Xcloud.id

partai: PBB

  • Bisa Langsung Perang, Mesir Terima Pesan Israel Soal Perjanjian Damai, AS Tak Mau Cari Ribut di Arab – Halaman all

    Bisa Langsung Perang, Mesir Terima Pesan Israel Soal Perjanjian Damai, AS Tak Mau Cari Ribut di Arab – Halaman all

    Bisa Langsung Perang, Mesir Terima Pesan Israel Soal Perjanjian Damai, AS Tak Mau Cari Ribut dengan Arab

    TRIBUNNEWS.COM – Hubungan Mesir dan Israel kembali memanas seiring wacana yang dilontarkan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang menyerukan negeri Piramida itu untuk menampung warga Palestina dari Gaza yang hancur.

    Belakangan, Israel menggaungkan rencana Trump ini, namun Mesir secara tegas langsung menolak rencana itu.

    Meski begitu, Israel dikhawatirkan telah menetapkan cara-cara ‘pengusiran’ terstruktur agar warga Gaza bisa ke luar dan tetap berada di luar wilayah kantung Palestina tersebut.

    Mesir mewaspadai hal ini lantaran teritorial mereka berbatasan langsung dengan wilayah Gaza.

    Belakangan, Mesir dilaporkan menerima pesan dari Israel yang mengonfirmasi komitmen Tel Aviv terhadap perjanjian damai 1979.

    Perjanjian damai Mesir–Israel ditandatangani pada tahun 1979 di Washington oleh mendiang Presiden Mesir Anwar El-Sadat dan Perdana Menteri Israel saat itu Menachem Begin, setelah Kesepakatan Camp David tahun 1978.

    Sebagai konteks, Mesir secara terbatas menjadi tujuan dari para warga Palestina di Gaza yang terluka dan memerlukan pengobatan dan perawatan intensif.

    Mesir menerima para warga Gaza ini dengan jumlah terbatas dan dengan ketentuan dan syarat ketat.

    Belakangan, seiring mencuatnya seruan pengusiran paksa warga Gaza, Kairo seperti mencium gelagat buruk Tel Aviv. 

    Menurut sumber yang berbicara kepada saluran TV Al Arabiya pada Sabtu (8/2/2025), Mesir memperingatkan Israel agar tidak memberlakukan pembatasan pada kembalinya warga Palestina setelah menerima perawatan medis di Kairo.

    Sikap Mesir ini mendorong Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengeluarkan komentar provokatif kalau Mesir ikut membuat Gaza menjadi ‘Penjara Terbuka Terbesar di Dunia’ dengan tidak mengizinkan warga Palestina bertolak dan menetap di negaranya.

    Tentara Mesir berpatroli di perbatasan Rafah-Gaza saat kunjungan duta besar Dewan Keamanan PBB, 11 Desember 2023. (Giuseppe CACACE / AFP)

    Bisa Langsung Perang

    Perlu digarisbawahi, Mesir menganggap pengusiran warga Palestina di Gaza, ke wilayahnya, khusunya di daerah Sinai, adalah hal sensitif dan membahayakan keamanan dan stabilitas negara. 

    Mesir juga mengatakan pengungsian warga sipil dari Gaza ke Mesir akan membahayakan perjuangan Palestina.

    Mesir juga menentang gagasan pemindahan paksa warga Gaza tersebut karena masalah ekonomi dan keamanan.

    Begitu sensitifnya, Mesir menilai hal ini sebagai ‘garis merah’ buat Israel.

    Pembatasan pada kembalinya warga Palestina setelah menerima perawatan medis di Kairo berarti Israel secara bulat masih memegang kendali di Koridor Philadelphia, pintu perbatasan Sinai (Mesir) dan Gaza (Palestina yang diduduki Israel).

    Pada awal Januari 2024 silam, Mesir juga memperingatkan Israel untuk tidak semberono di Koridor Philadelpia.

    “Mesir tanpa basa-basi akan selalu merespons secara praktis terhadap aksi yang melewati garis merah, tidak hanya melalui pernyataan,” kata ulasan JN saat itu.

    Apalagi, aksi Mesir yang langsung bertindak saat eskalasi meningkat dan garis merah cenderung dilanggar, pernah terbukti di Sirte-Jufra saat konflik terjadi di Libya pada 2020 silam.

    KERUMUNAN WARGA GAZA – Foto ini diambil pada Selasa (4/2/2025) dari publikasi resmi Brigade Al-Qassam (sayap militer Hamas) pada Sabtu (1/2/2025), menunjukkan kerumunan warga Palestina dan anggota Brigade Al-Qassam selama pembebasan sandera Israel, Keith Siegel, di pelabuhan Kota Gaza, selama pertukaran tahanan ke-4 pada Sabtu (1/2/2025) sebagai bagian dari implementasi perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas di Jalur Gaza. Tiga sandera Israel; Ofer Calderon, Yarden Bibas, dan Keith Siegel, dibebaskan dengan imbalan 183 tahanan Palestina. (Telegram Brigade Al-Qassam)

    Terima Pesan AS

    Selain pesan dari Israel, media Ahram mengabarkan kalau Kairo juga menerima pesan dari AS yang menyatakan kalau Washington tidak bermaksud untuk berselisih dengan Mesir atau negara Arab lainnya terkait situasi di Gaza.

    Sumber tersebut selanjutnya menambahkan kalau Mesir menegaskan kembali kepada tim Presiden AS Donald Trump penolakannya terhadap pemindahan paksa apa pun dari Jalur Gaza.  

    Selain itu, Mesir telah menuntut agar Israel memberikan batas waktu yang jelas untuk mengizinkan peralatan berat memasuki Gaza, kata Al Arabiya dalam pernyataan eksklusif.

    Pada hari Kamis, Israel mengatakan telah memulai persiapan untuk pemindahan sejumlah besar warga Palestina dari Gaza sejalan dengan rencana Trump untuk wilayah tersebut. 

    Namun, Trump mengatakan pada hari Jumat kalau dia tidak terburu-buru untuk memajukan rencana kejutannya untuk Gaza, yang akan membuat penduduk Palestina di sana diusir dan AS mengambil alih kendali.

    Sementara itu, Kairo menegaskan kembali penolakan tegasnya terhadap setiap usulan atau rencana untuk melikuidasi perjuangan Palestina dengan mengusir warga Palestina dari tanah mereka, dan memperingatkan tentang konsekuensi dari gagasan tersebut.

     

    (oln/ahrm/*)

  • Lamban Tangani Dugaan Korupsi Kades Hingga 5 Bulan, Warga Nekat Demo di Inspektorat Pekalongan

    Lamban Tangani Dugaan Korupsi Kades Hingga 5 Bulan, Warga Nekat Demo di Inspektorat Pekalongan

    TRIBUNJATENG.COM, KAJEN – Puluhan warga Desa Wuled, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan berunjuk rasa di depan Kantor Inspektorat setempat.

    Aksi unjuk rasa terpaksa dilakukan, karena laporan warga terkait kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi dan pungli selama lima bulan terakhir diabaikan.

    Warga mendesak, pihak inspektorat untuk segera mengambil sikap serta menindaklanjuti laporan yang sudah disertai bukti.

    Tidak hanya itu, warga juga menilai pihak inspektorat terkesan lamban hanya karena yang bersangkutan atau terlapor merupakan bagian dari tim sukses bupati.

    Koordinator aksi, M Zaenal mengatakan, ada 15 laporan yang sudah disampaikan ke inspektorat berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kepala desa.

    Adapun untuk memperkuat laporan, selain warga siap dimintai keterangan, juga bukti yang menyertai juga sudah diserahkan.

    “Harapannya warga Desa Wuled, untuk pihak inspektorat kerja suportif-lah dengan adanya dugaan pelanggaran pembangunan yang ada di Desa Wuled selama ini, indikasi korupsi dan lain-lain untuk segera ditindaklanjuti,” kata Koordinator aksi, M Zaenal kepada Tribunjateng.com, Senin (10/2/2025).

    Menurutnya, berapa kasus yang menjadi sorotan luas adalah seperti penyalahgunaan kewenangan, korupsi dan pungli yang kasusnya sedang berjalan di kepolisian.

    “Oleh karena itu, kami meminta inspektorat secepatnya diminta membuat laporan ke bupati,” ujarnya l.

    Sementara itu Kepala Inspektorat Kabupaten Pekalongan Ali Reza menegaskan, pihaknya masih terus berproses dalam menangani kasus yang sudah menjadi laporan warga tersebut.

    “Hasilnya nanti, setelah laporan akan kami sampaikan ke pelapor,” katanya.

    Ali menjelaskan, bahwa proses laporan warga terkait Kepala Desa Wuled sudah dilakukan sejak Oktober 2024 dan terus berjalan.

    Kemudian, laporan warga Desa Wuled yang diterimanya mulai dari masalah aset, ketahanan pangan, PTSL, PBB, pengelolaan sewa aset, pengelolaan lapangan dan sebagainya.

    “Kami sudah mengkonfirmasi 139 orang terkait PTSL untuk tambahan pungutan. Untuk PBB, kami juga meminta keterangan wajib pajak untuk pungutan 2021 hingga 2023.”

    “Kami meminta warga untuk bersabar, menunggu proses yang sedang dilakukan inspektorat,” tambahnya. (Dro)

  • Blokade Politik Berakhir, Lebanon Miliki Pemerintahan Baru – Halaman all

    Blokade Politik Berakhir, Lebanon Miliki Pemerintahan Baru – Halaman all

    Lebanon kini mengharapkan kembalinya masa tenang dengan berakhirnya masa transisi politik di Beirut. Pada Sabtu (8/2) kemarin, Presiden Joseph Aoun mengesahkan kabinet baru pemerintah yang dipilih Perdana Menteri Nawaf Salam, dan membubarkan pemerintahan sementara di bawah PM Najib Mikati.

    Menurut kantor kepresidenan, kabinet yang baru terdiri dari 24 orang menteri. Mereka sebagian besar adalah para ahli yang akan bekerja lintas partai untuk membangun kembali negara yang dilanda krisis, kata Aoun. Anggota milisi Syiah pro-Iran Hizbullah bukan bagian dari pemerintahan baru Lebanon.

    Melemahnya Hizbullah

    Sebagaimana digariskan konstitusi, perdana menteri baru adalah seorang Muslim Sunni. Nawaf Salam sebelumnya adalah Presiden Mahkamah Internasional, ICJ, di Den Haag, dan dianggap sebagai sosok netral. Para ahli melihat pemilihannya sebagai tanda melemahnya pengaruh politik Hizbullah, yang masih duduk di parlemen Beirut.

    Perserikatan Bangsa-bangsa, PBB, menyambut baik terbentuknya pemerintahan baru di Lebanon. “Pembentukan pemerintahan hari ini menandai babak baru dan cerah bagi Lebanon,” kata Utusan Khusus PBB Jeanine Hennis-Plasschaert.

    PM Salam berjanji untuk membawa Lebanon keluar dari krisis ekonomi. “Reformasi adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan,” kata pengacara berusia 71 tahun itu dalam pidato yang disiarkan televisi.

    Salam mengumumkan bahwa dia ingin memulihkan kepercayaan warga terhadap negara serta kepercayaan masyarakat internasional dan negara-negara tetangga Arab di Lebanon. Dia juga berjanji untuk melaksanakan perjanjian gencatan senjata yang mengakhiri perang baru-baru ini antara Israel dan Hizbullah Lebanon pada akhir November.

    Perang berkepanjangan di selatan

    Selama bertahun terakhir, Lebanon mengalami krisis politik dan ekonomi yang menguapkan daya beli masyarakat dan membebani kas negara. Kebuntuan politik berlangsung sejak 2022, ketika partai-partai di parlemen berulangkali gagal menyepakati pembentukan koalisi.

    Proporsi keagamaan sesuai konstitusi diakui terbukti menjadi rintangan tambahan. Karena menurut aturan yang berlaku, jabatan presiden harus diisi seorang Kristen Maronit, Perdana Menteri seorang Sunni, dan Ketua Parlemen seorang Syiah.

    Kebuntuan berakhir karena Hizbullah diyakini sudah banyak melemah akibat perang melawan Israel dan tergulingnya rejim Bashar Assad di Suriah. Situasi ini memungkinkan panglima militer Aoun untuk dipilih sebagai presiden, yang membuka jalan bagi kepemimpinan PM Salam.

    Duta Besar Uni Eropa untuk Lebanon Sandra De Waele menyambut baik “komitmen pemerintah kepada agenda reformasi,” yang menurutnya mutlak”diperlukan untuk masa depan Lebanon”.

    Reformasi dan pemulihan

    Pemerintahan baru di Beritu menghadapi tugas berat, yakni menggulirkan reformasi untuk membuka kucuran dana pinjaman dari donor internasional, mengawasi gencatan senjata Israel-Hizbullah dan membangun kembali infrastruktur negara.

    “Saya berharap ini akan menjadi pemerintahan reformasi dan keselamatan,” kata Salam dalam pernyataan yang disiarkan televisi beberapa saat setelah kabinetnya diumumkan.

    Namun sebelum menjalankan kekuasaan, Salam harus mengajukan daftar kabinetnya untuk disetujui parlemen dalam waktu 30 hari. Parlemen Lebanon yang beranggotakan 128 orang sebagian besar didominasi oleh partai-partai tradisional berbasis sektarian. Pemerintah akan mengadakan sidang pertamanya pada Selasa (11/2) pagi, kata presiden dalam sebuah posting di X.

    rzn/ (DW/afp/ap)

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

  • Israel Sahkan RUU Ganti Nama Tepi Barat Palestina Jadi Yudea & Samaria

    Israel Sahkan RUU Ganti Nama Tepi Barat Palestina Jadi Yudea & Samaria

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam langkah parlemen Israel yang menyetujui RUU yang mengganti istilah “Tepi Barat” dengan “Yudea dan Samaria”, Minggu waktu setempat. Badan itu menyebut hal yang dilakukan Komite Kabinet Knesset untuk Legislasi itu sebagai eskalasi serius yang bertujuan untuk mencaplok wilayah yang diduduki.

    “Kementerian tersebut menggambarkan RUU tersebut sebagai eskalasi berbahaya dari tindakan sepihak ilegal Israel, yang membuka jalan bagi pencaplokan penuh Tepi Barat, penerapan hukum Israel dengan kekerasan, dan pelemahan sistematis terhadap kemungkinan pembentukan negara Palestina dan menyelesaikan konflik melalui cara politik yang damai,” tulis Anadolu Agency, dikutip Senin (10/2/2025).

    “Undang-undang ini, bersama dengan tindakan pendudukan lainnya, tidak menciptakan hak yang sah bagi Israel atas tanah Negara Palestina. Undang-undang ini batal demi hukum, ilegal, dan merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan resolusi PBB, yang menimbulkan ancaman langsung terhadap keamanan dan stabilitas regional dan global,” pernyataan tersebut menambahkan.

    Kementerian tersebut menyerukan intervensi internasional untuk mendesak dan menghentikan upaya Israel mengubah status politik, hukum, dan geografis Negara Palestina, yang diakui secara internasional. Kementerian tersebut juga mendesak semua negara untuk mensyaratkan hubungan mereka dengan Israel berdasarkan kepatuhannya terhadap hukum internasional dan kepatuhan terhadap resolusi PBB.

    Pada tanggal 29 Januari, Knesset meloloskan pembacaan awal RUU yang mengizinkan pemukim ilegal Israel untuk mendaftarkan diri mereka sebagai pemilik tanah yang sah di Tepi Barat yang diduduki.

    Warga Palestina dan organisasi sayap kiri Israel berpendapat bahwa pemerintah Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu sedang mempercepat upaya untuk memberlakukan hukum Israel di Tepi Barat sebagai persiapan untuk aneksasi penuh.

    Dalam beberapa bulan terakhir, menteri pemerintah Israel, termasuk Netanyahu sendiri, telah secara terbuka menyatakan niat mereka untuk mencaplok Tepi Barat. Area itu sudah dijajah Israel sejak tahun 1967.

    (sef/sef)

  • Pengusaha EO Cemas Masalah Baru Muncul Setelah Lebaran 2025

    Pengusaha EO Cemas Masalah Baru Muncul Setelah Lebaran 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan pemotongan anggaran pada banyak Kementerian dan Lembaga membuat banyak event yang berkaitan pemerintahan terancam batal. Pelaku event organizer termasuk acara pameran menilai sektor yang paling terdampak adalah industri MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions) seperti konferensi.

    Pengusaha pun mewanti-wanti kondisi setelah Lebaran 2025 nanti.

    “Yang paling terpukul itu konferensi karena event besar itu government dan korporasi government atau BUMN. Jadi kalau prediksi saya bisa di atas 50% mungkin bisa 60-70% karena kan memang porsi paling besar,” kata Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi) Hosea Andreas Rungkat kepada CNBC Indonesia, Senin (10/2/2025).

    Salah satu wilayah yang paling terdampak dari kebijakan ini ialah Bali. Sebagai wilayah yang mengandalkan pariwisata dan industri konferensi, Bali bakal terdampak berat dari kebijakan pemotongan anggaran ini.

    “Kalau event yang memang event government ya itu bisa dipangkas, bisa jadi nggak jalan. Jadi yang paling banyak terpuruk tuh yang dari sisi konferensi ya. Ya contohnya kan kita tahu kan banyak konferensi yang di Bali,” kata Andreas.

    Meski demikian, industri event masih bisa mengandalkan penyelenggaraan event dari luar negeri karena tidak sepenuhnya bergantung anggaran dari pemerintah.

    “Eventnya dari luar negeri tapi kerja sama dengan pemerintah. Misalnya event yang kerja sama dengan UN (PBB). Nah itu yang kemungkinan saya rasa sih masih jalan kali ya. Karena itu kan nggak pure 100% biaya pemerintah. Biasanya endorsement aja pemerintah kan. Sisanya swasta ya. Tapi event-event yang sifatnya memang hostnya dari kita itu yang otomatically batal,” sebut Andreas.

    Di awal tahun biasanya penyelenggaraan event MICE masih tergolong sedikit, biasanya mulai ramai berlangsung di pertengahan tahun, namun di tahun ini bakal lebih sepi.

    “Maret kan puasa mungkin nggak banyak event. Mungkin nanti dampaknya setelah Lebaran kali ya event-event karena setelah Lebaran itu mungkin dampaknya paling terasa,” ujar Andreas.

    Ketika penyelenggaraan MICE terancam bakal sepi, sebaliknya di industri pameran yang tidak banyak melibatkan instansi pemerintahan tidak terlalu berdampak.

    “Tapi kalau dari sisi pameran nggak. Kalau dari sisi pameran saya rasa dampaknya di bawah 50% ya. Mungkin 40 atau 30%. Karena kan event-event pameran lebih banyak event swasta ya. Ketimbang event pemerintah kan,” sebut Andreas.

    (dce)

  • Apa Itu Pembersihan Etnis dan Apa Bedanya dengan Genosida?

    Apa Itu Pembersihan Etnis dan Apa Bedanya dengan Genosida?

    Jakarta –

    Pernyataan Presiden AS Donald Trump bahwa negaranya dapat “mengambil alih” Gaza dan memukimkan kembali penduduknya memicu tudingan bahwa dirinya merencanakan pembersihan etnis. Wacana ini juga telah memicu kecaman dari PBB, para pemimpin Arab dan dunia lainnya, serta kelompok HAM.

    Trump menyampaikan pernyataan tersebut pada Selasa (04/02), saat bersanding dengan Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, dalam konferensi pers di Gedung Putih.

    Meski Netanyahu bilang gagasan itu “patut dipertimbangkan”, asisten sekretaris jenderal Liga Arab, Hossam Zaki, berkata kepada BBC bahwa pemindahan dua juta orang tersebut akan menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan.

    “Ini adalah ide yang mendukung pembersihan etnis, pemindahan paksa penduduk sipil ke luar tanah mereka,” ujar Hossam Zaki.

    “Semua warga Palestina yang tampak bangga setelah setelah gencatan senjata dicapai, bergegas kembali ke reruntuhan yang mereka sebut rumah mereka.”

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    “Bagaimana Anda bisa membayangkan bahwa mereka akan dengan sukarela pindah dari wilayah mereka?” ujarnya kemudian.

    Namun, apakah usulan Trump tentang permukiman kembali “di komunitas yang jauh lebih aman dan lebih indah, dengan rumah-rumah baru dan modern di wilayah tersebut”, benar-benar merupakan pembersihan etnis?

    Dan apa bedanya pembersihan etnis dengan genosida?

    Apa arti ‘pembersihan etnis’?

    Secara umum, pembersihan etnis mengacu pada pengusiran kelompok tertentu dari suatu wilayah tertentu.

    Hal ini bisa dilakukan melalui deportasi atau pemindahan paksa dengan tujuan akhir berupa terciptanya wilayah geografis yang homogen secara etnis.

    Menurut Profesor George Andreopoulos, Direktur pendiri Pusat Hak Asasi Manusia Internasional di John Jay College di New York, hal ini tidak hanya melibatkan relokasi.

    ReutersWarga Palestina yang mengungsi kembali ke rumah mereka di Gaza utara.

    Ada juga “penghapusan semua sisa fisik kelompok yang menjadi sasaran melalui penghancuran monumen, kuburan, dan rumah ibadah”, menurut Andreopoulos.

    Istilah ini pertama kali muncul pada 1990-an saat konflik etnis meletus selama disintegrasi Republik Federal Yugoslavia.

    Istilah ini digunakan oleh politisi dan media untuk menggambarkan perlakuan brutal terhadap Muslim Bosnia di Bosnia dan Herzegovina, orang Serbia di wilayah Krajina di Kroasia, dan etnis Albania dan kemudian Serbia di Kosovo.

    Istilah ini digunakan oleh mantan kepala Hak Asasi Manusia PBB Zeid Raad Al Hussein pada 2017, yang menggambarkan penargetan etnis Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar oleh pemerintah sebagai “contoh nyata pembersihan etnis”.

    EPAPada Agustus 2017, gelombang kekerasan besar-besaran memaksa lebih dari 742.000 warga etnis Rohingya meninggalkan rumah mereka di Myanmar ke negara tetangga Bangladesh.

    Apakah pembersihan etnis merupakan kejahatan perang?

    Menurut PBB, istilah ini menyebar luas karena sifat konflik bersenjata kontemporer.

    Komisi Ahli PBB mengatakan sejumlah praktik pemaksaan dapat digunakan untuk meyakinkan penduduk agar pergi dan mempercepat penyerahan diri militer suatu negara.

    Praktik-praktik ini meliputi penyiksaan, penangkapan, penahanan, pemerkosaan dan penyerangan seksual, perusakan properti, perampokan, dan penargetan fasilitas medis.

    Beberapa di antaranya secara teknis merupakan kejahatan perang, namun pembersihan etnis belum didefinisikan dan tidak diakui sebagai kejahatan berdasarkan hukum internasional, menurut PBB.

    Baca juga:

    Bagi Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk wilayah Palestina, Israel telah berupaya melakukan “pembersihan etnis massal terhadap warga Palestina di bawah kabut perang” selama beberapa dekade.

    “Ada bahaya besar bahwa apa yang kita saksikan mungkin merupakan pengulangan Nakba 1948… namun dalam skala yang lebih besar,” katanya,

    Albanese mengacu pada istilah bahasa Arab nakba yang berarti “malapetaka” yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi pada 1947-1949.

    Saat itu, lebih dari 750.000 warga Palestina diusir dari rumah dan tanah mereka selama konflik yang berakibat pada berdirinya negara Israel.

    Apa perbedaan antara pembersihan etnis dan genosida?

    Walau pembersihan etnis belum diakui sebagai kejahatan independen berdasarkan hukum internasional, genosida sudah pasti diakui.

    Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkannya demikian pada 1946 sebagai respons terhadap kebijakan Nazi yang melakukan pembunuhan sistematis terhadap orang-orang Yahudi selama Holokos.

    Genosida didefinisikan sebagai “setiap tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama”.

    Getty ImagesPengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda adalah pengadilan internasional pertama yang mengeluarkan putusan tentang genosida.

    Perbuatan tersebut termasuk membunuh atau menyebabkan kerugian serius terhadap kelompok tertentu, menciptakan kondisi kehidupan yang dimaksudkan untuk mengakibatkan kehancuran fisik suatu kelompok, menghentikan kelahiran baru dalam kelompok tersebut atau memindahkan secara paksa anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lain.

    Mantan Perdana Menteri Rwanda, Jean Kambanda, menjadi kepala pemerintahan pertama yang dihukum karena genosida oleh pengadilan internasional pada 1998, atas perannya dalam pembantaian hingga satu juta orang Tutsi dan Hutu empat tahun sebelumnya.

    Sebuah pertanyaan tentang niat

    Tetapi definisi PBB juga mengandung apa yang disebut unsur ‘mental’, yaitu ‘niat untuk menghancurkan kelompok nasional, etnis, ras, atau agama’.

    ‘Niat’ pelaku itulah yang menjadi perbedaan krusial antara pembersihan etnis dan genosida.

    Sementara penghancuran fisik terhadap suatu kelompok etnis atau agama merupakan tujuan utama genosida, tujuan utama pembersihan etnis adalah pengusiran mereka, dan pembentukan wilayah yang secara etnis homogen.

    Baca juga:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pemuda Batak Bersatu Desak Gugatan ke Penjual Sayur Ethek Magetan Dicabut

    Pemuda Batak Bersatu Desak Gugatan ke Penjual Sayur Ethek Magetan Dicabut

    Magetan (beritajatim.com) – Sejumlah anggota Pemuda Batak Bersatu (PBB) mendatangi Balai Desa Pesu, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Senin (10/2/2025). Kedatangan mereka bertujuan untuk memberikan dukungan kepada Kepala Desa (Kades) Pesu, Gondo, yang tengah menghadapi gugatan dari Bitner Sianturi, warga setempat. Selain itu, mereka juga menegaskan dukungan terhadap para pedagang sayur ethek agar tetap bisa berjualan di mana saja.

    Dalam pertemuan yang turut dihadiri oleh Forkopimca, Pemuda Batak Bersatu menyatakan beberapa sikap resmi terkait perkara ini. Mereka menyampaikan keprihatinan atas kegaduhan yang terjadi dan menegaskan dukungan terhadap pemerintah desa serta pihak terkait dalam menyelesaikan masalah ini secara positif.

    Ketua Pemuda Batak Bersatu Magetan Raya, Jaken Benediktus Sinurat, dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya tidak sependapat dengan langkah hukum yang diambil oleh Bitner Sianturi. Menurutnya, setiap warga negara berhak mencari penghidupan yang layak.

    “Kami meminta agar gugatan terhadap para pedagang sayur dan sejumlah tergugat lain agar dicabut oleh Saudara Bitner Sianturi,” ujar Jaken di Balai Desa Pesu.

    Jaken juga menambahkan bahwa tindakan yang dilakukan Bitner Sianturi justru merugikan banyak pihak. Ia menegaskan bahwa masalah ini seharusnya tidak dikaitkan dengan isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

    “Kami meminta juga pada masyarakat agar tidak melebar ke isu SARA. Karena yang berbuat seperti ini hanya oknum saja. Kami selaku Pemuda Batak Bersatu justru turut menjaga keamanan dan ketertiban selaras dengan TNI-Polri,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Jaken mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Bitner Sianturi, meskipun ia tidak mengungkapkan isi pembicaraan tersebut. Ia menegaskan bahwa langkah selanjutnya akan ditentukan setelah putusan dari Pengadilan Negeri Magetan terkait gugatan ini.

    Di sisi lain, Kades Pesu Gondo menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Pemuda Batak Bersatu. “Kami berterima kasih dan mengapresiasi ini. Tentu kami harap hasil yang terbaik nanti di persidangan selanjutnya pada Rabu (12/2/2025) nanti,” ungkapnya.

    Setelah menyatakan sikap, perwakilan Pemuda Batak Bersatu membubarkan diri dengan tertib, didampingi aparat keamanan dari TNI, Polri, dan Forkopimca Maospati. [fiq/beq]

  • Januari 2025 Cetak Rekor Bulan Terpanas

    Januari 2025 Cetak Rekor Bulan Terpanas

    Bisnis.com, JAKARTA – Para ilmuwan iklim mengatakan, bulan Januari 2025 tercatat sebagai Januari terpanas yang pernah tercatat.

    Hal ini terjadi, meskipun pola iklim dingin mulai terjadi di Pasifik dan sebagian wilayah AS mengalami suhu dingin yang memecahkan rekor.

    Suhu udara permukaan global rata-rata mencapai 55,81 derajat Fahrenheit (13,23 derajat Celcius) pada bulan Januari 2025, naik dari 55,65 F (13,14 C) pada tahun 2024 rekor terpanas sebelumnya pada bulan Januari.

    Peningkatan tersebut tidak terlalu besar, namun para ilmuwan memperkirakan suhu akan lebih dingin tahun ini.

    Bumi memasuki La Niña pada bulan Januari, yang merupakan fase dingin dari pola iklim alami yang disebut siklus El Niño-Osilasi Selatan.

    Fase El Niño meningkatkan suhu global, yang terjadi pada tahun 2023 dan 2024, sedangkan La Niña biasanya menurunkannya. Namun, La Niña saat ini terjadi lebih lambat dari perkiraan para ilmuwan dan sangat lemah.

    Suhu yang luar biasa tinggi pada bulan Januari 2025 melanjutkan tren pemanasan global. Tahun lalu merupakan tahun terpanas yang pernah tercatat dan setahun penuh pertama yang melampaui suhu pemanasan sebesar 2,7 F (1,5 C) di atas tingkat suhu pra-industri perkiraan suhu rata-rata antara tahun 1850 dan 1900.

    Para pemimpin dunia sebelumnya sepakat untuk membatasi pemanasan hingga di bawah 2,7 F dan jauh di bawah 3,6 F (2 C) dalam Perjanjian Paris tahun 2015, sebuah perjanjian internasional yang mengikat secara hukum.

    “Januari 2025 adalah bulan yang mengejutkan, melanjutkan rekor suhu yang diamati selama dua tahun terakhir, meskipun terjadi perkembangan kondisi La Niña di Pasifik tropis dan efek pendinginan sementara terhadap suhu global,” ujar Samantha Burgess, pemimpin strategis iklim di Pusat Prakiraan Cuaca Jangka Menengah Eropa, yang melaksanakan program Copernicus, dilansir dari livescience.

    Dia menjelaskan, pola cuaca berbeda-beda di seluruh dunia, sehingga peningkatan suhu rata-rata global tidak berarti setiap wilayah mengalami pemanasan.

    Secara keseluruhan, suhu di AS lebih dingin dari rata-rata pada bulan Januari, dengan salju petir melanda Pantai Timur dan Barat Tengah serta badai salju bersejarah yang menyelimuti Ujung Selatan dan Gulf Coast.

    Namun, kondisi kering di California Selatan berkontribusi terhadap kebakaran hutan mematikan yang menghancurkan Los Angeles, sementara tempat-tempat seperti Minnesota mengalami suhu panas yang memecahkan rekor.

    Suhu yang lebih hangat dari rata-rata juga dilaporkan di utara wilayah Alaska AS yang berdekatan, yaitu 5 F (2,8 C) di atas rata-rata, The Washington Post melaporkan. Kanada bagian timur laut dan barat laut juga relatif hangat, menurut pernyataan program Copernicus.

    Di seluruh dunia, Australia dilanda gelombang panas yang bersejarah, sementara Amerika Selatan bagian selatan, Afrika, Antartika, Siberia, dan sebagian Eropa sebagian besar mengalami suhu di atas rata-rata.

    Pemanasan global terutama disebabkan oleh pelepasan gas rumah kaca dalam jumlah besar ke atmosfer melalui pembakaran bahan bakar fosil, menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh PBB. Karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan gas rumah kaca lainnya memerangkap panas di atmosfer, sehingga menghangatkan planet.

    Perubahan iklim mengancam miliaran orang. Dampak pemanasan global antara lain memicu cuaca ekstrem seperti kebakaran hutan; kenaikan permukaan air laut yang mengancam masyarakat pesisir; dan mengeringkan lahan pertanian, yang pada gilirannya membahayakan kemampuan manusia untuk bercocok tanam. Perubahan iklim yang tidak terkendali juga akan menyebabkan banyak spesies punah.

  • Ini Batas Akhir Sertifikat Tanah Gratis, Pastikan Cepat-cepat Daftar!

    Ini Batas Akhir Sertifikat Tanah Gratis, Pastikan Cepat-cepat Daftar!

    PIKIRAN RAKYAT – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah dimulai pada 2018 dan masih berlaku sampai sekarang. PTSL merupakan program pemerintah untuk mendaftarkan seluruh tanah di Indonesia secara sistematis, dengan tujuan memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah.

    Untuk ikut serta dalam program ini, pemohon harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya adalah tercatat sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki tanah belum bersertifikat dan tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa hukum.

    Pendaftaran dilakukan melalui kantor pertanahan setempat dengan membawa dokumen yang diperlukan.

    Melalui PTSL, masyarakat dapat memperoleh sertifikat tanah tanpa biaya yang besar, memberikan kemudahan serta kepastian hukum terkait kepemilikan tanah.

    Pemerintah berharap, dengan PTSL, seluruh tanah di Indonesia dapat terdaftar dan bersertifikat, mengurangi kemungkinan sengketa tanah di masa depan.

    Syarat Pengajuan Sertifikat Tanah Gratis melalui PTSL

    Untuk mengikuti PTSL, pemohon harus memenuhi syarat-syarat berikut:

    Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki tanah tanpa sertifikat. Tanah yang dimiliki tidak dalam sengketa hukum. Tanah terletak di wilayah yang termasuk dalam program PTSL (dapat dikonfirmasi di kantor desa atau kantor pertanahan setempat).

    Dokumen yang Diperlukan

    Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK). Surat permohonan untuk pengajuan PTSL. Bukti kepemilikan tanah (seperti letter C, girik, petok D, atau akta jual beli/hak waris). Surat pernyataan tentang pemasangan tanda batas yang telah disetujui bersama pemilik tanah yang berbatasan. Berita acara kesaksian dari dua saksi yang mengetahui sejarah kepemilikan tanah. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT-PBB) tahun berjalan. Bukti pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (bebas biaya untuk masyarakat berpenghasilan rendah). Kapan Program Ini Berakhir?

    Tidak ada tanggal pasti, namun sejak dicanangkan, target program dijadwalkan rampung pada 2025. Untuk itu, masyarakat diimbau supaya memanfaatkan kesempatan ini, demi mendapatkan sertifikat tanah secara gratis sepanjang tahun 2025.

    Masyarakat disarankan segera mendaftar sebelum program ini berakhir. Per tahun depan, 2026, belum ada informasi lebih lanjut apakah program akan diteruskan, atau diganti program lain yang tak kalah menguntungkan.

    Tahapan Pengajuan Sertifikat Tanah Gratis

    1. Pendaftaran: Pengajuan dilakukan di kantor desa atau kantor pertanahan setempat, diikuti dengan penyuluhan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

    2. Pengukuran Tanah: Petugas BPN akan melakukan pengukuran dan pemasangan tanda batas tanah sesuai data pemohon.

    3. Verifikasi Data: Dokumen kepemilikan akan diperiksa dan diverifikasi untuk memastikan tidak ada sengketa atau kepemilikan ganda.

    4. Sidang Panitia A: Pemeriksaan administrasi dilakukan dan pengumuman daftar tanah yang sudah disertifikasi selama 14 hari untuk memberi kesempatan bagi pihak lain mengajukan keberatan.

    5. Penerbitan Sertifikat: Setelah semua tahapan selesai dan tidak ada keberatan, sertifikat tanah akan diterbitkan dan diberikan kepada pemilik yang berhak.

    Apakah PTSL Sepenuhnya Gratis?

    Biaya yang ditanggung pemerintah mencakup penyuluhan masyarakat, pengumpulan data fisik dan yuridis, pengukuran tanah, verifikasi data, dan penerbitan sertifikat tanah.

    Namun, ada beberapa biaya yang tetap menjadi tanggung jawab masyarakat, seperti:

    Pembuatan dan pemasangan tanda batas tanah. Biaya administrasi untuk dokumen pendukung, seperti fotokopi dan meterai. BPHTB dan PPh, jika tidak termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ejek Usulan Netanyahu, Pejabat Arab Saudi Sebut Israel Bisa Ditempatkan di Alaska dan Greenland

    Ejek Usulan Netanyahu, Pejabat Arab Saudi Sebut Israel Bisa Ditempatkan di Alaska dan Greenland

    PIKIRAN RAKYAT – Seorang anggota Dewan Syura Saudi yang berpengaruh, Yousef bin Trad Al-Saadoun, mengejek usulan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mendirikan negara Palestina di Arab Saudi.

    Ia malah mengusulkan agar Presiden AS Donald Trump menempatkan warga Israel di Alaska dan kemudian di Greenland setelah mencaploknya.

    Dalam surat kabar Saudi Okaz, Al-Saadoun mengkritik pendekatan Trump terhadap kebijakan Timur Tengah, dengan menyatakan bahwa keputusan yang gegabah berasal dari mengabaikan saran ahli dan mengabaikan dialog.

    Ia memperingatkan bahwa Zionis dan sekutu mereka akan gagal memanipulasi kepemimpinan Saudi melalui tekanan media dan manuver politik.

    Tak Jatuh dalam Tekanan

    Menyindir pemerintahan Trump, Al-Saadoun mengatakan bahwa kebijakan luar negeri resmi Amerika Serikat akan mengupayakan pendudukan ilegal atas tanah kedaulatan dan pembersihan etnis penduduknya, yang merupakan pendekatan Israel dan dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

    “Siapa pun yang mengikuti jejak kemunculan dan kelanjutan Israel jelas menyadari bahwa rencana ini tentu saja dirumuskan dan disetujui oleh entitas Zionis, dan diserahkan kepada sekutu mereka untuk dibaca dari podium Gedung Putih,” katanya.

    “Kaum Zionis dan para pendukungnya harus menyadari betul bahwa mereka tidak akan mampu memikat para pemimpin dan pemerintah Saudi ke dalam perangkap manuver media dan tekanan politik palsu,” tulisnya.

    Dewan Syura Saudi adalah majelis konsultatif yang memberi nasihat kepada raja tentang masalah legislatif dan kebijakan tetapi tidak memiliki kewenangan legislatif. Para anggotanya ditunjuk oleh raja dan membahas undang-undang, rencana ekonomi, dan kebijakan sosial.

    Seruan Israel untuk Negara Palestina di Arab Saudi

    Pada hari Kamis, Benjamin Netanyahu mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Channel 14 Israel bahwa Saudi dapat mendirikan negara Palestina di Arab Saudi karena mereka memiliki banyak tanah di sana.

    Pernyataan itu muncul setelah Riyadh menegaskan kembali bahwa mereka hanya akan menormalisasi hubungan dengan Israel jika ada jalur yang jelas menuju negara Palestina.

    Para pejabat Palestina dan Mesir telah mengecam saran Netanyahu untuk mendirikan negara Palestina di Arab Saudi, menyebutnya sebagai serangan terhadap kedaulatan Kerajaan.

    Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam usulan tersebut sebagai rasis dan antiperdamaian, dan menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan stabilitas Arab Saudi.

    Hussein Al-Sheikh, sekretaris jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), mengatakan pernyataan Netanyahu mengabaikan hukum dan konvensi internasional, dan menekankan bahwa negara Palestina hanya akan berdiri di tanah Palestina.

    Mesir juga mengecam komentar tersebut sebagai tidak bertanggung jawab dan tidak dapat diterima, dan Kementerian Luar Negerinya menyatakan bahwa pernyataan Netanyahu melanggar kedaulatan Saudi dan melanggar hukum internasional serta Piagam PBB.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News