TRIBUNNEWS.COM – Gerakan perlawanan Hizbullah Lebanon menyatakan Iran sebagai negara sahabat, sekaligus mengecam keputusan otoritas Lebanon yang mencegah pesawat Iran mendarat di Beirut karena tekanan Israel.
“Iran adalah negara yang bersahabat,” ujar Mahmoud Qamati, Wakil Kepala Dewan Politik Hizbullah, dalam pernyataannya di ibu kota Lebanon, Sabtu (15/2/2025), mengutip PressTV.
Qamati mengungkapkan hal ini sebagai tanggapan atas protes rakyat Lebanon terhadap campur tangan rezim Israel di negara mereka.
Ia menekankan bahwa hubungan antara Iran dan Lebanon bersifat historis dan strategis, dan Iran selama ini telah mendukung Lebanon tanpa memaksakan syarat apapun.
“Jika para politisi memilih untuk tunduk, maka gerakan perlawanan akan menolak penghinaan dari Amerika dan Israel. Kami tidak akan pernah menerimanya,” tegas Qamati.
Penolakan Terhadap Pendudukan Amerika dan Tekanan Israel
Qamati juga menyampaikan ketidakpuasannya atas larangan penerbangan Iran ke Lebanon.
Ia menyebut larangan itu sebagai bentuk penghinaan terhadap kedaulatan Lebanon serta bukti bahwa Amerika memerintah negara tersebut melalui tekanan.
“Kami tidak menerima tanah air kami dikendalikan oleh Amerika dan Israel,” tegasnya lagi, menyoroti ketundukan pemerintah Lebanon terhadap tekanan eksternal.
HIZBULLAH DUKUNG IRAN – Tangkap layar YouTube Al Mayadeen Programs yang tayang dan diambil pada Minggu (16/2/2025), menampilkan Wakil Kepala Dewan Politik Hizbullah, Mahmoud Qamati (kiri) dalam sebuah aksi demonstrasi di Beirut pada Sabtu (15/2/2025). Hizbullah menyatakan dukungannya terhadap Iran sekaligus menolak dominasi Amerika dan Israel. (Tangkap layar YouTube Al Mayadeen Programs)
Protes menentang dominasi Amerika dan Israel di Lebanon pun terjadi.
Para demonstran Lebanon mengutarakan penolakan mereka.
Namun, aksi protes tersebut mendapat hadangan dari pasukan keamanan Lebanon, yang melemparkan gas air mata ke arah para demonstran.
Di sisi lain, Iran juga mengecam keputusan pemerintah Lebanon dan kembali menegaskan dukungannya terhadap kedaulatan Lebanon.
Pejabat Iran menekankan bahwa Teheran tetap menjadi sekutu yang dapat diandalkan bagi Lebanon, menawarkan bantuan dalam berbagai sektor seperti energi dan rekonstruksi, tanpa melanggar kemerdekaan negara tersebut.
“Hizbullah akan terus berupaya untuk menyingkirkan musuh dari Lebanon selatan dan tidak akan menerima sikap resmi apapun yang memperluas kehadiran musuh di tanah kami,” tambah Qamati.
Pelanggaran Israel atas Gencatan Senjata dengan Lebanon
Meskipun gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah Lebanon disepakati sejak November tahun lalu, pelanggaran masih sering terjadi.
Terbaru, sebuah kendaraan udara nirawak Israel melancarkan serangan di Lebanon selatan, beberapa hari sebelum tenggat waktu penarikan pasukan Israel sesuai perjanjian gencatan senjata.
Kantor Berita Nasional Lebanon (NNA) melaporkan bahwa serangan terjadi di daerah Aqaba di pinggiran kota Ainata, distrik Bint Jbeil, pada Sabtu (15/2/2025).
Meskipun tidak ada korban luka, ambulans segera dikerahkan ke lokasi kejadian.
Sebelumnya, seorang pejabat keamanan Israel menyatakan bahwa militernya siap menarik diri dari wilayah Lebanon, dengan rencana penyerahan wilayah tersebut kepada tentara Lebanon pada 18 Februari.
ISRAEL LANGGAR PERJANJIAN – Gambar ini menunjukkan dampak serangan pesawat nirawak Israel di pinggiran kota Ainata, Lebanon selatan, pada tanggal 15 Februari 2025. (Foto oleh Kantor Berita Nasional resmi Lebanon (NNA))
Namun, menurut Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Berri, Amerika Serikat menginformasikan bahwa meskipun Israel akan menarik pasukannya, mereka tetap berencana menempatkan pasukan di lima lokasi berbeda.
Pemerintah Lebanon dengan tegas menolak permintaan tersebut.
Setelah mengalami kerugian besar selama hampir 14 bulan permusuhan dan tidak mencapai tujuannya, Israel akhirnya menerima gencatan senjata dengan Hizbullah yang mulai berlaku pada 27 November.
Namun, sejak perjanjian tersebut, serangan oleh pasukan Israel tetap berlangsung hampir setiap hari, termasuk serangan udara di berbagai wilayah Lebanon.
Pada 10 Januari, Lebanon secara resmi mengajukan pengaduan kepada Dewan Keamanan PBB terkait agresi Israel yang menargetkan lahan pertanian dan ternak di wilayah selatan, yang dinilai melanggar gencatan senjata.
Hizbullah menyerahkan tanggung jawab kepada pemerintah Lebanon untuk memastikan penarikan penuh pasukan militer Israel dari Lebanon selatan.
Pada 27 Januari, Lebanon mengumumkan persetujuan untuk memperpanjang gencatan senjata dengan Israel hingga 18 Februari, meskipun militer Israel belum sepenuhnya mematuhi tenggat waktu penarikan pasukan.
Selain itu, puluhan orang dilaporkan tewas di wilayah selatan selama masa tersebut.
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)
