Xcloud.id

partai: PBB

  • Surya Paloh tak ikut silaturahmi di Hambalang, diwakili pengurus DPP

    Surya Paloh tak ikut silaturahmi di Hambalang, diwakili pengurus DPP

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh tidak hadir acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus bersama Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Jumat, tetapi Surya diwakili jajaran pengurus pusat NasDem.

    Ketua DPP NasDem Willy Aditya, saat ditemui di pelataran gerbang Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jumat siang menjelaskan Surya Paloh bakal hadir acara puncak peringatan HUT Ke-17 Partai Gerindra di SICC, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2).

    “Jadi, hari ini Pak Surya gak datang, tetapi ketua fraksi dan wakil ketua umum yang datang,” kata Willy menjawab pertanyaan wartawan.

    Di SICC, esok hari, Willy memastikan Surya bakal hadir didampingi seluruh pengurus pusat NasDem.

    “Hari ini (ketua) fraksi, beberapa anggota dewan pertimbangan (partai), dan kepala daerah terpilih dari Partai NasDem datang ke Hambalang hari ini. (Acaranya) silaturahmi saja. Jadi, ini silaturahmi Koalisi. Jadi, itu agendanya,” kata Willy Aditya.

    Dalam kesempatan yang sama, Willy menyebut Gerindra dan NasDem memiliki semangat yang sama, terlebih Surya Paloh dan Prabowo cukup lama berteman.

    “Jadi, sama-sama dekat, Pak Prabowo sama Pak Surya. Itu ya berteman cukup lama,” sambung Willy.

    Presiden Prabowo Subianto, selaku Ketua Umum DPP Partai Gerindra, mengundang jajaran pimpinan ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk bersilaturahmi di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, mulai Jumat siang.

    Jajaran pimpinan partai dan kepala-kepala daerah terpilih dari KIM Plus mulai berdatangan selepas shalat Jumat sehingga menyebabkan antrean kendaraan cukup panjang di sepanjang jalan dari arah Sentul menuju kediaman Prabowo.

    KIM Plus merupakan partai-partai pendukung pemerintah, yang terdiri dari sejumlah partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024, dan partai-partai politik lainnya yang kemudian menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Presiden Prabowo-Wapres Gibran.

    Partai-partai itu diantaranya mencakup Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, PRIMA, Partai NasDem, PKS, dan PKB.

    Beberapa elite partai yang terlihat berdatangan antara lain Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa, Wakil Menteri Dalam Negeri yang juga Politikus PAN Bima Arya Sugiarto, Ketua Umum DPP Partai Gelora sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep beserta elite PSI.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Abraham Samad Cs Adukan PSN PIK 2 ke Komnas HAM – Halaman all

    Abraham Samad Cs Adukan PSN PIK 2 ke Komnas HAM – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Puluhan perwakilan masyarakat di sepanjang Pantau Utara Tangerang, Banten, yang selama ini  terkena dampak proyek pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK 2) dan PSN PIK 2 mendatangi kantor Komnas HAM di Jakarta, Kamis (14/2/2025) kemarin.

    Mereka datang bersama sejumlah tokoh nasional  diantaranya  Abraham Samad (Mantan Ketua KPK Periode 2011-2015) Prof Hafidz Abbas (Mantan Ketua Komnas HAM  Periode  2012-2017), Eros Djarot, Said Didu, dan Usman Hamid.

    Mereka melaporkan selama ini  telah terjadi dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pihak PIK 2 dengan memperalat aparat negara di lapangan.

    Dalam dokumen laporannya menyebutkan bahwa pelaksanaan proyek pengembangan  Pantai Indah Kapuk  2 (PIK 2) selama ini telah terjadi dugaan pelanggaran HAM berat  kepada penduduk lokal, warga sipil, masyarakat miskin, tani, nelayan, pedangan asongan, perempuan dan anak.

    Apalagi setelah PIK 2 ditetapkan status menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan Menko Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024.

    Bahkan diduga pihak PIK 2  selama ini secara sengaja membangun proyek pemukiman untuk komunitas tertentu atau kalangan elit dan eklusif.

    Pihak PIK 2 sengaja membangun pagar tembok  setinggi 5 meter  dengan maksud memisahkan diri dari masyarakat lokal yang secara kebetulan tingkat ekonominya  rata rata dari kelas menengah ke bawah.

    Ada yang menganalogikan pelayanan di PIK 2  seperti negara dalam negara. 

    ‘’Kami  semua berharap dengan laporan ini, pihak Komnas HAM RI segera melakukan tindakan  cepat merespon  laporkan warga, ‘’ ujar Abraham Samad menjelaskan warga memiliki alasan mengadu ke Komnas HAM.

    Dia menyebut ketentuan Pasal 90 ayat (1)  Undang – Undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)  yang berbunyi ;  ‘’Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.’’

    Dikatakan bahwa apa yang terjadi di PIK 2  melanggar Deklarasi Universal HAM yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III) khususnya pasal 3 yang berbunyi ;

    ‘’ Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai induvidu.;’’ dan  Pasal 17 (1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. (2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena,’’ tambahnya. 

    Dikatakan bahwa proyek PIK 2 sejak awal dikembangkan sesungguhnya sudah menuai protes keras karena dianggap lebih banyak merugikan warga.

    “Bahkan sesungguhnya sejak proses pembangun proyek PIK 1 di sepanjang Pantai Jakarta juga sudah diprotes warga. Hanya saja gelombang protesnya saat itu belum sekuat seperti sekarang ini,” katanya.

    Tahun 2024 lalu, Jokowi selaku Presiden saat itu menyetujui penetapkan PIK 2 masuk Proyek Strategis Nasional (PIK) dengan luas 1.755 hektare bersama beberapa proyek lainnya di Indonesia. 

    Bermodalkan status sebagai PSN tersebut, ujar Abraham, pihak  pengelola PIK 2 menjadi semakin brutal untuk dapat  menguasai lahan warga  termasuk di luar Kawasan yang ditetapkan PSN.

     

  • AS Jatuhkan Sanksi Ekonomi kepada Kepala Jaksa ICC Karim Khan, Asetnya di AS Dibekukan – Halaman all

    AS Jatuhkan Sanksi Ekonomi kepada Kepala Jaksa ICC Karim Khan, Asetnya di AS Dibekukan – Halaman all

    Departemen Keuangan AS Jatuhkan Sanksi kepada Kepala Jaksa ICC Karim Khan, Jatuhkan Sanksi Ekonomi

    TRIBUNNEWS.COM- Departemen Keuangan AS mengumumkan pada 13 Februari bahwa mereka akan menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap kepala jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) Karim Khan, membekukan semua asetnya di AS dan melarangnya memasuki negara tersebut.

    Puluhan negara telah memperingatkan bahwa tindakan Washington terhadap ICC ‘mengancam akan mengikis supremasi hukum internasional’.

    Khan secara resmi ditambahkan ke dalam daftar Orang yang Ditunjuk Khusus dan daftar orang yang diblokir oleh Departemen Keuangan atas keputusannya untuk mengeluarkan “surat perintah penangkapan menargetkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanan Yoav Gallant.”

    “ICC tidak memiliki yurisdiksi atas Amerika Serikat atau Israel, karena tidak ada satu pun negara yang menjadi pihak dalam Statuta Roma atau anggota ICC,” demikian bunyi pernyataan dari pejabat AS.

    Pengumuman hari Kamis menyusul perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Presiden AS Donald Trump minggu lalu yang menjatuhkan sanksi terhadap ICC.

    Sejak menjabat, Trump menuduh ICC melakukan “tindakan tidak sah dan tidak berdasar yang menargetkan Amerika dan sekutu dekat kita, Israel,” dengan mengklaim bahwa tindakan pengadilan tersebut menciptakan “preseden berbahaya” yang dapat membuat warga AS rentan terhadap “pelecehan, penyiksaan, dan kemungkinan penangkapan.”

    ICC memiliki yurisdiksi internasional untuk mengadili genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang di negara-negara anggota atau jika Dewan Keamanan PBB (DK PBB) merujuk suatu situasi. 

    Baik AS maupun Israel tidak mengakui yurisdiksi pengadilan yang berpusat di Den Haag tersebut.

    Hampir 80 negara baru-baru ini memperingatkan bahwa keputusan Trump dapat “meningkatkan risiko impunitas atas kejahatan paling serius dan mengancam untuk mengikis aturan hukum internasional.”

    Pada bulan November, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant karena menggunakan kelaparan sebagai senjata perang terhadap warga sipil Palestina di Gaza. 

    Gallant dan Netanyahu memberlakukan “pengepungan total” di jalur tersebut sebagai tanggapan atas Operasi Banjir Al-Aqsa yang dilakukan oleh kelompok perlawanan Palestina, yang bertujuan untuk mengakhiri blokade Israel terhadap Gaza.

    “Kami tetap sangat prihatin dengan tindakan tergesa-gesa Jaksa Penuntut Umum untuk meminta surat perintah penangkapan dan kesalahan proses yang meresahkan yang menyebabkan keputusan ini. Amerika Serikat telah menegaskan bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi atas masalah ini. Dalam koordinasi dengan mitra, termasuk Israel, kami sedang membahas langkah selanjutnya,” kata pejabat AS dari Gedung Putih Biden saat itu.

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • SBY dan elite Demokrat hadir silaturahmi KIM Plus di Hambalang

    SBY dan elite Demokrat hadir silaturahmi KIM Plus di Hambalang

    Pak SBY sudah (di dalam, red.), sudah masuk di dalam (kediaman Prabowo, red.)

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta elite Partai Demokrat menghadiri Silaturahmi KIM Plus bersama Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat.

    “Pak SBY sudah (di dalam, red.), sudah masuk di dalam (kediaman Prabowo, red.),” kata Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf saat ditemui di pelataran gerbang Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat, Jumat siang.

    Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) belum dapat dipastikan menghadiri acara silaturahmi, karena dijadwalkan melayat ke rumah duka Renville Antonio di Surabaya, Jawa Timur, hari ini.

    “Infonya masih belum fix, tetapi yang jelas karena ini adalah bendahara umum, tentunya kami harus bertakziah. Jadi, kemungkinan besar Mas AHY akan datang ke sana, karena harus dimakamkan hari ini katanya. Jadi, mohon doanya buat bendahara umum,” ucap Dede Yusuf.

    Dia menambahkan informasi AHY langsung terbang ke Surabaya berasal dari grup percakapan aplikasi pengirim pesan pimpinan Demokrat.

    “Yang jelas tadi di grup mengatakan kalau ketum (ketua umum, red.), mungkin akan langsung ke sana,” sambung Dede Yusuf.

    Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Renville Antonio meninggal dunia pada Jumat pagi akibat kecelakaan lalu lintas di daerah Situbondo, Jawa Timur.

    Sementara itu di Hambalang, Presiden Prabowo Subianto, selaku Ketua Umum DPP Partai Gerindra, mengundang jajaran pimpinan ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk bersilaturahmi di kediamannya di Hambalang, mulai Jumat siang.

    Jajaran pimpinan partai dan kepala-kepala daerah terpilih dari KIM Plus mulai berdatangan selepas Shalat Jumat sehingga menyebabkan antrean kendaraan cukup panjang di sepanjang jalan dari arah Sentul menuju kediaman Prabowo.

    KIM Plus merupakan partai-partai pendukung pemerintah, yang terdiri dari sejumlah partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024, dan partai-partai politik lainnya yang kemudian menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Presiden Prabowo-Wapres Gibran.

    Partai-partai itu di antaranya mencakup Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, PRIMA, Partai NasDem, PKS, dan PKB.

    Beberapa elite partai yang terlihat berdatangan antara lain Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa, Wakil Menteri Dalam Negeri yang juga Politikus PAN Bima Arya Sugiarto, Ketua Umum DPP Partai Gelora sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep beserta elite PSI.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Boyong KIM Plus ke Hambalang, PDIP Ikut?

    Prabowo Boyong KIM Plus ke Hambalang, PDIP Ikut?

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Partai PDI-Perjuangan (PDIP) tidak turut diundang dalam pertemuan partai pendukung pemerintah di Hambalang, Bogor, Jawa Barat

    Prasetyo menuturkan bahwa pada hari Ini, Jumat (14/2/2025) seluruh partai KIM Plus melakukan silaturahmi. Adapun, PDIP tak diundang karena bukan bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. 

    “Ah, kan bukan, [PDIP] belum bagian dari KIM, belum, belum,” jelasnya ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2). 

    Adapun, kala ditanya apakah Megawati akan turut hadir dalam acara puncak HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor pada Sabtu (15/2), Dia masih tidak dapat memastikan. 

    “Sepertinya belum karena informasinya kan beliau masih ada di luar negeri,” jelasnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto akan menggelar pertemuan dengan para Ketua Umum Partai Politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus. 

    Pertemuan ini direncanakan berlangsung hari ini, Jumat (14/2//2025) di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya. 

    “Iya diundang ke Hambalang besok setelah Jumatan,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

    Kendati demikian, dia enggan membeberkan topik apa yang besok akan dibahas dalam pertemuan itu. Namun yang pasti silaturahmi menjadi agenda utama, sehingga tak membahas hal yang berkaitan pemerintahan. 

    “Saya pikir cuma selebrasi, silaturahmi itu yang menjadi agenda utama. Nggak ada rapat apa-apa karena dari sekian banyak, ya DPR juga diundang, semua partai juga diundang, semua sahabat-sahabat organisasi juga semua diundang,” jelasnya.

    Seperti diketahui, KIM plus terdiri dari 17 partai politik. Pada tahap awal, koalisi ini terdiri dari 10 partai politik yakni Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), dan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP). 

    Selanjutnya setelah pemilihan presiden memperoleh pemenang dalam satu putaran, koalisi bertambah dengan bergabungnya Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Buruh, dan Partai Ummat.

  • Satgas MTF  dapat penghargaan dari Kemhan Jerman untuk pertama kali

    Satgas MTF  dapat penghargaan dari Kemhan Jerman untuk pertama kali

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan personelnya yang tergabung dalam Satgas Maritime Task Force (MTF) TNI Konga XXVIII-O/UNIFIL mendapat penghargaan dari Kementerian Pertahanan Jerman untuk pertama kali.

    Medali tersebut berhasil didapat Satgas MTF lantaran dianggap berhasil membangun kerja sama dengan satgas MTF negara lain selama bertugas di perairan Mediterania, Lebanon.

    “Karena di sana juga ada MTF dari kapal Jerman sebagai Commander-nya. Tugas-tugas yang dilaksanakan ini bisa berjalan dengan baik, lancar dan aman sehingga akhirnya mendapatkan penghargaan itu,” kata Ali saat menerima kepulangan pasukan Satgas MTF TNI AL di Kolinlamil Jakarta Utara, Jumat.

    Ali menjelaskan, tugas Satgas MTF di perairan Mediterania, Lebanon yakni melakukan hailing atau pemeriksaan setiap kapal yang keluar ataupun masuk di perairan Mediterania.

    Tugas itu dilakukan demi membantu Lebanon Armed Forces (LAF) Navy dalam menjalankan tugas pemeriksaan kapal asing.

    “Kemudian bisa meng- hailing beberapa kapal asing, kapal-kapal sipil yang mungkin ada upaya-upaya penyelundupan senjata,” jelas Ali.

    Tidak hanya itu, Satgas MTF TNI AL juga aktif dalam melakukan patroli maupun latihan bersama dengan armada dari negara lain.

    Hal tersebut lah yang membuat Kementerian Pertahanan Jerman menganugerahi penghargaan medali kepada Satgas MTF Indonesia.

    Ali melanjutkan, selain medali penghargaan dari Jerman, Satgas MTF juga mendapatkan beragam penghargaan dari negara-negara lain.

    “Medali-medali dari Tanzania, kemudian dari Lebanon itu sendiri, kemudian dari Duta Besar kita yang ada di Turki maupun Duta Besar kita yang ada di Lebanon,” kata dia.

    Ali memastikan prestasi tersebut akan diapresiasi oleh segenap jajaran TNI AL dan pemerintah. Pihaknya juga akan memberikan penghargaan berupa medali karena jasa para personel Satgas MTF dalam mengharumkan nama bangsa di dunia internasional.

    “Nanti mereka akan mendapatkan tanda jasa Santi Dharma untuk tugas PBB. Semua yang bertugas di PBB akan mendapatkan penghargaan itu,” jelas dia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Korea Utara Tolak Rencana Trump Ambil Alih Gaza: Kedaulatan Tidak Bisa Jadi Bahan Negosiasi – Halaman all

    Korea Utara Tolak Rencana Trump Ambil Alih Gaza: Kedaulatan Tidak Bisa Jadi Bahan Negosiasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Korea Utara menolak dengan tegas usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk “mengambil alih” Jalur Gaza dan merelokasi warga Palestina ke negara lain.

    Usulan tersebut dianggap sebagai bentuk “pengusiran paksa warga Gaza”, menurut laporan dari Anadolu.

    Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor berita pemerintah Korea Utara, KCNA, Pyongyang menegaskan kedaulatan nasional tidak bisa menjadi bahan negosiasi, apalagi dengan Amerika Serikat.

    “Pada saat darah dan air mata masih tertumpah di Jalur Gaza dan kekhawatiran tumbuh di dalam dan luar negeri tentang keadaan yang rapuh ini, dunia dikejutkan oleh retorika keterlaluan yang menginjak-injak harapan Palestina akan perdamaian dan kehidupan yang stabil di kawasan tersebut,” ungkap Korea Utara.

    Kekhawatiran mengenai kondisi Gaza semakin meningkat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

    Usulan Trump dipandang sebagai tindakan yang menghancurkan harapan rakyat Palestina akan perdamaian, dianggap sangat tidak dapat diterima.

    KCNA juga mengkritik retorika keras tersebut yang dianggap merusak harapan rakyat Gaza untuk kehidupan yang lebih stabil.

    Selain itu, Korea Utara menilai usulan Trump sebagai pelanggaran terhadap Piagam PBB dan hukum internasional, Middle East Monitor melaporkan.

    Hal ini tidak hanya menghambat upaya penyelesaian solusi dua negara untuk konflik Palestina-Israel, tetapi juga dianggap sebagai tindakan sembrono yang sama sekali tidak bisa diterima oleh dunia internasional.

    Meski tidak secara langsung menyebut nama Trump, KCNA mengecam kebijakan Washington yang dinilai mendukung “kekejaman tidak manusiawi” Israel, dengan mengutip pembelaan AS terhadap hak Israel untuk mempertahankan diri dan penyediaan teknologi senjata canggih yang digunakan oleh Israel.

    Usulan Trump ini pertama kali disampaikan pada 4 Februari, dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Trump menyatakan AS berencana untuk “mengambil alih” Gaza dan memindahkan warga Palestina ke negara-negara tetangga seperti Mesir dan Yordania.

    Ia menggambarkan rencananya sebagai suatu “pembangunan kembali luar biasa” yang dapat mengubah Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah”.

    Usulan tersebut langsung mendapatkan penolakan luas, tidak hanya dari Palestina, tetapi juga dari banyak negara Arab dan masyarakat internasional, termasuk negara-negara besar seperti Kanada, Prancis, Jerman, dan Inggris.

    Bahkan, banyak pihak menilai rencana ini sebagai bentuk penindasan terhadap warga Palestina yang sudah lama menderita akibat konflik berkepanjangan di wilayah tersebut.

    Vatikan Tolak Relokasi Warga Gaza

    Menteri Luar Negeri Vatikan Pietro Parolin menjelaskan bahwa penduduk Palestina harus tetap berada di tanah mereka.

    “Ini adalah salah satu poin mendasar dari Tahta Suci: tidak ada deportasi,” katanya, seperti dikutip dari kantor berita ANSA.

    Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan resmi di Italia pada Kamis (13/2/2025).

    Parolin menambahkan memindahkan warga Palestina akan menciptakan ketegangan regional dan dianggap tidak masuk akal.

    Parolin juga mencatat bahwa negara-negara tetangga, termasuk Yordania, menolak usulan Trump tersebut.

    Paus Fransiskus juga turut bersuara mengenai isu ini.

    Ia mengkritik rencana Trump untuk deportasi massal migran yang tidak berdokumen di Amerika Serikat.

    Dia menekankan pentingnya martabat manusia, mengatakan bahwa memulangkan orang-orang yang melarikan diri dari negara mereka dalam keadaan sulit adalah tindakan yang merusak martabat para migran.

    Kepala perbatasan Trump, Tom Homan, menanggapi pernyataan Paus dengan mengharapkan agar pemimpin gereja tersebut tetap berpegang pada nilai-nilai Gereja Katolik.

    Ia berharap agar masalah penegakan hukum perbatasan diserahkan kepada timnya.

    Prancis Tolak Relokasi Warga Gaza

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menolak usulan pengusiran warga Palestina dari Gaza.

    Macron menegaskan bahwa pengusiran hingga dua juta warga Palestina dari Gaza, seperti yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, tidaklah tepat.

    Ia menyatakan, “Bagi saya, solusi di Gaza bukanlah solusi real estat. Ini adalah solusi politik.”

    Pernyataan ini menggambarkan keyakinan Macron bahwa masalah yang dihadapi di Gaza harus diselesaikan melalui pendekatan politik yang komprehensif, bukan dengan pemindahan paksa penduduk.

    Macron mengaitkan usulan Trump untuk membeli Greenland—wilayah otonomi di dalam Kerajaan Denmark—dengan apa yang ia sebut sebagai “ketidakpastian strategis ekstrem” yang sedang dialami dunia saat ini.

    Usulan tersebut, menurut Macron, mencerminkan sikap yang tidak bijaksana dan berbahaya dalam menangani isu-isu geopolitik.

    China Tolak Relokasi Warga Gaza

    Sebelumnya, Beijing telah menegaskan penentangannya terhadap rencana Trump yang ingin memindahkan warga Gaza ke tempat lain.

    Penolakan tegas ini disampaikan oleh pemerintah China dalam sebuah konferensi pers pada Rabu (5/2/2025).

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan Gaza adalah wilayah Palestina dan merupakan bagian integral dari negara Palestina.

    China menyatakan mereka dengan tegas menolak setiap upaya pemindahan paksa warga Gaza.

    “Gaza adalah milik Palestina dan bagian dari wilayah yang tidak terpisahkan,” ujar Guo Jiakun, menanggapi pertanyaan tentang rencana Trump yang mengusulkan relokasi penduduk Gaza.

    China lebih lanjut menekankan bahwa pemerintah Palestina memiliki hak penuh untuk mengatur wilayah mereka tanpa adanya intervensi dari pihak luar.

    Beijing menganggap bahwa pemindahan paksa warga Gaza bertentangan dengan prinsip dasar mengenai hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.

    Sebelumnya, penolakan telah disuarakan oleh Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian.

    Jian mengatakan pemerintah meyakini warga Palestina yang berhak memerintah negara itu.

    “Itu adalah prinsip dasar pemerintah pasca konflik di Gaza,” kata Lin saat konferensi pers pada Rabu (5/2/2025), dikutip dari Anadolu Agency.

    “Kami menentang pemindahan paksa warga Gaza,” imbuhnya.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • KSAL sambut pasukan perdamaian usai bertugas dari Lebanon

    KSAL sambut pasukan perdamaian usai bertugas dari Lebanon

    Selama berada di sana, di daerah operasi atau di daerah misi, melaksanakan 235 hari pelayaran. Jadi hampir 70 persen berada di laut selama satu tahun itu

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menerima kepulangan pasukan TNI AL yang tergabung dalam Maritime Task Force (MTF) TNI Konga XXVIII-O/Unifil yang berlayar menggunakan KRI Diponegoro -356, di pangkalan Kolinlamil, Jakarta Utara, Jumat.

    Mereka kembali ke Indonesia setelah hampir satu tahun bertugas di laut Mediterania, Lebanon di bawah koordinasi PBB.

    “Seluruh personel, material, kapal maupun helikopter yang bertugas di sana kembali dalam keadaan aman, selamat, dan kondisi fit tanpa kurang satu apa pun,” kata Ali saat jumpa pers di atas kapal KRI Diponegoro.

    Ali menjelaskan, selama bertugas di laut Mediterania para personel TNI AL melakukan hailing atau pemeriksaan kapal yang keluar dan masuk di kawasan Lebanon.

    Proses hailing itu dilakukan untuk membantu Lebanon Armed Forces (LAF) Navy yang juga bertugas memeriksa kapal yang beraktivitas di laut mediterania.

    Ali melanjutkan, pemeriksaan kapal-kapal tersebut harus dilakukan guna mencegah adanya penyelundupan barang ilegal masuk ke area Lebanon.

    Kondisi tersebut membuat KRI Diponegoro beserta 120 personelnya di lebih banyak bertugas di lautan dibandingkan daratan.

    “Selama berada di sana, di daerah operasi atau di daerah misi, melaksanakan 235 hari pelayaran. Jadi hampir 70 persen berada di laut selama satu tahun itu,” jelas dia.

    Tidak hanya menjaga jalur laut mediterania, Ali menambahkan pasukannya juga terlibat dalam kegiatan patroli bersama hingga latihan bersama..

    Berkat keaktifan dan kontribusi personel KRI, KRI mendapatkan penghargaan dari negara lain.

    “Medali-medali dari Tanzania, kemudian dari Lebanon itu sendiri, kemudian dari Duta Besar kita yang ada di Turki maupun Duta Besar kita yang ada di Lebanon,” tutur dia.

    Tidak hanya dari luar negeri, para personel juga akan mendapatkan penghargaan berupa medali dalam negeri dan apresiasi dari KSAL.

    Lebih lanjut, setelah bersandar di Kolinlamil Jakarta, Ali memastikan dalam waktu dekat KRI akan kembali ke Kota Pahlawan, tempat kapal dan mayoritas para personel berasal Armada II Surabaya.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dalam World Gov’t Summit, Prabowo ungkap strategi hemat anggaran

    Dalam World Gov’t Summit, Prabowo ungkap strategi hemat anggaran

    Presiden RI Prabowo Subianto memberikan pidato pada World Governments Summit 2025 melalui tayangan video dari akun YouTube Sekretariat Presiden yang disaksikan di Jakarta, Jumat (14/2/2025). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)

    Dalam World Gov’t Summit, Prabowo ungkap strategi hemat anggaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 14 Februari 2025 – 07:03 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto pada Kamis mengungkap strateginya menghemat anggaran kepada negara-negara peserta World Governments Summit di Dubai, Uni Emirat Arab. Dalam pidatonya, Presiden menyebut pemerintahan yang dia pimpin berhasil menghemat Rp327 triliun atau sekitar 20 dolar AS, yang setara dengan 10 persen dari anggaran tahunan. 

    “Dana yang berhasil dihemat ini, semula digunakan untuk membiayai program tanpa strategi yang jelas. Sekarang, uang itu akan digunakan untuk membiayai lebih dari 20 program strategis bernilai miliaran dolar yang akan mengubah negara ini,” kata Prabowo saat berbicara melalui konferensi video dari kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Kamis, pada acara puncak World Governments Summit. 

    Program-program yang disinggung Prabowo itu antara lain investasi untuk hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, dan mineral penting lainnya, kemudian pengembangan industri petrokimia yang substansial, dan pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan (AI). Presiden yakin investasi-investasi itu dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat. 

    Presiden menambahkan, anggaran yang berhasil dihemat itu juga bakal disalurkan untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan Indonesia.  Prabowo menargetkan Indonesia sebagai negara pengekspor pangan dalam beberapa tahun ke depan.

    “Bersama dengan inisiatif untuk meningkatkan produksi protein, mendukung aquaculture (budidaya berbasis air), dan mengembangkan proyek energi bersih dan terbarukan, dan memanfaatkan sumber daya mineral dan terbarukan kami yang melimpah,” kata Presiden menyebut program-program pemerintah yang akan menerima suntikan dana dari hasil penghematan APBN.

    Oleh karena itu, Prabowo yakin kebijakan penghematan anggaran yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025 dapat bermanfaat untuk kepentingan  dan kesejahteraan rakyat. World Governments Summit merupakan konferensi tingkat tinggi yang digelar rutin tiap tahun oleh Uni Emirat Arab di Dubai. 

    Dalam forum itu, pemimpin dari berbagai negara berkumpul bersama lembaga-lembaga dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), para ahli dari berbagai sektor, organisasi masyarakat sipil, industri, dan sektor swasta. 

    Forum itu pertama digelar pada 2013 di Dubai, sedangkan untuk tahun ini, delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Sumber : Antara

  • Vatikan Tolak Usulan Trump: Penduduk Palestina Harus Tetap Berada di Tanahnya – Halaman all

    Vatikan Tolak Usulan Trump: Penduduk Palestina Harus Tetap Berada di Tanahnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang pejabat tinggi Vatikan menolak usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza.

    Menteri Luar Negeri Pietro Parolin mengatakan “penduduk Palestina harus tetap berada di tanahnya.”

    “Ini adalah salah satu poin mendasar dari Tahta Suci: tidak ada deportasi,” kata Pietro Parolin di sela-sela pertemuan Italia-Vatikan, Kamis (13/2/2025), menurut kantor berita ANSA.

    Ia menyebut, memindahkan warga Palestina akan menyebabkan ketegangan regional dan “tidak masuk akal”.

    Menurutnya, negara-negara tetangga seperti Yordania juga menentang usulan Trump.

    “Menurut pendapat kami, solusinya adalah dua negara karena ini juga berarti memberi harapan kepada penduduk,” katanya.

    Pemimpin umat Katolik dunia, Paus Fransiskus, pada pekan ini telah mengkritik rencana Trump untuk deportasi massal migran tidak berdokumen di Amerika Serikat — yang memicu tanggapan tajam.

    Dalam suratnya kepada para uskup AS, Kepala Gereja Katolik menyebut deportasi tersebut sebagai “krisis besar”.

    Ia mengatakan, memulangkan orang-orang yang telah melarikan diri dari negara mereka sendiri dalam keadaan sulit “merusak martabat” para migran.

    Kepala perbatasan Trump, Tom Homan, menanggapi:

    “Saya berharap dia tetap berpegang pada Gereja Katolik dan memperbaikinya serta menyerahkan penegakan hukum perbatasan kepada kami.”

    Sebelumnya, Donald Trump telah mengusulkan untuk mengambil alih Jalur Gaza yang dilanda perang dan memindahkan lebih dari dua juta penduduknya ke Yordania atau Mesir.

    Para ahli mengatakan gagasan itu akan melanggar hukum internasional, tetapi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebutnya “revolusioner.”

    Pertemuan Trump dengan Raja Yordania

    Pada Selasa (11/2/2025), Donald Trump menjamu Raja Yordania Abdullah II di Gedung Putih dan mengulangi desakannya bahwa Gaza entah bagaimana dapat dikosongkan dari semua penduduk, dikontrol oleh AS, dan dibangun kembali sebagai kawasan wisata.

    Diberitakan AP News, ini adalah skema yang berani, tetapi sangat tidak mungkin, untuk mengubah Timur Tengah secara dramatis dan akan mengharuskan Yordania dan negara-negara Arab lainnya untuk menerima lebih banyak warga Gaza — sesuatu yang ditegaskan Abdullah setelah pertemuan mereka yang ia tentang.

    Pasangan itu bertemu di Ruang Oval dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio yang juga hadir.

    Trump mengisyaratkan bahwa ia tidak akan menahan bantuan AS ke Yordania atau Mesir jika mereka tidak setuju untuk secara drastis meningkatkan jumlah orang dari Gaza yang mereka tampung.

    “Saya tidak perlu mengancam hal itu. Saya yakin kita berada di atas itu,” kata Trump.

    Hal itu bertentangan dengan usulan presiden dari Partai Republik sebelumnya bahwa menahan bantuan dari Washington adalah suatu kemungkinan.

    Sementara itu, Abdullah berulang kali ditanya tentang rencana Trump untuk membersihkan Gaza dan mengubahnya menjadi resor di Laut Mediterania.

    Ia tidak memberikan komentar substantif tentang hal itu dan tidak berkomitmen pada gagasan bahwa negaranya dapat menerima sejumlah besar warga Gaza.

    Namun, ia mengatakan bahwa Yordania bersedia “segera” menerima sebanyak 2.000 anak di Gaza yang menderita kanker atau sakit lainnya.

    “Saya akhirnya melihat seseorang yang dapat membawa kita melewati garis akhir untuk membawa stabilitas, perdamaian, dan kesejahteraan bagi kita semua di kawasan ini,” kata Abdullah tentang Trump dalam pernyataannya di awal pertemuan.

    BERKIBAR – Bendera Palestina berkibar di tengah puing reruntuhan di Kota Gaza, dalam foto tangkapan layar dari Khaberni, Kamis (6/2/2025). Amerika Serikat (AS) berencana mengambil alih kendali atas Gaza dengan dalil membangunnya kembali di segala sektor. (khaberni/tangkap layar)

    Abdullah meninggalkan Gedung Putih setelah sekitar dua jam dan menuju Capitol Hill untuk bertemu dengan sekelompok anggota parlemen bipartisan.

    Ia mengunggah di X bahwa selama pertemuannya dengan Trump, “Saya menegaskan kembali posisi teguh Yordania dalam menentang pemindahan warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat.”

    “Ini adalah posisi Arab yang bersatu. Membangun kembali Gaza tanpa mengusir warga Palestina dan mengatasi situasi kemanusiaan yang mengerikan harus menjadi prioritas bagi semua pihak,” ungkap Abdullah.

    Sebagai informasi, Yordania adalah rumah bagi lebih dari 2 juta warga Palestina.

    Menteri luar negeri Yordania, Ayman Safadi, mengatakan minggu lalu bahwa penentangan negaranya terhadap gagasan Trump tentang pemindahan penduduk Gaza adalah “tegas dan tidak tergoyahkan.”

    Selain kekhawatiran akan membahayakan tujuan jangka panjang solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina, Mesir dan Yordania secara pribadi telah mengemukakan kekhawatiran keamanan tentang penerimaan sejumlah besar pengungsi tambahan ke negara mereka, meskipun untuk sementara.

    Trump sebelumnya mengisyaratkan bahwa penduduk Gaza bisa saja mengungsi sementara atau permanen, sebuah gagasan yang ditegur keras oleh para pemimpin di seluruh dunia Arab.

    Selain itu, Trump kembali mengusulkan bahwa gencatan senjata yang rapuh antara Hamas dan Israel dapat dibatalkan jika Hamas tidak membebaskan semua sandera yang masih ditahannya paling lambat Sabtu (15/2/2025) siang.

    Perkembangan Terkini Konflik Palestina Vs Israel

    Dilansir Al Jazeera, Hamas mengatakan pihaknya akan membebaskan tiga tawanan Israel dari Gaza pada hari Sabtu sesuai jadwal menyusul pembicaraan  dengan mediator gencatan senjata Mesir dan Qatar.

    Israel mengatakan Hamas harus membebaskan tiga tawanan hidup atau pasukan Israel akan kembali berperang di wilayah Palestina.

    Juru bicara Hamas Abdul Latif al-Qanou mengatakan bahasa ancaman yang dilontarkan terhadap Gaza oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak mendukung pelaksanaan gencatan senjata Gaza.

    Seorang pejabat senior PBB menyamakan kehancuran di Jalur Gaza dengan “gempa bumi dahsyat” dan mengatakan upaya harus dilakukan untuk menghindari “bencana kemanusiaan” yang berkelanjutan.

    Departemen Keuangan AS telah menjatuhkan sanksi kepada jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan atas penyelidikan badan tersebut terhadap kejahatan perang Israel di Gaza.

    Seorang penembak jitu Israel telah menembak mati seorang pria Palestina, sementara seorang anak terbunuh oleh persenjataan Israel yang tidak meledak, keduanya di Gaza tengah.

    Denmark telah menjanjikan tambahan 10,2 juta kroner ($1,4 juta) kepada badan PBB yang sedang terkepung untuk pengungsi Palestina (UNRWA), dan menambahkan bahwa sumbangan tahunannya sebesar 105 juta kroner ($14,7 juta) akan dicairkan segera daripada dibagi sepanjang tahun.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan Washington ingin mendengar usulan baru dari negara-negara Arab tentang masa depan Gaza setelah rencana Presiden Donald Trump untuk menggusur paksa penduduk wilayah itu ditegur keras.

    Kantor Media Pemerintah telah memperbarui jumlah korban tewas menjadi sebanyak 61.709 orang, dengan mengatakan ribuan orang yang hilang di bawah reruntuhan kini diduga tewas.

    Setidaknya 1.139 orang tewas di Israel selama serangan 7 Oktober 2023 dan lebih dari 200 orang ditawan.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel