia yang masih dipenuhi ketegangan, perayaan ini diharapkan dapat menjadi pengingat bahwa persaudaraan kemanusiaan adalah kunci untuk membangun dunia yang lebih adil dan damai.

    “Dalam suasana geopolitik dunia yang masih mengandalkan kekuatan persenjataan dan eksploitasi ekonomi yang berujung pada pertumpahan darah, kita membutuhkan pegangan moral yang lebih moderat.”

    “Perdamaian, keadilan, dan kemakmuran hanya dapat terwujud jika setiap negara mampu mengedepankan sikap toleran dan kolaboratif,” tutupnya.

    Melalui kegiatan ini, para pemimpin bangsa ingin menyampaikan pesan bahwa jika bangsa-bangsa dapat hidup rukun dan saling menghormati, tidak ada alasan untuk bermusuhan dan berkonflik.

    Dunia akan menjadi tempat yang lebih baik jika semangat persatuan menjadi nafas interaksi global.(tribunnews/fin)

  • Evaluasi Kinerja Pemerintah Perlu Utamakan Metode Expert Judgement daripada Survei Publik

    Evaluasi Kinerja Pemerintah Perlu Utamakan Metode Expert Judgement daripada Survei Publik

    Jember (beritajatim.com) – Kampus dan lembaga penelitian di Indonesia seharusnya menyuburkan kembali studi evaluasi dengan metode sejenis ‘expert judgment’ (penilaian pakar) dalam menilai kinerja pemerintah. Tak cukup hanya mengandalkan survei publik.

    Hal ini dikemukakan Muhammad Iqbal, doktor ilmu komunikasi politik Fakulras Ilmu Sosial dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (9/2/2025).

    “Metode expert judgment bukanlah metode baru. Teknik penilaian atas kualitas kebijakan denga metode yang melibatkan kelompok ahli itu sudah lazim digunakan. Ada banyak yang populer dari metode sejenis itu seperti metode delphi dan expert panel rating,” kata Iqbal.

    Metode expert judgement ini berguna untuk merawat akal sehat dan literasi demokrasi bangsa. Menurut Iqbal, potensi dan daya manfaat metode itu sering membersamai terjadinya perubahan sosial, politik dan demokrasi. “Bahkan membersamai kebijakan korporasi serta kedewasaan menyikapi transformasi ekonomi global,” jelasnya.

    Forum Ekonomi Dunia (WEF) dan badan-badan organik PBB juga sering memakai metode expert judgement untuk mengevaluasi dan membenahi sistem tatanan kebijakan dunia.

    Metode ini diperlukan di tengah industri survei dan polling politik kuantitatif yang subur menjamur di era reformasi. Pasalnya, kesuksesan lembaga survei politik untuk merekam dan sekaligus memengaruhi persepsi publik atas realitas atau citra aktor politik, kerap bertabur bias dalam penyelengaraan survei.

    Bias survei politik bisa terjadi antara lain bila sebelum pengumpulan data, publik sudah terkondisikan dengan kebijakan program populis seperti gelontoran bantuan sosial atau uang tunai.

    “Politik gentong babi (pork barrel politics) marak terjadi terkait upaya melambungkan citra aktor politik yang kemudian disusul oleh adanya survei atau polling politik,” kata Iqbal. Ini menyebabkan hasil survei yang dianggap representasi suara publik menjadi bias, sehingga tidak menggambarkan realitas yang sebenar-benarnya.

    Mengapa bias bisa terjadi? Iqbal menyebut, hari ini para pollster dan konsultan politik tidak sekadar menggunakan metode survei sebagai alat ukur ilmiah atas realitas sosial politik semata. “Ini juga sarana mendongkrak posisi tawarnya untuk melambungkan citra para aktor politik,” katanya.

    Berbeda dengan metode kualitatif seperti experts judgement. Menurut Iqbal, dalam metode ini, penilaian atas realitas didasarkan pada sejumlah kriteria yang disepakati oleh responden yang memang memiliki kapasitas serta terikat posisi integritas moral dan etika profesi.

    Salah satu pihak yang layak menjadi informan kunci dalam survei ahli ini adalah para jurnalis. “Mereka diyakini mengedepankan rasionalitas argumen dan kesahihan dokumen yang mempertaruhkan reputasi mereka,” kata Iqbal.

    Hal ini dikarenakan metode experts judgement panel sangat mengandalkan kredibilitas dan kepercayaan yang utuh terhadap para informan kunci dalam survei kualitatif itu.

    Berdasarkan riset yang berjudul Korelasi Literasi Media dan Preferensi Politik dengan Kepercayaan Media yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Remotivi pada 2023 ditemukan fakta, bahwa kepercayaan publik kepada media arus utama cukup tinggi, mencapai 70,2 persen.

    Survei Ipsos Global Trustworthiness Index 2024 yang dirilis pada 3 Januari 2025 juga menunjukkan, bahwa tingkat kepercayaan terhadap jurnalis (50 persen) lebih tinggi daripada profesi politisi, pegawai pemerintah, dan polisi.

    Tingkat kepercayaan terhadap jurnalis hanya dikalahkan oleh profesi guru (74 persen), dokter (73 persen), dan ilmuwan (70 persen). [wir]

  • Netanyahu Serukan Pembentukan Negara Palestina di Saudi, Picu Protes Keras!

    Netanyahu Serukan Pembentukan Negara Palestina di Saudi, Picu Protes Keras!

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bicara agar warga Palestina mendirikan negara di wilayah Arab Saudi. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengecam pernyataan Netanyahu.

    Dikutip Aljazeera, Minggu, (9/2/2025), Netanyahu bicara kepada wartawan dan menyarankan pembentukan negara Palestina di wilayah Saudi. Saudi secara tegas menolak saran Netanyahu.

    Kemlu Saudi menolak pernyataan yang bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari kejahatan berkelanjutan yang dilakukan pendudukan Israel terhadap saudara-saudara Palestina di Gaza, termasuk pembersihan etnis yang mereka alami.

    “Kerajaan menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak atas tanah mereka, dan mereka bukanlah penyusup atau imigran yang dapat diusir kapan pun pendudukan brutal Israel menginginkannya,” katanya.

    Adapun kecaman terhadap Netanyahu datang dari negara-negara Dewan Kerja Sama Negara Teluk Arab (Gulf Cooperation Council). GCC menilai pernyataan Netanyahu tidak bertanggung jawab.

    “Pernyataan yang berbahaya dan tidak bertanggung jawab ini menegaskan pendekatan pasukan pendudukan Israel dalam ketidakhormatan mereka terhadap hukum dan perjanjian internasional dan PBB serta kedaulatan negara,” kata Sekretaris Jenderal Jasem Mohamed Albudaiwi dalam keterangannya, dilansir Aljazeera, Minggu (9/2/2025).

    Albudaiwi menegaskan bahwa posisi Kerajaan dan negara-negara GCC, tegas dan kuat untuk mendukung rakyat Palestina dalam memperoleh hak-hak mereka yang sah. Dia memandang perlunya mencapai solusi dua negara dan mendirikan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur yang diduduki sebagai ibu kotanya.

    Lalu dia juga memperbarui seruannya kepada masyarakat internasional untuk bersikap serius dan tegas terhadap pernyataan agresif Netanyahu itu. Menurutnya pernyatan itu menimbulkan ancaman dan bahaya bagi keamanan dan stabilitas kawasan dan dunia secara keseluruhan.

    (azh/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • UEA Ngamuk Netanyahu Provokasi Saudi Dirikan Palestina di Tanah Suci, Iran Gelar Rapat Darurat OKI – Halaman all

    UEA Ngamuk Netanyahu Provokasi Saudi Dirikan Palestina di Tanah Suci, Iran Gelar Rapat Darurat OKI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Uni Emirat Arab (UEA) mengutuk keras dan mengecam pernyataan provokatif yang dibuat oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai pembentukan negara Palestina di Kerajaan Arab Saudi.

    UEA menegaskan penolakan tegasnya terhadap pernyataan tidak dapat diterima ini, dan menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    Menteri Negara UEA, Khalifa Bin Shaheen Al Marar, menegaskan kembali solidaritas penuh UEA dengan Arab Saudi dan pendiriannya yang teguh terhadap segala ancaman terhadap keamanan, stabilitas, dan kedaulatan Kerajaan.

    Ia menekankan bahwa kedaulatan Arab Saudi adalah “garis merah” yang tidak dapat diganggu gugat dan tidak boleh diganggu oleh negara mana pun.

    Ia juga menegaskan kembali penolakan tegas UEA terhadap segala pelanggaran hak-hak Palestina yang tidak dapat dicabut atau upaya pengusiran, dan menekankan perlunya menghentikan aktivitas permukiman yang mengancam stabilitas regional dan merusak prospek perdamaian dan hidup berdampingan.

    Lebih lanjut, dikutip dari Gulf News, Menteri tersebut mendesak masyarakat internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Dewan Keamanan PBB untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengakhiri praktik ilegal yang melanggar hukum internasional.

    Khalifa Bin Shaheen menegaskan kembali komitmen bersejarah dan teguh UEA untuk melindungi hak-hak Palestina dan menggarisbawahi pentingnya membangun kerangka politik yang serius untuk menyelesaikan konflik.

    Ia menyebut stabilitas regional hanya dapat dicapai melalui solusi dua negara, yang memastikan terciptanya negara Palestina yang merdeka.

    Pertemuan Darurat

    Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dalam percakapan telepon dengan mitranya dari Mesir Badr Abdelatty pada Sabtu malam menyerukan pertemuan darurat segera Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengenai Gaza.

    Selama panggilan telepon tersebut, dua diplomat tinggi Iran dan Mesir membahas hubungan bilateral, dan perkembangan terkini di kawasan, khususnya situasi di Palestina dan Gaza, diberitakan MEHR News.

    Araghchi menunjuk pada posisi Mesir dalam mendukung hak-hak yang sah dan tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina dan menggambarkan rencana ilegal AS untuk secara paksa mengusir rakyat Palestina dari Jalur Gaza.

    Tindakan AS disebutnya sebagai bagian dari konspirasi untuk memusnahkan Palestina dengan cara kolonial dan sebagai ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan kawasan.

    Rencana ilegal Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait Gaza telah mendapat pertentangan keras dari berbagai negara di dunia, dan sangat penting sikap tegas harus diambil oleh negara-negara Islam untuk menghadapi konspirasi yang ditujukan terhadap nasib rakyat Palestina ini, menteri luar negeri Iran menegaskan.

    Diplomat tertinggi Iran menyerukan pertemuan darurat segera para menteri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk membahas dan mengambil keputusan tentang masalah ini.

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri Mesir memaparkan posisi dan upaya diplomatik negaranya dalam mendukung hak-hak sah rakyat Palestina.

    Ia memastikan penerapan perjanjian gencatan senjata untuk meringankan penderitaan rakyat Palestina dan membangun kembali Gaza, serta menganggap upaya eksodus paksa warga Gaza untuk meninggalkan tanah air mereka “tidak dapat diterima”.

    Menyambut usulan Iran untuk mengadakan pertemuan darurat Organisasi Kerja Sama Islam, Badr Abdelatty menekankan perlunya konsultasi ekstensif di antara negara-negara Islam dalam hal ini.

    Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Iran dengan tegas mengutuk apa yang disebut “rencana” AS untuk memaksa warga Palestina keluar dari Jalur Gaza, dan menyebutnya sebagai perpanjangan dari skema rezim Israel yang lebih luas untuk menghapus identitas Palestina.

    “Rencana untuk membersihkan Gaza dan mengusir paksa warga Palestina [dari sana] merupakan perpanjangan dari agenda terencana Israel untuk memusnahkan bangsa Palestina,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Esmaeil Baghaei pada hari Rabu.

    Parlemen Arab Ngamuk

    Ketua Parlemen Arab, Mohammed bin Ahmed Al Yamahi, mengecam keras pernyataan tidak bertanggung jawab Israel yang menyerukan pembentukan negara Palestina di dalam Kerajaan Arab Saudi.

    Ia memperingatkan bahwa pernyataan tersebut menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas regional, meningkatkan konflik, dan membahayakan perdamaian dan keamanan global.

    Dalam sebuah pernyataan, Al Yamahi menegaskan penolakan tegas Parlemen Arab atas pernyataan tersebut, yang menurutnya melanggar kedaulatan, keamanan, dan stabilitas Kerajaan Arab Saudi.

    Ia menggambarkannya sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum dan legitimasi internasional, seraya menekankan bahwa keamanan dan stabilitas Arab Saudi merupakan bagian integral dari keamanan nasional Arab.

    Al Yamahi menegaskan kembali penolakan tegas Parlemen Arab terhadap pernyataan apa pun yang melanggar kedaulatan negara-negara Arab.

    Ia juga menekankan bahwa pernyataan tersebut melanggar hak sah dan tidak dapat dicabut rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka di seluruh wilayah nasional mereka, termasuk Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur, berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967.

    Lebih lanjut, ia menyampaikan solidaritas penuh Parlemen Arab dengan Arab Saudi dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan rakyatnya.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha)