Xcloud.id

partai: PBB

  • Dari Bumi Bung Karno Blitar, Megawati Cetuskan ‘KAA Plus’ untuk Satukan Asia-Afrika-Amerika Latin

    Dari Bumi Bung Karno Blitar, Megawati Cetuskan ‘KAA Plus’ untuk Satukan Asia-Afrika-Amerika Latin

    Blitar (beritajatim.com) – Di tengah peringatan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang bersejarah, sebuah gagasan diplomasi strategis baru menggema dari Kota Blitar. Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri, secara resmi menginisiasi pembentukan “Konferensi Asia–Afrika Plus” (KAA Plus).

    Gagasan ini bukan sekadar nostalgia, melainkan seruan untuk membangun blok baru negara-negara Global South yang mencakup Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dalam pidatonya yang berapi-api di Museum Bung Karno, Blitar, Sabtu (1/11/2025), Megawati menyerukan solidaritas baru untuk melawan ketimpangan global di abad ke-21.

    “Saya mengusulkan pentingnya penyelenggaraan ‘Konferensi Asia–Afrika Plus’ sebuah forum lanjutan dalam format yang lebih luas, mencakup negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin,” ujar Megawati dalam pidatonya di Museum Bung Karno, Blitar, Sabtu (1/11/2025).

    “Forum ini diharapkan menjadi wadah permanen bagi negara-negara Global South untuk membangun masa depan bersama, yang bebas dari ketimpangan, hegemoni, dan ketidakadilan struktural global.”

    Gagasan “KAA Plus” ini menegaskan semangat Bandung 1955 dalam konteks abad ke-21. Bila enam dekade lalu KAA mempersatukan negara-negara yang baru merdeka melawan kolonialisme, kini Megawati menyerukan solidaritas baru untuk menghadapi ketimpangan ekonomi, hegemoni teknologi, dan dominasi geopolitik.

    “Jika pada 1955 Bung Karno dan para pemimpin dunia ketiga mampu mengguncang tatanan kolonial, maka pada abad ke-21 kita juga mampu mengguncang tatanan digital dan ekonomi yang tidak adil,” tegas Megawati.

    Seruan ini sejalan dengan tren global: negara-negara Global South kini semakin memperkuat koordinasi lewat forum seperti BRICS Plus, G77 + China, dan Non-Aligned Movement Revival. Namun, forum yang menyatukan Asia, Afrika, dan Amerika Latin secara permanen belum ada. Ide “KAA Plus” menjadi langkah diplomasi strategis untuk mengisi ruang itu.

    Megawati menekankan bahwa arsitektur global saat ini masih timpang. Menurut data World Bank (2025), 84 negara Global South menampung lebih dari 75% populasi dunia, tetapi hanya menguasai sekitar 37% PDB global. Di sisi lain, ketergantungan ekonomi dan teknologi terhadap negara maju semakin tinggi.

    Laporan UNCTAD 2024 juga menyoroti bahwa negara berkembang hanya menerima 15% investasi global di sektor teknologi tinggi, memperlebar kesenjangan inovasi.

    “Asia, Afrika, dan Amerika Latin perlu membangun arsitektur baru ekonomi dan teknologi global yang lebih setara,” kata Megawati.

    Megawati menilai bahwa diplomasi internasional ke depan tidak bisa lagi berlandaskan kekuatan militer atau dominasi ekonomi semata. Dunia memerlukan moralitas peradaban, sebagaimana pernah diserukan Bung Karno dalam pidatonya di PBB tahun 1960 berjudul To Build the World Anew.

    “Dunia yang baru tidak boleh dibangun di atas kekuasaan dan ketakutan, tetapi di atas kesetaraan, solidaritas, dan kemanusiaan,” ujarnya.

    Melalui “KAA Plus”, Megawati ingin menegaskan bahwa negara-negara Global South harus bersatu dalam agenda bersama: kedaulatan data, ketahanan energi, keadilan ekonomi, dan tata kelola teknologi yang adil.

    Megawati ingin mengobarkan kembali “obor Bandung” sebagai cahaya bagi dunia yang tengah terpecah.

    “Dari Blitar ini, mari kita bangun dunia baru yang tidak tunduk pada mesin dan modal, tetapi menempatkan manusia sebagai pusat peradaban,” tutup Megawati. (owi/ian)

  • Megawati Tawarkan Pancasila Jadi Etika Global: Muliakan Martabat Manusia, Tolak Penindasan

    Megawati Tawarkan Pancasila Jadi Etika Global: Muliakan Martabat Manusia, Tolak Penindasan

    Megawati Tawarkan Pancasila Jadi Etika Global: Muliakan Martabat Manusia, Tolak Penindasan
    Tim Redaksi
    BLITAR, KOMPAS.com –
     Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menawarkan Pancasila sebagai etika global, dalam rangka memuliakan martabat manusia dan menolak segala bentuk penindasan.
    Megawati menilai, di tengah krisis moral, ketimpangan global, dan konflik yang tak kunjung usai, dunia membutuhkan nilai universal baru yang berpijak pada kemanusiaan, bukan lagi kekuasaan.
    “Pancasila bisa menjadi etika global yang memuliakan martabat manusia dan menolak segala bentuk penindasan,” ujar Megawati saat berpidato dalam seminar Peringatan 70 Tahun Konferensi Asia–Afrika (KAA) di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025).
    Ia menjelaskan, Pancasila bukan hanya ideologi nasional, tetapi falsafah universal yang mampu menjembatani perbedaan ideologi, ras, dan kepentingan ekonomi di antara bangsa-bangsa.
    “Pancasila menyeimbangkan antara dunia materiil dan spirituil; antara hak individu dan tanggung jawab sosial; antara kedaulatan nasional dan solidaritas antarbangsa,” kata Megawati.
    Megawati mengingatkan, tanpa dasar moral yang kuat, dunia akan terus terjebak dalam pertarungan hegemoni seperti yang terjadi dalam perang Rusia-Ukraina maupun krisis di Timur Tengah.
    Ketua umum PDI Perjuangan ini juga menyinggung perjuangan bangsa Palestina yang sampai saat ini masih terus menghadapi ketidakadilan global.
    “Isu Palestina menjadi ujian nyata bagi kemanusiaan dunia. Kemerdekaan yang sejati tidak bisa ditawar-tawar,” ujar Megawati.
    Megawati kemudian menyinggung kembali pidato Bung Karno di Sidang Umum PBB tahun 1960.
    Dia mengatakan, Bung Karno telah lebih dulu menyerukan perlunya dunia baru yang berkeadilan.
    “Dunia lama yang dibangun di atas kolonialisme dan imperialisme harus digantikan oleh dunia baru yang berkeadilan. Guna membangun dunia semacam itu, Bung Karno mempersembahkan Pancasila bagi dunia,” ucap dia.
    Dalam pandangan Megawati, reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga penting dilakukan agar lebih demokratis dan mewakili seluruh bangsa di dunia.
    Hal tersebut pun sejalan dengan munculnya dukungan dari negara-negara anggota PBB yang mendukung pembatasan atau penghapusan hak veto.
    Alasannya, karena menghambat penyelesaian konflik kemanusiaan, seperti di Gaza dan Ukraina.
    “Dengan falsafah Pancasila, Bung Karno menyerukan pentingnya ‘demokratisasi’ di Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan menghapuskan hak veto agar setiap bangsa benar-benar setara,” tutur Megawati.
    Megawati menutup pidatonya dengan mengingatkan kembali pesan Bung Karno untuk “
    To Build the World Anew
    ”, membangun dunia yang menempatkan manusia sebagai pusat peradaban.
    “Dunia yang baru bukanlah dunia yang tunduk pada mesin dan modal, tetapi dunia yang menempatkan manusia sebagai pusat peradaban,” kata Megawati.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Megawati Tegaskan Tak Boleh Ada Tawar-Menawar untuk Kemerdekaan Palestina

    Megawati Tegaskan Tak Boleh Ada Tawar-Menawar untuk Kemerdekaan Palestina

    Megawati Tegaskan Tak Boleh Ada Tawar-Menawar untuk Kemerdekaan Palestina
    Tim Redaksi
    BLITAR, KOMPAS.com –
     Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa kemerdekaan Palestina tidak seharusnya menjadi bahan tawar-menawar dalam politik internasional.
    Hal itu disampaikan Megawati dalam seminar peringatan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) bertema “Bung Karno in a Global History: Commemorative Seminar of the 70th Anniversary of the 1955 Bandung Asian-African Conference” di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025).
    “Yang saya ikuti perkembangan kemarin di PBB, tetap saya selalu mengatakan bahwa yang namanya Palestina merdeka itu, menurut saya, sesuai juga dengan keinginan ayah saya, yaitu berdaulat dan merdeka penuh. Jadi, bukan harus ada tawar-menawar,” ujar Megawati di Blitar.
    Dia menegaskan, perjuangan bangsa Palestina untuk meraih kemerdekaan adalah bagian dari cita-cita universal dan sejalan dengan semangat Dasa Sila Bandung serta nilai kemanusiaan yang diperjuangkan oleh Bung Karno.
    Ketua umum PDI Perjuangan ini menyebutkan, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina telah lama menjadi prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
    Hal ini pun telah disampaikan oleh Bung Karno dalam Konferensi Asia-Afrika 1955.
    “Saya juga menyampaikan dalam pidato saya di Beijing bahwa kita tidak akan pernah lupa perjuangannya yang namanya negara Palestina,” kata Megawati.
    Menurut Megawati, hingga kini masih banyak bangsa yang belum menikmati kemerdekaan yang hakiki sebagaimana diimpikan Bung Karno.
    Oleh karena itu, dia mengingatkan pentingnya menjaga semangat solidaritas global dan memperkuat kerja sama antarnegara untuk mewujudkan keadilan internasional.
    “Banyak negara sudah merdeka, tetapi kemerdekaan yang hakiki yang diinginkan oleh Bung Karno apakah betul telah terlaksana? Itu yang selalu saya gaungkan,” ujar Megawati.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Iran Respons AS Mau Kerahkan Senjata Nuklir, Beri Jawaban Menohok

    Iran Respons AS Mau Kerahkan Senjata Nuklir, Beri Jawaban Menohok

    Jakarta, CNBC Indonesia – Iran melontarkan kecaman keras terhadap keputusan mengejutkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memerintahkan Pentagon untuk melanjutkan uji coba senjata nuklir.

    Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut langkah tersebut sebagai tindakan “mundur” dan “tidak bertanggung jawab”, menuduh Washington telah menjadi ancaman bagi stabilitas global.

    “Setelah mengganti nama ‘Departemen Pertahanan’-nya menjadi ‘Departemen Perang’, pengganggu bersenjata nuklir ini kembali melanjutkan uji coba senjata atom,” tulis Araghchi dalam unggahan di platform X pada Kamis (30/10/2025) malam.

    “Ironisnya, pengganggu yang sama telah memfitnah program nuklir damai Iran dan mengancam akan menyerang fasilitas nuklir kami yang berada di bawah pengawasan internasional. Semua ini dilakukan dengan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional,” tambahnya.

    Sebelumnya pada hari yang sama, Trump membuat pengumuman mengejutkan di platform Truth Social, hanya beberapa jam sebelum bertemu Presiden China Xi Jinping di Korea Selatan di sela-sela pertemuan puncak APEC.

    Dalam unggahan itu, Trump mengatakan bahwa ia telah memerintahkan Pentagon untuk segera melanjutkan uji coba senjata nuklir “secara setara” dengan negara-negara lain seperti Rusia dan China, yang menurutnya akan memiliki kekuatan nuklir setara dengan Amerika Serikat dalam waktu “lima tahun”.

    Keputusan tersebut langsung memicu kekhawatiran internasional, terutama karena uji coba nuklir telah lama dilarang di bawah Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty (CTBT) tahun 1996. Meskipun Amerika Serikat, China, dan Iran telah menandatangani perjanjian itu, ketiganya belum meratifikasinya. Sementara Rusia menarik ratifikasinya pada 2023.

    Ankit Panda, pakar keamanan nuklir dan peneliti senior di Carnegie Endowment for International Peace, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa keputusan Trump kemungkinan besar merupakan tanggapan terhadap langkah terbaru Rusia dan China, bukan akibat sengketa AS-Iran.

    “Langkah ini tampaknya lebih sebagai respons terhadap tindakan Moskow dan Beijing,” kata Panda.

    Pekan ini, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa negaranya telah menguji torpedo super bertenaga nuklir Poseidon, setelah sebelumnya melakukan uji coba rudal jelajah nuklir Burevestnik.

    Sementara itu, China pada September lalu memamerkan kekuatan nuklirnya dalam parade militer besar yang menampilkan sistem senjata baru dan modifikasi seperti rudal balistik antarbenua Dongfeng-5 yang mampu membawa hulu ledak nuklir.

    Namun, menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), baik Rusia maupun China belum melakukan uji coba nuklir dalam arti sebenarnya, yakni ledakan nuklir di permukaan, bawah tanah, atau bawah laut, selama beberapa dekade.

    Sebagai catatan, uji coba nuklir terakhir dilakukan Uni Soviet pada 1990, China pada 1996, Inggris pada 1991, Amerika Serikat pada 1992, dan Prancis pada 1996. Satu-satunya negara yang masih melakukan uji coba nuklir dalam dua dekade terakhir adalah Korea Utara, dengan uji terakhir pada 2017.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Komet Alien Dekati Matahari, PBB Tebar Peringatan ke Seluruh Dunia

    Komet Alien Dekati Matahari, PBB Tebar Peringatan ke Seluruh Dunia

    Jakarta, CNBC Indonesia – NASA dan International Asteroid Warning Network tiba-tiba memulai kampanye untuk memantau komet 3I/ATLAS. Meski disebut tak berdampak pada Bumi, objek itu jadi perhatian publik beberapa waktu terakhir.

    IAWNadalah badan yang dibentuk PBB untuk memberikan rekomendasi ke pemerintah negara-negara dunia cara merespons ancaman objek luar angkasa.

    Upaya global yang diserukan oleh kedua badan tersebut melibatkan teleskop, pusat riset, dan sukarelawan di seluruh dunia. Fokusnya adalah mencari cara untuk mendeteksi dan memprediksi pergerakan objek yang berpotensi menyebabkan bencana di Bumi.

    Pemantauan besar-besaran atas 3I/ATLAS penting untuk memahami pergerakan komet. Komet yang memiliki atmosfer berkabut dan ekor terang biasanya sulit dipantau sehingga pergerakannya lebih sulit diperhitungkan.

    Lewat analisis atas 3I/ATLAS, ilmuwan bisa menguji teknik yang paling akurat untuk mengukur kecepatan, arah, dan dampak gravitasi ke lintasan komet.

    C/2025 N1 (ATLAS) dideteksi pada 1 Juli 2025. Gambarnya ditangkap oleh teleskop Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) di Chili.

    Menurut NASA, lintasannya menunjukkan objek berasal dari sistem bintang lain. Bahkan ATLAS disamakan dengan objek yang sempat membuat heboh publik Oumuamua (2017) dan Borisov (2019).

    Mengutip Internasional Business Times, komet itu berada pada jarak terdekatnya dengan Matahari pada 20 Oktober 2025. Sementara jaraknya dengan Bumi mencapai 270 juta kilometer dan tidak berdampak apapun.

    Komet itu juga tidak memiliki ciri khas yang mengancam. Teleskop Luar Angkasa Hubble menunjukkan koma samar dan ekor debu menunjukkan 3I/ATLAS yang memiliki lebar 5,6 kilometer berperilaku seperti komet pada umunya.

    Teleskop Luar Angkasa James Webb mencatat koma komet mengandung kadar karbon dioksida yang tinggi. Sementara aktivitas es air nya relatif rendah.

    Meski disebut tak berdampak untuk Bumi, 3I/ATLAS telah menarik perhatian banyak orang. Bahkan ada yang menyebutnya buatan.

    Dalam tulisannya di laman Medium, ahli astrofisika asal Harvard, Avi Loeb mengatakan objek itu patut jadi perhatian khusus. Meskipun secara sederhana, dia mengatakan objek itu tetaplah sebuah komet.

    Di sisi lain, ilmuwan NASA berupaya meyakinkan jika ATLAS memang sebuah komet. Salah satunya dilakukan Tom Statler, seorang ilmuwan senior di Divisi Ilmu Planet NASA.

    “Benda itu nampak seperti komet, melakukan hal biasa seperti komet. Bukti-buktinya juga menunjukkan benda ini adalah alamiah,” jelasnya kepada The Guardian.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Israel Serahkan 30 Jenazah Tahanan Palestina

    Israel Serahkan 30 Jenazah Tahanan Palestina

    Gaza City –

    Israel telah menyerahkan 30 jenazah tahanan Palestina ke Jalur Gaza, sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang sedang berlangsung. Hal itu dilakukan setelah Hamas sebelumnya memulangkan dua jenazah sandera kepada Tel Aviv.

    Kompleks Medis Al-Nasser di Khan Younis, Jalur Gaza bagian selatan, seperti dilansir AFP, Jumat (31/10/2025), telah mengonfirmasi bahwa jenazah tahanan Palestina telah diterima dari pihak Israel.

    “Jenazah 30 tahanan Palestina telah diterima dari pihak Israel sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran,” kata otoritas Kompleks Medis Al-Nasser kepada AFP.

    Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata, Israel akan mengembalikan 15 jenazah warga Palestina yang tewas dalam penahanannya untuk setiap jenazah sandera Israel yang diserahkan oleh Hamas.

    Dua jenazah sandera baru saja diserahkan Hamas kepada Israel pada Kamis (30/10) waktu setempat. Sebagai imbalannya, Tel Aviv menyerahkan 30 jenazah tahanan Palestina ke Jalur Gaza.

    Penyerahan jenazah tersebut menjadikan jumlah jenazah tahanan Palestina yang telah dipulangkan Israel sejauh ini menjadi 225 jenazah.

    Jenazah-jenazah tahanan Palestina itu dibawa ke Al-Nasser oleh Komite Palang Merah Internasional (ICRC), setelah diserahkan oleh Israel. ICRC selalu memfasilitasi pertukaran jenazah tahanan Palestina dan jenazah sandera Israel selama gencatan senjata Gaza berlangsung.

    Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata yang mulai berlaku 10 Oktober lalu, Hamas telah menyerahkan semua 20 sandera yang masih hidup kepada Israel.

    Kelompok tersebut juga telah mulai memulangkan 28 jenazah sandera, yang dilaporkan hilang, secara bertahap. Namun prosesnya lambat, yang membuat kemarahan Israel memuncak. Hamas mengakui adanya kesulitan mencari jenazah sandera karena banyak puing yang disebabkan pengeboman Israel yang menghancurkan Jalur Gaza.

    Sejauh ini, Hamas baru memulangkan 15 jenazah sandera yang telah diidentifikasi sebagai warga negara Israel dan dua jenazah pekerja asing — satu warga Thailand dan satu lagi warga Nepal.

    Hamas juga telah memulangkan sebagian jenazah seorang sandera Israel yang telah ditemukan, serta satu jenazah tidak teridentifikasi yang tidak terdaftar di antara 28 sandera yang dilaporkan hilang itu.

    Terdapat 10 jenazah sandera yang diperkirakan masih berada di Jalur Gaza, ditambah satu jenazah lagi yang hilang sejak tahun 2014 di sana. Semuanya merupakan warga negara Israel, kecuali satu warga negara Tanzania dan satu warga negara Thailand.

    Lihat juga Video ‘100 Warga Gaza Tewas saat Gencatan Senjata, PBB: Mengerikan!’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Komitmen Global, Udara Bersih, dan Peran Transportasi Publik Perkotaan

    Komitmen Global, Udara Bersih, dan Peran Transportasi Publik Perkotaan

    Jakarta –

    Tema penyakit tidak menular (PTM) dan kesehatan mental menyedot perhatian negara-negara anggota PBB. Di sela rangkaian pekan Majelis Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat, perwakilan negara-negara menggelar pertemuan tingkat tinggi tentang kedua tema tersebut pada Kamis, 25 September 2025. Pertemuan tersebut bertujuan mendiskusikan dan menyepakati deklarasi politik baru mengenai PTM dan kesehatan mental menuju tahun 2030 dan seterusnya.

    Pemangku kepentingan semakin memahami kaitan antara PTM dan kesehatan mental dengan faktor lingkungan, termasuk paparan polusi udara. Agenda ini semakin mendapat tempat di tingkat global dan diharapkan mampu mendorong komitmen di tingkat nasional. Sebab, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menyebut polusi udara diperkirakan menyebabkan 4,2 juta kematian dini di seluruh dunia pada 2019.

    Di Indonesia, masalah polusi udara sudah lama menjadi ancaman serius bagi masyarakat, termasuk penduduk urban seperti di Jakarta dan sekitar. Ancamannya nyata, namun acapkali terabaikan. Jika dihitung, udara adalah “makanan” terbesar manusia. Setiap orang umumnya mengonsumsi 11.000 liter udara setiap harinya. Masalahnya, masyarakat seringkali tidak dapat berbuat banyak manakala kualitas udara yang dihirupnya tercemar.

    Agenda Global dan Realitas Urban di Jabodetabek

    Deklarasi politik di New York bulan lalu bukanlah yang pertama. Dalam deklarasi politik keempat tersebut, negara-negara peserta memperluas fokus pada determinan lingkungan kesehatan dan menawarkan berbagai opsi kebijakan untuk mengatasi polusi udara. Salah satunya dengan mendorong sistem transportasi publik perkotaan yang bersih, efisien, aman, mudah diakses, dan terintegrasi.

    Deklarasi ini belum resmi diadopsi karena masih menunggu pemungutan suara di Majelis Umum PBB selanjutnya, meskipun Indonesia termasuk negara yang sudah menyatakan dukungan. Dukungan ini menunjukkan bahwa Indonesia bersedia berjalan searah dengan upaya global penanganan PTM dan promosi kesehatan mental, sekaligus menegaskan komitmen terhadap isu polusi udara yang termuat di dalamnya.

    Ketika deklarasi tersebut kelak diadopsi, upaya mengatasi polusi udara tidak boleh berhenti di meja perundingan internasional. Agenda penting berikutnya adalah memastikan masyarakat di tingkat nasional dan lokal lebih memahami hubungan antara kualitas udara dan kesehatan sehari-hari, serta mendorong tindakan nyata untuk peningkatan kualitas udara.

    Saat ini, polusi udara telah menjadi realitas urban di Indonesia dengan dampak serius bagi kesehatan masyarakat. Jakarta dan kota-kota satelitnya secara rutin mencatatkan indeks kualitas udara (AQI) tidak sehat. AQI harian Jakarta 140–160, bahkan bisa mencapai 180, dan sering berada di peringkat ketujuh kota paling berpolusi di dunia dengan partikel polusi PM2.5 delapan kali lipat standar WHO. Kota-kota satelit pun tidak luput dari polusi udara: Tangerang Selatan pernah mencatatkan AQI 172, Depok 158, Bekasi 154, dan Bogor 90. Angka AQI mendekati 100 atau lebih, artinya kualitas udara tidak sehat terutama untuk kelompok sensitif.

    Paparan polusi udara meningkatkan risiko kematian dini dan penyakit serius seperti penyakit jantung, stroke, penyakit paru obstruktif kronis, kanker paru-paru, dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Penelitian tahun 2023 memperkirakan setidaknya 10.000 kematian dini terjadi di Jakarta akibat polusi udara setiap tahun.

    Anak-anak menjadi kelompok yang sangat rentan terdampak polusi udara. Terdapat hubungan signifikan antara peningkatan konsentrasi PM2.5 harian dengan peningkatan kasus kunjungan ISPA pada balita di puskesmas. Polusi udara juga berdampak pada kesehatan kognitif dan mental melalui neuroinflamasi dan peningkatan beta-amyloid di otak, meningkatkan risiko depresi, gangguan kecemasan, bipolar, dan Alzheimer.

    Di Jabodetabek, mayoritas polusi PM2.5 berasal dari kendaraan bermotor (67%) dan industri pengolahan (26,8%), sejalan dengan fakta bahwa hampir 80% pelaju masih menggunakan kendaraan pribadi. Temuan ini menegaskan pentingnya pengembangan transportasi publik sebagai bagian dari strategi mengurangi polusi udara di perkotaan.

    Menangkal Polusi Lewat Kebijakan yang Kuat dan Sinergis

    Momentum Hari Kota Sedunia pada 31 Oktober 2025 menjadi pengingat penting bahwa pembangunan kota harus turut diukur dari seberapa sehat warganya. Sebagai warga kota, selain perlu meningkatkan kesadaran individu dengan pilihan sehari-hari, termasuk soal memilih moda transportasi, kita perlu mendorong lebih banyak perbincangan tentang dampak polusi udara terhadap kesehatan dan kualitas hidup. Hal ini juga mendorong peningkatan kesadaran kolektif serta perubahan kebijakan yang mampu menjamin hak setiap orang untuk menghirup udara bersih.

    Sebagai aglomerasi urban terbesar di Indonesia, polusi udara di Jabodetabek tidak mudah diatasi. Meskipun terhubung secara ekonomi, wilayah ini dikelola oleh otoritas administratif yang berbeda-beda dan mobilisasi masyarakat yang masif. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor dan komitmen pemerintah lintas daerah yang sinergis menjadi kunci utama dalam penanganan polusi udara di Jabodetabek.

    Sebagai salah satu sektor penyumbang polutan udara tertinggi, perbaikan dan integrasi transportasi publik berdampak besar terhadap kualitas udara Jabodetabek. Sayangnya, upaya perbaikan dan integrasi transportasi publik di wilayah ini masih terfragmentasi. Konektivitas layanan transportasi publik di Jakarta dilansir telah mencapai 91%, tapi kota-kota penyangga seperti Bekasi, Depok, dan Bogor belum memiliki sistem transportasi publik yang memadai dan terintegrasi dengan baik. Akibatnya, warganya harus mengeluarkan biaya tinggi untuk mobilisasi.

    Salah satu contoh fragmentasi adalah pembukaan rute TransJakarta D21, yang pada 2019 direncanakan menghubungkan Lebak Bulus–Terminal Jatijajar, namun akhirnya dibatasi menjadi Lebak Bulus–Universitas Indonesia bahkan hingga sekarang. Penyebabnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Depok gagal mencapai kesepakatan. Kasus ini mencerminkan kompleksitas integrasi transportasi publik di wilayah Jabodetabek.

    Konektivitas hanyalah salah satu dari berbagai persoalan transportasi publik di Jabodetabek. Isu lain, seperti aksesibilitas dan kenyamanan, juga masih menjadi tantangan signifikan. Soal aksesibilitas dan kenyamanan mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk menggunakan transportasi publik. Misalnya, penyandang disabilitas yang menghadapi kesulitan mengakses stasiun KRL yang sebagian besar masih bergantung pada tangga untuk berpindah peron.

    Sejatinya, Indonesia sudah memiliki program Kabupaten Kota Sehat (KKS) yang berpotensi meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat, termasuk di Jakarta. Tanpa regulasi setingkat Peraturan Presiden yang mampu mengorkestrasi koordinasi lintas sektor, pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas, dan komitmen pemerintah daerah, program KKS belum mencapai potensi terbaiknya. Masalah lingkungan seperti polusi udara dan transportasi publik pun belum tersentuh secara memadai oleh peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.

    Kota-kota seperti Kopenhagen dan Singapura menjadi contoh keberhasilan dalam menciptakan warga yang lebih sehat melalui sistem transportasi publik yang mudah diakses, efisien, dan berkelanjutan, serta terhubung dengan ruang-ruang publik. Keberhasilan ini didukung oleh regulasi yang kuat, komitmen pemerintah, dan kesadaran publik.

    Realitas urban di Jabodetabek menunjukkan pentingnya regulasi yang kuat di tingkat nasional dan komitmen yang sinergis di tingkat daerah. Sinergi ini dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dan kolaborasi antar pemerintah daerah demi mewujudkan sistem transportasi publik bersih, efisien, aman, mudah diakses, dan terintegrasi sebagai bagian dari strategi memperbaiki kualitas udara. Pada akhirnya, agenda global mengenai penyakit tidak menular dan kesehatan mental hanya akan bermakna jika diupayakan penerjemahannya hingga ke tingkat nasional dan daerah.

    Sayyid Muhammad Jundullah. Senior Officer for Health Policy and Community Partnership, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI). Wisya Aulia Prayudi. Project Lead for Air Pollution Campaign, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI).

    (rdp/rdp)

  • Pangdam Dipenogoro apresiasi profesionalisme prajurit Garuda di Kongo

    Pangdam Dipenogoro apresiasi profesionalisme prajurit Garuda di Kongo

    Purbalingga (ANTARA) – Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin mengapresiasi profesionalisme 423 personel Satgas Batalyon Gerak Cepat (BGC) TNI Kontingen Garuda XXXIX-F/Monusco yang baru kembali dari misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Republik Demokratik Kongo.

    “Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas BGC telah menunjukkan kemampuan dan disiplin tinggi selama menjalankan misi perdamaian dunia,” katanya dalam upacara penyambutan yang berlangsung di Lapangan Yonif 406/Candra Kusuma, Purbalingga, Jawa Tengah, Jumat.

    Upacara penyambutan tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Purbalingga, serta keluarga besar Kodam IV/Diponegoro dan Yonif 406/Candra Kusuma.

    Lebih lanjut, Pangdam mengatakan keberhasilan tersebut menjadi bukti profesionalisme TNI yang diakui di tingkat internasional.

    “Penugasan ini bukan sekadar operasi militer, tetapi wujud pengabdian kemanusiaan dan pelaksanaan amanat konstitusi,” katanya menegaskan.

    Menurut dia, prajurit Garuda telah membuktikan bahwa TNI mampu menjaga kehormatan bangsa di forum dunia

    Terkait dengan hal itu, dia menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh personel atas dedikasi, kerja keras, dan loyalitas selama 18 bulan bertugas di wilayah konflik Kongo.

    “Kalian membawa nama baik Indonesia dengan penuh kehormatan. Jadikan pengalaman ini motivasi untuk terus berbakti kepada NKRI,” kata Pangdam.

    Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya kepada para personel, khususnya prajurit asal Purbalingga yang telah membawa nama baik daerah dan bangsa di kancah internasional.

    “Kami sangat berbangga dengan kepulangan prajurit-prajurit terbaik, khususnya dari Purbalingga. Semoga semangat dan dedikasi yang sama terus terjaga untuk NKRI,” katanya.

    Usai upacara, Pangdam melakukan penanaman pohon sapote di halaman Mako Yonif 406/CK sebagai simbol kepedulian lingkungan, serta meresmikan Lapangan Sepak Bola Garuda Candra Kusuma dan menutup Latihan Penanggulangan Bencana Alam Korem 071/Wijayakusuma “Dharma Giri 25” Tahun Anggaran 2025.

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR RI minta ANTARA, TVRI dan RRI perdalam informasi pariwisata Bali

    DPR RI minta ANTARA, TVRI dan RRI perdalam informasi pariwisata Bali

    Denpasar (ANTARA) – Komisi VII DPR RI meminta Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional (Perum LKBN) ANTARA, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan LPP RRI memperdalam diseminasi informasi publik terkait potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali.

    “Ketiga media itu kami harapkan menjadi pilar diseminasi informasi publik,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty di sela kunjungan kerja dan diskusi dengan ANTARA, TVRI dan RRI di Denpasar, Bali, Jumat.

    Ada pun sektor di Pulau Dewata yang perlu diperdalam diseminasi informasinya kepada publik di antaranya potensi wisata medis dan desa wisata sehingga menarik kunjungan wisatawan dan memberikan pemerataan ekonomi di Bali.

    Destinasi wisata medis itu saat ini dapat diakses di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Denpasar salah satunya fasilitas di Bali International Hospital (BIH), rumah sakit yang menjadi bagian Holding Rumah Sakit BUMN Pertamina Bina Medika Indonesia Healthcare Corporation (IHC).

    Layanan unggulan di BIH yaitu jantung, kanker, syaraf, pencernaan dan tulang dengan dilengkapi teknologi canggih.

    Tak hanya itu, ada juga klinik terapi sel dari Jerman, Bali Beach Hotel, gedung konvensi yang sudah beroperasi.

    Sedangkan dalam tahap konstruksi yakni pembangunan 20 klinik untuk operasi kosmetik, transplantasi rambut, hingga layanan antipenunaan dini.

    Ada juga dalam tahap perencanaan yakni layanan stem sel, rumah sakit dan klinik mata, layanan bayi tabung dan fasilitas lainnya.

    Hadirnya fasilitas kesehatan kelas dunia itu di KEK Sanur diharapkan menekan devisa yang menguap keluar negeri yang diperkirakan per tahun mencapai Rp150 triliun dengan jumlah orang Indonesia berobat atau mengakses layanan kesehatan ke luar negeri per tahun diperkirakan mencapai dua juta orang.

    “Tidak perlu jauh-jauh ke Korea, Brasil untuk operasi kecantikan, ada 15 merek kecantikan terbaik yang didatangkan ke Indonesia yaitu Bali,” ucapnya.

    Potensi lain di Bali yakni desa wisata yang perlu diperbanyak dan memperdalam informasi potensi pariwisata tersebut.

    Total hingga saat ini ada 238 desa wisata tersebar di sembilan kabupaten/kota di Bali dengan ciri khas dan keunikan tersendiri.

    Desa wisata itu di antaranya bahkan mendapatkan penghargaan dunia misalnya Desa Jatiluwih di Kabupaten Tabanan yang masuk 55 desa wisata di dunia dengan predikat terbaik pada 2024 dari Organisasi PBB bidang Pariwisata Dunia, UNWTO atau UN Tourism.

    Kemudian terbaru, Desa Wisata Pemuteran di Kabupaten Buleleng meraih predikat bergengsi “Best Tourism Village 2025” dari UN Tourism.

    “Desa wisata itu menjadi destinasi baru untuk pariwisata di Bali sehingga tidak terjadi penumpukan di satu titik saja,” ucapnya.

    Dalam pertemuan itu dipimpin Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay, serta tiga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty, Chusnunia Chalim, dan Lamhot Sinaga, serta dihadiri jajaran Anggota Komisi VII DPR RI lainnya.

    Sementara itu, dari ANTARA dihadiri Direktur Pemberitaan Irfan Junaidi, Kepala Biro Bali Widodo Suyamto Jusuf, dari LPP TVRI yakni Direktur Utama Imam Brotoseno, Direktur Teknik Bernadus Satrio Dharmanto, dan Kepala Stasiun Bali I Gede Mustito, kemudian dari LPP RRI yakni Direktur Utama Hendrasmo, Direktur Keuangan Muhammad Fauzan, dan Kepala Stasiun Denpasar Taufan Pamungkas.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI Jakarta Hadirkan Aturan Baru Diskon dan Bebas Pajak PBB-P2

    Pemprov DKI Jakarta Hadirkan Aturan Baru Diskon dan Bebas Pajak PBB-P2

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengeluarkan aturan baru lewat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 857 Tahun 2025. Aturan ini mengatur soal pengurangan dan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Tujuannya jelas: meringankan beban pajak masyarakat, lembaga sosial, pendidikan, hingga pihak lain yang memenuhi syarat.

    Diskon PBB-P2

    Diskon bisa berlaku otomatis maupun lewat permohonan wajib pajak.

    Diskon otomatis:

    50% untuk rumah sakit/klinik nirlaba, perguruan tinggi swasta, dan sekolah swasta (PAUD, SD, SMP, SMA, pendidikan khusus).
    75% untuk objek pajak yang dikelola BLU untuk layanan non-dasar atau kegiatan olahraga (tanpa kerja sama pihak ketiga).

    Diskon lewat permohonan:

    Hingga 100% untuk masyarakat berpenghasilan rendah, wajib pajak pailit, usaha yang rugi, objek terdampak bencana, hingga sekolah yayasan.
    Hingga 50% untuk objek dengan kenaikan pajak lebih dari 25% dibanding tahun sebelumnya atau yang menyediakan ruang terbuka hijau.
    50% untuk kantor partai politik, lembaga agama, organisasi bantuan hukum, profesi, lembaga zakat, dan bangunan cagar budaya.
    25% untuk kawasan suaka alam atau pelestarian alam atau cagar budaya yang digunakan usaha.

    Bebas PBB-P2

    Selain diskon, ada juga fasilitas bebas pajak.

    Bebas otomatis:

    Berlaku untuk barang milik negara/daerah (bukan kantor pemerintah), objek BLU/BLUD, rumah dinas negara golongan I dan II, barang rampasan negara, serta fasilitas umum non-komersial.

    Bebas lewat permohonan:

    Bisa diajukan oleh veteran, perintis kemerdekaan, penerima gelar pahlawan nasional, pensiunan PNS/TNI/Polri, guru atau dosen tetap (termasuk pensiunan), serta objek untuk kepentingan umum non-komersial di bidang keagamaan.

    Fasilitas ini juga berlaku untuk rumah/tanah yang sebagian besar dipakai untuk pertanian atau perikanan, serta objek yang disita instansi pemerintah.

    Catatan penting:

    Pembebasan hanya berlaku untuk satu objek PBB-P2 (misalnya rumah tapak, rusun, atau tanah maksimal 1.000 m²). Kalau wajib pajak tidak punya objek atas nama sendiri, fasilitas bisa diajukan untuk objek atas nama pasangan (suami/istri).

    Mulai Berlaku

    Aturan ini berlaku surut sejak 27 Agustus 2025. Dengan hadirnya Kepgub Nomor 857 Tahun 2025, aturan lama soal pengurangan dan pembebasan PBB-P2 sudah tidak berlaku lagi.

    Pemprov DKI Jakarta menegaskan, tidak semua objek otomatis bebas pajak. Wajib pajak yang ingin memanfaatkan fasilitas ini harus memenuhi syarat dan melengkapi dokumen supaya prosesnya cepat dan lancar.

     

    (*)