Xcloud.id

partai: PBB

  • Lima Cara Israel Melanggar Gencatan Senjata di Gaza, Tak Menghentikan Serangan Udara

    Lima Cara Israel Melanggar Gencatan Senjata di Gaza, Tak Menghentikan Serangan Udara

    PIKIRAN RAKYAT – Nasib perjanjian gencatan senjata di Gaza terancam setelah Hamas menuduh Israel melanggar ketentuan perjanjian tersebut. Para pemimpin Israel bereaksi dengan marah setelah keputusan kelompok Palestina tersebut untuk menunda pembebasan tawanan Israel atas dugaan pelanggaran.

    Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan dia akan melanjutkan perang jika lebih banyak tawanan tidak dibebaskan pada hari Sabtu.

    “Jika Hamas tidak mengembalikan sandera kami pada Sabtu siang gencatan senjata akan berakhir, dan IDF akan kembali bertempur sengit hingga Hamas akhirnya dikalahkan,” katanya dalam pidato video pada hari Selasa.

    Presiden AS Donald Trump, pendukung setia Netanyahu, menambahkan bahwa Israel harus membiarkan semua kekacauan terjadi jika para tawanan tidak dibebaskan pada batas waktu hari Sabtu.

    Bu Obeida, juru bicara sayap bersenjata Hamas, Brigade Qassam, mengatakan bahwa pimpinan kelompok tersebut memantau pelanggaran musuh dan ketidakpatuhan mereka terhadap ketentuan perjanjian.

    Apakah Israel telah melanggar gencatan senjata, dan dengan cara apa saja? Berikut ini daftarnya.

    Serangan Mematikan Terus Berlanjut di Gaza

    Meskipun secara resmi menghentikan pertempuran, tentara Israel telah berulang kali melancarkan serangan udara dan menembaki warga Palestina sejak gencatan senjata mulai berlaku.

    Warga Palestina juga melaporkan secara berkala mendengar pesawat nirawak Israel di langit.

    Pada hari Selasa, Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan bahwa 92 orang telah tewas dan 822 orang terluka oleh tentara Israel sejak dimulainya gencatan senjata.

    Hamas mengatakan bahwa selain serangan-serangan ini, Israel juga telah menunda pemulangan warga Palestina yang mengungsi ke Gaza utara, yang merupakan salah satu komitmen utama perjanjian gencatan senjata.

    Penghalang Bantuan Kemanusiaan

    Salah satu fokus utama tuduhan Hamas adalah bahwa Israel diduga menghalangi aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza.

    Berdasarkan perjanjian tersebut, Israel seharusnya mengizinkan 600 truk bantuan memasuki daerah kantong Palestina tersebut setiap hari.

    Tom Fletcher, pejabat tinggi PBB untuk bantuan kemanusiaan, mengatakan pada tanggal 6 Februari bahwa 10.000 truk telah memasuki Gaza sejak dimulainya gencatan senjata.

    Namun, juru bicara pemerintah kota Gaza mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa dari 600 truk yang seharusnya datang setiap hari, wilayah itu hanya menerima 100 hingga 150 truk saja.

    Kantor media pemerintah Gaza mengatakan bahwa hingga tanggal 7 Februari, dari 12.000 truk bantuan yang seharusnya mencapai daerah kantong itu, hanya 8.500 yang berhasil.

    Mengutip seorang pejabat yang mengetahui negosiasi gencatan senjata, Reuters mengatakan bahwa Israel telah menolak permintaan PBB, Qatar, dan pihak lain untuk mengizinkan unit perumahan sementara dibawa ke Gaza untuk menampung orang-orang yang mengungsi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam perjanjian gencatan senjata.

    Hamas mengatakan Israel memblokir masuknya 60.000 rumah mobil dan 200.000 tenda serta mesin berat yang digunakan untuk menyingkirkan puing-puing.

    Israel membantah tuduhan tersebut, dengan mengatakan bahwa lebih dari 100.000 tenda telah memasuki Gaza.

    Pengemudi truk di perbatasan Mesir-Gaza mengatakan kepada Reuters bahwa bahan bangunan dan tenda telah diblokir untuk masuk sejak dimulainya gencatan senjata.

    Persediaan medis, pakaian, dan minuman ringan juga dilaporkan tertahan, menunggu untuk memasuki Gaza setelah pemeriksaan oleh pejabat Israel.

    Selain itu, kementerian kesehatan Gaza mengatakan bahwa Israel melarang beberapa warga Palestina yang sakit dan terluka meninggalkan wilayah tersebut untuk menerima perawatan di luar negeri, seperti yang diinstruksikan dalam perjanjian tersebut.

    Para pelancong yang ditolak termasuk seorang pasien kanker berusia 16 tahun, kata kementerian tersebut.

    Setidaknya 24 warga Palestina yang terluka telah meninggal karena luka-luka mereka sejak dimulainya gencatan senjata, menurut kementerian tersebut. Kantor media pemerintah menambahkan bahwa setidaknya 100 anak telah meninggal karena penundaan dari Israel dalam membiarkan mereka pergi untuk berobat.

    Kekurangan Bahan Bakar, Panel surya

    Sebagai bagian dari hambatan masuknya bantuan kemanusiaan, kantor media pemerintah Gaza mengatakan bahwa hanya 15 truk bahan bakar yang masuk setiap hari untuk menyalakan rumah sakit dan layanan vital lainnya, berbeda dengan 50 truk sesuai kesepakatan.

    Kantor tersebut menuduh Israel juga menghalangi pengiriman generator dan suku cadangnya, panel surya dan baterainya, kabel dan tangki air serta material yang dibutuhkan untuk memperbaiki jaringan air dan pembuangan limbah di Gaza utara.

    Penundaan Pembebasan Tahanan

    Selama gelombang ketiga pertukaran tahanan, Israel menunda pembebasan tahanan Palestina lebih dari enam jam.

    Selain itu, sumber anonim yang dapat dipercaya mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa, pada beberapa kesempatan, beberapa tahanan dipindahkan ke Gaza tanpa persetujuan atau koordinasi sebelumnya.

    Israel juga dilaporkan menunda merilis daftar nama tahanan yang akan dibebaskan.

    Pernyataan Trump, Reaksi Israel

    Setelah Trump mengumumkan rencana agar AS mengambil alih Jalur Gaza dan mengusir warga Palestina ke Mesir dan Yordania, Hamas mengeluarkan beberapa pernyataan yang dengan tegas menolak usulan ini.

    Para jurnalis dan analis meyakini pernyataan presiden AS tersebut dapat semakin mempersulit kelangsungan perjanjian gencatan senjata, karena pendudukan baru yang potensial di Gaza, bersama dengan pengusiran penduduknya, dapat memicu konflik lebih lanjut.

    Pejabat Israel sebagian besar bereaksi positif terhadap tawaran Trump, dan Menteri Pertahanan Israel Katz memerintahkan tentaranya untuk mempersiapkan “keberangkatan sukarela” warga Palestina.

    Netanyahu mengatakan bahwa usulan tersebut revolusioner, kreatif dan akan membuka banyak peluang bagi Israel.

    Pelaksanaan rencana tersebut akan menjadi pelanggaran terhadap fase gencatan senjata mendatang, yang berfokus pada pemulangan warga Palestina yang mengungsi dan pembangunan kembali Gaza.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Smotrich: Negara Israel Akan Kembali Berperang Sekuat Tenaga, Menduduki Gaza, dan Hancurkan Hamas – Halaman all

    Smotrich: Negara Israel Akan Kembali Berperang Sekuat Tenaga, Menduduki Gaza, dan Hancurkan Hamas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, yang juga merupakan tokoh terkemuka dalam serangan Israel di wilayah Tepi Barat yang diduduki, baru-baru ini mengungkapkan gencatan senjata dengan Gaza mungkin tidak akan bertahan lama.

    Dalam sebuah wawancara dengan radio Israel 103fm, Smotrich menegaskan bahwa Israel akan kembali berperang dengan sekuat tenaga dan menduduki Gaza.

    Menurutnya, Israel akan mengambil tanggung jawab penuh atas Gaza dan melaksanakan “operasi emigrasi besar-besaran.”

    Dalam pernyataan yang lebih lanjut, Smotrich menjelaskan soal rencana tersebut.

    “Kami akan menduduki Jalur Gaza, menghancurkan Hamas, dan memastikan tidak ada lagi ancaman dari Gaza terhadap warga Israel,” katanya, seperti dikutip dari Al Jazeera.

    Ia juga mengaitkan rencana ini dengan apa yang disebutnya sebagai “peristiwa logistik gila yang dikoordinasikan dengan Amerika Serikat,” merujuk pada sebuah rencana pembersihan etnis yang diusulkan oleh mantan Presiden AS, Donald Trump.

    Smotrich juga mengungkapkan pandangannya kalau Israel seharusnya mendukung pernyataan Trump yang menuntut pembebasan semua tawanan yang ditahan di Gaza paling lambat pada Sabtu yang akan datang.

    Meskipun demikian, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memilih untuk melanjutkan gencatan senjata untuk saat ini, berbeda dengan pandangan Smotrich.

    Smotrich mencatat Netanyahu sengaja menyebarkan rasa “ambiguitas” mengenai langkah-langkah berikutnya.

    Lebih lanjut, Smotrich menyatakan bahwa kebijakan Israel saat ini adalah untuk memanfaatkan peluang yang ada guna mengembalikan sebanyak mungkin sandera, terutama mereka yang masih hidup, sebelum akhirnya kembali berperang untuk mencapai tujuan utama, yaitu menghancurkan Hamas.

    Pernyataan ini menambah ketegangan dalam situasi yang sudah sangat kompleks di Gaza, yang terus menjadi pusat perhatian internasional dengan kekerasan yang terus berlanjut di wilayah tersebut.

    Smotrich, dengan latar belakang politik sayap kanannya, menegaskan bahwa pendudukan Gaza adalah langkah yang perlu diambil untuk mengakhiri ancaman dari Hamas terhadap Israel.

    Keputusan ini kemungkinan akan menambah ketegangan lebih lanjut dengan pihak internasional yang terus memantau perkembangan konflik tersebut.

    Menteri Israel: Tidak Ada Niat Akhiri Perang Gaza sebelum Semua Tujuan Tercapai

    Surat kabar Israel Maariv melaporkan Menteri Pertanian Israel Avi Dichter, mengatakan ia “kesulitan melihat pilihan lain” selain pembebasan setidaknya tiga tawanan pada hari Sabtu, serta kembalinya pertempuran nanti.

    “Kami ingin mengembalikan semua sandera dalam perjanjian secepat mungkin. Ini adalah salah satu tujuan perang yang kami tetapkan, bersama dengan dua tujuan lainnya. Tidak ada niat untuk mengakhiri perang sebelum semua tujuan tercapai,” katanya.

    Ia mengklaim penghancuran infrastruktur militer Hamas sebagian besar telah tercapai tetapi “runtuhnya kapasitas pemerintah adalah tujuan yang belum tercapai”.

    Pejabat Hamas mengatakan Israel telah melanggar ketentuan utama perjanjian, yang mendorongnya membatalkan pembebasan tiga tawanan lagi yang dijadwalkan pada hari Sabtu.

    Sebagaimana diketahui, Netanyahu mengancam akan melanjutkan perang di Gaza kecuali Hamas membebaskan para tawanan.

    PBB: Israel Masih Batasi Bantuan

    Dikutip dari Al Mayadeen, sebanyak 801 truk bantuan masuk ke Jalur Gaza yang terkepung pada Rabu (12/2/2025).

    Organisasi-organisasi kemanusiaan memperingatkan bahwa “Israel” terus membatasi aliran pasokan bantuan yang sangat dibutuhkan.

    Menurut Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA), pengiriman bantuan dilakukan “melalui koordinasi dengan otoritas Israel dan para penjamin kesepakatan gencatan senjata.”

    Kendati demikian, pembatasan tetap ketat, khususnya pada bahan bakar dan peralatan medis.

    PBB dan mitranya berupaya keras untuk menggunakan setiap peluang yang tersedia dalam gencatan senjata yang rapuh ini “untuk meningkatkan penyediaan air, makanan, tempat tinggal, kesehatan, sanitasi, kebersihan, pakaian, pendidikan, dan bantuan lainnya bagi masyarakat Gaza.”

    Badan Bantuan dan Pekerjaan Umum PBB (UNRWA) menyatakan bahwa selama dua minggu pertama gencatan senjata, mereka berhasil menyediakan bantuan pangan bagi 1,2 juta orang di Gaza.

    Badan tersebut juga telah mendirikan 37 tempat penampungan tambahan di bagian utara daerah kantong itu, yang memasok bantuan vital bagi keluarga-keluarga yang mengungsi, termasuk tenda, selimut, dan pakaian musim dingin.

    “Hingga minggu lalu, UNRWA menampung sekitar 120.000 orang di 120 tempat penampungan, termasuk lebih dari tiga lusin tempat penampungan yang dibuka sejak gencatan senjata.”

    Kelompok-kelompok kemanusiaan global terus menyuarakan peringatan atas kurangnya bantuan yang sampai ke Gaza.

    Minggu lalu, Dewan Pengungsi Norwegia (NRC) menekankan bahwa pengiriman saat ini “tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk.”

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Tak hanya BRICS, Presiden tegaskan keinginan Indonesia gabung OECD

    Tak hanya BRICS, Presiden tegaskan keinginan Indonesia gabung OECD

    Kami berusaha untuk mendengarkan sebanyak yang kami katakan, menjalin kemitraan berdasarkan kepercayaan, dan saling menghormati

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan keinginan Indonesia untuk bergabung sebagai anggota penuh OECD dan forum-forum kerja sama ekonomi lainnya.

    Presiden, saat berpidato dalam World Governments Summit 2025, menyebut keinginan itu merupakan upaya Indonesia untuk non-blok dan tidak memihak kelompok mana pun.

    “Pendekatan (non-blok) ini memandu partisipasi Indonesia dalam banyak organisasi internasional. Tidak hanya BRICS, kami juga mengajukan permohonan untuk bergabung menjadi anggota OECD, CPTPP, dan Forum Indo-Pasifik,” kata Presiden Prabowo saat berbicara dalam forum multilateral itu melalui sambungan video conference dari kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Kamis.

    Presiden melanjutkan forum-forum kerja sama itu diyakini mengedepankan semangat untuk berdialog dengan setara, dan menghindari berbagai permusuhan.

    Bagi Presiden, sikap Indonesia itu merupakan cerminan politik bebas aktif Indonesia yang tidak berpihak kepada satu kelompok kuat tertentu, termasuk kelompok-kelompok yang dipimpin oleh Amerika Serikat ataupun China.

    “Kami berusaha untuk mendengarkan sebanyak yang kami katakan, menjalin kemitraan berdasarkan kepercayaan, dan saling menghormati,” ujar Presiden.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menegaskan keinginannya untuk memperkuat peran Indonesia menjaga stabilitas di kawasan, sekaligus menjadi jembatan antara negara-negara maju di belahan utara dunia (Global North) dan negara-negara berkembang di belahan selatan dunia (Global South).

    Demi mewujudkan itu, Presiden menyebut Indonesia harus lebih dulu menjaga stabilitas di dalam negeri.

    “Kami harus mengerjakan pekerjaan rumah kita sendiri. Kemampuan dan pengaruh kami di dunia internasional, termasuk kontribusi kami terhadap stabilitas global terkait dengan kekuatan kami, ketahanan kami sendiri, serta kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial bangsa dan rakyat kami,” tutur Prabowo.

    Oleh karena itu, Presiden pun menekankan keinginannya mewujudkan Indonesia sebagai negara modern dan maju, mengingat Indonesia memiliki aset-aset dan kekayaan alam yang melimpah.

    World Governments Summit merupakan konferensi tingkat tinggi yang digelar rutin tiap tahun oleh Uni Emirat Arab di Dubai. Dalam forum itu, pemimpin dari berbagai negara berkumpul bersama lembaga-lembaga dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), para ahli dari berbagai sektor, organisasi masyarakat sipil, industri, dan sektor swasta.

    Forum itu pertama digelar pada 2013 di Dubai. Untuk pertemuan tahun ini, delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden ajak negara-negara bantu Gaza bangkit di World Gov’t Summit

    Presiden ajak negara-negara bantu Gaza bangkit di World Gov’t Summit

    Indonesia mendukung upaya-upaya menuju penyelesaian yang adil dan langgeng, yang berlandaskan kepada solusi dua negara.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengajak kembali negara-negara yang menghadiri forum World Governments Summit di Dubai, Uni Emirat Arab, Kamis, untuk membantu Gaza bangkit setelah kota Palestina itu luluh lantak dibombardir oleh militer Israel.

    Prabowo, yang berbicara melalui sambungan video conference (vicon) dari kediamannya, Hambalang, Jawa Barat, menilai gencatan senjata yang saat ini berlaku di Gaza belum cukup untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh militer Israel kepada rakyat Palestina.

    “Gaza sudah cukup menderita! Sekarang saatnya membangun kembali rumah-rumah, membuka kembali sekolah-sekolah, dan memulihkan keadaan yang normal,” kata Presiden Prabowo saat berpidato dalam forum World Governments Summit.

    Presiden menekankan kembali bahwa Indonesia tetap berkeyakinan perdamaian abadi di Gaza hanya dapat terwujud jika rakyat Palestina sepenuhnya merdeka, dan solusi dua negara segera disepakati oleh Palestina dan Israel.

    “Indonesia mendukung upaya-upaya menuju penyelesaian yang adil dan langgeng, yang berlandaskan kepada solusi dua negara,” kata Presiden Prabowo.

    Prabowo juga menilai retorika tak cukup untuk mendukung tercapainya tujuan perdamaian di Gaza.

    Presiden memandang perlu ada langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh negara-negara dan komunitas internasional untuk memastikan Israel tak menggempur Gaza serta menyiksa rakyat Palestina.

    “Dunia tidak boleh membiarkan siklus kekerasan terus berlanjut. Krisis di Ukraina, Gaza, Kongo Timur, dan wilayah Afrika lainnya mencerminkan stabilitas global yang terkikis. Indonesia berkeyakinan retorika saja tak cukup untuk menghadapi tantangan ini,” ujar Presiden.

    Presiden Prabowo lantas mengingatkan negara-negara peserta World Governments Summit jika krisis itu dibiarkan, perubahan yang tak terkendali akan mengancam stabilitas dunia.

    “Negara-negara, sebesar apa pun ukurannya, harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip ini, dan melindungi dunia dari konflik yang tak terkendali, baik di Ukraina, Gaza, maupun krisis yang muncul di Afrika seperti di Kongo,” kata Prabowo.

    World Governments Summit merupakan konferensi tingkat tinggi yang digelar rutin tiap tahun oleh Uni Emirat Arab.

    Dalam forum itu, pemimpin dari berbagai negara berkumpul bersama lembaga-lembaga dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), para ahli dari berbagai sektor, organisasi masyarakat sipil, industri, dan sektor swasta.

    Forum itu pertama digelar pada tahun 2013 di Dubai.

    Untuk pertemuan tahun ini, delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Dalam pertemuan puncak World Governments Summit, Kamis, Presiden Prabowo sempat mengucapkan minta maaf karena tak dapat hadir secara langsung.

    “Saya berharap bisa hadir secara langsung, tetapi jadwal saya tidak memungkinkan. Beberapa jam yang lalu, saya baru saja terpilih untuk 5 tahun ke depan sebagai ketua umum partai politik saya,” kata Presiden merujuk kepada Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra di Hambalang, Jawa Barat, Kamis.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Instansi Pemerintah, Pensiunan, hingga Warga Miskin Bisa Ajukan Sertifikat Tanah Gratis

    Instansi Pemerintah, Pensiunan, hingga Warga Miskin Bisa Ajukan Sertifikat Tanah Gratis

    PIKIRAN RAKYAT – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan inisiatif pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat.

    Program ini bertujuan mendaftarkan tanah di seluruh Indonesia secara serentak dengan memberikan sertifikat tanah secara gratis bagi kelompok masyarakat tertentu.

    Kelompok Masyarakat yang Berhak Dapat Sertifikat Tanah Gratis

    Berdasarkan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018, berikut tujuh kelompok yang dapat mengajukan sertifikat tanah gratis melalui PTSL:

    Instansi Pemerintah dan Daerah
    Wajib melampirkan surat keterangan dari pimpinan instansi terkait. Wakaf
    Berlaku bagi pihak yang mewakafkan tanah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peserta Program Perumahan Sederhana
    Masyarakat yang menjadi sasaran program perumahan layak dari pemerintah dengan melampirkan bukti kepesertaan dari kementerian terkait. Masyarakat Hukum Adat
    Kelompok masyarakat yang memiliki sistem hukum adat dan diakui oleh negara. Veteran, Pensiunan PNS, dan Purnawirawan TNI/Polri
    Berhak atas PTSL jika memiliki tanah maksimal 600 meter persegi di perkotaan atau 2.000 meter persegi di pedesaan. Badan Hukum Keagamaan dan Sosial
    Lembaga yang menggunakan tanah untuk kepentingan sosial dengan luas maksimal 500 meter persegi. Masyarakat Tidak Mampu
    Warga dengan keterbatasan ekonomi dengan syarat melampirkan surat keterangan tidak mampu dari RT/RW setempat. Persyaratan Pengajuan PTSL

    Berikut dokumen yang perlu disiapkan untuk mengajukan sertifikat tanah melalui PTSL:

    Fotokopi KTP Fotokopi Kartu Keluarga atau C1 Fotokopi Letter C milik sendiri (Nama sesuai KTP) Fotokopi SPPT-PBB terbaru Surat Pernyataan Penguasaan Fisik diketahui 2 orang saksi Sketsa tanah Nama dan tanda tangan batas tanah (Utara, Timur, Selatan, Barat) Menyantumkan letak tanah Menyediakan materai bila lebih dari satu Menyediakan patok bila lebih dari tiga Persyaratan Tambahan untuk Tanah Warisan

    Jika tanah masih tercatat atas nama orang tua, pemohon perlu menyiapkan dokumen tambahan:

    Fotokopi akta kematian orang tua Surat Keterangan Waris Sketsa tanah utuh lengkap dengan pembagiannya Nama batas utuh dan batas bagiannya Biaya Lain yang Mungkin Timbul

    Meskipun pengajuan PTSL bersifat gratis, terdapat beberapa biaya yang mungkin timbul, antara lain:

    Akta Jual Beli (AJB)

    Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, biaya jasa PPAT adalah 1% dari harga transaksi yang tercantum dalam akta.

    Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

    Perhitungan BPHTB berdasarkan luas tanah dan nilai NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) sebesar Rp60.000.000. Tarif BPHTB terbaru sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018: NJOP hingga Rp100.000.000: 0% NJOP Rp100.000.001 – Rp250.000.000: 0,10% NJOP Rp250.000.001 – Rp500.000.000: 0,125% NJOP Rp500.000.001 – Rp1.000.000.000: 0,150% NJOP Rp1.000.000.001 – Rp2.000.000.000: 0,175% NJOP Rp2.000.000.001 – Rp5.000.000.000: 0,20% NJOP Rp5.000.000.001 – Rp10.000.000.000: 0,225% NJOP di atas Rp10.000.000.000: 0,250%

    Pajak Penghasilan (PPH)

    PPH sebesar 5% dari harga transaksi untuk transaksi tanah dengan nilai Rp60.000.000 atau lebih.

    PTSL merupakan program penting yang membantu berbagai kelompok masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki. Dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, proses pengajuan sertifikat tanah gratis dapat berjalan lancar.

    Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah di Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Trump Setop Bantuan, Puluhan Ribu Warga Sudan Kelaparan Trump Setop Bantuan, Puluhan Ribu Warga Sudan Kelaparan

    Trump Setop Bantuan, Puluhan Ribu Warga Sudan Kelaparan Trump Setop Bantuan, Puluhan Ribu Warga Sudan Kelaparan

    Jakarta –

    Untuk pertama kalinya dalam hampir dua tahun perang, dapur-dapur umum di Sudan terpaksa menolak orang-orang yang meminta makanan. Hal ini dikarenakan adanya penghentian bantuan oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    “Orang-orang akan mati karena keputusan ini,” kata seorang relawan penggalangan dana Sudan, yang telah berjuang keras untuk mencari uang guna memberi makan puluhan ribu orang di ibu kota Sudan, Khartoum.

    “Kami memiliki 40 dapur di seluruh negeri yang memberi makan antara 30.000 hingga 35.000 orang setiap hari,” kata relawan Sudan lainnya kepada AFP, Kamis (13/2/2025). Dia mengatakan seluruh dapur umum tersebut kini ditutup, setelah Trump mengumumkan pembekuan bantuan asing dan penutupan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID).

    “Wanita dan anak-anak ditolak dan kami tidak dapat menjanjikan kapan kami dapat memberi mereka makan lagi,” katanya, yang meminta identitasnya dirahasiakan karena khawatir berbicara di depan umum dapat membahayakan pekerjaannya.

    Sejak April 2023, Sudan telah porak-poranda akibat perang antara tentara regulernya dan pasukan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat.

    Perang tersebut telah menewaskan puluhan ribu orang dan menyebabkan lebih dari 12 juta orang mengungsi. Perang tersebut juga telah menyebabkan lima wilayah negara itu terjerumus ke dalam kelaparan dan hampir 25 juta orang ke dalam kerawanan pangan akut.

    Di sebagian besar wilayah Sudan, dapur umum yang dikelola masyarakat adalah satu-satunya hal yang mencegah kelaparan massal, dan banyak dari dapur umur tersebut bergantung pada pendanaan AS.

    “Dampak dari keputusan untuk menarik dana secara tiba-tiba ini memiliki konsekuensi yang dapat merenggut nyawa,” kata Javid Abdelmoneim, kepala tim medis di Doctors Without Borders (MSF) di kota Omdurman, kepada AFP.

    “Ini adalah bencana lain bagi masyarakat Sudan, yang sudah menderita akibat kekerasan, kelaparan, kolapsnya sistem perawatan kesehatan, dan respons kemanusiaan internasional yang menyedihkan,” tambahnya.

    Bulan lalu, tak lama setelah pelantikannya sebagai presiden AS, Trump membekukan bantuan luar negeri AS dan mengumumkan pembubaran USAID.

    Pemerintahannya kemudian mengeluarkan keringanan untuk “bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan nyawa”. Namun, sejauh ini belum ada tanda-tanda hal ini akan berlaku di Sudan dan para pekerja bantuan mengatakan upaya mereka sudah lumpuh.

    “Semua komunikasi resmi telah terputus,” kata koordinator bantuan Sudan lainnya kepada AFP, setelah para pekerja USAID diberhentikan sementara minggu ini.

    Dapur-dapur yang masih bertahan “memanfaatkan sumber daya dan berbagi sebanyak yang mereka bisa”, katanya.

    “Tetapi jumlahnya tidak cukup untuk semua orang,” imbuhnya.

    Sebagai salah satu dari sedikit organisasi independen yang masih berdiri di Sudan, MSF mengatakan telah menerima permintaan dari responden lokal untuk segera turun tangan.

    Namun, “MSF tidak dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh penarikan dana AS,” kata Abdelmoneim.

    Amerika Serikat merupakan donor tunggal terbesar bagi Sudan tahun lalu, menyumbang US$800 juta atau sekitar 46 persen dari dana untuk rencana respons PBB.

    PBB memperkirakan saat ini hanya memiliki kurang dari 6 persen dana kemanusiaan yang dibutuhkan untuk Sudan pada tahun 2025.

    Lebih dari 8 juta orang berada di ambang kelaparan di Sudan, menurut Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu yang didukung PBB.

    Kelaparan diperkirakan akan menyebar ke setidaknya lima daerah lagi di Sudan pada bulan Mei, sebelum musim hujan mendatang kemungkinan akan membuat akses terhadap makanan semakin sulit di seluruh negeri.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Rencana Trump dan Bayang-bayang Kegagalan Normalisasi Saudi-Israel

    Rencana Trump dan Bayang-bayang Kegagalan Normalisasi Saudi-Israel

    Jakarta –

    Usulan tentang masa depan warga Palestina dari Gaza tampaknya mulai bermunculan sejak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu di Washington pada pekan lalu.

    Pada hari Senin (10/02), Trump mengklarifikasi bahwa penduduk Palestina tidak akan diizinkan untuk kembali ke Jalur Gaza jika rencananya untuk mendapatkan dan membangun kembali Jalur Gaza yang hancur akibat perang menjadi kenyataan.

    “Mereka akan memiliki tempat tinggal yang jauh lebih baik… di komunitas yang sedikit jauh dari tempat mereka kini berada, di mana semua bahaya ini muncul,” kata Trump kepada stasiun televisi AS, Fox News.

    Trump melihat negara-negara tetangga, seperti Mesir dan Yordania sebagai negara penampung utama bagi sekitar dua juta warga Palestina dari Gaza.

    Namun, para pakar hukum mengatakan bahwa mengusir warga Palestina dari Gaza melanggar hukum internasional. Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memperingatkan tentang “pembersihan etnis”.

    Gagasan kontroversial lainnya dikemukakan oleh PM Netanyahu. Belum lama ini, ia mengatakan kepada lembaga penyiaran Israel, Channel 14, bahwa “Saudi dapat mendirikan sebuah negara Palestina di Arab Saudi, mereka memiliki banyak lahan di sana.”

    Menanggapi hal ini, tidak hanya Mesir dan Yordania, tapi juga Arab Saudi menegaskan kembali bahwa menerima warga Palestina dari Gaza tidak akan terjadi.

    Penolakan Arab Saudi

    “Kerajaan menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak atas tanah mereka, dan mereka bukanlah penyusup atau imigran yang dapat diusir kapan pun pendudukan Israel yang brutal menginginkannya,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi yang diunggah di X.

    Kementerian Luar Negeri Arab Saudi juga menggarisbawahi bahwa “hak-hak rakyat Palestina akan tetap kokoh dan tidak akan ada yang bisa merampas hak-hak tersebut dari mereka, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan.”

    Komentar-komentar yang disuarakan dengan tajam tersebut menandai perubahan haluan 180 derajat dari persahabatan diplomatik antara AS dan pemimpin de facto Arab Saudi Mohammed bin Salman, atau MBS, selama masa jabatan pertama Trump dari tahun 2017 hingga 2021.

    “Pada tahun 2017, banyak harapan ditumpukan pada Trump, terutama oleh MBS, yang masih mengonsolidasikan kekuasaannya,” kata Sebastian Sons, peneliti senior di lembaga pemikir Center for Applied Research in Partnership with the Orient (CARPO) yang bermarkas di Bonn, Jerman, kepada DW.

    Pada tahun-tahun berikutnya, hubungan politik dan ekonomi antara kedua negara semakin erat.

    Meski Trump berhasil menengahi hubungan diplomatik, yang dijuluki Perjanjian Abraham, antara Israel dan Sudan, Bahrain, Maroko, dan Uni Emirat Arab, ia tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan Arab Saudi sebelum ia digantikan oleh Joe Biden.

    Negosiasi AS antara Israel dan Arab Saudi terus berlanjut hingga serangan teror Hamas pada tanggal 7 Oktober yang memicu perang di Gaza.

    Sementara itu, setelah 15 bulan berlalu dan Trump kembali menjabat, banyak hal yang telah berubah.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Arab Saudi tak lagi pragmatis?

    “MBS tidak hanya tegas, tetapi juga sangat percaya diri. Ini dapat dilihat dari reaksinya terhadap pernyataan Trump dan Netanyahu mengenai warga Palestina dari Gaza,” kata Sebastian Sons.

    Dalam pandangan Sons, bagaimanapun juga, normalisasi dengan Israel tetap menjadi prioritas utama bagi Washington dan Yerusalem.

    “Lebih tinggi daripada untuk Arab Saudi saat ini,” kata Sons kepada DW.

    “Bagi Arab Saudi, normalisasi hubungan dengan Israel saat ini, dan penekanannya saat ini, adalah hal yang mustahil,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa “hal itu berarti kehilangan kredibilitas serta MBS tidak melihat Netanyahu dan Trump sebagai mitra yang dapat diandalkan untuk mewujudkan solusi dua negara.”

    Para pengamat lain juga setuju.

    “Rencana Trump terkait Gaza akan membuat normalisasi Saudi-Israel semakin sulit,” kata Anna Jacobs, peneliti Teluk dan peneliti non-residen di lembaga think tank yang berbasis di Washington, Arab Gulf States Institute, kepada DW.

    “Saudi telah memperjelas posisi mereka bahwa pemindahan paksa warga Palestina dari tanah mereka tidak dapat diterima,” katanya.

    Aziz Alghashian, peneliti senior di yayasan penelitian yang berbasis di Dubai, Observer Research Foundation, (ORF Middle East), juga mengamati bahwa Arab Saudi telah mengubah fokus politiknya dari pragmatisme menjadi ‘pertikaian’.

    “Saudi bersedia untuk berhadapan langsung dan berbeda pendapat dengan AS, bukannya bersikap pragmatis seperti di masa lalu,” katanya kepada DW.

    Menurutnya, kepercayaan diri ini didukung oleh dukungan publik berskala besar di Arab Saudi dan di seluruh negara Arab.

    “Sikap baru MBS sangat populer di jalanan Arab Saudi,” kata Alghashian.

    Namun, Sebastian Sons dari CARPO tidak mengesampingkan bahwa MBS dan Donald Trump pada akhirnya akan duduk bersama dan mencoba menemukan titik temu, karena keduanya juga perlu fokus pada kepentingan negara mereka.

    “Proyek perombakan ekonomi Arab Saudi, Visi 2030, perlu dijamin,” kata Sons, seraya menambahkan bahwa investasi AS adalah kunci dari proyek tersebut.

    Dan bagi AS, Arab Saudi tetap menjadi mitra utama di Timur Tengah.

    Sons memperkirakan Arab Saudi akan mengupayakan deeskalasi dalam waktu dekat yang dapat melengkapi kalkulasi politik Donald Trump.

    “Saya dapat membayangkan bahwa Trump juga berniat untuk mengajukan tuntutan maksimum untuk memperoleh setidaknya beberapa konsesi dari Arab Saudi,” kata Sons kepada DW.

    Namun, masih harus dilihat apakah hal ini juga mengarah pada pembahasan nasib warga Palestina di Gaza.

    Masa depan mereka masih dalam ketidakpastian setelah Hamas membatalkan gencatan senjata akhir pekan lalu. Saat ini, skenario terburuk bagi penduduk Gaza adalah kembalinya perang.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Perkuat Pencegahan Korupsi, KPK dan Sejumah Kementerian Sepakati SKB Stranas PK

    Perkuat Pencegahan Korupsi, KPK dan Sejumah Kementerian Sepakati SKB Stranas PK

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani surat keputusan bersama (SKB) dengan sejumlah kementerian dan lembaga dalam rangka memperkuat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Dalam tim nasional Stranas PK ini, KPK bertindak sebagai sekretaris nasional.

    Tim nasional Stranas PK terdiri dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementeriab PPN)/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kantor Staf Presiden (KSP), serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).

    “Fokus utama dalam strategi ini mencakup perizinan dan tata kelola, pengelolaan keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).

    Untuk menjalankan strategi tersebut, telah ditetapkan 15 aksi pencegahan yang akan diimplementasikan sepanjang 2025. Aksi-aksi ini merupakan hasil evaluasi dari program Stranas PK periode 2023-2024 dan akan lebih didetailkan dalam pelaksanaannya.

    Tim nasional Stranas PK akan menjalani evaluasi setiap tiga bulan sekali. Selain itu, perkembangan pelaksanaan aksi pencegahan korupsi akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto setiap enam bulan.

    “Evaluasi triwulan pertama akan dilakukan di Kantor Staf Presiden. Data perkembangan aksi ini juga akan dilaporkan melalui aplikasi Jaga, yang dikelola oleh KPK,” jelas Setyo.

    Setyo menegaskan Stranas PK merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, yang mengesahkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi PBB Antikorupsi.

    Ketua KPK juga menekankan pentingnya kolaborasi dan komitmen semua kementerian dan lembaga untuk memastikan strategi ini berjalan efektif dan berdampak nyata dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

  • Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 9 Halaman 106 107

    Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 9 Halaman 106 107

    Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 9 Halaman 106 107 Kurikulum Merdeka

    TRIBUNJATENG.COM – Berikut kunci jawaban Bahasa Indonesia Kelas 9 halaman 106 107 Kurikulum Merdeka, lembar pengamatan pidato Bung Karno.

    Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 9 halaman 106 107 terdapat pada Buku Bahasa Indonesia Kelas 9 Kurikulum Merdeka Semester 1 untuk SMP, Bab 4 Dari Hobi Menjadi Pundi-Pundi.

    Bekerjalah dalam kelompok.

    1. Bacalah teks pidato tersebut secara nyaring dengan volume suara dan intonasi yang tepat.

    2. Lakukan bergantian dengan teman agar kalian sama-sama memiliki kesempatan menjadi pembaca pidato dan pendengar.

     
    3. Apakah kalian mendapatkan pesan tentang sebab akibat tercapainya kemerdekaan dan proses terjadinya revolusi yang dimaksud oleh Bung Karno? Jelaskan jawaban kalian.

    Kunci Jawaban:
    Ya, saya mendapatkan pesan tentang sebab akibat tercapainya kemerdekaan dan proses terjadinya revolusi yang dimaksud oleh Bung Karno. Di antaranya adalah:

    Sebab tercapainya kemerdekaan adalah karena bangsa Indonesia tidak mau tunduk pada penjajahan Belanda yang tidak mau mengubah politiknya dan tidak mau menghentikan penjajahannya secara damai.

    Bangsa Indonesia harus berjuang sekuat tenaga dan menganjurkan keinsyafan akan pentingnya persatuan bangsa, nasionalisme, dan prinsip politik sosial dan ekonomi untuk mencapai kemerdekaan.

    Akibat tercapainya kemerdekaan adalah bahwa bangsa Indonesia bisa mengambil nasibnya sendiri di dalam tangan sendiri dan berdiri dengan kuat sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.

    Bangsa Indonesia juga bisa membangun dunia baru yang lebih adil, damai, dan sejahtera.

    Proses terjadinya revolusi adalah karena adanya kesengsaraan, kemarahan, dan tuntutan rakyat yang tidak dipenuhi oleh kaum imperialis. 

    Revolusi adalah bikinan pergaulan hidup sendiri yang kepepet dan tidak bisa dicegah kalau sudah terlambat. Revolusi bukanlah bikinan manusia atau penghasut, tetapi merupakan kewajiban riwayat yang pasti terjadi dan terlaksana.

    4.Jika kalian dapat mengakses internet, carilah video pidato Bung Karno, Proklamator Indonesia. Jika akses internet tidak tersedia, kalian dapat menyimak jenis pidato lain, misalnya ceramah di tempat ibadah terdekat di lingkungan kalian. Gunakan lembar pengamatan ini untuk mencatat.

    Kunci Jawaban:

    Lembar Pengamatan
    Sumber video Pidato Bung Karno:

    Judul Video: Pidato Bung Karno Mengguncang Dunia di PBB

    Topik pembahasan : Kritik terhadap imperialisme, kolonialisme, dan neo-kolonialisme di dunia

    Nama pembicara : Ir. Soekarno

    Tempat : Sidang Umum PBB, New York

    Tanggal : 30 September 1960

    Masalah yang dibahas:
    Adanya penindasan, penjajahan, dan eksploitasi terhadap bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin oleh negara-negara imperialis Barat dan Timur.
    Adanya campur tangan asing dalam urusan dalam negeri Indonesia yang mengancam kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Indonesia.
    Adanya ketimpangan dan ketidakadilan sosial dan ekonomi di dunia yang menyebabkan kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan bagi sebagian besar umat manusia.
    Penyebab timbulnya masalah:
    Adanya nafsu angkara murka dan keserakahan dari negara-negara imperialis yang ingin menguasai sumber daya alam, pasar, dan tenaga kerja dari bangsa-bangsa yang lemah dan terbelakang.
    Adanya kepentingan politik dan ideologi dari negara-negara imperialis yang ingin memaksakan sistem dan pandangan mereka kepada bangsa-bangsa yang berbeda budaya dan sejarah.
    Adanya ketidakpedulian dan ketidakberanian dari negara-negara anggota PBB yang tidak mau menentang atau menghukum negara-negara imperialis yang melanggar hak-hak asasi manusia dan Piagam PBB.
    Dampak yang terjadi:
    Perlawanan, pemberontakan, dan revolusi dari bangsa-bangsa yang tertindas, terjajah, dan dieksploitasi untuk memperjuangkan kemerdekaan, keadilan, dan kesejahteraan mereka.
    Ancaman perang dunia ketiga yang bisa menghancurkan peradaban manusia jika negara-negara imperialis tidak mau menghentikan aksi-aksi mereka yang merusak perdamaian dunia.
    Kesadaran dan solidaritas antara bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang disebut sebagai “Gestapu” (Gerakan Tiga Benua) untuk bersatu dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah-masalah dunia.
    Tindakan yang perlu dilakukan:
    Menghentikan segala bentuk imperialisme, kolonialisme, dan neo-kolonialisme di dunia dengan cara damai atau paksa sesuai dengan Piagam PBB.
    Menghormati hak-hak bangsa Indonesia sebagai negara berdaulat yang tidak akan tunduk pada campur tangan asing dalam urusan dalam negeri.
    Membangun dunia baru yang lebih adil, damai, dan sejahtera dengan cara meningkatkan kerjasama, persahabatan, dan saling pengertian antara bangsa-bangsa di dunia.
    *) Disclaimer: Artikel ini hanya ditujukan kepada orangtua untuk memandu proses belajar anak.

    Sebelum melihat kunci jawaban, siswa harus terlebih dahulu menjawabnya sendiri, setelah itu gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan siswa.

    (Tribunnews.com/ Muhammad Alvian Fakka)

  • PBB Peringatkan Israel, Pemindahan Paksa Warga Palestina akan Meningkat, Tepi Barat akan Dicaplok – Halaman all

    PBB Peringatkan Israel, Pemindahan Paksa Warga Palestina akan Meningkat, Tepi Barat akan Dicaplok – Halaman all

    PBB Peringatkan Israel bahwa Pemindahan Paksa Warga Palestina akan Meningkat, Tepi Barat akan Dicaplok

    TRIBUNNEWS.COM- Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) telah memperingatkan bahwa pengusiran paksa warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki “meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan”.

    Di tengah peringatan dari kelompok-kelompok hak asasi manusia bahwa Israel sedang mempersiapkan jalan untuk mencaplok wilayah Palestina yang diduduki secara ilegal, Middle East Eye melaporkan pada 11 Februari.

    “Kamp Jenin kosong saat ini, mengingatkan kita pada intifada kedua. Pemandangan ini akan terulang di kamp-kamp lain,” kata UNRWA, seraya mencatat bahwa 40.000 warga Palestina baru-baru ini telah mengungsi dari Tepi Barat yang diduduki.

    “Operasi yang berulang dan merusak telah membuat kamp pengungsi di utara tidak dapat dihuni, menjebak penduduk dalam pengungsian berulang,” imbuh badan PBB tersebut.  

    Pada tanggal 21 Januari, Israel melancarkan kampanye militer besar-besaran di kota Jenin di Tepi Barat yang diduduki dan sekitarnya, menewaskan 25 warga Palestina, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

    Pasukan Israel menyerang kota Tulkarem pada 27 Januari, menewaskan lima warga Palestina. Serangan tersebut kemudian meluas ke Tamoun dan Kamp Al-Faraa di Tubas pada 2 Februari.

    Pasukan pendudukan Israel mengalihkan perhatian mereka untuk menyerang kelompok perlawanan Palestina di Tepi Barat yang diduduki hanya beberapa hari setelah menyetujui gencatan senjata di Gaza dengan Hamas. 

    Selama 15 bulan terakhir, pemboman tanpa henti oleh pesawat tempur Israel dan penghancuran oleh buldoser telah mengubah sebagian besar wilayah yang dikepung menjadi sesuatu yang menyerupai pemandangan bulan. 

    Setelah kehancuran tersebut, para pemimpin Israel menganjurkan pencaplokan Gaza demi pemukiman Yahudi.

    Jamal Jumaa, pimpinan kampanye Stop the Wall yang menentang apartheid Israel, mengatakan kepada Middle East Eye bahwa serangan Israel serupa di Tepi Barat yang diduduki “jelas bertujuan untuk mempersiapkan infrastruktur bagi aneksasi tanah.”

    Para pemimpin Israel juga secara terbuka menyatakan niat mereka untuk mencaplok wilayah Tepi Barat yang diduduki – yang ilegal menurut hukum internasional. 

    Mereka menggambarkan rencana pencurian tanah Palestina dengan menggunakan eufemisme “menerapkan kedaulatan.”

    Selama Perang Enam Hari pada tahun 1967, Israel menduduki Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Dataran Tinggi Golan Suriah. 

    Israel mencaplok dua wilayah terakhir, meskipun ada kecaman internasional dan resolusi PBB yang menuntut Israel menarik diri dari wilayah yang didudukinya selama perang.

    Namun, Israel belum mampu melakukan pembersihan etnis terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki, sehingga sulit untuk dianeksasi tanpa mengancam mayoritas demografi Yahudi di Israel.

    “Mereka ingin menyingkirkan isu pengungsi karena ini adalah bukti kejahatan besar genosida yang mereka lakukan pada tahun 1948,” kata Jumaa.

    Jumaa juga mengatakan bahwa pemerintah Israel saat ini, “yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Israel,” percaya sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukan pembersihan etnis di Tepi Barat yang diduduki dan mencaploknya setelah terpilihnya Presiden AS Donald Trump.

     

    SUMBER: THE CRADLE